Perwakilan LRMPHP mengikuti Rakor Kepegawaian dan Organisasi BRSDMKP

Bogor – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Lingkup BRSDM Tahun 2019, pada 15 Oktober 2019, di The 101 Hotel, Bogor.

Kegiatan ini dibuka oleh Maman Hermawan selaku Sekretaris BRSDM. “Keberhasilan capaian IKU ini sangat tergantung dari kinerja Bapak/ibu sekalian, oleh krn itu saya berpesan agar data-data terkait IKU ini dapat segera di update. Jika semua data sudah di input dan target belum tercapai, agar segera dicari jalan keluarnya, bagaimna point per point dapat dikerjakan,” tutur Maman Hermawan dalam sambutannya.

Pihaknya tak ingin alasan jumlah pegawai yang sangat banyak di BRSDM menjadi penyebab rendahnya capaian IKU IP ASN di tingkat kementerian, karena hal tersebut saling berpengaruh. 

Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, Maman Hermawan mendorong para pegawai dapat meningkatkan pendidikanya. “Jika melalui tugas belajar sangat terbatas, silahkan melalui ijin belajar, sepanjang ketentuan dipenuhi. Pengelolaan kepegwaian jangan sampai tidak mengakomodir dalam menyusun rencana kebutuhan tugas belajar dan ijin belajar,” tegasnya.

Terkait dengan kerja sama yang tengah dijalin BRSDM, ia pun meminta untuk menginventarisasi PKS yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pegawai. “Saya mengharapkan tidak ada pegwai yang terhambat peningkatan komptensinya gara-gara tidak direncakan dengan baik,” tuturnya. 

Perihal penyusunan peta jabatan, Mmaman Hermawan meminta agar hal tersebut dimulai dari analisis jabatan untuk menentukan nama jabatan, kemudian evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan dilanjutkan dengan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawainya agar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Jangan menetapkan jenjang jabatan tertentu pada suatu unit yang menyebabkan pemangkunya malah tidak bisa memenuhi beban kerja minimalnya yang berakibat capaian SKP dan angka kreditnya yang tidak kunjung selesai,” ucap Maman Hermawan. 

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adalah :

1. Tersedianya data capaian IKU IP ASN yang sebenarnya dan rencana pencapaiannya sampai dengan akhir Desember 2019.

2. Tersusunnya HCDP BRSDM dan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar Tahun 2020 dan 2021.

3. Tersusunnya peta jabatan BRSDM Tahun 2020.

4. Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan baru terkait kepegawaian, organisasi, penanganan pengaduan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan reformasi birokrasi.

Read More

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun anggaran 2019 berupa Alat Transportasi Ikan Segar untuk Kendaraan Roda Dua (ALTIS-2) pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon. FGD dalam rangka pelatihan penggunaan dan pemeliharaan ALTIS-2, sekaligus pendistribusian kepada mitra/volunteer yang menjadi pelaku uji terap.

Hadir dalam kegiatan FGD, Kepala LRMPHP beserta Tim INTAN ALTIS-2, Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) beserta Plt. Kabid. Riset SD Pemulihan Ikan dan TAL, Penyuluh Perikanan Dislakan Kabupaten Cirebon dan pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra/volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2. 

Dalam sambutan pengantarnya, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc menyampaikan ucapan terimakasih  kepada Dislakan Kabupaten Cirebon yang sudah memfasilitasi INTAN ALTIS-2 mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga terselenggaranya FGD. “Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara LRMPHP, Dislakan Kabupaten Cirebon dan volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2 sebagai mitra riset LRMPHP,” tuturnya. Disampaikan juga bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat  9  orang volunteer yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. 

Sementara itu, Kepala Pusriskan, Waluyo Sejati Abutohir, SH.,M.M,  menjelaskan bahwa INTAN ALTIS-2 merupakan kegiatan uji terap atas riset teknologi yang sedang dikembangkan dan bukan merupakan program bantuan. Program uji terap cukup efektif untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, sedangkan paket bantuan banyak yang kurang berhasil karena seringkali banyak program bantuan dan kelompok penerimanya dibuat serba dadakan sehingga setelah paket diterima, kelompok penerimanya juga bubar. Untuk itu perlunya dibentuk kelompok-kelompok ditingkat propinsi, kabupaten dan kota yang melibatkan penyuluh karena penyuluh yang akan mendampingi setiap harinya.

Kepala Pusriskan juga menjelaskan bahwa selama ini penggunaan styrofoam untuk boks tempat ikan berpotensi mencemari lingkungan/perairan karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan/sulit terurai. “Indonesia saat ini sudah dicap sebagai negara yang lautnya menjadi tong sampah terjorok nomer 3 di dunia,” tutur Kepala Pusriskan. Oleh karena itu, hadirnya ALTIS-2 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Pusriskan berharap ALTIS-2 ini, kedepannya didorong untuk diproduksi masal dengan bekerjasama dengan Dirjen terkait. Dengan adanya INTAN ALTIS-2 ini diharapkan kuantitas dan kualitas ikan yang dijual meningkat serta dapat menjangkau daerah pelosok untuk mensukseskan program gemar makan ikan. Untuk itu kepada para penerima ALTIS-2 diharapkan menyampaikan data dan informasi terkait kinerja ALTIS-2 untuk pengembangan lebih lanjut. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ita Rohpitasari M.Si selaku Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon. Kepala Dislakan dalam sambutannya mengajak para penerima ALTIS-2 untuk memanfaatkan barang yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui LRMPHP dan meminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait ALTIS-2 baik kelebihan maupun kekurangannya. Kepala Dislakan berharap untuk tertib administrasi dan hukum, untuk itu ALTIS-2 tidak boleh dipindah tangankan. Dijelaskan bahwa penerima ALTIS-2 ini telah melalui evaluasi bersama dengan penyuluh sehingga harapannya tepat sasaran. Selama ini banyak paket bantuan dibidang kelautan dan perikanan belum optimal karena tidak melibatkan pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Harapannya, ada lagi uji terap hasil riset lainnya mengingat Cirebon dengan garis pantai lebih dari 70 km memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan yang menjanjikan.

Pada pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai survei bersama kepada calon mitra/volunteer hingga pelaksanaan FGD. Dalam FGD ini beberapa kegiatan yang diagendakan berupa brainstorming pelaksanaan kegiatan, pemberian materi terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2, distribusi/penyerahan ALTIS-2, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 dan diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer.

Pemberian materi  terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 tersebut disampaikan oleh koordinator kegiatan INTAN ALTIS-2, Tri Nugroho Widianto, M.Si. Pada kesempatan ini dijelaskan dan dipraktekkan cara instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 sesuai buku petunjuk/manual book ALTIS-2 yang sudah dibagikan kepada volunteer. 

Rangkaian kegiatan pelaksanaan FGD INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer. Tim INTAN ALTIS-2 bersama para penyuluh perikanan dan volunteer ikut dalam instalasi ini. Sebelum penyerahan, dilakukan serah terima ALTIS-2 secara simbolis dari Kepala Pusriskan kepada Kepala Dislakan untuk selanjutnya diteruskan kepada volunteer. Pada serah terima ini dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 antara kedua belah pihak. 

Read More

Peneliti LRMPHP Ikuti The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti LRMPHP Ikuti  The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan (LRMPHP), Arif Rahman Hakim, S.Pi. M.Eng dan Wahyu Tri Handoyo, ST berpartisipasi dalam Seminar Internasional ”The 8th Engineering International Conference (EIC), Concept and Application of Green Technology”. Seminar EIC ke 8 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Prof. Soedartono Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Seminar dibuka oleh Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dalam paparannya, Dr. Abdurrahman menyampaikan bahwa acara tahunan ini merupakan salah satu forum yang diadakan oleh Fakultas Teknik UNNES dalam berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah memberikan paparan acara dibuka secara simbolik dengan pemukulan gong didampingi Dekan Fakultas Teknik, Dr. Nur Qudus, M.T., IPM dan Ketua EIC 2019, Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 

Pelaksanaan seminar EIC tahun ini mengangkat tema “Concept and Application of Green Technology”. Tema ini merupakan representasi dari Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi yang bereputasi internasional. Selain itu, EIC juga dimanfaatkan sebagai wadah kerja sama dan publikasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan baik di pemerintah, industri, dosen di tingkat universitas, serta para peneliti di berbagi lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang konsep dan aplikasi keteknikan. 

Pada EIC ke-8 ini menghadirkan 4 keynote speakers yaitu (1) Prof. Madya Dr. Zainul Akmar Bin Zakaria, dari Sekolah Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia; (2) Dr. Naraphorn Paoprasert yang berasal Departement of Industrial Engineering, Kasetsart University Thailand; (3) Dr. Wahyu Caesarendra yang berasal dari Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam; (4) Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. dari  Department of Electrical Engineering, Universitas Negeri Semarang. 

Selanjutnya pada sesi pemaparan karya tulis ilmiah, peneliti LRMPHP mempresentasikan secara oral. Judul makalah yang dipaparkan adalah A simulation study of parameters influencing microwave heating of seaweed (Eucheuma cottonii) yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim, Wahyu Tri Handoyo dan Adrianto Widi Prasetyo. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil riset pada kegiatan Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut menggunakan Microwave. 

Dalam pemaparannya, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hasil simulasi ketebalan rumput laut berpengaruh terhadap transfer panas yang dihasilkan oleh energy radiasi mikrowave. Selain itu, posisi penempatan waveguide di bagian atas alat menghasilkan elektromagnetik lebih tinggi dibanding sisi samping. Oleh karena itu pengeringan rumput laut menggunakan mikrowave mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Secara keseluruhan pemaparan hasil riset yang disampaikan oleh peneliti LRMPHP berjalan dengan baik dan mendapatkan pertanyaan dan masukan dari peserta seminar. Pertanyaan dan masukan dari peserta seminar tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas publikasi riset LRMPHP.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP 

Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mewujudkan Citra Pelayanan Prima di Lingkup BRSDM KKP. 

Kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup BRSDM dibuka oleh sekretaris BRSDMKP, Dr. Maman Hermawan. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya anggota ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia, Hari Stanto Kepala Bidang Kepatuhan BKIPM dan Hadi Pramono Inspektur III Inspektorat Itjen KP. 

Dalam pemaparannya, Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. "Ombudsman RI mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sumber pendanaannya menggunakan APBN atau APBD. Hal ini diatur dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia," tandasnya.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Airlines, Pikri Ilham Kurniansyah hadir sebagai narasumber bimbingan teknis dengan berbagi kisah sukses. Menurutnya, ada banyak petugas pelayanan publik yang terbawa emosi ketika melayani keluhan pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan semakin kecewa terhadap institusi yang seharusnya melayaninya. Sepantasnya petugas berterimakasih kepada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Dengan adanya keluhan akan menjadi bahan masukan untuk membenahi pelayanan oleh institusi kepada masyarakat.

Pada Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ini ditandatangani berita acara forum konsultasi standar pelayanan publik antara kabag kerjasama, humas dan data, UPT dan perwakilan pengguna layanan (stakeholder). 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik khususnya di LRMPHP. Saat ini LRMPHP terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik diantaranya layanan penelitian, magang dan konsultasi teknis penelitian.

Read More

KKP Cetak Generasi Milenial Unggul

KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tema ‘Mencetak Generasi Milenial Unggul’, pada 12 Oktober 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Kegiatan ini terlaksana guna mewujudkan Nawacita Jokowi-JK, pada agenda prioritas ke-7. Dikatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan kedaulatan keuangan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan dengan bertumpu pada visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Potensi sumber daya kelautan dan perikanan saat ini, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang belum terpecahkan, ditambah dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri yang dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki tidak mempunyai keterampilan yang memadai (unskill labour)," tutur Sjarief.

Atas landasan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen penuh dalam peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan KKP untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah memasukkan kegiatan kewirausahaan kedalam mata pelajaran/mata kuliah baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Program kewirausahaan sudah dilakukan secara parsial pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan dan tahun ini merupakan tahun pertama kita menyelenggarakan Gelar Kompetisi Kewirausahaan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan wirausaha muda," terang Sjarief.

Di samping itu, sumber daya manusia yang dihasilkan diharapkan memiliki karakter unggul dan memiliki kompetensi sehingga menjadi tenaga kerja profesional, memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan berkarakter baik, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan.

"Tantangan di masa depan akan lebih berat. Tantangan-tantangan itu belum tentu dapat dihadapi dengan sekedar pengetahuan dan hard skills yang diperoleh langsung melalui pendidikan akademik namun juga diperlukan kompetensi dan ketrampilan lain atau soft skill, seperti ketrampilan berkomunikasi, berorganisasi dan kepemimpinan dan berbagai ketrampilan lain. Semua proses kreatif, inovatif dan proaktif adalah modal besar yang mutlak dimiliki para lulusan untuk berhasil di dunia nyata," tegasnya.

Selain itu, angka literasi keuangan sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 25-32 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 36 persen. Hal ini mengakibatkan nelayan dan masyarakat pesisir masih belum mengenal bank dengan baik.

"Untuk mengatasi kendala dimaksud, KKP membentuk Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bidang permodalan usaha kelautan dan perikanan. Diharapkan peserta gelar kompetisi kewirausahaan hari ini dapat memperoleh bantuan modal usaha dari LPMUKP setelah lulus dari satuan pendidikan kelautan dan perikanan," papar Sjarief.

Saat ini, 70 persen lulusan satuan pendidikan KP telah terserap dalam dunia usaha dan dunia industri. Melalui kegiatan ini, BRSDM juga menargetkan minimal 10 persen dari setiap lulusan pendidikannya untuk menjadi seorang entrepreneurship. Hal tersebut didukung dengan sistem pembelajaran Teaching Factory (TEFA) link and match dengan dunia usaha yang telah diaplikasikan dalam lima tahun terakhir untuk menunjang pendidikan vokasi.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto, menyampaikan bahwa peserta Gelar Kompetisi Start Up Nasional berasal dari pemenang kompetisi kewiraushaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan KP, yang terdiri dari 14 kelompok dari pendidikan tinggi KP (STP dan Politeknik KP) dan 11 kelompok dari pendidikan menengah (SUPM).

"Selain Gelar Kompetisi Start Up Nasional kami juga menyelenggarakan Workshop Kewirausahan yang diikuti oleh siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional. Dalam kesempatan ini juga akan diberikan penghargaan kepada guru dan dosen berprestasi di lingkungan KKP berupa penghargaan Adibakti Mina Bahari," papar Bambang.

CEO Jurusanku, Ina Liem, menyampaikan bahwa melalui acara ini, mengajak generasi milenial untuk menoleh ke laut, menjadikan laut sebagai sektor yang menguntungkan. "Sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden, kita harus menghadap laut, jangan mengeblakangi laut. Mari kita ciptakan SDM yang unggul dari sektor KP," ucapnya.

Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan turut menghadirkan berbagai narasumber, yakni Adi Lingson (CEO Juragan Kapal); Utari Octavianty (Co Founder Aruna Indonesia); Jefry Pratama (UMG Idea Lab).

Produk yang diikutsertaka  dalam lomba kewirausahaan diantaranya, Dori Rame Rice dan Genre Chips dari STP Jakarta; MIETIMI dan Seabar dari Poltek KP Sidoarjo; Pembuatan Zink Anode dari Poltek KP Bitung; Lampu Penarik Ikan dari Poltek KP Sorong; DJERUZU dan Jelly De Nipah dari Poltek KP Pangandaran; Eco Fish Light dari Poltek KP Jembrana; Kepiting Gemuk dalam Galon dari Poltek KP Bone; Tarunaku dan Mirai Food dari Poltek KP Karawang; Mi Mangat dari SUPM Ladong; serta Alat Tangkap Gurita dari SUPM Kupang.

Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Pusat Pendidikan KP dan Jurusanku. Hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat Eselon I lingkup KKP; Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup KKP; Kepala Satuan Pendidikan lingkup KKP; Koordinator Entrepreneur Business Centre (EBC) satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan; serta mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, seperti Universitas Padjajaran, Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, UPN Veteran, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Prasetiya Mulia, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga Universitas Hasanuddin.

Read More