ZI 2022? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. ZI 2022? Yes, We CAN

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2020

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Rabu, 03 Agustus 2022

LRMPHP Bantul Raih Penghargaan Kehumasan Lingkup BRSDMKP


Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), meraih penghargaan juara 3 bidang kehumasan melalui karya video inovatif kreatif. Penghargaan ini diberikan dalam rangkaian kegiatan rakernis BRSDMKP 2022 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh UPT terbaik lingkup BRSDMKP tahun 2021.  

Video inovatif kreatif diproduksi sebagai bentuk dukungan kepada BRSDMKP untuk mengisi siaran Neptune TV KKP di aplikasi MAXstream. Kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi mengenai konten video kelautan dan perikanan, sarana publikasi, serta menjadi salah satu wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang pembangunan dan isu-isu sektor kelautan dan perikanan

“FISH JELLY GUNUNG KIDUL” merupakan video inovatif kreatif LRMPHP berisi tentang dukungan riset teknologi tepat guna (TTG) LRMPHP dalam pengembangan UMKM fish jelly di Kabupaten Gunung Kidul. “FISH JELLY GUNUNG KIDUL”  ini dapat disaksikan melalui link  https://maxstream.tv/movies/111405

SFV dan OII untuk Pengembangan SDM


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan program Smart Fisheries Village (SFV) dan mulai merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) untuk mendukung implementasi sejumlah program kerja berbasis ekonomi biru yang telah digagas oleh KKP.
 

Dua program inovasi yang digawangi oleh Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP itu sekaligus untuk menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan. 

"Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Badan Riset dan SDM KP yang nantinya akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan SDM KP harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit. Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan  menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, Selasa (2/8), di Jakarta. 

SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, KKP menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Untuk mengimplementasikan konsep SFV, BRSDM menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama. Karena itu pada Rakernis tersebut dilaksanakan penandatangan dokumen kerja sama sinergi pengembangan SFV antara BRSDM dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; PT. Bank Negara Indonesia; PT. Telkom Indonesia; serta PT. XL Axiata. 

Sementara OII merupakan upaya transformasi BRSDM menjadi BPSDM dalam rangka meningkatkan standardisasi mutu pendidikan, meningkatkan kesempatan yang luas kepada anak pelaku utama, serta pengelolaan kelembagaan yang efisien. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mencetak SDM kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif dan bertalenta global. 

"Saya meminta BPSDM agar membangun suatu institusi pendidikan yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga pendidikan keilmuan. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala BPSDM untuk merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan," pungkas Menteri Trenggono. 

Kepala BRSDM I Nyoman Radiatna mengatakan, pihaknya saat ini mulai bertransformasi memperkuat tugas fungsi pengembangan SDM kelautan dan perikanan bagi pencapaian program terobosan KKP melalui implementasi Smart Fisheries Village dan Ocean Institue of Indonesia. 

"Diselenggarakannya Rakernis ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi dan rencana aksi yang implementatif di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat kelautan dan perikanan guna mendukung percepatan pencapaian tiga program terobosan KKP dengan prinsip Blue Economy," terangnya. 

Nyoman menambahkan, untuk itu BRSDM berkolaborasi dengan ITDRI PT. Telkom  untuk mengaktivasi ekosistem Penta-Helix di bidang ekonomi biru. BRSDM dan ITDRI menyuguhkan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan talenta di bidang kelautan dan perikanan melalui dua kegiatan yaitu transformasi SDM dan efektivitas pembelajaran dan pengawasan. Adapun inisiasi yang akan dilakukan berfokus pada talenta yang meliputi SFV, penangkapan ikan terukur dan OII. 

SFV yang digagas BRSDM memiliki tujuan yang selaras dengan inovasi Telkom yaitu Smart Village Nusantara (SVN) dan Agree Fisheries. Untuk menampilkan sinergi antara SFV dan SVN, maka digelar event Bincang Bahari pada 21 Juli 2022 dan juga pengisian booth keduanya di event Rakernis BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, 1-3 Agustus 2022. 

"Sebagai wujud komitmen ITDRI dalam membangun ekosistem lingkup Penta-Helix demi mencetak digital talent Indonesia, maka saat ini ITDRI kembali merajut kolaborasi dengan BRSDM untuk mengembangkan sektor blue economy di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan ITDRI akan lebih banyak membantu sektor yang lebih luas lagi sehingga transformasi digital di Indonesia segera terwujud," ujar Chairman of ITDRI, Jemy V Confido. 

Sinergi dan kolaborasi ini diwujudkan sebagai komunitas antar kelembagaan yang dikelola oleh BRSDM dan ITDRI dengan memanfaatkan teknologi metaverse. Diharapkan keduanya mampu menjadi penghubung lintas sektor untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru/blue economy bagi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi Indonesia. Diharapkan kolaborasi ini juga dapat memudahkan berbagai pihak di bidang kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan teknologi digital, serta menikmati hasil kolaborasi antara BRSDM dan ITDRI.  

Sebagai informasi, pada Rakernis tersebut, Menteri Trenggono juga meluncurkan tujuh edisi komik edukasi hasil kerja sama BRSDM dengan Food and Agriculture Organization (FAO) - dengan dukungan Global Environment Facility (GEF) - serta Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, yang terdiri dari komik Ikan Arwana Super Red, Sidat (dua jenis), Belida, Udang Windu, Ikan Tuna Sirip Biru Selatan, dan Hiu Berjalan.



Sumber : kkp


Selasa, 02 Agustus 2022

KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2021.
 

Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penyerahan yang dilakukan oleh Anggota IV BPK Haerul Saleh di Kantor BPK RI Jakarta, Selasa (2/8/2022). 

"Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021," ujar Menteri Trenggono usai acara penyerahan. 

Atas capaian tersebut, Menteri Trenggono mengakui pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK, utamanya terkait Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. 

Rencana aksi yang dilakukan di antaranya mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat. 

Kemudian pihaknya segera membuat kebijakan akuntansi, antara lain terkait persediaan, hingga melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. 

"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan agar bagaimana kita mampu menggunakan uang negara sebaik-baiknya, secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan maupun program kerja KKP," ungkapnya. 

Di samping itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, kementeriannya menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan pemastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. 

"Saat ini kami sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan saya minta kepada seluruh jajaran Eselon I untuk memperhatikan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022," pungkasnya.

Menteri Trenggono pun berterima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan, seraya berharap agar predikat WTP ini akan terus bertahan untuk KKP ke depannya. 

Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. 

“Kami mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran atas upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tutur Haerul Saleh dalam sambutannya. 

Sebagai informasi, LHP merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan opini dalam kewajaran laporan keuangan.



Sumber ; kkp


Jumat, 29 Juli 2022

Potensi Industri Karaginan di Sulawesi Selatan

Ilustrasi (sumber : https://phys.org/news)

Potensi rumput laut di Indonesia sangat besar, karena Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Tetapi produksi rumput laut di Indonesia masih didominasi oleh produk rumput laut kering (raw material) sebesar 80% dan produk rumput laut olahan (Agar-agar dan Karaginan) hanya sebesar 20%. Padahal jika dibuat karaginan potensi pasar dan pemanfaatannya cukup luas. Karaginan dapat diaplikasikan dalam bidang industri pangan dan non-pangan, farmasi serta kosmetik. Menurut Campo et al (2009) dalam Carbohydrate Polymers, dalam industri pangan karaginan memiliki fungsi sebagai emulsifier, pengental dan pembentuk gel. Target pasar karaginan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk banyak industri. Menurut Necas & Bartosikova (2013) yang dimuat dalam Veterinarni Medicina menyampaikan bahwa karaginan berguna untuk industri pangan seperti produk susu, keju, yogurt, permen, es krim dan produk cokelat. Selain itu juga digunakan pada produk kosmetik, produk farmasi dan produk lainnya. Berdasarkan informasi dari jasuda.net, menyatakan bahwa volume pasar produk karaginan mencapai 15.000-20.000 ton per tahun yang tersebar di Eropa (35%), Asia Pasifik (25%), Amerika Utara (25%), dan Amerika Selatan (15%).

Bersumber dari Satu Data KKP, salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi besar adalah Sulawesi Selatan yang menjadi produsen rumput laut terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 2.92 juta  ton pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 3.28 juta ton pada tahun 2018. Secara demografi, Sulawesi Selatan sendiri terdiri dari 24 wilayah dengan luas 46.717 km². Jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah 8.956.181, dengan jumlah penduduk terbanyak di Makassar yaitu 1.555.088. Pendapatan Penduduk Rata-rata Perbulan tahun 2020 – 2021 pada kisaran Rp. 1.300.000,- sd. Rp.  1.755.000,-.

Melihat potensi tersebut maka perlu dianalisis potensi industrialisasi rumput laut di daerah tersebut untuk meningkatkan nilai ekspor rumput laut, dari bahan mentah menjadi produk Alkali Treated Cottonii (ATC), Semi Refined Carrageenan (SRC) dan Refined Carageenan (RC) yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan bahwa industry karaginan masih prospektif dan memberikan benefit bagi investor, pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat sekitar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan benefit tersebut maka dapat meningkatkan ekonomi negara dan juga pemerintah daerah dan masyarakat sekitar industri tersebut, dalam kasus ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis dilakukan dengan beberapa asumsi diantaranya yaitu kapasitas produksi 1 ton/hari dengan operasional 300 hari/tahun, harga bahan baku rumput laut E. Cottonii kering Rp. 10.500,-/Kg dan harga jual SRC Rp. 98.000,- /kg, dan beberapa asumsi lainnya. Hasil analisis diperoleh bahwa keberadaan industri karaginan dapat meningkatkan nilai tambah dan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dampak ekonomi di lingkungan industri salah satunya adalah penerimaan negara dalam bentuk pajak PPH 20% dan PPN 10% dari pendapatan yaitu sekitar Rp. 2.124.600.000,00 per tahun (sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 adalah 20%). Penyerapan karyawan dari lingkungan industri yaitu sekitar 12 orang dari masyarakat lokal yang akan meningkatkan pendapatan penduduk sekitar yang terdampak. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian daerah yaitu dengan semakin meningkatnya jumlah pembudidaya rumput laut yang mensuplai kebutuhan industri. Bersadarkan data dari WWF 2014 satu siklus panen rumput laut E. Cottonii (40 – 45 hari) dengan metode long line (2 ton kering) memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.750.000,-. Jika pembudidaya memperkerjakan 2 orang dengan gaji harian (saat tanam, perawatan dan panen) dapat diperoleh pendapatan bersih sekitar Rp. 3.750.000 dalam satu siklus. Dengan asumsi kapasitas produksi 1 ton per hari, maka kebutuhan bahan baku per hari sekitar 4 ton rumput laut kering (rendemen karaginan 25%), untuk memenuhinya memerlukan sekitar 180 ton dalam satu siklus panen. Sekali panen pembudidaya mampu menghasilkan 2 ton, maka diperlukan 90 pembudidaya rumput laut. Jika masing-masing pembudidaya mempekerjakan 2 orang maka akan menyerap tenaga kerja 180 orang.


Penulis : Wahyu Tri Handoyo - LRMPHP

Minggu, 24 Juli 2022

Menteri Trenggono Bawa KKP Raih Dua Penghargaan di BKN Award 2022


Kementerian Kelautan dan Perikanan menyabet dua penghargaan dalam acara BKN Award 2022 yang berlangsung secara hybrid dari Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (21/7/2022). 

Penghargaan meliputi juara kedua kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, dan juara ketiga  kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja pada kemeterian tipe besar. Perolehan inipun menambah daftar panjang rentetan penghargaan yang diterima KKP di bawah kepemimpinam Menteri Sakti Wahyu Trenggono. 

"Alhamdulillah dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan KKP. Ini menjadi pendorong semangat untuk kami bekerja lebih baik lagi, utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat dan menghasilkan inovasi di bidang kelautan dan perikanan," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rilis resmi KKP, Jumat (22/7/2022). 

Antam menambahkan, penghargaan ini membuktikan berjalannya reformasi birokrasi di tubuh kementeriannya. Harapannya prestasi tersebut dibarengi dengan semakin meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil perikanan Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat di dalamnya juga meningkat.

Menurutnya, teknologi informasi dan penguatan pengawasan menjadi kunci penerapan manajemen kinerja yang semakin baik di tubuh KKP. Para pegawai diajak untuk cepat beradaptasi dan mampu menghadirkan solusi dalam setiap kondisi, khususnya di masa pandemi Covid-19 di mana pergerakan terbatas namun pelayanan harus tetap optimal. 

"Penghargaan ini menjadi kemenangan seluruh pegawai karena telah bekerja keras melayani masyarakat dan mengimplementasikan program-program prioritas yang telah ditetapkan kementerian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem perairan," pungkasnya. 

Sementara itu, Rakornas BKN bertemakan "Birokrasi dan Manajemen ASN di Masa Depan" digelar salam rangka memperkuat konsolidasi dalam pembinaan Manajemen Kepegawaian dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian dan membangun komitmen bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).


Sumber : kkp


Jumat, 22 Juli 2022

Kepala LRMPHP Hadiri FGD Monev Desa Maritim Tahun 2022 di Gunung Kidul

Memenuhi undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta nomor 896/03384 tanggal 18 Juli 2022, Kepala LRMPHP dan tim menghadiri FGD monev Desa Maritim tahun 2022 di Balai Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul pada hari Kamis, 21 Juli 2022.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk diskusi dan monitoring-evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Maritim 2022 yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Program BKK bertujuan untuk pengembangan potensi dan pemberdayaan desa dan percepatan program prioritas Gubernur DI Yogyakarta.

FGD dihadiri oleh Paniradya Kaistimewaan/Pati (Bapak Sugiyarto), Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta (Bapak Hery Sulistio) dan jajaran DKP DIY,  Perwakilan OPD Pemda DIY, Lurah Tileng (Bapak Suwardi) dan perangkat desa, Lurah Girikarto, Panewu Girisubo, Tenaga Ahli DKP DIY dari Departemen Perikanan UGM (Dr. Amir Husni), Kepala LRMPHP, dan  pelaku usaha kelautan dan perikanan serta masyarakat Tileng.

Rangkaian acara dalam kegiatan FGD meliputi pembukaan dan pengantar acara oleh Sekretaris Dinas KP DIY yang memaparkan kebijakan dan strategi pengembangan desa Maritim di DIY dan teknis monev BKK Desa Maritim, paparan progress/capaian pelaksanaan kegiatan oleh Lurah Tileng (Bapak Suwardi) dan Lurah Girikarto (yang diwakili oleh Ulu-ulu dan Dukuh Gesing), tanggapan dan konfirmasi dari Sekretaris Dinas KP DIY dan Paniradya Pati, tanggapan dan evaluasi dari Dr. Amir Husni dari Departemen Perikanan UGM sebagai Tenaga Ahli.

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dalam kesempatan ini memaparkan materi berjudul IMPLEMENTASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA ~ Guna Mendorong Produktivitas Usaha Pengolahan Hasil Perikanan skala UMKM. Substansi penting dari paparan ini adalah ketersediaan paket teknologi di LRMPHP dan format/metode yang disediakan oleh LRMPHP untuk memfasilitasi pelaku usaha.

Rangkaian kegiatan FGD dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta kunjungan ke lapangan di wilayah Tileng, diantaranya akses jalan menuju ke sekolah alam, sekolah alam Desa Tileng, gedung sentra pengolahan Desa Tileng, ruko/kios sebanyak 5 (lima) unit.


Kamis, 21 Juli 2022

Smart Fisheries Village KKP Jadikan Desa Mandiri dan Go Global

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan inovasi Smart Fisheries Village (SFV) untuk memperkuat kemandirian kampung perikanan di Indonesia agar lebih modern dan produktif.  Melalui penguatan teknologi digital SFV digadang-gadang bisa go global.

Dalam merealisasikan SFV, kolaborasi dengan lintas sektor digalakkan KKP untuk menyukseskan program inovasi yang sejalan dengan prinsip ekonomi biru tersebut.

"Smart Fisheries Village atau kampung perikanan pintar ini dalam pelaksanaan programnya ingin memadukan pertumbuhan ekonomi, kemudian bekerja bersama masyarakat, tetap memerhatikan kelestarian lingkungan, dan berbasis digital teknologi kekinian," ungkap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta dalam talkshow Bincang Bahari mengupas SFV secara hibrid, Kamis (21/7/2022).

Nyoman menerangkan program SFV akan mengubah wajah kampung perikanan menjadi lebih berdaya saing karena kegiatan ekonomi di dalamnya menjadi lebih beragam, seperti adanya spot wisata hingga produksi produk UMKM. Pengembangan pilot project SFV sudah dilakukan di Desa Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Selain mengandalkan sumber daya internal salah satunya para penyuluh, pihaknya juga menggandeng kementerian lembaga, perbankan, akademisi, hingga industri teknologi dan telekomunikasi. Nyoman menambahkan, inovasi SFV diciptakan untuk mendukung akselerasi program prioritas KKP yakni pembangunan kampung budidaya berbasis kearifan lokal serta kampung nelayan maju. 

"Dengan kolaborasi yang baik, menjadi satu kesatuan, tentunya inovasi ini dapat melahirkan inkubasi bisnis umkm modern berbasis teknologi informasi yang ada saat ini. Bagaimana mentransfer skil dan kemampuan kepada masyarakat desa sehingga bisa lebih berkembang. Dan teknologi menjadi kunci pemanfaatan SFV ini," katanya. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan nantinya akan dibangun sebuah portal atau website yang memudahkan para pengelola desa untuk mendaftarkan desanya secara mandiri ikut dalam program SFV. 

“Kita akomodasi desa yang sudah siap go digital untuk self registration melalui portal agar memudahkan verifikasinya. Dengan minim kontak manusia di tahap awal akan membuat verifikasi menjadi lebih kredibel,” katanya.

Direktur Perencanaan Teknis, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes Dewi Yuliani menilai SFV merupakan solusi tepat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa berbasis perikanan. Dengan inovasi, pengembangan potensi perikanan yang ada di desa menjadi lebih optimal. 

Pihaknya bahkan siap terlibat dalam implementasi SFV di Indonesia. Menurutnya membangun desa memang butuh kolaborasi karena banyaknya tantangan, di antaranya kualitas sumber daya manusia, akses permodalan, hingga infrastruktur. 

"Untuk bisa membangun desa kita perlu melakukan kolaborasi, dan sudah berapa kali kami melakukan pertemuan dengan KKP untuk membahas kerjasama ke depan seperti apa. Kami juga punya program dana desa yang mungkin bisa dielaborasi," terangnya. 

Dukungan juga datang dari perbankan yang siap memberikan literasi keuangan dan akses permodalan kepada masyarakat. Di samping itu, program SFV dinilai mendukung lahirnya ekosistem digital di pedesaan yang juga menjadi target pengembangan perbankan saat ini. 

"Ketika ekosistem tersebut terbentuk, harapannya harapannya para pembudidaya, nelayan, dan masyarakat di sana, ibu-ibu bisa mendapatkan pendapatan yang meningkat," terang Asistance VP Division of Small Business and Programs BNI Chandra Bagus Sulistyo, yang juga menjadi narasumber dalam program Bincang Bahari KKP tersebut. 

Tribe Leader Aquaculture & Fisheries Telkom Indonesia Ahmad Rosadi Djakarsih mendukung penuh implementasi SFV untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus solusi ketahanan pangan. Program SFV juga sejalan dengan program kerja berbasis perikanan dan pertanian yang telah dilakukan pihaknya selama ini. 

"Harapan kami dari kerja sama ini bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi," ujar Ahmad Rosadi.

Sementara itu, Chief Corporate Affairs XL Axiata Marwan O Baasir mengaku siap mengintegrasikan platform yang ada di perusahaannya untuk mendukung penerapan SFV di desa-desa tujuan. Dua belah pihak sudah menjalin kerjasama yang baik selama ini, di antaranya dalam menghadirkan aplikasi Laut Nusantara.

Marwan turut memberi masukan pentingnya analisis berbasis data dalam implementasi program SFV di lapangan, sehingga target pembentukan ekosistem digital, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Program yang dibangun juga menjadi lebih tepat sasaran.  

"Secara sistem dan platform kami sudah ada Desa Digital dan Laut Nusantara, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan SFV. Tantangannya mengintregasikan sehingga saling mendukung, dan ini bisa dilakukan. Mudah-mudahan kita bisa mempercepat apa yang bisa kita lakukan," terangnya.


Sumber : kkp