Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Minggu, 30 Desember 2018

LRMPHP Raih Juara II IPLAN Challenges 2018


link: http://news.kkp.go.id/index.php/loka-riset-mekanisasi-perikanan-brsdm-kp-raih-juara-ii-iplan-challenges-2018/

KKPNews, Jakarta – Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), salah satu unit pelaksana teknis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menjadi juara II Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal, dalam kompetisi Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) Challenges 2018.

Kepala LRMPHP BRSDM KKP Luthfi Assadad menjelaskan, keikutsertaan unit kerjanya ini merupakan salah satu bukti, bahwa pihaknya kompeten dalam melakukan pengolahan hasil perikanan. “Ini sebagai bukti kami melakukan pengolahan dengan baik. Prestasi ini juga sebagai pioner bagi kami, untuk melakukan yang lebih inovatif dan bermanfaat,” ungkapnya.

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan dan andalan LRMPHP yang telah dikaji dan dikembangkan selama beberapa tahun, serta telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Selain itu, LRMPHP juga mengikutsertakan mini cold storage untuk kapal di bawah 10 GT sebagai peserta kompetisi. “Kalau yang mini cold storagenya hanya lolos sampai 100 besar, tidak lolos ke 40 besar. Nah kalau yang ALTIS-2 ini, dapat juara II kemarin,” jelas Luthfi.

Dalam persiapannya, lanjut Luthfi, LRMPHP telah melakukan pengemasan ulang inovasi dan prototype yang telah dihasilkan, baik produk maupun bahan publikasi. “Kami terus lakukan pengemasan ulang inovasi, hingga latihan presentasi,” tambahnya.

Ia pun berharap, hasil riset ini dapat dikenal masyarakat dan menjadi penyemangat bagi pegawai KKP maupun stakeholder perikanan. “Ya harapannya dapat menjadi trigger-penyemangat, baik di internal LRMPHP maupun BRSDMKP untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan, bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat,” tutur Luthfi.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris BRSDM KP Maman Hermawan. Ia berharap inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas, dan dijadikan alat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pengguna. “Sehingga nantinya kehadiran inovasi ini dirasakan langusng manfaatnya oleh masyarakat pengguna, dalam rangka meningkatkan efisiensi, pendapatan hasil usaha dan mendukung peningkatan kesejahteraan,” terangnya.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal merupakan program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen, agar bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis, yakni Tempat Pendaratan Ikan (TPI), transportasi dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling), pengecer di pasar (termasuk penjual pinggir jalan), Sistem penyimpanan kecil (Small Storage System), dan bahan pendingin alternatif (pengganti es).

Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Para dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup. Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Jakarta.

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000.

(humas_brsdm/MD)

Rabu, 26 Desember 2018

LKPP dan KKP Kolaborasi Kembangkan Katalog Sektoral


Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Kerja Sama tentang  Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Sektoral. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo  dan Sekjen KKP Nilanto Perbowo dengan serta disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di Gedung Mirnabahari III, Jakarta, Kamis (20/12).

Plt. Kepala LKPP Ikak G. Patriastomo mengungkapkan bahwa LKPP terus berupaya menyempurnakan kebijakan pengadaan agar pengadaan ke depan dapat dilakukan lebih mudah tanpa mengorbankan akuntabilitas. Tidak hanya penyempurnaan regulasi, LKPP, menurutnya, juga berupaya menyiapkan dan membangun mekanisme serta platform yang dapat mendorong terciptanya value for money dalam pengadaan pemerintah.

“Dan saya kira semakin ke sini apa yang dibangun LKPP, rasanya semakin mudah kita mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya.  Jadi proses pengadaan yang kita lakukan hari ini relatif lebih mudah menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar,” ungkapnya.

Ikak pun menyadari bahwa  LKPP tidak dapat sepenuhnya bekerja sendiri dalam mengelola dan melaksanakan pengadaan. Bentuk-bentuk kolaborasi, seperti pengelolaan katalog sektoral dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat diperlukan dalam penguatan basis pengadaan pemerintah di sektor tertentu.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui bahwa pelaksanaan pengadaan di lingkungannya belum dapat dilakukan secara optimal. Susi mengakui bahwa eksekusi pengadaan di KKP sering kali tersandung hal prosedural yang mengakibatkan pemanfaatan uang negara untuk membangun ekonomi perikanan dan kelautan belum dapat dilakukan secara maksimal.

“Negara bukan tidak punya uang, negara sudah punya uangnya. Kapasitas, capability, dan accountability kita, tidak bisa membuat anggaran itu terserap dan menjadi program pembangunan,” ungkap Susi.

Susi pun berharap, kerja sama dengan LKPP dapat memangkas dan mempermudah pelaksanaan pengadaan, misalnya dengan melaksanakan e-purchasing melalui media e-katalog sektoral. Di samping itu, ia pun mengharapkan LKPP dapat menjadi center sekaligus filter dalam membangun kemitraan—dengan penyedia yang memiliki komitmen untuk men-deliver—agar pengadaan di lingkungannya dapat lebih akuntabel.

“Juga menjadi pintu untuk kita merevitalisasi mengembalikan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di KKP”, lanjut Susi.

Di sisi lain, Ikak pun mengakui bahwa pengadaan sebetulnya bukan persoalan besar kecilnya anggaran, melainkan  bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengadaan.  “Jadi mestinya—begitu kita tahu kebutuhan itu—sebenarnya proses pengadaan bisa kita mulai lakukan, khususnya paling tidak bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita menyampaikan kepada penyedia untuk mereka siap-siap menyediakan barangnya,” pungkas Ikak. (ar/eta)

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/5519

Kamis, 20 Desember 2018

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Semester II Kegiatan LRMPHP

Pelaksanaan Monev II LRMPHP (dok. LRMPHP)
Telah diselenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) semester II tahun 2018 kegiatan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) pada 18 Desember 2018. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dengan hasil yang telah dilaksanakan baik manajerial maupun riset.

Monev  dihadiri oleh Kepala LRMPHP (Luthfi Assadad, M.Sc), perwakilan Pusat Riset Perikanan (Budi Nugraha, M.Si.) selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan, team evaluator kegiatan riset, Dr. Ir. Nursigit Bintoro, M.Sc. dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM dan Senny Helmiati, M.Sc. dari Jurusan Perikanan UGM serta seluruh pegawai LRMPHP.


Sambutan dan arahan dari Pusriskan dan Ka Loka (dok. LRMPHP)
Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan harapannya agar kegiatan monev ini dapat terlaksana dengan baik dan masukan dari para evaluator dapat melengkapi kekurangan yang ada. Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pegawai LRMPHP atas prestasi yang telah diraih selama tahun 2018, diantaranya juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018) yang dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive dan terbaik III pada Apresiasi Kehumasan 2018 Kategori Cuitan Terbanyak lingkup BRSDMKP.

Atas prestasi yang telah diraih LRMPHP tersebut, Budi Nugraha, M.Si. selaku Kasubid Riset Teknologi Alat dan Mesin Perikanan berharap para pegawai lebih termotivasi lagi untuk berkarya dan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Pada pemaparan hasil kegiatan riset tentang Mesin Pembuat Pakan Ikan Skala UKM oleh  peneliti LRMPHP (Putri Wulandari, M.Sc), beberapa masukan dan saran diberikan oleh para evaluator. Dr. Ir. Nursigit Bintoro menyampaikan bahwa secara umum kegiatan riset sudah berhasil dilaksanakan karena output yang dihasilkan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Sementara itu, evaluator Senny Helmiati, M.Sc. memberikan masukan tentang  penambahan bahan pelengkap untuk formulasi pakan ikan seperti vitamin dan minyak ikan sehingga kandungan nutrisinya menjadi lebih baik. Beberapa saran lainnya dari para evaluator yaitu perlunya penambahan  parameter pengujian untuk melengkapi data, uji statistik terhadap data yang diperoleh serta konsistensi dalam penulisan laporan.


Pemaparan kegiatan riset dan evaluasi oleh evaluator (dok. LRMPHP)
Pada monev manajerial LRMPHP, baik kegiatan tata usaha, tata operasional dan pelayanan teknis, secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai target, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti  peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengadministrasian lintas satker. Kepala LRMPHP juga mengharapkan kepada para pegawainya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sesuai bidang dan tanggung jawabnya melalui kursus atau pelatihan secara berkala.


Selasa, 18 Desember 2018

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul

Gambar 1. Evaluasi kerja sama LRMPHP dengan UKM di Gunung Kidul
Evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Lestari Jaya dan UKM Mino Mandiri di Gunungkidul dilakukan pada 17 Desember 2018. 
Gambar 2. Evaluasi di UKM Lestari Jaya

UKM Lestari Jaya yang di miliki oleh Bapak Sungkono (Gambar 2.) dalam sehari berproduksi sebanyak empat kali proses untuk adonan nugget 20 Kg, tahu 30 Kg, ekado 20 Kg. Selama penggunaan alat semua berjalan dengan lancar, adapun sedikit kendala yang dihadapi yaitu almari peniris tidak bisa masuk ruang produksi dikarenakan almari peniris terlalu besar. Keuntungan pada saat menggunakan alat almari peniris ini yaitu produk lebih cepat tiris dan higienis sehingga dapat menjaga mutu produk yang dihasilkan. Komponen bagian alat almari peniris masih sangat normal sampai saat ini. Dari hasil evaluasi alat masih diperlukan untuk penyesuaian kapasitas alat karena saat ini kapasitas masih terlalu besar. 

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Lestari Jaya pada tahun berikutnya. 

Selanjutnya untuk evaluasi pelaksanaan kerjasama LRMPHP dengan UKM Mino Mandiri milik Bapak Sukarno di Rongkop, Gunungkidul  (Gambar 3.) yaitu alat pengolah tepung ikan digunakan 1-2 kali dalam sebulan tergantung pesanan tepung ikan dari pabrik pellet dan pengolah pellet ikan yang ada di Gunungkidul. Selama penggunaan alat, kendala yang dihadapi yaitu lubang keluaran pada alat extruder pada bagian grinder terlalu besar sehingga hasil daging lumat masih lembek dan kurang halus. 


Gambar 3. Evaluasi di UKM Mino Mandiri
Tindak lanjut untuk memperbaiki bagian grinder tersebut yaitu dengan membuat lubang keluaran yang diperkecil seukuran pellet ikan. Tujuannya untuk membuat tepung ikan yang halus dan membuat pellet ikan secara langsung menggunakan alat yang sama. Kelebihan menggunakan alat ini lebih cepat dalam mengolah tepung ikan dibandingkn alat – alat yang ada dipasaran. Semua mesin pengolah tepung ikan yang ada di UKM Mino Mandiri dalam keadaan normal semua dan masih bisa digunakan, namun alat shredder jarang digunakan dikarenakan alat shredder digunakan untuk ikan yang berukuran besar saja.

Tindak lanjut perjanjian kerjasama akan dilanjutkaan untuk perpanjangan peminjaman alat kepada UKM Mino Mandiri pada tahun berikutnya. 

Kamis, 13 Desember 2018

LRMPHP Meraih Juara II pada Kompetisi I-PLAN Challenges 2018

Tim LRMPHP menerima penghargaan pada I-Plan Challenges 2018 (dok. LRMPHP)
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, salah satu unit pelaksana teknis BRSDMKP, menjadi juara II pada kompetisi IPLAN (IPLAN Challenges 2018). Kompetisi ini diselenggarakan atas kerjasama GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nanyang Technogical University of Singapore, Indonesia-Postharvest Loss Alliance for Nutrition (IPLAN) dan beberapa instansi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.

Dilansir dari halaman resmi kompetisi (https://iplanchallenge.com/), Innovation Challenges bidang pasca panen ikan segar untuk pemasaran lokal adalah program kompetisi tingkat nasional yang mencari ide inovasi teknologi pasca panen yang bisa diterima pengguna dan dipasarkan. Inovasi diutamakan untuk mengurangi postharvest loss (PHL) ikan segar dari tempat pendaratan hingga ke konsumen di lima titik kritis:
1      1. Tempat Pendaratan Ikan
2      2. Transportasi dan Distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran keliling)
3      3. Pengecer di Pasar (termasuk penjual pinggir jalan)
4      4. Sistem Penyimpanan Kecil (Small Storage System)
5      5. Bahan Pendingin Alternatif (pengganti es)

Sebanyak 230 usulan proposal inovasi dari berbagai wilayah di Indonesia, diseleksi sehingga diperoleh 12 finalis yang kemudian diadu konsep, gagasan dan prototype produknya dalam agenda puncak yang diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Block 71, Gedung Ariobimo Sentral, Jakarta. Pada acara puncak tersebut para finalis memamparkan inovasinya dihadapan dewan juri berasal dari GAIN, Kemenkes, KKP, NTU, IPLAN, serta pakar bisnis dan startup.

Tim LRMPHP memaparkan inovasinya di depan Dewan Juri (dok. LRMPH)
Tim LRMPHP meraih juara II pada kompetisi I-Plan Challenges 2018 (dok. LRMPHP)

Juara pertama pada setiap kategori berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,-, grant untuk pendanaan aplikasi produk sebesar 1 M, serta mentoring dari NTUitive; sedangkan juara kedua berhak memperoleh hadiah sebesar Rp 20.000.000,-

LRMPHP mengajukan inovasi ALTIS-2 (alat transportasi ikan segar roda-2) yang merupakan produk unggulan yang telah dikaji dan telah diuji terap di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Setelah melalui penjurian yang ketat; inovasi LRMPHP diganjar dengan juara kedua. Selamat!

Rabu, 12 Desember 2018

Tahun 2019, Pemerintah Siapkan Rp 1 Triliun Endowment Fund Untuk Riset dan Penelitian

Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati, saat diwawancara oleh awak media, Selasa (11/12/2018) di sela acara International Conference Sustainable Rural & Regional Development, di Hotel Grand Artos, Magelang. 
Pemerintah menyiapkan skema baru untuk pendanaan riset dan penelitian di Indonesia. Skema baru ini menggunakan Endowment Fund atau disebut dana abadi untuk riset dan penelitian. Kurang lebih Rp 1 Triliun Endowment Fund yang disiapkan menyokong riset dan penelitian untuk tahun 2019 mendatang.

"Sekarang kita punya skema baru yakni endowment fund. Tahun 2019, kita sudah dapat Rp 1 triliun endowment fund dan itu sudah disepakati dengan DPR, dan juga pemerintah. Kita akan punya sumber dana penelitian yang penggunaannya lebih sederhana, dan yang dipakai hanya bunganya," ujar Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati, Selasa (11/12/2018) di sela acara International Conference Sustainable Rural & Regional Development, di Hotel Grand Artos, Magelang.

Dimyati mengatakan, melalui Endowment Fund ini pendanaan risetdiskemakan lebih baik. Jika dulu, pendanaan riset bergantung pada 86 persen diambil dari alokasi APBN, 16 persen dana swasta, maka melalui Endowment Fund, dana riset ataupun penelitian akan semakin bertambah.

Skema Endowment Fund ini segera dapat dijalankan di tahun 2019 mendatang dengan dana sebesar Rp 1 Triliun yang sudah didapat. Skema ini juga telah disepakati oleh DPR bersama pemerintah dan akan dimasukkan ke dalam norma pada UU Sisnasiptek yang saat ini tengah dibahas di DPR.

"Kita sedang menyelesaikan uu sisnas iptek, dengan dpr, sekarang sedang masa diskusi. Kalau dulu riset disiapkan dengan anggaran APBN 84 persen saja, dan anggaran swasta 16 persen lebih sedikit. Kita akan mendapatkan skema yang lebih baik lagi dengan Endowment Fund," ujar Dimyati. 

Dimyati mengatakan, dana Endowment Fund ini serupa dengan LPDP, bedanya LPDP adalah endowment fund untuk beasiswa. Sementara endowment fund ini ditujukan untuk riset dan penelitian.

"Dana ini akan terus ditambah Rp 1 triliyun dan seterusnya, seperti LPDP. Bedanya, kalau LPDP ini lembaga yang dikelola dengan endowment fund untuk beasiswa, tapi kita membuat endowment fund untuk penelitian," katanya. 

Endowment fund ini akan diproyeksikan terus bertambah di tahun-tahun seterusnya. Dana ini pun sudah disetujui akan ditaruh dalam norma dalam UU Sisnaptek. Melalui skema itu, Indonesia akan memiliki lebih banyak sumber dana penelitian di masa depan.

"Kita akan punya sumber banyak dana penelitian di masa depan termasuk pendanaan dari luar negeri juga akan terus bedatangan, seperti dari Amerika, yang berkerjasama dengan Perguruan Tinggi di Indonesia, termasuk Inggris, Jepang, Australia. Kurang lebih sudah ada 100 perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama penelitian," ujar Dimyati. 

Dimyati mengatakan, adanya dana ini akan semakin mendorong lebih banyak penelitian dan akan lebih bermanfaat buat masyarakat. Jumlah penelitian yang dihasilkan dari Indonesia sendiri sudah lebih baik dalam hal kuantitas. Saat ini sudah mencapai 23ribu penelitian, melebihi Singapura dan Thailand, dan hampir menyaingi Malaysia yang memproduksi 25ribu penelitian per tahun.

Dengan program-program yang akan kita siapkan itu, saat 3-4 tahun lalu, kita hanya memiliki 5000-6000 sekian penelitian. Malaysia saat itu sudah 28ribu. Sekarang ini empat tahun kemudian, kita sudah mengalahkan Thailand, Singapura dan mendekati Malaysia. 20 tahun lebih kita dibawah thailand, singapura, malaysia dan sekarang ini dengan semangat perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset, dan publikasi internasional, kita mampu melebihi dua negara tadi, dan malaysia sedikit. 2019, kita harus sudah melebihi malaysia, dalam kuantitas sambil memperbaiki kualitasnya, dengan memperbaiki peraturan, skema dan insentif," katanya.

Selain menggunakan skema dana penelitian yang baru, Dimyati juga telah menerapkan skema penelitian yang baru dimana satu tim dari pusat membuat proposal penelitian, yang nanti akan dipilih oleh peneliti-peneliti. Tak lagi peneliti yang meneliti sesuai kemauan sendiri.

Ia mengatakan, skema baru ini ditujukan sebagai hilirisasi, agar hasil riset tidak hanya disimpan di perpustakaan saja, tetapi juga dapat dijadikan barang dan diindustrialisasi, sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

"Ini jabaran dari hilirisasi agar hasil riset itu tidak disimpan di perpustakaan, tetapi juga dijadikan barang dan diindustrialisasi. Tahun kedua, sudah punya skema flagship, dari beberapa penelitian sudah mulai muncul di industri yang gesit itu. Kita sudah biayai bertahun-tahun pengalaman di negara maju kurang dari tiga persen, kita sudah sampai 7-8 persen," kata Dimyati.


Sumber : tribunjogja.com

Selasa, 11 Desember 2018

Peringati Hakordia, KKP Ajak ASN Bergerak Bersama Berantas Korupsi

dok.humas KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Berantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera”, di Balroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP Jakarta, Senin (10/12). Acara ini bertujuan sebagai media pengingat kepada seluruh karyawan dan stakeholders KKP, bahwa tindak korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan organisasi.

Agenda utama acara tersebut berupa talkshow dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Wakil Ketua KPK Laode M Syarief, Menteri BUMN 2004-2007 Soegiharto, Guru Besar Hukum Unpad Komariah E Sapardjaja, dan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Salusra Widya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Pejabat Eselon I lingkup KKP dan menjadikan WBK sebagai indikator kinerja utama di masing-masing unit kerja eselon I lingkup KKP.

KKP memandang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dapat berdampak buruk, termasuk pada pergerakan roda bisnis, terutama sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, tindak korupsi, kolusi dan nepotisme, juga dapat merusak integritas sebuah bangsa. Tentunya hal ini harus diantisipasi dengan beberapa langkah komprehensif. Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sambutan yang dibacakan Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf, pada pembukaan acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2018 lingkup KKP.

Secara garis besar upaya tersebut dikategorikan kedalam dua kelompok besar yaitu pertama berupa pembinaan kepada seluruh ASN KKP melalui pembangunan budaya integritas, dan kedua berupa perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Yusuf menyebutkan, langkah-langkah komprehensif sangat diperlukan dalam memberantas tindak korupsi, pembangunan budaya integritas dan perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan.

Kepada internal Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP, dilakukan melalui pembangunan budaya integritas secara berkesinambungan. Mulai dari penyiapan landasan hukum untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Sementara dari sisi simber daya manusia, lanjut Yusuf, dilakukan melalui promosi jabatan dan rekruitmen pegawai secara terbuka, pembentukan tunas integritas, pemantauan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Selain itu, dilengkapi juga dengan penyediaan sistem dan sarana pengaduan masyarakat dan whistle blowing system, pelayanan online dan terpadu, e-procurement, dan lainnya. KKP juga telah menerapkan pemberian reward and punishment.

“Dalam kurun waktu 2014-2018, reward diberikan pada satker yang berhasil meraih WBK yaitu 4 satker yang dinilai oleh Kementerian PAN dan RB serta 18 satker telah dinilai oleh TPI KKP. Adapun sanksi yang dikenakan dalam periode 2017-2018 antara lain berupa hukuman disiplin ASN dilakukan kepada 21 orang pada tahun 2017 dan 23 orang pada tahun 2018, mutasi dan bebas tugas dari jabatan untuk 2 orang pada tahun 2017 dan 6 orang pada tahun 2018,” ungkap Yusuf.

Langkah kedua adalah menuju tata kelola pemerintah yang baik. Hal ini diterjemahkan KKP sebagai perbaikan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan. Dimulai dengan pembentukan Satgas 115 untuk pemberantasan IUU Fishing, efisiensi anggaran KKP yang terkenal dengan “Susinisasi”, pemberian akses kepada publik untuk ikut mengawasi anggaran dan bantuan pemerintah.

“Sistem perizinan sudah diupayakan satu pintu agar mudah dikontrol.  Perbaikan lainnya dalam tata kelola perikanan antara lain melalui pengukuran ulang untuk menghindari mark down kapal, pembukaan gerai perijinan, pelarangan alat tangkap tidak ramah lingkungan, pemanfaatan web LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat), serta banyak lagi yang lainnya,” lanjut Yusuf.

Dalam kesempatan tersebut, Yusuf juga kembali mengingatkan kepada seluruh pegawai KKP, untuk menjauhi praktik KKN dan segera lakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam sistem penganggaran untuk mencegah mark up. “Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi agar lebih akuntabel dan transparan,” ujar Yusuf.

“Kami juga mengharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu semua yang mewakili berbagai unsur masyarakat, untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi di KKP,” tambahnya.

KKP juga mendukung pihak swasta turut aktif dalam langkah pemberantasan korupsi. Seperti telah diketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCAC dan mengakuinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). “Di dalam UNCAC tersebut, korupsi tidak saja terjadi di sektor publik namun juga di sektor swasta, serta ada potensi penyuapan dari pihak asing (foreign bribery). Fakta menunjukkan, apa yang terjadi selama ini di Indonesia, banyak perusahaan swasta terjerat kasus korupsi,” jelas Yusuf.

“Dari Aparat Penegak Hukum, kami memandang sudah mendesak urgensi revisi UU Tipikor, yaitu agar korupsi tidak saja menyangkut sektor publik namun juga sektor swasta dan foreign bribery.  Diperlukan juga aturan yang menghubungkan antara IUU Fishing dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), regulasi maupun kebijakan untuk mengatasi permasalahan di sektor kelautan dan perikanan yang telah mengantisipasi berbagai perubahan di dunia,” tambahnya.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Susi melalui video mengucapkan selamat memperingati Hari Korupsi Sedunia Tahun 2018 dan mengajak seluruh pejabat dan jajaran KKP untuk bergerak bersama memberantas korupsi. “Semoga hari peringatan anti korupsi di lingkungan KKP ini mengingatkan kepada kita untuk melakukan pembangunan dengan benar, mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia”, ungkap Menteri Susi di sela kunjungan kerjanya di Paris – Perancis, Senin (10/12).


Sumber : KKPNews

Senin, 10 Desember 2018

LRMPHP Meraih Apresiasi Penggunaan Medsos Lingkup BRSDMKP

Piagam Terbaik III Apresiasi Kehumasan 2018 Kategori Cuitan Terbanyak yang diraih LRMPHP
Dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pemantapan Perencanaan lingkup BRSDMKP pada tanggal 6-8 Desember 2018 di The Forest Resort Hotel Bogor, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperoleh penghargaan terrbaik III apresiasi kehumasan lingkup BRSDMKP untuk kategori cuitan terbanyak.

Penghargaan ini diperoleh terkait dengan penggunaan aplikasi media sosial twitter yang digunakan oleh LRMPHP untuk berkomunikasi serta menyampaikan info terkini dan berbagai kegiatan kepada stakeholders. Disamping twitter, LRMPHP juga memiliki berbagai kanal online untuk berkomunikasi dengan menggunakan brand MekanisasiKP. Kanal-kanal tersebut diantaranya :

Facebook: https://www.facebook.com/mekanisasikp/
Instagram: https://www.instagram.com/mekanisasikp/
Twitter: https://twitter.com/mekanisasiKP
Website: http://www.mekanisasikp.web.id

Secara keseluruhan, berikut adalah kategori apresiasi kehumasan dan satuan kerja yang meraih penghargaan.

Kategori Berita Terbanyak :

1. BRPBAPPP Maros
2. BBRBLPP Gondol
3. STP Jakarta

Kategori Cuitan Terbanyak :

1. BROL Perancak
2. BRBIH Depok
3. LRMPHP Bantul


Rabu, 05 Desember 2018

Perut paus sperma penuh plastik di Wakatobi: lima langkah kurangi ancaman mikroplastik di laut Indonesia

Peneliti memeriksa Paus sperma yang terdampar tewas di pantai Pulau Kapota Wakatobi, 20 November 2018. Di perut paus sepanjang hampir 10 meter itu ditemukan sampah plastik sekitar 6 kilogram. WWF/ EPA
Pertengahan November lalu, penduduk lokal bahkan hingga internasional dikagetkan oleh bangkai paus sperma sepanjang hampir 10 meter terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Meski penyebab kematiannya belum diketahui pasti, tapi sampah plastik 6 kilogram yang ditemukan dalam perut paus malang tersebut diduga sebagai penyebab utama kematian mamalia yang masuk daftar dilindungi tersebut.

Kejadian serupa sebenarnya juga ditemukan di berbagai tempat lain seperti di Spanyol, Norwegia, dan Selandia Baru. Bahkan tidak hanya paus, ratusan jenis hewan laut lainnya juga telah dilaporkan tewas karena pencemaran plastik.

Juga ancaman terhadap manusia

Sampah plastik yang hanyut terbawa air hujan atau melalui aliran air yang bermuara di lautan telah menjadi ancaman serius bagi biota laut, bahkan kini menjadi ancaman nyata bagi manusia. Sifat plastik yang sulit terurai di lingkungan, kemudian diikuti dengan pecahnya sampah plastik karena paparan terik matahari serta kondisi fisik lingkungan, menjadi serpihan-serpihan plastik yang sangat kecil yang dikenal sebagaimikroplastik.

Mikroplastik ini telah teridentifikasi mencemari hampir di berbagai wilayah laut Indonesia . Bahkan hasil riset terbaru dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melaporkan bahwa garam meja hingga ikan teriyang diambil dari perairan Indonesia juga telah tercemar mikroplastik.

Temuan ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena garam merupakan bumbu yang hampir dikonsumsi setiap hari oleh penduduk Indonesia. Bila ikan teri yang berukuran kecil saja saja telah terkontaminasi, bisa diperkirakan ikan-ikan lain yang berukuran besar juga ikut terkontaminasi melalui rantai makanan. Ujung dari rantai makanan tersebut adalah manusia.

Didominasi sampah rumah tangga

Temuan cemaran mikroplastik dalam perairan Indonesia sebenarnya bukan sesuatu yang tidak diperkirakan sebelumnya, mengingat Indonesia dilaporkan sebagai penyumbang sampah plastik ke lautan yang terbesar kedua di dunia setelah Cina. Sampah plastik di lautan umumnya didominasi oleh sampah rumah tangga yang terbawa aliran sungai seperti kantong plastik, botol minuman, pengemas makanan, dan lainnya.

Ironisnya, dari 20 besar sungai paling tercemar di dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan, 4 di antaranya ada di Indonesia.

Mengingat pola konsumsi hasil laut yang tinggi oleh penduduk di negara kepulauan seperti Indonesia, dan potensi pariwisata bahari yang juga ikut terancam, kita wajib merespons masalah ini dengan segera untuk mencegah dan mengurangi risiko-risiko yang lebih buruk pada masa mendatang.

Setidaknya ada lima cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya akumulasi sampah plastik di lautan.

1. Mengubah kebiasaan: hindari, kurangi, pakai kembali, dan daur ulang plastik

Mengubah perilaku masyarakat tidak mudah. Perubahan dapat dimulai secara bertahap. Kita bisa mulai menghindari penggunaan atau pembelian produk plastik sekali-pakai dalam aktivitas keseharian, seperti penggunaan plastik kresek, membeli jajanan dalam kemasan dan botol plastik, penggunaan sedotan plastik, dan sejenisnya.Sampah plastik yang paling banyak ditemukan di lautan berasal dari jenis pengemas tersebut.

Kita dapat mengurangi ketergantungan barang plastik tersebut dengan cara menggantikannya dengan barang alternatif yang dapat dipakai ulang, seperti tas belanja kain atau plastik, kotak makanan atau botol minuman. Langkah lainnya, mendaur ulang limbah plastik menjadi produk yang sama maupun produk lainnya yang memiliki nilai guna dan ekonomi, seperti furnitur, perabot rumah, dan dekorasi.

2. Memisahkan jenis sampah sejak awal

Sistem pengelolaan sampah di Indonesia memang masih tertinggal. Memisahkan jenis-jenis sampah sejak awal, misalnya pemisahan sampah organik dan sampah plastik atau sampah yang dapat di daur ulang, merupakan metode dasar yang sangat penting. Langkah efektif ini mesti dimulai sejak awal sampah dibuang ke masing-masing tempat sampah sesuai jenisnya oleh tiap-tiap individu, rumah tangga, serta publik. Dengan terkumpulnya sampah-sampah sejenis, maka akan memudahkan proses penanganan atau pengolahan sampah tersebut selanjutnya.

Misalnya sampah organik dapat diproses lanjut untuk pembuatan pupuk kompos atau biogas, sedangkan sampah plastik, kertas, dan metal dapat diolah untuk didaur ulang. Kesulitan pengelolaan sampah sering kali disebabkan oleh tercampurnya berbagai jenis sampah hingga ke tempat pembuangan akhir.

3. Mendorong peran pemerintah melalui edukasi dan regulasi

Masalah mendasar banyaknya cemaran sampah plastik adalah lemahnya kesadaran dan tanggung jawab individu yang masih membuang sampah sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Dan tidak dikenakan hukuman dan denda terhadap orang yang membuang sampah sembarangan.

Kegiatan dan cara edukasi yang tepat serta berkesinambungan kepada masyarakat harus dilakukan dengan lebih gencar lagi, kemudian diikuti juga oleh aturan-aturan yang ketat mengenai pembuangan, penanganan, serta pemanfaatan dan daur ulang sampah.

Aturan main dan sistem pengelolaan sampah pada tiap atau antar pemerintah daerah juga mesti dibenahi, sehingga jelas peran dari tiap-tiap pelaku atau sektor yang mengelola sampah di daerahnya. Saat ini, telah banyak negara di dunia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong plastik atau sedotan. Di Kenya, ditambah hukumanpenjara 4 tahun atau denda $4,000.

Pemerintah juga harus mendorong atau memberikan insentif terhadap sektor swasta, atau kelompok masyarakat yang mendukung pengelolaan sampah plastik ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini termasuk mendorong peran aktif industri untuk mengumpulkan kembali serta mengelola sampah plastik dari produk yang dijualnya agar tidak berakhir ke aliran perairan.

Beberapa contoh kebijakan inovatif di antaranya diterapkan Inggris, Jerman, Australia, dan beberapa negara lain. Mereka meletakkan mesin penjual otomatis (vending machine) di tempat publik, yang berfungsi menampung botol plastik bekas untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Cara ini telah terbukti secara efektif mengurangi jumlah sampah botol plastik ke lingkungan.

4. Dukungan riset dan teknologi

Menghilangkan ketergantungan penggunaan plastik seutuhnya juga bukan merupakan pilihan yang realistis, karena kebutuhan terhadap plastik dalam kehidupan sehari hari sangat mendasar dan mencakup ke berbagai macam sektor kehidupan. Industri makanan, elektronik, peralatan rumah tangga, dan industri lainnya membutuhkan plastik untuk mengemas produk. Karena itu dibutuhkan bahan alternatif lainyang bisa menggantikan penggunaan plastik tapi dengan sifat yang ramah lingkungan.

Pengembangan bioplastik mungkin merupakan opsi yang paling realistismenjawab tantangan ini. Demikian juga dengan inovasi lainnya seperti teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah plastik.

India kini telah memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan pembuatan jalan dan bahan bata bangunan. Sedangkan Amerika Serikat kini sedang mengembangkan sampah plastik untuk dijadikan bahan bakar disel dan tengah mengujicoba alat pengumpul sampah plastik raksasa yang dipasang di Samudra Pasifik.

Masih banyak lagi contoh teknologi lainnya yang sedang dikembangkan terkait pengelolaan sampah plastik. Tanpa sentuhan teknologi sepertinya mustahil dapat menyelesaikan masalah ini.

5. Aksi bersih pantai

Kegiatan ini merupakan partisipasi sukarela yang biasanya digagas oleh kelompok pemerhati lingkungan, kelompok masyarakat, maupun pribadi dengan cara memungut dan mengumpulkan sampah-sampah yang ditemukan di sepanjang pantai seperti botol plastik, puntung rokok, dan sebagainya.

Aksi ini banyak dilakukan di daerah-daerah pariwisata seperti Bali, Pangandaran, Belitung dan lainnya. Selain memberikan dampak langsung memperindah pantai, dan menambah kenyamanan masyarakat lokal dan pengunjung, kegiatan ini juga mendukung perbaikan lingkungan pesisir dan lautan. Hal penting lainnya, gerakan sosial ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan laut dengan tidak membuang sampah sembarang.

Memang tidak ada cara tunggal yang ampuh untuk menyelesaikan secara menyeluruh masalah sampah plastik. Karena itu, dibutuhkan peran aktif berbagai pihak untuk menyelesaikannya guna menciptakan lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Dan yang terpenting adalah memulainya dari level terkecil: masing-masing individu.

Sumber : theconversation.com
Penulis : Bakti Berlyanto Sedayu, Peneliti LRMPHP

Senin, 03 Desember 2018

Ka. LRMPHP Hadiri Launching Kampung Nila di Sleman

Ka LRMPHP menyampaikan sambutan 
Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Luthfi Assadatd, M.Sc mewakili Pusat Riset Perikanan (Pusriskan)  menghadiri kegiatan pencanangan Kampung Nila di Pokdakan Mino Ngremboko, Bogesan, Kabupaten Sleman pada kamis (29/11). Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan apresiasinya atas pencanangan kampung Bokesan sebagai Kampung Nila. Berbagai lini di lingkup BRSDM, khususnya di Pusriskan dan LRMPHP siap untuk memberikan dukungan teknologi agar pencanangan Kampung Nila ini mencapai harapan semua pihak.

Ka LRMPHP menghadiri launghing Kampung Nila
Kampung Nila Bokesan pada awal tahun 1970-1980an merupakan daerah yang tandus, namun dengan adanya aliran irigasi yang diinisiasi pada saat itu, membuka celah untuk usaha perikanan berupa pembudidayaan ikan air tawar, baik berupa lele dan nila oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.

Kelompok Pembudidaya Ikan (KPI) Mino Ngremboko sebagai salah satu KPI di Bokesan merupakan kelompok yang aktif bergerak khususnya pada budidaya dan pembibitan ikan nila. Dari waktu ke waktu, berbagai penghargaan diraih oleh KPI Mino Ngremboko, seperti pengakuan sebagai pelaku usaha perikanan level Madya dari pemerintah, serta penetapan KPI Mino Ngremboko sebagai Pusat Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (P2MKP). Dengan berbagai modal tersebut, KPI Mino Ngremboko bergerak lebih jauh lagi dengan mengembangkan usaha wisata dan kuliner bidang perikanan.

Atas dasar hal tersebut maka Kampung Bogesan dicanangkan sebagai Kampung Nila di Kabupaten Sleman. Pencanangan Dusun Bokesan sebagai Kampung Nila ditandai dengan penyerahan miniatur kampung nila oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman, (Ir. Heru Saptono, MM) kepada Camat Ngemplak (Dra. S. WahyuPurwaningsih). Pada kesempatan tersebut, Kepala DP3 juga membacakan sambutan tertulis Bupati Sleman yang menyampaikan perlunya aspek perikanan yang dikaitkan dengan aspek pariwisata pada pencanangan Kampung Nila ini, sehingga kedepannya akan lebih terintegrasi antara sektor perikanan dengan pariwisata. Diharapkan kesejahteraan tidak hanya dirasakan bagi masyarakat yang berkecimpung di usaha perikanan semata, namun dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Selain pencanangan kampung nila di Dusun Bokesan, juga dicanangkan teknologi budidaya ikan Sibudidikucir yaitu Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Sentuhan Teknologi Kincir Air di Dusun Karang, Ngemplak, Sleman. Teknologi Sibudidikucir tersebut diklaim dapat mengurangi kebutuhan air selama budidaya nila dan dapat meningkatkan produktivitas.

Garam dan Ikan Tercemar Plastik

Pencemaran plastik di lautan semakin mengkhawatirkan. Selain meracuni organisme laut, pencemaran plastik juga mengancam manusia. Hasil penelitian terbaru menemukan kandungan plastik mikro pada garam dan ikan di Indonesia. Plastik mikro pada garam dan ikan itu ditemukan melalui penelitian dua tim terpisah, yaitu peneliti Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). ”Kami menemukan adanya 10-20 partikel plastik mikro per kilogram garam. Jenis plastik pada garam mirip dengan temuan di air, sedimen, dan biotanya,” kata peneliti kimia laut dan ekotoksikologi Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Reza Cordova, di Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Menurut Reza, penelitiannya tentang plastik mikro pada garam ini dilakukan di tambak di daerah pantai utara Jawa, yaitu di Pati, Kudus, Demak, dan Rembang. ”Kami menduga, plastik mikro pada garam ini berasal dari air laut yang sudah tercemar. Selain itu, ada juga kemungkinan masuknya plastik mikro setelah pemanenan karena banyak menggunakan plastik,” katanya. 

Plastik mikro (microplastics) adalah partikel plastik berdiameter kurang dari 5 milimeter (mm) atau sebesar biji wijen hingga 330 mikron (0,33 mm). Adapun plastik nano (nanoplastics) berukuran lebih kecil dari 330 mikron.

Sementara itu, penelitian tim Unhas, menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas Akbar Tahir, dilakukan di tambak garam di Janeponto, Sulawesi Selatan. ”Kami mengambil contoh air, sedimen, dan garam pada tambak yang airnya bersumber dari saluran primer dari laut. Ada delapan titik yang di-sampling dengan dua kali ulangan, jadi kami kumpulkan 16 sampel air,” katanya.

Menurut Akbar, tujuh sampel garam yang diteliti positif mengandung plastik mikro dengan total kontaminasi 58,3 persen. Sementara dari 16 sampel air yang diteliti, ditemukan 31 partikel plastik mikro pada 11 sampel. Tingkat kontaminasinya secara keseluruhan 68,75 persen.

Untuk sedimen, dari 16 sampel yang diperiksa, ditemukan 41 partikel plastik mikro dengan tingkat kontaminasi 50 persen. ”Total kontaminasi ini dihitung dari jumlah sampel positif terhadap total sampel yang diteliti,” kata Akbar.

Plastik sekali pakai

Menurut Reza, sumber penDarwin, cemar pada garam ini bisa ditelusuri jejaknya dengan temuan pencemaran plastik mikro pada air laut. ”Sebagian besar sumber plastiknya kami duga berasal dari plastik sekali pakai, seperti kantong plastik. Ada juga plastik dari jaring nelayan dan pakaian,” katanya.

Menurut Reza, penelitiannya terhadap kandungan plastik mikro di air laut dilakukan di 13 lokasi dan semua tercemar dengan tingkat dari 0,25 partikel per meter kubik sampai hampir 10 partikel per meter kubik. ”Paling tinggi adalah cemaran plastik mikro di pesisir Jakarta dan Sulawesi Selatan, yaitu 7,5-10 partikel per meter kubik,” katanya.

Reza menambahkan, penelitiannya terhadap teri dan sejenisnya di 10 lokasi di Indonesia juga menemukan cemaran plastik mikro. ”Sebanyak 58-89 persen teri mengandung plastik mikro. Paling tinggi konsentrasinya kami temukan di Makassar dan Bitung,” katanya.

Sebelumnya, riset bersama Universitas Hasanuddin dan University of California, Davis, Amerika Serikat, menemukan cemaran plastik mikro di saluran pencernaan ikan dan kerang yang dijual di tempat pelelangan ikan terbesar di Makassar. Hasil riset ini dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional, Nature, September 2015.

Dalam penelitian ini ditemukan, sepertiga sampel atau 28 persen mengandung plastik mikro. Sebanyak 76 ikan dari 11 jenis ikan berbeda diteliti kandungan plastik mikronya. Mulai dari teri sampai tongkol tercemar. Dari 10 teri, 4 ekor tercemar plastik.

Akbar mengatakan, temuan tentang adanya plastik mikro pada garam dan ikan menjadi peringatan terkait keseriusan pencemaran limbah plastik di lautan. ”Harus ada tindakan sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan sampah plastik ini. Untuk garam, secara teknis bisa dikurangi dengan menyaring air laut yang menjadi bahan bakunya walau harganya akan mahal. Namun, bagaimana dengan ikan?” katanya.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau Agung Dhamar Syakti, sampah plastik di laut bisa melepas senyawa kimia beracun, seperti nonylphenols. Sementara plastik mikro mudah mengikat bahan pencemar beracun, seperti pestisida dan aneka logam berat pemicu kanker, mutasi genetik, dan merusak embrio.


Sumber : https://www.pressreader.com/indonesia/kompas

Jumat, 30 November 2018

Bisnis Akuakultur Siap Bertransformasi ke Industry 4.0

Dok Humas KKP
Jakarta – Ajang Aquatica Asia dan Indoaqua 2018 yang mengusung tema ” Transform Aquaculture Business Into Industry 4.0 menjadi momen penting untuk mengawali penciptaan bisnis akuakultur yang lebih efisien.

Sebagaimana diketahui perkembangan teknologi informasi telah sedemikian dinamis. Era Industri 4.0 merupakan etape baru transformasi bisnis akuakultur dari semula konvensional ke arah yang berbasis digital atau Internet of Things (IoT).

“Subsektor akuakultur siap menyongsong era industri 4.0 dengan fokus utama pada tujuan pencapaian efesiensi, produktivitas dan nilai tambah. Era ini harus kita tangkap sebagai peluang, sehingga nilai ekonomi sumberdaya akuakultur ini mampu dimanfaatkan secara optimal”, ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto saat membuka ajang Aquatica Asia dan Indoaqua 2018 di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Rabu (28/11).

Slamet menjelaskan, upaya mentransformasi bisnis akuakultur dalam industry 4.0 akan memberikan solusi terbaik khususnya dalam membangun sistem produksi yang lebih efisien dan terukur mulai dari aspek teknis produksi, penguatan SDM dan aspek manajemen bisnisnya.

Menurutnya ada beberapa indikator yang bisa dicapai melalui industry 4.0 ini yakni : efisiensi mata rantai pasar melalui interkoneksi sistem informasi tataniaga guna maningkatkan nilai tambah di level pelaku bisnis akuakultur dan keterjangkauan harga dilevel konsumen; penciptaan sistem informasi logistik input produksi yang efisien dan mudah dijangkau oleh pelaku akuakultur; penguatan data base untuk menjamin sistem ketelusuran dalam proses produksi akuakultur;  penciptaan sistem mitigasi dan early warning sistem melalui penyediaan data base kondisi lingkungan secara real time; pencapaian efisiensi produksi melalui teknologi akuakultur berbasis digitalisasi; dan reformasi birokrasi perijinan berbasis online yang lebih efisien dan bertanggungjawab untuk menarik investasi.

“Indikator di atas sudah mulai dilakukan. Pada kesempatan ini, saya sangat mengapresiasi para start up yang sudah menginisiasi transformasi bisnis aquaculture terutama dalam hal membangun sistem informasi bisnis dan skema pembiayaan crowdfunding. Tentu ini sangat positif untuk mempercepat pengembangan bisnis akuakultur”, imbuh Slamet

Namun demikian, Slamet menekankan bahwa penerapan teknologi digitalisasi dalam proses produksi harus dalam kerangka menjamin sustainable aquaculture.

“Prinsip sustainable aquaculture mutlak diterapkan. Kita tidak ingin akualultur dicap sebagai kegiatan yang tidak ramah linhkungan. Oleh karenanya, saya selalu katakan untuk tidak lagi menggunakan induk/benih dari alam, tidak menggunakan obat obatan dan bahan kimia yang tidak direkomendasikan, menghindari alih fungsi lahan, dan pengendalian limbah budidaya”, tegasnya.

Sementara itu, Norman Lim, Digital Solution Lead Asia, PT. Cargill menyampaikan bahwa teknologi digital dalam akuakultur ke depan setidaknya akan menjembatani 5 ( lima) hal yakni :  penyediaan dan interkoneksi akses data dari onfarm secara real time; menjamin keamanan data; analisis data; pengembangan perangkat otomatos dalam proses produksi; dan menjamin akses ketelusuran produk dalam supply chain.

“Di PT. Cargill sistem ini sudah dibangun. Kami memiliki perangkat sistem dengan nama IQshrimp. Dengan sistem ini akan membantu petambak udang untuk mengambil keputusan yang tepat melalui input data yang dapat diakses secara real time dari onfarm,” ungkap Lim. (humas_djpb)


Sumber : KKPNews

Kamis, 22 November 2018

LRMPHP Mengikuti Pameran Gelar Bulan Teknologi tahun 2018

LRMPHP mengikuti pameran gelar bulan teknologi (dok. LRMPHP)
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi dalam Pameran Bulan Teknologi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam - Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (BPTBA-LIPI) di Taman Pintar Yogyakarta pada kamis-sabtu (15-17/11). Keikutsertaan LRMPHP dalam pameran tersebut sebagai tindak lanjut atas surat undangan permintaan partisipasi pameran dari BPTBA-LIPI No. B-1494/ipt.8/HM.01.01/XI/2018 tanggal 6 November 2018.

Kegiatan pameran  tersebut  merupakan bagian dari rangkaian acara Bulan Teknologi BPTBA - LIPI Tahun 2018 yang mengusung tema  "Pengembangan Budaya IPTEK Berbasis Kearifan Lokal Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Pameran ini bertujuan untuk pemasyarakatan IPTEK khususnya teknologi pengemasan makanan tradisional dan sebagai wadah komunikasi interaktif dengan masyarakat. Selain diikuti oleh LRMPHP, kegiatan pameran juga diikuti oleh UMKM binaan BPTBA-LIPI, Lembaga Litbang, Instansi/lembaga mitra BPTBA-LIPI dan perusahaan berbasis produk pangan.
Stand Pameran LRMPHP (dok LRMPHP)
Pada pameran ini, LRMPHP menampilkan peralatan uji kesegaran ikan berbasis android. Prinsip kerja alat ini adalah pendeteksian bau ikan menggunakan sensor ammonia dan citra mata ikan menggunakan kamera. Keunggulan alat uji ini selain bersifat non-destruktif (tidak merusak bahan), pengujiannya juga cepat dan dapat mengetahui kesegaran ikan secara real time. Selain alat uji kesegaran ikan, hasil-hasil riset LRMPHP dalam bentuk leaflet, brosur, infografis, banner dan video juga ditampilkan dalam pameran ini.
Diskudi dengan pengunjung pameran (dok. LRMPHP)
Selama mengikuti pameran, stand LRMPHP banyak menerima kunjungan baik dari akademisi, instansi pemerintahan, UKM maupun masyarakat. Pada kesempatan tersebut dilakukan diskusi interaktif dan konsultasi tentang peralatan yang ditampilkan.

Pengunjung umumnya tertarik dengan peralatan hasil riset LRMPHP dan menanyakan beberapa hal tentang prinsip kerja, kegunaan alat, spesifikasi dan harga alat. Beberapa pengunjung memberikan masukan dan saran untuk perbaikan alat tersebut diantaranya untuk meniadakan boks penguji pada alat uji sehingga hanya digunakan smartphone dalam pengujiannya. Harapannya peralatan yang ditampilkan tersebut segera dapat dikomersialisasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Rabu, 21 November 2018

Harkannas ke-5 : Dengan Protein Ikan, kita Membangun bangsa

Tim media sosial KKP
KKPNews, Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki potensi perikanan yang harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari untuk bangsa, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.

Ketahanan pangan nasional serta pemenuhan gizi masyarakat, terutama protein, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya pun terus dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang mengandung protein berkualitas tinggi.

Oleh karena itu, guna mendorong tingkat konsumsi ikan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan Hari Ikan Nasional (HARKANNAS) yang diperingati setiap tanggal 21 November. Peringatan HARKANNAS tersebut kini sudah memasuki tahun kelima, sejak ditetapkan melalui Keppres Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 24 Januari 2014.

Tahun ini, peringatan HARKANNAS mengusung tema “Dengan Protein Ikan, Kita Membangun Bangsa”. Hal ini menunjukkan bahwa pangan dan gizi adalah hal yang saling terkait dan saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu diselesaikan.

Adanya kasus gizi ganda (kelebihan dan kekurangan gizi), stunting, dan lain-lain adalah contoh beberapa masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia yang erat kaitannya dengan kecukupan pangan dan gizi. Sehingga ikan sebagai bahan pangan yang mudah diproduksi dalam berbagai skala dan bergizi tinggi diharapkan mampu menjadi solusi atas masalah tersebut.

Untuk memeriahkan peringatan Harkannas Ke-5, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar secara serentak dan bersama-sama mengkonsumsi ikan pada tanggal 21 November 2018, turut menyemarakkan HARKANNAS lingkungan kantor Pemerintah Daerah, dan menyelenggarakan pertemuan Forikan Daerah, workshop, bazar perikanan, lomba masak, festival kuliner ikan, dan lain-lain.

Sedangkan di tingkat pusat, dilakukan serangkaian kegiatan sejak tanggal 21 November hingga 8 Desember 2018 meliputi talkshow, kuliner ikan gratis, lomba inovasi menu masakan ikan, bazaar perikanan, hingga pada Puncak Peringatan HARKANNAS ke-5 pada tanggal 7 Desember 2018 di JCC Senayan Jakarta, yang akan diawali dengan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-16, bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Pusat yang diikuti perwakilan juara dari 34 provinsi.

Melimpahnya Indonesia akan berbagai jenis ikan perlu kita syukuri. Salah satunya dengan memanfaatkannya sebagai bahan konsumsi dalam negeri. Ikan sangat sehat dan mengandung banyak protein yang baik bagi tubuh kita. Jangan sampai manfaat ikan hanya dirasakan orang luar yang mengimpor ikan dari Indonesia, namun bangsa sendiri lupa menikmatinya,” tutur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Tak berlebihan, komoditas perikanan Indonesia memang sudah terkenal hingga mancanegara. Setidaknya ada 3 komoditas unggulan perikanan Indonesia, yaitu udang, tuna dan patin. Tercatat, nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018, menduduki posisi tertinggi pertama dan kedua dibanding komoditas utama produk perikanan lainnya sebesar USD 1.302,5 juta (37%) dan USD 433,6 juta (12,3%). Terjadi kenaikan nilai dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar 4% untuk udang dan 21,9% untuk tuna. Sedangkan Patin Indonesia dengan brand “Indonesian Pangasius – The Better Choice”, yang baru saja diluncurkan saat ajang pameran SEAFEX di Dubai pada 30 Oktober 2018, diprediksi dapat memenangkan pasar dunia. Alasannya, patin Indonesia memiliki keunggulan karena dikembangkan dengan probiotik dan dibudidayakan dalam kolam dengan air tanah yang bersih, juga dengan kepadatan yang lebih rendah dibandingkan negara lain.

Diharapkan, peringatan HARKANNAS ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat, serta menjadikan ikan sebagai salah satu solusi dalam penanganan permasalahan gizi masyarakat. Sehingga ikan dijadikan sumber protein yang selalu hadir di dalam menu keluarga guna mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Nawacita 5), dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing bangsa (Nawacita 6), serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya sektor kelautan dan perikanan (Nawacita 7).

Dengan konsumsi protein ikan yang cukup, masyarakat Indonesia diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Generasi yang sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama dalam membangun bangsa Indonesia ke depan. (Ade Fitria Nola)

Sumber : KKPNews

Senin, 12 November 2018

KKP Yakin Produksi Pakan Mandiri Dapat Ditingkatkan

Dok.Humas DJPB

KKPNews, Jakarta – Salah satu tantangan perikanan budidaya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pakan ikan yang efisien dan berkualitas, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Isu ini menjadi penting, karena pakan merupakan penyusun terbesar dalam struktur biaya produksi usaha budidaya ikan yang mencapai lebih dari 70%.

Di sisi lain, harga pakan pabrikan cenderung menunjukkan tren kenaikan, sehingga akan menyebabkan turunnya efisiensi usaha budidaya. Kondisi ini dipicu karena keterbatasan industri pakan dalam memanfaatkan bahan baku lokal untuk dijadikan pakan ikan, sehingga industri masih sangat tergantung pada bahan baku pakan impor, terutama tepung ikan.

Merespon kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sejak tahun 2015 telah menggalakkan gerakan pakan mandiri atau Gerpari.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam Forum Pakan Mandiri Nasional 2018 di Jakarta, Rabu (11/7), menyampaikan bahwa Gerpari merupakan langkah konkrit pihaknya dalam menjamin ketersediaan pakan yang terjangkau oleh para pembudidaya skala kecil, yang saat ini masih dihadapkan pada kendala inefisiensi produksi. Di samping itu, dengan program pakan mandiri diharapkan akan memicu multiplier effect antara lain munculnya kelompok penyedia alat bahan baku dan juga kelompok pemasaran pakan ikan mandiri.

“Menurut data Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), produksi pakan ikan pabrikan tahun 2017 hanya 1.555.939 ton, sedangkan kebutuhan pakan ikan di tahun yang sama mencapai 8.650.260 ton. Untuk tahun 2018 kebutuhan pakan naik menjadi sekitar 9.667.620 ton dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 10.800.960 ton. Baik untuk jenis ikan air tawar seperti nila, lele, gurami, mas, dan patin, serta jenis ikan laut seperti kakap putih, bawal bintang, kerapu, dan udang,” terang Slamet.

“Sedangkan total produksi pakan mandiri tahun 2018 yang tersebar di 24 provinsi baru mencapai 26.546 ton. Di sinilah urgensi peningkatan produksi pakan mandiri,” lanjutnya.

Untuk itu, Salmet menyampaikan bahwa KKP telah menyiapkan beberapa strategi agar produksi pakan mandiri dapat berhasil dan meningkat. Di antaranya, pengembangan pakan mandiri dipusatkan di sentra-sentra budidaya air tawar atau kawasan minapolitan; kemudian prioritas kepada kelompok usaha budidaya ikan air tawar; memanfaatkan potensi bahan baku lokal; memproduksi pakan murah berkualitas, berkuantitas, dan secara kontinu; penguatan kelembagaan dan permodalan; serta pengembangan jejaring pakan ikan nasional.

Selain itu, KKP juga telah mengembangkan pembuatan pakan dengan pabrik skala medium di 9 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Aceh, Jambi, Lampung, Karawang, Sukabumi, Jepara, Situbondo, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. UPT ini akan menjadi motor untuk mengembangkan kawasan pakan mandiri.

Di level pembudidaya, Slamet juga menyampaikan bahwa KKP terus memberikan dukungan berupa mesin-mesin pembuat pakan mandiri skala kecil.

“Kita berikan bantuan berupa mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan, serta pengembangan berbagai jenis bahan baku pakan mandiri. Selain itu, kita juga meningkatkan kerja sama antara DJPB dengan Smart Fish/UNIDO terkait dengan teknik formulasi pakan dengan harga murah berkualitas least cost formulation karena dapat menurunkan biaya produksi terutama dari pakan yang murah tetapi tetap berkualitas,” jelasnya.

Slamet menambahkan, untuk mengembangkan pakan mandiri, DJPB juga berkerja sama dengan FAO dengan mengadakan kegiatan supporting local feed efficiency for inland aquaculture in Indonesia yang dilakukan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain itu, DJPB juga akan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia terkait dengan pengelolaan bahan baku pakan ikan khususnya Palm Kernel Meal (PKM) serta kerja sama dengan FAFI Belanda dalam pengembangan bahan baku pakan dari limbah bir dan bacteria protein.

“Kerja sama ini tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi pakan ikan khususnya pakan ikan air tawar yang berkualitas tinggi dan biaya hemat oleh produsen pakan ikan skala kecil di Indonesia,” tutup Slamet.

Pada kesempatan yang sama Ketua Asosiasi Pakan Mandiri Nasional (APMN), Syafruddin menyampaikan bahwa APMN akan berkomitmen mendukung peningkatkan pakan mandiri melalui: (1) pendampingan teknis dan formulasi pakan ikan kepada kelompok gerakan pakan ikan mandiri, khususnya penerima bantuan mesin pemerintah di daerah anggota asosiasi; (2) pengembangan bahan baku lokal pakan ikan untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku khususnya tepung ikan; (3) pengembangan dan inovasi mesin pakan aplikatif; (4) pendataan produksi pakan mandiri secara reguler, dan; (5) menjaga konsistensi mutu pakan mandiri. (Humas DJPB/AFN)

Sumber : KKPNews