EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Selasa, 30 Mei 2017

Sejahterakan Anggota Kelompok Usaha, KKP Gandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPJS Ketenagakerjaan


BRSDM, JAKARTA (29/5) – Guna meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha kelautan dan perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan bersama peningkatan kelembagaan dan pendampingan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk dapat menjadi koperasi.

Penyuluh Perikanan Bantu yang terlibat dalam kegiatan pendampingan juga mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan selama melaksanakan tugas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Kepala BRSDM, M. Zulficar Mochtar menandatangani kemitraan tersebut dengan Deputi Bidang Kelembagaan, KKUKM, Meliadi Sembiring dan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha KKUKM, Yuana Sutyowati Barnas, Senin (30/5) kemarin. Adapun kemitraan BRSDM dengan BPJS Ketenagakerjaan ditandatangani juga pada hari yang sama oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Mulyoto dan Kepala kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang, Puspitaningsih.

Kepala BRSDM berharap melalui kerja sama dengan KKUKM dapat memperkuat peran kegiatan BRSDM sehingga dapat langsung memberikan manfaat  ketika di lapangan. Selain itu dengan kemitraan ini dapat mensinergikan penyuluh di dua kementerian dan semakin solid dalam mendampingi masyarakat sehingga semua kegiatan implementatif dan optimal

Kemitraan BRSDM dan Deputi Bidang Kelembagaan akan berfokus pada peningkatan kelembagaan kelompok usaha kelautan dan perikanan menjadi koperasi. Untuk itu Meliadi akan fokus pada kelompok madya dan utama yang akan didorong menjadi koperasi. Kementerian KUKM juga akan memfasilitasi kelompok-kelompok tersebut dengan penyuluhan tentang koperasi serta membantu pengurusan akta dengan notaris.

Kemitraan BRSDM dan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha terkait dengan pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan usaha mikro dan kecil bidang kelautan dan perikanan. Yuana mengapresiasi sinergitas antara KKP dengan Kementerian KUKM dan menyatakan kesiapannya mendukung pendampingan bagi kelompok nelayan dan pembudidaya dalam penguatan usaha di bidang peningkatan akses pembiayaan, pemasaran dan pengembangan produk hasil perikanan dan kelautan. Beliau menambahkan bahwa pihaknya memiliki 400 konsultan pendamping di 51 Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk pulau-pulau terluar seperti Wakatobi, Maluku Utara, Papua Barat dan Anambas.

Peningkatan status kelembagaan kelompok menjadi koperasi sangat penting untuk tingkatkan ekonomi para anggota kelompok, tidak hanya modal koperasinya saja. Selain peningkatan kelas kelompok, yang juga menjadi sasaran adalah para anggota akan mampu menjadi dan berprofesi sebagai usaha mikro.


Perlindungan ketenagakerjaan Penyuluh Perikanan Bantu

Kemitraan BRSDM menggandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para Penyuluh Perikanan Bantu merupakan tindak lanjut MoU antara KKP dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Puspitaningsih menyampaikan bahwa dukungan BPJS Ketenagakerjaan dimulai dengan perlindungan kepada 2450 Penyuluh Perikanan Bantu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang tentunya memiliki resiko kecelakaan kerja. Perlindungan yang diberikan adalah program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan nilai iuran 14.800 rupiah per bulan, untuk kematian di luar hubungan kerja akan mendapatkan total santunan sebesar 24 juta rupiah, serta apabila mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian maka santunan yang diberikan kepada ahli waris adalah sebesar 48 kali upah yang dilaporkan.

Untuk kecelakaan kerja, tidak kurang dari 5000 rumah sakit yang ditunjuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia siap memberikan pelayanan. Diharapkan dengan perlindungan ini, penyuluh dapat lebih produktif dan merasa terlindungi, dapat bekerja dengan tenang tanpa takut berfikir biaya yang dikeluarkan bila terjadi resiko kecelakaan kerja.

Penyuluh Perikanan Bantu merupakan salah satu ujung tombak dalam pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan dalam  wujudkan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan. Peningkatan kesejahteraan Penyuluh Perikanan Bantu merupakan salah satu fokus utama BRSDM untuk memperkuat SDM kelautan dan perikanan dalam mewujudkan kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan bidang kelautan dan perikanan Indonesia.

Program jaminan sosial tenaga kerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan kepada pelaku usaha di masyarakat menjadi penting karena lokasi kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang masih sulit dijangkau. Inisisatif gandeng BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu usaha untuk memberikan perlindungan atas resiko kerja bagi Penyuluh Perikanan Bantu.

Sumber : Subag Humas, Sekretariat BRSDM

Selasa, 23 Mei 2017

Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis

Sarasehan hari jadi kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis (dok. LRMPHP)
Perwakilan dari LRMPHP, Luthfi Assadad, menghadiri sarasehan hari jadi kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis.

Acara ini dihost oleh Camat Jetis dan dihadiri oleh kapolsek Jetis, danramil Jetis, puskesmas Jetis, dan instansi se-kec Jetis. Sebagai narasumber pada acara ini yaitu tim 3 kab Bantul yang dalam kesempatan ini terdiri dari Kepala Diperpautkan, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan.

Acara ini salah satunya bertujuan untuk "mensosialisasikan" Visi Misi Bupati Bantul yang baru. Acara sarasehan ini bertemakan "Dengan Semangat Makaryo Mbangun Deso, Kita Wujudkan Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera". Tiga hal tersebut (sehat, cerdas dan sejahtera) merupakan visi Bupati/kabupaten Bantul.

Acara sarasehan ini juga untuk menjaring pemikiran dari para peserta sarasehan terkait dengan ide visioner arah pembangunan lingkup kecamatan Jetis dan faktor apa yang bisa menjadi pengungkit pembangunan.
Penjaringan pemikiran dari peserta sarasehan (dok. LRMPHP)
Beberapa poin dari fokus pembangunan, ada yang terkait dengan kelautan perikanan, yaitu filosofi among tani dagang layar yang saat ini didengungkan di DIY. Mengingat Jetis tidak memiliki pesisir, maka pendekatan yang memungkinkan yaitu melalui pelaku usaha kelautan dan perikanan di luar nelayan, yaitu pembudidaya, pengolah dan pemasar.

Beberapa masalah yang masih menjadi PR dikemukakan oleh Camat pada pembukaan acara. Ide-ide dari para peserta agak sedikit melebar terkait dengan masalah ipoleksosbud hankam. Ada informasi-informasi terkait masalah-masalah tersebut di masyarakat. Acara ini diakhiri pada pukul 22.00 WIB.

Penghargaan Juara Terbaik 1 Pemakalah Poster Peneliti LRMPHP Pada SIMNASKP IV UNHAS 2017

dok. BRPBAP3 Maros
Peneliti Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima penghargaan sebagai juara terbaik 1 pemakalah poster pada simposium nasional yang dihelat pada tanggal 19 Mei 2017 dengan judul “Aplikasi Sensor MQ136 Pada Pembacaan Penurunan Kesegaran Ikan Tuna (Thunnus sp)”.  Karya Tulis Ilmiah tersebut ditulis oleh Zaenal Arifin Siregar, Koko Kurniawan, dan Toni Dwi Novianto.  Sementara itu, dua peneliti BRPBAP3 berhasil meraih juara terbaik kedua dan ketiga pada presentasi poster yaitu Agus Nawang, S.St.Pi dengan judul poster “Pengaruh Perbedaan Pakan terhadap Performa Reproduksi Induk Udang Windu” dan Hasnawi, S.Kel, M.Si dengan judul “Tingkat kemasaman tanah tambak di Pulau Laut, Kab Kotabaru Kalimantan Selatan”.

Kepala BRPBAP3, Prof. Dr. Andi Akhmad Mustafa, MP mengatakan bahwa hasil-hasil penelitian yang dipresentasikan pada simposium ini menjadi wujud kerja dari BRPBAP3 sebagai Pusat Unggulan IPTEK udang di Indonesia.  Salah satu tugas sebagai pusat unggulan memang harus melakukan distribusi informasi hasil litbang kepada masyarakat dalam berbagai wadah kegiatan, salah satunya keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah nasional dan internasional.

Sumber : http://bppbapmaros.kkp.go.id

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENGHADIRI ACARA PUNCAK HUT HNSI KE 44

dok. LRMPHP
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri acara puncak HUT HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) ke 44 di Pantai Depok, Bantul, DI – Yogyakarta pada 21 Mei 2017. Dalam sambutannya Beliau menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu :
  1. Ekspor perikanan Indonesia menduduki peringkat tiga se-Asia Tenggara. Padahal Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Hal tersebut sangat kontradiksi dan kita tidak boleh diam saja. Oleh karena itu kita harus bertindak tegas dalam menjalankan kebijakan memerangi pencurian ikan.
  2. Jajaran PSDKP dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menghilangkan rumpon (fish aggregating device) yang ada di laut Indonesia, karena keberadaan rumpon dinilai bisa merusak ekologi perairan setempat dan itu bisa mengancam keberadaan ikan-ikan. Semakin banyak rumpon yang dipasang di perairan Indonesia, maka itu akan berpotensi mengalihkan pergerakan tuna ke dalam kawasan perairan nasional. Jika itu dibiarkan, maka itu dinilai bisa merugikan nelayan kecil dan tradisional.
  3. Kebijakan memerangi pencurian ikan dan penghapusan rumpon merupakan kemenangan tersendiri bagi HNSI, karena nelayan lokal bisa lebih mengoptimalkan perikanan tangkap di laut Indonesia.
  4. Visi dan misi Presiden Jokowi di antaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Itu berarti laut merupakan salah satu ujung tombak dalam pengembangan Bangsa Indonesia yang juga berarti bahwa laut kita harus kaya ikan dan harus hidup untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu para nelayan yang tergabung dalam HNSI diharapkan dapat segera berkonsolidasi mengingat sudah hampir tiga tahun pemerintahan yang baru melakukan beberapa program melalui KKP dalam jaga visi misi Presiden Jokowi.
  5. Perlunya pemda ikut memberdayakan nelayan, karena sektor perikanan bias membantu pemerintah untuk urusan deflasi. Saat semua komoditas lain mengalami inflasi, justru perikanan bias menjadi penyeimbang.

Selasa, 16 Mei 2017

PERALATAN PRODUK PERIKANAN UNTUK SKALA KECIL MENENGAH (SERI 5 – MODEL LEMARI PENIRIS DENGAN DOUBLE FAN)


Salah satu proses dalam pembuatan tahu tuna adalah proses penirisan setelah penggorengan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan minyak dalam tahu sehingga produk menjadi lebih baik dan tahan lebih lama. Penirisan yang biasa dilakukan adalah penirisan secara alami dengan menggunakan alat konvensional. Dengan alat tersebut masih terdapat beberapa kendala diantaranya penirisan tidak maksimal sehingga kandungan minyak masih tinggi, tempat penirisan kecil dan proses penirisan lama sehingga kapasitas produksi kecil. Oleh karena itu diperlukan peralatan peniris agar dapat meningkatkan efisiensi produksi dan peningkatan mutu produk.

Pada tahun 2014 dan 2015 LRMPHP telah mengembangkan model lemari peniris dengan double fan. Model lemari ini dilengkapi dengan double fan, thermocontroller dengan daya listrik rendah (180 watt), sistem refrigerasi kompresi dengan daya listrik rendah (95 – 110 watt), sistem filter udara masuk dan air exhausting fins. Mekanisme kerja alat ini yaitu udara dingin yang dihasilkan oleh sistem refrigerasi kompresi di distribusikan dan disirkulasikan oleh fan dan air exhausting fins ke seluruh ruangan lemari. Udara dingin tersebut digunakan untuk mempercepat proses penirisan tahu yang berada di dalam lemari. Model lemari peniris hasil rancang bangun disajikan pada gambar 1. 

 
 Gambar 1. Model lemari peniris hasil rancang bangun LRMPHP

Hasil uji coba menunjukkan bahwa model lemari peniris dapat mendistribusikan suhu lebih merata pada masing-masing rak dan dapat meningkatkan kecepatan penirisan pada masing-masing batch. Untuk menurunkan suhu inti tahu dari 75 °C menjadi 38 °C memerlukan waktu 20 menit. Suhu ruangan lemari peniris di semua rak mencapai kestabilan setelah 16 menit dengan RH 44%. 

Jumat, 12 Mei 2017

PERALATAN PRODUK PERIKANAN UNTUK SKALA KECIL MENENGAH (SERI 5 – DEEP FRYER 2 KOLOM)


Salah satu proses dalam pembuatan tahu tuna adalah proses penggorengan. Alat yang biasa digunakan untuk proses penggorengan tahu tuna adalah tungku dan wajan besar dengan bahan bakar menggunakan kayu bakar seperti disajikan pada gambar 1. Dengan alat tersebut masih terdapat beberapa kendala diantaranya distribusi panas yang tidak merata sehingga kematangan tahu tidak optimal, kapasitas penggorengan dan tempat penirisan terbatas sehingga kapasitas produksi kecil. Oleh karena itu diperlukan peralatan penggorengan yang dapat mendukung pengembangan produk tahu tuna sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi dan peningkatan mutu produk.

Gambar 1. Alat penggorengan tahu tuna oleh UMKM


Gambar 2. Deep fryer hasil rancang bangun LRMPHP

Pada tahun 2014 dan 2015 LRMPHP telah mengembangkan model alat penggorangan dengan metode deep frying. Deep frying adalah metode menggoreng dengan minyak berjumlah banyak sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas. Deep frying diklasifikasikan ke dalam metode memasak kering sebab tidak ada air yang digunakan dalam proses memasak tersebut. Deep frying banyak digunakan untuk mendapatkan hasil penggorengan yang optimal. Alat yang digunakan pada metode penggorengan ini adalah alat deep fryer 2 kolom seperti disajikan pada gambar 2. Alat ini terbuat dari bahan stainless steel yang food grade sehingga aman untuk pengolahan makanan. Alat ini terdiri dari 2 kolom yang masing-masing dilengkapi tray peniris sehingga kapasitas penggorengan menjadi lebih besar. Bahan bakar menggunakan gas LPG sehingga mempermudah kontrol bahan bakar dan pengoperasiannya. Selain itu juga dilengkapi thermometer dan thermostat untuk mengontrol suhu minyak goreng.

Hasil uji coba menunjukkan bahwa model alat deep fryer 2 kolom memiliki kapasitas penggorengan 50 – 60 tahu per kolom. Diperoleh suhu penggorengan optimum penggorengan pada kolom 1 sebesar 140oC dan pada kolom 2 sebesar 170oC.

Selasa, 09 Mei 2017

GELAR BULAN BAKTI KARANTINA DAN MUTU HASIL PERIKANAN DI PANTAI DRINI GUNUNGKIDUL



LRMPHP menghadiri Gelar Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan “Kenduri Anak Pantai” yang diselenggarakan oleh BKIPM pada hari Selasa, 9 Mei 2017 di Pantai Drini, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Gelar Bulan Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan ini mengusung tema “Melalui Gerakan Sadar Mutu Dan Karantina (Gemassatukata) Kita Wujudkan Kedaulatan Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan”. Tema tersebut sesuai dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional. Tujuan diadakannya kegiatan Bulan Bakti ini adalah untuk mensosialisasikan peran strategis karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.