EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 09 Mei 2013

HNSI DIY Minta Dinas Perbanyak Program Bagi Nelayan

BANTUL (KRjogja.com) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DIY, KPH Wironegoro mengatakan, rencana naiknya harga Bahan Bahan Minyak (BBM) oleh pemerintah dirasa semakin memberatkan nelayan di DIY yang mencapai ribuan orang.

Oleh sebab itu HNSI mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan DIY meningkatkan program bagi nelayan. Selain itu harga jual ikan dipasaran harus disesuaikan dengan biaya operasional. "Bukan kami keberatan dengan rencana itu, tetapi dinas harus punya program bagi nelayan," ujar KPH Wironegoro, Rabu (8/5).

KPH Wironegoro mengatakan, dalam kondisi normal ketika harga bensin normal, banyak kehidupan nelayan terseok. Tentunya ketika harga premium naik harus ada terobosan untuk melindungi nelayan.

Terpisah Mugari, nelayan Pantai Samas Sanden Bantul mengatakan, ketika harga premium naik, yang dibutuhkan nelayan adalah kepastian harga jual ikan di pasaran. "Harga jual ikan harus naik, menyesuaikan dengan premium sebagai bahan bakar," jelas Mugari. (Roy)

Jumat, 03 Mei 2013

Pengumuman Penetapan Penyedia - Pembangunan Pagar dan Pintu GerbangPerkantoran LPPMPHP

lpse kkp

Nomor :  03.3/BalitbangKP/LPPMPHP/PL.113/V/2013
PAKET PEKERJAAN : Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Perkantoran LPPMPHP
Nilai HPS : Rp 532.036.000,-

Klik di sini

Kamis, 02 Mei 2013

BPS DIY Awali Sensus Pertanian 2013

BANTUL (KRjogja.com) - Badan Pusat Statistik (BPS) DIY resmi telah melakukan sensus pertanian mulai Rabu (01/05/2013) hingga 31 Mei mendatang. Sensus pertanian ini mengerahkan 4.700 petugas guna mencapai cakupan sensus DIY yang luasnya.


Kepala BPS DIY, Wien Kusdiatmono mengatakan sensus pertanian yang merupakan kelima kali di adakan di Indonesia ini dilakukan untuk mendapatkan data statistik pertanian yang lengkap dan akurat supaya diperoleh gambaran yang jelas mengenai struktur pertanian di Indonesia saat ini. Data pokok yang dikumpulkan meliputi skala usaha dan input usaha pertanian, penguasaan dan penggunaan lahan, luas tanam, irigasi, peternakan, budidaya dan penangkapan ikan dan juga budidaya kehutanan.


"Untuk DIY sendiri  ada 4.700 yang sudah dilatih  134 instruktur daerah April lalu. Petugas tersebut terbagi menjadi 624 di Kabupaten Kulonprogo, 1.429 di Kabupaten Bantul, 996 di Kabupaten Gunungkidul, 1.564 di Kabupaten Sleman dan 88 petugas di Kota Yogyakarta," papar Wien.


Wien menyampaikan hasil sensus pertanian ini  akan digunakan sebagai bahan perencanaan, implementasi kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian di kementerian dan lembaga terkait, perguruan tinggi dan lembaga internasional serta pelaku bisnis sektor pertanian,


“Pencacahan dilakukan secara tim yang terdiri dari tiga orang yang bertugas untuk menyelesaikan sembilan hingga 12 blok sensus dan di koordinir oleg seorang koordinator tim. Untuk mencegah cacah ganda, setiap petugas disertai dengan peta blok sensus,” imbuhnya


Setelah sensus selesai akhir Mei nanti, maka akan dilanjutkan dengan pengolahan dokumen dan hasil pencacahan lengkap yang di jadwalkan selesai pada Agustus 2013. (*-24)

Jumat, 26 April 2013

Purnabakti Bapak Darwin Yus

Pada hari Rabu, 24 April 2013, LPPMPHP mengadakan acara pelepasan purnabakti Bapak Darwin Yus yang memasuki masa pensiun TMT 1 Mei 2013. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala LPPMPHP, kesan dan pesan rekan-rekan serta ucapan ulang tahun ke Bapak Darwin (22 April 2013). Acara diakhiri dengan foto bersama, pemotongan tumpeng dan makan bersama.



penelitian based on field 
Pak Darwin saat masih aktif berdinas