EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 28 Oktober 2021

Aksi BRSDM untuk Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera


Dalam rangka mendukung Peluncuran Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Semarak HUT Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke-22, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai, pada 26 Oktober 2021. 

Melalui sambungan telewicara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi aksi yang diselenggarakan BRSDM. Dalam arahannya, Menteri Trenggono  mendorong seluruh pihak, khususnya generasi muda untuk peduli terhadap pantai dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

"Kesehatan laut harus menjadi tanggung jawab bersama, khususnya generasi muda. Kegiatan ini harus selalu diupayakan. Penanaman vegetasi pantai harus dilakukan berkelanjutan dan dilaksanakan secara swadaya. Seluruh satuan pendidikan KP, baik itu tingkat menengah dan tinggi juga harus memiliki pemahaman yang sama terkait  kepedulian terhadap laut," tegas Menteri Trenggono. 

Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga berpesan kepada generasi muda untuk bergerak menjadi wirausaha di sektor budidaya, guna meningkatkan nilai perekonomian dan sejalan dengan program prioritas KKP, salah satunya yakni pengembangan budidaya perikanan untuk peningkatan ekspor yang didukung hasil riset kelautan dan perikanan.  

Menanggapi arahan Menteri Trenggono, Plt. Kepala BRSDM, Kusdiantoro mengajak serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersihan wilayah pesisir dan sungai dari sampah dan penanaman vegetasi pantai untuk menjaga pantai dari abrasi dan merehabilitasi ekosistem pesisir. 

"Gerakan Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai merupakan sebuah gerakan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan sungai bagi generasi akan datang. Gerakan ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sumber daya. Mari kita laksanakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan menerapkan prinsip ekonomi biru, agar laut tetap sehat dan masyarakat semakin sejahtera," ucapnya. 

Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai dilaksanakan secara serentak di 45 Satuan Kerja lingkup BRSDM dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Rangkaian kegiatan ini juga merupakan bagian dari kegiatan Aksi Pemuda Jaga Iklim yang diinisiasi EcoNusa Foundation.

Dalam pelaksanaanya, BRSDM turut menggandeng masyarakat kelautan dan perikanan serta pemerintah daerah setempat dengan jenis kegiatan meliputi: 1. Penanaman 22.810 vegetasi pantai dan tanaman pelindung, yang terdiri dari mangrove, cemara laut, tabe buya, dan lainnya; 2. Kegiatan bersih pantai dan sungai; 3. Transplantasi terumbu karang dan penanaman 50 Coral Tree dan 65 Wakatobi Sea Bamboo; serta 4. Pelepasliaran 2.000 benih lobster hasil pendederan hatchery dari tangkapan SKIPM dan tebar 2.200 benih ikan baronang hasil pembenihan balai riset. 

Serangkaian dengan kegiatan ini, pada 22-23 Oktober 2021, BRSDM telah menyelenggarakan Pelatihan Akbar dengan 22 tema pelatihan kelautan dan perikanan secara virtual dan serentak oleh lima Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) lingkup BRSDM. Pelatihan ini diikuti oleh 10.000 peserta dari berbagai kalangan masyarakat dan tengah diajukan ke rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada kategori Peserta Pelatihan Virtual Perikanan Terbanyak se-Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono turut mengapresiasi kegiatan pelatihan dan mendorong untuk terus dikembangkan dan disempurnakan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan SDM yang terampil untuk mendukung tiga program prioritas KKP. 

Selain Aksi Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai dan Pelatihan Akbar, guna menyemarakkan HUT KKP ke-22, BRSDM

juga melaksanakan kegiatan donor darah pada 15 Satuan Kerja lingkup BRSDM berkolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis lainnya lingkup KKP yang berada pada satu wilayah kerja.


Sumber : kkp


Rabu, 27 Oktober 2021

KKP Cetak Hattrick sebagai Badan Publik Informatif


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Ini tahun ketiga KKP berturut-turut (hattrick) memperoleh predikat tersebut.

"Tentunya ini kabar baik, khususnya dalam suasana HUT KKP yang ke-22. Prestasi ini menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi dalam melayani masyarakat kelautan dan perikanan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Rabu (27/10/2021).

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2021 berlangsung secara virtual pada Selasa 26 Oktober 2021.

Acara tersebut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta diikuti 337 badan publik meliputi kementerian, pemerintah provinsi, lembaga struktural, lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, BUMN, dan partai politik.

KKP memperoleh nilai 96 atau meningkat empat poin dari tahun sebelumnya. Proses yang diikuti KKP meliputi pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire) dengan indikator penilaian pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan dan penyediaan informasi publik.

Kemudian tahapan pengujian lapangan Komisi Informasi Pusat ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan Ketua dan Komisioner KIP untuk melihat langsung implementasi aplikasi Si Chupang yang merupakan inovasi KKP untuk meningkatkan kualitas layanan informasi ke masyarakat.

Selanjutnya tahapan presentasi untuk menjabarkan lebih jauh mengenai invoasi dan kolaborasi yang sudah dilakukan KKP.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, pencapaian klasifikasi badan publik informatif dari KIP menunjukkan semakin optimalnya kinerja KKP dalam upaya menjalankan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Dengan memperoleh penghargaan ini, tim komunikasi KKP semakin terpacu melaksanakan UU Keterbukaan Informasi Publik untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sinergi dengan media massa, optimalisasi kanal-kanal informasi digital, akan terus ditingkatkan sebagai salah satu bentuk upaya diseminasi informasi agar prestasi dan kebijakan KKP semakin dikenal publik,” katanya.

Sebagai informasi, wujud keterbukaan informasi publik di KKP diantaranya layanan Omnichannel, yang merupakan platform integrasi yang terdiri dari media sosial dan call center. Kemudian aplikasi e-PPID dan website PPID.

 

Sumber : kkp


Selasa, 26 Oktober 2021

HUT Ke-22, KKP Siapkan Roadmap Ekonomi Biru untuk Indonesia


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia dalam jangka waktu panjang hingga 2045. Roadmap ini bentuk komitmen Pemerintah Indonesia melalui KKP dalam menerapkan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi nasional. 

"Kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo melalui tayangan visual saat meluncurkan program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera pada Perayaan HUT ke-22 KKP di Belitung Timur, Selasa (26/10/2021). 

Presiden Joko Widodo menambahkan perlunya terobosan dalam mengimplementasikan prinsip ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sejauh ini terobosan yang sudah dilakukan KKP meliputi rencana kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya. 

"Berbagai terobosan terus dilakukan KKP mulai dari pemanfaatan potensi budidaya laut secara terukur yang tetap menjaga kelestarian alam, keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati. Juga penguatan produksi unggulan ekspor serta pembangunan kampung-kampung budidaya yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan serta pesisir," tambah Presiden Joko Widodo. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP tengah menyiapkan roadmap sebagai acuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan (2045) yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru. 

Sebagai langkah awal implementasi ekonomi biru, KKP akan meluncurkan kebijakan penangkapan terukur pada 2022. Melakui kebijakan ini, KKP mengatur area panangkapan di WPPNRI dalam sistem zona dan kuota yang diperuntukkan bagi industri, nelayan lokal dan penghobi. 

Kemudian di subsektor perikanan budidaya akan dilakukan revitalisasi tambak tradisional menjadi lebih modern dan terintegrasi. Dari sekitar 247 ribu hektare tambak tradisional yang ada saat ini, 14 ribu hektare diantaranya akan direvitalisisai sehingga lebih produktif dan prosesnya ramah lingkungan. Untuk komoditas perikanan budidaya yang akan digenjot produktivitasnya adalah udang, lobster, kepiting dan rumput laut, yang seluruhnya unggulan ekspor. 

Pihaknya juga akan membangun kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan dan menjaga komoditas perikanan lokal bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan. Kampung budidaya ini tersebar untuk komoditas perikanan darat (tawar), payau atau pesisir, serta laut.

"Tahun 2022 akan menjadi tonggak sejarah, dimana kita akan melakukan yang terbaik untuk implementasi tiga program terobosan KKP, yaitu penangkapan terukur, budidaya yang berorientasi ekspor, dan kampung budidaya yang berbasis pada kearifan lokal. Dalam hal ini, KKP tengah menyiapkan blue print pembangunan jangka panjang sampai 2045," ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara HUT ke-22 KKP di Belitung Timur.

Menteri Trenggono menambahkan, bahwa implementasi ekonomi biru merupakan kewajiban semua pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah serta masyarakat kelautan dan perikanan. Untuk itu menurutnya perlu komitmen bersama dalam menghadirkan laut Indonesia yang sehat untuk pembangunan ekonomi nasional.


"Saya titip pada pemda, bagaimana menjaga laut tetap sehat, tidak kotor dan kumuh. Jadi definisi ekonomi biru adalah komitmen bersama menjaga laut tetap sehat untuk masa depan generasi mendatang," tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR Sudin mendukung penuh program-program terobosan berbasis ekonomi biru yang sudah dicanangkan oleh KKP. Sebab sektor kelautan dan perikanan bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga kebutuhan pangan sehingga pemanfaatannya harus berkelanjutan.

"Saya menyakini dengan transformasi pendekatan ekonomi biru ini, maka ke depan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat lestari demi memenuhi kebutuhan pangan dunia dan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang," ujar Sudin.

Sudin juga menekankan perlunya peningkatan anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan. Anggaran KKP dinilainya sangat kecil tidak lebih 1 persen dari APBN. Padahal, potensi kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar dalam memberikan devisa negara.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah juga menyampaikan dukungan atas program ekonomi biru yang diluncurkan oleh KKP pada HUT ke-22 ini. Program tersebut diakuinya sudah ditunggu daerahnya yang merupakan daerah kepulauan, dimana 80 persen wilayah Bangka Belitung merupakan perairan.

Pada perayaan HUT ke-22, KKP menggelar beragam kegiatan sosial, mulai dari donor darah, penanaman vegetasi pantai, bersih pantai dan sungai, pelepasliaran biota laut hingga melakukan edukasi mengenai alat tangkap ramah lingkungan ke tengah masyarakat.

KKP juga menyerahkan bantuan untuk masyarakat yang nilainya mencapai Rp234 miliar, melalui direktorat dan badan yang ada di lingkup kementerian. Diantaranya bantuan 8 unit kapal hasil penindakan praktik illegal fishing, bioflok, mesin pakan, excavator, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan pinjaman modal usaha.

Di momen HUT ini juga, KKP turut melakukan pelepasan ekspor serentak produk perikanan melalui berbagai pelabuhan dan bandara sebanyak 18.979 ton dan 1,2 juta ekor ikan hias ke 46 negara.

 

Sumber : kkp


Jumat, 15 Oktober 2021

LRMPHP Terima Kunjungan Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu

Kepala LRMPHP menerima kujungan Kadis Perikanan Kab. Tanah Bumbu, Yulian Herawati

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima kunjungan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, 14 Oktober 2021. Kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu, Yulian Herawati beserta penyuluh perikanan setempat diterima Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta staf.

Kepala Dinas Perikanan Kab. Tanah Bumbu menyampaikan bahwa kunjungannya ini dalam rangka kunjungan edukasi bidang pengolahan produk perikanan dan mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini juga sebagai media pembekalan bagi penyuluh perikanan untuk menambah wawasan  dalam memberikan pembinaan kepada pelaku perikanan di Kab. Tanah Bumbu. Kepala Dinas Kab. Tanah Bumbu berharap akan mendapatkan masukan tentang pengembangan produk perikanan guna pengembangan perikanan yang lebih baik di Kab. Tanah Bambu.

Kunjungan ke ruang display peralatan LRMPHP

Selain sharing pengetahuan dan pengalaman dibidang pengolahan produk perikanan dan mekanisasi, juga dilakukan kunjungan ke ruang display peralatan LRMPHP untuk melihat berbagai peralatan hasil riset. Peralatan hasil riset LRMPHP ini akan dijadikan sebagai bahan studi komparasi dalam pengadaan peralatan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu agar spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan bernilai ekonomis. 

Pada kesempatan ini,  Kepala LRMPHP berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perikanan Kab. Tanah Bumbu khususnya dibidang mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Kepala LRMPHP juga menawarkan kesempatan kerjasama program magang maupun pelatihan bagi pelaku usaha perikanan Kab. Tanah Bumbu. 

Kamis, 14 Oktober 2021

HUT Ke-22, KKP Raih Anugerah Prahita Ekapraya


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2020 dengan kategori Mentor dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.

Selain itu, penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi PUG (pengarus utamaan gender). 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut raihan Anugerah Parahita Ekapraya yang bertepatan dengan bulan HUT ke-22 KKP, merupakan kado istimewa. 

"Pemberian penganugerahan ini merupakan kado untuk ulang tahun KKP yang ke-22 dan menjadikan penyemangat dalam menyejahterakan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasar hasil kelautan serta petambak garam," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan dalam video testimoni atas penghargaan yang diterima. 

Menurutnya, pengarus utamaan gender pada peningkatan peran, akses, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan, akan meningkatkan perspektif keadilan dan kesetaraan gender, terutama dalam setiap program prioritas yang dilakukan KKP, baik di pusat maupun daerah. 

Penyerahaan penghargaan APE 2020 berlangsung secara daring pada Rabu (13/10/2021). Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar hadir mewakili Menteri Trenggono.


Sumber : kkp





LRMPHP Kembangkan Bioplastik Ramah Lingkungan dari Karaginan Rumput Laut (Bagian Plasticizer)

Bioplastik ( Sumber : https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/masyarakat-bakal-terbebani-dengan-penerapan-cukai-plastik)


Menurut Kipngetich dan Hillary yang dipublikasikan dalam International Journal of Green and Herbal Chemistry pada tahun 2013, setiap tahun terdapat sekitar 265.000.000 ton plastik yang diproduksi dan digunakan di dunia untuk keperluan industri maupun rumah tangga. Plastik ini tidak dapat terurai dalam waktu singkat sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti banjir dan munculnya marine debris. Solusi untuk permasalahan ini yaitu dengan menggunakan bioplastik. Radhiyatullah, et al dalam Jurnal Teknik Kimia USU pada tahun 2015 menyampaikan bahwa bioplastik merupakan plastik yang dapat terurai oleh mikroorganisme dan terbuat dari bahan yang dapat diperbaharui. 

Tim peneliti dari LRMPHP telah mengembangkan metode dan peralatan yang digunakan untuk mengolah biji bioplastik dari karaginan rumput laut. Metode yang digunakan yaitu metode ekstrusi; sedangkan peralatan yang digunakan yaitu : mixer yang berfungsi untuk mencampurkan bahan hingga homogen, single screw extruder yang berfungsi untuk memproses campuran bahan tersebut dengan suhu dan kecepatan tertentu hingga membentuk ekstrudat, dan pelletizer yang berfungsi untuk memotong ekstrudat tersebut menjadi ukuran yang ditentukan.

Plasticizer merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan bioplastik. Menurut Parra et al. yang dipublikasikan dalam Jurnal Carbohydrate Polymers pada tahun 2004, penambahan plasticizer untuk bioplastik bertujuan untuk mengatasi kerapuhan film yang disebabkan oleh gaya antarmolekul yang tinggi. Plasticizer mengurangi kekuatan ini dan meningkatkan mobilitas rantai polimer, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas film bioplastik. Di sisi lain, plasticizer umumnya mengurangi permeabilitas gas, uap air dan zat terlarut dari film bioplastik serta dapat menurunkan elastisitas dan kohesi.

Maneking, et al dalam Jurnal MIPA Universitas Sam Ratulangi tahun 2020 membuat bioplastik dari pati singkong dengan gliserol dan air sebagai plasticizer, sedangkan Kumoro dan Purbasari dalam Jurnal Teknik membuat bioplastik dari tepung nasi aking dan tepung singkong dengan gliserol sebagai plasticizer. Boortom (2008) dalam International Food Research Journal menyampaikan bahwa penggunaan gliserol memberikan kelarutan yang lebih tinggi pada film plastik dibandingkan sorbitol, sedangkan menurut Ginting, et al. (2015) yang dipaparkan dalam The International Journal of Engineering and Science, bioplastik dengan plasticizer gliserol memiliki fraktur yang halus dan rongga yang kecil.


Penulis : Putri Wullandari - LRMPHP


Jumat, 08 Oktober 2021

Peluang Kitosan Sebagai Biosensor

Kitosan (Sumber : https://chitomicassava.wordpress.com/)

Sensor adalah perangkat yang mampu menerima dan merespon sinyal dan mengubahnya menjadi energi listrik yang dapat dikenali. Perangkat seperti itu yang digunakan pada bidang biologi disebut biosensor. Sehingga dapat diartikan bahwa biosensor adalah perangkat analitik yang menggunakan reaksi biokimia dari salah satu elemen identifikasi seperti protein, enzim dan DNA. Banyak keuntungan yang didapat dalam menggunakan teknologi ini antara lain bentuk yang sederhana, mudah dibawa-bawa, hasil cepat dan akurat, serta hasil yang mudah dibaca.

Kitosan menjadi pertimbangan sebagai bahan pembuat biosensor karena sifat fisikokimianya yang dapat diubah dengan cara merubah berat molekul dan derajat deasetilasinya. Kitosan merupakan salah satu polimer yang jumlahnya melimpah di alam dan ramah lingkungan karena memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Selain itu kitosan juga memiliki sifat penghambat bakteri, biodegradable, permeabilitas tinggi, pembentukan gel yang baik dan permukaannya dapat dimodifikasi menggunakan gugus fungsi secara kimiawi. Karakteristik tersebut membuat kitosan banyak diaplikasikan dibanyak bidang terutama medis dan teknik sebagai bahan biosensor.

Kitosan dapat digunakan sebagai biosensor dengan cara memodifikasi permukaannya menggunakan BRE (biological recognition elements). Contoh dari BRE antara lain DNA, enzim, protein, antibodi dll. Jenis BRE yang digunakan pada nanokomposit berbasis kitosan menentukan jenis sinyal seperti warna, intensitas, dll. Serta menjadi faktor utama dalam pembuatan biosensor. Kitosan menjadi salah satu polimer yang populer dalam bidang biosensor karena telah berhasil digunakan untuk berbagai macam pendeteksian. Salah satu yang berhasil adalah penelitian yang dilakukan Ibrahim El Sherbiny yang dimuat pada Internatonal Journal of Biological Macromolecules pada tahun 2016. Pada penelitiannya dia menggunakan biosensor berbasis kitosan untuk mendeteksi kadar ammonia dengan konsentrasi rendah. Nilai regresi linear yang didapatkan antara biosensor dan ammonia dengan konsentrasi 10-50 ppm adalah 0,98.


Penulis : Toni Dwi Novianto - LRMPHP