KKP dan Case Western Reverse University Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) dan Case Western Reverse University (CWRU) menyepakati akan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia. Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan dalam penandatanganan Letter of Intent (LoI). 

LoI tentang kerja sama pendidikan, saintifik, dan pengembangan kapasitas SDM tersebut ditandatangani oleh Kepala BRSDM Dr. I Nyoman Radiarta dan Vice Provost for International Affairs CWRU Dr. David Fleshler, pada Selasa (23/5), di kampus CWRU, Cleveland, AS.

LoI menyepakati 7 ruang lingkup kerja sama diantara kedua belah pihak. Pertama, manajemen dan teknologi pendidikan. Kedua, pelatihan kewirausahaan dan penciptaan usaha. Ketiga, kajian akademik di bidang ilmu-ilmu sosial, kajian sosial-ekonomi, antropologi dan kajian budaya Asia. Keempat, ilmu dan teknik lingkungan, seperti oseanografi, kimia akuatik, kualitas air, dan teknik umum. Kelima, biologi dan bioteknologi, seperti biologi akuatik, parasitologi, ichthyology, dan genetika. Keenam, pertukaran pelajar dan sarjana melalui sekolah/program perkemahan musim panas di Indonesia dan AS. Terakhir, pengembangan dana bersama.

"BRSDM saat ini sedang gencar bermitra dengan berbagai lembaga pendidikan dalam dan luar negeri sebagai upaya transformasi kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk mendukung program prioritas pembangunan KKP melalui Ekonomi Biru," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Semenatara itu, David Fleshler menyambut baik niat dan komitmen kerja sama kedua belah pihak. David mengatakan bahwa sama seperti BRSDM, CWRU saat ini juga dalam proses mengembangkan pendidikan untuk memperluas bidang pendidikan yang ada saat ini. Walaupun CWRU selama ini fokus di bidang Public Health dan Engineering, CWRU sangat tertarik untuk bekerja sama dengan satuan pendidikan BRSDM untuk bidang kelautan dan perikanan, khususnya budaya dan sosio-ekonomi maritim di Indonesia.

Hasil diskusi kedua pihak juga menyepakati sejumlah langkah konkret yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kerja sama ke depan. Hal tersebut termasuk kerja sama dalam manajemen dan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum dan modul akademik, jaringan antar siswa serta pengembangan kerja sama strategi link and match dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya.

Selain melakukan penandatangan LoI dan diskusi pembahasan kerja sama, para delegasi BRSDM juga melakukan peninjauan lingkungan kampus CWRU. Kedua pihak melakukan pembahasan untuk menciptakan suasana kampus yang asri, kondusif, ramah lingkungan dan kekeluargaan guna memfasilitasi self-development para mahasiswa dan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap almamater.

Kunjungan juga dilakukan ke Think Box, a full- service innovation center, di CWRU. Para delegasi BRSDM berdiskusi dengan Direktur Executive Larry Sears dalam rangka benchmarking pengembangan dan pengelolaan teaching factory yang mengakomodir kegiatan praktik nyata dan menstimulasi kreatifitas para mahasiswa dalam menciptakan inovasi.

Selain ke CWRU dan MSU, pada kunjungan kerja ke AS kali ini, delegasi BRSDM juga melakukan kunjungan ke universitas AS lainnya, yaitu Kent State University (KSU) untuk melakukan kerja sama. Pemilihan universitas-universitas tersebut didasarkan kepada keunggulan komparatif masing-masing universitas yang dapat menjadi pengungkit penyelenggaran pendidikan dan pelatihan di BRSDM.

Kerja sama dengan universitas-universitas tersebut sejalan dengan visi pengembangan SDM di era Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya Menteri Trenggono juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.

 

Sumber : kkp

Read More

Pemaparan Hasil Magang PKA Taruna/i PKPP di LRMPHP

Pemaparan hasil magang kegiatan praktek kerja akhir (PKA) taruna/i Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP) dilaksanakan pada 26 Mei 2023 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan ini dihadiri Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Koordinator Tata Usaha LRMPHP, Koordinator Tata Operasional LRMPHP, pembimbing lapang dan taruna/i magang PKPP. 

Kegiatan magang dimulai tanggal 16 Maret hingga 23 April 2021, diikuti 3 taruna/i program studi Teknologi  Kelautan dan program studi Pengolahan Hasil Laut yaitu Rina Madinatul Munawaroh, Riski Juniadi dan Vinka Anindita Premesti. Praktek magang PKA taruna/i PKPP di LRMPHP ini demi menunjang tercapainya SDM yang unggul dan lulusannya siap terjun langsung di dunia usaha/kerja.

Pemaparan hasil PKA diawali oleh Rina Madinatul Munawaroh yang menyampaikan laporan tentang Pembuatan Prototipe Alat Penghasil Air Baku Berbahan Air Payau. Selanjutnya  Riski Juniadi memaparkan Pembuatan Prototipe Alat Desalinasi Berbasis Pembakaran Sampah Laut dan Vinka Anindita Premesti tentang Pembuatan Prototipe Alat Pengolah Air Limbah Perikanan dengan Prinsip Fisika dan Kimia

Pada kesempatan ini para pembimbing lapang menyampaikan apresiasinya kepada taruna/i PKPP yang sudah menyelesaikan magang PKA dengan baik dan sesuai jadwal. Masukan dan saran oleh para pembimbing secara umum terkait cara penulisan laporan agar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan teknik pembuatan presentasi powerpoint yang baik. Para pembimbing lapang berharap kegiatan magang PKA dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan bekal dalam penyusunan laporan tugas akhir di kampus.

Read More

KKP Gandeng Universitas Michigan AS Kembangkan SDM KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan perikanan (BRSDM) bekerja sama dengan Michigan State University (MSU), Amerika Serikat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia dan penguatan tata kelola perikanan.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara BRSDM dan MSU di bidang penelitian terapan dan pembangunan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. MoU ini ditandatangani oleh Kepala BRSDM Dr. I Nyoman Radiarta bersama Dekan dan Profesor College of Agriculture and Natural Resources Dr. Kelly Millenbah, Jumat (19/5), di Kampus MSU, Michigan, AS.

"Kerja sama ini merupakan upaya kita untuk memperkuat program pengembangan SDM dan penguatan tata kelola perikanan", ujar Nyoman.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan oleh kedua lembaga meliputi 6 (enam) area. Pertama, kerja sama akademik, seperti beasiswa program sarjana, pertukaran dosen, mahasiswa, dan staf akademik, serta program pelatihan. Kedua, manajemen pendidikan dan teknologi untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif dan kondusif. Ketiga, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat untuk perikanan berkelanjutan dengan teknologi inovatif dan ramah lingkungan. Keempat, pengembangan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Kelima, berbagi pengetahuan dan pertukaran informasi dan pengalaman dalam model kemitraan terpadu dengan entitas swasta, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Keenam, area kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh para pihak. 

"Sebagai dua lembaga yang memiliki komitmen dalam pengembangan perikanan berbasis masyarakat, BRSDM dan MSU sepakat untuk bermitra dalam hal pengembangan metode pendidikan, training dan penyuluhan masyarakat perikanan," terang Nyoman. 

Setelah melakukan penandatanganan MoU, delegasi BRSDM melakukan pertemuan dengan sivitas MSU untuk memberikan presentasi tentang transformasi kelembagaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan BRSDM dalam mendukung ekonomi biru KKP serta berdiskusi untuk bertukar pengalaman dan penjajakan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan kelembagaan pelatihan dan penyuluhan. BRSDM juga berbagi pengalaman tetang penyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi dan penyuluhan kelautan dna perikanan untuk mendukung program prioritas Ekonomi Biru Indonesia. 

Hadir pada pertemuan ini Dr. Gary Roloff, Department Chair Fisheries and Wildlife; Dr. Dana Infante, Professor, MSU Agriculture Bio Research Associate Director; Dr. Abby Bennett, Assistant Professor of Global Inland Fisheries Ecology and Governance; Dr. Tom Loch, Assistant Professor of Aquatic Animal Health; Dr. Maria Claudia Lopez, Assistant Professor in Ecology and Natural Resource Management; dan Dr. Mark Axelrod, Associate Professor in International and Comparative Environmental Governance.

Selain ke MSU, pada kunjungan kerja ke AS kali ini, delegasi BRSDM juga melakukan kunjungan ke dua universitas AS lainnya, yaitu Case Western Reserve University (CWRU) dan Kent State University (KSU) untuk melakukan kerja sama. Pemilihan universitas-universitas tersebut didasarkan kepada keunggulan komparatif masing-masing universitas yang dapat menjadi pengungkit penyelenggaran pendidikan dan pelatihan di BRSDM.

Kerja sama dengan Michigan State University (MSU) sejalan dengan visi pengembangan SDM di era Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Sebelumnya Menteri juga mendorong transformasi tata kelola pendidikan dan pengembangan SDM di KKP agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan nasional dan global.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Raih Penghargaaan K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan sebagai kementerian/lembaga dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. 

Penghargaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/5/2023). 

"Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh tim KKP yang selama ini berupaya seefektif mungkin melaksanakan kegiatan maupun program kerja dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia," ungkap Menteri Trenggono usai menerima penghargaan. 

Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 memperhitungkan capaian atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai berdasarkan tiga aspek yakni kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, serta capaian atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). 

Menteri Trenggono memaparkan, pihaknya selama ini terus mengupayakan reformasi birokrasi pada unit-unit kerja KKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan yang dilakukan. Baik itu pada layanan perizinan, pendampingan usaha bagi masyarakat kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur perikanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui satuan pendidikan maupun kegiatan penyuluhan. 

"KKP berkomitmen menghadirkan reformasi birokrasi yang berkualitas di setiap unit kerja yang ada di pusat maupun daerah. Bahkan kami rutin berkonsultasi dengan BPK guna memastikan program-program yang dijalankan sesuai aturan. Insya Allah tahun depan KKP memperoleh penilaian yang lebih baik lagi," pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi peningkatan kualitas dan inovasi belanja anggaran KKP, khususnya dalam membangun model tambak udang berkelanjutan seluas 60 hektare di Kebumen, Jawa Tengah.

Dia berharap pembangunan tambak udang di Kebumen berjalan berkelanjutan dan membawa banyak manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambak udang vaname modern yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu saat sudah memasuki masa panen parsial. 

"Saya melihat banyak dari K/L yang terus meningkatkan kualtias belanja, salah satu yang hadir di sini Bapak Menteri KKP. Beliau minta anggaran ke kami untuk membuat tambak udang. Beliau tadi berkali-kali telpon saya kalau sudah panen parsial. Ini adalah bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP," ungkapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan diamanahi anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp5,4 triliun. Dalam ajang tersebut, KKP menempati peringkat tiga untuk kategori K/L Pagu Sedang tahun anggaran 2022.

Secara berurutan dari yang teratas, pemenangnya masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik.

Sumber : kkp

Read More

Monitoring Magang PKA Taruna/i PKP Pangandaran di LRMPHP

Pembimbing lapang LRMPHP dan dosen PKPP melihat progres pembuatan alat di bengkel LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima kunjungan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaraan (PKPP), Kusuma Arumsari pada 15 Mei 2023. Kunjungan ini dalam rangka supervisi/monitoring pelaksanaan magang praktek kerja akhir (PKA) taruna/i PKPP di LRMPHP. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, pembimbing lapang dan taruna/i magang PKPP. 

Kegiatan magang PKA PKPP di LRMPHP diikuti 3 taruna/i Program Studi Teknologi  Kelautan dan Program Studi Pengolahan Hasil Laut, mulai 7 Maret hingga 3 Juni 2023. Proposal kegiatan PKA taruna/i tersebut tentang rancang bangun alat pengolahan limbah cair dan desalinasi  menggunakan metode destilasi dan filtrasi.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan magang berjalan dengan baik dan progres kegiatan sesuai dengan jadwal. Kepala LRMPHP berharap kegiatan magang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta menumbuhkan sikap dan perilaku kerja yang baik. 

Hal senada juga disampaikan dosen PKPP yang mengharapkan taruna/i untuk mengikuti arahan para pembimbing lapang agar pelaksanaan magang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal. Selain diskusi, dalam monitoring ini juga dilakukan kunjungan langsung ke ruang bengkel LRMPHP untuk melihat progres pembuatan prototipe alat yang sedang dikerjakan taruna/i. 

Read More

KKP Permudah Taruna/i Perikanan Mengakses Dunia Kerja Lewat Aplikasi e-Latar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mempermudah taruna dan taruni di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), dalam memperoleh informasi terkait perkembangan sistem pendidikan maupun dunia kerja. 

Kemudahan tersebut tersaji lewat aplikasi e-Latar yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta di Jakarta.

"Di tengah gempuran produk digital, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi. Kita harus mampu menjadikan disrupsi tersebut sebagai solusi. Untuk itu dibutuhkan generasi bertalenta digital yang kreatif dan mampu berkontribusi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan," terang I Nyoman Radiarta. 

e-Latar merupakan salah satu fitur atau aplikasi yang terdapat pada Command Center - Integrated Human Resources Intelligent Platform, yang merupakan Big Data yang integrasi dari berbagai aplikasi yang telah dikembangkan BRSDM.

"Peluncuran ini juga merupakan cita-cita bersama dalam rangka menyiapkan single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII) yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang KP," terang Nyoman.

Aplikasi e-Latar dikembangkan sebagai dukungan keterbukaan data dan informasi pendidikan serta ketersediaan data yang mudah di akses, valid dan terintegrasi. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari para pimpinan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi pendidikan yang telah dikembangkan oleh BRSDM.

 "Saya harap para Kepala Satuan Pendidikan KP memiliki komitmen yang tinggi dan tanggung jawab untuk memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan ini dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita untuk meningkatkan mutu Pendidikan KP dapat terwujud," ucap Nyoman.

Dalam penggunaanya, e-Latar disematkan dengan beberapa fitur yang memudahkan bagi para pengguna ataupun pemangku kebijakan satuan pendidikan. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya profil taruna yang terintegrasi dengan aplikasi pentaru, fitur akademik yang memudahkan peserta didik dan pendidik untuk memonitoring perkembangan akademik.

Selain itu terdapat fitur magang untuk memudahkan para taruna mendapkan akses informasi pemagangan, fitur interprenership memudahkan taruna untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan fitur alumni yang memudahkan untuk melacaka dan perkembangan alumni diberbagai bidang dunia usaha dan industri.

Melalui aplikasi ini, Nyoman pun berharap e-Latar dapat menjadi wadah taruna/i maupun civitas akademika untuk melakukan interaksi positif guna pembangunan SDM sektor KP. Aplikasi ini pun nantinya diharapkan menjadi aplikasi tunggal mendukung pengembangan satuan pendidikan di KKP.

Sumber : kkp

Read More

KKP Ajak Negara Peserta Forum SEAFDEC Kembangkan SDM Melalui VOGA dan SFV

Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid melalui pendekatan sosio ekonomi dan lingkungan, dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, yang bertindak sebagai Head of Delegate Indonesia pada The 55th Meeting of the SEAFDEC Council, yang terlaksana secara daring, pada 9 Mei 2023, dengan Myanmar sebagai tuan rumah.

Pengembangan SDM, dikatakan Nyoman terlaksana dengan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, penyuluhan, pendidikan, serta sertifikasi. Di mana BRSDM memiliki dua program strategis, yakni VOGA (Vacational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV). Pihaknya pun berharap kedua program tersebut dapat menjadi perhatian negara-negara Seafdec.

"Kedua program tersebut merupakan wujud nyata BRSDM dalam menyiapkan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global," tegasnya.

Program pertama yakni VOGA, terlaksana melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh.

Sedangkan SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam mengembangkan kedua program tersebut, Nyoman pun mengajak negara-negara SEAFDEC untuk menjalin kemitraan melalui sister class/program/university/beasiswa/degree, antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid.

Nyoman juga mengajak negara-negara SEAFDEC untuk mengadopsi program pengembangan perikanan modern, berbasis teknologi dan wirausaha melalui partisipasi masyarakat KP untuk mendorong kemandirian sosial dan ekonomi pasca pandemi covid, seperti yang tengah dikembangkan KKP melalui SFV.

"Kami juga membuka kesempatan bagi negara anggota untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan pada program SFV dan VOGA. Di mana Indonesia juga siap menjadi tuan rumah untuk memfasilitasi negara-negara anggota dalam penyelenggaraan ToT untuk para penyuluh (extension officer) melalui program SFV," tutur Nyoman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut,  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) KKP, Ari Prabowo, sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia. Pihaknya sampaikan laporan kegiatan SEAFDEC di Indonesia sepanjang 2022 dan komitmen yang dibangun untuk program program ke depannya.

Adapun agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya perihal inisiatif regional di bidang pemberantasan IUU Fishing, serta isu-isu global terkait yang relevan dengan bidang perikanan, antara lain Fisheries Subsidies dan CITES.

The 55th Meeting of the SEAFDEC Council merupakan pertemuan tahunan setingkat senior official di mana para Council Directors negara-negara anggota SEAFDEC bertemu untuk membahas pedoman kebijakan strategis pembangunan KP di tingkat regional dalam satu tahun ke depan.

Sumber : kkp

Read More

KKP Ajak Pembudidaya Manfaatkan Bahan Baku Lokal Jadi Pakan Ikan Mandiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat pembudidaya memanfaatkan bahan-bahan baku lokal untuk diolah menjadi pakan ikan (pelet). Pakan merupakan komponen penting dalam kegiatan budidaya untuk memperoleh hasil panen yang optimal. 

KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) selama ini rutin menggelar pelatihan membuat pakan mandiri. Pelatihan sudah menyasar kelompok pembudidaya ikan di berbagai wilayah Indonesia.

“Bagi para pembudidaya, dengan membuat pakan ikan mandiri, tentu dapat menentukan komposisi terbaik (pakan yang dihasilkan) dan dari sisi biaya operasional tentu sangat menguntungkan juga," ujar Riyanto, Instruktur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, salah satu UPT BRSDM KKP.

Pegawai KKP yang selama ini aktif memberikan pelatihan pembuatan pakan ikan itu mengungkapkan keuntungan yang didapat pembudidaya jika mampu memproduksi pakan secara mandiri. Salah satunya biaya produksi menjadi lebih murah karena pakan yang dibeli di pasar harganya cenderung tinggi sebab mengandalkan bahan baku impor.

Lebih lanjut Riyanto memaparkan, bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi pakan mandiri di antaranya tepung jagung, tepung ikan, tepung kedelai. Dengan membuat pakan ikan mandiri, menurutnya juga menujukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Bahan baku lokal yang dimaksud yakni dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian ataupun perindustrian. Tentu setiap daerah memiliki bahan yang berbeda-beda. Seperti di Tegal, terdapat pabrik fillet ikan yang kepalanya merupakan limbah dan dapat kita manfaatkan untuk membuat tepung ikan," jelas Riyanto.

Dalam membuat pakan ikan atau pelet, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kualitas bahan baku sehingga dapat dicerna sempurna oleh komoditas budidaya. Artinya, dalam membuat pakan mandiri tidak boleh menggunakan bahan baku yang beracun atau sudah tidak layak digunakan.

"Dengan membuat pakan mandiri, kita juga dapat menentukan kebutuhan nutrisi untuk setiap jenis pakan dan setiap jenis ikan yang dipelihara, karena yang terpenting dalam pembuatan pakan mandiri adalah efektivitasnya terhadap pertumbuhan ikan," tegas Riyanto.

Pakan ikan terbagi dalam dua jenis, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet tenggelam biasanya digunakan untuk komoditas budidaya udang, dan pelet terapung untuk ikan.

"Dengan membuat pelet tenggelam, kita dapat menghemat sekitar 40-50 persen biaya pakan. Yang terpenting juga bagaimana kita itu tahu membuat program feeding yang tepat," papar Riyanto.

Nah Sobat Bahari, untuk dapat mengetahui bagaimana cara dan tips dalam pembuatan pakan ikan mandiri, yuk saksikan film dokumenter BRSDM bertajuk “Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan” pada kanal YouTube BRSDM TV atau melalui link berikut https://youtu.be/zJJGrxPu5G0.

Sumber : kkp

 

Read More

KKP Kembangkan Command Center Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan perikanan (BRSDM) mengedepankan teknologi informasi guna meningkatkan layanan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya melalui inovasi Integrated Human Resources Intelligent Platform yang terus dikembangkan jangkauannya pasca-peluncuran Maret lalu. Command Center pengembangan sumber daya manusia (SDM) mampu menyajikan data akurat secara real time dan terintegrasi.

"Integrated Human Resources Intelligent Platform ini merupakan sebuah aplikasi yang dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendukung pengambilan keputusan hingga monitoring dan controling program-program KKP khususnya yang ada di BRSDM," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Platform Command Center ini berbasis pada integrasi data dari berbagai sumber yang akan diolah dan ditampilkan sesuai kebutuhan secara berkala dan terkini atau real-time dan dapat berfungsi sebagai dashboard yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengambil keputusan.

Terdapat beberapa fitur yang dikembangkan dalam platform ini. Misalnya fitur Ocean Institute of Indonesia (OII) yang berisikan tentang data sebaran satuan pendidikan beserta outstation-nya, serta data peserta didik, pendidik, dan alumni.

Ada pula fitur Smart Fisheries Village (SFV). Fitur ini berisikan data tentang sebaran pengembangan SFV, baik SFV berbasis desa maupun Satuan Kerja (Satker). SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan Satker yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program Kampung Budidaya dan Desa Inovasi/Desa Mitra

Selanjutnya ada fitur Pelatihan KP. Fitur ini berisikan tentang data sebaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) dan Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta jumlah peserta pelatihan, tenaga pelatih, dan purnawidya.

Fitur lainnya adalah Penyuluhan KP. Fitur ini berisikan tentang data sebaran Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan, sebaran penyuluh perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan penyuluh, pendampingan kegiatan prioritas, dan sebaran kelompok usaha yang disuluh dan didampingi penyuluh perikanan.

Terakhir, ada fitur Manajerial/Keskeretariatan. Fitur ini berisikan tentang data realisasi anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Barang Mlik Negara (BMN), SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Saat ini, setelah satu bulan diluncurkan, aplikasi command center ini sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan antara lain untuk memonitor kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Kegiatan pendidikan tersebut meliputi sebaran dan perkembangan Penerimaan Taruna Baru (Pentaru), sebaran peserta didik, dan sebaran alumni yang terserap di dunia usaha dan industri. Saat ini tengah dibuka Pentaru pada satuan pendidikan lingkup KKP yang tersebar di berbagai daerah. Masa pendaftaran pada 14 April hingga 30 Mei 2023. Berdasarkan data pada command center, pada tahun ini ditetapkan peserta didik lingkup KKP sebanyak 100% anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam.

Adapun data pelatihannya yang sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan antara lain untuk memonitor sebaran kegiatan pelatihan, sebaran purnawidya, dan sebaran P2MKP.

Sementara itu, kegiatan penyuluhan meliputi sebaran penyuluh di seluruh Kabupaten/Kota, monitoring kegiatan penyuluhan (seperti presensi dan laporan kegiatan), sebaran penyuluh dalam mendukung kegitan prioritas dan perkembangan kelompok yang disuluh.

Selain itu juga, command center kini sudah dimanfaatkan dalam menganalisis data dashboard kegiatan perkembangan PNBP, SFV, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), penempatan pendidik, dan sertifikasi kompetensi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar, Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta, dan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Made Sudarsana telah meluncurkan Command Center BRSDM, yaitu Integrated Human Resources Intelligent Platform, pada Rapat Kerja Teknis BRSDM 2023, Maret lalu, di Bali.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Trenggono mengatakan, KKP menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan. SDM dimaksud antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM.

Sumber : kkp

Read More

Penilaian Inovasi Pelayanan Publik MA'KLIK LRMPHP oleh Tim KKP

LRMPHP merupakan salah satu UPT lingkup BRSDM KP yang menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan magang. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut LRMPHP melakukan inovasi pelayanan terpadu melalui aplikasi MA’KLIK. Inovasi ini dibuat untuk mempermudah pengguna layanan yang akan melakukan magang. Pengguna layanan hanya melakukan satu kali pengisian formulir untuk mendaftar atau mengajukan magang atau penelitian. Aplikasi MA’KLIK dapat diakses melalui website LRMPHP yaitu www.mekanisasikp.web.id menu pelayanan terpadu. 

MA’KLIK  “Magang Langsung Klik” dibangun dengan memodifikasi fitur google form, serta sudah terintegrasi dengan portal MekanisasiKP dan manajemen satker (dalam bentuk SOP). Inovasi MA’KLIK ini diusulkan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023. Berdasarkan rangkaian seleksi di internal BRSDM KP pada tanggal 10 April 2023, proposal inovasi MA’KLIK dari LRMPHP bersama 4 proposal lainnya terpilih diusulkan ke tingkat KKP untuk proses lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut penilaian proposal MA’KLIK di tingkat KKP, Tim LRMPHP melakukan perbaikan proposal sesuai arahan tim penilai dari KKP. Beberapa masukan yang disampaikan diantaranya terkait latar belakang, perumusan masalah dan tujuan, serta kesesuaian struktur penulisan proposal dengan panduan. Tim penilai KKP juga menyampaikan terkait kebaruan inovasi sebagai nilai tambah, implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan, signifikansi inovasi dengan melampirkan data dukung laporan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, adaptabilitas, sumber daya (keuangan, manusia, metode dan peralatan/material) serta strategi keberlanjutan inovasinya.

Read More

SELAMAT IDUL FITRI 1 SYAWAL1444 H

 

Segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan - BRSDM KKP mengucapkan

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1444 H

Taqabbalallahu minna wa minkum

Read More

Pengumuman Libur Pelayanan Publik LRMPHP Selama Hari Raya Idul fitri 1444 H/ 2023 M.

Sehubungan dengan adanya libur dan cuti bersama menyambut  Hari Raya Idul fitri 1444 H/ 2023 M, maka dengan ini disampaikan kepada pengguna jasa bahwa Kantor Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan libur mulai tanggal 19 - 25 April 2023. 

Layanan akan dibuka kembali pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023. 

Terima kasih.

Read More

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH KEPADA JAJARAN LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berkomitmen untuk menjaga prinsip tata kelola yang baik dan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi, termasuk saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2023 M.

Berkaitan dengan hal tersebut kami memberitahukan kepada seluruh stakeholders/rekanan dan mitra kerja LRMPHP agar tidak memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran LRMPHP.

Dukungan dari seluruh stakeholders sangat kami harapkan demi terwujudnya tata kelola LRMPHP yang baik dan berintegritas.

Read More

KKP Resmi Buka Penerimaan Peserta Didik 2023

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi membuka penerimaan peserta didik di Satuan Pendidikan Tinggi di lingkup KKP untuk tahun ajaran 2023/2024. KKP akan memberikan kuota 100% kepada anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam.

“Pada hari ini, saya sangat bangga dan bersyukur, karena mulai Tahun ini Penerimaan Peserta Didik pada Pendidikan Tinggi Vokasi KKP,  100 persen adalah Anak Pelaku Utama bidang kelautan dan perikanan, untuk dididik sehingga diharapkan nantinya mereka akan  mampu menjadi insan penerus pembangunan kelautan dan perikanan yang terampil, cakap, tangguh, tanggap dan trengginas,” ucap Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, pada peresmian Pentaru 2023, 13 April 2023.

Pentaru 2023 juga sejalan dengan Transformasi Pendidikan KP dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, dimana BRSDM memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global. 

“Peran SDM juga dirasa penting dalam mewujudkan Program Prioritas KKP, karena kunci keberhasilan lima Program Prioritas KKP adalah Pengembangan SDM,” ucapnya. 

Sejalan dengan Transformasi Pendidikan KP, seluruh proses Pentaru 2023 dilakukan melalui single window pada laman website www.pentaru.kkp.go.id, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya lebih efektif, transparan, efisien serta mempermudah akses bagi masyarakat khususnya anak pelaku utama kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia.

Pada Penerimaan Peserta Didik KKP Tahun Ajaran 2023/2024, BRSDM pun memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan, dengan membuka peluang penerimaan 100 persen untuk Anak Pelaku Utama di tahun 2023, dengan kuota penerimaan sebesar 2.207 orang.

 “Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, dengan telah ditetapkannya sebagai institusi yang menerapkan PK BLU, maka kampus tersebut akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama untuk mendukung predikat  BLU tersebut,” jelas Nyoman.

11 satdik KP tersebut terdiri dari  Politeknik KP Ahli Usaha Perikanan (AUP) Kampus Utama Jakarta, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Pangandaran,  dan Politeknik KP Jembrana dan Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Untuk adik-adik Sobat Bahari yang ingin menjadi bagian dari Taruna/i Satuan Pendidikan KP, untuk mengetahui informasi mengenai penerimaan peserta didik dapat mengunjungi website resmi www.pentaru.kkp.go.id/2023. Jangan sampai ketinggalan ya Sobat Bahari!

Sumber : kkp

Read More

Instruktur LRMPHP Berikan Pelatihan Perakitan Pendingin TEC untuk Boks Penyimpanan Ikan

Peserta pelatihan antusias merakit pendingin TEC 

Ikan segar merupakan salah satu produk perikanan dan kelautan yang sangat penting dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia, karena selain kandungan gizi yang lengkap juga dapat diolah menjadi berbagai produk pangan lainya. Salah satu rantai distribusi ikan segar dari pemasok ke konsumen adalah melalui pedagang ikan keliling. Umumnya pedagang ikan keliling menggunakan styrofoam box yang diletakkan di atas sepeda motor untuk membawa dan mendistribusikan ikan, namun penggunaan sarana transportasi tersebut mempunyai beberapa kelemahan diantaranya mudah jatuh, kurang higinis dan tidak berpendingin.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah berhasil mengembangkan alat transportasi ikan segar yang biasa dikenal sebagai ALTIS-2 yang dapat digunakan untuk membantu pedagang ikan keliling dalam mendistribusikan ikan ke konsumen. Alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) adalah sarana untuk membawa dan mendistribusikan ikan segar untuk pedagang ikan keliling. Alat ini dilengkapi dengan pendingin sehingga mampu mempertahankan mutu ikan segar. ALTIS-2 menggunakan sistem pendingin termoelektrik (TEC) dengan komponen utama elemen peltier dengan sumber arus DC. 

Untuk memberikan keterampilan serta pemahaman terkait dengan pendingin TEC tersebut, LRMPHP mengadakan pelatihan perakitan sistem pendingin TEC untuk boks penyimpanan ikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 30 Maret - 1 April 2023 lalu. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran dan diikuti sebanyak 70 taruna - taruni  program studi pengolahan hasil laut. 

Pemaparan materi pelatihan oleh Instruktur LRMPHP 

Kegiatan pelatihan diawali paparan materi oleh instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, dilanjutkan dengan praktik perakitan sistem pendingin TEC dan pengujiannya. Dalam paparannya disampaikan kelebihan sistem pendingin dengan termoelektrik. “Kelebihan pendingin TEC diantaranya ketahanan alat yang baik, perawatan yang mudah dan ramah lingkungan,“ jelasnya. Selain itu disampaikan pula komponen dan spesifikasi bahan yang digunakan dalam merakit pendingin TEC untuk boks penyimpanan ikan segar. “Beberapa komponen utama yang digunakan yaitu dudukan TEC, peltier, bracket, heat sink, kipas dan komponen kelistrikan lainnya, “ tambahnya.

Selama mengikuti kegiatan ini, taruna-taruni peserta pelatihan sangat antusias mengikuti pemaparan instruktur karena memperoleh ilmu baru yang menarik. Salah satu peserta pelatihan, Siti Maryati Khasanah menyampaikan pelatihan ini menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dalam penyusunan kegiatan tugas akhir. “Setelah mengikuti kegiatan ini pengetahuan dan wawasan kami meningkat, harapan kami kedepannya pelatihan ini rutin dilaksanakan dengan materi yang berbeda-beda,” jelasnya

Read More

Penilaian Proposal Pelayanan Publik Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP

Kepala LRMPHP dan Tim Pelayanan Teknis mengikuti Rapat Penilaian Proposal Pelayanan Publik Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP melalui aplikasi zoom, 10 April 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian seleksi di internal BRSDM KP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023.

Rapat yang dilaksanakan dari RR BRSDMKP GMB III lantai 7, dipimpin oleh Kepala BRSDMKP, I Nyoman Radiarta dan dihadiri oleh  Sekretaris BRSDMKP, Kepala Pusriskan/Plt Kepala Pusriskel, Kepala Pusdik KP, Kepala Puslatluh KP, Kepala BBRSE KP, Plt. Kepala BBRPPB KP,  Tim Penilai Proposal,  Koordinator KHD bersama tim, serta Kepala UPT yang mengusulkan Proposal Pelayanan Publik  sebanyak 9 Kepala UPT lingkup BRSDMKP bersama Tim.

Proposal Pelayanan Publik yang disusulkan dari UPT BRSDMKP yaitu  KIOS MARITIM oleh LPTK Wakatobi, SiLaJur: Sistem Pelayanan Jurnal Ilmiah oleh BBRSEKP, SI PINTAR: peningkatan Pelayanan Pelatihan Berbasis Lokasi Kerja Melalui Sistem Pelatihan Terintegrasi berbasis Smartphone oleh BPPP Ambon, PIOnS: Polytechnic Integrated Online System oleh Politeknik KP Bitung, LELE MUTIARA: Mutu Tinggi Tiada Tara oleh BRPI Sukamandi,  Oke SOBAT: Olah Kegiatan Sampah Organik Buat Magot oleh BRBIH Depok, Inovasi Pelayanan Publik melalui Kegiatan Percontohan Penyuluhan Kampung Ikan Hias Panembangan dengan Pengelolaan Ikan Hias Terpadu oleh BPPP Tegal, EFISHMART: Elektronik Fisheries Market oleh Politeknik KP Kupang, MA’KLIK: Magang Langsung Klik oleh LRMPHP Bantul.

Dalam kesempatan ini, Kepala LRMPHP Luhfi Assadad memaparkan usulan proposal pelayanan publik yang sudah berjalan di LRMPHP, yaitu MA’KLIK : Magang Langsung Klik yang dibangun dengan memodifikasi fitur google form, serta sudah terintegrasi dengan portal MekanisasiKP dan manajemen satker (dalam bentuk SOP). 

Berdasarkan hasil rapat penilaian proposal Pelayanan Publik Tahun 2023 Lingkup BRSDMKP ini, inovasi MA’KLIK dari LRMPHP dan 4 proposal lainnya yang terpilih diusulkan ke tingkat KKP untuk proses lebih lanjut.

Read More

KKP Bangun Zona Integritas Hindarkan Pegawai dari Praktik Korupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan integritas para pegawai di setiap satuan kerja agar terbebas dari praktik korupsi. Salah satu upayanya dilakukan dengan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Terbaru KKP mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jawa Barat pada Senin 3 April 2023. Satuan pendidikan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis KKP di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). 

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu dipersiapkan untuk meraih predikat WBK/WBBM, yaitu sistem, fasilitas, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, sistem dibangun melalui inovasi berbasis pada peningkatan pelayanan, yang mudah diakses oleh publik dan dipahami oleh semua pegawai, sehingga diperlukan media sosialisasi kepada semua stakeholders yang semuanya terstandar dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

"Sistem artinya seluruh dokumen, SOP, dan sebagainya harus ada isi dan esensinya. Yang penting juga harus dimunculkan inovasi-inovasinya, sekecil apapun inovasi harus ada dalam rangka untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi. Selain itu, harus ada kolaborasi yang baik, karena tidak bisa pimpinan bekerja sendiri-sendiri, tapi harus ada kerja tim secara top down atau bottom up, bahkan sampai ke level petugas kebersihan dan OB pun harus dilibatkan dalam WBK. Jangan henti-hentinya melakukan sosialisasi dari komponen paling atas sampai paling bawah dan harus ada tindak lanjutnya," ujarnya.

Terkait faktor kedua, yaitu fasilitas, menurut Nyoman bagaimana dengan fasilitas yang ada bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan informasi yang jelas serta memberikan asistensi bagi semua stakeholders.

"Fasilitas tidak harus selalu baru, tapi bagaimana kita bisa menyediakan fasiltas-fasilitas tersebut secara efektif, misalnya ruang layanan publik, disitu kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya, sampai ke hal-hal kecil seperti petunjuk arah, toilet, dan sebagainya dan juga jangan ada aset yang tidak terpakai, semuanya harus dapat dimanfaatkan," tuturnya.

Sementara itu terkait faktor SDM, menurut Nyoman, dukungan tim kerja harus solid dengan pimpinan sebagai role model dalam implementasi reformasi birokrasi menuju zona WBK/WBBM. Pimpinan harus memegang kendali dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perkantoran, untuk menuju birokrasi yang simpel, efektif, transparan, dan bebas korupsi.

"WBK tidak akan tercapai jika tidak ada tim kerja yang solid. Utamanya adalah pimpinan sebagai role model mulai dari diri sendiri. Jangan berpikir pimpinan bisa semena-semena, bisa tidak absen (presensi) atau pergi tanpa surat tugas, karena semua itu bisa jadi temuan. Pimpinan harus tebarkan aura positif. Jangan henti-hentinya keliling, menegur, mengingatkan fasiltas-fasilitas yang kurang. Oleh sebab itu dalam penyiapan pencanangan zona integritas itu pimpinan tidak bisa kerja sendiri, tapi harus dengan tim," tambahnya.

Saat ini BRSDM telah memiliki 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, bahkan salah satunya telah berpredikat WBK Nasional. BRSDM mengusulkan lagi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT untuk tahun 2023.

Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal KKP Teuku Nilwan mengatakan, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KKP dilatarbelakangi bahwa untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/Satker sebagai pilot project/percontohan.

"Pelaksanaan ZI merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau Satker yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. unit yang membangun ZI dan mendapat predikat WBK/WBBM menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang prima dan berintegritas," jelas Nilwan.

Dilaporkan Sekretaris BRSDM Kusdiantoro, saat ini BRSDM telah memiliki 13 UPT yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Pemuliaan Ikan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, BPPP Tegal, BPPP Medan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, SUPM Waeheru, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, dan Balai Riset dan Observasi Laut.

Dari 13 UPT tersebut satu diantaranya telah berpredikat WBK Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu BPPP Banyuwangi. Selanjutnya pada 2023, BRSDM mengusulkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT, yaitu BPPP Ambon, BPPP Bitung, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Karawang, dan Politeknik KP Pangandaran.

"Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh UPT, sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi," kata Kusdiantoro.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Desember lalu, juga mengajak para pejabat dan seluruh Pegawai KKP bersatu padu membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi demi mewujudkan kebangkitan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya memandang perlu adanya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, utamanya untuk membangun integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Saya meminta Budaya Integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas di setiap individu pegawai, menerapkan sistem, dan kepemimpinan yang baik," tegasnya.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Adakan Pelatihan Pengoperasian ALSIN Perikanan di Poltek KP Pangandaran

Pelatihan pengoperasian ALSIN perikanan di Poltek KP Pangandaran

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengadakan pelatihan dan diseminasi pengoperasian alat dan mesin perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 30 Maret - 1 April 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk pengayaan materi praktik taruna-taruni Poltek KP Pangandaran khususnya program studi pengolahan hasil laut, sekaligus optimalisasi SDM instruktur pada LRMPHP. 

Adapun materi pelatihan yang diadakan meliputi pengoperasian ALPINDEL untuk produksi tahu ikan, perakitan dan pengujian sistem pendingin TEC (Thermo Electric Cooler) untuk boks penyimpanan ikan, praktek pengujian CAW (Clean Anhydrous Weed) pada rumput laut dan pembuatan ATC (Alkali Treated Cottonii) dan karagenan dari rumput laut.

Rangkaian kegiatan diawali sambutan kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dilanjutkan dengan paparan materi dan praktik oleh instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, M,Sc, Koko Kurniawan, Iwan Malhani M.Sc dan Wahyu Tri Handoyo. Kegiatan yang diadakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran tersebut diikuti sebanyak 70 taruna - taruni  semester 2 dan 4 program studi pengolahan hasil laut.

Sambutan Kepala LRMPHP dan Direktur Poltek KP Pangandaran

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan terima kasih kepada Poltek KP  Pangandaran atas kesempatan yang diberikan dan harapannya pelatihan ini dapat meningkatkan  pengetahuan taruna - taruni untuk bekal kedepannya. “Dalam pelatihan itu setidaknya ada 4 yang harus berubah, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku kerja,” jelasnya. 

Senada dengan Kepala LRMPHP, Direktur Poltek KP Pangandaran, Arpan Nasri Siregar juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam meningkatkan kualitas SDM. “Pelatihan ini merupakan bagian dari kompetensi taruna-taruni untuk memasuki dunia industri setelah lulus nantinya, mudah-mudahan bentuk kolaborasi ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan cakupan kerjasama yang lebih luas, “ jelasnya. 

Read More

KKP Perkuat VOGA dan SFV Untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan program VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru. Melalui kedua program tersebut, KKP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas SDM KP. 

"Dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, BRSDM memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM Unggul, maju, dinamis dan bertalenta global. Sejalan dengan hal tersebut BRSDM melaksanakan dua program terobosan,  pertama yaitu VOGA (Vocational Goes to Actors) dan pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)," ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I Tahun 2023 pada Rabu (29/3). 

Lebih lanjut disampaikan Nyoman, VOGA yang dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta; dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh. 

Pada Penerimaan Peserta Didik KKP Ta 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada 1 April – 30 Mei 2023, BRSDM pun berkomitmen memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam) sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan. 

Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, dengan telah ditetapkannya sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), maka kampus tersebut akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama untuk mendukung predikat  BLU tersebut. 

Program kedua yaitu pengembangan Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatlan pemanfaatan aset BMN dan PNBP. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Integrasi/kolaborasi pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan dan percontohan penyuluh serta penerapan inovasi merupakan kekuatan BRSDM dalam pengembangan SFV. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Sebelumnya pada Rakernis BRSDM 2023, 14 maret yang lalu, Menteri Trenggono mengatakan, KKP menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan. SDM dimaksud antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM.

Sumber ; kkp

Read More

Penguatan Jejaring Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan dengan SMK N 1 Jepara

Tim Pelayanan Teknis LRMPHP (Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan) mengunjungi SMK N 1 Jepara pada 14 Maret 2023 lalu. Kunjungan ini dalam rangka penguatan jejaring kerjasama antara LRMPHP dan SMK N 1 Jepara. Tim LRMPHP yang dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto, diterima Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara, Sugiyanto beserta wakilnya. 

Tri Nugroho Widianto menyampaikan bahwa kunjungannya ini untuk menginisiasi kerjasama lanjutan antara kedua belah pihak. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini yaitu program magang bagi siswa-siswi SMK N 1 Jepara di LRMPHP.

Sejalan dengan penjelasan Tim LRMPHP, Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara juga menyampaikan harapannya agar program magang dapat dilanjutkan karena materi magang yang diterima siswa-siswi SMK N 1 Jepara mendukung program sekolah berbasis kompetensi yang Link and Match dengan dunia usaha. “Materi magang di LRMPHP seperti pengolahan rumput laut belum diajarkan di sekolah, hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan ketrampilan siswa, “ jelasnya.

Dalam kunjungannya ini, Tim LRMPHP juga diajak berkeliling melihat beberapa media pembelajaran siswa-siswi SMK N 1 Jepara diantaranya Laboratorium APHPi (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan), Laboratorium NKPI (Nautica Kapal Penangkapan Ikan), kolam budidaya ikan nila, kolam pembenihan ikan lele, apartemen kepiting bakau dan bakau mini forest yang langsung dipakai untuk pemeliharaan kepiting bakau. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara LRMPHP dengan SMK N 1 Jepara. Ruang lingkup kerja sama lanjutan yang disepakati meliputi pelatihan dan magang. Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Jepara akan mengirimkan kembali siswanya untuk melakukan kegiatan magang di LRMPHP selama 4 bulan pada akhir tahun.

Read More

KKP Akan Atur Budidaya Jenis Ikan Baru dan Pengkajian Stok Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengaturan pembudidayaan untuk jenis ikan baru dan pengelolaan perikanan tangkap berbasis data pengkajian stok ikan (stock assessment). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Hal tersebut dibahas pada Sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) secara hybrid, belum lama ini, di Kantor BRSDM Ancol, Jakarta Utara.

"Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, subtansi mengenai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf l dan ayat 2 huruf F, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada saat membuka sosialisasi 

"Terkait dengan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan tertuang dalam  Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan. Pengaturan terkait jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, ini diperlukan untuk memastikan bahwa ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap jenis ikan lain/invasif, lingkungan maupun habitat yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap setiap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan," tambah Nyoman.

Selain itu, Perppu Cipta Kerja ini juga mendorong pengelolaan perikanan tangkap berbasis data stock assessment yang memadai. Hal tersebut tersebut dapat dilihat pada amanat Pasal 7 yang salah satunya memerintahkan penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan bahwa untuk penguatan penerapan pengkajian stok tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (SDI).

"Semoga acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak," harap Nyoman.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Latifah Rahmi Nasution sebagai narasumber kegiatan ini mengatakan, Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Menurut Latifah, Perpu Cipta Kerja sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengingat akan adanya potensi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi jika Undang-Undang dibuat melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam keadaan yang mendesak dibutuhkan suatu kepastian untuk diselesaikan.

"Penerbitan Perpu Cipta Kerja merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengantisipasi risiko akibat gejolak perekonomian global akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di sejumlah negara," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam maupun luar negeri, lanjutnya, Pemerintah melakukan reformasi struktural melalui Perpu Cipta Kerja guna memastikan terus terjaganya iklim investasi yang kondusif terutama menjamin adanya kepastian bagi dunia usaha.

"Perpu Cipta Kerja sebagai upaya percepatan dalam mendukung program pemerintah," tambah Latifah.

Ia mengatakan, pesan kunci penerbitan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Partisipasi publik secara substantif telah dilakukan dengan menjaring aspirasi publik serta menindaklanjutinya dengan melakukan perubaham material dari UU Cipta Kerja menjadi Perpu Cipta Kerja.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon I lingkup KKP dan juga disiarkan secara live streaming melalui youtube. Masyarakat masih dapat menyimak sosialisasi ini melalui youtube BRSDM TV. Turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Nono Hartanto, dan Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Prof. Indra Jaya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis regulasi tentang cipta kerja akan mendukung dunia usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi dimasa resesi global dengan tetap menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.

Sumber : kkp

 

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri Rakernis BRSDM di Bali

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad didampingi Staf Tata Operasional, Iwan Malhani Al Wazzan menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Jimbaran Bali, 12 – 15 Maret 2023. Rakernis BRSDM 2023 dibuka oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  dengan dihadiri seluruh UPT lingkup BRSDM. 

Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan  menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen mutu yang baik.

Rakernis BRSDM 2023 membahas kinerja BRSDM dan program prioritas KKP tahun 2023 – 2024. Program prioritas yang dibahas dalam Rakernis meliputi Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII). 

Dalam rakernis menghadirkan narasumber diantaranya dari Disbudristek, Kemenaker, kemenkeu dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu juga  diadakan launching Integrated Human Resources Intelligent Platform, pameran berbasis digital, penandatanganan nota kesepahaman antara BRSDM dengan mitra dan diakhiri pembacaan rumusan dan penandatanganan komitmen kinerja.

Read More