EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Rabu, 25 Januari 2023

Kiat KKP Cetak SDM Berkualitas Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi satuan pendidikan kelautan dan perikanan dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkualitas siap kerja dan berwirausaha. 

Pada 19 Januari 2023, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta, meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu dan membuka Seminar Pengelolaan Laboratorium Politeknik KP Sorong. 

"Politeknik KP Sorong merupakan satu dari 18 satuan pendidikan di lingkup KKP yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dimana, penyelenggaraan pendidikan lebih ditekankan pada praktik keahlian dibandingkan teori dan ini tercermin pada kurikulum dengan komposisi 20 persen teori dan 80 persen praktik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang representatif guna menghasilkan lulusan yang qualified untuk dapat terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha," terang Nyoman. 

Pembangunan Laboratorium Terpadu sendiri didesain untuk menghimpun beberapa laboratorium asosiatif, yang diharapkan dapat mendukung keselarasan pendidikan vokasi yang  mendalam dan menyeluruh. Tak hanya itu,  laboratorium Politeknik KP Sorong juga diharapkan sebagai salah satu cikal bakal laboratorium yang dapat dimanfaatkan seluruh satuan pendidikan KP serta civitas akademika dalam dan luar negeri, serta menjadi wadah penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak ke depannya. 

Berdirinya Laboratorium Terpadu dikatakan Nyoman juga selaras dalam mendukung program prioritas KKP, di mana BRSDM memiliki dua program strategis yakni, VOGA (Vacational Goes to Actors) atau transformasi pendidikan vokasi melalui rancangan pembentukan single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII) yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta dan penyelenggaraan sertifikasi melalui kegiatan diklat. 

Program strategis kedua yaitu, pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)/ Desa Perikanan Pintar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga tercipta suatu ekosistem kerjasama pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi di desa mandiri sebagai wahana TEFA pendidikan dan lokasi pelatihan serta percontohan penyuluhan. 

Selain itu, KKP melalui BRSDM juga memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan, yakni dengan memberikan beasiswa pendidikan sebesar 100 persen Anak Pelaku Utama di tahun 2023. 

Dalam laporannya, Wakil Direktur Politeknik KP Sorong, Kadarusman, menerangkan bahwa laboratorium terpadu terdiri atas Laboratorium Bioteknologi, Nutrisi dan Pakan, Bioreproduksi, Lingkungan Perairan, Sosial Ekonomi dan Keberlanjutan serta Laboratorium Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan.

Selain itu Politeknik KP Sorong juga merenovasi Gedung Sertifikasi untuk menghimpun 3 Unit Praktik Kerja (UPK) yang meliputi Unit Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Basic Safety Training (BST) dan Unit Scuba Diving. 

Hadir sebagai narasumber pada webinar Pengelolaan Laboratorium, Prof. Dr. Unang Supratman (Universitas Padjadjaran), Ni Made Airanthi K. Widjaja-Adhi, Ph.D (Case Western Reserve University, USA), Dr. Muhammad Nur (Universitas Sulawesi Barat), serta Dr. Tarmizi Taher (Institut Teknologi Sumatera)


Sumber : kkp


Jumat, 20 Januari 2023

Implementasi PNBP Pascaproduksi di Perikanan Tangkap Sudah Sesuai Prinsip Ekonomi Biru


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan sosial masyarakat, dan kesinambungan usaha.

"Yang kita (ingin) optimalkan (dari aturan ini) agar sumber daya ikan berkelanjutan. Karena ikan ini kan bukan benda mati ya, dan kalau tidak dikelola sebaik-baiknya dia akan semakin terbatas. Jadi perizinan atau mekanisme output control ini adalah bagian dari tata kelola perikanan kita, agar sumber daya ikannya berkelanjutan dan pelaku usahanya berkelanjutan sesuai Ekonomi Biru," ujar Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ukon Ahmad Furqon dalam diskusi Bincang Bahari membahas Pengaturan PNBP Pascaproduksi di Media Center KKP, Kamis (19/1/2023).

Perubahan penerimaan negara bidang perikanan tangkap dari yang tadinya pra menjadi pascaproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada mekanisme sebelumnya PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dipungut secara praproduksi. Saat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan, pelaku usaha harus membayar PNBP PHP sebelum melakukan usaha penangkapan ikan untuk  setahun ke depan. Sedangkan mekanisme Pascaproduksi, penarikan PNBP disesuaikan dengan volume ikan yang didaratkan dan pengurusan SIPI tidak lagi dikenakan biaya. Dengan demikian penarikan PNBP lebih berkeadilan karena sesuai tangkapan riil. Di samping itu pendataanpun menjadi semakin akurat.

 

Sejalan dengan penerapan mekanisme Pascaproduksi, Ukon menerangkan KKP memperkuat infrastruktur pelaporan menggunakan teknologi informasi, di mana pelaku usaha dapat mengisi secara mandiri data hasil penangkapan ikan pada aplikasi e-PIT yang dapat diunduh secara gratis. Sejauh ini sudah banyak pelaku usaha perikanan yang mengunduh aplikasi tersebut. 

"Jadi karena yang menghitung ini pelaku usaha sendiri, kita sangat berharap dapat melaporkan sesuai dengan hasil tangkapannya karena walaupun yang menghitung pelaku usaha, pemerintah tetap berkewajiban melakukan verifikasi dan apabila dipastikan ada kekurangan bayar, otomatis pelaku usaha berkewajiban untuk membayar sisanya," ungkap Ukon.  

Mengenai permintaan nelayan agar KKP menurunkan tarif indeks PNBP dari 10 persen untuk kapal berukuran di atas 60 GT, Ukon mengaku sudah disiapkan jalan keluar dengan menyesuaikan Harga Acuan Ikan (HAI) yang menjadi variabel lainnya dalam penghitungan PNBP pascaproduksi, dengan mempertimbangkan biaya operasional atau harga pokok produksi. Solusi ini diterima dengan baik para pelaku usaha sembari menunggu revisi indeks tarif dalam PP 85/2021.  

"Kapal di atas 60 GT mendapat masukan dari nelayan karena dianggap cukup besar indeks tarifnya. Ini yang kita serap. Pak Menteri juga sudah menerima langsung teman-teman nelayan belum lama ini. Saat ini proses sedang berjalan, dan kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kemenkeu dan mereka mendukung. Kami tetep diskusi bagaimana ini cepat selesai sesuai harapan," ungkapnya. 

Ketua Front Nelayan Bersatu Indramayu Kajidin mengaku tak mempersoalkan penerapan mekanisme PNPB Pascaproduksi, hanya saja dia meminta pemerintah meninjau ulang besaran indeks 10 persen untuk kapal di atas 60 GT. Dia juga meminta masa transisi mekanisme dari pra ke pascaproduksi bisa dipercepat.

Kajidin berharap KKP turut menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan karena mekanisme PNBP yang baru menggunakan teknologi aplikasi untuk menginput data hasil tangkapan.

"Yang paling penting adalah bagaimana pra itu diterapkan tapi tidak membuat nelayan kita kesulitan. Karena masih banyak nakhoda kita yang masih belum paham aplikasi. Khawatirnya kalau salah input kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada, bisa jadi kesalahan bagi kita. Itu yang saya khawatirkan," paparnya.

Senada disampaikan Riswanto, Koordinator Front Nelayan Bersatu Kota Tegal dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah. Pihaknya meminta indeks tarif PNBP tidak berpatokan pada penghasilan kotor selama melaut. 

Dia juga mengapresiasi langkah KKP yang menampung aspirasi nelayan dengan memberikan ruang diskusi terkait besaran indeks yang diharapkan.

"(Belum lama) ini kami berkesempatan diskusi dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri memberikan ruang untuk diskusi terkait mekanisme PNBP seperti apa. Ini satu moment yang sangat baik untuk pelaku usaha perikanan. Namun kami akan selalu mengawal, apabila nanti ketika penerbitan Kepmen Harga Acuan Ikan," akunya. 

Pakar Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Kelautan dan Analisis Sistem Perikanan Sugeng Hari Wisudo menerangkan, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan memiliki tiga unsur yang saling terkait meliputi keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Dan penerapan PNBP Pascaproduksi sesuai mekanisme output control diakuinya termasuk dalam tata kelola perikanan tangkap meski implementasinya masih baru di Indonesia. 

"Peraturan bukan untuk kepentingan pemerintah saja, pelaku usaha, konservasi atau masyarakat kecil saja, tapi memadukan semuanya agar berjalan sinergi dan terus menurus. Disinilah pentingnya keterbukaan. Saya melihat KKP sudah membuka dan nelayan sudah berdialog dan ini terus dilakukan, sehingga nanti bertemu di titik optimum untuk semua. Dengan adanya kebijakan berkelanjutan ini diharapkan kita mencapai perikanan tangkap yang unggul dan berkelanjutan sehingga mampu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hingga menjaga kelanjutan ekosistem laut," pungkasnya.


Sumber : kkp


Selasa, 17 Januari 2023

Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Tembus 98,69% di 2022


Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kinerja positif kementeriannya sepanjang tahun 2022 ke anggota Komisi IV DPR dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). 

Realisasi penyerapan anggaran KKP tembus 98,69% diiringi keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang. Pagu anggaran KKP tahun 2022 setelah mengalami automatic adjustment sebesar Rp5,46 triliun dan yang berhasil terserap Rp5,39 triliun. 

"Realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022 berdasarkan data per tanggal 14 Januari 2023 adalah sebesar 98,69%," ungkap Menteri Trenggono dalam rapat tersebut. 

Capaian kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 Triliun yang terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Rp1,19 Triliun, PNBP Non Sumber Daya Alam Rp629 Miliar dan PNBP BLU sebesar Rp48,99 Miliar.

Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan pada Triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 6,38% dengan nilai Rp202,61 Triliun dan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,54%. Rata-rata Nilai Tukar Pelaku Usaha turut meningkat dari tahun 2021, yakni 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,64 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD5,07 Miliar atau meningkat 7,22% dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Dengan rincian nilai ekspor produk perikanan sampai dengan November 2022 mencapai USD5,71 Miliar atau meningkat 10,66% dibanding periode sama tahun 2021, sedangkan nilai impor produk perikanan mencapai USD0,64 Miliar.

"Investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan III 2022 telah mencapai Rp6,39 Triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp2,36 Triliun, PMA sebesar Rp1 Triliun dan Kredit Investasi Rp3,03 Triliun," ungkapnya. 

Realisasi penyaluran dana kelolaan LPMUKP tahun 2022 mencapai Rp135,23 Miliar dengan total penerima manfaat sejumlah 1.735 orang. KKP juga berhasil mencapai luas kawasan konservasi perairan 28,91 juta hektare di tahun 2022. Disusul hasil operasi dari 30 unit kapal pengawas berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia. 

Sementara itu, pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun disertai kebijakan automatic adjustment sebesar Rp468,17 miliar, sehingga pagu efektif sepanjang tahun ini tersisa Rp6,29 Triliun. 

KKP, sambungnya, juga sudah menetapkan lima arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yang terdiri dari perluasan target kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. 

Kemudian pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. 

"Kinerja keuangan kita cukup bagus, pertumbuhan kita cukup bagus, mudah-mudahan kita tetap optimis di 2023. Walau negara lain tetap mengalami kontraksi yang luar biasa. Program bantuan pemerintah tahun ini juga tetap berjalan termasuk program-program prioritas di antaranya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. 

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022. Dia  berharap tren positif kinerja anggaran dan implementasi program kerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2023. 

"Kita tidak boleh patah semangat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral termasuk kerja sama yang baik dengan swasta. KKP juga harus dapat menjamin iklim usaha sektor kelautan dan perikanan tahun ini," ujarnya.



Sumber : kkp


Senin, 16 Januari 2023

Inisiasi Kemitraan LRMPHP dengan Poliwangi Banyuwangi


Di sela-sela agenda rakor BRSDMKP, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dengan didampingi Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada berkesempatan berkunjung ke Politeknik Negeri Banyuwangi atau biasa disebut sebagai Poliwangi (13 Januari 2023).

Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan kampus vokasi di bawah pembinaan Kemenristekdikti yang beralamat di Jl. Raya Jember KM.13 Labanasem, Kabat Banyuwangi.

Tim dari LRMPHP bertemu dengan pengelola Program Studi Agribisnis (Abdul Holik, STP, M.Sc) dan Bagian Humas Poliwangi di ruang kerja Direktur Poliwangi Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini dibahas peluang kemitraan antar dua institusi, MBKM Kampus Poliwangi Banyuwangi (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) yang memberikan peluang mahasiswa untuk berada di luar kampus dalam rangka magang selama 6 bulan, dan rencana pendirian Program Studi Perikanan di Poliwangi Banyuwangi. Agenda kunjungan di Poliwangi ini diakhiri dengan sesi foto bersama.


Sabtu, 14 Januari 2023

Kepala LRMPHP Hadiri Rakor Kepegawaian dan PNBP di Banyuwangi

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan dan tim tata usaha mengikuti rangkaian agenda rapat koordinasi Pengelolaan Kepegawaian dan PNBP lingkup BRSDM KP yang dilaksanakan di BPPP Banyuwangi pada tanggal 11-13 Januari 2023. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh satuan kerja BRSDM KP ini dibuka pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Kepala BRSDM KP Bapak I Nyoman Radiarta, dengan didahului laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM KP Bapak Kusdiantoro.

Dalam rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian (Rabu s.d. Kamis, 11-12 Januari 2023), beberapa materi disampaikan oleh narasumber, diantaranya yaitu :

1. Sosialisasi dan diskusi PermenPANRB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah dalam rangka Penyederhanaan Birokrasi; dengan modetaror Kepala BBRSEKP dan narasumber

a. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi (Riza Trianzah, A.Pi, MM)

b. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPANRB (Dr. Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, S.Sos, M.Si)

2. Sosialisasi dan Diskusi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, dengan moderator Plt. Kepala BBRP2B KP dan narasumber BKN

3. Pembagian Kewenangan Kepegawaian di lingkungan BRSDM KP, dengan moderator Plt. Koordinator Kepegawaian dan Hukum dan narasumber Sekretaris BRSDM KP (Dr. Kusdiantoro)

Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan agenda Diskusi Pimpinan Unit Kerja Lingkup BRSDM terkait Pengelolaan Kepegawaian dengan Kepala BRSDM KP yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023.

Sedangkan kegiatan rapat koordinasi pengelolaan PNBP dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, yang diawali dengan paparan Sekretaris BRSDM KP (Dr. Kusdiantoro) dengan materi target dan realisasi capaian PNBP satuan kerja lingkup BRSDM KP pada tahun 2022. 

Usai paparan Sekretaris BRSDM KP, Kepala BRSDM KP memberikan arahan terkait dengan strategi pencapaian PNBP BRSDM, dan dilanjutkan dengan paparan rencana target PNBP setiap satuan kerja yang dimoderatori oleh masing-masing Kepala Pusat.

LRMPHP sebagai satuan kerja di bawah pembinaan Pusat Riset Perikanan mendapatkan kesempatan untuk memaparkan rencana dan target pencapaian PNBP pada sesi ketiga, bersama dengan satuan kerja (eks) riset lainnya. Kegiatan rapat koordinasi PNBP ini diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kinerja PNBP yang dilaksanakan di atas kapal BPPP Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sore.

Selain agenda rapat koordinasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan PNBP, para peserta juga mendapatkan kesempatan mengikuti campus tour BPPP Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sore, dan peningkatan jiwa korsa di area geopark Ijen pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pagi.


Jumat, 13 Januari 2023

KKP Targetkan Peningkatan PNBP Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), salah satunya di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan. Hal tersebut dilakukan KKP melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP antara lain pada aset-aset di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi kompetensi. 

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas jumlahnya, maka PNBP menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya. Sumber-sumber PNBP yang ada harus dimaksimalkan pemanfaatannya, sehingga tidak ada aset-aset yang tidak berfungsi atau tidak menghasilkan PNBP. Demikian disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan PNBP Lingkup BRSDM Tahun 2023, Kamis (12/1), di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. 

Nilai Aset BRSDM sebesar Rp9,74 triliun merupakan potensi besar bagi BRSDM untuk dapat meningkatkan kinerja serta berkontribusi kepada negara melalui PNBP. Pada 2022, realisasi PNBP dan Badan Layanan Umum (BLU) yang dicapai BRSDM sebesar Rp18,321 milyar telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp17,737 miliar. Pada 2023, target PNBP dan BLU BRSDM tersebut lebih ditingkatkan lagi mencapai Rp25,158 miliar dan pada 2024 mencapai Rp31,363 miliar. 

Untuk itu, Nyoman mengatakan, sudah saatnya aset-aset yang idle, tidak terpelihara yang disebabkan minimnya anggaran pemeliharaan, dioptimalkan dalam bentuk penggunaan bersama maupun pemanfaatan dengan pihak eksternal dalam koridor yang diperkenankan. Disamping hal tersebut, PNBP dari layanan pendidikan, pelatihan dan hasil samping kegiatan tugas dan fungsi tetap menjadi core PNBP BRSDM yang spesifik untuk dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat. Dengan semangat meningkatkan PNBP BRSDM, target PNBP yang disepakati dalam Rakor ini, harus dikawal baik dengan Sistem Pengendalian Intern, managemen resiko, mengikuti aturan perundangan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Satker/UPT, Kepala Pusat dan juga Sekretariat.

"Bagaimana memanfaatkan aset yang ada di seluruh UPT. Dengan pola-pola pemanfaatan yang ada saya kira saat ini banyak aturan-aturan yang sudah refresh, yang sudah mempermudah pemanfaatan tersebut. Sehingga kalau seluruh aset bisa dimanfaatkan dan dioptimalisasikan kita sudah tidak ragu dan khawatir lagi. Kita bilang aset pojok sana sudah dipake Pak, aset yang pojok sana sudah disewakan Pak, sudah tidak ada lagi yang tersisa," ujar Nyoman. 

"Kalau itu semua teroptimalisasi secara optimal otomatis sekarang hitung-hitungannya yang masuk ke negara atau PNBP-nya berapa? Makanya saya mau periksa satu-persatu UPT bagaimana cara menghitungnya itu. Karena ini saya kira menjadi benchmarking bersama BRSDM untuk kita melihat potensi aset di masing-masing UPT yang tentunya nanti kira-kira kontribusi terhadap PNBP itu berapa?" tambahnya. 

Namun demikian, menurut Nyoman, PNBP sebenarnya bukanlah menjadi tujuan utama organisasi yang ia pimpin. Ia mengatakan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus diutamakan. 

"Tapi secara spesifik Bapak/Ibu PNBP sebenarnya bukan tujuan utama kita, karena kita adalah kementerian, ada hal lain yaitu pelayanan kepada masyarakat yang harus kita utamakan juga. Makanya selalu saya sampaikan bahwa dari optimalisasi aset yang kita miliki tersebut melalui program-program yang telah kita buat seperti Smart Fisheries Village (Desa Perikanan Cerdas) dan turunannya, ini harusnya ada porsi yang harus kita berikan kepada masyarakat, pembudidaya (ikan), nelayan, dan sebagainya. Nah ini menjadi klaster-klaster plasmanya para UPT, selain juga nantinya ada PNBP," tuturnya. 

Diharapkan melalui Rakor ini dapat dihasilkan beberapa poin penting. Pertama, target PNBP yang diperoleh dari pemanfaatan aset, maupun layanan di setiap Satker. Kedua, menggali kembali potensi-potensi yang selama ini tidak terdata namun bernilai signifikan untuk dimasukkan sebagai potensi PNBP. Ketiga, mengoptimalkan pengelolaan PNBP dalam rangka Program Smart Fisheries Village untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara. Keempat, menetapkan komitmen pencapaian target dan penggunaan PNBP melalui penandatanganan Kontrak Kinerja PNBP antara Kepala UPT dan para Kepala Pusat. Kelima, menetapkan target pagu penggunaan PNBP 2023 untuk diusulkan dalam revisi DIPA pada kesempatan pertama di tahun 2023. 

"Semoga pemaparan PNBP hari ini memberi kontribusi terbaik BRSDM dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat dan penerimaan negara," harap Nyoman. 

Sementara itu dilaporkan Sekretaris BRSDM Kusdiantoro, Rakor ini diselenggarakan dalam rangka menggali potensi PNBP dan rencana belanja PNBP pada Satuan Kerja UPT untuk peningkatan layanan kepada stakeholder dan peningkatan realisasi PNBP. Untuk tujuan tersebut, perlu dilakukan koordinasi pengelolaan PNBP.

Sebagai informasi, selain PNBP pada Rakor ini juga dibahas mengenai kepegawaian. Ia mengatakan, menyikapi dinamisnya kebijakan terkait pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan SDM aparatur dengan terbitnya beberapa peraturan dalam waktu yang berdekatan dipandang perlu dilakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan dimaksud dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Beberapa hal yang harus disamakan pemahamannya adalah terkait mekanisme kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, pembinaan disiplin pegawai dan penyeragaman pengelolaan urusan kepegawaian.

"Melalui Rapat Koordinasi ini akan ditandatangani kontrak kinerja atas target dan penggunaan PNBP antara Kepala UPT, Kepala Pusat, dan Kepala BRSDM dan kesepahaman tentang mekanisme kerja dan pengelolaan kepegawaian serta dokumen kinerja yang selaras antara level 0, level 1 dan level 2," pungkas Kusdiantoro.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2022 yang dibuktikan dengan peningkatan PNBP yang mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999. Nilai sementaranya mencapai Rp1,79 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Trenggono pada Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, 26 Desember lalu.

 


Sumber : kkp


Kamis, 12 Januari 2023

Kepala LRMPHP Hadiri FGD Penyusunan Renstra Dinas KP DIY


Kepala LRMPHP didampingi Koordinator Pelayanan Teknis dan Koordinator Tata Operasional mengikuti Focus Group Discussion  (FGD) Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Tahun 2022 - 2027 secara daring dan luring pada tanggal 11 Januari 2023.
.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gurami Kantor Dinas KP DIY, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas KP DIY Bpk Ir. Bayu Mukti Sasongka, M.Si dengan moderator subkoordinator program DKP DIY Bpk Fitrianto Noorcahyo, S.Pi., M.Eng. Adapun narasumber dalam kegiatan penyusunan renstra ini adalah Prof. Dr. Ir. Djumanto, M.Sc. dari Departemen Perikanan UGM dan Dr. Murti Lestari, M.Si. dari Fakultas Bisnis UKDW Yogyakarta.

Rapat diawali dengan paparan Kepala Dinas KP DIY yang menyampaikan beberapa program unggulan dibidang perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran. Selain program-program tersebut, Dinas KP DIY juga menggagas program prioritas yang akan dilaksanakan diantaranya peningkatan status kawasan konservasi, pengawasan kelautan dan perikanan serta pengembangan desa maritim.

Pada sesi pembahasan, beberapa masukan dalam rangka pengkayaan program-program disampaikan oleh peserta yang hadir diantaranya perwakilan dinas KP kabupaten/kota, stake holder, akademisi, pelaku usaha perikanan, bapeda dan dinas terkait lainnya. 


Jumat, 06 Januari 2023

Kick Off Meeting Tahun Anggaran 2023 LRMPHP

Mengawali tahun 2023, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pertemuan awal tahun yang dihadiri oleh seluruh pegawai pada tanggal 5 Januari 2023 di ruang aula LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP TA 2023.



Dalam kesempatan ini, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad memaparkan refleksi TA 2022 dan outlook TA 2023. Pemaparan refleksi TA 2022 disampaikan berbagai prestasi/capaian yang telah diraih LRMPHP TA 2022. Pada TA 2022 Kepala LRMPHP telah menandatangani Perjanjian Kinerja antara Kepala LRMPHP dengan Kepala Pusat Riset Perikanan dengan target kinerja berupa 1 Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja revisi per bulan Desember 2022. Pada akhir tahun 2022 keseluruhan target Indikator Kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik yang ditunjukkan dengan indikator capaian berwarna hijau pada aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Pencapaian kinerja tersebut tak lain merupakan hasil kerja dari seluruh pegawai LRMPHP.

Sementara itu dalam pemaparan outlook TA 2023 disampaikan keragaan SDM LRMPHP TA 2023, keragaan anggaran TA 2023, struktur manajemen TA 2023, rancangan pelaksanaan dan pembagian tugas kegiatan TA 2023 dan proyeksi LRMPHP TA 2023.  Selain itu beberapa hal yang disampaikan dalam kick off meeting diantaranya pemberlakuan kembali presensi finger print untuk menggantikan presensi online serta mengingatkan penggunaan aplikasi mandatory (elayar, epegawai, kinerjaBKN, dll) kepada setiap pegawai.

Selasa, 03 Januari 2023

KKP Pastikan SDM Siap Kawal Program Prioritas


Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis capaian kinerja pada subsektor pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan tahun 2022. Selain serapan lulusan di dunia kerja yang mencapai 65,71%  dan melampaui target, 374 lulusan pendidikan dan pelatihan KKP juga telah membentuk usaha rintisan (start up) dan menyumbang PNBP sebesar Rp 16,5 miliar. 
 

"Kami di BRSDM memberikan support kepada lima program prioritas Pak Menteri melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Jadi di KKP ini kami memiliki 20 satuan pendidikan yang bisa menerima anak-anak pelaku utama (kelautan dan perikanan), artinya anak-anak yang orang tuanya bersinggungan langsung dengan kegiatan kelautan dan perikanan, di antaranya pembudidaya, penangkap ikan (nelayan), pengolah (ikan) dan juga petambak garam, dan ini akan bisa memasuki atau diterima untuk masuk ke 20 satuan pendidikan tersebut," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Senin (26/12/2022). 

"Kemudian juga kami melakukan pelatihan-pelatihan, dukungannya untuk program-program di antaranya kampung budidaya ataupun kampung nelayan maju serta dukungan penyuluh untuk mengawal lima program prioritas KKP," tambah Nyoman saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada kegiatan Bincang Bahari tersebut. 

Capaian 2022

Pada 2022, di bidang pendidikan, capaiannya adalah peserta didik yang kompeten sebanyak 8.782 orang (target 8.535); lulusan satuan pendidikan yang bersertifikat kompetensi mencapai 2.561 (target 2.540); dan aparatur KKP yang diberikan beasiswa sejumlah 190 orang (target 190).

Di bidang pelatihan, masyarakat yang dilatih sebanyak 28.161 orang (target 27.940); aparatur yang dilatih mencapai 5.530 orang (target 4.855); dan sertifikasi kompetensi sejumlah 612 orang (target 608).

Di bidang penyuluhan, kelompok yang meningkat kelas sebanyak 1.836 kelompok (target 1.800); kelompok yang disuluh 46.536 kelompok (target 45.000); dan kelompok yang dibentuk 3.655 kelompok (target 3.000).

Selain itu, di bidang manajerial yaitu unit berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebanyak 13 unit (target 11) dan unit kerja yang menerapkan pelayanan publik sejumlah 1 unit (target 1).

Dukungan terhadap Program Prioritas KKP

BRSDM terus mendukung program-program prioritas KKP, melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pada sector kelautan dan perikanan bagi masyarakat luas di berbagai daerah.


Di bidang pendidikan KP, lulusan 2018-2022 ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 5.109 lulusan dari Program Studi (Prodi) Budidaya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Perikanan Budidaya sejumlah 1.506 lulusan dari Prodi Budidaya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Nelayan Maju mencapai 3.524 lulusan dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.

Pada 2022, lulusan tahun ini ditetapkan untuk Program Shrimp Estate sebanyak 1.085 orang dari Prodi Budidaya, Mesin Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Perikanan Budidaya sejumlah 328 orang dari Prodi Budidaya, Penyuluhan Perikanan, dan Patologi Ikan. Untuk Program Kampung Nelayan Maju mencapai 754 orang dari Prodi Penangkapan Ikan, Mesin Perikanan, dan Pengolahan.

Di bidang pelatihan KP tahun 2022 diselenggarakan pelatihan kepelautan menunjang Program Penangkapan Ikan Terukur sebanyak 4.290 peserta latih serta untuk sebanyak Program Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayan Maju sejumlah 5.620 peserta latih. 

Adapun di bidang penyuluhan Tahun 2022 sebanyak 607 penyuluh dalam mendukung program prioritas KKP; 42 penyuluh dalam mendukung pelaksanaan evaluasi tingkat efektivitas kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP; dan 301 penyuluh dalam pendampingan bantuan sarana prasrana budidaya sistem bioflok.

Program Prioritas BRSDM

Nyoman mengatakan, dalam mendukung program prioritas KKP, pihaknya juga menetapkan tiga program prioritas bagi BRSDM. Pertama, pengembangan Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan pintar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait sehingga tercipta sebuah ekosistem kerja sama pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi di desa mandiri. Kedua, transformasi pendidikan melalui rancangan pembentukan single institute yaitu OII yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan. Ketiga, percepatan sertifikasi melalui pelatihan vokasi.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja Teknis BRSDM 2022 di Jakarta meluncurkan program prioritas BRSDM tersebut, yaitu SFV dan OII.

"Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Saya meminta BRSDM agar membangun suatu institusi pendidikan yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga pendidikan keilmuan. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala BRSDM untuk merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan," ungkap Menteri Trenggono.


Sumber : kkp


Senin, 02 Januari 2023

LRMPHP Terima Kunjungan BBPBAP Jepara

 

Tim BBPBAP melihat alat transportasi ikan hidup (ALTIH) di LRMPHP

LRMPHP menerima kunjungan Tim dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, 23 Desember 2022 di ruang rapat LRMPHP. Kunjungan ini dalam rangka diskusi terkait peralatan alsinkan yang dikembangkan  LRMPHP. 

Tim dari BBPBAP ini diterima langsung oleh Kepala LRMPHP dan Koordinator Pelayanan Teknis beserta jajarannya. Kepala LRMPHP Luthfi Assadad dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim BBPBAP dan menjelaskan peralatan alsinkan hasil rancang bangun LRMPHP dan pemanfaatannya. 

Dalam diskusi yang membahas alsinkan dari LRMPHP ini, Tim dari BBPBAP tertarik dengan peralatan transportasi ikan hidup (ALTIH) dan teknologi kincir dengan sistem terkontrol. 

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, sekaligus inovator ALTIH menjelaskan bahwa ALTIH merupakan alat transportasi ikan hidup yang didesain untuk memudahkan dan mempertahankan kualitas ikan hidup secara realtime selama transportasi, serta dapat diaplikasikan untuk membantu kegiatan transportasi ikan hidup dalam jumlah yang padat. “Alat ini dapat meminimalkan stress ikan selama transportasi karena adanya sistem filtrasi,” jelasnya. “Sementara teknologi kincir dengan sistem terkontrol adalah teknologi dengan penambahan sensor DO sebagai kontrol,” tambahnya. 

Dalam kunjungannya ini Tim BBPBAP berkesempatan melihat peralatan rancang bangun LRMPHP di ruang display, workshop dan bengkel konstruksi serta fasilitas pendukungnya. Selama kunjungan dilakukan penjelasan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa peralatan hasil rancang bangun LRMPHP.


Selasa, 27 Desember 2022

Kinerja Positif Sektor Kelautan dan Perikanan di 2022, PNBP Tembus Rp1,79 T

Sektor kelautan dan perikanan menunjukkan kinerja positif sepanjang tahun 2022 yang dibuktikan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang nilai sementaranya mencapai Rp1,79 triliun.

“Kami mencoba dengan kondisi yang ada, dan melakukan yang terbaik. Tahun ini PNBP perikanan meningkat mencapai Rp1,79 triliun,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Senin (26/12/2022).

Menteri Trenggono merinci, perolehan PNBP sementara sebesar Rp1,79 triliun berasal dari sumber daya alam (SDA) perikanan sebanyak Rp1,1 triliun, non-SDA Rp611,8 miliar, serta BLU Rp44,3 miliar. Perolehan ini mencetak sejarah sebagai PNBP terbesar KKP sejak berdiri tahun 1999.

Sedangkan volume produksi perikanan sampai triwulan III tahun 2022 mencapai 18,45 juta ton yang terdiri dari hasil tangkapan sebanyak 5,97 juta ton, hasil perikanan budidaya 5,57 ton, dan rumput laut sebanyak 6,9 juta ton.

“Tahun ini kampung-kampung budidaya juga sudah berjalan di beberapa daerah, seperti kampung budidaya patin, rumput laut. Ke depan kami ingin membuat kawasan budidaya berbasis kawasan yang modern untuk komoditas udang,” tambahnya.

KKP mengusung lima program ekonomi biru dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Program yang mencakup hulu hingga hilir tersebut berupa perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut melalui program Bulan Cinta Laut (BCL).

Trenggono menambahkan, program ekonomi biru belum seluruhnya berjalan di sepanjang tahun 2022. Untuk itu, pihaknya mengupayakan seluruh program dapat diimplementasikan di tahun depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyrakat dan nasional, serta menjaga kelestarian ekosistem kelautan dan perikanan.

“Membuat sebuah kebijakan dan menerapkannya karena menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia yang begitu luas, tidaklah mudah. Yang kita sampaikan dan belum terimplementasi itu bagian dari sosialisasi, kita masih terus menyiapkan proses di balik itu sebagai payung hukum yang clear dan jelas. Pada intinya kami mengelola sektor kelautan dan perikanan adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.


Sumber : kkp


Senin, 26 Desember 2022

KKP Apresiasi Media Lewat AJSB 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar lomba tahunan Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari (AJSB) sebagai bentuk apresiasi kepada insan media di Indonesia. Puncak acara berlangsung di Jakarta, Senin (26/12/2022). 

"Ini menjadi tahun kedua KKP menggelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari. Kami berharap AJSB bisa memperkuat sinergi antara KKP dan teman-teman media dalam mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP. 

AJSB 2022 meliputi empat kategori lomba yakni media online, cetak, televisi, serta foto dengan tema lima Program Ekonomi Biru KKP, berupa perluasan kawasan konservasi, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya berkelanjutan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah laut. 

Selain lomba untuk kategori media, ada juga lomba kategori umum berupa video media sosial tentang pengelolaan sampah laut, serta lomba penulisan opini bagi pegawai KKP. 

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar menambahkan, KKP berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan media sebagai upaya bersama membangun dan membesarkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

KKP juga terus meningkatkan kinerja kehumasan, di mana tahun ini berhasil memperoleh sejumlah penghargaan di antaranya menempatkan Majalah Segara sebagai Juara I kategori media internal Kementerian/Lembaga/ BUMN/BUMD. 

"Melalui forum ini saya ingin mengajak seluruh awak media untuk bersama-sama berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi dan mencerdaskan masyarakat kelautan dan perikanan. Kalau selama ini memang agak sedikit membatasi pengumpulan media dalam jumlah yang besar karena kebijakan PPKM, maka mudah-mudahan ke depan kita lebih sering berkumpul dan bersilaturrahmi," ungkap Antam.

Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik yang juga Ketua Panitia AJSB 2022, Doni Ismanto mengungkapkan lebih dari 315 karya jurnalis nasional dan lokal yang masuk ke panitia. Dari seluruh karya yang masuk, terdapat enam pemenang di masing-masing kategori, yakni Juara 1, 2, dan 3, serta Harapan 1, 2, dan 3.

Selain sebagai penyampai informasi ke masyarakat, sambungnya, pemberitan yang disampaikan media juga menjadi masukan bagi KKP atas kebijakan maupun program kerja yang ada.   

"AJSB ini merupakan ide Pak Menteri Trenggono untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman media. Sekaligus bagaimana meningkatkan penyebaran informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkap Doni. 

Lebih lanjut Doni menambahkan, dalam menyebarkan informasi kebijakan dan program kerja sektor kelautan perikanan, KKP juga memiliki strategi digital Triton Army. Strategi ini berupa penguatan peran media sosial yang dikelola oleh masing-masing unit pelaksana teknis lingkup kerja KKP yang ada di pusat dan daerah untuk menyampaikan dan menjawab berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kami berupaya terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi digital. Di sisi lain kita juga menghadapi disrupsi informasi. Maka dari itu kami terus berinovasi dalam menyampaikan informasi kelautan dan perikanan yang cepat dan akurat ke tengah masyarakat," pungkas Doni. 

Berikut daftar pemenang lomba jurnalis Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2022 

Kategori Liputan TV

1. Githa Nila Maharkesri/Maryo Anugerah Sarong (Miskin di Laut yang Kaya/Kompas TV)

2. Fito Erlangga/Abdul Rosyid (Perbaiki Kualitas Produksi Rumput Laut, KKP kembangkan Teknik Kultur Jaringan/MNC TV)

3. Taufik Budi (Emak-emak di Semarang Olah Sampah Laut Jadi Tas Rajut/ MNC Media)

Kategori Liputan Foto

1.  Fitra Yogi (Antara)

2. Nyoman Hendra Adhi (Antara)

3. Arie Basuki (Merdeka.com)

Kategori Cetak

1. Fransiskus Pati Herin (Mengawal Penangkapan Terukur di Laut Arafura/Harian Kompas)

2. Jumarto Yulianus (Mitos Ikan Sultan Terpatahkan di Kampung Papuyu/ Harian Kompas)

3. Tri Listyarini (Mengejar Target Ekspor Rumput Laut dalam Visi Indonesia 2045/Investor Daily)

Kategori Online

1. Anisa Indraini (Tangkap Ikan Jangan Rakus, Nanti Populasinya Bisa Tergerus/ Detik.com)

2. Riki Chandra (Maelo Pukek, Menjemput Berkah Laut Tanpa Merusak Habitat Ikan/Suara.com)

3. Dionisius Lagaama Rebon (Budidaya Ikan Air Tawar Sistem Bioflok, Strategi Jitu Tekan Angka Stunting dan Kemiskinan di Perbatasan RI-RDTL/Kupang Pos)

 


Sumber : kkp


Jumat, 23 Desember 2022

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2022


Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Manajerial Tahun Anggaran  2022 di Aula LRMPHP, 22 Desember 2022. Kegiatan monev ini dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri Koordinator Manajerial (Tata Usaha, Pelayanan Teknis dan Tata Operasional) serta seluruh pegawai LRMPHP.

Agenda kegiatan diawali sambutan/pengantar kegiatan oleh Kepala LRMPHP dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan kegiatan bidang Tata Operasional, Tata Usaha dan Pelayanan Teknis oleh masing-masing koordinator. 

Dalam sambutan pengantarnya, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad menyampaikan refleksi pelaksanaan kegiatan TA 2022 dan proyeksi kegiatan TA 2023, diantaranya sasaran indikator kinerja TA 2022, kekuatan SDM LRMPHP, dan pengelolaan kinerja berbasis aplikasi e-SKP dan e-KINERJA. Kepala LRMPHP berharap capaian kegiatan TA 2022  dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan lagi.

Selanjutnya pemaparan kegiatan Tata Usaha, Pelayanan Teknis dan Tata Operasional oleh Koordinator masing-masing kegiatan dengan evaluator Kepala LRMPHP. Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada mamaparkan kegiatan  terkait pelayanan tata usaha dan kerumah tanggaan perkantoran, Koordinator Pelayanan Teknis, Tri Nugroho Widianto terkait layananan kehumasan (pelayanan publik, perpustakaan) dan kerjasama, dan Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana memaparkan kegiatan layanan perencanaan dan pengganggaran serta  layanan pemantauan dan evaluasi

Kepala LRMPHP sebagai evaluator pada kegiatan ini menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan manajerial di LRMPHP TA. 2022 yang berjalan dengan baik. Beberapa hal lain yang disampaikan dalam kegiatan monev manajerial antara lain  terkait anggaran dan RAB, target dan capaian IKU, WBK, skema kerjasama, serta pengoptimalan peran media sosial dalam mensosialisasikan capaian kinerja instansi. 


Kamis, 22 Desember 2022

Instruktur LRMPHP Berikan Pelatihan Pengolahan Ikan Lele

Instruktur LRMPHP di lokasi pelatihan 
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul memberikan pelatihan pengolahan ikan lele di Kampung Pramuka Bromonilan Sleman pada 20 Desember 2022. Pelatihan ini sebagai tindak lanjut kaji terap budidaya ikan lele dan penanganan pasca panen, sekaligus untuk mendukung pengembangan Rintisan Kampung Pramuka Bromonilan di Sleman. Kegiatan pelatihan diselenggarakan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Saka Bahari Kwarda DIY, pengelola desa wisata Kampung Pramuka Bromonilan, dan masyarakat setempat. 

Dalam kegiatan ini, LRMPHP memberikan pelatihan pembuatan tahu bakso dengan bahan baku ikan lele. Pelatihan yang diikuti sebanyak 35 peserta dilaksanakan dibawah bimbingan para instruktur dari LRMPHP, baik secara teori maupun praktik langsung. Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad yang hadir dalam kegiatan ini menyampaikan penguatan dalam pelatihan ini yakni penggunaan alsinkan rancang bangun LRMPHP dalam proses pengolahan produk, yaitu Alpindel (Alat Pengisi Adonan Sistem Handel) dan lemari peniris.

Kegiatan pelatihan diawali dengan fileting ikan lele sehingga dapat terpisah antara daging, tulang, kepala dan kulitnya. Selanjutnya daging tersebut digiling menggunakan food processor hingga lembut. Perlu dipastikan bahwa fileting ikan harus baik karena jika masih tercampur sedikit kulit akan menggumpalkan daging ikan lele. Beberapa bumbu dapur yang digunakan seperti bawang, kemiri, merica dihaluskan, selanjutnya di campur dengan daging lumat lele hingga merata. Tepung terigu dan tepung tapioka selanjutnya ditambahkan ke dalam adonan menggunakan air es hingga tekstur adonan siap untuk diisikan ke dalam tahu. 

Pengenalan Alpindel oleh instruktur LRMPHP

Pengenalan pengisian adonan ke dalam tahu menggunakan Alpindel (Alat Pengisi Adonan sistem Handel) untuk meningkatkan kecepatan pengisian adonan dan higienitas adonan. Setelah tahu terisi dengan adonan bakso lele dilanjutkan dengan merebus hingga masak. Tahu bakso lele yang telah direbus selanjutnya ditiriskan dengan lemari peniris sebelum digoreng langsung atau dapat disimpan di freezer untuk waktu yang cukup lama. 

Secara antusias peserta mengikuti kegiatan pelatihan karena merupakan hal baru dan berhasil membuat tahu bakso ikan dengan tekstur dan rasa lezat sesuai yang diajarkan para instruktur. Lezatnya tahu bakso lele ini juga disampaikan Kepala Dukuh Bromonilan, Maryono. "Tahu bakso lele ini lezat, tidak kalah dengan tahu bakso komersial," ujarnya.

Testimoni rasa tahu bakso lele dari Kepala Dukuh Bromonilan




Rabu, 21 Desember 2022

LRMPHP Dukung Pengembangan Kampung Pramuka Bromonilan

LRMPHP dukung pengembangan Kampung Pramuka Bromonilan melalui pelatihan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui Saka Bahari mendukung pengembangan Rintisan Kampung Pramuka Bromonilan di Sleman. 

Kampung Pramuka Bromonilan merupakan salah satu rintisan kampung pramuka yang ditetapkan dengan SK Kwarcab Sleman No 30 Tahun 2021 tentang Rintisan Kampung Pramuka Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sleman. 

Keberadaan kampung pramuka ini berawal dari kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan Saka Pariwisata Kwarcab Sleman guna memberikan semangat warga Padukuhan Bromonilan untuk mengatasi isu lingkungan bantaran sungai. Warga sekitar selanjutnya tergerak dan semakin termotivasi untuk mengoptimalkan potensi alam yang ada.

Di lokasi rintisan Kampung Pramuka Bromonilan ini, pada tanggal 20 Desember 2022 dilaksanakan tindak lanjut kaji terap budidaya ikan lele dan penanganan pasca panen dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Saka Bahari Kwarda DIY, LRMPHP, pengelola desa wisata Kampung Pramuka Bromonilan, dan masyarakat setempat.

Agenda diawali dengan pembukaan dari Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY dan sambutan selamat datang oleh Dukuh Bromonilan. Materi yang disampaikan terkait kebijakan dinas untuk penguatan saka bahari dalam pengembangan kampung pramuka, sinergitas pramuka dengan masyarakat, serta peran dan dukungan saka pariwisata di Kampung Pramuka Bromonilan.

Dalam agenda tindak lanjut kaji terap ini disampaikan paparan beberapa materi yaitu Perbaikan Budidaya Ikan Lele dan Nila di Kampung Pramuka, Dinamika Kelompok dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar, serta Pemanfaatan Limbah Peternakan Sapi dan Daun Bambu Sebagai Pupuk Organik, Penanganan Pasca Panen (Praktik Pengolahan Ikan Lele) Generasi Sehat dan Cerdas Melaui Gerakan Ayo Makan Ikan.

Materi penanganan pasca panen diberikan oleh LRMPHP dalam bentuk pelatihan pembuatan tahu bakso dan ikan asap dengan bahan baku ikan lele. Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad menyampaikan penguatan dalam pelatihan ini yakni penggunaan alsinkan dalam proses pengolahan produk.


Jumat, 16 Desember 2022

LRMPHP Latih Para Pelajar SMK Membuat Karaginan

Karaginan hasil pelatihan para pelajar SMK di LRMPHP

Potensi rumput laut di Indonesia sangat besar, namun hingga saat ini produksi rumput laut di Indonesia masih didominasi oleh produk rumput laut kering (raw material) dan hanya sebagian kecil yang diolah. Padahal produk olahan rumput laut mempunyai nilai ekonomis tinggi dan pemanfaatannya cukup luas baik dalam bidang industri pangan dan non-pangan, farmasi serta kosmetik. 

Salah satu diversifikasi produk rumput laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah karaginan. Karaginan merupakan senyawa yang termasuk kelompok polisakarida galaktosa hasil ekstraksi dari rumput laut. Karaginan larut dalam air panas dan air dingin sehingga dapat digunakan sebagai pengental dan penstabil pada minuman dan makanan. Pada produk non pangan karaginan bisa digunakan sebagai coating, pengental, pembentuk gel pada produk kosmetik, farmasi, cat dan lain sebagainya.

Untuk memberikan ketrampilan dalam pembuatan karaginan ini, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul mengadakan pelatihan pembuatan karaginan kepada para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pelatihan yang diadakan pada tanggal 5 Desember 2022 di Laboratorium Kimia LRMPHP diikuti 11 pelajar dari SMKN 1 Jepara dan SMKN 1 Temanggung.

Instruktur LRMPHP melatih para pelajar SMK membuat karaginan 

Para pelajar SMK ini dibimbing secara teori maupun praktik oleh instruktur dari LRMPHP. Dalam pembimbingan disampaikan bahwa proses pengambilan atau ekstraksi karaginan merupakan kunci diperolehnya produk karaginan yang baik. “Secara umum, ekstraksi karaginan dari rumput laut melalui beberapa tahapan, yaitu proses perendaman, ekstraksi, pemisahan karaginan dengan pelarut, dan kemudian pengeringan karaginan. Setiap tahapan proses ini akan mempengaruhi jumlah dan kualitas karaginan, “ jelasnya.

Secara antusias para pelajar mengikuti semua tahapan pelatihan mulai dari teori hingga kegiatan praktik. Dalam praktik pembuatan karaginan dimulai dari proses pencucian rumput laut jenis Eucheuma cottonii kering dengan air secara berulang. Eucheuma cottonii lalu diekstraksi dengan larutan KOH 8% yang telah dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 90°C selama 2 jam. Rumput laut hasil ekstraksi ini selanjutnya direndam dan dicuci berulang hingga air pencuci mencapai pH 8-9. Tahap akhir dari proses pembuatan karaginan ini yaitu penirisan, pengeringan dan penepungan.


Kamis, 15 Desember 2022

Konsisten Dalam Pelayanan Informasi Antarkan KKP Jadi Badan Publik Informatif

Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penyerahan penghargaan berlangsung di Tangerang, Banten pada Rabu (14/12/2022). 

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, keberhasilan KKP mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif karena terus berupaya memperbaiki pelayanan informasi publik dengan melengkapi sarana dan prasarana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dibutuhkan hingga ke tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di daerah. 

"Alhamdulillah ini KKP bisa mempertahankan predikat Badan Publik Informatif dari KIP. Mudah-mudahan tidak hanya tahun ini, tapi di tahun-tahun mendatang predikat ini bisa dipertahankan dan pelayanan informasi publik bisa terus kami tingkatkan," ungkap Antam dalam siaran resmi KKP. 

Menurutnya, KKP melalui PPID berupaya maksimal dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan menyediakan informasi publik bagi seluruh stakeholders di bidang kelautan dan perikanan secara tepat akurat, tepat waktu dan tepat kualitas. Layanan informasi di antaranya diberikan melalui saluran telefon hingga sosial media. 

Antam menambahkan, layanan keterbukaan informasi publik di KKP tak lepas dari arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang meminta jajarannya untuk terbuka dalam menerima masukan dari masyarakat atas rencana kebijakan publik yang akan diambil atau yang sudah diputuskan. 

Selain itu, sambungnya, Menteri Trenggono juga meminta agar dibuat sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai sektor kelautan dan perikanan. Kemudahan memperoleh informasi diyakini dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku utama sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan produktivitas mereka. 

"Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel," pungkasnya. 

Sebagai informasi, monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat bertujuan untuk menilai kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tema tahun ini adalah “Digitalisasi Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam Masa Recovery Covid-19”.


Sumber : kkp


Senin, 12 Desember 2022

Pelatihan Tahu Bakso Lele di LRMPHP

Pelatihan tahu bakso lele di Lab. Pengolahan LRMPHP
Jika kita ditanya produk olahan apakah yang sering dijumpai dari ikan lele, Sebagian besar akan menjawab dengan cepat “Pecel Lele”. Jawaban tersebut tidak salah karena memang jenis olahan itu yang sering kita jumpai. Lalu bagaimana jika lele diolah menjadi tahu bakso. Kegiatan ini coba dilakukan instruktur LRMPHP pada Pelatihan Pembuatan Tahu Bakso Lele pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 di laboratorium Pengolahan LRMPHP. Latar belakang pembuatan olahan tahu bakso lele adalah masih adanya ikan lele dengan ukuran yang besar (1 ekor dengan berat 1 kg). Ukuran tersebut tidak akan terserap oleh pasar konsumsi. Sebagai jalan keluarnya maka diolah menjadi makanan olahan sehingga dapat meningkatkan nilai dari lele yang tidak terserap oleh pasar. 

Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh siswa dari SMK N 1 Temanggung sebanyak 6 siswa dan SMK N 1 Jepara sebanyak 5 siswa. Kegiatan pelatihan di awali dengan filet ikan lele sehingga dapat terpisah antara daging, tulang, kepala dan kulitnya. Selanjutnya daging tersebut digiling menggunakan food processor hingga lembut. Perlu dipastikan bahwa fileting ikan harus baik karena jika masih tercampur sedikit kulit akan menggumpalkan daging ikan lele. Beberapa bumbu yang digunakan seperti bawang, kemiri, merica dihaluskan. Yang selanjutnya di campur dengan daging lumat lele hingga merata. Tepung terigu dan tepung tapioka selanjutnya ditambahkan ke dalam adonan menggunakan air es hingga tekstur adonan siap untuk diisikan ke dalam tahu.

Pengisian adonanan ke dalam tahu menggunakan Alpindel (Alat Pengisi Adonan sistem Handel) yang telah dikembangkan LRMPHP pada tahun sebelumnya. Penggunaan Alpindel ini dapat meningkatkan kecepatan pengisian adonan dan menjaga higienitas adonan. Setelah tahu terisi dengan adonan bakso lele dilanjutkan dengan merebus hingga masak. Tahu lele yang telah direbus dapat disimpan di freezer untuk waktu yang cukup lama. 

Hasil olahan tahu bakso lele 



Jumat, 09 Desember 2022

KKP Peroleh Predikat Akreditasi A dari ANRI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru saja menerima Sertifikat Akreditasi Kearsipan dengan peroleh Terakreditasi A (sangat memuaskan) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hal ini membuktikan bahwa KKP tertib beradministrasi dan memiliki pedoman yang jelas dalam kearsipan lembaga. 

Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar pun menyampaikan bahwa perolehan akreditasi ini sudah menjadi target KKP sesuai dengan amanat dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Tahun 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024.

“Adanya Akreditasi ini membuktikan bahwa kearsipan KKP tertib dengan segala sistem yang dibangun di dalamnya untuk menjaga amanat dari KepmenKP Nomor Tahun 32 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KKP 2020-2024,” ucap Antam di Jakarta.

Miazwir, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa selaku Kepala Unit Kearsipan I KKP saat dilakukannya serah terima sertifikat oleh ANRI kepada KKP pada Kamis (8/12/2022) di Kantor ANRI mengatakan bahwa kearsipan KKP selama ini berjalan dengan sistem yang baik dan dilaksanakan dengan tertib oleh pegawai KKP.

“Akreditasi A ini tak luput dari tertibnya administrasi yang berjalan di semua unit lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta jelasnya format kearsipan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya sehari-hari,” ucap Miazwir. 


Miazwir menjelaskan bahwa akreditasi ini berlaku selama 5 tahun terhitung dari tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 22 Juli 2027 sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan. 

Untuk memperoleh akreditasi ini, diperlukan proses yang panjang dan berbagai persiapan dan upaya yang matang dari KKP dimana proses akreditasi berjalan dari 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Juli 2022, mulai dari pendaftaran, pengisian instrument akreditasi kearsipan, pemenuhan portofolio, pemaparan presentasi, hingga penilaian oleh tim Asesor ANRI.

Aspek yang dinilai terhadap Unit Kearsipan I KKP sendiri beragam, yaitu kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan, dan organisasi kearsipan.

 

Sumber : kkp


Selasa, 06 Desember 2022

LRMPHP Terima Kunjungan BP3 Ambon

Kepala LRMPHP mendampingi kunjungan BP3 Ambon di ruang workshop
LRMPHP menerima kunjungan Tim dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon, 2 Desember 2022 di ruang rapat LRMPHP. Kunjungan ini dalam rangka diskusi terkait peralatan alsinkan yang dikembangkan  LRMPHP dan pemanfaatannya. 

Tim BP3 Ambon yang dipimpin oleh Rahmawati Umasugi diterima langsung oleh Kepala LRMPHP beserta jajarannya. Kepala LRMPHP Luthfi Assadad dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim BP3 Ambon dan menjelaskan tupoksi kantor serta peralatan alsinkan LRMPHP dan uji terapnya. “Pemanfaatan dan uji terap alsinkan LRMPHP ini merupakan salah implementasi tupoksi kantor dibidang rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil perikanan agar hasil-hasil riset termanfaatkan dengan baik, “ jelasnya. 

Senada dengan Kepala LRMPHP, Tim BP3 Ambon mengapresiasi pelayanan publik LRMPHP melalui proses diseminasi dan uji terap peralatan LRMPHP kepada masyarakat. “Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan dan pelatihan dibidang teknis, seperti BP3 Ambon terkait pelayanan pelatihan di bidang teknis dan manajerial perikanan bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah,” jelasnya.

Dalam kunjungannya ini Tim BP3 Ambon berkesempatan melihat peralatan rancang bangun LRMPHP di ruang display, workshop dan bengkel konstruksi serta fasilitas pendukungnya. Selama kunjungan dilakukan penjelasan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa peralatan hasil rancang bangun LRMPHP.