Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 23 Oktober 2020

Satu Tahun Menjabat, Menteri Edhy: Tentu Masih Banyak Kekurangan, tapi Kami Akan Terus Maju

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo

Memasuki usia satu tahun sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengaku semua yang dikerjakannya selama ini baru awalan. Masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus diselesaikan dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

"Satu tahun ini menjadi momentum awalan untuk terus melaju ke depan. KKP sebagai lembaga, organisasi, kementerian yang siap menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, siap menghasilkan devisa bagi negara," ujar Menteri Edhy dalam keterangan resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (23/10/2020).

Menilik ke belakang, sejatinya banyak hal sudah dilakukan Menteri Edhy selama satu tahun menjabat. Yang paling mendapat banyak apresiasi dari stakeholder kelautan dan perikanan adalah kemudahan perizinan.

Salah satunya izin kapal di atas 30 GT yang kini prosesnya hanya satu jam secara online dari tadinya minimal 14 hari kerja. Sejak diluncurkan Desember 2019, sudah lebih dari 4.000 izin yang dikeluarkan dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp470 miliar.

Menteri Edhy juga mempermudah perizinan ekspor produk perikanan. Dia meminta jajarannya melakukan jemput bola dalam melayani pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor. Hasilnya fantastis, volume dan nilai ekspor perikanan di semester 1 2020 naik 6,9 persen di tengah pandemi Covid-19.

Soal ekspor hasil perikanan, tidak hanya izin yang mendapat perhatian, tapi juga proses pengiriman. Hasilnya, beberapa daerah, khususnya wilayah Timur Indonesia bisa langsung melakukan ekspor tanpa melalui Jakarta, Surabaya, atau Denpasar.

"Semangat kami bagaimana bisa mengekspor ikan sebanyak-banyaknya. Ini sudah kita lakukan dengan konsep menjemput bola. Terakhir kita sudah buka ekspor langsung dari Manado ke Jepang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya juga dari Palu. Alhamdulillah ini mendapat antusiasme tinggi dari provinsi sekitar itu. Saya pikir ini awalan yang harus terus didorong," tegasnya.

Selain persoalan izin, Edhy juga gencar membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan sesuai amanat Presiden Joko Widodo. Mulai dari nelayan, pembudidaya, petambak garam, pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga kementerian/lembaga lainnya.

Komunikasi ini, menurut Edhy, yang menjadi kunci dalam menyelesaikan sejumlah persoalan di sektor kelautan dan perikanan. Sebagai contoh, lahirnya SILAT berkat komunikasi yang baik dengan Kementerian Perhubungan, kemudian masuknya komoditas perikanan dalam bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.

"Apa yang sudah dilakukan ini menjadi cambuk, menjadi dorongan bagi kami semua di KKP. Tentu masih banyak kekurangan, tapi saya merasakan ada titik pertumbuhan dan nilai-nilai positif yang mendorong saya semakin yakin dalam memajukan sektor kelautan perikanan ini," ujarnya.

Ke depan, Edhy mengatakan, KKP akan memperbaiki sistem rantai dingin di Indonesia dengan memperbanyak coldstorage. Ini sebagai upaya menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga kualitas ikan.

Riset juga terus dikembangkan karena kebijakan yang dikeluarkan KKP harus berdasarkan kajian. Selain itu, KKP akan terus mendorong penyaluran bantuan pinjaman modal usaha untuk meningkatkan pendapatan dan perbaikan ekomomi masyarakat kelautan dan perikanan.

KKP juga akan memperbanyak kawasan perairan menjadi area konservasi dan menggalakkan penanaman mangrove sebagai upaya pemulihan ekosistem pesisir.

"Kadang ada dua hal yang selalu diperdebatkan. Antara konservasi dan ekonomi. Saya penganut jalan tengah. Kenapa? Karena saya percaya konservasi dan ekonomi bisa berjalan bersama," pungkasnya.


Sumber : KKP


Jumat, 16 Oktober 2020

Hari Pangan Sedunia, Menteri Edhy: Sektor Kelautan dan Perikanan Solusi di Tengah Pandemi


Peringatan Hari Pangan Sedunia 2020 terasa berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya karena berlangsung di masa pandemi Covid-19. Bersamaan dengan hari besar yang diperingati di lebih 150 negara ini, ada ancaman naiknya jumlah penderita kelaparan.

Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi 132 juta orang akan menderita kelaparan sampai akhir tahun 2020 karena resesi ekonomi dunia imbas wabah Covid-19. Sebelum pandemi, sudah ada lebih dari dua miliar orang tidak memiliki akses tetap untuk makanan yang aman dan bergizi. Di mana hampir 700 juta orang tidur dalam keadaan lapar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui negara-negara di dunia tengah menghadapi masa-masa sulit karena krisis terjadi di tiga sektor sekaligus, yakni krisis kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Namun Edhy optimistis sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi solusi mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kepercayaan diri ini lantaran ia melihat permintaan hasil perikanan Indonesia tetap tinggi di pasar internasional. Terjadi peningkatan ekspor sebesar 6,9 persen pada semester I 2020 atau setara 2,4 miliar dolar AS.

“Peringatan Hari Pangan satu momentum yang baik, untuk meyakinkan kita bahwa dalam menghadapi sulitnya kondisi saat ini imbas Covid, saya sangat optimis sektor kelautan dan Perikanan menjadi solusi. Baik itu lapangan pekerjaan maupun devisa negara,” ujarnya di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Keyakinan Edhy juga dibarengi dengan fakta bahwa sumber daya ikan Indonesia sangat melimpah. Baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Di perikanan tangkap potensinya mencapai 12,5 juta ton per tahun dan lahan budidaya lebih dari 4,5 juta haktare. Hanya saja, sambung Edhy, hasilnya belum optimal.

Untuk meningkatkan produksi sektor perikanan, Edhy rutin membangun komunikasi dengan banyak pihak. Tidak sebatas dengan stakeholder, tapi juga pemerintah daerah serta kementerian maupun lembaga hingga organisasi dunia, salah satunya FAO.

Edhy mencontohkan beberapa keberhasilan dari komunikasi yang ia bangun, di antaranya harga pakan ikan yang tidak naik di masa pandemi, kemudahan perizinan kapal di atas 30 GT yang kini hanya butuh waktu satu jam, serta masuknya ikan dalam item bantuan sosial.

“Jadi saya pikir, langkah saya membangun komunikasi secara menyeluruh. Terintegrasi. Kalau ini sudah terbuka, komunikasi yang baik, apapun enak,” tegasnya. Untuk menjamin rantai produksi sektor kelautan dan perikanan berjalan di masa pandemi, KKP akan menyalurkan sejumlah bantuan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Di antaranya bantuan gudang pendingin portable, alat tangkap ikan, keramba jaring apung, sarana dan prasana untuk petambak garam. Edhy berharap bantuan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

Edhy memastikan, kebijakan KKP tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tapi juga keberlanjutan. Menurutnya, menyeleraskan dua sisi tersebut merupakan perintah konstitusi bukan sebatas jargon, sehingga menjadi kewajiban semua pihak untuk mematuhi termasuk kementerian yang ia pimpin. “Keberlanjutan tanpa pertumbuhan adalah kerugian, tapi pertumbuhan mengabaikan keberlanjutan adalah kehancuran,” tegasnya.

Sementara itu, Tema Hari Pangan Sedunia tahun ini “Tumbuhkan, Pelihara, Lestarikan Bersama. Tindakan kita adalah Masa Depan kita” menyerukan untuk membangun kembali dengan sistem pangan yang lebih baik dan pertanian yang lebih tangguh dan kuat.

“Lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan inovasi dan kemitraan yang kuat. Setiap orang memiliki peran untuk dilakukan mulai dari pemerintah, swasta hingga individu untuk memastikan makanan sehat dan bergizi tersedia untuk semua ,” ungkap Victor Mol, Perwakilan FAO di Indonesia.

KKP bersama GEF/FAO sedang menjalankan GEF/FAO ISLME Project serta iFISH. Substansi dan tujuan kedua proyek ini adalah mendorong pengelolaan perikanan skala kecil dan menjamin berjalannya pengelolaan sumber daya ikan sesuai kaidah keberkelanjutan.

Hari Pangan Sedunia tahun ini juga memberikan kesempatan untuk berterima kasih kepada Pahlawan Pangan meliputi petani, nelayan , komunitas hutan dan pekerja di seluruh rantai pasokan makanan yang dalam keadaan apa pun, terus menyediakan makanan untuk komunitas mereka dan sekitarnya.

Pahlawan Pangan terus bekerja dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang berubah. Hal ini menunjukkan ketangguhan para pahlawan pangan dan pentingnya menjaga rantai pangan tetap hidup.

Memperingati Hari Pangan Sedunia ini FAO Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan di bulan Oktober bertajuk “Food Heroes Festival” yang berpusat pada kegiatan-kegiatan virtual. 75 Tahun FAO Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia ini, FAO berusia 75 tahun.

FAO berdiri pada 16 Oktober 1945 beberapa hari sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan untuk membangun pertanian dan menyediakan makanan yang cukup dan bergizi bagi semua orang. Kehancuran massif perang Dunia II yang menimbulkan jutaan korban meninggal dunia baik karena perang maupun kelaparan merupakan latar belakang berdirinya FAO.

“FAO lahir di tengah bencana. Situasi saat Pandemi COVID-19 semakin menjelaskan bahwa misi FAO hari ini tak berubah sejak FAO berdiri 75 tahun lalu. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita bahwa kecukupan dan keamanan pangan bergizi dan pola makan yang sehat penting untuk semua orang, " tegas Victor.

Sekarang, FAO memiliki 194 negara anggota dan bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia.


Sumber ; KKP

Rabu, 14 Oktober 2020

Sharing Session : Penyimpanan Rumput Laut Kering Menggunakan Mini Bunker Untuk Mempertahankan Mutunya

Peneliti LRMPHP sampaikan hasil riset secara live streaming

Peneliti LRMPHP Bantul, Putri Wullandari dan Ahmad Fauzi, menyampaikan hasil riset tentang “Penyimpanan Rumput Laut Kering Menggunakan Mini Bunker untuk Mempertahankan Mutunya” dalam acara sharing session BRSDMKP secara live streaming melalui link https://www.youtube.com/user/datinification pada tanggal 14 Oktober 2020. Sharing session ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), sebagai salah satu ajang berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

Pada kesempatan ini dipaparkan hasil riset mengenai penyimpanan rumput laut Eucheuma cottonii kering di dalam alat penyimpan rumput laut dengan pengontrol suhu dan RH (mini bunker rumput laut) dengan kapasitas 25 kg selama 7 minggu. Tujuan riset ini untuk mengetahui pengaruh penyimpanan Eucheuma cottonii kering di dalam mini bunker terhadap sifat fisik, kimia dan mikrobiologisnya jika dibandingkan dengan penyimpanan secara konvensional (penyimpanan di dalam karung kemudian ditumpuk di dalam gudang yang tidak memiliki pengontrol suhu dan RH). 

Penyampaian materi Sharing session oleh Peneliti LRMPHP

Eucheuma cottonii kering disimpan di dalam mini bunker dan karung selama 7 minggu, kemudian dianalisa kadar airnya, impurities, Clean Anhydrous Weed (CAW), kontaminasi jamur dan kadar garam. Perlakuan diulang sebanyak 3 kali dan dianalisa secara statistik. Mini bunker yang digunakan memiliki kapasitas 25 kg, volume 0.45 m3, dimensi ruangan 0,9 x 0,8 x 0,6 m, input dan output dilakukan secara manual, blower 0,5 hp, dan sumber udara dari chiller. Hasil riset menunjukkan bahwa kadar air dari Eucheuma cottonii yang disimpan dalam mini bunker dan karung yaitu 12,22% dan 20,37%, impurities 0,74% dan 1,87%, CAW 40,42% dan 39,17%, kontaminasi jamur (dinyatakan dengan Angka Kapang Khamir) 610 cfu/g dan 676,67 cfu/g, kadar garam 23,61% dan 19,03%. Berdasarkan data hasil riset tersebut bahwa penyimpanan Eucheuma cottonii kering dalam mini bunker berpengaruh secara signifikan terhadap kadar air, impurities dan kadar garam Eucheuma cottonii kering tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai CAW dan Angka Kapang Khamir.  

Sharing session yang disiarkan  secara live streaming melalui link you tube BRSDMKP ini disaksikan 157 viewers saat live. Beberapa pertanyaan disampaikan selama live streaming diantaranya keunggulan dan harga jual mini bunker. 


Jumat, 09 Oktober 2020

Survei Kajian Cepat Susut Hasil dan Limbah Pangan Bergizi di Kab. Gunungkidul

Berdasarkan memorandum Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) nomor 1208/BRSDM.1/ KS.110/III/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Pelaksanaan kerjasama dalam kegiatan pengumpulan data dan kajian cepat tentang susut dan limbah ikan bergizi pascapanen, BRSDMKP bekerjasama dengan Jejaring Pascapanen dan Gizi Indonesia (JP2GI) melaksanakan kajian cepat di 15 lokasi di seluruh Indonesia. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan sebagai salah satu UPT BRSDMKP, mendapatkan mandat dari BRSDMKP untuk melaksanakan kajian cepat tersebut dengan lokasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

Pelaksanaan dan metode survei dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pelaku usaha menggunakan modul kuisioner EFLAM susut hasil perikanan dan kuisioner EFLAM fish waste yang merujuk pada FAO. Jenis kuisioner mengacu pada buku panduan kajian cepat yang diterbitkan oleh JP2GI. Survei terhadap pelaku usaha diantaranya nelayan dengan tangkapan jenis ikan dominan yang dipasarkan lokal, pedagang pengumpul, pedagang pengecer, pengolah ikan, penjual produk makanan berbasis ikan (sari laut dan restoran campuran), konsumen ikan rumah tangga, dan usaha catering dengan jumlah responden untuk masing-masing kategori antara 2-3 responden. 






Pelaksanaan survei di pelaku usaha perikanan Kab. Gunung Kidul





Kamis, 01 Oktober 2020

LRMPHP Bantul Ikuti Workshop Tata Kelola Kerjasama Riset dan SDM KP

LRMPHP ikuti Workshop Tata Kelola Kerjasama Riset dan SDM KP secara daring

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul mengikuti Workshop Tata Kelola Kerjasama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan pada tanggal 28-30 September 2020 yang diselenggarakan di Hotel Aston Sentul Lake Resort and Conference Center – Bogor secara daring (aplikasi zoom). Workshop dalam rangka membudayakan penyelenggaraan kerja sama yang  melembaga, sesuai aturan, akuntabel dan menambah ketrampilan aparatur pelaksana kegiatan kerjasama, diikuti oleh Pusat dan Unit Kerja Lingkup BRSDMKP. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan aparatur pelaksana kerjasama lingkup BRSDM terhadap implementasi peraturan perundang undangan terkait kegiatan kerjasama untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan kerjasama yang melembaga dan akuntabel.

Kegiatan workshop dibuka oleh Kepala BRSDM Prof. Sjarief Widjaja, sebelumnya diawali dengan pengantar laporan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM Dr. Kusdiantoro, dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Nota Kesepahaman (NK) lingkup BRSDM dengan  Direktorat Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, Dinas Sosial Kabupaten Batubara dan  Dinas Perikanan Kabupaten  Bangka Tengah. Beberapa pejabat yang hadir pada acara ini diantaranya Kepala Pusat Riset Kelautan Dr. I Nyoman Radiarta didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha Theresia Lolita, M.Si. dan Kepala Subbagian Keuangan B. Realino, M.Si., Kepala Pusat Riset Perikanan Yayan Hikmayani, M.Si. didampingi oleh Kepala Bagian TU Dra. Hera Rusida, M.M dan Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Dr. Rudi Alek Wahyudin serta pejabat eselon 3 dan 4 Sekretariat BRSDM.

Kegiatan workshop dilaksanakan selama tiga hari dengan 3 sesi, yakni pada hari pertama sesi updating kerjasama, hari kedua sesi paparan narasumber dan hari ketiga sesi coaching clinic. Beberapa narasumber diantaranya dari Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Daerah - Kementerian Dalam Negeri, Biro Perencanaan KKP, Biro Hukum dan Organisasi KKP, Biro Keuangan KKP, Badan Inteligen Negara dan Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing Kementerian Riset dan Teknologi /BRIN, serta Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur  Sekretariat Jenderal KKP. Sesi coaching clinic hari ketiga disampaikan Materi Teknik Dasar Negosiasi untuk meningkatkan kemampuan aparatur kerjasama dalam mewujudkan kegiatan kerja sama yang efektif dan tepat sasaran mendukung program prioritas oleh Pengajar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri dan dilanjutkan dengan diskusi serta simulasi negosiasi.