LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2020

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 26 November 2021

LRMPHP Terima Kunjungan Direktur Politeknik KP Karawang

Kepala LRMPHP menerima kunjungan Direktur Politeknik KP Kerawang

LRMPHP menerima kunjungan lapang Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Dr. Moch Nurhudah, A.Pi, M.Sc dan jajarannya pada 26 November 2021. Kunjungannya ini dalam rangka peningkatan penguatan jejaring kerjasama antar kedua instansi serta peningkatan pengetahuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Politeknik KP Karawang di bidang riset perikanan.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad memaparkan alsinkan hasil riset LRMPHP serta pemanfaatannya oleh mitra. Selain itu juga disampaikan tingkat kesiapterapan teknologi (TKT)  alsinkan tersebut agar dapat digunakan dan diadopsi oleh masyarakat.

Hal serupa disampaikan Direktur Politeknik KP Karawang bahwa LRMPHP dan Politeknik KP Karawang mempunyai keterkaitan yang erat karena Politeknik KP Karawang merupakan salah satu pendidikan vokasi dimana lulusannya dituntut kompeten dibidangnya sehingga program kerjasama dengan LRMPHP berupa kerja praktek akhir (KPA) dan lainnya akan sangat bermanfaat. Direktur Politeknik KP Karawang juga berharap ada peralatan LRMPHP yang bisa ditempatkan di Politeknik KP Karawang mengingat 55% siswa Poltek Karawang merupakan anak nelayan sehingga secara tidak langsung dapat dijadikan target diseminasi peralatan tersebut ke masyarakat.

Dalam kunjungannya ini dibahas kegiatan bersama yang telah dilakukan dan rencana dimasa mendatang terkait riset dan pengembangan SDM. Adapun rencana output dari kegiatan tersebut yaitu sharing tenaga ahli, pemanfaatan alsinkan hasil riset untuk kegiatan pendidikan, publikasi bersama dan melanjutkan pelaksanaan kerja praktek akhir (KPA) bagi siswa Politeknik KP Karawang. 

Kunjungan kerja Direktur Politeknik KP Karawang beserta jajarannya dilanjutkan dengan melihat alsinkan hasil riset LRMPHP di ruang workshop serta fasilitas pendukungnya. Selama kunjungannya ini dilakukan pemaparan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa alsinkan hasil riset LRMPHP diantaranya peralatan grading rumput laut, alat ekstruder dan deteksi ikan secara cepat.




Direktur Politeknik KP Karawang beserta jajarannya  melihat alsinkan hasil riset LRMPHP


Kamis, 25 November 2021

Rayakan Puncak Harkannas, Menteri Trenggono Makan Ikan Bareng se-Indonesia

Makan ikan secara serentak di 34 Provinsi dan 13 negara menjadi acara puncak perayaan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2021. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan menyiapkan menu ikan masing-masing. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berharap kebutuhan protein masyarakat bisa terpenuhi dari ikan. Menurutnya, KKP memiliki 3 program terobosan guna memastikan keberlanjutan sumber daya ikan. 

"(Kita) mengelola sumber daya kelautan tetep sehat supaya hasilnya bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia," ujar Menteri Trenggono saat berbicara di puncak Harkannas 2021, Kamis (25/11/2021). 

Adapun ketiga terobosan KKP yakni penangkapan ikan secara terukur guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, kemudian perikanan budidaya untuk meningkatkan ekspor yang didukung dengan riset kelautan dan perikanan. Terakhir, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Di puncak Harkannas, Menteri Trenggono juga meminta akademisi untuk melahirkan riset mendalam tentang kelautan dan perikanan. 

"Produktivitas sektor perikanan kita akan diregulasi dengan penangkapan yang terukur berbasis kuota. Pengembangan kampung budidaya kita kembangkan dengan perikanan-perikanan darat yang punya ekonomi tinggi, salah satunya ikan belida," sambungnya. 

Usai membuka puncak Harkannas 2021, Menteri Trenggono menyempatkan diri untuk meninjau inovasi produk yang ditampilkan di kegiatan tersebut. Dia pun mengapresiasi produk olahan rumput laut berupa kemasan dan sedotan biodegradable buatan Balai Besar Pengujian dan Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP). 


“Ini salah satu solusi untuk lingkungan dan merupakan Langkah nyata terkait sustainable blue economy. Dan saya harap UKM UKM kita dapat memproduksinya karena ini satu peluang yang luar biasa,” ungkap Menteri Trenggono.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Harkannas sebagai momentum meningkatkan kesadaran akan pentingnya makan ikan. Terlebih dengan tema Harkannas ke-8 tahun ini, diharapkan ikan bisa menjadi asupan yang berperan dalam menciptakan generasi yang tangguh dan unggul. Dia pun mengajak masyarakat untuk selalu makan ikan.

"Harkannas ke-8 dapat jadi momentum kesadaran masyarakat pentingnya makan ikan untuk memunculkan generasi tangguh dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan penggerak ekonomi nasional. Ayo kita makan ikan," kata Menkomarves Luhut yang hadir secara daring. 

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti menyebut bahwa sejumlah rangkaian Harkannas 2021 terselenggara atas kerja sama Ditjen PDSPKP KKP, Institut Pertanian Bogor (IPB), Foodbank of Indonesia, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Pusat dan Daerah, serta mitra organisasi kemasyarakatan, profesi dan pelaku usaha. Untuk kegiatan hari ini, merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara KKP dan IPB yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan dan Rektor IPB pada tanggal 16 Juni 2021. 

Adapun rangkaian kegiatan Harkannas lainnya di antaranya, Kick off Dapur Ngebul bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia (FoI) tanggal 14 Oktober 2021, lomba foto/video Adu Masak Ibu Hebat bersama FoI yang diluncurkan tanggal 18 Oktober 2021, Webinar Series Harkannas #1 bersama FINA/ HAC-IPB tanggal 9 November 2021. Kemudian Webinar Series Harkannas #2 bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Kelautan dan Perikanan tanggal 11 November 2021, Webinar Series Harkannas #3 bersama Marine Stewardship Council (MSC) tanggal 16 November 2021.

"Dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita selalu sampaikan pentingnya dan manfaat makan ikan," tutup Artati.



Sumber : kkp


Selasa, 23 November 2021

Karakteristik Teknis Pengeringan Nori Dari Campuran Ulva lactuca dan Gracilaria

Nori (Sumber : https://www.tribunnewswiki.com/2021/07/07/nori-rumput-laut-kering)

Sepertinya kita akan mengenal jenis makanan berbentuk lembaran, terbuat dari rumput laut dan memiliki citarasa sedikit asin dan gurih. Nori adalah jawabannya, jenis makanan ini sebenarnya berasal dari pesisir Asia Timur dan terbuat dari jenis rumput laut Pophyra sp, yang merupakan jenis rumput laut endemik di wilayah tersebut. Karena terbuat dari jenis rumput laut endemik, maka negara yang mampu memproduksi nori menjadi produsen utama. Sehingga nori menjadi sebuah komoditas makanan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi atau bahasa sehari hari bisa dikatakan cukup mahal.

Berbagai usaha untuk meniru nori yang ada dipasaran telah dilakukan salah satunya dengan mengganti bahan rumput laut Porphyradengan Ulva lactuca dan Gracilaria seperti yang dilaporkan dalam sebuah artikel yang berjudul  Engineering analysis in manufacturing process on nori made from mixture of Ulva lactuca and Gracillaria yang telah diterbitkan dalam IOP Conference Series, 3rd International Symposium on Agricultural and Biosystem Engineering. Paper tersebut menitik beratkan pada pembahasan cirikhas yang terjadi selama pengeringan nori seperti bagaimana pola pengeringannya dan penerapan model pengeriangan. Mungkin sedikit pertanyaan bahwa, apa menariknya kita mengetahui pola pengeringan? Bahwa dengan mengetahui pola pengeringan suatu produk maka kita akan bisa tahu perubahan yang terjadi selama proses pengeringan. Sehingga akan dapat dibuat sebuah produk yang sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk membuat sebuah nori imitasi diperlukan campuran rumput laut lokal dengan perbandingan komposisi 97% Ulva lactuca dengan 3% Gracilaria yang diproses melalui tiga tahapan. Pertama adalah persiapan, dilakukan dengan membersihkan rumput laut dari kotoran yang menempel dan merendam Gracilaria dengan cuka selama 6 jam. Kedua adalah pencampuran, dilakukan dengan blender dengan menambahkan 8x bagian air bersih. Dan ketiga adalah pemasakan yang dilakukan menggunakan kompor hingga air menguap setengahnya dan menghasilkan bubur rumput laut. Bubur dikeringakan menggunakan oven dengan tiga suhu yang berbeda, yaitu 50 C, 60 C dan 70 C. Empat model pengeringan digunakan untuk mengevaluasi ketiga suhu pengeringan tersebut yaitu Henderson dan Pabis, Lewis, Page dan Page modifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka kadar air nori akan semakin rendah. Kadar air ini berhubungan langsung dengan tingkat kerenyahan produk, bahwa produk dengan kadar air lebih yang lebih tinggi akan lebih liat atau alotdalam bahasa daerahnya. Sehingga nori yang dikeringkan dengan suhu yang lebih tinggi maka terasa lebih renyah. Laju pengeringan tertinggi diperoleh pada suhu pengeringan 70 C, sehingga semakin tinggi suhu pengeringan yang digunakan maka semakin cepat pula nori masak. 

Dari semua suhu pengeringan yang dipakai menunjukkan bahwa laju pengeringan tetap lebih mendominasi selama proses pengeringan. Hal ini disebabkan karena kandungan air bebas yang banyak pada bubur rumput laut. Laju pengeringan menurun hanya teramati pada akhir pengeringan dimana ketika kadar air bebas pada bubur rumput laut telah habis. Dari keempat model pengeringan yang dipakai, menujukkan bahwa model pengeringan Page paling mendekati dengan data observasi selama proses pengeringan pada semua suhu pengeringan. Hal ini dikuatan pula dengan nilai  R2 dan RMSE Model Page yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Nilai R2 dan RMSE dapat dilihat pada Tabel 1 dan secara visual grafik perbandingan antara model yang dipakai dan data observasi dapat dilihat pada Gambar 1.


                           Gambar 1. Grafik kadar air dari model pengeringan yang dipakai dan observasi selama pengeringan

(Sumber: Kurniawan K, Bintoro N. 2019. Engineeringanalysis in manufacturing process of norimade from mixture of Ulva lactuca andGracillaria sp. IOP Conf. Series: Earth andEnvironmental Science 355 (2019) 012036.The 3rd International Symposium onAgricultural and Biosystem Engineering6–8 August 2019, South Sulawesi,Indonesia)


Penulis : Koko Kurniawan - LRMPHP

Kamis, 18 November 2021

DWP LRMPHP Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan

DWP LRMPHP  Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Amanah Trimulyo

Dharma Wanita Persatuan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (DWP LRMPHP) melaksanakan kegiatan bakti sosial pada Rabu (17/11/2021). Kegiatan ini dalam dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-22 yang mengambil tema "Tebarkan Kepedulian, Ciptakan Kebersamaan".

Kegiatan bakti sosial berupa pemberian paket sembako di tiga panti asuhan yang ada di sekitar kantor LRMPHP yaitu Pantai Asuhan Amanah Trimulyo, Ar-Rasyid dan Al-Dzikro. Kepala LRMPHP Luthfi Assadad mengapresiasi partisipasi rekan-rekan pegawai, khususnya ibu-ibu DPW LRMPHP  sehingga kegiatan bakti sosial di panti asuhan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pelaksanaan kegiatan bakti sosial DWP KKP ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia oleh 109 UPT lingkup KKP dengan berbagai jenis kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing DWP setiap daerah.


DWP LRMPHP  Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Ar-Rasyid dan Al-Dzikro


Jumat, 12 November 2021

KKP Raih Top GPR Awards 2021

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali meraih penghargaan di bidang kehumasan. KKP menjadi salah satu Kementerian yang dinilai berhasil membangun digital public relations, sehingga berhak mendapat Top Government Public Relations (GPR) Awards 2021 yang diberikan oleh GPR Institute dan Suarapemerintah.id. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi kinerja tim komunikasi KKP dalam menyampaikan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai kebijakan dan program kerja sektor kelautan dan perikanan harus disampaikan secara masif ke tengah masyarakat demi menjaga kelestarian ekosistem perikanan dan mendorong produktivitas sektor ini. 

"Penghargaan ini patut untuk disyukuri, dan menjadi penyemangat serta mendorong KKP untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi terkait program, kebijakan dan capaian dengan memanfaatkan teknologi agar terwujud program yang efektif dan efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Menteri Trenggono dalam keterangan resmi KKP, Jumat (12/11/2021). 

Menteri Trenggono menilai, perkembangan teknologi dan digitalisasi pada setiap pelayanan sektor kelautan dan perikanan di seluruh unit kerja di KKP sangat penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Termasuk dalam hal menyebarkan dan menerima informasi dari masyarakat kelautan dan perikanan melalui saluran komunikasi yang telah disiapkan KKP. 

"Adopsi teknologi itu penting, digitalisasi itu perlu," tegas Trenggono. 

Penghargaan TOP GPR Award 2021 ini diberikan sebagai apresiasi terhadap keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan program public relations yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital yang semakin berkembang. Penyerahan penghargaan berlangsung secara virtual pada Kamis, 11 November 2021, mengangkat tema 'Sinergi Pranata Humas (GPR) untuk Indonesia Maju'. 

Berdasarkan hasil penilaian TOP GPR Index 2021, ada lebih dari 77 ribu ulasan Kementerian Kelautan dan Perikanan di internet dan dicari oleh rata-rata 36 ribu pengguna internet setiap bulannya. 

Kemudian di berbagai media online, KKP telah diberitakan lebih dari 10 ribu kali dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang. KKP juga memiliki media website yang aktif dan dikunjungi oleh rata-rata lebih dari 900 ribu visitor setiap bulan. 

Asisten Khusus Bidang Media dan Komunikasi Publik Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto, menambahkan, penghargaan yang diterima sebagai wujud kerja keras dari tim komunikasi membangun citra dan reputasi positif KKP di era digital. 

Hal ini terlihat dari penilaian tiga aspek yang diberikan oleh dewan juri, yakni digital awareness aspect, digital media dan media sentiment aspect, serta website aspect dengan total skor 94,28 poin. 

“Ini membuktikan tim komunikasi KKP berhasil menjalankan program kehumasan yang efektif dan efesien dengan memanfaatkan teknologi digital yang makin berkembang. Di era digitalisasi telah membuat arus informasi semakin terbuka dan mudah diakses, KKP membangun tim komunikasi yang agile dan adaptif guna menghadapi dinamika perubahan ini,” katanya. 

Selain membangun tim komunikasi yang tangguh, lanjut Doni, KKP juga berinovasi dengan sejumlah konten sesuai kebutuhan era digital. Terbaru, membangun channel video dokumentasi NeptuneTV di platform streaming MaxStream, IndiHome, dan Youtube. 

“NeptuneTV mulai mendapatkan traksi yang positif, terutama dari kalangan milenial untuk menjadi sumber literasi sektor kelautan dan perikanan. Kami akan terus kembangkan platform NeptuneTV sehingga menjadi acuan utama nantinya di era digital untuk informasi sektor kelautan dan perikanan,” tutupnya. 

Sementara itu, Founder GPR Institute, Prof. Dr. Widodo Muktiyo, mengatakan penghargaan TOP GPR Award 2021 bisa menjadi alat penilaian untuk mengukur kinerja humas pemerintah. Penilaian dilakukan sejak bulan Juli hingga September 2021, dan pengumpulan data dilakukan melalui engine pihak ketiga yang bersifat independen dan kredibel. 

“Apresiasi semacam ini perlu dilakukan untuk menjadi alat penilaian terhadap perkembangan public relations, khususnya di ranah pemerintahan. Penghargaan ini juga tentunya bisa menjadi evaluasi sehingga muncul motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas public relations di Indonesia,” kata Widodo. 

Dalam setahun terakhir, KKP meraih banyak prestasi termasuk di bidang kehumasan, di antaranya Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Mentor oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 sebagai Badan Publik "Informatif" oleh Komisi Informasi Pusat, hingga penghargaan Kementerian dan Menteri Terpopuler di Media Digital 2021 Kategori Kementerian oleh PR Indonesia Group.

 

Sumber : kkp

Kamis, 04 November 2021

Lewat Sosialisasi Bersama KPK, Pegawai KKP Diwanti-wanti Jauhi Korupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara konsisten berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Salah satu caranya dengan rutin menggelar sosialisasi penguatan sistem dan pencegahan tindak pidana korupsi bagi para pegawai, dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mengatakan, kegiatan sosialisasi penguatan sistem dan pencegahan tindak pidana korupsi sebagai sarana bagi seluruh pegawai KKP agar semakin memahami penerapan nilai-nilai integritas, serta membangun budaya anti korupsi. 

"Serta untuk mengetahui kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan gratifikasi dan whistleblowing system terintegrasi yang dikelola KPK," ujar Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf melalui siaran resmi, Kamis (4/11/2021). 

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Depok, Jawa Barat pada Rabu 3 November 2021 tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 pegawai KKP secara luring dan daring. Turut hadir perwakilan KPK sebagai narasumber, yakni dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi, Dyan Maulidha N, dan dari Direktorat Pendidikan dan Layanan Masyarakat, Kuswanto. 

Upaya KKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2016 tentang Pembangunan Integritas, yang memuat penanaman nilai-nilai kepada pegawai, memperkuat sistem integritas, dan kepemimpinan yang baik. 

Yusuf menambahkan, ada tiga hal yang terus ditanamkan kepada para pegawai KKP dalam menjaga integritas baik pribadi maupun organisasi. Meliputi, harus memiliki cara berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak yang baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Kemudian para pegawai harus berorientasi bahwa hasil akhir bukanlah satu-satunya yang dinilai, tetapi bersikap dan bertindak selama proses untuk menuju kepada hasil. Serta berupaya meningkatkan integritas dengan menetapkan nilai-nilai diri, membuat paradigma baru bahwa jangan sampai integritas terhapus dengan uang, dan menjaga ucapan sesuai dengan ajaran agama yang mememerintahkan agar berkata benar. 

Pada kesempatan yang sama, perwakilan KPK Kuswanto menyampaikan beberapa permasalahan terkait pengelolaan whistleblowing system (WBS) terintegrasi. Meliputi masih terdapat pegawai yang enggan atau takut melapor dikarenakan kekhawatiran identitasnya akan diketahui dan mendapatkan ancaman. Lalu tidak ada tindak lanjut dari laporan yang disampaikan dan pelaku tidak dikenakan hukuman. 

“Selain itu, pegawai pada suatu instansi bersikap permisif terhadap pelanggaran dan instansi memiliki aplikasi WBS, namun tidak ada laporan yang masuk," terang Kuswanto. 

Diharapkan dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh pegawai di lingkungan KKP dapat meningkatkan komitmen dalam upaya-upaya penguatan sistem dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KKP sendiri sudah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Sementara itu, perwakilan KPK lainnya Dyan Maulidha menyampaikan, dalam mencegah korupsi, setiap pegawai harus dapat menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan organisasi. 

"Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor diantaranya merupakan hasil dari peranserta dan kepedulian masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi, dan hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari laporan masyarakat," jelas Dyan. 

Sebelumnya dalam banyak kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan kepada seluruh pegawai di KKP untuk menjauhi praktik korupsi. Praktik ini dinilainya dapat merusak komitmen kementerian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.


Sumber : kkp