EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Senin, 16 Januari 2023

Inisiasi Kemitraan LRMPHP dengan Poliwangi Banyuwangi


Di sela-sela agenda rakor BRSDMKP, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dengan didampingi Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada berkesempatan berkunjung ke Politeknik Negeri Banyuwangi atau biasa disebut sebagai Poliwangi (13 Januari 2023).

Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan kampus vokasi di bawah pembinaan Kemenristekdikti yang beralamat di Jl. Raya Jember KM.13 Labanasem, Kabat Banyuwangi.

Tim dari LRMPHP bertemu dengan pengelola Program Studi Agribisnis (Abdul Holik, STP, M.Sc) dan Bagian Humas Poliwangi di ruang kerja Direktur Poliwangi Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini dibahas peluang kemitraan antar dua institusi, MBKM Kampus Poliwangi Banyuwangi (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) yang memberikan peluang mahasiswa untuk berada di luar kampus dalam rangka magang selama 6 bulan, dan rencana pendirian Program Studi Perikanan di Poliwangi Banyuwangi. Agenda kunjungan di Poliwangi ini diakhiri dengan sesi foto bersama.


Sabtu, 14 Januari 2023

Kepala LRMPHP Hadiri Rakor Kepegawaian dan PNBP di Banyuwangi

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan tim tata usaha mengikuti rangkaian agenda rapat koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dan PNBP lingkup BRSDM KP yang dilaksanakan di BPPP Banyuwangi pada tanggal 11-13 Januari 2023. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja BRSDM KP ini dibuka pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Kepala BRSDM KP Bapak I Nyoman Radiarta, dengan didahului laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM KP Bapak Kusdiantoro.

Dalam rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian (Rabu s.d. Kamis, 11-12 Januari 2023), beberapa materi disampaikan oleh narasumber, diantaranya yaitu :

1. Sosialisasi dan diskusi PermenPANRB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi; dengan modetaror Kepala BBRSEKP dan narasumber

a. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi (Riza Trianzah, A.Pi, MM)

b. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB (Dr. Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, S.Sos, M.Si)

2. Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dengan moderator Plt. Kepala BBRP2B KP dan narasumber BKN

3. Pembagian Kewenangan Kepegawaian di lingkungan BRSDM KP, dengan moderator Plt. Koordinator Kepegawaian dan Hukum dan narasumber Sekretaris BRSDM KP (Dr. Kusdiantoro)

Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan agenda Diskusi Pimpinan Unit Kerja Lingkup BRSDM terkait Pengelolaan Kepegawaian dengan Kepala BRSDM KP yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023.

Sedangkan kegiatan rapat koordinasi pengelolaan PNBP dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, yang diawali dengan paparan Sekretaris BRSDM KP (Dr. Kusdiantoro) dengan materi target dan realisasi capaian PNBP satuan kerja lingkup BRSDM KP pada tahun 2022. 

Usai paparan Sekretaris BRSDM KP, Kepala BRSDM KP memberikan arahan terkait dengan strategi pencapaian PNBP BRSDM, dan dilanjutkan dengan paparan rencana target PNBP setiap satuan kerja yang dimoderatori oleh masing-masing Kepala Pusat.

LRMPHP sebagai satuan kerja di bawah pembinaan Pusat Riset Perikanan mendapatkan kesempatan untuk memaparkan rencana dan target pencapaian PNBP pada sesi ketiga, bersama dengan satuan kerja (eks) riset lainnya. Kegiatan rapat koordinasi PNBP ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kinerja PNBP yang dilaksanakan di atas kapal BPPP Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sore.

Selain agenda rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan PNBP, para peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti campus tour BPPP Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sore, dan peningkatan jiwa korsa di area geopark Ijen pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pagi.


Jumat, 13 Januari 2023

KKP Targetkan Peningkatan PNBP Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan. Hal tersebut dilakukan KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP antara lain pada aset-aset di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi kompetensi. 

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas jumlahnya, maka PNBP menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya. Sumber-sumber PNBP yang ada harus dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga tidak ada aset-aset yang tidak berfungsi atau tidak menghasilkan PNBP. Demikian disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan PNBP Lingkup BRSDM Tahun 2023, Kamis (12/1), di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. 

Nilai Aset BRSDM sebesar Rp9,74 triliun merupakan potensi besar bagi BRSDM untuk dapat meningkatkan kinerja serta berkontribusi kepada negara melalui PNBP. Pada 2022, realisasi PNBP dan Badan Layanan Umum (BLU) yang dicapai BRSDM sebesar Rp18,321 milyar telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,737 miliar. Pada 2023, target PNBP dan BLU BRSDM tersebut lebih ditingkatkan lagi mencapai Rp25,158 miliar dan pada 2024 mencapai Rp31,363 miliar. 

Untuk itu, Nyoman mengatakan, sudah saatnya aset-aset yang idle, tidak terpelihara yang disebabkan minimnya anggaran pemeliharaan, dioptimalkan dalam bentuk penggunaan bersama maupun pemanfaatan dengan pihak eksternal dalam koridor yang diperkenankan. Disamping hal tersebut, PNBP dari layanan pendidikan, pelatihan dan hasil samping kegiatan tugas dan fungsi tetap menjadi core PNBP BRSDM yang spesifik untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan semangat meningkatkan PNBP BRSDM, target PNBP yang disepakati dalam Rakor ini, harus dikawal baik dengan Sistem Pengendalian Intern, managemen resiko, mengikuti aturan perundangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Satker/UPT, Kepala Pusat dan juga Sekretariat.

"Bagaimana memanfaatkan aset yang ada di seluruh UPT. Dengan pola-pola pemanfaatan yang ada saya kira saat ini banyak aturan-aturan yang sudah refresh, yang sudah mempermudah pemanfaatan tersebut. Sehingga kalau seluruh aset bisa dimanfaatkan dan dioptimalisasikan kita sudah tidak ragu dan khawatir lagi. Kita bilang aset pojok sana sudah dipake Pak, aset yang pojok sana sudah disewakan Pak, sudah tidak ada lagi yang tersisa," ujar Nyoman. 

"Kalau itu semua teroptimalisasi secara optimal otomatis sekarang hitung-hitungannya yang masuk ke negara atau PNBP-nya berapa? Makanya saya mau periksa satu-persatu UPT bagaimana cara menghitungnya itu. Karena ini saya kira menjadi benchmarking bersama BRSDM untuk kita melihat potensi aset di masing-masing UPT yang tentunya nanti kira-kira kontribusi terhadap PNBP itu berapa?" tambahnya. 

Namun demikian, menurut Nyoman, PNBP sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama organisasi yang ia pimpin. Ia mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus diutamakan. 

"Tapi secara spesifik Bapak/Ibu PNBP sebenarnya bukan tujuan utama kita, karena kita adalah kementerian, ada hal lain yaitu pelayanan kepada masyarakat yang harus kita utamakan juga. Makanya selalu saya sampaikan bahwa dari optimalisasi aset yang kita miliki tersebut melalui program-program yang telah kita buat seperti Smart Fisheries Village (Desa Perikanan Cerdas) dan turunannya, ini harusnya ada porsi yang harus kita berikan kepada masyarakat, pembudidaya (ikan), nelayan, dan sebagainya. Nah ini menjadi klaster-klaster plasmanya para UPT, selain juga nantinya ada PNBP," tuturnya. 

Diharapkan melalui Rakor ini dapat dihasilkan beberapa poin penting. Pertama, target PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan aset, maupun layanan di setiap Satker. Kedua, menggali kembali potensi-potensi yang selama ini tidak terdata namun bernilai signifikan untuk dimasukkan sebagai potensi PNBP. Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan PNBP dalam rangka Program Smart Fisheries Village untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara. Keempat, menetapkan komitmen pencapaian target dan penggunaan PNBP melalui penandatanganan Kontrak Kinerja PNBP antara Kepala UPT dan para Kepala Pusat. Kelima, menetapkan target pagu penggunaan PNBP 2023 untuk diusulkan dalam revisi DIPA pada kesempatan pertama di tahun 2023. 

"Semoga pemaparan PNBP hari ini memberi kontribusi terbaik BRSDM dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara," harap Nyoman. 

Sementara itu dilaporkan Sekretaris BRSDM Kusdiantoro, Rakor ini diselenggarakan dalam rangka menggali potensi PNBP dan rencana belanja PNBP pada Satuan Kerja UPT untuk peningkatan layanan kepada stakeholder dan peningkatan realisasi PNBP. Untuk tujuan tersebut, perlu dilakukan koordinasi pengelolaan PNBP.

Sebagai informasi, selain PNBP pada Rakor ini juga dibahas mengenai kepegawaian. Ia mengatakan, menyikapi dinamisnya kebijakan terkait pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan SDM aparatur dengan terbitnya beberapa peraturan dalam waktu yang berdekatan dipandang perlu dilakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan dimaksud dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beberapa hal yang harus disamakan pemahamannya adalah terkait mekanisme kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, pembinaan disiplin pegawai dan penyeragaman pengelolaan urusan kepegawaian.

"Melalui Rapat Koordinasi ini akan ditandatangani kontrak kinerja atas target dan penggunaan PNBP antara Kepala UPT, Kepala Pusat, dan Kepala BRSDM dan kesepahaman tentang mekanisme kerja dan pengelolaan kepegawaian serta dokumen kinerja yang selaras antara level 0, level 1 dan level 2," pungkas Kusdiantoro.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2022 yang dibuktikan dengan peningkatan PNBP yang mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999. Nilai sementaranya mencapai Rp1,79 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Trenggono pada Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, 26 Desember lalu.

 


Sumber : kkp


Kamis, 12 Januari 2023

Kepala LRMPHP Hadiri FGD Penyusunan Renstra Dinas KP DIY


Kepala LRMPHP didampingi Koordinator Pelayanan Teknis dan Koordinator Tata Operasional mengikuti Focus Group Discussion  (FGD) Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2022 - 2027 secara daring dan luring pada tanggal 11 Januari 2023.
.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gurami Kantor Dinas KP DIY, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas KP DIY Bpk Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si dengan moderator subkoordinator program DKP DIY Bpk Fitrianto Noorcahyo, S.Pi., M.Eng. Adapun narasumber dalam kegiatan penyusunan renstra ini adalah Prof. Dr. Ir. Djumanto, M.Sc. dari Departemen Perikanan UGM dan Dr. Murti Lestari, M.Si. dari Fakultas Bisnis UKDW Yogyakarta.

Rapat diawali dengan paparan Kepala Dinas KP DIY yang menyampaikan beberapa program unggulan dibidang perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran. Selain program-program tersebut, Dinas KP DIY juga menggagas program prioritas yang akan dilaksanakan diantaranya peningkatan status kawasan konservasi, pengawasan kelautan dan perikanan serta pengembangan desa maritim.

Pada sesi pembahasan, beberapa masukan dalam rangka pengkayaan program-program disampaikan oleh peserta yang hadir diantaranya perwakilan dinas KP kabupaten/kota, stake holder, akademisi, pelaku usaha perikanan, bapeda dan dinas terkait lainnya. 


Jumat, 06 Januari 2023

Kick Off Meeting Tahun Anggaran 2023 LRMPHP

Mengawali tahun 2023, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pertemuan awal tahun yang dihadiri oleh seluruh pegawai pada tanggal 5 Januari 2023 di ruang aula LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP TA 2023.



Dalam kesempatan ini, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad memaparkan refleksi TA 2022 dan outlook TA 2023. Pemaparan refleksi TA 2022 disampaikan berbagai prestasi/capaian yang telah diraih LRMPHP TA 2022. Pada TA 2022 Kepala LRMPHP telah menandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Kepala Pusat Riset Perikanan dengan target kinerja berupa 1 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja revisi per bulan Desember 2022. Pada akhir tahun 2022 keseluruhan target Indikator Kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator capaian berwarna hijau pada aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Pencapaian kinerja tersebut tak lain merupakan hasil kerja dari seluruh pegawai LRMPHP.

Sementara itu dalam pemaparan outlook TA 2023 disampaikan keragaan SDM LRMPHP TA 2023, keragaan anggaran TA 2023, struktur manajemen TA 2023, rancangan pelaksanaan dan pembagian tugas kegiatan TA 2023 dan proyeksi LRMPHP TA 2023.  Selain itu beberapa hal yang disampaikan dalam kick off meeting diantaranya pemberlakuan kembali presensi finger print untuk menggantikan presensi online serta mengingatkan penggunaan aplikasi mandatory (elayar, epegawai, kinerjaBKN, dll) kepada setiap pegawai.

Selasa, 03 Januari 2023

KKP Pastikan SDM Siap Kawal Program Prioritas


Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis capaian kinerja pada subsektor pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan tahun 2022. Selain serapan lulusan di dunia kerja yang mencapai 65,71%  dan melampaui target, 374 lulusan pendidikan dan pelatihan KKP juga telah membentuk usaha rintisan (start up) dan menyumbang PNBP sebesar Rp 16,5 miliar. 
 

"Kami di BRSDM memberikan support kepada lima program prioritas Pak Menteri melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Jadi di KKP ini kami memiliki 20 satuan pendidikan yang bisa menerima anak-anak pelaku utama (kelautan dan perikanan), artinya anak-anak yang orang tuanya bersinggungan langsung dengan kegiatan kelautan dan perikanan, di antaranya pembudidaya, penangkap ikan (nelayan), pengolah (ikan) dan juga petambak garam, dan ini akan bisa memasuki atau diterima untuk masuk ke 20 satuan pendidikan tersebut," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Senin (26/12/2022). 

"Kemudian juga kami melakukan pelatihan-pelatihan, dukungannya untuk program-program di antaranya kampung budidaya ataupun kampung nelayan maju serta dukungan penyuluh untuk mengawal lima program prioritas KKP," tambah Nyoman saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan Bincang Bahari tersebut. 

Capaian 2022

Pada 2022, di bidang pendidikan, capaiannya adalah peserta didik yang kompeten sebanyak 8.782 orang (target 8.535); lulusan satuan pendidikan yang bersertifikat kompetensi mencapai 2.561 (target 2.540); dan aparatur KKP yang diberikan beasiswa sejumlah 190 orang (target 190).

Di bidang pelatihan, masyarakat yang dilatih sebanyak 28.161 orang (target 27.940); aparatur yang dilatih mencapai 5.530 orang (target 4.855); dan sertifikasi kompetensi sejumlah 612 orang (target 608).

Di bidang penyuluhan, kelompok yang meningkat kelas sebanyak 1.836 kelompok (target 1.800); kelompok yang disuluh 46.536 kelompok (target 45.000); dan kelompok yang dibentuk 3.655 kelompok (target 3.000).

Selain itu, di bidang manajerial yaitu unit berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebanyak 13 unit (target 11) dan unit kerja yang menerapkan pelayanan publik sejumlah 1 unit (target 1).

Dukungan terhadap Program Prioritas KKP

BRSDM terus mendukung program-program prioritas KKP, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pada sector kelautan dan perikanan bagi masyarakat luas di berbagai daerah.


Di bidang pendidikan KP, lulusan 2018-2022 ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 5.109 lulusan dari Program Studi (Prodi) Budidaya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Perikanan Budidaya sejumlah 1.506 lulusan dari Prodi Budidaya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Nelayan Maju mencapai 3.524 lulusan dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.

Pada 2022, lulusan tahun ini ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 1.085 orang dari Prodi Budidaya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Perikanan Budidaya sejumlah 328 orang dari Prodi Budidaya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Nelayan Maju mencapai 754 orang dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.

Di bidang pelatihan KP tahun 2022 diselenggarakan pelatihan kepelautan menunjang Program Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 4.290 peserta latih serta untuk sebanyak Program Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayan Maju sejumlah 5.620 peserta latih. 

Adapun di bidang penyuluhan Tahun 2022 sebanyak 607 penyuluh dalam mendukung program prioritas KKP; 42 penyuluh dalam mendukung pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP; dan 301 penyuluh dalam pendampingan bantuan sarana prasrana budidaya sistem bioflok.

Program Prioritas BRSDM

Nyoman mengatakan, dalam mendukung program prioritas KKP, pihaknya juga menetapkan tiga program prioritas bagi BRSDM. Pertama, pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan pintar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait sehingga tercipta sebuah ekosistem kerja sama pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi di desa mandiri. Kedua, transformasi pendidikan melalui rancangan pembentukan single institute yaitu OII yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan. Ketiga, percepatan sertifikasi melalui pelatihan vokasi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja Teknis BRSDM 2022 di Jakarta meluncurkan program prioritas BRSDM tersebut, yaitu SFV dan OII.

"Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Saya meminta BRSDM agar membangun suatu institusi pendidikan yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga pendidikan keilmuan. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala BRSDM untuk merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan," ungkap Menteri Trenggono.


Sumber : kkp


Senin, 02 Januari 2023

LRMPHP Terima Kunjungan BBPBAP Jepara

 

Tim BBPBAP melihat alat transportasi ikan hidup (ALTIH) di LRMPHP

LRMPHP menerima kunjungan Tim dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, 23 Desember 2022 di ruang rapat LRMPHP. Kunjungan ini dalam rangka diskusi terkait peralatan alsinkan yang dikembangkan  LRMPHP. 

Tim dari BBPBAP ini diterima langsung oleh Kepala LRMPHP dan Koordinator Pelayanan Teknis beserta jajarannya. Kepala LRMPHP Luthfi Assadad dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim BBPBAP dan menjelaskan peralatan alsinkan hasil rancang bangun LRMPHP dan pemanfaatannya. 

Dalam diskusi yang membahas alsinkan dari LRMPHP ini, Tim dari BBPBAP tertarik dengan peralatan transportasi ikan hidup (ALTIH) dan teknologi kincir dengan sistem terkontrol. 

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, sekaligus inovator ALTIH menjelaskan bahwa ALTIH merupakan alat transportasi ikan hidup yang didesain untuk memudahkan dan mempertahankan kualitas ikan hidup secara realtime selama transportasi, serta dapat diaplikasikan untuk membantu kegiatan transportasi ikan hidup dalam jumlah yang padat. “Alat ini dapat meminimalkan stress ikan selama transportasi karena adanya sistem filtrasi,” jelasnya. “Sementara teknologi kincir dengan sistem terkontrol adalah teknologi dengan penambahan sensor DO sebagai kontrol,” tambahnya. 

Dalam kunjungannya ini Tim BBPBAP berkesempatan melihat peralatan rancang bangun LRMPHP di ruang display, workshop dan bengkel konstruksi serta fasilitas pendukungnya. Selama kunjungan dilakukan penjelasan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa peralatan hasil rancang bangun LRMPHP.