EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 05 Juli 2019

MEMBANGUN MASYARAKAT MARITIM MODERN BERBASIS PADA INOVASI TEKNOLOGI





Oleh: Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam periode kepemimpinannya mengusung misi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Visi laut sebagai masa depan bangsa (ocean is our future) dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dapat diwujudkan dengan mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berlandaskan pada tiga pilar, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) serta kesejahteraan (prosperity). Lima tahun terakhir telah berhasil dilakukan penegakan pilar kedaulatan yang akan diselaraskan dengan pembangunan kelautan dan perikanan periode lima tahun berikutnya yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan misi ini telah dilakukan berbagai proses pembangunan maritim yang meliputi beberapa aspek. Mulai dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tentu tidak tercetus seketika. Melainkan telah melalui berbagai pemikiran dan menilik berbagai fakta serta data-data yang ada. Dari faktor geografi, Indonesia dianugrahi memiliki posisi ynag strategis.Berada di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia) dimana posisi tersebut mempengaruhi kekayaan sumberdaya alam yang negara kita miliki. Aspek geografi Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas ketimbang wilayah daratannya kemudian membentuk budaya masyarakat Indonesia yang cenderung berbudaya maritim atau perairan. Budaya ini terus mengakar secara turun temurun dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia dalam bermata pencaharian. Budaya maritim menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia.Tak heran jika sektor kemaritiman, termasuk di dalamnya adalah sektor kelautan dan perikanan terus didorong untuk menjadi roda pembangunan ekonomi nasional.

Pada sisi lain, Indonesia saat tengah menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana lalu lintas tenaga kerja antarnegara menjadi terbuka dan tingkat kompetisi dalam menjalankan usaha maupun mendapatkan pekerjaan semakin tinggi. Apalagi perkembangan teknologi juga semakin pesat. Mereka yang tak bisa mengimbangi, kemungkinan besar semakin tertinggal.

Sementara itu masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan, maupun petambak garam yang merupakan kelompok terbesar masyarakat Indonesia, masih terlalu nyaman dengan kemampuan yang mereka warisi secara turun temurun. Cara-cara tradisonal yang mereka gunakan dalam berusaha menjadi penghambat kemajuan mereka sendiri. Seharusnya inovasi dan teknologi bisa mengubah mereka menjadi lebih modern sehingga memiliki nilai tambah bagi usahanya.

Sejak awal tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggabungkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kelautan dan Perikanan dengan tujuan agar kegiatan riset bisa dikembangkan untuk lebih maju dan diaplikasikan dalam pengembangan kapasitas masyarakat maritim dengan masif-nya desiminasi IPTEK melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam satu rumah.

Transformasi budaya maritim berbasis inovasi dan teknologi ini menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Transformasi ini akan mencakup berbagai bidang mulai dari pola pikir, cara pandang berkehidupan, hingga pendidikan sumber daya manusia kemaritiman Indonesia. Hasil riset dan inovasi seharusnya mampu diberikan kepada anak-anak nelayan untuk mereka terapkan ke kampung halamannya. Mereka akan mendorong terjadinya peningkatan teknologi untuk komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan petambak garam. Sementara para orangtua dan pelaku usaha utama sangat membutuhkan peningkatan pelatihan.Kami ingin agar pelaku-pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan memiliki sertifikat kompetensi agar mampu bersaing dan mampu menangkal serbuan dari tenaga kerja asing.

Karena itu kami melihat bahwa terobosan-terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap sebuah laporan. Atau menjadi suatu bagian eksklusif dari KKP.Hasil riset ini harus disebarkan seluas mungkin. Hasil riset kita harus bisa masuk di lembaga pendidikan dan pelatihan. Jika ada hasil riset kita yang memiliki nilai jual, akan ditawarkan untuk mendapat kerjasama dengan pihak ketiga.

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) telah melakukan upaya transformasi budaya maritim, salah satunya dengan membangun konsep desa inovasi, yaitu desa yang dibentuk secara khusus untuk mengembangkan komoditas utama perikanan yang dimiliki dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang lebih maju dan modern. Beberapa desa inovasi yang sudah terbentuk antara lain Kampung Nila di Dusun Bokesan, Sleman; Kampung Rajungan di Desa Betahwalang, Demak; Kampung Sidat di Desa Kaliwungu, Cilacap, dan Kampung Gabus di Desa Babakan, Ciseeng, Jawa Barat. Kami membayangkan jika kita bisa mengembangkan model-model seperti itu di seluruh wilayah Indonesia, maka transformasi budaya maritim, baik untuk penangkapan ikan maupun budidaya itu akan terjadi karena mereka sudah melakukannya secara intensif. Anaknya dididik di sekolah, pelaku usaha, kawasannya dibina, pada jantungnya diisi dengan inovasi dan teknologi.

Buku Transformasi Budaya Maritim Berbasis Inovasi Teknologi ini merupakan buah pemikiran dari Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja tentang bagaimana seharusnya para pengambil kebijakan, stakeholder, maupun masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka tentang konsep membangun masyarakat maritim. Kata kuncinya adalah memahami budaya maritim masyarakat Indonesia, dilihat dari aspek sejarah dan geografinya. Kemudian memberikan mereka sentuhan inovasi dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan pada apa yang sudah mereka kuasai selama ini.

Kami berharap apa yang tersaji dalam buku Transformasi Budaya Maritim Berbasis Inovasi dan Teknologi ini bisa menjadi panduan dalam menentukan arah pembangunan SDM Kemaritiman Indonesia. Dalam rangka menuju kesempurnaan buku yang telah disusun, masukan dan tanggapan dari Saudara Dr. Arif Satria (Rektor IPB) dan Kemal Gani (Pemred Majalah SWA) sangat dibutuhkan sehingga ulasan dari keduanya dapat memperkuat isi buku ini.

Rabu, 03 Juli 2019

Rakor Pusriskan Bahas Riset sebagai Landasan Kebijakan

Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 di Hotel Lynn, Bantul, Senin (1/7). Dok. BRSDM
Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 dengan tema “Peran Riset Perikanan yg Inovatif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” pada Senin (1/7) di Hotel Lynn, Bantul.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah dan komitmen serta upaya Pusriskan dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, dalam arahannya pun menekankan pentingnya pembangunan SDM era industri 4.0. Ia menyampaikan bahwa riset yang ada bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti, menciptakan inovasi, serta meningkatkan daya saing.

“Melalui rapat koordinasi ini, tentu sudah dapat dibayangkan idealisasi lembaga penelitian kita akan seperti apa di tahun 2020 – 2024. Kita harus membuat suatu kerangka penguatan internal kelembagaan riset dan penajaman ruang lingkup riset perikanan,” tutur Sjarief. 

Kegiatan yang dihasilkan, diterangkan Sjarief, juga harus sesuai dengan Pohon Riset BRSDM, yakni kegiatan yang menghasilkan rumusan pelaksanaan kegiatan riset yang komprehensif dari hulu sampai hilir sehingga mampu mengantisipasi permasalahan dan memberikan solusi permasalahan di masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan industri.

Terkait dengan pengembangan SDM, Sjarief mendorong Pusriskan untuk dapat mencetak doktor dan profesor melalui beasiswa pendidikan agar dapat menjawab tantangan dalam dunia riset dan inovasi. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah memasuki era pasar bebas di lingkup ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era ini menghadirkan persaingan yang sengit dan kompetitif antar negara di Asia Tenggara dalam segala bidang. Untuk memenangkan persaingan tersebut, Indonesia harus memaksimalkan potensi sumber daya manusianya.

Kepala Pusat Riset Perikanan, Waluyo Sejati Abutohir, dalam laporannya mengatakan bahwa Pusriskan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan riset, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Fungsi Pusriskan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan dan teknologi alat dan mesin perikanan, serta penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan iptek di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumberdaya ikan dan teknologi alsinkan sesuai dengan PERMEN KP nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang OTK KKP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusriskan bersinergi baik secara internal maupun dengan dukungan Direktorat Jenderal teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menentukan rencana penelitian dan pengembangan riset perikanan ke depannya.

“Oleh karena itu, kesempatan pada Rakor ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat merumuskan rancangan kegiatan riset perikanan 5 tahun kedepan. Kita semua berharap untuk bisa bersama-sama mendorong keberhasilan penerapan/aplikasi teknologi-teknologi inovasi yang sudah dihasilkan dan dikembangkan, serta meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan fasilitas yang telah dibangun untuk kerja sama riset, kemajuan pendidikan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan,” tutur Waluyo.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 berlangsung selama tiga hari dari tanggal 1-3 Juli 2019. Rapat ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dari Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) KKP; Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) KKP; Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP; Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP; Inspektur 3 Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP, serta Direktur KP BAPPENAS sebagai narasumber.

Sementara itu, peserta rakor terdiri dari para kepala Balai/Loka Lingkup Pusriskan, Kepala Bidang TO Balai/Loka Lingkup Pusriskan, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang Riset Pusriskan, serta para koordinator kelompok peneliti dan profesor riset lingkup Pusriskan.

Adapun output yang diharapkan dari rakor lingkup Pusat Riset Perikanan ini ialah:
1. Mendapatkan masukan berupa dukungan terhadap hasil riset perikanan dari eselon I KKP terkait,
2. Judul kegiatan riset perikanan lingkup Pusriskan tahun 2020-2024 sebagai bahan roadmap lingkup Pusat Riset Perikanan,
3. Judul kegiatan prioritas Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun 2020-2024 sebagai bahanroadmap lingkup Pusat Riset Perikanan.

Sumber : KKPNews

Senin, 24 Juni 2019

Potensi Ekspor Ikan Hias di Yogyakarta Besar

Ikan guppy (Foto: Dok: Wikimedia Commons)

Untuk pertama kalinya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengekspor 1,2 juta ekor benih ikan hias jenis “Guppy” ke Filipina. Dengan ekspor langsung ini diharapkan para pembudidaya ikan di Yogyakarta dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan memangkas perantara.

“Dulu tidak ada nama Yogyakarta karena (benih ikan) dikirim ke Surabaya atau Jakarta. Tapi, saat ini Yogyakarta sudah bisa ekspor sendiri,” ungkap Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rina saat melepas ekspor perdana benih ikan hias jenis guppy di Yogyakarta, Minggu (23/6).

Rina berpendapat, potensi ekspor ikan hias air tawar cukup menjanjikan, termasuk dari DIY. Hal ini dapat terlihat dari lalu lintas ikan dari Yogyakarta yang didominasi oleh benih-benih ikan konsumsi air tawar. Oleh karena itu ia menilai, ekspor ikan hias air tawar pun dapat ditingkatkan, utamanya ke negara tujuan ekspor Eropa, Amerika Serikat, Singapura, dan Timur Tengah.

Ia mengakui, selama ini ekspor ikan hias paling banyak berasal dari Bali, Jakarta, dan Bandung. Dan peluang ekspor perdana ini dapat dimanfaatkan Yogyakarta untuk ikut ambil bagian.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongka menyebutkan, produksi ikan hias di DIY rata-rata mencapai satu juta ekor per tahun yang di antaranya mencakup ikan guppy, plati, koi, dan arwana. Sedangkan daerah yang paling banyak melakukan budidaya ikan hias yaitu Kabupaten Sleman.

Indonesian Guppy Popularized Association (IGPA) sebagai salah satu komunitas ikan guppy terbesar di Indonesia optimistis Indonesia mampu menjadi barometer produksi ikan guppy dunia. Ketua IGPA, Sahlan Rosyidi menyebut, hal ini mengingat potensi kekayaan lingkungan di Indonesia sangat mendukung untuk pembudidayaan ikan guppy.

“Potensi Indonesia sangat besar secara nilai keekonomian dalam pasar Ikan guppy dunia. Bila dihitung kemampuan skala produksi dengan nilai jual pasar dunia USD100 untuk satu pasang ikan guppy, nilai keekonomian ikan guppy nasional mampu mencapai Rp162 miliar hanya untuk 6 bulan,” jelas Sahlan.



Sumber : kkp.go.id

Partisipasi LRMPHP-BRSDMKP Dalam Acara Bulan Bakti Karantina & Mutu Hasil Perikanan 2019 di Yogyakarta

Penyerahan Altis-2 kepada pedagang ikan keliling oleh Sekretaris BRSDM
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi dalam Acara Bulan Bakti Karantina & Mutu Hasil Perikanan 2019 yang bertemakan 'Gema Satu Kata', pada 23 Juni 2019 di alun-alun utara Kraton Yogyakarta.

Hadir pada pembukaan acara, Sekretaris BRSDM Maman Hermawan. Pihaknya mengapresiasi langkah LRMPHP yang telah menciptakan inovasi yang mampu mempertahankan kesegaran ikan dan memudahkan proses penjualan ikan, serta mencegah losses.

Sebagaimana diketahui, LRMPHP menyerahkan 2 (dua) unit alat transportasi ikan segar untuk kendaraan roda 2 (ALTIS-2) kepada pedagang ikan keliling asal Bantul - Yogyakarta pada acara tersebut. ALTIS-2 merupakan salah satu inovasi riset dari LRMPHP yang telah mendapatkan nomor pendaftaran paten S00201402661 pada tahun 2014, termasuk dalam 108 Inovasi Indonesia dan Rekomendasi Teknologi KKP tahun 2016, serta menjadi runner up pada Kompetisi IPLAN Challenges 2018 yang diselenggarakan oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Nanyang Technological University of Singapore. 

"Saya mengapresiasi kerja LRMPHP, di mana hasil riset dan rancangan kita dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itulah intinya. Hasil riset, hasil penelitian kita, harus dapat digunakan masyarakat secara langsung. ALTIS-2 merupakan suatu inovasi yang telah berkembang dengan baik dan diharapkan menjadi karya nyata untuk masyarakat," tutur Maman Hermawan.

Tak hanya ALTIS-2, LRMPHP juga menyajikan hasil inovasi riset berupa prototype alat pengujian kesegaran ikan berbasis non destruktif. Alat ini mampu mengidentifikasi dan menilai kesegaran ikan dengan cepat berbasis 2 (dua) parameter, yaitu citra mata dan gas. Proses pengujian kesegaran ikan non destruktif berdasarkan citra mata dan deret sensor gas sendiri telah mendapatkan nomor pendaftaran paten P00201704950 pada tahun 2017.

"Ini membuktikan bahwa LRMPHP tidak hanya bicara bagaimana peneliti men-development teknologi, tapi juga sudah memilki outputnya. Semoga apa yang menjadi karya peneliti kita, kedepannya dapat menjadi acuan di Indonesia," tegas Maman Hermawan

Selasa, 18 Juni 2019

Dengan Sibudidikucir, Produksi Ikan Nila Bertambah

Teknologi Sibudidikucir
Guna memenuhi target produksi perikanan budidaya di tahun ini sebesar 95 ribu ton, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan meningkatkan produksi ikan nila melalui Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Sentuhan Teknologi Kincir Air (Sibudidikucir) di Kabupaten Sleman.

Banyak keuntungan berlipat saat menggunakan Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Sibudidikucir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Ir.Bayu Mukti Sasongko M.Si mengungkapkan, Sistem Budidaya Ikan Nila Dengan Sibudidikucir yang dikembangkan di Kabupaten Sleman dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di DIY.

“Penerapan teknologi pembesaran ikan nila dengan teknologi kincir air adalah untuk menghasilkan nila konsumsi dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya Senin.

Sedang Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Ir. Sri Purwaningsih, MMA, Kabid Perikanan menambahkan latar belakang penggunaan teknologi ini untuk memenuhi permintaan pasar yang terbilang tinggi. Dia mengaku terinspirasi dari penggunaan kincir yang ada di tambak udang.

Menurut dia, pada 2019 dilakukan uji coba pada kelompok perikanan Mina Arum di dusun Karang Widodomartani Ngemplak Sleman. “Ternyata hasilnya bagus, kelebihan kincir ini bisa menekan waktu pemeliharaan, biasanya tiga bulan atau lebih, dengan teknologi ini bisa dua bulan sudah panen,” jelasnya.

Sri menuturkan, teknologi kincir air dapat diaplikasikan pada musim kemarau dengan debit air yang terbilang kecil, meningkatkan suplai oksigen ke dalam kolam, serta meningkatkan kepadatan tebar.

Saat ini, lanjut dia, di Kabupaten Sleman terdapat 637 kelompok pembudidaya ikan, dengan produksi ikan konsumsi pada tahun lalu mencapai 59.781,4 ton. Angka tersebut terbilang besar sebagai daerah dengan penyumbang terbesar kebutuhan ikan konsumsi di DIY.



Sumber : radarjogja