Presiden Jokowi Apresiasi Gernas Bulan Cinta Laut KKP

Presiden Joko Widodo mengapresiasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut saat meninjau langsung bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di pesisir Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Kamis (20/10/2022). 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCl) merupakan salah satu langkah konkret Indonesia dalam menangani pencemaran laut yang bersumber dari sampah plastik. 

"Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat nelayan untuk terus mendukung Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Kita harus mewujudkan Laut yang Sehat untuk Indonesia Sejahtera" jelas Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi juga berdialog dengan para nelayan di Kampung Nelayan Tanjung Laut untuk mendengarkan berbagai keluhan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Trenggono menyampaikan bahwa Gernas BCL dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme ekonomi sirkular melalui pengumpulan sampah dan pembayaran kompensasi atau insentif. Diharapkan melalui mekanisme tersebut, para nelayan mendapatkan pendapatan tambahan terutama saat musim tidak melaut. 

"Kegiatan ini merupakan salah satu program ekonomi biru yang kami rancang untuk memulihkan kesehatan laut, terutama dari dampak negatif sampah plastik di laut,” tegas Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono juga mengapresiasi pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah baik dan berharap dapat menjadi salah satu contoh penanganan sampah pesisir untuk wilayah lain. 

"Upaya ini harus terus dilakukan, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut,” ujar Trenggono. 

Data Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat mencatat rata-rata timbulan sampah pada 2019 – 2022 mencapai 82 ton/hari atau sekitar 29.279 ton/tahun. Per 19 Oktober 2022, sebanyak 1.236 nelayan ikut berpartisipasi dalam pengumpulan sampah di laut, khususnya sampah plastik, dengan jumlah total sampah terkumpul mencapai 28,1 ton. 

Penanganan sampah dalam kegiatan Bulan Cinta Laut tidak lepas dari dukungan, kolaborasi dan sinergi pihak terkait. Pemerintah mengharapkan kegiatan Gernas BCL tidak berhenti di Oktober saja, namun terus berlanjut dan menjadi tradisi bagi nelayan agar tetap peduli pada ekosistem laut. 

"Laut telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, saatnya kita bersama-sama mengembalikan fungsi laut, mengelola dengan bijak serta mengkonversi sumber daya keanekaragaman laut yang dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan kebutuhan generasi masa mendatang" tutup Trenggono.

Pada rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menteri Trenggono menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis untuk nelayan di Tanjung Laut. Total kartu keanggotaan nelayan aktif di Bangka Barat mencapai 900 peserta.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Targetkan Peningkatan Nilai Standart Pelayanan Publik Tahun 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan peningkatan nilai Standart Pelayanan Publik tahun 2022 menyusul akan dilaksanakannya penilaian Ombudsman pada minggu ke-3 bulan Oktober mendatang. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar saat menyerahkan apresiasi atas kerja keras dan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh lintas unit lingkup KKP di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (5/10/22). 

“Saya harap seluruh jajaran penyelenggara pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat mempersiapkan dengan baik penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” ucap Antam dalam sambutannya. 

Untuk diketahui, KKP menyabet Predikat Kepatuhan Tinggi Tahun 2021 oleh Ombudsman Republik Indonesia dan berhasil masuk peringkat ke 10 dari 24 Kementerian dengan hasil penilaian sebesar 86,66 sekaligus masuk kategori Zona Hijau. Predikat Kepatuhan Tinggi diberikan kepada KKP atas penilaian kinerja 20 produk pelayananan (layanan administrasi pusat) dengan hasil 19 produk layanan dari 10 Direktorat lingkup KKP mendapatkan kategori Hijau. 

Dalam kesempatan tersebut tak luput Antam menyampaikan apresiasi kepada direktorat penerima predikat serta berharap untuk dapat konsisten mempertahankannya. 

"Saya ucapkan selamat kepada seluruh direktorat yang mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman. Terima kasih atas pencapaiannya, karena hasil ini diperoleh tidak instan dan melalui proses penuh perjuangan, pengorbanan, dan penuh perhatian. Saya harap penilaian ini bisa kita pertahankan bahkan tingkatkan sehingga kinerja kita semakin bagus,” tutur Antam. 

Perolehan predikat ini sekaligus memotivasi KKP untuk terus menciptakan iklim perizinan yang baik. Layanan yang baik akan mendorong masyarakat untuk menghidupkan ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan yang tertib dan bertanggungjawab. 

Sebagai informasi, predikat tersebut diraih KKP melalui beberapa proses pengambilan data dengan metode penilaian wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui media elektronik dan non elektronik seperti wawancara tertutup tanpa didampingi terhadap staf, pejabat, dan masyarakat penggunan. Selain itu dilakukan pula observasi secara terbuka dan studi dokumen sebagai data dukung.

Selain memberikan penghargaan, KKP melalui Inspektorat Jenderal juga melakukan pemantauan secara bertahap kepada konsistensi tingkat kepatuhan dalam implementasi amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik.

Adapun Predikat Kepatuhan Tinggi yang didapat oleh 19 produk pelayanan KKP di antaranya Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP), Sertifikat Pendaftaran Obat Ikan, Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM), hingga Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

 

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima PKL SMKN 1 Jepara

Penerimaan siswi PKL SMK N 1 Jepara di Aula LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswi-siswi yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari SMK N 1 Jepara selama 3 bulan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Kegiatan penerimaan ini dilaksanakan di aula LRMPHP lantai 2, dengan dihadiri oleh Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP (Bapak Tri Nugroho W), tim Pelayanan Teknis LRMPHP, guru SMK N 1 Jepara (Bapak Agung) dan siswi-siswi yang akan melaksanakan PKL.

Pelaksanaan PKL atau magang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan LRMPHP kepada masyarakat serta bagian dari implementasi lingkup kerjasama antara kedua instansi (LRMPHP dan SMK N 1 Jepara) tentang pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri dan diseminasi hasil riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan untuk pengembangan dunia pendidikan.

Kegiatan PKL ini akan diikuti oleh 5 siswi kelas XI dengan Kompetensi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) selama 3 bulan mulai 3 Oktober hingga 30 Desember 2022. 

Dalam penerimaan kegiatan PKL ini, Koordinator Pelayanan Teknis Tri Nugroho Widianto mewakili Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan terimakasih kepada SMK N 1 Jepara yang sudah memberikan amanah kepada LRMPHP sebagai tempat untuk menimba ilmu, memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Selama PKL diharapkan untuk selalu mematuhi tata tertib yang berlaku di LRMPHP dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan. 

Read More

Berikan Kemudahan bagi Para Pemancing, KKP Kenalkan Aplikasi E-Mancing

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum lama ini memperkenalkan aplikasi E-Mancing yang ditujukan untuk penerbitan persetujuan penangkapan ikan untuk tujuan non komersil. Pengenalan aplikasi E-Mancing lewat Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan untuk Tujuan Bukan Komersial di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diselenggarakan di Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara (14/9/2022) lalu juga menjadi wujud komitmen dalam menjalankan kebijakan perikanan terukur.

Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menjelaskan bahwa E-Mancing merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 pasal 12 dan pasal 15 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pemancing sekaligus menjadi strategi bagi KKP untuk memastikan keberlanjutan kuota perairan Indonesia.

“Selain memberikan kepastian dan kenyamanan berkegiatan memancing oleh klub mancing atau perorangan, E-Mancing juga dapat digunakan sebagai alat pendataan informasi tentang jenis dan ikan yang ditangkap sehingga biota laut yang dilindungi tetap terjaga sekaligus menjadi salah satu jawaban tantangan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan yang terjadi di Indonesia", jelas Huda.

Menurut Huda, jumlah titik tujuan memancing dan menyelam yang ada di Indonesia akan terus diperbarui untuk mendukung kemajuan olahraga memancing. Terdapat beberapa area perairan yang dilarang untuk olahraga dan wisata memancing yakni area ikan bertelur dan tempat pembibitan, alur pelayaran, alur migrasi biota dilindungi, kawasan pelabuhan, titik penyelaman dan zona lain yang diatur sesuai ketentuan.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia menyimpan potensi sumber daya ikan yang melimpah. Estimasi potensi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI sebanyak 12,01 juta ton per tahun sedangkan data Food and Agricultural Organization (FAO) Tahun 2020 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke-3 dunia untuk produksi perikanan tangkap laut terbesar dan menyumbang 8% dari produk dunia. Karenanya untuk mempertahankan keberlanjutan, pelestarian dan kesejahteraan masyarakat dari sektor kelautan dan perikanan perlu diikuti langkah bijak dalam mengelola sumberdayanya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara Tinneke Adam juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan wisata bahari untuk menjadi tujuan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ke Sulawesi Utara.

"Sosialisasi ini menjadi rangkaian kegiatan Likupang North Sulawesi International Fishing Competition 2022 yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan lebih memperkenalkan Sulawesi Utara dan Likupang khususnya menjadi tujuan pemancing nasional dan internasional sebagai titik memancing yang semakin mendunia," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kebijakan penangkapan ikan terukur akan mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

 

Sumber : kkp

Read More

LAYANAN NOL RUPIAH di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan memberikan layanan publik berupa layanan magang dan penelitian kepada pengguna layanan (stake holder). Layanan ini tidak dipungut beaya atau layanan nol rupiah sebagai wujud nyata terhadap pembangunan ZI WBK/WBBM di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan. Hal ini sesuai dengan KEPUTUSAN PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN LRMPHP NOMOR: 27/BRSDMKP-LRMPHP/OT.210/II/2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MAGANG DAN PENELITIAN SISWA/MAHASISWA 

 

Read More

KKP Kembali Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari di 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar lomba karya jurnalistik tahunan Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB), mengangkat tema Lautan Peluang Baru Bersama Ekonomi Biru. 

Tiga kategori lomba jurnalistik yakni karya jurnalistik online, karya jurnalistik cetak, karya jurnalistik foto, serta karya jurnalistik video televisi. Pengumpulan karya berlangsung hingga 10 Desember 2022. 

"Sekarang atas masukan teman-teman media juga, kita bikin kategori lombanya lebih lengkap dari tahun sebelumnya. Tahun ini ada media online, media cetak, foto jurnalistik dan video jurnalisitik televisi," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto selaku Ketua Panitia dan Juri AJSB Tahun 2022 dalam konferensi pers daring dari Jakarta, Selasa (13/9/2022). 

Doni menjelaskan, topik karya jurnalistik yang dilombakan mengarah pada lima Strategi Ekonomi Biru KKP. Meliputi perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan, penataan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah laut. 

Lima strategi tersebut, sambungnya, merupakan upaya KKP untuk memelihara ekosistem perikanan tetap sehat dengan menjaga kelimpahan stok ikan, mengentaskan persoalan sampah laut, mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah pesisir, hingga berkontribusi menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global. 

"Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sejak UNOC di Lisbon sudah mendeklarasikan adanya lima program Ekonomi Biru yang akan dijalankan untuk Indonesia Emas. Melalui strategi ini, pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia yang luar biasa besar dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan. Jadi pertimbangannya tidak melulu ekonomi, tapi juga ekologinya kita pastikan terjaga," paparnya. 

Doni menambahkan, gelaran AJSB yang menjadi rangkaian HUT KKP ke 23 sebagai bentuk apresiasi kepada awak media yang selama ini berkontribusi terhadap penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat. 

Sebagai pilar demokrasi, sambung Doni, jurnalis melalui karya-karyanya juga turut mengawal implementasi kebijakan dan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar berjalan sesuai target dan tepat sasaran. 

"Jurinya selain saya, juga ada jurnalis-jurnalis yang paham betul dengan sektor kelautan dan perikanan. Ini artinya kami ingin lomba ini berjalan profesional dari sisi substansi dan juga kaidah jurnalistiknya, sehingga karya yang menang benar-benar berkualitas," pungkasnya. 

Direktur Pakan dan Obat Ikan DJPB Ujang Komarudin yang turut hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers tersebut mengungkapkan, di bidang perikanan budidaya cukup banyak materi yang bisa diulas menjadi karya jurnalistik. 

Pihaknya saat ini tengah mengembangkan budidaya ramah lingkungan untuk komoditas unggulan ekspor seperti udang, kepiting, rumput laut dan lobster. Selain itu ada program kampung perikanan budidaya untuk pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan di banyak daerah. 

"Perikanan budidaya ini punya tiga komponen, yaitu budidaya laut yang dilaksanakan di laut, kemudian budidaya pesisir atau biasa disebut juga budidaya air payau, serta budidaya air tawar. Kami juga punya program-program unggulan di antaranya pengembangan budidaya udang berbasis kawasan untuk meningkatkan produksi udang nasional," paparnya.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan DJPT Ridwan Maulana dalam paparannya secara spesifik mengupas tentang rencana kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota (PIT). Menurutnya PIT salah satu materi penting yang dapat diulas karena masih banyak masyarakat yang belum memahami subtansi kebijakan tersebut secara utuh.

"Aspek ekonomi biru itu sebenarnya menjadi dasar kenapa ada PIT, dan perikanan itu salah satu folder penting dalam ekonomi biru. Ciri khas PIT adalah pendekatan input control menjadi output control dengan begitu data kita lebih baik dari tercatat semua," tegasnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan juri profesional Lukita Grahadyarini mengajak jurnalis yang ingin mengirimkan karya untuk mengedepankan orisinalitas dan kedalamam berita dengan menyajikan data hingga variasi narasumber.

"Ide dan gagasan kita lah yang dituangkan dalam tulisan, naskah atau dalam visual. Kita diberi ruang untuk menulis apa adanya, sebanyak-banyaknya. Ini kontribusi kita juga untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan," ujarnya.

Selain lomba karya jurnalistik, gelaran AJSB tahun 2022 juga diramaikan dengan lomba video media sosial bertemakan pengelolaan sampah laut untuk masyarakat umum, serta lomba tulisan opini bagi pegawai internal. KKP menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah serta merchandise untuk seluruh kategori lomba.

Info lebih lanjut mengenai lomba karya juralistik Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari dapat dilihat di situs dan akun sosial media resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Raih Top Government PR 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mendapat anugerah Top Government PR Award dari GPR Institute dalam acara penganugerahan yang berlangsung secara daring, Rabu (31/8/2022).

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima KKP setelah tahun lalu berhasil menyabet GPR Award 2021, karena dinilai berhasil membangun digital public relations di tubuh kementerian.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat TOP GPR Award. Sebuah kebanggaan yang memacu kami untuk terus berinovasi dalam menjalankan strategi komunikasi dan public relation sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekarang ini," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP.

Penghargaan tersebut menurutnya tak lepas dari dukungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang mendorong tim komunikasi KKP untuk menyampaikan informasi sektor kelautan dan perikanan seluas-luasnya ke tengah masyarakat.

Penyebaran informasi sektor kelautan dan perikanan selama ini dilakukan rutin dengan beragam cara, seperti tayangan dokumenter NeptuneTV, program talkshow Bincang Bahari, siaran pers, konferensi pers, hingga memanfaatkan sejumlah platform media sosial.

Dijelaskannya, seluruh kegiatan tersebut pelaksanaannya didukung perangkat teknologi digital yang bisa diakses awak media dan masyarakat secara langsung dari manapun.

"Tugas ke depan masih banyak, kami ditugaskan Pak Menteri untuk bisa meningkatkan literasi tentang 5 program implementasi ekonomi biru ke masyarakat. Platform digital kami andalkan untuk menyebarkan konten lebih cepat diterima masyarakat," katanya.

Adapun lima program implementasi ekonomi biru dari Menteri Sakti Wahyu Trenggono adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, pengelolaan sampah laut, dan pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil.  

Sementara itu, Arief Munajad selaku Founder dan Direktur GPR Institute menyampaikan bahwa kegiatan Top GPR Award dan GPR Conference 2022 ini dinilai sangat penting bagi humas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan berbagai program penunjang kehumasan yang efektif, sehingga tujuan sebagai jembatan informasi dengan semua pihak bisa terwujud.

"Perkembangan teknologi digital sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Pilihannya hanya dua, beradaptasi atau tertinggal dengan yang lain," tegas Arief.

Arief juga menyampaikan selamat kepada para pemenang yang telah meraih penghargaan Top GPR Award 2022. Dia berharap event conference dan awarding ini menjadi sesuatu yang membanggakan bagi para pelaku kehumasan di ranah pemerintah dan menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas kehumasan melalui berbagai program dan inovasi yang efektif dan efisien.

Sebagai informasi, penilaian TOP GPR Award 2022 dilakukan mulai Mei - Juli 2022. Pengumpulan data dengan metode digital reseacrh yang mengacu kepada tiga parameter penilaian yaitu Digital Media & Website Aspect, Social Media Aspect, dan Digital Awareness Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More