Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 31 Maret 2017

Perkuat Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, Presiden Perancis Kunjungi KKP

dok.humas KKP / Joko Siswanto

KKPNews, Jakarta – Presiden Republik Prancis François Hollande melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 28-29 Maret 2017. Hari Rabu, 29 Maret, Hollande mengunjungi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penandatanganan Letter of Intent (LoI) kerja sama kelautan dan perikanan RI-Prancis.
Lingkup kerja sama meliputi pencegahan, penghalangan dan penghapusan Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (IUU Fishing), termasuk mengeksplorasi inisiatif-inisiatif yang memungkinkan untuk penanganan kejahatan terorganisir lintas negara di bidang perikanan; promosi investasi pengolahan produk perikanan; perluasan akses pasar bagi produk perikanan Indonesia, termasuk mengintensifkan temu bisnis; perluasan inisiatif untuk konservasi keanekaragaman hayati laut dan pengembangan ekowisata; dan peningkatan kapasitas, penelitian dan pengembangan; serta pertukaran informasi dan teknologi.
Dalam kunjungannya ke kantor KKP tersebut, Hollande bersama rombongan disambut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Mereka kemudian menuju Pusat Pengendalian (Command Center) KKP, guna melihat pengoperasian Command Center KKP dan mendengarkan presentasi mengenai INDESO (Infrastructure Development for Space Oceanography).
Acara dilanjutkan dengan Dialog maritim di Auditorium Tuna, terdiri atas Delegasi Presiden Perancis dan pejabat/perwakilan dari Kedubes Perancis, Pengusaha Perancis, KKP, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Association Logistic Indonesia (ASLI), Kemristekdikti, Satgas 115, BPPT, Bappenas.
Pada dialog maritim tersebut disampaikan tiga presentasi bertema ‘sustainable fisheries & development’ oleh Dirjen PDSPKP KKP dan Director of the French Embassy Trade Commission; ‘transport & infrastructures’ oleh Chairman of the Association Logistic Indonesia (ASLI) dan Country Director of AFD Indonesia; dan ‘new technologies dan experiences sharing’ oleh Kepala BMKG dan French Economic Counsellor of the French Embassy.
Hollande mengatakan masalah maritim yang paling penting disoroti di dunia adalah di bidang perikanan. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara dalam pengelolaannya. Beliau juga menyampaikan bahwa laut merupakan target investasi di negara manapun, untuk itu diperlukan kerjasama yang diperkuat agar dapat potensi laut dimanfaatkan secara maksimal.
Di akhir sambutan, Hollande mengapresiasi sambutan jajaran KKP dalam menerima kunjungannya. Ia menyebut, ini merupakan kunjungan bersejarah dalam 34 tahun terakhir. Ia menilai, dalam kunjungannya kali ini, dapat menandatangani sejumlah kerjasama dengan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara mitra, terutama di sektor kelautan dan perikanan.
Terakhir, rombongan mengunjungi Galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang baru saja diresmikan Senin (13/3) lalu. Di sana dilakukan penandatanganan empat naskah kerja sama RI-Perancis, yakni Letter of Intent (LOI) antara KKP dan Kementerian Lingkungan Hidup, Energi dan Laut Republik Prancis. Tiga lainnya adalah Cooperation agreement antara Kota Kendari dan Kota La Rochelle (Prancis) terkait coastal and maritime exchanges; Cooperation agreement antara DCNS (France) dan PT PAL; dan MoU antara Louis-Dreyfus Armateurs (France) dan Sinar Mas (Indonesia) to further develop loop in Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Menteri KKP mengatakan, pemerintah terus berupaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Prancis di sektor maritim sebagai kemitraan strategis. Menurutnya, hal tersebut ditandai dengan disepakatinya Joint Statement on Maritime Cooperation oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Prancis François Hollande di Istana Negara Jakarta, pada Rabu 29 Maret 2017.
Selama ini hubungan kemitraan perdagangan hasil perikanan Indonesia dan Prancis sudah terjalin cukup baik. Prancis menjadi pasar tujuan ekspor komoditas seperti udang, kepiting/rajungan, tuna/cakalang/tongkol, rumput laut, cumi-cumi/sotong/gurita, siput, serta lele dari Indonesia. Sebaliknya Indonesia mengimpor produk ikan olahan dari Prancis.
Potensi kerja sama Indonesia dan Prancis masih cukup besar. Indonesia membidik dukungan Prancis secara bilateral dan multilateral dalam menanggulangi kejahatan perikanan terorganisir lintas negara. Selain itu, Indonesia juga membutuhkan perluasan akses pasar produk kelautan dan perikanan Indonesia ke Prancis dan dukungan Prancis dalam upaya Indonesia mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan ke Uni Eropa. Prancis juga diharapkan berinvestasi dalam pengolahan produk perikanan, perlindungan laut, dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.
Menteri KKP berharap kerja sama maritim Indonesia – Prancis ke depannya secara kongkrit dapat dioperasionalkan, baik melalui pemberantasan IUU Fishing, promosi investasi dan pemasaran produk perikanan Indonesia, serta bidang-bidang kerja sama maritim lainnya. Kesamaan Indonesia dengan Peranci tentunya sama-sama mengedepankan sustainability dari ekologi dan food security.
Menteri KKP juga menilai, pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan syarat yang sangat penting dalam pertumbuhan industri kelautan dan perikanan Hal ini dilakukan supaya seluruh dunia bisa membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber : KKPNews 

Jumat, 24 Maret 2017

Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Pengembangan Data Statistik Perikanan


Berdasarkan undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Nomor 005/00942 tanggal 15 Maret 2017, Kepala LPPMPHP dan Koordinator TU LPPMPHP menghadiri rapat koordinasi pimpinan dalam rangka Pengembangan Data Statistik Perikanan. Kegiatan yang berlangsung di RM Nggirli Kulonprogo ini dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017, dipimpin oleh Kepala DKP DIY (Drs. Sigit Sapto Rahardjo, MM) dengan moderator Kepala DKP Kab. Kulonprogo (Ir. Sudarna, MMA). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari DKP Sleman, DKP Gunungkidul, Bidang Perikanan Bantul, Bidang Perikanan Kota Yogyakarta, LPPMPHP Bantul dan SKIPM Kelas 1 Yogyakarta.

Dalam pertemuan ini, beberapa poin yang dihasilkan yaitu:

  1. Cara pengambilan data untuk Kegiatan One Data KKP boleh menggunakan metode yang berbeda-beda, namun keluarannya harus satu data yang sama. Data Statistik Perikanan ini diharapkan dapat diramalkan (forecasting) trennya dan ditelusuri jika terjadi penurunan data, sebagai contoh apabila capaian produksi pada Triwulan I dan II jauh dari target, maka untuk Triwulan III dan IV masih bisa dikejar.
  2. Perkembangan Kegiatan One Data di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo yaitu: terdapat 3 orang pengolah data yang dibantu oleh 12 orang penyuluh lapangan, pengambilan sampel dari listing responden sudah berjalan, target minimal 10 sampel per hari sudah tercapai, banyak perubahan dan update data yang terjadi selama beberapa tahun ini, kecenderungan ada pengurangan data dari listing tapi ada juga pengusaha baru yang belum masuk ke dalam listing.
  3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul mengemukakan bahwa untuk data perikanan tangkap kemungkinan tidak banyak yang berubah, sedangkan data perikanan budidaya perubahannya bisa signifikan. Satu pengolah data membawahi empat atau lima kecamatan dibantu oleh PPL.
  4. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman mengemukakan bahwa penyuluh tetap mengawal pelaksanaan One Data (untuk mengarahkan lokasi), listing sudah ditetapkan (berjumlah 18.000 untuk perikanan budidaya, sampelnya berjumlah 2.878 dibagi untuk 3 pengolah data). Perkembangan updating listing data di Sleman yaitu untuk jumlah data real perikanan budidaya dua kali lipat dari data listing (sekitar 36.000 data).
  5. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi D.I. Yogyakarta mengemukakan bahwa sebagian besar data yg ada di Propinsi D.I. Yogyakarta adalah data perikanan budidaya, target data yang ditentukan yaitu 240, data yang sudah disurvei yaitu 117, dan data yang sudah diinput ke aplikasi yaitu 25.
Berdasarkan hasil pertemuan di atas, ada dua poin penting yang menjadi catatan untuk LPP-MPHP, pertama yaitu perlu dilakukan pengarsipan worksheet hasil survei yang dilakukan oleh Pengolah Data. Hal ini berguna jika terjadi bias/penyimpangan dari pola data yang diperoleh, maka dapat dilakukan penelusuran ulang dimana kesalahan itu terjadi. Hal ini berkaca pada pola kerja yang dilakukan oleh petugas sensus Pertanian/BPS. Kedua yaitu perlu dibuat breakdown target mingguan oleh masing-masing pengolah data, agar deadline waktu pencapaian target (akhir Mei 2017) dapat tercapai.

Selasa, 21 Maret 2017

PERALATAN PRODUK PERIKANAN UNTUK SKALA KECIL MENENGAH (SERI-1)


Diversifikasi pengolahan tuna dapat dipadukan dengan hasil pertanian. Contohnya adalah produk tahu tuna, yaitu mengkombinasikan olahan tuna dengan tahu. Terkait diversifikasi tahu tuna tersebut diperlukan teknologi yang mampu menunjang proses produksi untuk mengatasi beberapa kendala teknologi yang telah digunakan khususnya skala UMKM. Beberapa kendala teknis secara umum yang dijumpai antara lain : material peralatan yang belum memenuhi standard food grade, beberapa parameter proses produksi belum terkontrol dan tidak stabil, mekanisme kerja peralatan yang belum optimal dari segi ergonomika, pemilihan kesesuaian antara alternative sumber energi baik bahan bakar maupun listrik dengan skala produksi yang ada.

Terkait diversifikasi tahu tuna, pada tahun 2015 LPP-MPHP telah melakukan penelitian untuk menghasilkan teknologi yang mampu menunjang proses produksi dan mengatasi beberapa kendala teknis produksi yang telah digunakan saat ini. Teknologi yang dihasilkan meliputi alat pengolah ikan tuna menjadi produk olahan tahu ikan tuna yang terdiri model deep fryer 2 kolom suhu penggorengan berkisar antara 140 °C dan kolom 2 adalah 170 °C, bahan bakar LPG 3 kg; model lemari peniris tahu tuna dengan system double fan dan dilengkapi thermocontroller dengan daya listrik 180 W; model pengisi adonan sistem handel dan pedal listrik dengan kapasitas pengisian 1.30 – 2.79 detik per tahu dan daya listrik 180 Watt.

Kamis, 16 Maret 2017

Koordinasi 1 Data KKP dengan Penyuluh lingkup Bantul


Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 03 Maret 2017 terkait dengan koordinasi awal program satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan (one data KKP) di Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul, pada tanggal 14 Maret 2017, LPP-MPHP mengadakan koordinasi teknis antara pengolah data dengan PPB dan PPL se-Kabupaten Bantul. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan), PPB (Petugas Penyuluh Bantu) dan perwakilan dari Kecamatan Jetis.


Koordinasi teknis ini dilakukan karena adanya perubahan wilayah kerja pengolah data. Selain itu juga bertujuan untuk membahas pelaksanaan teknis pengolah data di lapangan. Pelaksanaan pengambilan data di wilayah kerja pengolah data sudah diawali tanggal 13 Maret oleh saudara Gilang Israwan dan Rinto Pujatmoko dengan tujuan kecamatan Srandakan, Sanden dan Bambanglipuro. Data sampling listing untuk wilayah Bantul ditargetkan selesai pada akhir bulan Mei 2017. 

Selasa, 14 Maret 2017

ALTIS-2 TERPILIH DALAM 108 INOVASI INDONESIA-2016


Pada tahun 2016 program 108 Inovasi Indonesia kembali diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dan didukung oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingggi. BIC memilih sebanyak 108 karya inovasi paling prospektif. Pada tanggal 26 Oktober 2016 setelah melalui proses penjurian, BIC mengumumkan secara resmi 108 karya yang terpilih.

Salah satu hasil rancang bangun LPP-MPHP yaitu ALTIS-2 (Alat Transportasi Ikan Segar) terpilih kedalam 108 Karya Inovasi Terbaik Tahun 2016 pada tema alat transportasi. ALTIS-2 merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda dua (motor) yang dapat mempertahankan suhu tetap rendah, memudahkan transportasi dan menjaga mutu ikan. Alat ini terdiri atas komponen utama peti untuk menyimpan ikan yang dilengkapi dengan sistem pendingin TEC dan ruang aksesoris untuk meletakkan peralatan jual beli. 


Sistem pendingin TEC berfungsi sebagai komponen untuk mempertahankan suhu ikan tetap rendah. TEC terdiri atas dua komponen utama yaitu elemen peltier dan heatsink dengan menggunakan sumber listrik DC 12 volt dari aki.

ALTIS-2 yang telah didaftarkan patennya ke Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran paten SOO20142661 memiliki beberapa keunggulan yaitu mengurangi biaya operasional es batu, lebih menarik dan higienis dibandingkan dengan styrofoam dan dapat mempertahankan suhu ikan dibawah 5 ºC selama kegiatan jual-beli ikan sehingga mutu ikan tetap terjaga

Jumat, 10 Maret 2017

Pengembangan Koleksi Pustaka LPP-MPHP

Pengembangan koleksi pustaka merupakan salah satu faktor utama sebuah perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka LPP-MPHP berupaya untuk melakukan penambahan koleksi pustaka dengan cara menjalin kerjasama dengan instansi-instansi lain baik dari internal KKP maupun eksternal. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Jakarta yang memberikan sejumlah buku untuk tambahan koleksi pustaka perpustakaan LPP-MPHP.



Koleksi pustaka yang diterima sebanyak 69 judul terdiri atas fiksi 1 eksemplar dan nonfiksi 68 eksemplar dengan total 212 eksemplar yang sebagian besar berkaitan dengan kelautan, pulau pulau kecil dan wilayah pesisir. Dari 69 judul tersebut diantaranya ada 1 edisi terbitan berkala berupa jurnal sebanyak 12 eksemplar. Selain itu, ada ensiklopedia pulau-pulau kecil, peta, profil wilayah/kegiatan/institusi, regulasi, buku pedoman, direktori pulau-pulau kecil dan CD perangkat lunak. Dengan penambahan koleksi pustaka tersebut diharapkan dapat meningkatkan layanan perpustakaan LPP-MPHP.

Selasa, 07 Maret 2017

LPP-MPHP Mengikuti Kegiatan Tindak Lanjut Program One Data KKP

Menindaklanjuti pertemuan pada tanggal 1 Maret 2017 terkait dengan program satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan (one data KKP), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D.I Yogyakarta kembali mengadakan pertemuan dan koordinasi dengan enumerator dari LPPMP-HP pada tanggal 3 Maret 2017 di Aula Kantor Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DIY, PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) dan PPB (Petugas Penyuluh Bantu).



Pada pertemuan tersebut dibahas pembagian kerja dan listing satu data pembagian wilayah kerja enumerator. LPPMP-HP mengikutsertakan 12  stafnya untuk melakukan enumerasi di 17 kecamatan wilayah Bantul yaitu Piyungan, Banguntapan, Kretek, Sanden, Srandakan, Sewon, Bantul, Kasihan, Sedayu, Imogiri, Dlingo, Pandak, Pajangan, pleret, Jetis, Bambanglipuro dan Pundong. Dalam melakukan tugasnya, para enumerator akan didampingi oleh PPL dan PPB yang telah ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul.

Rabu, 01 Maret 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti Melantik 4 Pejabat Eselon I

Pelantikan 4 Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. (dok.humas KKP / Joko Siswanto)
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara resmi melantik empat Pejabat Tinggi Madya setara Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III, Jakarta pada Selasa (28/2).

Pejabat yang dilantik adalah Rifky Effendi Hardijanto sebagai Sekretaris Jenderal, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP); Sjarief Widjadja sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal; M. Zulficar Mochtar sebagai Kepala Badan Riset dan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT); dan Achmad Poernomo sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik.

Dalam pelantikan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan beberapa hal, diantaranya yaitu :
  1. Perubahan pimpinan di tubuh KKP ini sebagai hal yang wajar dan diperlukan untuk memaksimalkan kinerja KKP. Mereka yang dipilih adalah orang-orang yang dinilai memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang yang diamanahkan.
  2. Selama dua tahun ini, KKP telah mencoba untuk mencapai target-target demi kepentingan negara. KKP juga sudah melihat evaluasi kinerja, sehingga perlu adanya perubahan jabatan. Hal ini perlu dilakukan agar tiga tahun ke depan KKP bisa mencapai tujuan yang kita inginkan bersama.
  3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden RI karena sudah bersedia mendengar dan menampung aspirasi dari pembantunya. Beliau telah menyetujui usulan-usulan demi pengelolaan Kelautan dan Perikanan Indonesia yang lebih baik.
  4. Kepada Dirjen Perikanan Tangkap yang baru, agar melakukan upaya-upaya inovatif guna meningkatkan produksi perikanan tangkap Indonesia. Hal ini karena perikanan tangkap adalah salah satu sektor kekuatan utama KKP. Sebanyak ¾ wilayah Indonesia adalah laut yang merupakan sumber perikanan tangkap. Jika bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi suatu keuntungan yang sangat besar bagi Negara Indonesia.
  5. Ucapan terima kasih atas kinerja seluruh jajaran KKP. Hal ini berkaitan dengan acara World Oceans Summit (WOS) di Bali, dimana Uni Eropa memuji Negara Indonesia, bahkan dijadikan percontohan pengelolaan kelautan perikanan dunia.

Sumber : KKPnews