EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Kamis, 06 Agustus 2020

KKP BANGUN E-PRESENSI MOBILE ONLINE SOLUSI TINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI MASA COVID 19

 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini membuat masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan kehidupan yang lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tuntutan masyarakat pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan secara menyeluruh, dapat memuaskan semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Sejak pertengahan Maret 2020, dimana pada masa itu wabah Pademik Corona Virus Disease (COVID 19) mulai mewabah di negara republik ini, dimana pada saat itu kita mulai dipaksa oleh keadaan untuk menjadi manusia yang membatasi interaksi sosial. Hampir sebagian besar sekarang ini karyawan/pegawai swasta,  instansi pemerintah maupun dunia pendidikan, membatasi diri untuk beraktivitas dari rumah, aktivitas dilakukan secara daring. Tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Justru pertemuan tatap muka harus dihindari karena berpotensi rentan terjadinya penularan Covid 19.

Berangkat dari keprihatinan seperti kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba membuat terobosan-terobosan baru, agar aktivitas kegiatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan agar aspek perekonomian, sosial tetap berlanjut, paling tidak untuk mengurangi keterpurukan pada kondisi saat ini. Pusat Data Statistik dan Informasi bersama Biro Sumberdaya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, mencoba membangun aplikasi untuk memonitor kehadiran dan aktivitas kegiatan pegawai baik di pusat maupun di daerah (UPT) sekaligus juga untuk mengetahui sebaran pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan di lokasi secara online yang di sebut dengan “e-Presensi Pegawai”.

Kehadiran pegawai yang sebelumnnya dilakukan dengan sentuhan jari tangan pada saat kedatangan dan pulang dari kantor pada jam kerja dengan dibantu alat elektronik yang di tempatkan di kantor masing-masing.  Dengan adanya aplikasi e-Presensi Pegawai yang dibangun oleh Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sebuah sistem secara online yang di aktifkan melalui Desktop/Laptop atau Handphone (HP) yang cukup dengan sentuhan jari pada saat jam kerja baik di tengah suasana kerja di rumah atau Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) atau kerja di kantor.

Aplikasi ini memungkinkan setiap pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, di pusat dan di daerah (UPT) memanggil melalui laman: epresensi.kkp.go.id  secara online, aplikasi ini dapat dipanggil tanpa mengenal batas dan waktu. 


Sumber : KKP

Selasa, 04 Agustus 2020

Pemanfaatan dan Uji Kinerja Alat Pemindang Ikan Higienis di UKM Gesing Asri Gunung Kidul

Sambutan oleh Kepala LRMPHP Luthfi Assadad dan Kepala DKP Gunung Kidul Krisna Berlian

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang ikan yang dihasilkan LRMPHP dengan kelompok usaha perikanan/UKM Gesing Asri, dilanjutkan penandatanganan berkas kerjasama dan bimbingan teknis pengolahan pindang serta perawatan alat dilaksanakan pada 4 Agustus 2020 di Pantai Gesing, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi bersama Loka Riset Mekanisasi Pengolahan hasil Perikanan (LRMPHP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunung Kidul dan UKM Gesing Asri sebagai mitra riset LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad menyampaikan kegiatan ini merupakan salah salah implementasi tupoksi LRMPHP dibidang rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil perikanan agar hasil-hasil riset termanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini sekaligus sebagai uji kinerja peralatan alat pemindang untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna terkait aspek teknis dan ekonomis. Oleh karena itu data dan informasi yang diperoleh dari penggunaan alat ini berguna untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Luthfi Assadad juga menyampaikan bahwa ikan pindang merupakan salah satu bentuk olahan sederhana yang menarik bagi konsumen karena selain gizinya tetap terjaga, daya simpannya juga lebih lama. Salah satu jenis ikan sebagai bahan baku ikan pindang yang banyak dijumpai di Pantai Gesing adalah linsong. Ikan linsong ini saat musim ikan cukup melimpah dan belum termanfaatkan dengan baik. Dengan mengolahnya menjadi ikan pindang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomisnya dan dapat dijadikan produk unggulan yang ikonik di Pantai Gesing. Hal ini sejalan dengan usaha kuliner dan pariwisata yang ditekuni UKM Gesing Asri.

Kepala DKP Gunung Kidul Krisna Berlian juga menyampaikan hal yang sama. Sejalan dengan visi Kabupaten Gunung Kidul yang ingin menjadi daerah tujuan wisata yang terkemuka, berbudaya dan berdaya saing, Krisna Berlian mengajak UKM Gesing Asri untuk memanfaatkan alat pemindang yang diamanahkan oleh LRMPHP agar memiliki daya saing dalam hal kuliner dan menjadi produk unggulan Pantai Gesing. Untuk mewujudkan hal tersebut, DKP Gunung Kidul siap untuk melakukan pendampingan baik dalam hal pengolahan, pegemasan, pemasaran maupun dalam penguatan manajemen UKM.

Bimtek pemindangan ikan di UKM Gesing Asri Gunung Kidul

Pada kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Gesing Asri dilaksanakan bimbingan teknis pengolahan pindang serta petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan alat sesuai buku petunjuk/manual book. Bimbingan teknis disampaikan oleh Tri Nugroho Widianto selaku peneliti LRMPHP bersama tim teknis. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa alat pemindang ikan rancang bangun LRMPHP terbuat dari material stainless steel sehingga produk yang dihasilkan higienis dan terjamin keamanannya. Kapasitas alat pemindang ini hingga 50 kg dengan proses pengolahan selama 2-3 jam menggunakan gas elpiji. Daya simpan ikan pindang yang dihasilkan hingga 6 hari pada penyimpanan suhu kamar dan 12 hari jika dikemas dengan plastik. 

Dalam kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Gesing Asri dilakukan penandatanganan naskah kerjasama pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang antara  LRMPHP dan UKM Gesing Asri yang disaksikan Kepala DKP Gunung Kidul. Gesing Asri merupakan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) produk perikanan yang berkedudukan di Pantai Gesing Padukuhan Bolang, Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Penandatanganan naskah kerjasama antara LRMPHP dengan UKM Gesing Asri

 

 

Senin, 03 Agustus 2020

Pemanfaatan dan Uji Kinerja Alat Pemindang Ikan Higienis di UKM Pindang Mendak Lestari Gunung Kidul

Bimtek pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Pindang Mendak Lestari

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang ikan higienis yang dihasilkan LRMPHP dengan kelompok usaha perikanan/UKM Pindang Mendak Lestari, dilanjutkan penandatanganan berkas kerjasama dan bimbingan teknis pengolahan pindang serta perawatan alat dilaksanakan pada 3 Agustus 2020 di Pantai Ngrenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi bersama Loka Riset Mekanisasi Pengolahan hasil Perikanan (LRMPHP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunung Kidul dan UKM Pindang Mendak Lestari sebagai mitra riset LRMPHP. UKM Pindang Mendak Lestari merupakan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) produk perikanan yang berkedudukan di Padukuhan Mendak, Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan merupakan program bantuan, namun bertujuan untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi yang sedang dikembangkan LRMPHP untuk masyarakat dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil riset dan penyempurnaan alat. Oleh karena itu mitra riset diharapkan menyampaikan data dan informasi terkait kinerja alat untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Luthfi Assadad juga menyampaikan bahwa alat pemindang dibuat untuk mengantisipasi banyaknya tangkapan ikan yang terbuang saat musim ikan. “Pemindangan merupakan teknik pengolahan ikan yang sederhana, gizinya tetap tinggi dan dapat memperpanjang daya simpan ikan,“ tuturnya. Luthfi Assadad berharap bahwa alat pemindang ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan ikan pindang dapat menjadi  indigenous foods atau produk khas Gunung Kidul.

Sementara itu Kepala DKP Gunung Kidul, Krisna Berlian menyampaikan potensi perikanan di Gunung Kidul yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu perlu didorong untuk melakukan inovasi melalui pengolahan produk perikanan menjadi olahan bernilai ekonomis tinggi. Krisna Berlian mengajak UKM Pindang Mendak Lestari untuk mengoptimalkan alat  pemindang yang diamanahkan oleh LRMPHP agar memiliki daya saing dalam hal kuliner. DKP Gunung Kidul siap untuk melakukan pendampingan kepada UKM terkait dengan pengolahan, pengemasan, pemasaran maupun pengurusan PIRT dan BPOM .

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Gunungkidul, Wulan Tustiana. “Dengan potensi perikanan di pesisir pantai Gunung Kidul yang melimpah dan belum dimanfaatkan secara optimal maka pengolahan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya,” tuturnya. Oleh karena itu kehadiran alat pemindang dari LRMPHP diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan mengurangi pengangguran. Wulan Tustiana juga berharap kedepan tetap ada pembimbingan dari LRMPHP agar ikan pindang menjadi produk unggulan khas Gunung kidul. Pada kesempatan ini Wulan Tustiana juga mengucapkan terimakasih atas kontribusi LRMPHP dalam memberdayakan masyarakat khususnya pesisir pantai selatan Gunung Kidul.  

Pada kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Pindang Mendak Lestari dilaksanakan bimbingan teknis pengolahan pindang serta petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan alat pemindang sesuai buku petunjuk/manual book alat. Bimbingan teknis ini disampaikan oleh Tri Nugroho Widianto selaku peneliti LRMPHP bersama tim teknis. Rangkaian kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Pindang Mendak Lestari dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kerjasama pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang antara  LRMPHP dan UKM Pindang Mendak Lestari dengan disaksikan Kepala DKP Gunung Kidul.

Penandatanganan naskah kerjasama antara LRMPHP dan UKM Pindang Mendak Lestari

 


Jumat, 24 Juli 2020

MONEV SEMESTER I TAHUN 2020 LINGKUP LRMPHP

Monev Semester I Tahun  2020 Lingkup LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Semester I Tahun  2020 pada 23 Juli 2020. Kegiatan yang dimoderatori oleh Nur Fitriana selaku Koordinator Tata Operasional dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad sekaligius sebagai evaluator dan seluruh pegawai LRMPHP. Monev Semester I Tahun  2020 ini dilakukan dengan  protokol pengendalian Covid-19 yang dipatuhi setiap pegawai dengan menjaga jarak dalam berinteraksi dan selalu menggunakan masker.


Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan monev dilakukan dalam rangka mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan pada semester 1 dan memproyeksikan kegiatan yang belum dilaksanakan agar capaian kinerja tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Kepala LRMPHP juga menyatakan meskipun anggaran kegiatan ditata ulang akibat pandemi Covid-19, namun berharap agar pelaksanaan kegiatan tetap terjaga kualitasnya dan tepat waktu.


Pelaksanaan kegiatan Monev Semester I Tahun  2020  lingkup LRMPHP meliputi riset dan manajerial. Kegiatan riset ada 4 judul kegiatan yaitu Riset Desain dan Rancangbangun Alat Transportasi Ikan Hidup (ALTIH) Sistem Basah, Rancangbangun Mesin Pengemas Penghasil Bioplastik Ramah Lingkungan, Riset Rancangbangun Alat Sortasi dan Grading Kualitas Rumput Laut, dan Riset Rancangbangun, Introduksi dan Uji terap Skala Terbatas Mini Chilling Storage Menggunakan Biodisel. Sementara itu kegiatan manajerial meliputi tata operasional, tata usaha, dan pelayanan teknis.


Pembahasan monev kegiatan riset tahun 2020, diawali dengan pemaparan Riset Desain dan Rancangbangun Alat Transportasi Ikan Hidup (ALTIH) Sistem Basah  oleh Tri Nugroho Widianto. Masukan yang diberikan evaluator diantaranya dalam hal penggunaan alat simulator ALTIH sebagai media pengujian agar dibuat sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan mempresentasikan keadaan yang sebenarnya. Selain itu untuk menentukan kepadatan ikan yang optimal selama transportasi perlu diperhatikan tingkat kelangsungan hidupnya (Survival Rate/SR). Pada pemaparan kegiatan Riset dan Rancangbangun Mesin Pengemas Penghasil Bioplastik Ramah Lingkungan oleh Putri Wullandari, evaluator menyarankan agar referensi bioplastik ditambahkan sebagai bahan justifikasi produk bioplastik yang dihasilkan. Pada Riset Rancangbangun Alat Sortasi  dan Grading Kualitas Rumput Laut yang dipaparkan oleh I Made Susi Erawan, evaluator memberikan masukan untuk memperbanyak data latih agar hasil pengujian lebih akurat. Sementara itu pada Riset Rancangbangun, Introduksi dan Uji terap Skala Terbatas Mini Chilling Storage Menggunakan Biodisel oleh Arif Rahman Hakim, evaluator menyarankan agar PCM (Phase Change Material) diuji efektifitasnya dengan beban maksimal.

 

 

 


Selasa, 07 Juli 2020

DPR Apresiasi Serapan Anggaran KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Komisi IV DPR RI mengapreasiasi penyerapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah mencapai 43,86% dari total pagu anggaran Rp4,6 triliun per 3 Juli 2020. Serapan tersebut menempatkan KKP berada di peringkat 38 dari 85 kementerian/lembaga di Indonesia.

Legislatif menilai, program padat karya yang dihadirkan oleh KKP secara nyata menunjukkan kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

"Komisi IV mengapresiasi pelaksanaan program padat karya dan bantuan sosial yang secara nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat akibat pandemi," kata Ketua Komisi IV, Sudin saat memimpin rapat kerja tentang progres laporan program strategis KKP dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19, di Gedung DPR, Senin, (6/7/2020).

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo memaparkan sejumlah program yang dimaksud, dimulai dari Bakti Nelayan yang dilaksanakan selama April-Juni 2020. Program ini digelar di 34 pelabuhan perikanan dari 31 lokasi yang ditargetkan.

Adapun kegiatannya meliputi Bakti Sehat, Bakti Sosial dan Bakti Usaha, Penyemprotan Disinfektan di 4.247 kapal, 379 UPI, dan 36 TPI. Selain itu, terdapat fasilitas kebersihan tangan (277 tempat cuci tangan, 7.086 hand sanitizer) dan pembagian APD (43.501 masker, 9.496 APD lainnya).

"Kegiatan Bakti Nelayan juga meliputi pemberian sembako, pemberian Vitamin dan herbal lainnya kepada 8.428 nelayan, 7.744 non-nelayan, pojok pendanaan (269 nelayan terfasilitasi, 74 debitur, nilai kredit Rp. 9.519.500.000) serta Nasi Ikan (36.732 paket) dan Lebaran Ikan (2.825 paket)," urai Menteri Edhy.

Berikutnya program Bulan Mutu Karantina yang berisi pembagian 73.751 paket ikan di 45 UPT KIPM yang meliputi 183 Kabupaten/Kota, restocking 50.000 ekor benih ikan Papuyu dan ikan Baung. Kemudian Gemarikan yang terdiri dari pembagian 15.000 paket produk olahan ikan kepada 10 Rumah Sakit, 11.800 paket produk olahan kepada pekerja harian pengemudi ojol dan taksi serta 18,25 ton ikan kembung kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Program Gemarikan kita perluas di 78 lokasi yang tersebar di 68 kabupaten/kota di 17 provinsi dan berisi pembagian 34 ribu paket produk perikanan," sambungnya.

Tak hanya itu, selama pandemi Covid-19, KKP juga membagikan bantuan benih ikan. Sejak Mei, lalu, realisasi program ini sudah mencapai 119,7 juta atau 55,49% dari target 215,7 juta ekor hingga Desember mendatang. Kemudian realisasi bantuan calon induk yang sudah mencapai 328 ribu dari target 1 juta ekor hingga Desember. Berikutnya realisasi bantuan pakan telah mencapai 307,92 ton dari target 15.000 ton hingga akhir tahun.

Program lain seperti Bioflok, Mina Padi, bantuan bibit rumput laut, pengelolaan tambak udang partisipatif, asuransi pembudidaya, mesin bahan baku pakan hingga keramba jaring apung budidaya lobster dan pengembangan usaha garam rakyat, saat ini masih dalam proses pelaksanaan.

Rapat kerja yang berlangsung selama tiga jam tersebut pun menghasilkan 5 kesimpulan. Pertama, Komisi IV mendorong KKP untuk melakukan percepatan realisasi APBN tahun 2020 guna pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.

Kedua, Komisi IV mendorong KKP untuk mengoptimalkan program dan kegiatan padat karya dan bantuan sosial. Ketiga, Komisi IV meminta KKP untuk menyelesaikan semua program dan kegiatan yang belum selesai pelaksanaanya di tahun-tahun sebelumnya seperti Piamari dan Miamari. Keempat, Komisi IV meminta KKP untuk menjalankan semua prosedur perizinan ekspor benih bening lobster dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pengawasan kegiatan budidaya dan pelepasliaran hasil budidaya lobster ke habitatnya. Terakhir, Komisi IV meminta KKP untuk menyediakan fasilitas kantor pelayanan pembiayaan/pemodalan pinjaman BLU-LPMUKP dan kantor konsultasi program asuransi nelayan di seluruh TPI atau PPI di Indonesia.

"Mohon terus kami didukung, mohon terus kami diarahkan. Kami siap untuk mendengarkan dan kami siap untuk menjalankan semua arahan," tutup Edhy.

 

Sumber : KKP

 


Selasa, 30 Juni 2020

Sektor Kelautan dan Perikanan Kaya Potensi, Menteri Edhy Imbau Jajarannya Berinovasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta seluruh jajaran untuk berinovasi dalam melayani masyarakat maupun mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Menurutnya, inovasi sangat penting apalagi di kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan memburuknya perekonomian hampir semua negara dunia.

"Kalau ada inovasi yang bapak/ibu yakin ini akan menghasilkan suatu terobosan bagi negara, menghasilkan uang bagi negara, dan menciptakan lapangan kerja, segera sampaikan," ujar Menteri Edhy saat melantik dan mengambil sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020).

Menteri Edhy menerangkan, potensi perikanan budidaya yang baru 10 persen tergarap berpeluang besar menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang potensinya tak kalah besar.

Dengan inovasi, Edhy yakin produktivitas di dua sektor tersebut lebih besar hasilnya, sekaligus keberlanjutan tetap terjaga.

"Budidaya masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan, bahkan baru 10 persen tergarap. Bapak/ibu kan sudah punya inovasi tentang silvofishery. Saya harap itu jadi jawaban tentang hijaunya bumi, peningkatan produktivitas, lapangan pekerjaan," tegasnya.

Menteri Edhy berharap jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan solid sebagai team work. Menurutnya, memajukan sektor kelautan dan perikanan tidak bisa dilakukan hanya oleh menteri, tapi perlu kerja bersama.

Sebagai bagian dari teamwork, Menteri Edhy mengaku tidak alergi dengan kritik, baik yang disampaikan secara langsung maupun dalam forum-forum resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia siap menerima kritik bahkan dari staf sekalipun.

"Tidak akan besar suatu organisasi kalau tidak ada kritik. Tidak akan besar satu organsasi kalau tidak ada reaksi dari bawah, baik itu reaksi negatif ataupun positif," pungkasnya.

 

Sumber : KKP

 


Kamis, 25 Juni 2020

DPR Dukung Tambahan Pagu Anggaran KKP Tahun 2021

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Komisi IV DPR RI mendukung penambahan pagu anggaran Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebesar Rp3,45 triliun pada 2021. Penambahan ini karena sektor kelautan dan perikanan sangat potensial mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara.

Dengan adanya penambahan, pagu anggaran KKP di 2021 naik menjadi Rp7 triliun dari yang sebelumnya Rp4,6 triliun.

"Komisi IV mendukung usulan tambahan pagu anggaran KKP pada 2021 sebesar Rp3,45 triliun," ujar Ketua Komisi IV, Sudin saat membacakan kesimpulan rapat kerja antara KKP dan Komisi IV DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Sebagian besar anggaran tambahan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi agar tumbuh berkualitas dan berkeadilan. Nilainya mencapai Rp2,62 triliun. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, memperkuat stabilitas polhukam, serta transformasi pelayanan publik.

Sudin menambahkan, tambahan pagu anggaran KKP sangat penting untuk mendukung program padat karya dan bantuan sosial. Seperti kegiatan Gemarikan, Bulan Mutu Karantina, Bulan Bakti Nelayan, klaster budidaya udang, bantuan benih dan pakan mandiri, hingga pelatihan dan pendidikan vokasi kepada masyarakat.

"Kegiatan-kegiatan ini penting dalam rangka memulihkan ekonomi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan pasca-pandemi Covid-19, khususnya bagi nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar perikanan," terang Sudin.

Selain mengusulkan penambahan pagu anggaran 2021, Komisi IV juga mengapresiasi realisasi anggaran KKP tahun 2019 sebesar 91,73 persen. Dari total pagu RpRp5,51 Triliun, yang terealisasi Rp5.05 Triliun.

Dengan tingginya serapan anggaran, capaian program KKP meliput banyak aspek, mulai dari bantuan ribuan alat tangkap, bantuan ratusan juta ekor benih, paket pengolah sampah, hingga pembangunan coldstorage.

Kabar baik lainnya, dari realisasi anggaran 91,73 persen tersebut tidak ada temuan pemeriksaan di lingkup KKP yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHP) II BPK RI tahun 2019. Dua tahun sebelumnya, 2017 dan 2018, laporan keuangan KKP mendapatkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

"Alhamdulillah kami bersyukur, tapi kami tidak ingin terlena. Kami akan bekerja lebih semangat lagi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan trend positif sebagai pendongkrak ekonomi negara di masa sulit imbas pandemi Covid-19. Ekspor produk perikanan tetap berjalan dan produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya tak berhenti di masa pandemi.

"Potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia besar sekali. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya," jelas Menteri Edhy.

Sumber : KKP

Kamis, 18 Juni 2020

Monitoring Kesegaran Ikan Mas Non destruktif dan Riil Time Berbasis Mesin Visi dan Pemodelan Cerdas

Penelitian yang dipublikasikan pada Jurnal Computers and Electronics in Agriculture 159 (2019) 16–27 telah mengkaji  pengembangan metode baru berbasis jaringan syaraf tiruan untuk menguji kesegaran ikan mas (Cyprinus carpio) selama penyimpanan dengan es. Masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai bahan makanan bernilai tinggi dan aman dalam diet hariannya. Kebiasaan konsumsi masyarakat tersebut  didukung oleh fakta tingginya unsur gizi sekaligus kandungan lemak yang rendah pada ikan hasil budidaya perikanan. Karena ikan dapat mengalami kerusakan secara cepat maka penelitian untuk menguji kesegaran ikan menjadi hal yang layak dilakukan untuk menjawab isu-isu utama di sektor industri budidaya perikanan.

 

Sistem yang dikembangkan terdiri dari dua tahap utama yaitu menangkap citra sampel ikan dilanjutkan dengan proses pengolahan citra. Proses komputasi piksel dilakukan pada sembilan channel atau ruang warna yaitu : R, G, B, L, a, b, H, S,dan I. Pada masing-masing ruang warna tersebut dilakukan ekstraksi 6 tipe fitur tekstur citra. Selanjutnya, hibridasi algoritma machine learning Artificial Bee Colony dan Artificial Neural Network (ABC-ANN) diterapkan untuk memilih fitur tekstur citra terbaik. Sebagai langkah akhir digunakan sejumlah pengklasifikasi meliputi Support Vector Machine (SVM), k-Nearest Neighbor (kNN), dan Artificial Neural Network (ANN) untuk mengklasifikasikan citra sampel ikan mas.

 

Performa terbaik pengklasifikasi kNN ditunjukkan dengan tingkat akurasi mencapai 90,48% pada ukuran neighborhood (piksel bertetangga) sebanyak 8. Sementara untuk pengklasifikasi SVM melalui pengaturan parameter fungsi kernel polinomial dengan parameter C dan sigma masing-masing bernilai 1 dan 2 mampu menghasilkan performa akurasi sebesar 91,52%. Pada pengklasifikasi ANN digunakan algoritma Multi Layer Perceptron (MLP) dengan konfigurasi lapisan input (input layer) sebanyak 22 fitur tekstur citra, hidden layer (lapisan tersembunyi), dan sebagai lapisan output digunakan 4 jenis klasifikasi kesegaran ikan yang meliputi: Sangat Segar, Segar, Agak Busuk, dan Busuk. Dengan konfigurasi tersebut MLP mampu mencapai tingkat akurasi 93,01%. Hasil yang dicapai tersebut menunjukkan tingginya performa pengklasifikasi ANN sebagai salah satu metode pengujian kesegaran ikan mas yang non destruktif,  riil time, cepat, akurat, dan otomatis.

 

Hal tersebut juga menegaskan potensi metode mesin visi yang digabungkan dengan syaraf tiruan (ANN) sebagai teknik cerdas untuk menilai kesegaran ikan. Adapun tahap penangkapan citra, pengolahan citra, seleksi fitur dan  proses klasifikasi ditampilkan pada gambar berikut:

Sumber A. Taheri-Garavand, et al. (2019)

Penulis : I Made Susi Erawan

Selasa, 16 Juni 2020

Lantik 2 Pejabat Baru, Menteri Edhy Ingatkan Pentingnya Kekompakan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melantik dua pejabat baru di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keduanya ialah Komjen Pol Antam Novambar yang diangkat menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dr. Pamuji Lestari sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Kelautan.

Pengangkatan kedua pejabat tersebut sesuai dengan surat Kepres Nomor 94/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari, dan, dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Pejabat baru akan memberikan warna yang lebih baru lagi bagi sektor kelautan dan perikanan," kata Menteri Edhy usai pelantikan di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Menteri Edhy mengingatkan tugas memajukan sektor kelautan dan perikanan tidaklah ringan. Karenanya, dia meminta jajarannya untuk terus menjaga kekompakan untuk mengatasi segala persoalan dan menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak.

"Selamat bertugas, apa yang menjadi kendala bisa kita atasi bersama," sambungnya.

Selain itu, di hadapan para pejabat yang hadir pada pelantikan tersebut, Menteri Edhy menegaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai kunci keberhasilan. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo agar sektor ini menjadi salah satu penguat ekonomi bangsa.

"Pembangunan kunci untuk berhasil. Sektor ini harus bisa menjadi sektor untuk menegakkan ekonomi," tegasnya.

Sementara Antam Novambar memastikan kesiapannya untuk mengabdikan diri dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

"Saya sudah siap mengabdikan diri untuk bangsa ini, terutama di sektor kelautan dan perikanan," kata Antam.

Sebagai informasi, pelantikan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 seperti jaga jarak (physical distancing), penggunaan masker serta penyediaan hand sanitizer dan tanpa berjabat tangan. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Komisi IV, Sudin serta sejumlah pejabat KKP.

Sebelumnya, sejak 27 Februari 2020, Antam Novambar ditugaskan di KKP sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Dia menggantikan Nilanto Prabowo yang kini didapuk sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Sejak Rabu 8 April 2020, Antam juga telah diangkat sebagai jenderal bintang tiga Polri. Pengangkatan ini sesuai dengan Surat Telegram NOMOR.-STR/ IbM /1V/KEP./2020.

 

 

Sumber : KKP

 


Senin, 08 Juni 2020

Teknik Non Destruktif Handal Untuk Menentukan Tingkat Kesegaran Ikan Mullet Merah

Penilaian kesegaran ikan dapat dilakukan menggunakan metode kimia, sensori, dan fisik. Selain metode sensori, sejumlah teknik instrumental telah dikembangkan untuk melengkapi penilaian secara sensori  tersebut. Sebuah penelitian terkait teknik instrumental yang telah dipublikasikan di Eur Food ResTechnol DOIi10.1007/s00217-017-2924-0 bertujuan untuk membangun dan menguji penilaian kesegaran mullet merah selama penyimpanan pada suhu 0oC dan 4oC melalui penerapan metode uji fisik berbasis sistem komputer visi.

 

Untuk menguji efektivitas sistem pengujian secara fisik yang dibangun, 3 fitur terkait pengolahan citra yaitu penurunan kecerahan pigmen kulit, indeks kecekungan mata, indeks perluasan lendir serta 1 fitur terkait tekstur daging ikan yaitu tingkat firmness digunakan sebagai pembanding dengan hasil pengujian secara sensori berbasis skor (Quality Index Method – QIM) dan hasil uji senyawa trimetilamin secara kimia.

 

Sesuai estimasi bahwa ikan lebih cepat mengalami penurunan mutu pada suhu lebih tinggi. Pengujian tekstur ikan secara instrumental memungkinkan deteksi terhadap perubahan firmness yang spesifik karena dimulainya tahap rigor mortis dan proses pelunakan daging secara kontinyu. Hasil uji tiga parameter komputer visi mencakup penurunan kecerahan pigmen kulit dan indeks kecekungan mata menunjukkan kemampuan yang tinggi untuk memprediksi penurunan kualitas mullet merah yang berhubungan dengan dua kondisi temperatur penyimpanan berbeda. Hasil uji kedua parameter tersebut juga sejalan dengan hasil uji trimetilamin secara kimia dan hasil uji sensori berbasis skor QIM.  Proses pengujian parameter penurunan kecerahan pigmen kulit ikan dan perubahan indeks kecekungan mata ikan ditunjukkan pada gambar berikut :

Sumbert : Tappi et al. (2017)

 Penulis : I Made Susi Erawan


Jumat, 05 Juni 2020

Normal Baru di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

“New Normal” atau normal baru merupakan istilah yang akhir-akhir ini selalu kita dengar, entah di media cetak, media sosial apalagi media elektronik. Istilah “New Normal“ pertama kali digunakan oleh Roger McNamee, yaitu seorang investor teknologi, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Polly LaBarre bertajuk “The New Normal” di majalah Fast Company pada tanggal 30 April 2003. Menurut Roger McNamee, “New Normal” atau Normal Baru adalah suatu waktu dimana kemungkinan besar anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang. Dalam kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang sedang melanda berbagai negara, istilah normal baru mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi ini, mengantisipasi bahwa pandemi virus ini akan mengubah tatanan kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar orang, utamanya interaksi sesama manusia di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, pasar, rumah sakit, apotik, tempat wisata dan tempat-tempat keramaian lainnya termasuk perkantoran.Pada 26 Mei 2020, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2020, merupakan awal dimulainya normal baru di 4 Provinsi di Indonesia yaitu DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat dan Sumatera Barat serta 25 kabupaten/kota lainnya. Surat Edaran Kementerian PAN dan RB Nomor 58 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2020 menyebutkan bahwa kebijakan work from home (WFH) untuk ASN akan berakhir pada 4 Juni 2020 dan selanjutnya seluruh ASN harus bersiap untuk bekerja kembali seperti biasa dalam tatanan normal baru mulai tanggal 5 Juni 2020.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B-308/MEN-KP/VI/2020 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Hanya diri kita sendirilah yang dapat menjaga diri kita. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, dalam pembukaan TalkShow Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementeriamn Kelautan dan Perikanan pada 5 Juni 2020. Lebih lanjut disampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini merupakan ancaman serius yang tidak boleh menyurutkan produktifitas kerja dan berkarya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, menjaga kebersihan dan selalu mematuhi setiap ketentuan yang telah ditetapkan merupakan suatu kewajiban seluruh pegawai KKP. Pelayanan publik tidak kepada masyarakat boleh berhenti, demikian pula pelaksanaan program dan anggaran. Khusus untuk pegawai yang hamil/memiliki bayi (anak <3 tahun) tidak diperkenankan melaksanakan WFO dan harus tetap WFH.

Pada acara yang sama, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Tini Martini, menyampaikan akan ada penyesuaian sistem kerja di lingkungan KKP yaitu untuk unit kerja dengan tugas dan fungsi  pelayanan publik, jumlah maksimal pegawai yang melaksanakan work from office (WFO) adalah 30% dari jumlah total pegawai sedangkan untuk unit kerja dengan tugas dan fungsi administratif, jumlah maksimal pegawai yang melaksanakan work from office (WFO) adalah 20% dari jumlah pegawai total. Pegawai yang melaksanakan WFO diatur secara bergilir dan ditetapkan melalui suatu keputusan oleh kepala unit/satker masing-masing. Penyelenggaraan pertemuan/rapat harus mengutamakan penggunaan media daring (online) dan jika sangat terpaksa melakukan secara luring (offline) maka harus dilaksanakn dengan memperhatikan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, menggunakan masker, tidak berjabat tangan dan hanya mempergunakan 50% kapasitas ruangan. Pada masa normal baru, presensi wajib dilakukan, baik untuk pegawai WFO maupun WFH, secara non fingerprint dengan aplikasi yang telah ditentukan dan dengan membagikan lokasi (share location) via WhatsApp pada pagi hari (07.00-08.00) dan sore hari (15.00-16.00). bagi pegawai yang melaksanakan WFH dilarang bepergian dari kota/lokasi tempat dimana dia bekerja kecuali utnuk alasan kesehatan.

Menegaskan apa yang telah disampaikan diatas, Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur, Umi Windriani, menyampaikan bahwa pegawai yang belum berada di lokasi tempat kerja (masik pulang kampung dan tidak terkena peraturan PSBB) untuk segera kembali ke tempat. Selanjutnya disampaikan juga bahwa aturan prosentase pegawai WFO dapat disesuaikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, seperti misal Stasiun Karantina yang merupakan unit kerja BKIPM, memiliki tugas dan fungsi administratif dan pelayanan publik sehingga jumlah pegawai yang dapat melaksanakan WFO adalah 50% dan bagi pegawai yang melaksanakan WFH harus menghindari waktu kerja yang terlalu lama/lembur terkait dengan aspek kesehatan. Selain itu, karantina mandiri wajib dilakukan bagi pegawai yang pulang melakukan perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pada akhirnya, seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal  KKP pada saat pembukaan, yang dapat menjaga diri kita hanyalah diri kita sendiri. Menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi, yang sehat dengan pola seimbang, batasi asupan lemak jenuh dari daging dan minyak-minyakan termasuk fastfood dan junkfood, batasi konsumsi gula (<12 gram/hari), garam (< 5 gram/hari atau 1 sdt/hari) dan berolahraga 30-60 menit setiap harinya serta selalu melaksanakn protokol kesehatan dimanapun berada merupakan upaya kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.  Hal ini disampaikan oleh dr. Cipuk Muhaswitri, dokter klinik pratama KKP, sebagai narasumber terakhir dalam Talkshow ini.

Sumber : Talkshow dengan tema Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.


Rabu, 03 Juni 2020

Cara Praktis Mengetahui Keaslian Fillet Ikan

Teknik image processing (Sumber : S. Grassi et al. 2018)

Sejumlah peneliti di Universitas degli Studi di Milano, Italia melakukan penelitian untuk mengembangkan suatu teknik pengujian berbasis analisis citra yang berguna untuk membedakan fillet dari ikan berekonomi tinggi Cod Atlantik (Gadus morhua) dengan fillet dari ikan haddock (Melanogrammus aeglefinus). Metode yang digunakan dimulai dengan mengumpulkan 90 citra fillet Gadus morhua dan 91 citra fillet Melanogrammus aeglefinus menggunakan scanner flatbed dan diproses pada berbagai level. Citra asli dan citra yang telah disegmentasi dengan algoritma Canny selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur untuk tekstur citra pemukaan dengan analisis Gray Level Coocurence Matrix (GLCM). 12 fitur tekstur citra yang terpilih dengan teknik Principle Componen Analysis (PCA) maupun algoritma SELECT selanjutnya digunakan untuk membangun model Linier Discriminat Analysis (LDA). 

Hasil riset menunjukkan rerata tingkat akurasi model klasifikasi berkisar antara 86,05% hingga 92, 31% baik menggunakan citra asli maupun citra segmentasi. Hasil kajian diharapkan akan menjadi jalan pembuka untuk penerapan metode mesin visi yang simpel pada rantai pasar ikan, sehingga para stakeholder memiliki sistem yang efektif secara biaya, simpel, dan cepat untuk memerangi tindak penipuan perdagangan ikan. Hasil penelitian tersebut pernah disampaikan pada Journal of Food Engineering 234 (2018) 16-23


Penulis : I Made Susi Erawan



Selasa, 02 Juni 2020

Lidah Buatan Untuk Menilai Kesegaran Ikan


Instrumen Lidah elektronik ASTREE (Sumber: alpha-mos.com/astree-taste-analysis#applications)

Pada kenyataannya hingga saat ini sejumlah teknologi sensor masif telah dikembangkan untk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh metode konvensional. Sebut saja beberapa teknologi tersebut diantaranya spektrofotometer, analisa citra, colorimeter, perangkat uji sifat elektrik permukaan, dan hidung elektronik. Seluruh metode tersebut masih dalam tahap pengujian laboratorium dan memerlukan eksplorasi dan penelitian lebih lanjut agar aplikatif untuk dunia nyata.Peningkatan konsumsi ikan terus terjadi selama beberapa dekade terakhir. Isu utama yang menjadi fokus seluruh dunia adalah jaminan menyeluruh terhadap konsumen terkait aspek keamanan dan mutu ikan. Metode konvensional untuk uji kesegaran ikan biasanya sangat tergantung pada prinsip fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensori. Meskipun teknik konvensional tersebut terbukti akurat dan dapat diandalkan, namun masih terdapat keterbatasan yaitu bersifat destruktif, berulang, melibatkan penggunaan bahan kimia, dan masalah paling krusial adalah membutuhkan personel yang sangat ahli.

Salah satu teknik nondestruktif yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan adalah lidah elektronik yang dikombinasikan dengan teknik machine learning. Kolaborasi peneliti di Jiangsu University dan University of Cape Coast dan dipublikasikan dalam Czech J. Food Sci. Vol. 32, 2014, No. 6: 532–537 telah berhasil mengembangkan teknik lidah elektronik yang digabungkan dengan algoritma multivariat linier dan persamaan linier sebagai salah satu metode alternatif uji kesegaran ikan non destruktif. Teknologi yang dikembangkan telah digunakan untuk menguji kesegaran ikan jenis Parabramis pekinensis melalui akuisisi data dengan α-Astree TM E-tongue (Alpha M.O.S., Toulouse, France). Sebagai validasi teknik yang dikembangkan dilakukan pengujian konvensional destruktif yaitu Total Volatil Base Nitrogen (TVBN) dan Total Viable Count (TVC). Untuk mengklasifikasikan kesegaran ikan berbasis hari penyimpanan digunakan algoritma Fisher Linear Discriminant Analysis (FLDA) dan Support Vector Machine (SVM). 

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa metode SVM memiliki performa lebih baik dibandingkan dengan metode FLDA karena mampu mencapai akurasi hingga 97,22%. Selain klasifikasi untuk memprediksi nilai TVBN dan TVC diterapkan metode Partial Least Square (PLS) dan Support Vector Regression (SVR). Hasil uji menunjukkan untuk prediksi nilai TVBN dan TVC, SVR jauh lebih baik dibandingkan PLS yang diindikasikan dengan tingkat error yang lebih kecil namun dengan koefisien korelasi lebih tinggi. Secara kuantitatif untuk metode SVR pada prediksi TVBN memiliki RMSEP 5,65 mg/100g dan koefisien korelasi 0,9491 sementara untuk prediksi TVC memiliki RMSEP 0,73 log CFU/g dan koefisien korelasi 0,904. Berdasarkan kajian tersebut menunjukkan bahwa lidah elektronik dikombinasikan dengan SVM dan SVR memiliki potensi yang menjanjikan dan bersifat nondestruktif sebagai metode non konvesional dalam penilaian kesegaran ikan.


Penulis : I Made Susi Erawan

 

 

 


Jumat, 29 Mei 2020

YANG BERBAU MENYENGAT BELUM TENTU TIDAK BERKHASIAT "BAWANG PUTIH

Bawang putih (Foto : mediaindonesia.com)

Salah satu alternatif bahan alami yang aman namun terbukti ampuh untuk penanggulangan penyakit pada ikan adalah penggunaan bawang putih. Bawang putih dapat digunakan untuk meningkatkan imun ikan. Pengujian bawang putih secara in vivo melalui pakan dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan mas Cyprinus carpio terhadap infeksi penyakit KHV yang ditinjau dari gambaran darah ikan. Hal ini merupakan hasil penelitian Pernama Giri di IPB pada tahun 2008. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ekstrak bawang putih efektif untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan mas Cyprinus carpio yang diinfeksi oleh Koi Herpes Virus (KHV). Pengamatan gambaran darah ikan yang terinfeksi KHV setelah pemberian ekstrak bawang putih selama 30 hari dapat meningkatkan jumlah leukosit lebih cepat dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif. Peningkatan jumlah limfosit dalam darah mampu meningkatkan pertahanan tubuh. Peningkatan jumlah leukosit ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah limfosit dan penurunan jumlah monosit. Penurunan jumlah leukosit menunjukkan masa inkubasi KHV telah terlewati. Pada tataran praktek penggunaan bawang putih dapat dicampurkan pada pakan ikan. Bawang putih diektrak menggunakan air kemudian dicampurkan pada pakan yang kemudian dapat digunakan secara langsung sebagai pakan harian maupun secara periodik tiap minggu. 

Penelitian lain terkait kasiat bawang putih juga dilakukan oleh Prasonto, dkk. di Universitas Padjajaran pada tahun 2017. Penelitian tersebut bertujuan untuk uji aktivitas antioksidan bawang putih dengan terlebih dahulu melakukan ekstrak bawang putih menggunakan metode maserasi dan pelarut yang digunakan yaitu etanol. Hasil analisis fitokimia dari ekstraksi dengan pelarut etanol didapatkan kandungan senyawa kimia alkaloid, tanin, fenolik, flavonoid dan triterpenoid dibandingkan ekstraksi dengan pelarut air hanya didapatkan kandungan senyawa kimia alkaloid, fenolik, dan triterpenoid. Semua jenis senyawa tersebut diketahui memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa flavonoid, fenolik dan tanin merupakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan.

 

Penulis : Tri Nugroho W.


Kamis, 28 Mei 2020

Peluang dan Tantangan Budidaya Lobster

Perikanan budidaya harus mampu mengambil peran dalam membangkitkan ekonomi ditengah pandemi ini.  Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, SE., MM., MBA. saat membuka Webinar Nasional SFH Budidaya Lobster di Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada 28 Mei 2020. Lebih lanjut disampaikan bahwa komoditas perikanan budidaya  berfokus pada budidaya udang vannamei dan lobster. Benih lobster yang diambil dari alam, harga minimalnya ditetapkan Rp. 5.000,-/ekor melalui peraturan khusus di level petani/nelayan penangkap. Dari sisi riset, selain lembaga litbang internal KKP, perguruan tinggi diharapkan mampiu mengambil bagian didalamnya.

Potensi keberlanjutan ekonomi lobster dan alam di Indonesia masih menjadi perdebatan, sedangkan Vietnam telah lebih dulu berhasil membudidayakan lobster meskipun dalam prakteknya masih menggunakan berbagai macam obat-obatan termasuk antibiotik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Cepat atau lambat, produk lobster Vietnam akan dibanned oleh pasar internasional karena hal tersebut. Pengembangan budidaya lobster di Indonesia, harus diawali dengan cara budidaya yang baik tanpa bergantung pada obat-obatan tersebut. Di Indonesia budidaya lobster sebenarnya sudah mulai dirintis sejak 1999 di Awang, Gerupuk Lombok, Nusa Tenggara Barat dengan mengadalkan benih dari alam. Penangkapan benih di alam menggunakan alat bantu berupa kertas semen yang dibentuk menjadi seperti kipas dan diletakkan diatas jaring. Permasalahan yang hingga kini masih dihadapi dalam budidaya lobster adalah : kematian yang tinggi, rendahnya mutu ikan rucah, penyakit, kebersihan karamba jaring apung, kanibalisme yang tinggi pada fase peurulus dan aturan dari maskapai yang mewajibkan lobster masuk kargo 5 jam sebelum keberangkatan pesawat pengangkut yang menyebabkan  lobster sampai tujuan dalam kondisi tidak segar/mengalami kematian. Hal tersebut disampaikan oleh Bayu Priyambodo,Ph.D., Wakil Ketua Bidang Riset dan Pengembangan KP2 KKP.

Sedangkan Suadi, Ph.D., salah satu dosen Departemen Perikanan Universitas Gadjah Mada menyampaikan bahwa dengan terbitnya Permen KP no 12 Tahun 2020, maka pembatasan ruang gerak perikanan lobster berakhir disertai dengan regulasi-regulasi baru mengenai pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini cukup menggembirakan, akan tetapi memonitor pelaksanaan kebijakan ini juga merupakan suatu hal yang cukup berat dan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Apalagi penangkapan udang karang termasuk lobster di beberapa daerah seperti Kepualauan Pangkep, Sulawesi Selatan, sudah overfishing atau melebihi kuota penangkapan yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan pengawasan yang lemah karena minimnya armada pengawas serta kondisi kepulauan yang cukup menyulitkan armada pengawas yang ada. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai alat tangkap yang ramah lingkungan sangat rendah dengan masih digunakannya bom ikan dan racun. Demikian ditambahkan oleh Dr. Hasrun dari FPIK Universitas Muslim Indonesia pada webinar yang sama.

Sumber : webinar dengan tema SFH Budidaya Lobster di Indonesia