Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 15 Juni 2017

Learning Session LRMPHP


Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai, LRMPHP mengadakan acara learning session. Acara ini dihelat di aula lantai 2 gedung LRMPHP mulai pukul 09.00 pagi. Khusus bulan Juni ini, pelaksanaan learning session dilaksanakan setiap hari, mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2017.

Disamping untuk wahana untuk saling belajar dan berdiskusi, kegiatan ini diharapkan juga mampu untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam menyajikan karya ilmiah atau presentasi.

Untuk kali pertama, bertindak sebagai pemateri yaitu Sdr. Ahmat Fauzi, ST yang membawakan materi bertema Perancangan Mesin Refrigerasi Absorpsi untuk Produksi Es Berkapasitas 10 ton/hari dengan dimoderatori oleh Sdr. Tri Nugroho Widianto, M.Si. Acara ini dihadiri oleh kakelti, peneliti, calon peneliti dan teknisi serta beberapa staf manajerial LRMPHP.

Bagi bapak/ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara learning session LRMPHP di bulan Juni ini, berikut adalah jadwal dan materi yang akan dipaparkan.


Senin, 12 Juni 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Sampaikan Intervensi pada Konverensi Kelautan PBB

dok. humas kkp
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan intervensi Indonesia dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” pada rangkaian acara Konferensi Laut PPB, di UNHQ, New York, Rabu (7/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyarankan berbagai langkah yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan dunia.

Menurut Menteri Susi, untuk dapat menjaga lautan, semua masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak untuk hidup lestari. Untuk itu, dunia memerlukan suatu badan global untuk mengatur perlindungan terhadap hak laut, yang tak akan terganggu oleh agenda politik apapun.

Menteri Susi menyarankan negara-negara dunia melakukan penangkapan menggunakan peralatan dan metode yang aman, mengontrol Fish Agregating Device (FAD), dan tidak menguras induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan mereka. “Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan (akibat ditangkap), bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menekankan pentingnya melindungi laut lepas sebagai upaya melindungi industri skala kecil. Menurutnya nelayan-nelayan terutama nelayan kecil harus sejahtera dengan menggantungkan hidup dari laut. Laut harus dapat menjadi sarana nelayan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Terakhir, Menteri Susi meminta dunia memahami bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam praktiknya, selain melakukan pencurian ikan juga terjadi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Konferensi Laut PBB berlangsung tanggal 5-9 Juni 2017 dengan mengusung tema “Our Ocean, Our Future: Partnering for the Implementation of SDG’s 14”. Tujuannya untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SGD’s) 14 melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik tingkat regional, nasional, maupun global. SDG’s 14 sendiri bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.


Sumber : IG KKP >> @kkpgoid

Mesin Pembuat Pakan Ikan Bantuan Pemerintah Perlu Dimodifikasi

Sejumlah kelompok pembudidaya memodifikasi mesin pembuat pakan ikan bantuan dari pemerintah agar bisa dipakai lebih optimal. Program bantuan mesin tersebut bertujuan mendukung gerakan pakan mandiri untuk menghasilkan produk pakan ikan yang lebih terjangkau.

Hangabdi Wiyono, Ketua Kelompok Pembudidaya Mina Mulya di Dusun Babatan, Kelurahan Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta, mengemukakan, modifikasi dilakukan sejak kelompok menerima bantuan mesin pakan tahun 2015. Saat bantuan mesin pakan diterima, kinerja mesin tergolong lamban dan banyak masalah. Awalnya, bantuan mesin pakan penghasil pelet tenggelam tersebut dijanjikan memiliki kapasitas 500 kg per jam, tetapi hanya terealisasi 70 kg per jam. Pihaknya melakukan modifikasi penggantian beberapa komponen dengan biaya swadaya kelompok sekitar Rp 20 juta. ”Kami berupaya mencari cara agar mesin bisa bekerja lebih baik. Kami bekerja lebih baik untuk bisa mendorong produksi,” kata Wiyono, yang juga Ketua Asosiasi Produsen Pakan Mandiri Yogyakarta, Selasa (23/5), di Sleman, DI Yogyakarta.

Dengan uji coba dan modifikasi beberapa kali, produktivitas mesin pakan kini bisa mencapai 250 kg per jam. Proses produksi pelet memakan waktu rata-rata 3 hari. Wiyono menambahkan, dengan pola pakan mandiri, harga pakan ikan untuk budidaya terjaga stabil dalam kurun dua tahun terakhir. Sebelumnya, harga pakan tiap tahun naik Rp 300 per zak. Saat ini, harga pelet tenggelam hasil produksi pakan mandiri sebesar Rp 180.000 per zak ukuran 30 kg dengan kandungan protein 25 persen. Namun, di tengah harga pakan rakyat yang terjaga stabil, mereka juga harus bersaing dengan harga pelet apung produksi pabrikan berkisar Rp 195.000 per zak ukuran 30 kg dengan kandungan protein 20 persen.

Selama 2014-2016, jumlah bantuan mesin pakan ikan ke Provinsi DI Yogyakarta mencapai 14 unit. Dari jumlah tersebut, bantuan ke Kabupaten Sleman sebanyak 9 unit. Terdapat satu mesin pakan yang belum bisa beroperasi karena modifikasi gagal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta Sigit Sapto Raharjo mengemukakan, potensi usaha penghasil pakan dan budidaya ikan di Yogyakarta masih terbuka lebar. Kebutuhan pakan di wilayah itu mencapai sekitar 46.000 ton per tahun. Sebagian kebutuhan dipasok dari luar Yogyakarta. Sigit menambahkan, modifikasi bahan baku pakan dengan menggunakan komponen lokal merupakan kreasi pembudidaya mencari formula yang pas untuk menghasilkan pakan. Modifikasi bahan baku antara lain menggunakan sampah tumbuhan, seperti daun talas, bungkil kedelai, dan daun pepaya. Namun, tidak semua bahan baku dapat disubstitusi. Kebutuhan tepung ikan sejauh ini masih mengandalkan pasokan dari pabrikan dan produk impor. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi pakan mandiri dalam dua tahun terakhir meningkat pesat sebanyak 300 persen, yakni dari 16.800 ton tahun 2015 menjadi 62.160 ton pada 2016.

Kebutuhan konsumsi ikan hasil budidaya di Yogyakarta terus meningkat, yakni mencapai 108.000 ton. Jumlah tersebut belum bisa terpenuhi oleh produksi budidaya ikan di Yogyakarta yang jumlahnya hanya 76.780 ton pada 2016. Komoditas utama yang dikonsumsi antara lain lele, nila, gurami, bawal, dan udang vaname. ”Kami masih mengambil ikan yang dipasok oleh wilayah lain,” kata Sigit.


Sumber : Harian Kompas, 24 Mei 2017

Kamis, 08 Juni 2017

PARTISIPASI LRMPHP DI WORLD OCEANS DAY


Aksi LRMPHP di World Oceans Day :
1. Sosialisasi tentang pentingnya kebersihan pantai dan laut "saya ikut melindungi laut dari plastik"
2. Bersih-bersih pantai dari sampah plastik yang sebagian besar berasal dari daratan

-Pantai Parangtritis dan Depok, Bantul, DI Yogyakarta, 8 Juni 2017-

#untukINDONESIA
#lindungilautdariplastik

Rabu, 07 Juni 2017

Kepemimpinan Menteri Susi Diganjar Penghargaan Seafood Champion Award

dok. humas KKP
KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menerima penghargaan. Kali ini, ia menerima Seafood Champion Award dalam acara Seaweb Seafood Summit, yang diselenggarakan di Seattle, Amerika Serikat, pada Senin (5/6). Menteri Susi dianugerahi penghargaan kategori kepemimpinan (leadership) dari empat kategori yang ada, yaitu innovation, vision, advocacy, dan leadership.

Menteri Susi dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai sangat berani memberantas praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal unreported and unregulated fishing) oleh kapal asing dan lokal yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Selain itu, Menteri Susi juga dianggap telah berperan penting dalam menjaga kesehatan laut dan praktik pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, melalui pelarangan penggunaan trawls dan alat tangkap tidak ramah lingkungan lainnya. Kepeduliannya terhadap kasus perbudakan yang terjadi di kapal perikanan juga menjadi salah satu aspek penilaian.

Dalam penganugerahan penghargaan tersebut, Menteri Susi yang tak berkesempatan hadir diwakili oleh Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto. Selepas menerima penghargaan, Rifky mengungkapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan dunia kepada Indonesia di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Rifky sedikit bercerita, dulu Menteri Susi memulai usaha sebagai pedagang seafood skala kecil di Pangandaran, Jawa Barat. Ia merupakan satu dari ribuan nelayan kecil di sepanjang garis pantai Indonesia, yang menjadi pemangku kepentingan/stakeholders utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rifky juga menambahkan bahwa saat beliau dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lautan sebagai warisan terbesar Indonesia dapat dinikmati seluruh anak bangsa hingga generasi-generasi berikutnya.

Rifky bersyukur, meskipun terus menghadapi tantangan dalam implementasi kebijakan-kebijakan KKP, masih banyak yang mengakui kebijakan KKP sebagai pencapaian reformasi perikanan dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya penenggelaman kapal penangkap kapal ikan ilegal, moratorium kapal ikan eks asing, larangan bongkar muat di tengah laut (transshipment), dan larangan penggunaan alat penangkapan yang merusak lingkungan. Rifky juga menambahkan bahwa semua ini adalah permulaan dan merupakan awal yang baik, tetapi kita masih harus melakukan lebih banyak lagi.

Adapun Presiden Seaweb and The Ocean Foundation Mark Spalding mengatakan, penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kreativitas orang dan atau organisasi yang dapat mendorong ketersediaan, kemajuan, dan kelestarian stok makanan laut dunia. Seafood Champion Award tahun ini telah menunjukkan tren prioritas solusi praktis dan terjangkau bagi nelayan skala kecil dan negara berkembang.


Sumber : KKPNews