EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Selasa, 19 Februari 2019

KKP Siapkan Program Prioritas 2019 Perkuat Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan

Dok. Humas DJPB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas di TA. 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.
“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.
Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.
Sebagaimana diketahui, tahun 2019, KKP akan mengalokasikan berbagai program prioritas yakni: (1) Dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket tersebar di 6 provinsi; (2) Dukungan pengembangan budidaya lele bioflok sebanyak 250 paket tersebar di 10 provinsi; (3) Dukungan eskavator sebanyak 20 unit tersebar di 8 provinsi; (4) Pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi; (5) Dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi; (6) Bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi; (7) Bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi; (8) Bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi; (9) Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi; (10) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 3 lokasi; (11) Asuransi Pembudidaya Ikan untuk meng-cover lahan 5.000 Ha di 14 provinsi; (12) Bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton; dan (13) Monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi.
Sumber : KKPNews

Rabu, 13 Februari 2019

Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Riset LRMPHP Tahun 2019

Pembahasan proptek kegiatan riset LRMPHP 2019
Pelaksanaan pembahasan rencana kerja LRMPHP tahun 2019 telah dilakukan pada 12 Februari 2019 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan pembahasan dalam rangka penajaman rencana kerja ini dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad S.Pi, M.Sc, Puriskan yang diwakili Budi Nugraha,  MSi selaku Kabid Riset Pemulihan SD &  Teknologi ALSINKAN, para evaluator riset dan seluruh pegawai LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP memaparkan rencana kegiatan riset LRMPHP Tahun 2019  tentang mekanisasi penanganan rumput laut.  Kegiatan riset ini dibagi dalam 3 judul kegiatan yaitu rancang bangun alat grading rumput laut, rancang bangun silo rumput laut dan rancang bangun pengering rumput laut menggunakan microwave. Pada tahun 2019 ini, LRMPHP juga mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) yaitu aplikasi teknologi alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, Kepala LRMPHP berharap mendapat arahan dari Puriskan dan masukan dari para evaluator agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Ka.LRMPHP menjelaskan tentang arah pembangunan kemaritiman yang berorientasi pada transformasi budaya maritim dengan fokus pada pembangunan SDM.

Sementara itu, Budi Nugraha,  MSi, selaku wakil Puriskan menjelaskan  bahwa kegiatan INTAN merupakan kegiatan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat. Kegiatan INTAN yang sifatnya teknis, saat ini pelaksanaannya dilakukan di UPT daerah. Pada tahun 2019 ini, terdapat 3 kegiatan INTAN lingkup Puriskan BRSDM KP yaitu Pengembangan Agro-Silvo-Fisheries di Lahan Gambut (Perikanan Tangkap), Aplikasi Teknologi Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Light Atractor) Gilnet (Jaringan Insang) dan Line Hauler/Pancing BRPL (Perikanan Budidaya) dan Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar (Pemulihan SD &  Teknologi ALSINKAN). Teknologi Transportasi Ikan Segar yang akan diaplikasikan merupakan hasil riset dan inovasi dari Satker LRMPHP. Teknologi tersebut  merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda 2 (motor). Selain itu, Budi Nugraha,  MSi menjelaskan agar LRMPHP mempersiapkan diri dengan rencana reorganisasi Satker lingkup BRSDM KP. Pengusulan LRMPHP menjadi Balai tentunya akan berdampak pada kewenangan/tupoksi yang lebih luas sehingga tuntutan kerja yang lebih berat harus siap diemban oleh pegawai LRMPHP. 

Sambutan Ka.LRMPHP dan arahan dari Pusriskan
Pembahasan kegiatan riset tahun 2019, diawali dengan pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Silo Rumput Laut dengan evaluator Dr Ir Nursigit Bintoro, M.Sc dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beberapa masukan yang harus diperhatikan untuk perbaikan rencana kegiatan riset  diantaranya terkait kondisi bahan baku dan pengujian flow rumput laut,  perancangan mass flow hopper, perancangan loading (bucklet elevator) dan unloading (screw conveyor), perancangan sistem aerasi (chiller), perakitan dan pengujian alat serta analisis datanya. Selanjutnya pada pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Grading Rumput Laut dengan evaluator Dr. Rudiati Evi Masithoh, STP., M.Dev.Tech dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, ada beberapa saran dan masukan untuk perbaikan rencana kegiatan riset. Beberapa saran dan masukan tersebut diantaranya penggunaan parameter warna dan tekstur dalam pengolahan citra untuk prediksi persentase impurities rumput laut. Selain itu, juga disarankan untuk mempertajam bagian pendahuluan, tujuan riset (sortasi atau grading), dan penanganan rumput laut setelah grading.

Selanjutnya pada pemaparan kegiatan INTAN berupa ALTIS-2 menghadirkan evaluator Dr. Suwarman Partosuwiryo, A.Pi, MM. Evaluator menjelaskan bahwa kegiatan INTAN ALTIS-2 sangat relevan untuk mendukung program gemar makan ikan KKP. Hal ini dikarenakan ALTIS-2 merupakan alat transportasi ikan yang sederhana, lincah dan praktis sehingga dapat menjangkau daerah-daerah pelosok yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Oleh karena itu, evaluator sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan berharap kesiapan ALTIS-2 menjadi teknologi siap pakai yang  dapat diproduksi masal.





Pemaparan proptek riset dan kegiatan INTAN


Selasa, 12 Februari 2019

Produksi Perikanan Lokal Baru Mampu Penuhi 60 Persen Kebutuhan di DIY

Dinas Kelautan dan perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Aslam Ridho menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada calon penerima bantuan hibah perikanan budidaya tahun 2019 di Sumberagung, Jetis, Bantul, Senin (11/2/2019).
Kebutuhan ikan untuk konsumsi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta terbilang sangat tinggi. Setiap tahun jumlahnya mencapai ratusan ribu ton. Sementara daya produksi dari budidaya perikanan di masyarakat hanya cukup memenuhi 60 persen. Akibatnya, DIY harus mengandalkan pasokan ikan dari luar daerah.

"Produksi ikan di DIY dari hasil budidaya di masyarakat baru memenuhi 60 persen dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Sisanya didatangkan/pasok dari luar daerah," tutur Kepala Seksi Pengembangan Usaha Budidaya Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan DIY, Non Prihatin Budiarti, ditemui pada kegiatan bimtek hibah bantuan perikanan budidaya di Jetis, Bantul, Senin (11/2/2019)

Menurutnya, kebutuhan konsumsi ikan DIY berkisar 150.000 ton setiap tahunnya. Tahun 2018 lalu budidaya perikanan di masyarakat hanya dapat memenuhi kebutuhan ikan sebanyak 91.000 ton. "Tahun ini kita targetkan 95 ribu ton pertahun," ungkapnya.

Dari data tersebut, pihaknya menilai usaha dan pangsa pasar budidaya perikanan di DIY masih sangat potensial dan menjanjikan. Terutama untuk kebutuhan warung tenda biru di pinggiran jalan dan sejumlah acara wedding organizer.

Selama ini, pasokan ikan untuk kebutuhan konsumsi di DIY, biasanya didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Seperti ikan lele dari Boyolali dan Gurame dari Tulungagung," jelasnya.

Sebagai upaya untuk terus menggenjot produktivitas ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tahun ini memberikan bantuan hibah berupa benih, sarana dan prasarana kepada 123 kelompok perikanan di empat kabupaten dan kota. Total anggaran yang digelontorkan mencapai 2,4 milyar.

Bantuan yang diberikan berupa benih dan hibah barang. Masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan berbeda-beda. Total besaran yang diterima perkelompok berkisar antara 4 sampai 24 juta rupiah.

Untuk Kabupaten Bantul sendiri ada 14 kelompok yang dinyatakan sebagai calon penerima bantuan hibah perikanan budidaya. Mereka tersebar disejumlah kecamatan antara lain Pleret, Piyungan, Kretek, Pundong, Jetis dan Imogiri.

Sebelum hibah bantuan disalurkan, para calon penerima bantuan terlebih dahulu harus mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Di Kabupaten Bantul, bimtek kepada sebagian calon penerima hibah bantuan digelar di Sumberagung, Jetis pada Senin (11/2/2019).

Selain para calon penerima bantuan, kegiatan bimtek turut dihadiri oleh anggota komisi B DPRD DI Yogyakarta, Aslam Ridho. Menurutnya, bimtek perlu dilakukan karena pendampingan dan pembinaan kepada penerima bantuan sangat penting. Tujuannya supaya target bantuan bisa tercapai secara maksimal. Adapun program hibah bantuan kepada kelompok perikanan budidaya ini menurutnya sangat baik. Seiring sejalan dengan program dari pemerintah yang gencar menggalakkan masyarakat gemar mengkonsumsi ikan.

"Ketika daya konsumsi masyarakat terhadap ikan bertambah maka produksi ikan dari kelompok perikanan perlu ditingkatkan," jelasnya. Lebih lanjut, bantuan hibah berupa benih dan sarana prasarana kepada kelompok budidaya perikanan merupakan proses panjang dalam upaya peningkatan hasil produksi ikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia berharap program ini terus ditingkatkan melalui upaya lanjutan, bukan hanya bantuan benih dan sarana prasarana semata, akan tetapi bantuan pada pembinaan pasca produksi, misalnya berupa pelatihan pengolahan hasil ikan. "Misalkan dari bahan dasar ikan menjadi olahan nugget dan bakso, hingga pada packaging serta pemasaran sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat," jelasnya.



Sumber : jogja.tribunnews

Senin, 11 Februari 2019

Pembahasan Kegiatan Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) 2019 di LRMPHP

Pembahasan program INTAN 2019 
Pembahasan persiapan pelaksanaan kegiatan prioritas Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) Pusriskan Tahun 2019 telah dilakukan di LRMPHP pada 8 Februari 2019. Turut hadir pada kegiatan tersebut,  Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc), Kabag Program BSRDM KP (Kusdiantoro, S.Pi, M.Sc), Kabag TU Puriskan (Dra. Hera Rusida, M.M.) dan para Kabid dari Riset Perikanan Tangkap, Riset Perikanan Budidaya dan Riset Pemulihan SD dan Teknologi ALSINKAN serta para peneliti kegiatan INTAN 2019. Kegiatan didahului dengan paparan prioritas nasional BRSDM KP oleh Kabag Program dan dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan INTAN 2019.


Pemaparan program INTAN 2019 dan diskusi
Kabag Program BRSDM KP, Kusdiantoro, S.Pi, M.Sc, memaparkan tentang kegiatan lingkup Pusriskan BRSDM KP 2019, diantaranya kegiatan prioritas Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN). Kegiatan ini merupakan kegiatan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat melalui program INTAN. Terdapat 3 kegiatan INTAN tahun 2019 yang dibahas di LRMPHP yaitu Pengembangan Agro-Silvo-Fisheries di Lahan Gambut, Aplikasi Teknologi Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Light Atractor) Gilnet (Jaringan Insang) dan Line Hauler/Pancing BRPL dan kegiatan Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar.

Aplikasi Teknologi Transportasi Ikan Segar merupakan hasil riset dan inovasi dari LRMPHP berupa ALTIS-2 yang merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda 2 (motor). ALTIS-2 sudah diuji cobakan di Bantul, Gunung Kidul, Padang, Jembrana, Pacitan dan Bitung dengan tingkat penerimaan yang baik.  ALTIS-2 juga meraih juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Selama pembahasan persiapan pelaksanaan INTAN 2019, masukan dan saran diperoleh guna penyempurnaan protap/juklak kegiatan, diantaranya penajaman KAK, pelaporan terkait progres fisik dan anggaran bulanan serta aspek teknis perjanjian serah terima alat termasuk ruang lingkup hal teknis yang dapat dikerjasamakan. Pada kesempatan ini, Kabag TU Puriskan yang mewakili Kepala Pusriskan berharap agar pelaksanaan INTAN ini dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan alat bagi pengguna. Selain itu juga harus saling take and give antara pemberi dan penerima karena INTAN bukan program bantuan.

Jumat, 08 Februari 2019

Peliputan Hasil Riset LRMPHP oleh Media Nasional

Peliputan hasil riset LRMPHP oleh media
Seiring berkembangnya era digitalisasi, berita dan informasi  dituntut cepat sampai kepada masyarakat. LRMPHP sebagai institusi riset yang handal di bidang iptek dan inovasi mekanisasi pengolahan hasil perikanan dan kelautan selalu berusaha untuk mendesiminasikan hasil-hasil iptek dan inovasi tersebut kepada masyarakat. Sejalan dengan hal itu maka dilakukan peliputan hasil riset dan inovasi LRMPHP oleh media nasional (Gatra) pada kamis, 7 Februari 2019. Media ini merupakan  majalah berita mingguan yang berisi aneka berita  termasuk  bidang iptek dan dapat diakses secara online  melalui situs www.gatra.com. 

Peliputan hasil riset LRMPHP dilakukan di Kantor LRMPHP dan kunjungan lapang untuk mewancarai pengguna hasil riset tersebut. Peliputan iptek dan inovasi didahului dengan pemaparan  hasil-hasil riset LRMPHP oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc  bersama tim media peliput serta didampingi oleh perwakilan tim peneliti LRMPHP dan Pusriskan Jakarta yang diwakili oleh Dra. Hera Rusida, M.M. Pada kesempatan ini, Ka.LRMPHP menjelaskan lebih dari 15 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2018. Salah satu hasil rancang bangun peralatan tersebut berupa alat transportasi ikan segar roda 2 (ALTIS-2). 


Peliputan hasil riset di LRMPHP
ALTISe-2 merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda 2 (motor) yang dapat mempertahankan suhu tetap rendah sehingga mutu ikan tetap terjaga. ALTISe-2 terpilih kedalam salah satu inovasi 108 Karya Inovasi Terbaik Tahun 2016 pada kategori alat transportasi. ALTISe-2 juga terpilih dalam Bundle+ Inovasi Indonesia (2008 - 2017). Bundle “100+ Inovasi Indonesia” adalah kumpulan serial tahunan karya inovasi Indonesia, dalam set 10 (sepuluh) buku, berisi 1.045 karya inovasi Indonesia yang dinilai paling prospektif selama 10 tahun terakhir. Pada 2018, ALTIS-2 juga meraih juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive. 

Dengan berbagai keunggulan dan prestasi yang telah diraih ALTIS-2 tersebut, dilanjutkan wawancara dengan pengguna ALTIS-2. Wawancara dengan pengguna ALTIS-2 yaitu Bp. Somulyo dari Bantul dilakukan di Kantor LRMPHP, serta dengan Bp. Marwoto di Gunung Kidul. Hasil wawancara menunjukkan bahwa umumnya pengguna ALTIS-2 mendapatkan keuntungan dengan menggunakan ALTIS-2 yaitu lebih praktis, higienis dan ikan/udang yang dijual tetap segar.  Beberapa kendala terkait dengan kerusakan komponen peralatan selama ini bisa ditangani sendiri oleh pengguna. Tim LRMPHP yang ikut mendampingi juga memberi saran kepada pengguna ALTIS-2 untuk mendatangi Kantor LRMPHP apabila ada kerusakan yang tidak dapat ditangani sendiri.


Peliputan dengan pengguna ALTIS-2
Selain diskusi dengan pengguna ALTIS-2, peliputan juga dilakukan kepada pengguna peralatan olahan tuna UD. Lestari Jaya di Gunung Kidul. UKM ini di miliki oleh Bapak Sungkono yang merupakan UKM binaan LRMPHP dan menggunakan almari peniris  rancang bangun LRMPHP untuk produk olahan tuna seperti dalam nugget, tahu dan ekado. Pada kesempatan tersebut, Bp. Sungkono menjelaskan bahwa selama ini peralatan yang digunakan berjalan dengan lancar, adapun sedikit kendala yang dihadapi yaitu almari peniris tidak bisa masuk ruang produksi dikarenakan almari peniris terlalu besar. Keuntungan pada saat menggunakan alat almari peniris ini yaitu produk lebih cepat tiris dan lebih higienis sehingga dapat menjaga mutu produk yang dihasilkan. 

Peliputan dengan pengguna hasil riset di UD. Lestari Jaya


Kamis, 24 Januari 2019

Bantul Galakkan Gerakan Rumah Tangga Perikanan

Salah seorang peserta gerakan Rumah Tangga Perikanan di Bantul
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (PPKP) Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir ini menggalakkan gerakan Rumah Tangga (RT) Perikanan. Gerakan ini dengan mengajak warga yang pekarangannya berpotensi untuk membuat kolam atau empang agar ikut membudidayakan ikan seperti lele, gurami, nila, bawal dan lainnya.

Menurut Kepala Dinas PPKP Bantul Ir Pulung Haryadi MSc target keikutsertaan RT Perikanan di Bantul akhir 2018 mencapai 6.000 KK. Tetapi hingga Selasa (22/01/2019) baru tercapai sekitar 84 persen. “Kami optimis sebelum akhir 2019, keikutsertaan RT Perikanan bisa tercapai 6.000 orang, bahkan bisa lebih,” katanya.

Hasil ikan dari RT Perikanan di Bantul selama ini cukup memuaskan sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan ikan di Bantul, bahkan bisa terjual ke luar Bantul. Produksi ikan di Bantul seluruhnya meliputi ikan tangkap dari laut dan sungai, serta ikan darat setiap tahunnya rata-rata mencapai 12.588 ton.

Dalam beberapa bulan terakhir di laut selatan sering terjadi gelombang pasang, sehingga kegiatan penangkapan ikan laut berkurang maka hasil ikan tangkap juga ikut berkurang. Tahun ini Dinas PPKP Bantul menargetkan hasil ikan di Bantul bisa mencapai 13.000 ton.

Jika hasil ikan tangkap berkurang maka bisa ditopang dengan kenaikan hasil budidaya ikan darat lewat penggalakan RT Perikanan. Menurut Pulung, musim penghujan saat ini dapat meningkatkan hasil budidaya ikan darat. Karena aliran irigasi yang pada musim kemarau mengalami kekeringan, musim penghujan airnya mencukupi untuk kebutuhan budidaya ikan darat. 

Sumber : krjogja

Rabu, 23 Januari 2019

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2019

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyusunan RUP merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh KPA sebelum dilaksanakannya pengadaan barang/jasa. RUP ini diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai target, lingkup kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan. RUP ini nantinya akan menjadi acuan bagi kegiatan pengadaan barang/jasa.*

RUP sebagai sebuah rencana disusun dengan tujuan pengadaan barang/jasa memperoleh barang/jasa dengan kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu dengan adanya RUP juga diharapkan kelancaran proses pengadaan terjamin. Kelancaran proses itu penting, karena merujuk pada logika dalam konsep input-proses-output, apabila input baik dan proses dilaksanakan dengan baik maka hasilnya (output) akan baik. Maka RUP disusun agar terjaminnya input-proses-output dalam kegiatan pengadaan.*

Sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas dan reformasi birokrasi; LRMPHP dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP Tahun Anggaran 2019 melalui aplikasi RUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

RUP untuk LRMPHP dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:

Arsip Rencana Umum Pengadaan dan dokumen lainnya, juga dapat diakses di website ini pada menu RB (link).

Footnote:

(LSD)

Senin, 21 Januari 2019

Siaran Pers KKP Nomor SP246/SJ.04/XII/2018


Link siaran pers Kementerian kelautan dan Perikanan Nomor SP246/SJ.04/XII/2018 berjudul LRMPHP raih Juara II IPLAN Challenges 2018.
Klik di sini, atau mirror di sini.
(LSD)

Kamis, 10 Januari 2019

Penetapan Program Kerja LRMPHP Tahun Anggaran 2019


Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019 (dok.LRMPHP)
Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019, dilaksanakan pada 9 Januari 2019 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc dan seluruh pegawai.


Paparan program kerja 2019 oleh Ka.LRMPHP (dok.LRMPHP)
Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP menyampaikan program kegiatan tahun anggaran 2019 diantaranya terkait anggaran, sumber daya manusia, pelaksana kegiatan, target kelembagaan dan rencana pengembangan pegawai. Program kegiatan LRMPHP tahun 2019 meliputi kegiatan riset, inovasi teknologi adaptif dan manajerial. Kegiatan riset tentang mekanisasi penanganan rumput laut yang dibagi dalam 3 judul kegiatan yaitu rancang bangun alat grading rumput laut, rancang bangun silo rumput laut dan rancang bangun pengering rumput laut menggunakan microwave. Adapun kegiatan inovasi teknologi adaptif yaitu aplikasi teknologi alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna.

ALTIS-2 (Alat Transportasi Ikan Segar Roda Dua) merupakan inovasi hasil rancang bangun LRMPHP dan terpilih kedalam 108 Karya Inovasi Terbaik Tahun 2016 pada tema alat transportasi. ALTIS-2 merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda dua (motor) dengan beberapa keunggulan diantaranya dapat mempertahankan suhu tetap rendah dan memudahkan transportasi sehingga mutu ikan tetap terjaga. Altis-2 ini sudah diuji terap di Gunung Kidul, Padang, Pacitan, Bantul, Jembrana dan Bitung. Saat ini, ALTIS-2 telah didaftarkan patennya ke Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran paten SOO20142661. 

Penetapan program kerja LRMPHP tahun anggaran 2019 ini diakhiri dengan harapan dari Kepala LRMPHP agar semua pegawai mendukungnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Senin, 07 Januari 2019

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi. (Humas DJPB)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium siap beroperasi tahun ini. Pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 m2 dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 – 1,2 ton per jam atau mampu mensuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap.
Terkait pengelolaan ke depannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.
Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapam harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Ini penting untuk memastikan harga bisa terjangkau.
“Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami khan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama. Jadi kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen,” tuturnya.
Ditanya masalah jaminan kualitas dan ketersersediaan bahan baku, dirinya memastikan kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.
“Untuk bahan baku saya rasa tidak jadi soal, nanti kita akan coba untuk menata logistiknya agar ketersediaannya terus terjamin, tentunya dengan kualitas baik. Hal penting, kami tidak lagi menggantungkan pada sumber bahan baku impor. Kita akan create bagaimana potensi bahan baku lokal yang ada punya performance yang baik bagi efesiensi pakan. Ini tujuan kami,” pungkas Slamet.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton. 
Sumber : kkpnews

Minggu, 30 Desember 2018

LRMPHP Raih Juara II IPLAN Challenges 2018


link: http://news.kkp.go.id/index.php/loka-riset-mekanisasi-perikanan-brsdm-kp-raih-juara-ii-iplan-challenges-2018/

KKPNews, Jakarta – Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi juara II Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal, dalam kompetisi Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) Challenges 2018.

Kepala LRMPHP BRSDM KKP Luthfi Assadad menjelaskan, keikutsertaan unit kerjanya ini merupakan salah satu bukti, bahwa pihaknya kompeten dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. “Ini sebagai bukti kami melakukan pengolahan dengan baik. Prestasi ini juga sebagai pioner bagi kami, untuk melakukan yang lebih inovatif dan bermanfaat,” ungkapnya.

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan dan andalan LRMPHP yang telah dikaji dan dikembangkan selama beberapa tahun, serta telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, LRMPHP juga mengikutsertakan mini cold storage untuk kapal di bawah 10 GT sebagai peserta kompetisi. “Kalau yang mini cold storagenya hanya lolos sampai 100 besar, tidak lolos ke 40 besar. Nah kalau yang ALTIS-2 ini, dapat juara II kemarin,” jelas Luthfi.

Dalam persiapannya, lanjut Luthfi, LRMPHP telah melakukan pengemasan ulang inovasi dan prototype yang telah dihasilkan, baik produk maupun bahan publikasi. “Kami terus lakukan pengemasan ulang inovasi, hingga latihan presentasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, hasil riset ini dapat dikenal masyarakat dan menjadi penyemangat bagi pegawai KKP maupun stakeholder perikanan. “Ya harapannya dapat menjadi trigger-penyemangat, baik di internal LRMPHP maupun BRSDMKP untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan, bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” tutur Luthfi.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris BRSDM KP Maman Hermawan. Ia berharap inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan dijadikan alat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pengguna. “Sehingga nantinya kehadiran inovasi ini dirasakan langusng manfaatnya oleh masyarakat pengguna, dalam rangka meningkatkan efisiensi, pendapatan hasil usaha dan mendukung peningkatan kesejahteraan,” terangnya.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal merupakan program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen, agar bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis, yakni Tempat Pendaratan Ikan (TPI), transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling), pengecer di pasar (termasuk penjual pinggir jalan), Sistem penyimpanan kecil (Small Storage System), dan bahan pendingin alternatif (pengganti es).

Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Para dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup. Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta.

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000.

(humas_brsdm/MD)

Rabu, 26 Desember 2018

LKPP dan KKP Kolaborasi Kembangkan Katalog Sektoral


Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama tentang  Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo  dan Sekjen KKP Nilanto Perbowo dengan serta disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mirnabahari III, Jakarta, Kamis (20/12).

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo mengungkapkan bahwa LKPP terus berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan agar pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa mengorbankan akuntabilitas. Tidak hanya penyempurnaan regulasi, LKPP, menurutnya, juga berupaya menyiapkan dan membangun mekanisme serta platform yang dapat mendorong terciptanya value for money dalam pengadaan pemerintah.

“Dan saya kira semakin ke sini apa yang dibangun LKPP, rasanya semakin mudah kita mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya.  Jadi proses pengadaan yang kita lakukan hari ini relatif lebih mudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar,” ungkapnya.

Ikak pun menyadari bahwa  LKPP tidak dapat sepenuhnya bekerja sendiri dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan. Bentuk-bentuk kolaborasi, seperti pengelolaan katalog sektoral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat diperlukan dalam penguatan basis pengadaan pemerintah di sektor tertentu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pelaksanaan pengadaan di lingkungannya belum dapat dilakukan secara optimal. Susi mengakui bahwa eksekusi pengadaan di KKP sering kali tersandung hal prosedural yang mengakibatkan pemanfaatan uang negara untuk membangun ekonomi perikanan dan kelautan belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Negara bukan tidak punya uang, negara sudah punya uangnya. Kapasitas, capability, dan accountability kita, tidak bisa membuat anggaran itu terserap dan menjadi program pembangunan,” ungkap Susi.

Susi pun berharap, kerja sama dengan LKPP dapat memangkas dan mempermudah pelaksanaan pengadaan, misalnya dengan melaksanakan e-purchasing melalui media e-katalog sektoral. Di samping itu, ia pun mengharapkan LKPP dapat menjadi center sekaligus filter dalam membangun kemitraan—dengan penyedia yang memiliki komitmen untuk men-deliver—agar pengadaan di lingkungannya dapat lebih akuntabel.

“Juga menjadi pintu untuk kita merevitalisasi mengembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di KKP”, lanjut Susi.

Di sisi lain, Ikak pun mengakui bahwa pengadaan sebetulnya bukan persoalan besar kecilnya anggaran, melainkan  bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengadaan.  “Jadi mestinya—begitu kita tahu kebutuhan itu—sebenarnya proses pengadaan bisa kita mulai lakukan, khususnya paling tidak bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menyampaikan kepada penyedia untuk mereka siap-siap menyediakan barangnya,” pungkas Ikak. (ar/eta)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5519

Kamis, 20 Desember 2018

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Semester II Kegiatan LRMPHP

Pelaksanaan Monev II LRMPHP (dok. LRMPHP)
Telah diselenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) semester II tahun 2018 kegiatan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) pada 18 Desember 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dengan hasil yang telah dilaksanakan baik manajerial maupun riset.

Monev  dihadiri oleh Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc), perwakilan Pusat Riset Perikanan (Budi Nugraha, M.Si.) selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan, team evaluator kegiatan riset, Dr. Ir. Nursigit Bintoro, M.Sc. dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Senny Helmiati, M.Sc. dari Jurusan Perikanan UGM serta seluruh pegawai LRMPHP.


Sambutan dan arahan dari Pusriskan dan Ka Loka (dok. LRMPHP)
Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan harapannya agar kegiatan monev ini dapat terlaksana dengan baik dan masukan dari para evaluator dapat melengkapi kekurangan yang ada. Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai LRMPHP atas prestasi yang telah diraih selama tahun 2018, diantaranya juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive dan terbaik III pada Apresiasi Kehumasan 2018 Kategori Cuitan Terbanyak lingkup BRSDMKP.

Atas prestasi yang telah diraih LRMPHP tersebut, Budi Nugraha, M.Si. selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan berharap para pegawai lebih termotivasi lagi untuk berkarya dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada pemaparan hasil kegiatan riset tentang Mesin Pembuat Pakan Ikan Skala UKM oleh  peneliti LRMPHP (Putri Wulandari, M.Sc), beberapa masukan dan saran diberikan oleh para evaluator. Dr. Ir. Nursigit Bintoro menyampaikan bahwa secara umum kegiatan riset sudah berhasil dilaksanakan karena output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Sementara itu, evaluator Senny Helmiati, M.Sc. memberikan masukan tentang  penambahan bahan pelengkap untuk formulasi pakan ikan seperti vitamin dan minyak ikan sehingga kandungan nutrisinya menjadi lebih baik. Beberapa saran lainnya dari para evaluator yaitu perlunya penambahan  parameter pengujian untuk melengkapi data, uji statistik terhadap data yang diperoleh serta konsistensi dalam penulisan laporan.


Pemaparan kegiatan riset dan evaluasi oleh evaluator (dok. LRMPHP)
Pada monev manajerial LRMPHP, baik kegiatan tata usaha, tata operasional dan pelayanan teknis, secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai target, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti  peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengadministrasian lintas satker. Kepala LRMPHP juga mengharapkan kepada para pegawainya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai bidang dan tanggung jawabnya melalui kursus atau pelatihan secara berkala.


Selasa, 18 Desember 2018

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul

Gambar 1. Evaluasi kerja sama LRMPHP dengan UKM di Gunung Kidul
Evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul dilakukan pada 17 Desember 2018. 
Gambar 2. Evaluasi di UKM Lestari Jaya

UKM Lestari Jaya yang di miliki oleh Bapak Sungkono (Gambar 2.) dalam sehari berproduksi sebanyak empat kali proses untuk adonan nugget 20 Kg, tahu 30 Kg, ekado 20 Kg. Selama penggunaan alat semua berjalan dengan lancar, adapun sedikit kendala yang dihadapi yaitu almari peniris tidak bisa masuk ruang produksi dikarenakan almari peniris terlalu besar. Keuntungan pada saat menggunakan alat almari peniris ini yaitu produk lebih cepat tiris dan higienis sehingga dapat menjaga mutu produk yang dihasilkan. Komponen bagian alat almari peniris masih sangat normal sampai saat ini. Dari hasil evaluasi alat masih diperlukan untuk penyesuaian kapasitas alat karena saat ini kapasitas masih terlalu besar. 

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Lestari Jaya pada tahun berikutnya. 

Selanjutnya untuk evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Mino Mandiri milik Bapak Sukarno di Rongkop, Gunungkidul  (Gambar 3.) yaitu alat pengolah tepung ikan digunakan 1-2 kali dalam sebulan tergantung pesanan tepung ikan dari pabrik pellet dan pengolah pellet ikan yang ada di Gunungkidul. Selama penggunaan alat, kendala yang dihadapi yaitu lubang keluaran pada alat extruder pada bagian grinder terlalu besar sehingga hasil daging lumat masih lembek dan kurang halus. 


Gambar 3. Evaluasi di UKM Mino Mandiri
Tindak lanjut untuk memperbaiki bagian grinder tersebut yaitu dengan membuat lubang keluaran yang diperkecil seukuran pellet ikan. Tujuannya untuk membuat tepung ikan yang halus dan membuat pellet ikan secara langsung menggunakan alat yang sama. Kelebihan menggunakan alat ini lebih cepat dalam mengolah tepung ikan dibandingkn alat – alat yang ada dipasaran. Semua mesin pengolah tepung ikan yang ada di UKM Mino Mandiri dalam keadaan normal semua dan masih bisa digunakan, namun alat shredder jarang digunakan dikarenakan alat shredder digunakan untuk ikan yang berukuran besar saja.

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Mino Mandiri pada tahun berikutnya. 

Kamis, 13 Desember 2018

LRMPHP Meraih Juara II pada Kompetisi I-PLAN Challenges 2018

Tim LRMPHP menerima penghargaan pada I-Plan Challenges 2018 (dok. LRMPHP)
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, salah satu unit pelaksana teknis BRSDMKP, menjadi juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018). Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal adalah program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen yang bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis:
1      1. Tempat Pendaratan Ikan
2      2. Transportasi dan Distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling)
3      3. Pengecer di Pasar (termasuk penjual pinggir jalan)
4      4. Sistem Penyimpanan Kecil (Small Storage System)
5      5. Bahan Pendingin Alternatif (pengganti es)

Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Block 71, Gedung Ariobimo Sentral, Jakarta. Pada acara puncak tersebut para finalis memamparkan inovasinya dihadapan dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup.

Tim LRMPHP memaparkan inovasinya di depan Dewan Juri (dok. LRMPH)
Tim LRMPHP meraih juara II pada kompetisi I-Plan Challenges 2018 (dok. LRMPHP)

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,-, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000,-

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan yang telah dikaji dan telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Setelah melalui penjurian yang ketat; inovasi LRMPHP diganjar dengan juara kedua. Selamat!

Rabu, 12 Desember 2018

Tahun 2019, Pemerintah Siapkan Rp 1 Triliun Endowment Fund Untuk Riset dan Penelitian

Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati, saat diwawancara oleh awak media, Selasa (11/12/2018) di sela acara International Conference Sustainable Rural & Regional Development, di Hotel Grand Artos, Magelang. 
Pemerintah menyiapkan skema baru untuk pendanaan riset dan penelitian di Indonesia. Skema baru ini menggunakan Endowment Fund atau disebut dana abadi untuk riset dan penelitian. Kurang lebih Rp 1 Triliun Endowment Fund yang disiapkan menyokong riset dan penelitian untuk tahun 2019 mendatang.

"Sekarang kita punya skema baru yakni endowment fund. Tahun 2019, kita sudah dapat Rp 1 triliun endowment fund dan itu sudah disepakati dengan DPR, dan juga pemerintah. Kita akan punya sumber dana penelitian yang penggunaannya lebih sederhana, dan yang dipakai hanya bunganya," ujar Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati, Selasa (11/12/2018) di sela acara International Conference Sustainable Rural & Regional Development, di Hotel Grand Artos, Magelang.

Dimyati mengatakan, melalui Endowment Fund ini pendanaan risetdiskemakan lebih baik. Jika dulu, pendanaan riset bergantung pada 86 persen diambil dari alokasi APBN, 16 persen dana swasta, maka melalui Endowment Fund, dana riset ataupun penelitian akan semakin bertambah.

Skema Endowment Fund ini segera dapat dijalankan di tahun 2019 mendatang dengan dana sebesar Rp 1 Triliun yang sudah didapat. Skema ini juga telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah dan akan dimasukkan ke dalam norma pada UU Sisnasiptek yang saat ini tengah dibahas di DPR.

"Kita sedang menyelesaikan uu sisnas iptek, dengan dpr, sekarang sedang masa diskusi. Kalau dulu riset disiapkan dengan anggaran APBN 84 persen saja, dan anggaran swasta 16 persen lebih sedikit. Kita akan mendapatkan skema yang lebih baik lagi dengan Endowment Fund," ujar Dimyati. 

Dimyati mengatakan, dana Endowment Fund ini serupa dengan LPDP, bedanya LPDP adalah endowment fund untuk beasiswa. Sementara endowment fund ini ditujukan untuk riset dan penelitian.

"Dana ini akan terus ditambah Rp 1 triliyun dan seterusnya, seperti LPDP. Bedanya, kalau LPDP ini lembaga yang dikelola dengan endowment fund untuk beasiswa, tapi kita membuat endowment fund untuk penelitian," katanya. 

Endowment fund ini akan diproyeksikan terus bertambah di tahun-tahun seterusnya. Dana ini pun sudah disetujui akan ditaruh dalam norma dalam UU Sisnaptek. Melalui skema itu, Indonesia akan memiliki lebih banyak sumber dana penelitian di masa depan.

"Kita akan punya sumber banyak dana penelitian di masa depan termasuk pendanaan dari luar negeri juga akan terus bedatangan, seperti dari Amerika, yang berkerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Inggris, Jepang, Australia. Kurang lebih sudah ada 100 perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama penelitian," ujar Dimyati. 

Dimyati mengatakan, adanya dana ini akan semakin mendorong lebih banyak penelitian dan akan lebih bermanfaat buat masyarakat. Jumlah penelitian yang dihasilkan dari Indonesia sendiri sudah lebih baik dalam hal kuantitas. Saat ini sudah mencapai 23ribu penelitian, melebihi Singapura dan Thailand, dan hampir menyaingi Malaysia yang memproduksi 25ribu penelitian per tahun.

Dengan program-program yang akan kita siapkan itu, saat 3-4 tahun lalu, kita hanya memiliki 5000-6000 sekian penelitian. Malaysia saat itu sudah 28ribu. Sekarang ini empat tahun kemudian, kita sudah mengalahkan Thailand, Singapura dan mendekati Malaysia. 20 tahun lebih kita dibawah thailand, singapura, malaysia dan sekarang ini dengan semangat perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset, dan publikasi internasional, kita mampu melebihi dua negara tadi, dan malaysia sedikit. 2019, kita harus sudah melebihi malaysia, dalam kuantitas sambil memperbaiki kualitasnya, dengan memperbaiki peraturan, skema dan insentif," katanya.

Selain menggunakan skema dana penelitian yang baru, Dimyati juga telah menerapkan skema penelitian yang baru dimana satu tim dari pusat membuat proposal penelitian, yang nanti akan dipilih oleh peneliti-peneliti. Tak lagi peneliti yang meneliti sesuai kemauan sendiri.

Ia mengatakan, skema baru ini ditujukan sebagai hilirisasi, agar hasil riset tidak hanya disimpan di perpustakaan saja, tetapi juga dapat dijadikan barang dan diindustrialisasi, sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

"Ini jabaran dari hilirisasi agar hasil riset itu tidak disimpan di perpustakaan, tetapi juga dijadikan barang dan diindustrialisasi. Tahun kedua, sudah punya skema flagship, dari beberapa penelitian sudah mulai muncul di industri yang gesit itu. Kita sudah biayai bertahun-tahun pengalaman di negara maju kurang dari tiga persen, kita sudah sampai 7-8 persen," kata Dimyati.


Sumber : tribunjogja.com