ZI 2022? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022. ZI 2022? Yes, We CAN

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2020

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Kamis, 19 Mei 2022

Menteri Trenggono Kembali Bawa KKP Raih Prestasi Bidang Kearsipan dari ANRI

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kembali membawa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih prestasi dalam bidang kearsipan. KKP berhasil meraih predikat “Memuaskan” pada hasil pengawasan kearsipan 2021 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk kategori lembaga setingkat kementerian. 

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Anugerah Kearsipan dan Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-51 secara luring di Grand Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Menteri Trenggono selalu menekankan bahwa transformasi digital sangat berperan penting dalam mewujudkan kinerja yang cepat, tepat dan efisien, khususnya dalam kegiatan pengarsipan. 

“Kita harus menyadari, digitalisasi membawa perubahan besar pada sistem pelayanan yang ada di KKP sehingga menjadi lebih cepat, efisien dan transparan. Terutama, dalam hal pengumpulan atau pengarsipan dan pengolahan data yang akan digunakan untuk membuat program kerja maupun kebijakan,” jelas Menteri Trenggono.


KKP berhasil menjadi 10 nilai terbaik tingkat nasional hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 kategori Kementerian. Hasil pengawasan kearsipan tahun 2021 tersebut telah menggunakan instrumen baru yang berbeda dengan tahun sebelumnya, seiring dengan implementasi Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019, di mana pola penilaian dilakukan terhadap seluruh unit kerja KKP. 

Menteri Trenggono berharap hasil yang baik ini terus dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam kegiatan penyelenggaraan kearsipan di KKP. 

Sementara itu, menurut Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Miazwir mengatakan bahwa semua unit kerja di KKP mempunyai peran dalam menyumbangkan nilai. Langkah yang harus sama-sama dilakukan adalah semua unit kerja harus memahami instrumen pengawasan sebagai penilaian pengelolaan kearsipan secara mandiri. 

“Kami beserta seluruh jajaran telah melakukan langkah-langkah dalam menyosialisasikan instrumen ini,” terang Miazwir. 

Ia mengatakan terdapat empat kategori penilaian pengawasan kearsipan milik KKP, di antaranya kategori Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Sumber Daya Kearsipan, Pengelolaan Arsip Dinamis, serta Sumber Daya Kearsipan Data. 

Selain Anugerah Kearsipan, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kearsipan Nasional Tahun 2022 dengan tema yang diusung sekaligus sebagai tema hari Kearsipan ke-51 adalah “Sinergi Kearsipan untuk Kemajuan Bangsa: Tertib Arsip, Transformasi Kearsipan Digital, Memori Kolektif Bangsa”. 

Melihat tema tersebut, KKP telah mengambil satu langkah lebih awal dan sejak 2005 telah merintis upaya transformasi digital dan tahun 2017 dikembangkan melalui penggunaan aplikasi e-layar, sebagai aplikasi layanan perkantoran telah dimulai dengan digitalisasi tata naskah dinas sampai dengan pengelolaan arsip di lingkup KKP sampai dengan pengukuran kinerja kearsipan. 

“Pemanfaatan e-layar sebagai aplikasi untuk pengelolaan persuratan dan kearsipan harus lebih dimaksimalkan, sebagi langkah untuk mempermudah dalam pengelolaan arsip,” ujar Miazwir. 

Dalam rangka untuk terus meningkatkan hasil pengawasan kearsipan, KKP telah memberikan petunjuk lebih lanjut kepada semua unit kerja untuk melakukan langkah-langkah dalam pencapaian tersebut sesuai substansi kegiatan masing-masing bidang kerja, meliputi peningkatan kualitas pengelolaan persuratan dan kearsipan meliputi kewajiban Implementasi Tata Naskah Dinas, Kode Klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip serta Sistem Keamanan dan Hak Akses sesuai ketentuan, Identifikasi arsip tercipta, Pemberkasan arsip, Penataan arsip inaktif, Penyusunan daftar arsip inaktif, serta Penyusutan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.

Hal tersebut menjadi penting dalam hal kearsipan, di mana KKP dinilai sangat strategis karena memiliki data-data sektor kelautan dan perikanan yang meliputi sumber daya alam seperti zonasi penangkapan ikan, serta kewilayahan seperti data pulau-pulau terluar. Data-data tersebut harus dijaga dan diselamatkan untuk arsip strategis negara.

Dalam kesempatan ini, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto berharap Hari Kearsipan ke-51 ini menjadi momentum penguat komunitas kearsipan untuk terus bersinergi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional untuk mendorong kemanfaatan bidang kearsipan bagi masyarakat Indonesia sebagai memori kolektif dan informasi jati diri bangsa.

 


Sumber : kkp


Jumat, 13 Mei 2022

Review dan Evaluasi Layanan Magang dan Penelitian dengan Stake Holder


Kunjungan Kepala LRMPHP dan tim di SMKN 1 Jepara

Kunjungan dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berupa layanan magang dan penelitian dilaksanakan di SMKN 1 Jepara. Kegiatan ini untuk mereview dan mengevaluasi standar layanan beserta SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan pengguna layanan (stake holder). Dalam kunjungannya ini, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad, S.Pi., M.Sc  didampingi Koordinator Pelayanan Teknis, Tri Nugroho Widianto, M.Si dan tim ditemui Kepala SMK N 1 Jepara, Sugiyanto, S.Pd., S.ST., M.Pd beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Kepala SMKN 1 Jepara menyampaikan kegiatan magang ini sebagai suatu proses kolaborasi baik dengan perguruan tinggi, dunia industri maupun instansi pemerintah, termasuk dengan LRMPHP. Melalui program magang ini diharapkan lulusan SMKN 1 Jepara dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk langsung bekerja maupun berwiraswasta. 

Sementara itu Kepala LRMPHP berharap melalui kunjungannya ini akan mendapat masukan yang berharga dari stake holder untuk peningkatan standar layanan proses magang. Selain itu, disampaikan bahwa pelaksanaan review dan evaluasi SOP dilakukan secara berkala dan terus menerus sehingga implementasinya dapat berjalan dengan baik. Masukan dan saran dalam setiap upaya review SOP akan menjadi bahan dalam evaluasi terhadap penyempurnaan SOP sesuai kebutuhan stake holder. 

Survei kepuasan layanan magang 

Dalam survei kepuasan layanan magang terhadap stake holder  SMKN 1 Jepara terdapat beberapa catatan khusus terutama kurang sinkronnya antara tema kegiatan magang dari SMKN 1 Jepara dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan di LRMPHP. Namun demikian penilaian kepuasan secara umum masih baik dengan nilai sebesar 4.2 (skala 1-5). Survey kepuasan terhadap stake holder  ini merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh LRMPHP sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut kegiatan review dan evaluasi SOP magang ini selanjutnya akan dilakukan penambahan materi pendahuluan pramagang serta pendetailan rencana kegiatan magang yang melibatkan siswa calon magang dan pembimbing, baik dari sekolah maupun LRMPHP sebelum pelaksanaan magang. Hasil review dan evaluasi ini selanjutkan akan dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST) evaluasi standar pelayanan magang antara Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan sebagai penyedia layanan dengan SMKN 1 Jepara sebagai pengguna layanan (stake holder). 


Senin, 09 Mei 2022

Pasca Libur Lebaran, Menteri Trenggono Minta Jajaran Langsung Tancap Gas Jalankan Program Unggulan


Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh pegawai untuk menjaga kualitas kinerja pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di antaranya penyelesaian regulasi, implementasi program unggulan, hingga optimalisasi layanan kepada masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Trenggono saat memimpin Halal Bihalal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara hybrid, Senin (9/5/2022). 

"Jadi sekali lagi tugas kita masih banyak, mulai dari penyelesaian regulasi, ada juga program besar salah satunya soal RPP Sedimentasi yang berkaitan dengan kesehatan laut. Ini harus bergerak cepat. Saya juga minta untuk selalu bicara ke bawahan, jangan satu arah. Sampaikan ke bawah agar yang bawah juga bisa memberi masukan ke atas," ujar Menteri Trenggono. 

Salah satu regulasi yang tengah dikebut pengesahannya adalah kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, yang saat ini draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) berada di Sekretariat Kabinet. Kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota merupakan satu dari tiga program unggulan KKP di bawah nakhoda Menteri Trenggono. 

Sembari menunggu tindak lanjut dari Seskab, Menteri Trenggono meminta jajaran di Ditjen Perikanan Tangkap untuk terus melengkapi fasilitas pendukung pelabuhan perikanan. Di antaranya timbangan online, docking kapal, hingga perbaikan fasilitas pendaratan ikan di pelabuhan. 

"Saya minta kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk mempersiapkan ini, jangan menunggu. Betul-betul dipersiapkan, sehingga saat regulasi disahkan kita bisa langsung menjalan program dengan optimal," tegas Menteri Trenggono. 

Kebakaran puluhan kapal perikanan di Cilacap juga tak luput dari perhatian Menteri Trenggono. Selain menyiapkan paket bantuan, koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus dilakukan khususnya untuk membantu para ABK yang kehilangan pekerjaan imbas musibah tersebut.

 

Sumber : kkp


Selasa, 03 Mei 2022

Menteri Trenggono Bawa Sektor Kelautan dan Perikanan Catat Kinerja Positif di Triwulan I 2022

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhasil membawa sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif pada triwulan I 2022. Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD1,39 miliar, sekaligus naik 21,78% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. 

"Tentu ini kabar baik di momen Lebaran, karena ini menunjukkan kinerja ekspor yang meningkat di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti, Sabtu (30/4/2022). 

Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk perikanan pada Maret 2022 mencapai USD548,35 juta atau setara Rp7,87 triliun. Angka ini naik 22,48% dibanding Februari 2022, dan meningkat 14,87% dibanding nilai ekspor bulan Maret tahun sebelumnya. 

Artati memaparkan, secara kumulatif pada periode Januari – Maret 2022 atau triwulan 1 tahun 2022, nilai ekspor produk perikanan mencapai USD1,53 miliar, naik 21,63% dibanding periode yang sama tahun 2021. "Ini setara dengan Rp21,95 triliun dan kenaikannya luar biasa dibanding periode yang sama tahun lalu. Artinya, produk kita semakin diminati di pasar ekspor,"  katanya. 

Pada periode tersebut, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor utama dengan nilai sebesar USD727,27 juta. Kemudian disusul Tiongkok sebesar USD214,39 juta, Jepang sebesar USD151,62 juta, ASEAN sebesar USD151,26 juta, dan Uni Eropa sebesar USD78,17 juta. 

Dari sisi komoditas, Udang menjadi favorit dengan nilai sebesar USD621,92 juta atau 40,64% terhadap nilai ekspor total, disusul Tuna-Cakalang-Tongkol USD189,53 juta (12,39%), Rajungan-Kepiting USD172,56 juta (11,28%), Cumi-Sotong-Gurita USD154,53 juta (10,10%), Rumput Laut USD114,26 juta (7,47%), dan Tilapia USD14,86 juta (0,97%). 

"Angka sebesar 47,53% nilai ekspor kita dihasilkan dari pasar Amerika Serikat," sambung Artati. 

Di tengah peningkatan ekspor, nilai impor perikanan Indonesia di triwulan 1 2022 hanya 9,14% dari nilai ekspor. BPS mencatat nilai impor USD139,89 juta sejak Januari-Maret tahun ini. 

Melihat data tersebut, Artati optimis sektor kelautan dan perikanan akan terus tumbuh. Terlebih tahun ini, Ditjen PDSPKP berpartisipasi dalam sejumlah pameran dagang seafood internasional, seperti Seafood Expo North America (SENA) di Boston, Amerika Serikat pada Maret dan Seafood Expo Global (SEG) di  Barcelona, Spanyol akhir April ini. 

"Alhamdulillah, nilai impor kita masih di bawah 10% terhadap nilai ekspor, ini mengukuhkan Indonesia sebagai negara net exporter produk perikanan. Kita optimis nilai ekspor akan terus meningkat," tutupnya. 

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan sinyal positif di triwulan 1 menunjukkan program-program unggulan yang dirancang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sudah dalam jalur yang benar.

"Meningkatkan produksi ekspor memang menjadi salah satu prioritas dari program Menteri Trenggono. Berkat kebijakan yang diambil berbasis data dan melibatkan semua pemangku kepentingan, terlihat hasil yang positif di triwulan 1 ini," katanya.


Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menetapkan tiga program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

Pertama, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap WPP untuk keberlanjutan ekologi. Kedua, pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor berbasis komoditas unggulan di pasar global, antara lain udang, kepiting, lobster, dan rumput laut. Ketiga, pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.



Sumber : kkp

 

Minggu, 01 Mei 2022

SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL1443 H

 


Segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan - BRSDM KKP mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1443 H

Taqabbalallahu minna wa minkum

Selasa, 19 April 2022

LAPORKAN !!! JANGAN MALU MALU


LAPORKAN !!! JANGAN MALU MALU

 

KERJA PRIMA TANPA BENTURAN KEPENTINGAN !! YESSS...


KERJA PRIMA TANPA BENTURAN KEPENTINGAN !! YESSS...


 

Senin, 18 April 2022

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA SELURUH JAJARAN LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memberitahukan kepada seluruh stakeholders/rekanan dan mitra kerja LRMPHP agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran LRMPHP.

Dukungan dari seluruh stakeholders sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola LRMPHP yang baik dan berintegritas.


 

Senin, 11 April 2022

Inovasi Bioplastik Untuk Bumi

Laut Indonesia memiliki permasalahan serius terkait pencemaran lingkungan akibat sampah plastik. Sampah yang berasal dari darat ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai ratusan tahun, untuk bisa terurai. Hal tersebut tidak saja menjadi permasalahan Indonesia tapi juga seluruh negara. 

Untuk itu Kementerian Kelautan dan Perikanan hadir menawarkan alternatif sebagai solusinya. Salah satunya melalui penelitian yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis BRSDM, yakni Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP). 

Penelitian tersebut menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah plastik, yaitu dengan bioplastik berbahan dasar rumput laut, yang selengkapnya dapat disaksikan melalui Maxstream di link https://maxstream.tv/movies/0_2gosguak dan Youtube di link https://t.co/lQfp2jAsFR


Jumat, 08 April 2022

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK LRMPHP

Pendampingan Pembuatan Dokumen ZI WBK di LRMPHP

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Provinsi DIY oleh tim Inspektorat I Itjen KKP pada tanggal 5 - 9 April 2022. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui penilaian di Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Hasil pemantauan dan pendampingan oleh tim itjen KKP tersebut diantaranya terdapat peningkatan nilai sementara WBK dari pemantauan sebelumnya pada periode Januari 2022 ke  periode April 2022 (setelah penyesuaian Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021). Namun demikian masih terdapat beberapa area pengungkit yang belum memenuhi persyaratan lulus WBK sebesar 60% di Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, dan Penguatan Pengawasan.

Berkenaan dengan permasalahan yang ditemui saat pendampingan tersebut disarankan kepada Kepala LRMPHP Bantul agar memperhatikan Simulasi Penilaian Sementara LKE Pembangunan Zona Integritas dan melengkapi bukti dokumen pendukung yang memadai pada komponen pengungkit sampai dengan periode Tahun 2022.


Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja, Langkah BRSDM Kawal Program Terobosan KKP

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM)  berhasil meraih predikat A dengan nilai 86,65 dari target nilai 86 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021. Hasil tersebut ditetapkan berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan baik oleh internal (Evaluator Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan) maupun eksternal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). SAKIP sendiri merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

“SAKIP dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Saat ini, dinamika dalam lingkungan global menuntut implementasi manajemen kinerja dan tata pemerintahan yang baik, transparan serta bertanggung jawab pada setiap kebijakan,” tegas Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta, pada Kick Off Meeting Implementasi SAKIP Lingkup BRSDM Tahun 2022, yang terselenggara pada  6-8 April 2022. 

Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh unit kerja BRSDM, dikatakan Nyoman tidak hanya diperuntukkan bagi kepentingan unit kerja itu sendiri, melainkan juga harus dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden pada berbagai kesempatan yang menyampaikan bahwa instansi pemerintah harus berorientasi pada outcome, bukan lagi output. “Artinya, setiap unit kerja harus menjamin bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk masyarakat, utamanya meningkatkan kesejahteraan,” ucapnya.

Melalui Kick off Meeting, pihaknya pun mendorong seluruh unit kerja lingkup BRSDM untuk fokus pada pencapaian prioritas pembangunan nasional, dalam hal ini melakukan upaya-upaya pengawalan kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang mendukung pencapaian target program terobosan KKP.

Dalam laporannya, Sekretaris BRSDM Kusdiantoro menuturkan, dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang mendekati harapan publik, maka BRSDM secara preventif dan berkelanjutan mempelajari dan melakukan perbaikan-perbaikan pengelolaan SAKIP dengan fokus,  Penguatan Dokumen Perencanaan, Pengukuran Kinerja per Triwulan, Rekonsiliasi Data dan Bukti Dukung Kinerja per semester, Penyusunan dan Reviu LKJ, Pembinaan dan Penguatan Dokumen Evaluasi SAKIP di lingkup satker BRSDM, Fasilitasi penilaian dan Evaluasi, serta Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.

Selain pencapaian nilai SAKIP BRSDM juga terlaksana perbaikan SAKIP di level unit kerja, di mana nilai hasil uji petik pada satker terpilih (18 satker) oleh tim evaluator Itjen KKP pada tiga tahun terakhir (2019 - 2021) berada pada kategori nilai A (di atas 80). Hasil uji petik evaluasi SAKIP oleh tim Itjen KKP pada tahun 2021 menetapkan nilai untuk 1. Politeknik KP Dumai (87,52); 2. SUPMN Waeheru (81,83); 3. BRBIH Depok (81,62); dan 4. BPPP Ambon (81,07). Di akhir kesempatan, Kepala BRSDM secara simbolis menyerahkan penghargaan atas Pencapaian Kinerja dan  Produktivitas Kerja Satker Lingkup BRSDM Terbaik kepada 4 satker tersebut.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan; Kepala Pusat Pendidikan KP; Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP; Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP; Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP; para Kepala UPT lingkup BRSDMKP; serta para Koordinator lingkup BRSDM.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan,  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya evaluasi dan penguatan pengawasan untuk memastikan layanan dan program-program yang dilaksanakan oleh unit kerja KKP dapat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, Menteri Trenggono meminta jajarannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

 

Sumber : kkp


Jumat, 01 April 2022

Salah Satu Pegawai LRMPHP Dikukuhkan Sebagai Pengurus FORIKAN Kab. Bantul

I Made Susi Erawan (kiri) bersama penyuluh perikanan Bantul L. Sulistyatmoko

I Made Susi Erawan, salah satu pegawai LRMPHP dikukuhkan sebagai anggota/pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Bantul masa bakti 2022 - 2025. Pengukuhan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pada Kamis (31/3/2022).

Melalui FORIKAN ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat Bantul dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 30,74 kg per kapita per tahun. Meskipun tingkat konsumsi ikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun belum maksimal. Tercatat tingkat konsumsi ikan di DIY masih diangka 11 kilogram per kapita pertahun pada 2011, saat ini sudah di angka 32 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menunjukkan tingkat konsumsi ikan di DIY masih jauh dari angka konsumsi ikan nasional sebesar 55,37 kilogram per kapita pertahun .

Rendahnya konsumsi ikan di DIY sebenarnya cukup ironi mengingat DIY memiliki potensi perikanan laut dan darat yang cukup besar dan melimpah. Hal ini disebabkan kesadaran untuk mengkomsumsi ikan masih rendah, dan belum membiasakan makan ikan  di keluarga, sehingga perlu mengubah pola pikir masyarakat untuk makan ikan dari kecil. 


Kamis, 31 Maret 2022

Kapsul Obat dari Rumput Laut Dijamin Halal

Cangkang kapsul dari rumput laut (Foto: unair.ac.id)

Tidak hanya buat makanan atau minuman yang bergizi, rumput laut juga dapat diolah menjadi cangkang obat berbentuk kapsul. Karena terbuat dari bahan nabati, kapsul dari rumput laut dijamin kehalalannya. Ketersediaan rumput laut di Indonesia sangat melimpah mengingat garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Merauke. Penggunaan rumput laut sebagai kapsul dapat mengurangi ketergantungan kapsul yang biasanya terbuat dari gelatin hewani seperti sapi dan babi. Tentunya kapsul tersebut sangat cocok bagi kaum vegetarian. Dilansir dari detik.com pada tahun 2019 industri cangkang kapsul berbahan rumput laut yang berbasis di Universitas Airlangga Surabaya mampu memproduksi tiga juta cangkang kapsul dalam sehari. Dan saat ini jika ditelusuri dalam dunia maya atau internet, kapsul dari rumput laut sudah banyak dijual di situs jual beli online terkemuka.

Rumput laut yang digunakan sebagai bahan kapsul adalah jenis Eucheuma cottonii yang banyak tumbuh di Indonesia. Jenis rumput laut tersebut mengandung polisakarida yang disebut sebagai karaginan. Sebelum di produksi massal, pembuatan kapsul dari rumput laut tentunya melalui penelitian terlebih dahulu. Rangkuman ringkas dari penelitian yang dilakukan Fauzi dari Universitas Airlangga tahun 2019 menyebutkan bahwa kekuatan gelling karaginan ditingkatkan dengan menambahkan bahan polimer lainnya seperti maltodekstrin hingga karaginan dan polimer tersebut mengalami cross-linking. Sedangkan untuk meningkatkan sifat elastisisitas karaginan rumput laut ditambahkan bahan plasticizer seperti sorbitol. Dengan penambahan bahan plastisasi dan proses cross-linking tersebut karaginan rumput laut dapat menjadi kapsul. Jika dilihat dari diagram alirnya cara pembuatan kapsul cukup sederhana. Dengan rasio tertentu bubuk karaginan dan maltodekstrin dicampurkan, secara terpisah sorbitol dilarutkan dalam aquades dengan rasio tertentu juga. Kemudian campuran bubuk karaginan dan maltodekstrin dituangkan ke dalam larutan sorbitol secara perlahan dan diaduk selama satu menit hingga membentuk campuran koloidal. Selanjutnya campuran dipanaskan pada suhu 82oC selama kurang lebih 3 jam untuk membentuk gel. Kemudian dilakukan pencetakan dengan alat pencetak. Optimasi prosedur, perlakuan  dan rasio komposisi material dan pengujian juga dilakukan untuk mengetahui sifat kapsul dari rumput laut yang diinginkan.

Rumput laut (Foto : kkp.go.id)

Hamdan dkk, dari Malaysia dalam jurnal yang diterbitkan oleh Food Hydrocolloids for Health tahun 2021 mengemukakan bahwa mereka mampu meningkatkan kekuatan mekanik film dari karaginan rumput laut dengan pengisi nanokristal selulosa untuk aplikasi kapsul obat. Uji stabilitas pada tiga jenis antibiotik menunjukkan bahwa kapsul tersebut cocok digunakan untuk obat. Kapsul dari karaginan cocok dikomsumsi oleh manusia berdasarkan uji sitotoksisitas pada tubuh manusia dimana uji disintegrasi menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 15 menit terjadi disintegrasi sempurna pada kondisi fisiologis. Nanokristal sendiri dalam laporannya Anjana dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tahun 2016 disebutkan bahwa nanokristal selulosa merupakan sebuah bahan dari selulosa berukuran nano dengan ukuran panjang 10nm – 1 mikrometer dan lebarnya 5 – 20nm. Nanokristal selulosa diperoleh dari hidrolisa asam pada beragam tumbuhan yang mengandung serat selulosa seperti kapas, serat enceng gondok dan tandan kosong kelapa sawit.

Dalam keterangan di laman resminya, tim periset dari Pusat Teknologi Agroindustri (PTA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga sudah berhasil menemukan formulasi yang tepat kapsul lunak berbasis rumput laut pada bulan Desember 2021 serta menghasilkan kapsul lunak dengan elastisitas tinggi, tidak bocor, tidak berbau serta memiliki daya rekat yang tinggi. Pada akhirnya, dengan adanya cangkang kapsul halal dari rumput laut dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya pembudidaya rumput laut. 


Penulis : Pamungkas, A. - LRMPHP


Sabtu, 26 Maret 2022

Menteri Trenggono Bawa KKP Terpopuler di Ajang PRIA 2022


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih penghargaan kategori Terpopuler di Media Cetak pada ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022. 

KKP juga berhasil menjadi juara di tiga sub kategori kementerian, yakni Sub Kategori Aplikasi dengan raihan Gold Winner, E-magazine (Bronze Winner), dan Video Profile (Silver Winner). 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku bangga dengan deretan prestasi yang diraih kementeriannya pada ajang PRIA 2022. Penghargaan tersebut membuktikan keberhasilan superteam di tubuh organisasi yang dipimpinnya. 

"Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada KKP. Prestasi ini menunjukkan di KKP tidak ada superman melainkan superteam," ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP, Sabtu (26/3/22). 

Penghargaan disampaikan pada puncak acara the 7th PRIA di Semarang, Jumat (25/3/22), malam.

Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto menambahkan, penghargaan PRIA menjadi pemicu bagi tim KKP untuk lebih baik dalam menyampaikan informasi publik melalui berbagai program komunikasi.

Diungkapkannya, selama ini KKP memberikan literasi sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh publik. Misalnya berupa dokumenter pendek di NeptuneTV, KKP News di kanal Youtube, buku kinerja KKP,  hingga optimalisasi media sosial. 

"Semua berkat kepemimpinan dan arahan Bapak Menteri, serta kerja keras yang dibangun oleh seluruh tim Komunikasi di KKP. Saya berharap tim Komunikasi KKP terus menjaga amanah dan meningkatkan kinerja dalam menyampaikan informasi, serta kabar terkini dari KKP dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat luas,” katanya.

Sebagai informasi, PRIA merupakan kompetisi yang rutin diadakan PR Indonesia sejak tahun 2016. Kompetisi yang memasuki tahun ketujuh ini diselenggarakan untuk mengapresiasi upaya dan kinerja kehumasan public relations (PR) yang unggul dari korporasi/instansi di seluruh Indonesia. Sekaligus mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja PR sepanjang tahun 2021. 

Tahun ini, PRIA mengusung tema sentral: “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri”. Proses penjurian yang melibatkan para praktisi bidang komunikasi ini telah berlangsung sejak 16 - 25 Februari 2022.

Juri yang terlibat diantaranya Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Gurus), Magdalena Wenas (PR INDONESIA Gurus), Suharjo Nugroho (Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia), Emilia Bassar (CEO CPPROCOM), Fardilla Astari (Direktur Komunikasi Rajawali Foundation), Elvera Makki (Founder & CEO VMCS Advisory Indonesia dan President IABC Indonesia Chapter), dan masih banyak lagi. 

Ada 10 kategori yang dihadirkan tahun ini,  di antaranya Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual (Pedoman) Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Laporan Tahunan, Brand Visual Identity, hingga Terpopuler di Media Cetak.


Sumber : kkp


Jumat, 25 Maret 2022

KKP ”Gembleng” 143 Pegawai Guna Cetak Agen Perubahan Berkualitas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggembleng 143 pegawai dalam gelaran Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 yang dilaksanakan secara hybrid di Hotel Melia Yogyakarta, Kamis (24/3/2022). Ratusan agen perubahan ini merupakan perwakilan dari seluruh unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP se-Indonesia. 

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar saat membuka acara secara daring pada Kamis (24/3/2022), mengatakan besarnya tantangan yang dihadapi Agen Perubahan di lingkup KKP, salah satunya dalam menggerakkan pegawai di unit kerja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di samping itu ada pula keterbatasan jumlah sumber daya, serta komitmen maupun keterlibatan pimpinan dalam setiap pekerjaan yang dilaksanakan. 

"Pada kesempatan ini kita bersama-sama menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis Agen Perubahan untuk berbagi dan memberikan umpan balik perbaikan sehingga Agen Perubahan dapat memberikan perubahan yang signifikan di masing-masing unit kerja,” terang Antam. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan peran dan tugas Agen Perubahan melalui kegiatan pembekalan dalam menyusun Rancangan Kerja (Renja) Agen Perubahan pada tahun 2022 dan penyusunan matriks pemantauan Renja Agen Perubahan. Rencananya, kegiatan pemantauan Renja Agen Perubahan akan dilakukan secara berkala secara triwulanan. 

Dalam laporannya, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo, menyampaikan Agen Perubahan selaku individu diharapkan menjadi unsur penggerak utama atau pelopor sekaligus teladan dalam berperilaku dengan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Hal tersebut diikrarkan dalam pengucapan komitmen Agen Perubahan yang diikuti oleh seluruh Agen Perubahan yang hadir luring dan daring, serta penyematan secara simbolis pin Agen Perubahan oleh Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Inspektur V mewakili Sekretaris Jenderal KKP. 

“Perubahan yang diwujudkan para Agen Perubahan merupakan salah satu aspek penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya pada area manajemen perubahan. Untuk itu, kami memberikan harapan besar kepada para Agen Perubahan untuk berkomitmen menyusun dan melaksanakan Renja Agen Perubahan," ujarnya. 

Pemilihan Agen Perubahan lingkup KKP merupakan tindak-lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan KKP Tahun 2022 menghadirkan 3 narasumber dari Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Novan Kharisma Salainti, Reporting Officer Central Transformation Office/CTO Kementerian Keuangan F. Eko Yulianto, dan Assistant Vice President Cultural Development PT. Telkom Indonesia Kamariah Latief. 

Selain itu, bimbingan teknis dipandu dua fasilitator yakni Sih Anggoro Unggul Palagan untuk bimbingan penyusunan Renja Agen Perubahan dan matriks pemantauan Renja Agen Perubahan, serta Founder Penyembuh Diri Ocktavianti Puspitasari dengan kemampuan hipnoterapi  untuk mengeksplor dan membangkitkan semangat para Agen Perubahan. 

Bimbingan Teknis Agen Perubahan Tahun 2022 membekali seluruh Agen Perubahan dengan ilmu, pengetahuan dan pengalaman terbaik agar dapat diimplementasikan dengan baik untuk menciptakan suatu perubahan yang bermanfaat bagi unit kerja masing-masing. Komitmen dan kinerja Agen Perubahan menggerakkan semangat dan kerja nyata menuju perubaham yang lebih baik diharapkan sinergi dan berkontribusi dalam akselerasi program prioritas KKP yang dicanangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.


Sumber : kkp


Senin, 21 Maret 2022

Upaya Penyisihan Total Amonia Nitrogen Melalui Aplikasi Biofilter Moving Bed dengan Sistem RAS pada Hatchery Bersalinitas Rendah

Pada sistem budidaya resirkulasi terdapat 5 proses utama pengolahan air yaitu: sirkulasi, pengurangan padatan, aerasi dan penurunan kandungan gas, filtrasi biologi dan disinfeksi. Salah satu pengembangan media biofilter yang sukses diaplikasikan pada instalasi pengolahan air limbah skala besar dan biaya manufaktur yang relatif rendah adalah Moving Bed Biofil Bioreaktor (MBBR). Pemilihan tipe dan penentuan ukuran biofilter yang digunakan akan sangat mempengaruhi keberhasilan RAS secara teknis dan ekonomis.

Untuk menentukan tipe MBBR yang paling efisien dalam menurunkan total amonia, Pfeiffer dan Wills (2011) melakukan studi 3 tipe media MBBR berbahan plastik terstruktur yang tersedia secara komersial pada hatchery ikan Red Drum Fingerlings (Sciaenops ocellatus). Ketiga media diuji sebanyak 3 ulangan di dalam reactor-reaktor biofilter moving bed pada kondisi budidaya air hangat bersalinitas rendah (11- 12 ppt) serta dua tingkat pengumpanan pakan yang berbeda. Sistem budidaya terdiri dari 9 modul terpisah yang terhubung pada pasangan tangki budidaya ikan dengan saluran pengeluaran ganda. Biofilter diisi dari salah satu tipe media MBBR  dengan volume 0,11m3. Tiga tipe media yang diuji terdiri dari media K1 Kaldnss, media MB, dan media AMB. Laju penurunan total amonia nitrogen volumetrik (VTR) dalam satuan gram TAN yang dihilangkan per m3 media per hari, efisiensi penurunan TAN, dan konstanta kinetik biofilm dalam satuan Ki per jam dihitung pada tiga tipe media MBBR dengan perbedaan tingkat pemberian pakan harian masing-masing 3,5 kg pakan/m3 (tingkat pemberian pakan rendah) dan 8,2 kg pakan/m3 media (tingkat pemberian pakan tinggi). Pakan yang diumpankan adalah pelet tipe tenggelam khusus pertumbuhan untuk spesies ikan laut dengan diameter 4.8 mm, kadar protein 45% dan lemak 17%.  

Prinsip kerja dari penelitian yang dilakukan adalah dengan mengalirkan air dari kolam budidaya (A)  melalui pipa (1) menuju reaktor moving bed biofilter dengan media kladenss (B). Reaktor ini dilengkapi dengan difusser disc (3) untuk mensuplai udara pemutar media kaldness. Selain itu pada reaktor ditambahkan pipa pengurasan (4). Air hasil filtrasi media biologis dinamis ini dialirkan secara gravitasi melalui pipa (2) menuju kolam budidaya (A). Prinsip kerja tersbut dapat dilihat pada gambar berikut:

Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal Aquacultural Engineering vol. 45 tahun 2011 untuk laju penurunan VTR pada tingkat pemberian pakan yang lebih rendah menunjukkan nilai (dinyatakan dalam rerata±standar deviasi) masing-masing untuk perlakuan media MB3, AMB, dan K1 Kaldness sebesar 92,2±26,3, 86,1±27,5, dan 82,5±25,9. Sementara untuk laju penurunan VTR pada tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi memberikan nilia sebesar 186,4±53,7, 172,9±47,8, dan 139,9±38,9 masing-masing untuk tipe media MB3, AMB, dan K1 Kaldness. Konsentrasi pembentukan TAN sangat dipengaruhi oleh tingkat pemberian pakan dan nilainya berkisar antara 0,55 hingga 0,93 mg/L tingkat pemberian pakan yang lebih rendah dan 0,83 hingga 1,87 mg/L tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi. Dari tiga media MBBR yang diuji untuk persentase tingkat penurunan TAN tertinggi dihasilkan oleh MB3 dengan nilai sebesar 12,3% pada tingkat pemberian pakan yang lebih rendah dan 14,4% masing-masing pada tingkat pemberian pakan yang lebih tinggi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MB3 sangat potensial digunakan pada biofilter moving bed (dinamis) karena hasil uji efisiensi penurunan TAN dan TVR yang besar pada aplikasi MBBR dari sistem RAS unit pembenihan (hatchery) bersalinitas rendah. 


Penulis: I Made Susi Erawan - LRMPHP





Senin, 14 Maret 2022

Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022


Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 secara daring, 11 Maret 2022. Kegiatan ini diselenggakan oleh Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) dan diikuti oleh semua satker Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KIPP 2022 merupakan upaya pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam menjaring inovasi terbaik pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tema KIPP 2022 yaitu Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Transformasi Kelembagaan, Transformasi SDM Aparatur, dan Transformasi Digital yang diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. KIPP 2022 dibagi dalam dua kelompok, yaitu Kelompok Umum dan Kelompok Khusus, dengan 3 kategori, yakni pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan (kategori 1), efektivitas institusi publik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/SDGs (kategori 2), serta ketahanan institusi publik di masa pandemi dan antisipasi pasca-pandemi (kategori 3). 

Pembukaan sosialisasi pelaksanaan KIPP 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Ibu Mareta Nirmalanti, Koordinator Tata Usaha dan Perizinan Terpadu, Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin). Dalam sambutannya disampaikan timeline penilaian proposal inovasi lingkup KKP yang diawali dengan sosialisasi IKU inovasi pelayanan publik hingga proses submit proposal inovasi KKP ke aplikasi sinovik KemenPAN-RB. 


Sosialisasi KIPP 2022 menghadirkan narasumber Bapak Hendri dari Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanaan Hasil Perikanan (BKIPM). Narasumber menyampaikan materi penyusunan proposal inovasi pelaksanaan KIPP 2022 sesuai KepmenPAN-RB Nomor 50 Tahun 2022. Dalam penyusunan proposal KIPP 2022 ini harus memenuhi seluruh kriteria inovasi, selaras dengan tema KIPP 2022, relevan dengan salah satu kelompok dan kategori inovasi, menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepantasan, telah diimplementasikan paling singkat 2 tahun bagi inovasi yang diajukan dikategori 1 dan 2, serta 1 tahun bagi inovasi yang diajukan dikategori 3, menyertakan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, apakah inovasi ini digagas oleh perorangan atau tim, dan membuat video singkat yang berdurasi maksimal 3 menit yang menggambarkan inovasi dan disimpan di kanal youtube. Tautan video tersebut kemudian disertakan dalam proposal. Untuk aspek penilaian proposal inovasi KIPP 2022 ada tujuh aspek utama dari kelompok umum yaitu ringkasan, ide inovatif, signifikansi, kontribusi terhadap capaian TPB, adaptabilitas, keberlanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan. 


Kamis, 10 Maret 2022

Menteri Trenggono Raih Penghargaan Pembina Pelayanan Publik 2021 Kategori Prima dari Kemen PANRB

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan ini menambah deretan prestasi yang diterima Menteri Trenggono selama memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2021.

Selain itu, kementerian yang ia pimpin melalui Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Mataram juga berhasil meraih predikat A (Pelayanan Prima) di lingkup Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah pada kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021.

Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam acara penghargaan yang digelar secara luring dan daring, pada Selasa (8/3/2022).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berterima kasih atas semangat yang terus digelorakan seluruh pegawai KKP dalam melayani kebutuhan masyarakat sektor kelautan dan perikanan, sehingga KKP berhasil mendapatkan penghargaan tersebut.

"Inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan, seiring dengan semangat akselerasi program prioritas KKP, penghargaan ini kembali menjadi bukti nyata kerja KKP yang berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Menteri Trenggono dalam rilis resmi KKP, Rabu (9/3/2022).

Kepala BKIPM Mataram Suprayogi yang hadir langsung di Intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel Jakarta Selatan menerima penghargaan tersebut, mengaku sangat bersyukur bahwa kinerja KKP, melalui pelayanan publik BKIPM Mataram  khususnya penggunaan aplikasi SiChupang terus mendapatkan apresiasi. 

"Kita memperoleh penghargaan dengan predikat A atau Pelayanan Prima antar Kementerian Tahun 2021, ini sangat membanggakan dan harus terus dipertahankan," ujar Suprayogi. 

Evaluasi tersebut telah melalui serangkaian proses, BKIPM Mataram telah mengisi tiga formulir evaluasi secara daring sebagai persyaratan penilaian dari Kemenpan RB.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa menyampaikan bahwa penyampaian penghargaan ini bertujuan untuk mempublikasikan secara luas prestasi yang sudah dicapai oleh unit penyelenggara pelayanan publik di Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

"Diharapkan hal ini akan memicu persaingan positif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik," ujar Diah Natalisa di Jakarta.

Sebagai informasi, pada tahun 2021, Kemenpan RB telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 548 instansi pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi, serta 84 kementerian/lembaga.

"Dari 85 Kementerian/Lembaga yang telah dievaluasi, terdapat 17 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan predikat A (Pelayanan Prima), 30 K/L mendapat predikat A-, 25 K/L mendapat predikat B, 10 K/L predikat B-, dan 2 K/L dengan predikat C," jelas Diah dalam laporan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2021. 

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor  17 Tahun 2017, penilaian ditekankan pada 6 aspek, di antaranya kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sambutannya secara daring. Presiden menyampaikan bahwa diperlukan ikhtiar yang berkelanjutan dan mewujudkan pelayanan publik yang prima. 

"Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, profesional dan berkeadilan, mewujudkannya perlu ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, perubahan mindset, budaya kerja birokrasi, dari budaya senang dilayani, menjadi budaya melayani," tegas Presiden Jokowi.

 

Sumbr : kkp


Jumat, 04 Maret 2022

LRMPHP Ikuti Sosialisasi PPID Lingkup BRSDM

Kepala Plt. BRSDM sampaikan  arahannya

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengikuti kegiatan sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/SJ Tahun 2021, tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan serta tugas dan fungsi PPID BRSDM. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada 4 Maret 2022.

Sosialisasi PPID lingkup BRSDM dibuka oleh Plt. Kepala BRSDM Kusdiantoro sekaligus memberikan arahannya. Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan Januarli Marino, Prahum Madya BHKLN sebagai narasumber dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja dan Pengelola PPID serta pranata humas maupun pengelola kehumasan lingkup BRSDM.

Kepala Plt. BRSDM dalam arahannya menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM dan Lembaga PPID serta menghasilkan komitmen bersama terhadap peningkatan kinerja pelayanan informasi publik. 

Presentasi sosialisasi PPID oleh narasumber

Sementara itu narasumber sosialisasi kegiatan ini mempresentasikan tata kelola keterbukaan informasi publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, diantaranya dasar hukum pengelolaan keterbukaan informasi publik di KKP, kilas PPID KKP saat ini, pelayanan informasi KKP berbasis digital dan agenda PPID KKP tahun 2022.


Menteri Trenggono Lantik Dirjen PRL dan Kepala BRSDM KKP yang Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sembilan pejabat baru lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (4/3/2022). Pelantikan ini sebagai salah satu upaya KKP mengakselerasi program-program prioritas untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Saya mengucapkan selamat bertugas untuk sembilan pejabat yang dilantik di amanah yang baru, bekerjalah dengan profesional dan berintegritas tinggi. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa tidak ada super-man, yang ada adalah super-team," ujar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada upacara pelantikan. 

Sembilan pejabat baru tersebut terdiri dari dua jabatan Pimpinan Tinggi Madya, enam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Dua nama yang dilantik mengisi jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Irjen Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), dan Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc sebagai Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). 

Sedangkan yang dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing Erwin Dwiyana, S.Pi, M.Sc sebagai Direktur Pemasaran, Dr. Ady Candra, S.Pi, M.Si sebagai Kepala PPS Bitung, Syahril Abd Raup, STi., M.Si sebagai Kepala PPS Kendari, Fernando Jongguran Simanjuntak, S.St.Pi., M.Pi sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Supito, S.Pi., M.Si sebagai Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Mulyanto, S.Pi., M.Si sebagai Kepala BBPBL Lampung, dan Ir. I Nengah Putra Winata, M.B.A, sebagai Direktur LPMUKP.

Pengangkatan para pejabat tersebut berdasarkan Keppres 17/TPA Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepmen KP No. 07/MEN-KP/KP.430/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepmen KP No. 08/MEN-KP/KP.430/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perinanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Trenggono menjelaskan, tiga program prioritas KKP meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Kemudian pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk menjaga komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan serta untuk pengentasan kemiskinan.

"Saya berharap semua Pejabat Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini dapat mengawal tiga Program Prioritas dengan baik dan saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai target kinerja utama yang telah ditetapkan," terang Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menyampaikan pesan khusus kepada para pejabat yang dilantik, mulai dari pemantauan optimal terhadap aktivitas menetap di ruang laut, pengawalan revisi UU Cipta Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama pendidikan vokasi yang ditujukan kepada nelayan, hingga penguatan kolaborasi untuk memajukan usaha nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, dan petambak garam, serta mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun oleh KKP.

"Kita harus segera berlari kencang, kita harus dapat menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian yang besar, yang dapat membuktikan kontribusi positif yang signifikan kepada negara," tegas Menteri Trenggono.

Upacara ini dihadiri oleh Pimpinan Komisi IV DPR RI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup KKP, Penasihat Dharma Wanita Persatuan KKP yang hadir melalui virtual, Penasihat, Staf Khusus dan Asisten Khusus Menteri, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KKP, serta rohaniwan dan para saksi yang mendampingi.


Sumber : kkp