EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Senin, 18 Mei 2015

Foto for Web











Selasa, 24 Maret 2015

Udang Galah dan Padi Untuk Kedaulatan Pangan

Udang Galah dan Padi Untuk Kedaulatan Pangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali galakkan program Minapadi yang dipadu dengan budidaya udang galah dengan mengoptimalkan fungsi lahan sawah irigasi. UGADI (Udang Galah Bersama Padi) merupakan pengembangan dari MINA PADI yang lebih dulu diperkenalkan ke masyarakat.

UGADI merupakan salah satu langkah guna meminimalisasi alih fungsi lahan padi. Seperti sudah banyak diketahui bahwa banyak lahan padi yang berubah fungsi dan menggerus lahan sawah yang mengancam kedaulatan pangan nasional.
"Dengan metode ini diharapkan alih fungsi lahan sawah dapat berkurang dan dapat meningkatkan produktivitas pembudidaya serta mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP), Achmad Poernomo, Kamis (12/3/2015).

Achmad menjelaskan budidaya udang galah yang terintegrasi bersama padi di lahan persawahan yang sama merupakan bentuk pemanfaatan secara nyata dari keterbatasan lahan, serta meningkatkan produksi perikanan. Udang galah yang ditanam bersama padi diharapkan sebagai agen pengendalian hayati yang mengendalikan serangga hama dan gulma di lahan persawahan.

"Dengan tujuan utama untuk menambah hasil panen berupa udang galah tambah Achmad.

Udang galah dipilih dalam program ini karena memiliki toleransi lingkungan yang luas. Udang galah mampu tumbuh baik di air tawar sampai air bersalinitas di bawah 15 serta memiliki toleransi yang luas terhadap suhu.

Prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam pertanian terpadu adalah pemanfaatan efek sinergis dari kegiatan pertanian terpadu dan konservasi termasuk pemanfaatan penuh limbah pertanian. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa "tidak ada limbah" dan limbah hanya sumber daya yang salah tempat yang dapat menjadi bahan berharga untuk produk lain.

Sumber : Tribun News

Hilirisasi Diharapkan Tak Hambat Ekspor Rumput Laut

Hilirisasi Diharapkan Tak Hambat Ekspor Rumput Laut


JAKARTA - Indonesia diharapkan melakukan langkah strategis dalam pengembangan dan penguatan lapis-lapis ekonomi dari hulu ke hilir dengan tetap memperhatikan daya serap indutri dalam negeri dan permintaan industri luar negeri.


"Dengan keberhasilan Indonesia dalam berbagai program pengembangan budidaya rumput laut baik secara kolaboratif dan partisipatif oleh kementerian dan lembaga negara lainnya serta upaya Pemda yang menjadikan komoditi ini menjadi unggulan," ujar Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Jumat, 27 Februari 2015

LPPMPHP menjadi Tuan Rumah Senam Bersama se Kecamatan Jetis Bantul

Pada hari Jum'at, 27 Februari 2015 yang dimulai pukul 07.30 WIB, LPPMPHP menjadi Tuan Rumah Senam Bersama yang dihadiri oleh seluruh instansi pemerintahan se kecamatan Jetis Bantul D.I Yogyakarta. Turut hadir dan diundang adalah Camat Jetis bapak Jazim Azis, seluruh Lurah yang ada di kecamatan Jetis, serta kepala kepala satker/ UPT tidak lupa turut memeriahkan kegiatan sehat ini.

Acara diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Camat Jetis bapak Jazim Azis yang sekaligus perkenalan kepada peserta yang hadir di LPPMPHP mengingat Bapak Camat ini adalah Camat Jetis yang baru sehingga momen ini dimanfaatkan untuk silaturahmi dan perkenalan dengan seluruh peserta. Bapak Jazim Azis dalam sambutannya, mengharap seluruh Pegawai yang ada di instansi pemerintah di wilayah nya, agar juga turut menjaga lingkungan serta selalu bersilaturahmi yang baik dengan seluruh masyarat jetis pada khusus nya, dan masyarakat Jogja pada umumnya. dan diakhir sambutannya mendorong agar pegawai untuk bekerja lebih baik, dan melalui senam bersama ini lah badan kita menjadi lebih sehat sehingga dapat bekerja dan mengabdi lebih baik demi bangsa dan negara tercinta.

B-z835yVIAA5fro


Acara utama pun dimulai, yaitu Senam Bersama yang dikomandoi oleh duo Instruktur senam yang cantik. Para peserta tidak malu-malu untuk mengikuti gerakan instruktur dan berkeringat bercucuran. Tidak peduli tua maupun muda, tetap semangat mengikuti gerakan instruktur senam dari pemanasan, gerakan inti, hingga penutupan. Total sekitar ada 150 peserta hadir di senam bersama ini

Acara diakhiri dengan doorprice dan hidangan seadanya pelepas dahaga dan lelah. dan Alhamdulillah Kegiatan Senam Bersama Jumat ini berlangsung dengan lancar dari awal hingga akhir.

20150227_074508resize

20150227_080052resize2

20150227_075129resize3

sumber : linktwitter

Kamis, 26 Februari 2015

Genjot Produk Pakan, Menteri Susi Larang Ekspor Tepung Ikan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melarang kegiatan ekspor tepung ikan dalam waktu dekat. Larangan ekspor ini ditujukan demi menggenjot besaran produksi pakan ikan domestik menyusul program peningkatan produk ikan budidaya yang dicanangkan oleh KKP.
"Ini untuk memenuhi kebutuhan pabrik pakan ikan domestik sesuai syarat yang telah di tentukan. KKP juga akan mendorong produksi bahan baku pakan non tepung ikan sebagai substitusi tepung ikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan seperti dikutip dari laman KKP, Minggu (21/2).
Selain larangan ekspor, Susi bilang, untuk memenuhi bahan baku pakan ikan pemerintah juga telah membebaskan bea masuk tepung ikan, serta mendorong tumbuhnya jumlah pabrik tepung ikan di dalam negeri. Ia mengatakan, jajarannya pun akan mengimbau sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus bisa memasok maggot kelapa sawit melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) ke masyarakat di wilayah perkebunan.
Maggot sendiri merupakan satu bahan dasar pakan ikan yang dihasilkan dari pengolahan limbah kelapa sawit. “KKP akan menyediakan tenaga ahli formulator pakan untuk mendukung Gerpari (Gerakan Pakan Mandiri) dan tenaga-tenaga penyuluh lapangan yang andal dalam produksi pakan mandiri," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto mengatakan bahwa program Gerpari bisa terlaksana jika ada kerjasama yang sinergi, kerja keras dan niat yang baik dari seluruh stakeholder. “Kita harapkan dengan cara ini permasalahan pakan dapat diatasi dan pemenuhan protein hewani dari ikan juga berhasil dipenuhi melalui tercapainya peningkatan kemandirian dan swasembada produksi ikan yang telah ditetapkan,” seru Slamet.
Harga Pakan Ikan Turun
Di kesempatan yang sama, Susi juga mengungkapkan bulan depan pemerintah akan menurunkan harga jual pakan ikan sebesar Rp 1.000 per kilogram (kg). Kebijakan penurunan harga sendiri diambil menyusul adanya kesepakatan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung program peningkatan perikanan budidaya.
"KKP memberikan apresiasi yang tinggi kepada pabrik pakan ikan dan udang atas niat baik dan dukungannya terhadap program pemerintah tersebut. Pemerintah akan mendorong pembudidaya ikan air tawar jangan hanya sebagai buruh, tetapi harus di tingkatkan ke level pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM)," cetusnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budidaya tahun lalu meliputi baik rumput laut dan ikan dan udang mencapai angka 14,52 juta ton. Adapun target produksi tahun ini ditetapkan adalah sebesar 17,9 juta ton, terdiri dari ikan 7,6 juta ton dan rumput laut basah 10,3 juta ton. Di mana kebutuhan pakan ikan dan udang untuk memenuhi target produksi tersebut mencapai 8,728 juta ton. (adt)
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150222103633-92-33870/genjot-produk-pakan-menteri-susi-larang-ekspor-tepung-ikan/