Brownies Rumput Laut, Inovasi Olahan Pangan dari Siswi SMK di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali menegaskan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penerimaan siswa-siswi sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan ini tidak hanya untuk membekali keterampilan, tetapi juga memperluas wawasan generasi muda mengenai peluang usaha berbasis inovasi produk perikanan.

Sebanyak delapan siswi SMK, terdiri atas enam siswi dari SMKN 1 Jepara dan dua siswi dari SMKN 1 Sanden, mengikuti pelatihan teknologi pengolahan rumput laut di LRMPHP. Dalam pelatihan ini, para siswi dibimbing secara langsung oleh instruktur LRMPHP untuk menghasilkan berbagai produk olahan pangan berbasis hasil perikanan. 

Salah satu inovasi yang berhasil dikembangkan adalah brownies rumput laut, yaitu kue cokelat yang diperkaya rumput laut sebagai sumber gizi tambahan. Uji coba pembuatan brownies rumput laut dilakukan dengan tiga variasi penambahan rumput laut, yakni 11%, 19%, dan 27%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa brownies dengan penambahan 11% paling disukai oleh panelis berdasarkan tekstur, rasa, aroma, maupun kenampakan.

Pada kesempatan tersebut, para siswa tampak antusias mengikuti setiap tahapan pelatihan serta arahan dari instruktur. “Pelatihan ini sangat bermanfaat. Kami memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat diterapkan tidak hanya untuk mendukung kegiatan sekolah, tetapi juga sebagai bekal berharga apabila kelak ingin membuka usaha sendiri,” ujar salah satu peserta PKL.

Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany  menyampaikan bahwa kegiatan PKL ini diharapkan dapat mendorong para pelajar SMK untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk pangan berbasis hasil perikanan. “Selain melatih keterampilan, kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk mengenal potensi besar sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia,” ungkapnya. 

Melalui kegiatan PKL ini, para siswi tidak hanya mendapatkan pengalaman praktis dalam mengolah produk pangan berbasis hasil perikanan, tetapi juga wawasan tentang pentingnya inovasi untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan adanya kreasi seperti brownies rumput laut, diharapkan semakin banyak ide kreatif yang lahir untuk mendukung pengembangan produk olahan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi dan bernilai ekonomi tinggi.

Read More

Mengulik Tiga Inovasi KKP Peraih Outstanding Public Service Innovation di KIPP 2025

Tiga inovasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil meraih predikat Outstanding Public Service Innovation pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025. 

Ketiganya adalah LoCaFeed Community (LFC) dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, BINA BOS PANEN (Budidaya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, serta Bulik Manis (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa) Idaman Nelayan karya Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang.

BRBIH Depok dan BRPBATPP Bogor merupakan dua unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Sedangkan (BBPI) Semarang adalah unit pelaksana teknis Ditjen Perikanan Tangkap.

 *—— Keterangan tiga inovasi tersedia dalam tabel ——*

“Inovasi ini lahir dari semangat dan kerja keras seluruh tim di KKP yang bersinergi dengan masyarakat. Kami terus berupaya mencari solusi nyata untuk keberlanjutan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan sebagaimana arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono,” ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (21/8).

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menambahkan, inovasi yang dilakukan khususnya Bulik Manis menjadi upaya nyata KKP dalam menyebarluaskan alat penangkapan ikan yang efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Dalam lima tahun perjalanannya, Bulik Manis telah direplikasi 28 instansi di seluruh Indonesia melalui transfer teknologi oleh 350 nelayan dan 300 mahasiswa. Selain itu, KKP juga telah menyalurkan sebanyak 528 unit bubu lipat ikan ini sejak 2023,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif.

 Ajang Bergengsi untuk Inovasi Publik

KIPP tahun ini diikuti oleh lebih dari 3.000 inovasi pelayanan publik dari berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Seleksi berlangsung ketat melalui beberapa tahap, mulai dari penyaringan awal menjadi 273 Finalis Top Inovasi, hingga akhirnya ditetapkan 28 inovasi terbaik sebagai Outstanding Public Service Innovations. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tiga inovasi berhasil menembus tahap akhir, dan dua di antaranya berasal dari BPPSDM KP yang sukses meraih predikat Outstanding.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, meminta seluruh jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta untuk mendorong produktivitas sektor kelautan dan perikanan. Inovasi penting untuk mendukung kegiatan produksi perikanan di hulu hingga hilir.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga PNS LRMPHP Terima Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Sebanyak tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian mereka kepada negara. 

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan secara langsung oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany, usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada para penerima penghargaan atas pengabdian mereka dalam menjalankan tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Selamat kepada para penerima Satyalancana Karya Satya. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan. Semoga kontribusi yang diberikan semakin besar lagi untuk memajukan LRMPHP,” ujar Kepala LRMPHP.

Tiga pegawai yang menerima penghargaan tersebut adalah Tri Nugroho Widianto dan Nandang Priyanto untuk masa pengabdian 20 tahun, serta Wahyu Tri Handoyo untuk masa pengabdian 10 tahun.

Penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat selama 10, 20, atau 30 tahun. 

Penganugerahan ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Dengan penghargaan ini, diharapkan para penerima semakin termotivasi untuk melanjutkan pengabdian terbaiknya dan menginspirasi seluruh pegawai di lingkungan LRMPHP untuk bekerja dengan dedikasi tinggi demi kejayaan bangsa melalui sektor kelautan dan perikanan.

Read More

Podcast Segara Edisi 45 - Merdeka di Laut Indonesia

 

https://youtu.be/pC-Ji084qvQ?si=WDWLHJkoTAs_qiSP

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Meriahkan HUT ke-80 RI dengan Aneka Lomba

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menggelar serangkaian lomba yang melibatkan seluruh pegawai, Penyuluh Perikanan Bantul, serta siswi SMKN 1 Sanden Bantul dan SMKN 1 Jepara yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Kegiatan yang digelar pada Rabu, 13 Agustus 2025, dimulai sejak pagi dengan sambutan Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kebersamaan dan sportivitas, serta mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi dengan penuh semangat. Suasana semakin meriah ketika dibacakan pantun yang disambut tepuk tangan para peserta lomba: “Ikan bawal ikan kurisi, enak disantap hangat-hangat, selamat merayakan Kemerdekaan RI, ayo berlomba penuh semangat.”  

Berbagai perlombaan unik dan penuh keceriaan digelar, mulai dari tebak gaya, voli balon air menggunakan sarung sebagai alas, goyang kardus mengeluarkan bola-bola kecil, makan biskuit tanpa bantuan tangan, hingga estafet memindahkan balon berisi air. Tidak hanya menguji kekompakan, perlombaan ini juga menghadirkan tawa, sorak-sorai, dan tepuk tangan mengiringi setiap jalannya perlombaan. 

Sebagai bentuk apresiasi, Kepala LRMPHP menyerahkan hadiah secara langsung kepada para pemenang lomba yang telah disiapkan panitia. Momen ini tidak hanya menjadi simbol penghargaan, tetapi juga menjadi penyemangat tambahan bagi peserta untuk terus memberikan penampilan terbaik mereka.

Melalui semarak HUT ke-80 RI, LRMPHP menjadikannya sebagai momentum bagi seluruh pegawai untuk terus bekerja, berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. 

Read More

KKP Gencar Kenalkan Ratusan Produk Hilirisasi Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi menciptakan produk turunan hasil perikanan untuk mendukung program hilirisasi, sekaligus meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Langkah ini diikuti upaya pengenalan produk secara rutin ke masyarakat untuk dijadikan peluang usaha maupun menambah pengetahuan ragam cara mengolah hasil perikanan. 

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Perikanan (BBP3KP) KKP telah menciptakan 244 produk inovatif yang mudah diolah di rumah serta berpotensi menjadi peluang usaha. Sebanyak 143 jenis produk olahan diantarnya sudah diadopsi dan dikembangkan oleh para pelaku usaha, di mana yang paling banyak dikembangkan adalah abon lembaran dan bakso ikan.

“Peluang usaha (hilirisasi) ini sangat besar, sekaligus kami ingin membangun kebiasaan konsumsi ikan dengan menghadirkan produk olahan yang inovatif, mudah diolah, dan menarik, sekaligus menghapus persepsi negatif, seperti bau amis, alergi, atau takut duri,” jelas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Minggu (10/8).

Memaksimalkan Mobil Alih Teknologi dan Informasi (ATI), tim BBP3KP juga rutin menyosialisasikan ratusan produk berbahan baku ikan dan rumput laut hasil hilirisasi ke masyarakat di berbagai daerah. Masyarakat yang disasar meliputi ibu rumah tangga, anggota PKK, hingga pelajar.

Beberapa produk hasil hilirisasi diantaranya abon ikan lembaran, mie kristal berbahan rumput laut, hingga cookies ikan. Ada juga produk biofarmakologi dengan memanfaatkan hasil samping perikanan, seperti albumin dan kolagen yang diekstrak dari kulit dan tulang ikan.

Kepala BBP3KP Rahmadi Sunoko menambahkan, melalui program Mobil ATI, BBP3KP melakukan pendekatan langsung ke masyarakat, untuk memperkenalkan beragam produk hasil hiliriasasi sekaligus manfaat mengonsumsi ikan 

Selama ini literasi gizi menjadi tantangan utama meningkatkan angka konsumsi ikan di masyarakat. “Masih banyak masyarakat yang enggan mengonsumsi ikan karena kurang memahami manfaatnya atau belum mengetahui cara pengolahan yang variatif dan menarik,” bebernya. 

Salah satu kegiatan terbaru program Mobil ATI berlangsung di Leuwikaret, Bogor. Pelaksanaannya BBP3KP berkolaborasi dengan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari STKIP Arrahmaniyah untuk memperluas jangkauan edukasi.

Kampanye makan ikan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus mendorong peningkatan konsumsi ikan nasional melalui program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan makan bergizi gratis menu ikan. Upaya ini akan berdampak positif bagi pemenuhan gizi masyarakat, sekaligus mendongkrak kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Tanah Air.

Sumber : kkp web

Read More

1.200 Pendaftar Lulus Seleksi Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan Perikanan Tahun Akademi 2025/2026

Sebanyak 1.200 calon taruna dan taruni dinyatakan lulus seleksi tahap II Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Tahun Akademik 2025/2026.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pendidikan tinggi vokasi KKP sedang melangkah menuju masa depan yang lebih strategis. Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), sebagai pilar utama pendidikan vokasi di sektor ini, kini tengah bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII).

Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga arah baru yang menempatkan OII sebagai pusat keunggulan vokasi kelautan bertaraf internasional. Pendidikan dirancang untuk melahirkan sumber daya manusia yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mampu menjawab tantangan global.

“Transformasi ini membawa perubahan nyata pada sistem seleksi dan distribusi peserta didik. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kualitas, seleksi ditujukan untuk menjaring calon-calon terbaik yang siap menjadi SDM unggul,” ujar Nyoman dalam siaran resmi KKP, Senin (28/7).

Seleksi dilaksanakan secara ketat dan komprehensif, mencakup uji akademik, fisik, kesehatan, serta wawancara. Proses ini menjadi gerbang awal bagi generasi muda untuk bergabung dalam sistem pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kini tengah mengalami transformasi menyeluruh.

*11 Satuan Pendidikan*

Berdasarkan hasil seleksi, 1.200 peserta didik baru akan ditempatkan di 11 satuan pendidikan tinggi vokasi KKP yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia, yaitu meliputi Politeknik AUP Jakarta (288), Politeknik KP Sidoarjo (250), Politeknik KP Karawang (107), Politeknik KP Bitung (80), Polliteknik KP Jembrana (80), Politeknik KP Bone (77), Politeknik KP Dumai (76). Selain itu 71 orang akan ditempatkan di Politeknik KP Kupang, 70 di Politeknik KP Sorong, 66 di Politeknik KP Pangandaran, serta 35 orang di AK-KP Wakatobi.

Meski terdapat penyesuaian kuota agar lebih proporsional, akses bagi anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan tetap menjadi prioritas. Melalui skema afirmasi dan seleksi inklusif, anak-anak nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, hingga pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tetap diberi ruang khusus untuk mengakses pendidikan vokasi berkualitas.

Kebijakan penyesuaian kuota ini tidak semata soal jumlah, melainkan soal peningkatan mutu layanan pendidikan seperti yang ditekankan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Pada salah satu kesempatan, Menteri Trenggono menyampaikan pentingnya memberikan pengalaman belajar yang optimal, mulai dari kualitas asrama dan makanan, hingga sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luluskan 1.991 Wisudawan Kompeten Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluluskan 1.991 wisudawan satuan pendidikan tinggi vokasi tahun 2025. Para wisudawan tidak hanya memiliki ijazah tapi juga sertifikasi kompetensi yang menandakan siap terjun ke dunia kerja maupun berwirausaha.

Saat memberi sambutan pada wisuda nasional berlangsung di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP), Jakarta Selatan yang diikuti lulusan dari 11 satuan pendidikan tinggi secara hybrid, Rabu (16/7),  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan  pentingnya peran sumber daya manusia kompeten untuk mendukung pencapaian target penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

"Motivasi, dedikasi, penguasaan keterampilan teknis yang bermuara pada kompetensi merupakan kunci keberhasilan,” ujar Menteri Trenggono di depan para wisudawan.

Di sektor kelautan dan perikanan, beberapa program strategis sudah disiapkan seperti modeling tambak berkelanjutan, revitalisasi tambak, program transformasi kampung nelayan, program swasembada garam yang pelaksanaannya membutuhkan dukungan sumber daya manusia kompeten.

“Satuan pendidikan KKP yang akan bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia (OII) harus mampu membangun SDM yang memiliki core competence dan keilmuan teknis yang spesifik,” ungkapnya.

Serapan Dunia Kerja

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta, menambahkan dari total 1991 wisudawan terdapat 391 orang telah diterima bekerja pada dunia industri di dalam dan luar negeri, 8 orang bekerja di pemerintahan, serta 2 orang bekarja di dunia usaha melakukan rintisan wirausaha bidang kelautan dan perikanan.

Para wisudawan tersebut memiliki kompetensi dalam berbagai bidang keahlian, antara lain pemanfaatan sumber daya perairan, penangkapan ikan, permesinan/mekanisasi perikanan, pengolahan hasil perikanan, akuakultur/budi daya ikan, pengelolaan sumber daya perairan, penyuluhan, teknologi kelautan, konservasi, dan ekowisata bahari.

Selain memperoleh ijazah, para wisudawan memiliki sertifikat kompetensi, keahlian dan keterampilan seperti sertifikat Basic Safety Training Fisheries (BST-F), ANKAPIN I, ATKAPIN I, sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), sertifikat kompetensi dalam keahlian pembesaran dan pembenihan ikan, sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Sementara itu, jumlah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan tinggi vokasi kelautan perikanan di bawah KKP saat ini mencapai 6.704 orang, dengan 77,8% atau 5.217 orang di antaranya merupakan anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, pemasar, dan petambak garam.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Serahkan Salinan Autentik Arsip Terjaga kepada ANRI, Wujud Nyata Komitmen Jaga Kedaulatan Bangsa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menyerahkan 60 salinan autentik arsip terjaga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan ini merupakan bentuk nyata peran KKP dalam menjaga kedaulatan wilayah dan melestarikan arsip negara.

Sekretaris Jenderal KKP,  Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menyampaikan bahwa arsip yang diserahkan merupakan arsip sertipikat hak pakai atas pulau-pulau kecil terluar (PPKT), sebagaimana diamanatkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

“Kami merasa bangga, karena baru pada tahun 2025 ini, KKP dapat menyerahkan arsip yang secara substansi sangat strategis bagi keutuhan wilayah NKRI. Ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan arsip terjaga yang harus terus kami tingkatkan,” ujar Rudy Heriyanto dalam sambutan penyerahan Arsip beberapa waktu lalu di Jakarta. 

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2025, KKP telah 12 kali menyerahkan arsip statis ke ANRI, dengan total sekitar 3.396 berkas. Capaian ini sejalan dengan peningkatan hasil pengawasan kearsipan tahun 2024, di mana KKP memperoleh nilai 95,23 (kategori AA – Sangat Memuaskan), naik dari 92,47 di tahun sebelumnya. Tingkat digitalisasi arsip juga meningkat dari 87,62 menjadi 88,69.

“Saya menghimbau kepada seluruh pimpinan unit kerja, harus lebih fokus dalam pengelolaan kearsipan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, memberikan apresiasi atas komitmen KKP yang dinilainya sangat serius dalam pengelolaan arsip.

“Penyerahan salinan autentik arsip terjaga ini bukan hanya memenuhi kewajiban Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi juga merupakan kontribusi penting dalam penyelamatan dan pelestarian arsip strategis untuk melindungi eksistensi bangsa dan negara,” ungkap Mego.

Ia menyebutkan bahwa arsip yang diserahkan mencakup tanda bukti kepemilikan atas bidang tanah di pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara asing, yang tercipta dari rentang waktu tahun 2017 hingga 2022.

Lebih lanjut, Mego menyampaikan optimismenya terhadap masa depan kearsipan KKP. Penyerahan secara langsung oleh Sekjen KKP dan didampingi para pimpinan tinggi menunjukkan tingkat kesadaran dan keseriusan yang tinggi terhadap pentingnya arsip negara.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi kelembagaan antara KKP dan ANRI demi mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, profesional, dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Perkuat Peran Penyuluh Sukseskan Program Strategis Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran penyuluh penyuluh perikanan untuk ikut mengawal pelaksanaan program strategis swasembada garam, Kampung Nelayan Merah Putih, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pelatihan dan pengembangan kompetensi para penyuluh pun digencarkan, salah satunya melalui Pekan Pengembangan Kompetensi Penyuluh Kelautan dan Perikanan, yang terselenggara 2–10 Juli 2025. Kegiatan diikuti sekitar 1.387 penyuluh keluatan perikanan dari seluruh Indonesia.

“Penyuluh KP adalah jembatan antara kebijakan dan masyarakat pesisir. Mereka bukan pelengkap, tapi pemimpin garis depan dalam mengawal program transformasi ekonomi biru,” ucap Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Sabtu (5/7).

Sementara itu menurut Kepala Pusat Pelatihan KP, Lilly Aprilya Pregiwati, peningkatan kompetensi penyuluh menjadi kunci dalam mendukung agenda besar KKP dan program nasional. Kami hadirkan narasumber terbaik dari berbagai sektor untuk memastikan materi pelatihan benar-benar relevan dan aplikatif.

Keberhasilan program swasembada garam, koperasi desa, dan Kampung Nelayan Merah Putih, sangat bergantung pada kedekatan dan kapasitas penyuluh KP dalam membina dan memotivasi kelompok-kelompok usaha masyarakat.

Sebelumnya Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa penyuluh kelautan perikanan yang kompeten adalah fondasi utama menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui ekonomi biru yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Implementasi Kerja Sama, LRMPHP Sambut Siswi PKL dari SMK Negeri 1 Sanden

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan vokasi melalui kerja sama dengan SMK Negeri 1 Sanden, Bantul. Pada Selasa (1/7), dua siswi dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI) resmi memulai kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LRMPHP.

Acara penyambutan berlangsung di Aula LRMPHP dan dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala LRMPHP, Nana Fitriana, bersama tim internal. Turut hadir pula guru pendamping dari SMKN 1 Sanden, Lia Rusmiyati.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara LRMPHP dan SMKN 1 Sanden yang telah disepakati sejak 2 September 2024. Melalui perjanjian tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam menyelaraskan kurikulum sesuai kebutuhan industri, pelaksanaan PKL/magang, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki LRMPHP.

Dalam sambutannya, Nana Fitriana menegaskan pentingnya kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi peningkatan kompetensi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Ia berharap program PKL ini menjadi pengalaman berharga yang dapat memperkuat kesiapan siswa menghadapi dunia kerja.

"Kami ingin para peserta benar-benar memanfaatkan fasilitas dan kesempatan ini untuk belajar sebanyak mungkin. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan hasil terbaik," ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Lia Rusmiyati menyampaikan apresiasi kepada LRMPHP atas kesediaannya menjadi mitra pembelajaran bagi siswa. Menurutnya, pengalaman langsung di dunia kerja sangat penting untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis agar lebih siap bersaing setelah lulus.

Dua siswi yang mengikuti PKL kali ini adalah Chelsea Nandria Tauladani dan Laila Ade Rahma, keduanya merupakan siswa kelas XII APHPI. Selama empat bulan ke depan (1 Juli–30 November 2025), mereka akan mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran di bawah bimbingan instruktur LRMPHP.

Materi yang akan diberikan mencakup pembuatan produk inovatif, pengujian laboratorium (proksimat, kimia, sensori), promosi produk lewat media sosial, serta praktik penggunaan alat dan mesin pengolahan hasil perikanan. Mereka juga akan dilatih membuat laporan kegiatan sebagai bagian dari dokumentasi proses belajar.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP berharap bisa terus berkontribusi dalam mencetak generasi muda yang terampil dan siap terjun ke industri perikanan.

Read More

LRMPHP Terima Siswi PKL dari SMK Negeri 1 Jepara

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan kembali menerima enam siswi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Jepara. Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 di Ruang Aula LRMPHP, dan dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala LRMPHP, Nur Fitriana, beserta jajaran tim internal LRMPHP. Turut hadir dalam kegiatan tersebut guru pendamping dari SMKN 1 Jepara yang mendampingi keenam siswi peserta PKL. 

Pelaksanaan kegiatan PKL SMKN 1 Jepara merupakan bagian dari implementasi ruang lingkup kerjasama antara kedua instansi yang sudah terjalin selama ini, khususnya dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang link and match dengan dunia industri. Adapun ruang lingkup kerja sama kedua instansi tersebut mencakup penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi, praktek kerja lapangan bagi siswa dan/atau guru, dan pelatihan siswa dan/atau guru.

Pada tahun ini, kegiatan PKL direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai tanggal 23 Juni hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh enam siswi PKL kelas XII Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI), yaitu: Rakhelia Neysa Azkhia, Anisa Nurjanah, Evania Eka Pratiwi, Ratu Nurhidayati, Divana Safa Vanessa, dan Jesica Apriliana. 

Selama pelaksanaan PKL, para siswi akan dibimbing secara langsung oleh instruktur LRMPHP yang memiliki kompetensi dalam melatih dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kurikulum terkini. Adapun materi pembimbingan yang akan diberikan mencakup ketrampilan pembuatan produk inovasi, kompetensi dasar pengujian proksimat, kimia dan sensori, kemampuan diseminasi produk di sosial media, ketrampilan penggunaan alat dan mesin pengolahan, dan ketrampilan pelaporan kegiatan. 

Dalam sambutannya, Plh. Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari ruang lingkup kerja sama antara LRMPHP dengan SMKN 1 Jepara, yang diwujudkan melalui program pembimbingan dan pelatihan bagi para siswa. Melalui kegiatan ini, para siswi diharapkan dapat menyerap ilmu dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar kerja sama antara kedua instansi ini dapat terus terjalin, meskipun saat ini sedang ada penataan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Agung Nugroho selaku guru pendamping dari SMKN 1 Jepara menyampaikan terima kasih atas kesediaan LRMPHP menjadi tempat pelaksanaan PKL. Ia juga berharap para siswi dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan disiplin. Dengan pembekalan materi tersebut, para siswi diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Read More

KKP Tegaskan Pulau Tidak Bisa Diperjualbelikan!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tidak ada regulasi yang mengatur penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia. Untuk mengantipasi iklan penjualan pulau terulang, KKP siap bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta mempublikasikan profiling pulau-pulau kecil di Indonesia melalui situs resmi. 

“Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil. Yang diperbolehkan adalah terkait pemanfaatannya untuk kegiatan tertentu,  hak atas tanahnya, serta investasinya. Itu pun dengan syarat-syarat ketat," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara pada keterangannya di Jakarta pada Jumat, (20/6).

KKP memiliki kewenangan dalam pemberian izin atau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, Izin pemanfatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanam modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100-kilometer persegi untuk penanam modal dalam negeri. Sejak tahun 2019 melalui Peraturan Menteri KP Nomor 8 Tahun 2019, KKP telah mengatur terkait batasan luasan pemanfaatan pulau-pulau kecil. 

"Lahan pulau kecil tidak dapat dikuasai seluruhnya, terdapat paling sedikit 30 persen lahan yang dikuasai negara baik untuk fungsi lindung, akses publik, dan kepentingan umum lainnya sehingga yang dapat dimanfaatkan paling banyak 70 persen dari luas pulau. Dari 70 persen yang dapat dimanfaatkan ini, pelaku usaha wajib mengalokasikan untuk ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Sinergi dengan Komdigi

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menambahkan, untuk menghindari terulangnya kejadian iklan penjualan pulau secara daring KKP, telah mengambil langkah dengan berkirim surat ke Kementerian Komunikasi dan Digital, guna membatasi atau melakukan take down situs yang mengiklankan penjualan pulau. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan subdomain khusus terkait informasi daftar dan profil pulau-pulau kecil/terluar pada situs resmi KKP, sebagai bahan literasi.

Secara berkelanjutan, KKP juga melaksanakan sosialisasi atau edukasi kepada publik terkait pemanfaatan pulau kecil, mekanisme dan tata cara perizinan pulau kecil, serta kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pulau kecil. "Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan akan menurunkan potensi-potensi konflik pemanfaatan sumberdaya dan kerusakan lingkungan di pulau kecil serta dapat meningkatkan pemanfaatan pulau secara legal dan berkelanjutan," ujarnya.

KKP mendorong pemanfaatan pulau kecil diprioritaskan untuk kegiatan ekowisata, konservasi, budidaya laut berkelanjutan, dan riset kelautan yang semuanya harus dijalankan dalam kerangka yang legal dan transparan. Pemanfaatan pulau kecil harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan, kemampuan dan kelestarian sistem tata air sekitar, serta menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan disekitarnya yang menekankan aspek keterlibatan masyarakat lokal, serta memastikan bahwa pemanfaatan pulau kecil dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem pesisir.

“Ini merupakan wujud tanggung jawab kita bersama untuk perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan,” tutur Aris.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut pulau-pulau kecil merupakan bagian strategis dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, untuk menjamin kepentingan sosial masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan ekologi.

Sumber : kkp web

Read More

Ribuan ASN KKP Ikut Program SAKIP, Terapkan Budaya Kerja Akuntabel

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pembukaan pelatihan dilakukan secara hybrid pada awal Juni lalu oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang diikuti oleh 944 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh unit kerja di lingkup KKP. Pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman teknis ASN terhadap implementasi SAKIP serta mendorong budaya kerja yang profesional. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap tindakan, program dan kebijakan bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada acara peluncuran.

Rudy menyampaikan bahwa program SAKIP bukan hanya soal administrasi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan kinerja organisasi di KKP, sehingga nantinya bisa menciptakan birokrasi yang efektif.

Program ini menjadi bagian pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas Tahun 2025-2029.

Pelatihan SAKIP disusun secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pembelajaran internal di KKP. Dalam pelaksanaannya, KKP mengadopsi pendekatan Corporate University (CorpU), yang menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari siklus kerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

“Melalui pendekatan CorpU, pembelajaran bukan lagi kegiatan sesekali, tetapi menjadi bagian dari keseharian,” jelasnya.

Pendekatan CorpU bukan hanya melihat SAKIP sebagai sebuah kewajiban dalam memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana untuk menyesuaikan antara kompetensi individu dengan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pegawai di setiap level, harus punya peran aktif yang sama.

Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 2013 hingga 2024, KKP secara konsisten meraih predikat ‘A’ dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Capaian ini mencerminkan kualitas sistem manajemen kinerja KKP yang sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

Melalui pelatihan ini, KKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar unit kerja dalam membangun organisasi yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya akuntablitas dalam melayani masyarakat, maupun melaksanakan program-program kerja KKP. Hasilnya tidak hanya kualitas tapi juga produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga Inovasi BPPSDM KP Melaju ke KIPP 2025

Tiga inovasi pelayanan publik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketiga inovasi tersebut adalah Loca Feed Community (LFC) yang merupakan inovasi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok; BINA BOS PANEN (Budi Daya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) inovasi dari BRPBATPP Bogor; dan Aquaculture Terracing System (AQTES) dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

"Tiga inovasi ini lahir dari semangat untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Inovasi ini bukan sekadar ide, tapi wujud keberpihakan kita terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kami harap pencapaian ini dapat menginspirasi unit kerja lain untuk terus berinovasi,” kata Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (10/6).

Rentetan Inovasi

LFC merupakan inovasi pengolahan sisa makanan (food waste) rumah tangga, hotel, dan restoran menjadi pakan ikan ramah lingkungan melalui biokonversi larva Black Soldier Fly. Selain menekan emisi metan, inovasi ini menciptakan peluang usaha berbasis ekonomi sirkular. Sejak dijalankan, BRBIH berhasil mengelola hingga 36 ton limbah organik per tahun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah sekaligus menyediakan pakan ikan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan.

Sementara itu BINA BOS PANEN lahir sebagai respon dari banyaknya kegagalan budi daya bioflok konvensional. Inovasi ini menyederhanakan metode budi daya melalui pendekatan “Sipanen”, bahan flok praktis bernama prebiomix, serta pelatihan intensif. Hasilnya, produktivitas meningkat empat kali lipat dan omset pelaku usaha melonjak dari Rp6 juta menjadi Rp25 juta per siklus. Inovasi ini telah direplikasi di berbagai daerah, mendukung kemandirian pangan dan ekonomi hijau.

AQTES yang merupakan sistem terasering untuk pendederan benih lobster laut, mampu meningkatkan kelangsungan hidup lobster dari 2 persen di alam menjadi 60–70 persen. Inovasi ini juga menjadi program pelatihan berbasis SKKNI dan model penyuluhan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Ambon, dengan tambahan keuntungan hingga Rp4,9 juta per tahun dari penjualan benih lobster.

Inovasi Layanan Publik

KIPP menjadi ajang tahunan untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang kreatif, solutif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap kementerian/lembaga diminta mengajukan 15 inovasi unggulan. Tahun ini, tiga dari 15 inovasi yang dikirim KKP berasal dari BPPSDM KP, sebagai bukti komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis solusi dan keberlanjutan

Penyelenggaraan KIPP 2025 diatur melalui PermenPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD. Tahun ini, KIPP mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Inovasi yang diajukan harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni bermanfaat dan terukur, dapat direplikasi, serta berkelanjutan hingga menjadi kebijakan publik. KIPP diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi gerakan nasional dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

BPPSDM KP mengajak masyarakat untuk turut memberi dukungan melalui partisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait inovasi ini. Video presentasi ketiga inovasi dapat disaksikan di kanal YouTube berikut:

● https://lnk.ink/LOCAFeedCommunity

● https://lnk.ink/BinaBosPanen

● https://lnk.ink/Aqtes

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh unit kerja kementeriannya untuk terus berinovasi, guna meningkatkan pelayanan dan produktivitas masyarakat kelautan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Klien Pemasyarakan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari Gunungkidul. Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan di Aula LRMPHP, 5 Juni 2025 oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany dan Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Andi Gafriana Mutiah. 

Perjanjian kerja sama dalam rangka pemberdayaan klien pemasyarakan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan perikanan dan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari agar dapat kembali produktif, berfungsi sosial di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kepala LRMPHP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerjasama lintas sektor yang dilakukan Bapas Kelas II Wonosari. Harapannya kegiatan kerjasama dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya klien pemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Bapas Kelas II Wonosari menjelaskan tugas dan fungsi lembaga Bapas Kelas II Wonosari yang menjalankan pembimbingan bagi warga binaan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Kepala Bapas juga berharap melalui kerjasama dengan LRMPHP ini klien pemasyarakatan akan memperoleh akses pelatihan dan teknologi tepat guna dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat

Read More

Resmi Ditutup, KKP Terima 910 Proposal Pengajuan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. 

Tahun ini KKP menargetkan pembangunan 100 KNMP di berbagai wilayah, yang 80 persen penduduknya adalah nelayan atau pembudidaya perikanan. 

“Per kemarin pendaftaran program Kampung Nelayan Merah Putih sudah resmi kami tutup. Semangat dan antusiasme yang luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, jadi bukti bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih adalah harapan bersama,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan. Doni mengutarakan, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp22 miliar untuk setiap lokasi pembangunan. Dengan program tersebut, wilayah pesisir tradisional maupun kampung perikanan budidaya akan ditransformasi menjadi kawasan perikanan terintegrasi.

Untuk wilayah pesisir akan disiapkan infrastruktur dermaga, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, hingga balai pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi masyarakat setempat. Sedangkan di kampung perikanan budidaya akan disiapkan sarana prasana penunjang kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan. Di tiap lokasi pembangunan pun dipastikan adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) agar aktivitas produksi tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

“Selama masa seleksi kami mengajak pemda maupun masyarakat wilayah yang diajukan sebagai lokasi KNMP untuk menyuarakan potensinya masing-masing, dengan memantion medsos IG @Kkpgoid dan tiktok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena dari kampung yang kuat, lahir masa depan yang hebat,” ujar Doni.

*Siapkan Regulasi*

Sementara itu menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budidaya Trian Yunanda, sejalan dengan proses seleksi lokasi pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KNMP. Kecepatan dan ketepatan program ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya seperti yang sudah berjalan di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 

“Saat ini tim lebih lanjut sedang melakukan seleksi terhadap 100 lokasi unggulan yang dapat dibangun di 2025. Kemudian menyiapkan gambar pra-desain perencanaan & persiapan survey 100 lokasi yang diharapkan dapat tuntas di akhir bulan Juni ini. Seluruh proposal yang masuk akan menjadi basis data awal terhadap rencana pembangunan 1.100 KNMP sampai tahun 2027, ” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program Kampung Nelayah Merah Putih mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. KNMP merupakan pengembangan program Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang salah satunya diterapkan di desa pesisir Biak Numfor. Pengelolaan  KNMP nantinya melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luluskan 516 Alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) meluluskan 516 alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) pada Acara Pelepasan Nasional Peserta Didik SUPM Tahun Pelajaran 2024/2025, Rabu (4/6), di SUPM Tegal, Jawa Tengah, yang diikuti lima SUPM secara hybrid. 

Jumlah lulusan tersebut berasal dari SUPM Tegal 144 orang; SUPM Ladong, Aceh, 73 orang; SUPM Pariaman, Sumatra Barat, 121 orang; SUPM Kota Agung, Lampung, 73 orang; dan SUPM Waeheru, Maluku, 105 orang.

“Kami berharap ilmu, keterampilan, dan nilai kedisiplinan yang telah adik-adik peroleh selama menempuh pendidikan di SUPM menjadi bekal berharga untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jadikan pengalaman ini sebagai modal untuk meraih kesuksesan, serta menghadapi tantangan di dunia usaha, industri, dan kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah global," ucap Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Alan Frendy Koropitan mengatakan, hingga tahun ini, SUPM telah meluluskan ribuan siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dari 331 lulusan SUPM Tahun 2024, sebanyak 211 (64%) terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri serta sebanyak 54 orang (16%) melakukan rintisan wirausaha kelautan dan perikanan. 

“Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SUPM sangat diminati dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja,” ujar Alan.

*Punya Skill dan Pegang Sertifikat 

Kompetensi*

Alan mengatakan, lulusan SUPM tidak hanya dibekali ijazah tamat pendidikan, tapi juga sertifikat kompetensi dan keahlian berstandar nasional dan internasional yang diakui oleh DUDI dalam dan luar negeri. 

Sertifikat tersebut meliputi pengakuan kompetensi untuk mengoperasikan kapal perikanan (ANKAPIN II); mengoperasikan mesin kapal perikanan dan memastikan keselamatan operasi di kapal (ATKAPIN II); menerapkan praktik budidaya ikan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan (CBIB); menerapkan pembenihan ikan yang baik (CPIB); menerapkan pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB); memastikan keamanan pangan; memenuhi persyaratan hukum; dan meningkatkan kepercayaan konsumen (HACCP); serta menggunakan dan mengoperasikan alat penangkapan ikan secara aman dan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku (API).

Selama menempuh pendidikan di SUPM, para siswa mendapatkan keahlian yang komprehensif, melalui empat program keahlian, seperti Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, dan Teknika Kapal Penangkapan Ikan. “Keahlian ini menjadi modal utama mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi secara nyata dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional,” ungkap Alan.

Kurikulum SUPM mengacu pada Kurikulum Merdeka dengan menonjolkan mata pelajaran teknis yang mencakup unit–unit kompetensi. Dalam proses pembelajaran, siswa dibekali praktek di kampus melalui pembelajaran di Teaching Factory (TEFA) dan di luar kampus melalui kegiatan Praktik Kerja Lapang di DUDI. 

Alan menambahkan, sejak 2023 KKP menerima peserta didik, baik satuan pendidikan menengah maupun tinggi, yang berasal dari anak-anak pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam. 

Setiap tahun jumlah pendaftar SUPM juga terus meningkat mencapai dua kali lipat dari kuota penerimaan. Animo yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran strategis pendidikan kelautan dan perikanan dalam membuka peluang kerja dan membangun masa depan generasi bangsa.   

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kualitas SDM unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Sumber : kkp web

Read More

Menteri Trenggono Kick Off Pembangunan Sentra Industri Garam di Rote Ndao

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6). Program pembangunan ini bagian dari upaya konkret pemerintah mewujudkan swasembada garam di 2027.

"Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional," ujar Menteri Trenggono pada acara kick off.

Pembangunan Sentra Industri Garam Nasional akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, yang mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, hingga penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.

Program K-SIGN pun diperkirakan menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, serta menghidupkan usaha turunan lainnya.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam tahap I dan II. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Regulasi Pendukung

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026, yang ditetapkan pada 2 Juni 2025.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Rote Ndao bisa menjadi bagian dalam upaya mewujudkan swasembada garam. Dan kami sampaikan rasa terimakasih kami kepada Pemerintah Pusat yang telah menjadikan Rote Ndao sebagai kawasan sentra industri garam nasional,” kata Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk

Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Rote Ndao diberikan mandat melakukan pemantauan dan pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang selanjutnya melaporkan perkembangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap tiga bulan sekali.

Pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan ini, KKP berharap Indonesia dapat segera keluar dari ketergantungan impor garam industri, serta menjadikan Rote Ndao sebagai model keberhasilan pembangunan industri garam nasional yang berbasis kawasan, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Libatkan Pemda Implementasikan Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan  menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan untuk 

memperkuat peran pemerintah daerah. Hal ini bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru untuk mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan. 

Bertajuk “Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan,” pelatihan yang dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, secara hybrid ini menyasar 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

"Bagi saya, bapak dan ibu kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," papar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara itu di Jakarta, Selasa (27/5).

Menteri Trenggono menekankan bahwa lima program prioritas KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut, merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah. “Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” lanjut Menteri Trenggono.

Tak hanya pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis solusi. Hal ini penting mengingat kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan di tengah krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya laut, serta ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Menteri Trenggono juga menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat pesisir dan pedalaman melalui program-program konkret, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pondasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Asta Cita.

“Inti dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata. Dengan pembangunan yang terencana dan partisipatif, saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan kesejahteraan nelayan bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.

*Inovatif dan Kolaboratif*

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta menambahkan, melalui pelatihan ini, KKP mendorong kepala dinas menjadi motor penggerak transformasi yang visioner, kolaboratif, dan inovatif.

Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan KP secara daring selama dua hari, mengombinasikan pembelajaran mandiri melalui LMS E-Milea dan sesi interaktif bersama narasumber utama, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, serta para pimpinan Eselon I KKP.

E-Milea (Electronic Millenial Learning) merupakan media pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam diklat bagi pengembangan kompetensi ASN terutama lingkup KKP. Sistem tersebut menawarkan model pelatihan mandiri bagi peserta, terbuka, tidak berbayar, serta materi yang dapat diunduh secara langsung.

Sumber : kkp web

 

Read More