EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 18 April 2013

Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kontraktor Pembangunan Pagar danGerbang LPPMPHP

Berikut adalah tanggal-tanggal penting (jadwal) Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kontraktor Pembangunan Pagar dan Gerbang LPPMPHP. Lelang dilakukan melalui LPSE KKP.

Jadwal Lelang_20130418-015101

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG (KONSTRUKSI) DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor: 18.1/BalitbangKP/LPPMPHP/PL.113/IV/2013


Panitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan akan melaksanakan Pemilihan Langsung dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi secara elektronik sebagai berikut:


download di sini.Pengumuman Lelang Pagar dan Gerbang

Selasa, 16 April 2013

Kunjungan LPPMPHP ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DI Yogyakarta

15 April 2013
Paparan di DKP DIY, Senin 15 April 2013

Dalam rangka meningkatkan koordinasi program kegiatan dengan instansi terkait, pada tanggal 15 April 2013, Kepala LPPMPHP (Bapak Bakti B Sedayu) beserta rombongan  berkunjung ke Dinas Kelautan dan Perikanan propinsi DIY yang terletak di Jalan Sagan. Rombongan LPPMPHP terdiri dari Kepala LPPMPHP, koordinator kegiatan litbang dan administrasi, serta pendampingan dari BBP4BKP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Bapak Langgeng Nurdiansah (Kabid TO) dan Bapak M Darmawan.

Rombongan diterima oleh Sekretaris DKP DIY dan beberapa pejabat DKP lainnya di ruang rapat Gurami lantai 2 gedung DKP DIY. Dalam kunjungan ini, Kepala LPPMPHP melakukan paparan mengenai LPPMPHP, baik mengenai sejarah, visi-misi, tugas fungsi, kegiatan yang dilaksanakan, maupun produk atau output yang telah dihasilkan. Sesi paparan ini dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab dan ramah tamah.

Jadwal Seminar Nasional Bertema Pasca Panen Perikanan Tahun 2013

1. Semnaskan UGM 2013. Untuk tahun ini berdasarkan info dari Dr. Latif Sahubawa (UGM) pelaksanaannya sekitar bulan September 2013. Website http://www.faperta.ugm.ac.id/semnaskan/ belum memberikan info mengenai pelaksanaan semnaskan tahun ini.
2. Seminar Nasional tahunan MPHPI 2013. Untuk tahun ini mengambil lokasi di Undip Semarang. Info lebih detail bisa disimak di website http://mphpiundip2013.blogspot.com/
3. Seminar Nasional pengolahan Produk dan Bioteknologi yang setiap tahun diselenggarakan oleh BBP4BKP (Slipi, Jakarta). Detail info bisa disimak di website http://www.bbp4b.litbang.kkp.go.id/semnas/index.php

Sabtu, 13 April 2013

DIY Dapat Bantuan Peralatan Perikanan Rp11,5 Miliar

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan sarana dan paket peralatan pengolahan hasil perikanan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp11,5 miliar.

"Bantuan yang diberikan tersebut merupakan bantuan bidang pengolahan dan pemasaran dalam konteks industrialisasi usaha pengolahan rakyat skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia pada penyerahan bantuan tersebut, sarana dan paket peralatan pengolahan serta pemasaran diberikan dalam bentuk mobil alih teknologi dan informasi Gemarikan, mobil boks berpendingin, sarana pemasaran bergerak roda tiga.

Selain itu, paket pembangunan pabrik es, paket pembangunan depo dan pasar ikan, peralatan sistem rantai dingin, paket peralatan pembuatan produk olahan bernilai tambah, dan paket peralatan rumah kemasan skala kecil.

"Bantuan senilai Rp11,5 miliar itu akan didistribusikan ke provinsi dan kabupaten di DIY dengan rincian Rp4,5 miliar untuk Provinsi DIY, Rp1,17 miliar untuk Kabupaten Bantul, Rp2,48 miliar untuk Kabupaten Gunung Kidul, Rp2,62 miliar untuk Kabupaten Kulon Progo, dan Rp730,123 juta untuk Kabupaten Sleman," katanya.

Ia mengatakan, industrialisasi sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan nelayan. Kondisi nelayan saat ini adalah 30 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia.

"Jika penduduk miskin kita berjumlah 30 juta orang, maka 8-9 juta di antaranya adalah nelayan," katanya.

Oleh karena itu, dengan upaya industrialisasi diharapkan bisa merangkai "supply change" dari hulu ke hilir agar tidak terpotong dan menjadi mata rantai terpadu baik pada perikanan tangkap maupun perikanan budi daya.

"Kebijakan industrialisasi perikanan dititikberatkan pada peningkatan produksi bahan baku dalam negeri yang telah ada, yang kemudian dikembangkan sehingga akan memberikan nilai tambah dan berdaya saing tinggi bagi industri perikanan domestik," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, produk laut harus menjadi produk unggulan yang digunakan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

"Namun, hanya dengan kreativitas, masyarakat khususnya nelayan di tiga kabupaten di DIY dapat meningkatkan produksi laut," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, perlu ada penambahan infrastruktur fasilitas penangkapan ikan.

"Dengan demikian, daerah nelayan akan lebih memiliki harapan masa depan. Dengan pesatnya pembangunan, hanya dengan kreativitas dan inovasi yang bisa menjadi cara mempertahankan hidup," katanya.