EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 16 Maret 2023

KKP Siapkan SDM Unggul untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia. 

Sumber daya unggul yang dimaksud mencakup peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan KKP, serta masyarakat yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan dari KKP melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

"BRSDM rekrutmen (satuan pendidikan) 100 persen anak nelayan, dan semoga tahun ini sudah berjalan. Mereka ini nantinya menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal, membangun kampungnya sehingga menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan maju," ujar Menteri Trenggono pada Rakernis BRSDM mengangkat tema SDM Unggul untuk Ekonomi Biru di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Kampung nelayan maju sendiri merupakan program kerja KKP untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata. Di dalamnya selain pemberian bantuan, pembangunan sarana prasana dan perbaikan infrastruktur, juga ada kegiatan pendampingan usaha, hingga pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya seperti pelatihan perbaikan alat tangkap serta membuat aneka ragam kerajinan tangan dan kuliner. 

Melalui program ini pula, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan maju ke depannya menjadi pusat ekonomi baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir. 

Di sisi lain, KKP juga memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas kampung nelayan di pesisir. Kelimanya mencakup perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan di pesisir, laut, dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut. 

"Bagaimana seluruh kampung nelayan di masa yang datang menjadi kampung yang bersih dan punya potensi ekonomi besar. Kita ingin buat modeling dulu, dan tahun ini ada 10 titik yang kita bangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menambahkan, KKP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia. Sedangkan kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju.

Pihaknya juga memiliki penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah, dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi. "Proses sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan menjadi core bisnis BRSDMKP dalam menghasilkan SDM Kompeten," ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan terintegrasi kampung perikanan pihaknya juga siap mengembangkan Balai Pelatihan sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik kelautan dan perikanan, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan.


Sumber : kkp


Jumat, 10 Maret 2023

KKP Tingkatkan Skill Manajerial dan Teknis Pegawai

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pegawainya melalui pelatihan intensif dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta pelatihan dasar jabatan fungsional. 

Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya KKP dalam mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ‘BerAKHLAK’, yakni berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. 

Melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), sebanyak 162 pegawai mengikuti empat pelatihan intensif. Pelatihan tersebut antara lain, Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 dengan 40 peserta, Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional (Jabfung) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dengan 54 peserta, Pelatihan Dasar Jabfung Pembina Mutu Kelautan dan Perikanan dengan 38 peserta, dan Pelatihan Dasar Jabfung Analis Pasar Hasil Perikanan dengan 30 peserta.

Keempat pelatihan tersebut diadakan secara blended learning oleh Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 terbagi dalam tiga sesi yaitu Pembelajaran Online (13-24 Februari 2023), Pembelajaran Klasikal (6-8 Maret 2023), dan Uji Kompetensi (9 Maret 2023). Sedangkan, ketiga pelatihan dasar jabatan fungsional diadakan secara online pada 13-24 Februari dan secara klasikal pada 27 Februari - 3 Maret 2023.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menilai pelatihan terkait inventarisasi barang dan jasa ini sebagai indikator performa lembaga pemerintah. “Pengadaan barang dan jasa pemerintah penting untuk menunjang pelayanan publik dan pengembangan ekonomi. Program-program prioritas KKP perlu didukung dengan adanya pejabat pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan berintegritas, sehingga peran ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten,” terang Nyoman.

“Pelatihan ini juga terlaksana dalam rangka mencetak pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan core values ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu ‘BerAKHLAK’,” tegasnya.

Sementara itu, latar belakang pelatihan dasar jabatan fungsional didasarkan pada perubahan peraturan yaitu Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan baru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menerangkan terkait kinerja jabatan fungsional tidak lagi diukur oleh tim penilai angka kredit, tetapi oleh atasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi pimpinan dapat melakukan penilaian secara fleksibel tanpa terbelenggu oleh butir-butir yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

“Dalam menjalankan pekerjaannya, pejabat fungsional harus mulai mengubah mindset bahwa apa yang dikerjakan bukan hanya sekedar demi pemenuhan angka kredit namun apa yang bisa dikerjakan untuk mendukung organisasi. BRSDM terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM lingkup KKP melalui pelatihan peningkatan kapasitas demi mendukung program prioritas KKP,” ucap Nyoman.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh), Lilly Aprilya Pregiwati, pun berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan penuh konsentrasi, lulus dengan nilai terbaik dan berkontribusi untuk satuan kerja masing-masing.

Pelatihan ini juga mendapat apresiasi Yohanes Daulai, Pembina Mutu Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. “Kami berterima kasih kepada BDA Sukamandi yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Di daerah, kami kesulitan untuk mendapatkan materi dan ilmu perihal pembinaan mutu. Pelatihan ini sangat membantu kami untuk dapat mengaplikasikan keahlian yang kami miliki kepada instansi. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan ini kami juga lebih paham mengenai perubahan butir-butir dalam Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, salah satunya transisi sistem penilaian kinerja dari DUPAK menjadi SKP,” tutur Yohanes.

 


Sumber : kkp


Selasa, 07 Maret 2023

LRMPHP Terima Taruna Magang dari Poltek KP Pangandaran

Penerimaan taruna magang di LRMPHP

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, LRMPHP kembali menerima taruna magang dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, 7 Maret 2023 di Ruang Aula LRMPHP. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala LRMPHP, koordinator manajerial dan tim pembimbing dari LRMPHP .

Kegiatan magang berupa praktek kerja akhir (PKA) ini  dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menciptakan lulusan yang profesional dan terampil di bidangnya serta mampu mandiri dan berdaya saing, Kegiatan PKA di LRMPHP diikuti oleh 3 taruna dengan waktu pelaksanaan  7 Maret hingga 3 Juni 2023

Penerimaan taruna diawali dengan sambutan Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dilanjutkan perkenalan dan pemaparan singkat rencana PKA oleh masing-masing taruna. Kepala LRMPHP dalam sambutannya mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan arahan kepada para taruna untuk memperbanyak membaca referensi sebagai data dukung dalam pelaksanaan PKA sehingga laporannya dapat disusun dan dipresentasikan dengan baik. Kepala Loka juga berpesan agar selalu mematuhi tata tertib LRMPHP dan memanfaatkan fasilitas yang diperoleh.

Selanjutnya dalam pemaparan singkat rencana PKA dari masing-masing taruna, Tri Nugroho Widianto beserta tim pembimbing LRMPHP memberikan masukan terkait penyesuaian proposal kegiatan yang diajukan dengan kelayakan ilmiah dan kepraktisan alat yang dihasilkan, kemampuan taruna dalam mengkonstruksi alat, RAB yang diajukan dan waktu pelaksanaan praktik kerja akhir.




Selasa, 28 Februari 2023

Menteri Trenggono Pastikan PNBP Pascaproduksi Dilaksanakan untuk Kepentingan Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap untuk kepentingan masyarakat nelayan dan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Indonesia. 

Dalam memungut PNPB Pasca-produksi itu, KKP mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan yang terbit pada 20 Januari 2023. 

"Beberapa waktu lalu saya bertemu nelayan dari daerah, saya sampaikan ke mereka silahkan kasih kami masukan berapa besarannya. Sekarang regulasi harga acuan ikan yang menjadi komponen dalam menetapkan pungutan PNBP pascaproduksi sudah terbit. Satu hal yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga populasi perikanan terjaga dengan baik. Itu sebenarnya yang paling penting," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023). 

Penetapan PNBP Pascaproduksi diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menerbitkan sejumlah peraturan turunan dalam melaksanakan pungutan PNBP Pascaproduksi, salah satunya Kepmen KP 21/2023. 

Penyesuaian Harga Acuan Ikan diakuinya tidak hanya mempertimbangkan masukan para pelaku usaha perikanan, tapi juga mempertimbangkan harga pokok produksi atau biaya operasional. Untuk itu dia meminta penyesuaian tersebut dipatuhi sehingga produktivitas perikanan tangkap yang ramah lingkungan di dalam negeri berjalan optimal. 

"Nelayan langsung yang hidupnya bergantung dari laut, ini yang ingin kita sejahterakan. Caranya adalah sumber daya perikanan yang diambil oleh pelaku usaha penangkapan dari laut, juga harus dibagi dalam bentuk PNBP Pascaproduksi tadi yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan," pungkasnya. 

Penerapan PNBP Pascaproduksi didukung oleh infrastruktur teknologi salah satunya aplikasi e-PIT yang akan dipakai pelaku usaha untuk menginput jumlah hasil tangkapan. Dari sistem ini jugalah, pelaku usaha akan mengetahui secara otomatis besaran PNBP Pascaproduksi yang harus dibayarkan ke negara. 

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengimbau pelaku usaha untuk jujur dalam menyampaikan hasil tangkapannya. 

"Pesan kami kepada pelaku usaha, karena kami sudah mengakomodir penyesuaian PNPB Pascaproduksi melalui skema harga acuan ikan, saya minta juga kejujuran dari pelaku usaha agar melaporkan jumlah produksi secara jujur karena ini akan berkaitan dengan PNBP Pascaproduksi yang dibayarkan," tegasnya.

Terdapat 77 pelabuhan perikanan di Indonesia yang siap melaksanakan PNPB Pascaproduksi dan kapal perikanan yang sudah mengantongi izin PNBP Pascaproduksi per Februari sebanyak 576 kapal.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin mengaku akan memperkuat pengawasan seiring pelaksanaan PNBP Pascaproduksi. Pengawasan dilakukan melalui teknologi serta patroli langsung di laut. 

"Kalau mengacu pada modus beberapa tahun belakang, kadang pelaku usaha ada yang suka memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Ini tentu menjadi tantangan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan potensi PNBP. Namun yang pasti kami siap mengoptimalkan program ini dengan pengawasan yang optimal," akunya.

 


Sumber : kkp


Senin, 27 Februari 2023

KKP Ajak Para Santri Jadi Wirausaha Pengolahan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para santri di Indonesia menjadi bagian dalam upaya membangun sektor perikanan dengan menjadi wirausaha di bidang pengolahan hasil perikanan. 

Santri di Indonesia yang mencapai 18 juta orang dan tersebar di 29.194 pesantren sebagaimana data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), memiliki potensi besar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan termasuk di sektor kelautan dan perikanan. 

"Ini merupakan modal SDM yang kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan progam-program prioritas KKP agar terjangkau hingga ke seluruh Indonesia," kata Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Widya Rusyanto saat membuka bimbingan teknis Pengolahan Produk Perikanan di Yogyakarta (24/2). 

Widya mengungkapkan di era global saat ini, banyak anak-anak muda yang sukses menjadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu para santri yang terbiasa diajarkan kemandirian selama berada di pesantren harus dapat menjadi pengusaha-pengusaha handal dan berdaya saing sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

"Melalui pembekalan teknis pengolahan produk ikan, kami berharap agar bisa menjadi bekal bagi adik-adik santri yang ingin menjadi wirausahawan olahan ikan," tutur Widya. 

Sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong keterlibatan para santri di sektor kelautan dan perikanan, Widya menjelaskan bahwa KKP melalui Ditjen PDSPKP telah bekerja sama dengan Yayasan Santripreneur Indonesia. Salah satu kerja sama yang didorong adalah upaya pengembangan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi santri untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 

"Kita akan terus memberikan program-program pendampingan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta dukungan program pemberdayaan ekonomi santri," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Santripreneur Indonesia, KH Ahmad Sugeng Utomo mengapresiasi dukungan KKP terhadap para santri. Diapun optimistis kolaborasi dan kerjasama antara KKP dengan Santripreneur akan menghasilkan lebih banyak wirausahawan santri di masa mendatang. 

"Kolaborasi dan kerjasama yang insya allah indah pada saatnya," ujar Sugeng atau biasa disapa Gus Ut.

Sebagai informasi, KKP telah malaksanakan kegiatan bimbingan teknis ini diikuti 80 peserta yang terdiri dari santri dan masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun materi yang diberikan kepada para santri adalah Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Diversifikasi Produk Perikanan serta Motivasi Usaha dari Fania Food, salah satu UMKM olahan ikan yang telah berhasil. 

Selain itu, para santri juga melakukan praktik yang dibimbing langsung tim Alih Teknologi dan Informasi (ATI) DKP Provinsi DIY. Tampak para peserta bimtek sangat antusias dalam melakukan praktik pengolahan membuat dimsum tenggiri, galantin ikan tuna, sempol tenggiri dan pangsit ikan tuna. 

Kegiatan ini disambut positif para santri, salah satunya Imam. Santri di salah satu Pesantren di Yogyakarta tersebut berharap KKP terus melakukan bimbingan teknis di tempat-tempat lain agar semakin banyak santri yang memahami cara mengolah ikan yang baik dan benar sekaligus mendapat wawasan peluang bisnis olahan ikan. 

"Senang sekali bisa ikut kegiatan ini, saya berharap akan ada banyak bimtek seperti ini," tutur Imam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai sudah saatnya anak muda Indonesia untuk mengubah mindset dari mencari ke menciptakan lapangan kerja. Keahlian yang dimiliki, menurutnya merupakan modal utama untuk menjadi seorang enterprenuer.


 

Sumber ; kkp


Jumat, 24 Februari 2023

Monitoring dan Inventarisasi Alat LRMPHP di Poklahsar Mentari Gunung Kidul

Diskusi dengan Ketua Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Poklahsar Mentari merupakan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beralamat di Dusun Wonosobo, Desa Banjarejo, Kec. Tunjungsari, Kab. Gunung Kidul. Berbagai produk olahan ikan diproduksi di poklahsar ini seperti tahu bakso tuna, kaki naga tuna, nuget ikan dan siomay.

Pada hari Senin, 20 Februari 2023, Tim Pelaksana Inventarisasi Aset dan Peralatan Hasil Riset LRMPHP melakukan kunjungan ke Poklahsar Mentari dalam rangka monitoring dan inventarisasi alat, sekaligus peninjauan terhadap pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak yang sudah terjalin selama ini.

Monitoring ALPINDEL di Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Di Poklahsar Mentari terdapat peralatan ALPINDEL yang digunakan untuk membantu produksi tahu bakso tuna. ALPINDEL merupakan alat pengisi adonan produk fish jelly dengan sistem handel yang terbuat dari material food grade sehingga  menghasilkan produk yang sehat, aman, dan bergizi.

Ketua Poklahsar Mentari, Ibu Supriyanti menyampaikan bahwa ALPINDEL masih digunakan hingga saat ini. Selama pemakaian tidak ditemui kesulitan, sehingga penggunaan ALPINDEL mampu meningkatkan produktivitas kelompok. Harapannya, kedepan Kelompok Mentari masih diberikan kepercayaan menggunakan ALPINDEL dan diberikan alat pengaduk adonan skala UKM.


Rabu, 22 Februari 2023

KKP Gandeng SEAFDEC Dukung Program Prioritas KKP


Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan program prioritas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  SEAFDEC pun memberikan apresiasi, bahkan akan mendorong program-program tersebut menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Hal tersebut disampaikan delegasi SEAFDEC pada audiensi dengan KKP, yang diterima oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta sebagai Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, Selasa (14/2), di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat. 

Pada pertemuan tersebut, Nyoman menyampaikan, KKP berkomitmen untuk mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis. Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota. Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. 

Nyoman mengatakan, untuk mendukung kelima program prioritas KKP tersebut, pihaknya telah menetapkan program prioritas BRSDM. Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (VOGA), yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sementara itu pelatihan diselenggarakan oleh enam Balai Diklat dan penyuluhan oleh para penyuluh perikanan di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Program Kedua adalah Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas. SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. BRSDM memiliki dua konsep SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. 

Implementasi program prioritas KKP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Nyoman mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas KKP dan BRSDM. 

Delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik Program Prioritas KKP dan BRSDM tersebut. Bahkan Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee tertarik untuk mendorong Program Prioritas KKP, khususnya Program Bulan Cinta Laut, dan Program Prioritas BRSDM, khususnya SFV, menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut. Demikian juga dengan SFV diapresiasi SEAFDEC karena merupakan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat setempat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda. SFV di Desa Panembangan sebagai pilot project mendapat apresiasi SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata. 

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Namun demikian, sebaliknya Indonesia juga tetap bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC. Nyoman mendorong pelatihan tersebut berupa Training of Trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya. 

Selain itu, Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui Sister Program antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid. 

Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Jepang, Siangpura dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967 yang bertujuan untuk mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara ASEAN dan Jepang. 

Turut hadir pada audiensi SEAFDEC dengan KKP ini dari KKP antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia, Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC, dan para perwakilan dari Unit Esleon I lingkup KKP serta BRPPUPP Palembang. Turut hadir juga dari SEAFDEC yaitu Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij. 

Sebelumnya diberitakan, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomasi Indonesia di tingkat regional untu mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis KKP.

 

Sumber : kkp