EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Rabu, 23 Oktober 2019

EDHY PRABOWO SIAP PIMPIN KKP DI KABINET INDONESIA MAJU

SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Eddy Prabowo siap pimpin KKP di Kabinet Indonesia Maju
JAKARTA (23/10) – Mengawali masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Edhy Prabowo. 

Acara pisah sambut tersebut dihadiri seluruh pejabat dan staf KKP serta sederet Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu seperti Freddy Numberi, Sharif Cicip Sutardjo, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ahli Hukum Laut Hasyim Djalal, dan Pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 Viva Yoga Mauladi dan Michael Wattimena. 

Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Susi atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. “Bu Susi terima kasih atas dedikasinya. Rumah (KKP) ini adalah rumahnya ibu dan kami akan selalu terbuka menerima Ibu,” katanya. 

Menteri Edhy menyebutkan, sepak terjang Susi selama 5 tahun terakhir telah dipantau dan diamati saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Ia menemukan banyak terobosan luar biasa meskipun beberapa mungkin masih perlu penyempurnaan. 

“Pada akhirnya, semangat yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama terus maju melanjutkan perjuangan membela nelayan kita, membela petambak garam kita, membela petambak udang kita, membela pelaku usaha perikanan kita,” tegasnya. 

Menteri Edhy menyampaikan, tidak banyak perombakan yang akan dilakukan, termasuk dalam perubahan struktur. Namun, ia menyebut akan segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih sempurna. 

“Setidaknya 6 bulan ini kita akan kerja dan saya akan langsung lanjutkan apa yang sudah Ibu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sempurnakan, akan kami sempurnakan. Saya melihat teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk membela nelayan kita,” tandasnya. 

Sementara, Susi Pudjiastuti dalam sambutannya menyatakan berbahagia karena jabatan yang dulu diempunya diteruskan oleh Menteri Edhy yang menurutnya bukanlah orang asing di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun dirinya menjabat, ia dan Menteri Edhy sudah sangat sering berinteraksi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. 

“Saya sangat senang dan kekhawatiran yang ada bahwa nanti perjuangan KKP ini nanti akan hilang tidak ada karena Pak Edhy bukanlah orang lain, bukan orang asing untuk KKP,” tuturnya. 

“Tidak ada yang lebih menggembirakan kalau kita hand over sesuatu yang kita sayangi kepada orang yang sudah kita ketahui. KKP ini adalah my passion the last five years, cinta saya, hidup saya,” lanjutnya. 

Menurut Susi, ia mungkin melakukan banyak perubahan kontroversial selama menjabat 5 tahun terakhir. Ia berpendapat, hal itu dilakukan sebagai bentuk terobosan untuk mengusung sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. Terbukti, sejak tahun 2015, neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. “Kita bangga, satu dari enam tuna di dunia yang ada di meja yang dimakan oleh orang dunia adalah milik Indonesia,” ujarnya. 

“Tentu policy-policy yang sudah saya terapkan ini, yang baik terus diteruskan Pak Edhy. Nah, yang tidak baik mohon diperbaiki,” pesannya.

Selain itu, Susi juga berpesan agar Menteri Edhy meneruskan visi misi Presiden untuk menjadikan laut masa depan bangsa dan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan tidak lagi memunggungi laut. Terlebih saat ini, isu kelautan dan perikanan sudah cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia termasuk dunia. 

Susi menitipkan pelaksanaan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang negative list investasi asing di perikanan tangkap sebagai bentuk kedaulatan rakyat atas lautan Indonesia. “Kedaulatan laut kita hanya untuk bangsa kita karena itu adalah satu-satunya sumber protein, sumber kehidupan yang masih accessible bagi kebanyakan rakyat kita. Kalau tambang dan lain sebagainya itu memerlukan modal besar, tidak semua anak bangsa bisa mengakses. Dan sekarang perikanan sudah terbuka. Siapa saja bisa mancing, bisa nangkap pakai jaring, dan hasilnya ada. Saya ingin bapak pertahankan,” paparnya. 

Di pilar keberlanjutan, Menteri Susi juga berpesan untuk meneruskan laut lestari. Laut lestari yang dimaksud bukan sempit pada arti konservasi, melainkan pengelolaan untuk meningkatkan produktivitas. Ikan yang sudah banyak jumlahnya, besar-besar ukurannya telah membuat nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah dengan mengeluarkan ongkos yang jauh lebih murah. Untuk itu perlu dijaga dengan pengaturan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan baik cantrang, bom, portas, dan dinamit.

Tak hanya itu, Susi juga menyoroti masalah pemerataan kesejahteraan. Sesuai dengan visi Presiden dengan Kabinet Indonesia Maju yaitu memperbaiki sumber daya manusia, Susi berharap Menteri Edhy dapat meneruskan pembangunan institusi pendidikan kelautan dan perikanan. 

“Dulu saya mimpi 10 politeknik setahun, tapi yang mampu dikerjakan 7 politeknik 5 tahun. Jadi antara mimpi saya dan realita masih jauh. Saya yakin pak Edhy Prabowo yang  tinggi jam terbangnya di DPR, 10 politeknik setahun mestinya bisa,” paparnya. 

“Bapak harus dorong. Kawan-kawan ini sudah terbiasa dengan hi-speed,” imbuhnya. 

Mengakhiri sambutannya, Susi juga menyampaikan terima kasih atas jajaran KKP yang telah bekerja sama selama ia menjabat dan memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf yang mungkin tak terelakkan. 

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Jumat, 18 Oktober 2019

Perwakilan LRMPHP mengikuti Rakor Kepegawaian dan Organisasi BRSDMKP


Bogor – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Lingkup BRSDM Tahun 2019, pada 15 Oktober 2019, di The 101 Hotel, Bogor.

Kegiatan ini dibuka oleh Maman Hermawan selaku Sekretaris BRSDM. “Keberhasilan capaian IKU ini sangat tergantung dari kinerja Bapak/ibu sekalian, oleh krn itu saya berpesan agar data-data terkait IKU ini dapat segera di update. Jika semua data sudah di input dan target belum tercapai, agar segera dicari jalan keluarnya, bagaimna point per point dapat dikerjakan,” tutur Maman Hermawan dalam sambutannya.

Pihaknya tak ingin alasan jumlah pegawai yang sangat banyak di BRSDM menjadi penyebab rendahnya capaian IKU IP ASN di tingkat kementerian, karena hal tersebut saling berpengaruh. 

Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, Maman Hermawan mendorong para pegawai dapat meningkatkan pendidikanya. “Jika melalui tugas belajar sangat terbatas, silahkan melalui ijin belajar, sepanjang ketentuan dipenuhi. Pengelolaan kepegwaian jangan sampai tidak mengakomodir dalam menyusun rencana kebutuhan tugas belajar dan ijin belajar,” tegasnya.

Terkait dengan kerja sama yang tengah dijalin BRSDM, ia pun meminta untuk menginventarisasi PKS yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pegawai. “Saya mengharapkan tidak ada pegwai yang terhambat peningkatan komptensinya gara-gara tidak direncakan dengan baik,” tuturnya. 

Perihal penyusunan peta jabatan, Mmaman Hermawan meminta agar hal tersebut dimulai dari analisis jabatan untuk menentukan nama jabatan, kemudian evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan dilanjutkan dengan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawainya agar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Jangan menetapkan jenjang jabatan tertentu pada suatu unit yang menyebabkan pemangkunya malah tidak bisa memenuhi beban kerja minimalnya yang berakibat capaian SKP dan angka kreditnya yang tidak kunjung selesai,” ucap Maman Hermawan. 

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adalah :
1. Tersedianya data capaian IKU IP ASN yang sebenarnya dan rencana pencapaiannya sampai dengan akhir Desember 2019.
2. Tersusunnya HCDP BRSDM dan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar Tahun 2020 dan 2021.
3. Tersusunnya peta jabatan BRSDM Tahun 2020.
4. Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan baru terkait kepegawaian, organisasi, penanganan pengaduan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan reformasi birokrasi.

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun anggaran 2019 berupa Alat Transportasi Ikan Segar untuk Kendaraan Roda Dua (ALTIS-2) pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon. FGD dalam rangka pelatihan penggunaan dan pemeliharaan ALTIS-2, sekaligus pendistribusian kepada mitra/volunteer yang menjadi pelaku uji terap.

Hadir dalam kegiatan FGD, Kepala LRMPHP beserta Tim INTAN ALTIS-2, Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) beserta Plt. Kabid. Riset SD Pemulihan Ikan dan TAL, Penyuluh Perikanan Dislakan Kabupaten Cirebon dan pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra/volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2. 

Dalam sambutan pengantarnya, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc menyampaikan ucapan terimakasih  kepada Dislakan Kabupaten Cirebon yang sudah memfasilitasi INTAN ALTIS-2 mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga terselenggaranya FGD. “Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara LRMPHP, Dislakan Kabupaten Cirebon dan volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2 sebagai mitra riset LRMPHP,” tuturnya. Disampaikan juga bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat  9  orang volunteer yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. 

Sementara itu, Kepala Pusriskan, Waluyo Sejati Abutohir, SH.,M.M,  menjelaskan bahwa INTAN ALTIS-2 merupakan kegiatan uji terap atas riset teknologi yang sedang dikembangkan dan bukan merupakan program bantuan. Program uji terap cukup efektif untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, sedangkan paket bantuan banyak yang kurang berhasil karena seringkali banyak program bantuan dan kelompok penerimanya dibuat serba dadakan sehingga setelah paket diterima, kelompok penerimanya juga bubar. Untuk itu perlunya dibentuk kelompok-kelompok ditingkat propinsi, kabupaten dan kota yang melibatkan penyuluh karena penyuluh yang akan mendampingi setiap harinya.

Kepala Pusriskan juga menjelaskan bahwa selama ini penggunaan styrofoam untuk boks tempat ikan berpotensi mencemari lingkungan/perairan karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan/sulit terurai. “Indonesia saat ini sudah dicap sebagai negara yang lautnya menjadi tong sampah terjorok nomer 3 di dunia,” tutur Kepala Pusriskan. Oleh karena itu, hadirnya ALTIS-2 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Pusriskan berharap ALTIS-2 ini, kedepannya didorong untuk diproduksi masal dengan bekerjasama dengan Dirjen terkait. Dengan adanya INTAN ALTIS-2 ini diharapkan kuantitas dan kualitas ikan yang dijual meningkat serta dapat menjangkau daerah pelosok untuk mensukseskan program gemar makan ikan. Untuk itu kepada para penerima ALTIS-2 diharapkan menyampaikan data dan informasi terkait kinerja ALTIS-2 untuk pengembangan lebih lanjut. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ita Rohpitasari M.Si selaku Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon. Kepala Dislakan dalam sambutannya mengajak para penerima ALTIS-2 untuk memanfaatkan barang yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui LRMPHP dan meminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait ALTIS-2 baik kelebihan maupun kekurangannya. Kepala Dislakan berharap untuk tertib administrasi dan hukum, untuk itu ALTIS-2 tidak boleh dipindah tangankan. Dijelaskan bahwa penerima ALTIS-2 ini telah melalui evaluasi bersama dengan penyuluh sehingga harapannya tepat sasaran. Selama ini banyak paket bantuan dibidang kelautan dan perikanan belum optimal karena tidak melibatkan pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Harapannya, ada lagi uji terap hasil riset lainnya mengingat Cirebon dengan garis pantai lebih dari 70 km memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan yang menjanjikan.

Pada pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai survei bersama kepada calon mitra/volunteer hingga pelaksanaan FGD. Dalam FGD ini beberapa kegiatan yang diagendakan berupa brainstorming pelaksanaan kegiatan, pemberian materi terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2, distribusi/penyerahan ALTIS-2, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 dan diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer.

Pemberian materi  terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 tersebut disampaikan oleh koordinator kegiatan INTAN ALTIS-2, Tri Nugroho Widianto, M.Si. Pada kesempatan ini dijelaskan dan dipraktekkan cara instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 sesuai buku petunjuk/manual book ALTIS-2 yang sudah dibagikan kepada volunteer

Rangkaian kegiatan pelaksanaan FGD INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer. Tim INTAN ALTIS-2 bersama para penyuluh perikanan dan volunteer ikut dalam instalasi ini. Sebelum penyerahan, dilakukan serah terima ALTIS-2 secara simbolis dari Kepala Pusriskan kepada Kepala Dislakan untuk selanjutnya diteruskan kepada volunteer. Pada serah terima ini dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 antara kedua belah pihak. 

Kamis, 17 Oktober 2019

Peneliti LRMPHP Ikuti The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti LRMPHP Ikuti  The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang
Peneliti Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan (LRMPHP), Arif Rahman Hakim, S.Pi. M.Eng dan Wahyu Tri Handoyo, ST berpartisipasi dalam Seminar Internasional ”The 8th Engineering International Conference (EIC), Concept and Application of Green Technology”. Seminar EIC ke 8 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Prof. Soedartono Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Seminar dibuka oleh Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dalam paparannya, Dr. Abdurrahman menyampaikan bahwa acara tahunan ini merupakan salah satu forum yang diadakan oleh Fakultas Teknik UNNES dalam berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah memberikan paparan acara dibuka secara simbolik dengan pemukulan gong didampingi Dekan Fakultas Teknik, Dr. Nur Qudus, M.T., IPM dan Ketua EIC 2019, Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 

Pelaksanaan seminar EIC tahun ini mengangkat tema “Concept and Application of Green Technology”. Tema ini merupakan representasi dari Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi yang bereputasi internasional. Selain itu, EIC juga dimanfaatkan sebagai wadah kerja sama dan publikasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan baik di pemerintah, industri, dosen di tingkat universitas, serta para peneliti di berbagi lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang konsep dan aplikasi keteknikan. 

Pada EIC ke-8 ini menghadirkan 4 keynote speakers yaitu (1) Prof. Madya Dr. Zainul Akmar Bin Zakaria, dari Sekolah Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia; (2) Dr. Naraphorn Paoprasert yang berasal Departement of Industrial Engineering, Kasetsart University Thailand; (3) Dr. Wahyu Caesarendra yang berasal dari Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam; (4) Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. dari  Department of Electrical Engineering, Universitas Negeri Semarang. 

Selanjutnya pada sesi pemaparan karya tulis ilmiah, peneliti LRMPHP mempresentasikan secara oral. Judul makalah yang dipaparkan adalah A simulation study of parameters influencing microwave heating of seaweed (Eucheuma cottonii) yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim, Wahyu Tri Handoyo dan Adrianto Widi Prasetyo. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil riset pada kegiatan Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut menggunakan Microwave. 

Dalam pemaparannya, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hasil simulasi ketebalan rumput laut berpengaruh terhadap transfer panas yang dihasilkan oleh energy radiasi mikrowave. Selain itu, posisi penempatan waveguide di bagian atas alat menghasilkan elektromagnetik lebih tinggi dibanding sisi samping. Oleh karena itu pengeringan rumput laut menggunakan mikrowave mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Secara keseluruhan pemaparan hasil riset yang disampaikan oleh peneliti LRMPHP berjalan dengan baik dan mendapatkan pertanyaan dan masukan dari peserta seminar. Pertanyaan dan masukan dari peserta seminar tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas publikasi riset LRMPHP.

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP 
Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mewujudkan Citra Pelayanan Prima di Lingkup BRSDM KKP. 

Kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup BRSDM dibuka oleh sekretaris BRSDMKP, Dr. Maman Hermawan. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya anggota ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia, Hari Stanto Kepala Bidang Kepatuhan BKIPM dan Hadi Pramono Inspektur III Inspektorat Itjen KP. 

Dalam pemaparannya, Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. "Ombudsman RI mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sumber pendanaannya menggunakan APBN atau APBD. Hal ini diatur dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia," tandasnya.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Airlines, Pikri Ilham Kurniansyah hadir sebagai narasumber bimbingan teknis dengan berbagi kisah sukses. Menurutnya, ada banyak petugas pelayanan publik yang terbawa emosi ketika melayani keluhan pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan semakin kecewa terhadap institusi yang seharusnya melayaninya. Sepantasnya petugas berterimakasih kepada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Dengan adanya keluhan akan menjadi bahan masukan untuk membenahi pelayanan oleh institusi kepada masyarakat.

Pada Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ini ditandatangani berita acara forum konsultasi standar pelayanan publik antara kabag kerjasama, humas dan data, UPT dan perwakilan pengguna layanan (stakeholder). 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik khususnya di LRMPHP. Saat ini LRMPHP terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik diantaranya layanan penelitian, magang dan konsultasi teknis penelitian.