Bioetanol dari Limbah Rumput Laut (Bagian II)

Bioetanol adalah alkohol yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dari tanaman yang mengandung gula atau serat. Menurut Karta, Puspawati dan Ciawi yang disampaikan dalam Jurnal Cakra Kimia Volume 3, Nomor 12 Tahun 2015, bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki kandungan oksigen yang tinggi, bilangan oktan yang tinggi, mudah terurai, dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui.

Bahan baku bioetanol yang sering dimanfaatkan yaitu singkong, tebu, nira, sorgum, nira nipah, ubi jalar, pisang kepok, dan sebagainya. Namun bahan baku tersebut memiliki keterbatasan ketersediaan karena bersaing untuk kebutuhan konsumsi manusia, selain itu bahan tersebut memerlukan lahan penanaman yang luas, dan bioetanol yang diperoleh belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan baku alternatif untuk pembuatan bioetanol, salah satunya dengan menggunakan makroalga. Borines, de Leon, dan McHenry dalam Jurnal Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 15, tahun 2011, menyatakan bahwa makroalga yang dapat digunakan untuk bahan baku bioetanol yaitu makroalga dengan kandungan karbohidrat tinggi seperti Sargassum, Gracilaria, Prymnesium parvum, Euglena gracilis, Gelidium amansii, dan Laminaria.

Peneliti LRMPHP telah melakukan penelitian mengenai produksi bioetanol dari limbah alginat dengan menggunakan kapang Trichoderma viride. Produksi bioetanol tersebut terdiri dari empat tahap yaitu : pembuatan limbah alginat, pemurnian selulosa dari limbah alginat, proses hidrolisis enzimatis yang berlangsung selama 4 hari yang dilanjutkan dengan proses fermentasi selulosa dari limbah alginat selama 3 hari. Salah satu tahapan yang penting adalah proses hidrolisis enzimatisnya seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.

Gambar 1. Limbah alginat hasil ekstraksi (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 2. Diagram alir proses hidrolisis enzimatis selulosa dari limbah alginat dengan kapang Trichoderma viride (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Menurut Wullandari dan Erawan yang disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, Tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ dapat dilihat pada Gambar 5 dengan kisaran antara 0,0000-0,9744, dengan tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ tertinggi terjadi pada hari ke-4 (Gambar 4).

Sementara itu, Total gula pereduksi (TGP) dapat dilihat kisaran nilainya antara 3,34-5,83% (b/b). Total gula pereduksi tertinggi terjadi pada hari ke-7 (Gambar 5). Aktivitas enzim CMCase T. viride pada proses hidrolisis enzimatis selulosa dari limbah alginat dapat dilihat pada Gambar 6 dengan kisaran antara 0,00-184,74 IU/mL substrat.

Gambar 4. Tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ pada proses hidrolisis enzimatis

(Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 5. Total gula pereduksi (TGP) dari proses hidrolisis enzimatis (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 6. Aktivitas enzim CMCase kapang Trichoderma viride pada proses hidrolisis enzimatis 

(Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Read More

Lantik Pejabat Eselon II, Menteri Susi Dorong Perubahan Progresif Hadapi Tantangan Masa Mendatang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan para pejabat Eselon II yang dilantik menandatangani naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan usai menyatakan sumpah jabatan di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (29/4). Dok. Humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (29/4). Adapun pejabat yang dilantik tersebut Cipto Hadi Prayitno sebagai Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP; Muhammad Yusuf sebagai Direktur Pendayagunaan Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Suharta sebagai Direktur Pemantauan dan Operasional Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); Riza Trianzah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal; Darmadi Aries Wibowo sebagai Inspektur I; dan Hadi Pramono sebagai Inspektur III;  Jayeng Catur Purewanto sebagai Inspektur V; serta Edison Tampubolon sebagai Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Usai pelantikan, Menteri Susi menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat terlantik serta pejabat dan pegawai lainnya yang hadir. Menteri Susi mendorong KKP untuk melakukan perubahan-perubahan progresif dalam rangka menghadapi perubahan dan tantangan di masa mendatang.

“Kita sudah menjadi bagian dari dunia global. Perlambatan ekonomi dunia tidak membaik sekarang ini, justru terus bertambah jelek. Pertumbuhan di negara-negara maju semuanya dikoreksi, tidak seperti yang mereka harapkan sebelumnya. Negara G7 dan G20 sudah mengoreksi. Indonesia masih positif, namun kita tetap harus melakukan banyak langkah-langkah terobosan untuk mengurangi inflasi dan defisit, tapi juga tidak boleh membawa deflasi,” tutur Menteri Susi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Menteri Susi, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan agar lembaga pemerintahan melakukan penghematan belanja barang dan menambah anggaran belanja modal. KKP pun telah mencoba melakukan reformasi pengelolaan anggaran melalui kebijakan ‘Susinisasi’.

“Saya ingin kita membelanjakan APBN kita kalau bisa 80 persen itu untuk stakeholder. Itulah yang dinamakan belanja modal, investasi ke depan. Bukan untuk belanja habis hari ini, tahun ini. Belanja modal investasi masa depan. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Untuk apa? Untuk kontinu membangun dan tumbuh tidak melambat,” jelasnya.

Menteri Susi berpendapat, kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya harus sudah memulai perubahan-perubahan mendasar dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam penunjukan orang dalam jabatan tertentu (person in charge).

Dalam hal penggunaan anggaran, Menteri Susi meminta Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan  untuk memastikan pola-pola penggunaan anggaran dilakukan secara benar dan taat administrasi.

Menurut Menteri Susi, Badan Layanan Umum (BLU) LPMUKP juga telah mendapatkan tambahan anggaran dari awalnya hanya Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Menteri Susi yakin, KKP masih akan dapat mengajukan tambahan anggaran jika pengawasan dan laporan keuangan dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. “Saya ingin kita agresif dalam penyaluran kepada stakeholder tapi tanpa meninggalkan tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.

“Kita lakukan policy illegal fishing dengan tidak ada kompromi dan hasilnya ikan makin banyak. Ikan makin banyak jangan sampai mengundang kembali para pencuri-pencuri ikan. Segera dorong masyarakat untuk terjun ke laut pake sampan, pake paddle, pake apa saja. Orang di daerah itu kreativitasnya luar biasa, dari ban jadikan paddle untuk mancing, untuk jala. Kita bisa kasih bantuan jukung-jukung, beri stimulus kepada stakeholder untuk turun ke laut,” tambahnya.

Dalam penyaluran bantuan ini, Menteri Susi menyebut KKP dapat bekerja sama dengan perbankan yang memiliki cabang di berbagai daerah. “Kita bantu dengan BLU, kita hubungkan dengan perbankan. Kita juga mengurangi risiko bila ada NPL (Non Performing Loan) yang harus kita pikul kalau kita lakukan sendiri. Perbankan punya sistemnya, kaki tangan, kantor cabang. Kita pakai sinergi antar-kementerian, BUMN, dan KKP.”

Menteri Susi mendorong agar pejabat pemerintahan kreatif dalam membangun sistem kerja yang memudahkan pelaksanaan eksekusi APBN agar program-program cepat terlaksana, tentunya dengan tata kelola “uang rakyat” yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Susi percaya, rotasi dan mutasi kepegawaian diperlukan dan diharuskan dalam organisasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyegaran. Mencari orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat.

“Dalam dunia seperti sekarang ini, media sosial, informasi, dan digitalisasi membuat semua mudah dan terbuka. Kita harus update, kita harus adjust untuk mengikuti itu agar KKP tidak tertinggal jauh. Masa jabatan saya di KKP akan berakhir sebentar lagi. Saya ingin meninggalkan sebuah sistem yang baik, sistem yang bersih, sistem yang membuat KKP ini menjadi salah satu departemen yang dilirik, disegani, dan dijadikan contoh oleh departemen-departemen lain,” ucapnya.

Tak lupa, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi menyampaikan dorongan pengembangan program Golden Handshake untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Ia meminta generasi tua yang akan pensiun digantikan oleh generasi muda dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengelola 71 persen wilayah negeri ini. “Keberhasilan kita meningkatkan stok ikan, menghidupkan banyak nelayan-nelayan  di pesisir, tidak boleh mundur kembali ke zaman sebelum illegal fishing ditertibkan.”

Menteri Susi juga berpesan agar pembangunan diarahkan pada industri produktif, bukan hanya industri ekstraktif.  “BLU di sini harus bergerak, direktur-direktur semua harus bergerak untuk mencari stakeholder-stakeholder membangun industri yang produktif. Wisata bahari, kuliner dari produk perikanan, upgrading kapasitas perikanan tangkap kita, perbaiki pengolahan kita, betulkan budidaya menjadi sustainable, menjadi tidak menghabiskan bakau dan merusak green belt pantai-pantai  kita,” paparnya.

Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik, surplus demografi yang terus terjadi dapat berubah menjadi sebuah musibah untuk bangsa. Pertambahan tenaga kerja produktif akan menghadapi tantangan di tengah berkurangnya pekerjaan konvensional sebagai dampak sistem yang semakin efisien.

“Misalnya digitalisasi toko, memang di satu sisi menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru yang mendaftarkan produknya di toko online. Namun di sisi lain ini nanti akhirnya juga akan mengurangi banyak konvensional trader dan konvensional entrepreneur,” Menteri Susi mengingatkan.

Untuk itu, ia meminta KKP untuk mempersiapkan stakeholders kelautan dan perikanan sebagai generasi mendatang yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Dengan pelantikan ini, saya mengingatkan kepada kita semua untuk mengubah pola-pola, me-restructuring the way we work dan berapa besar kita buat program ini terasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (AFN)

Sumber: KKPNews

Read More

Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah BRSDM Menuju Terakreditasi Nasional/Internasional

Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Journal Talk: Pengelolaan Jurnal KP bertemakan ‘Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah BRSDM Menuju Terakreditasi Nasional/Internasional’, pada 22 April 2019, di Archivelago Indonesia Marine Library, Gedung Mina Bahari IV.

Kegiatan ini terlaksana dalam rangka meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah Kelautan dan Perikanan, sehingga diharapkan dapat memberikan satu masukan yang positif dan menjadi motivasi bagi pengelola jurnal lingkup Satker BRSDMKP dalam meningkatkan status akreditasi dan kualitas jurnal yang dikelolanya. Kegiatan ini juga merupakan komitmen BRSDM untuk meningkatakan kecerdasan bangsa melalui jurnal ilmiah sebagai jendala Iptek kedepan.

“Melalui Journal Talk diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait manajemen pengelolaan jurnal sesuai standar akreditasi nasional; memberikan tips, trik dan strategi untuk pengindeksan pada database internasional; dan memberikan tutorial internsif mengeni cara penggunaan Open Journal System (OJS) sebagai platformmanajemen e-journal,” tegas Sekretaris BRSDM Maman Hermawan.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyampaikan bahwa saat ini BRSDM telah memiliki 18 jurnal ilmiah KP, 13 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi peringkat 2 dan 3 submit indeksasi scopus.

Journal Talk menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Lukman, Kasubdit Fasilitasi, Kemristekdikti yang menyampaikan materi perihal ‘Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Nasional’ dan Prof. Dr. Istadi Asesor Akreditasi Jurnal Nasional yang menyampaikan materi perihal ‘Standar Pengelolaan Website Jurnal Berdasarkan Cope Principles of Transparency in Scholarly Publishing’.

Turut disampaikan, bahwa akreditasi jurnal nasional yang semula dilakukan oleh LIPI dan Direkrotat Jenderal Pendidikan Tinggi, beralih ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, yang mengatur tentang syarat jurnal ilmiah, dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik.

Keuntungannya diterbitkan secara elektronik, yakni proses penerbitan jurnal lebih cepat; biaya penerbitan dan pengelolaan jurnal lebih murah; distribusi lebih cepat; jurnal lebih dikenal masyarakat; mudah diakses oleh siapapun, kapan saja, dan dimana saja, lebih cepat dan efisien; mudah dicari melalui search engine; mudah untuk dihubungkan (linking) dengan artikel lain; hingga mudah menghitung jumlah pengguna/pembaca jurnal.

“Jurnal elektronik tentunya memiliki manfaat untuk meningkatkan citra, reputasi, promosi, kredibilitas, dan penghargaan baik bagi institusi maupun pendidik dan peneliti. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita untuk meningkatkan kualitas jurnal hasil riset dapat terwujud dan menjadi jurnal terbaik di negeri yang kita cintai ini” ujar Maman Hermawan menutup sambutannya.

Sumber : kkp.go.id

Read More

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 37 Miliar Di Jambi

Pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (BL) ilegal di Jambi, Kamis (18/4).

Sebanyak 246.673 ekor BL, yang terdiri dari 235.900 BL jenis pasir dan 10.773 BL jenis mutiara, berhasil diselamatkan melalui kerjasama tim gabungan Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur dengan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Perikanan (SKIPM) Jambi.

Proses penangkapan bermula saat polisi melakukan patroli di sekitar Desa Lambur Luar, Kec. Sabak Timur, Kab. Tanjungjabung Timur, Kamis (18/4) dini hari. Curiga terhadap tiga unit mobil yang berhenti di jalan raya, polisi menghampiri ketiga mobil tersebut. Namun diduga, pemilik mobil melarikan diri saat polisi hendak memeriksa mobil tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, BL dikemas dalam 1.238 kantong plastik yang dimasukkan ke dalam 35 box styrofoam.

Hingga saat ini, pelaku masih dalam proses pencarian oleh pihak Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur.

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Rina, menyatakan keberhasilan pengaggalan upaya penyelundupan BL ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar.

“Total nilai BL yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp. 37.539.600.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),” ungkapnya.

Rina menjelaskan, benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, lobster berukuran di bawah 200 gram tidak boleh ditangkap supaya terjaga kelestariannya,“ tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, BL yang berhasil diselamatkan di Jambi telah dilepasliarkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada Jumat (19/4) sore. Turut hadir mendampingi, Agus Suherman, Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); Kolonel Laut Harry Setyawa, Komandan Lanal Ranai; Bripda Febriyanto, Polres Tanjungjabung Timur; Ashari Syarief, Kepala SKIPM Batam; dan sejumlah saksi lainnya dalam pelepasliaran tersebut.

“Semoga tidak ada lagi yang coba-coba menangkap benih lobster seperti ini ya. Biarkan bayi-bayi lobster itu tumbuh jadi remaja hingga dewasa supaya bisa berkembang biak. Kalau masih bayi begini sudah ditangkapin, nanti di mana lagi kita bisa dapet lobster? Ayo kita jaga sama-sama,” pesan Menteri Susi.

Sumber : kkp.go.id 

Read More

Kepala LRMPHP menghadiri Musrenbang DIY 2020

Pelaksanaan Acara Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum yang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional/daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas) untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tingkat daerah. 

Pemerintah DIY menyelenggarakan Musrenbang tingkat propinsi yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2019. Kepala LRMPHP turut serta berpartisipasi sebagai peserta pada pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang RKPD DIY 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di Eastparc Yogyakarta. 

Sidang kelompok ini merupakan kelanjutan dan penajaman substansi dokumen perencanaan dari pelaksanaan kegiatan pada hari pertama yang meliputi pembukaan dan pengarahan program dari Gubernur maupun Kementerian/Lembaga. Kegiatan sidang kelompok dibuka oleh Kepala Bappeda DIY (Budi Wibowo, SH, MM). Dalam arahannya beliau menyampaikan 4 permasalahan pokok (tematik) yang ada di DIY, yaitu: ketimpangan antar wilayah; kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; dukungan pembangunan bandara NYIA; dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Empat hal pokok ini yang akan menjadi fokus pada tahun perencanaan 2020. Sehingga diharapkan program atau kegiatan yang diusulkan oleh OPD mendukung penyelesaian permasalahan pokok di atas.

Sidang kelompok Musrenbang RKPD DIY 2020 dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, sarana prasarana dan sosial budaya. Kepala LRMPHP mengikuti sidang kelompok perokonomian, yang juga diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (Bapak Hery Sulistio, Sekretaris DKP), beberapa institusi riset yang ada di DIY, Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) wilayah DIY, serta beberapa asosiasi/organisasi profesi lainnya (ASITA, KADIN, HNSI).

Sidang kelompok bidang perekonomian dipandu oleh Kepala Bidang Perekonomian Bappeda DIY (Ibu Triatmi Heruwarsi, SE). Dalam memandu pelaksanaan sidang kelompok, beliau memaparkan berbagai program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD mitra kerja bidang perekonomian Bappeda DIY. Disamping program yang diusulkan dalam rangka penyelesaian 4 permasalahan pokok, juga dipaparkan program wajib mengikat dan prioritas yang ada di setiap SKPD.

Beberapa program/kegiatan yang diusulkan oleh DKP DIY yaitu:

A. Program/Kegiatan untuk Tematik (permasalahan pokok): Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1.      Pelatihan teknis perikanan tangkap

2.      Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan tangkap

3.      Pengolahan hasil perikanan

4.      Pemasaran hasil perikanan

5.      Pelatihan teknis budidaya perikanan

B. Wajib Mengikat

      1.  Perbanyakan induk, benih unggul dan teknologi perikanan budidaya
      2.  Pelayanan dan pengendalian penyakit ikan
      3.  Pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

C. Kegiatan prioritas

      1.  Pelabuhan tanjung adikarto: proses KPBU

      2.  Swasembada ikan

a.    Kawasan Minapolitan

-       penyiapan lahan

-       pengelolaan dan pasar

b.    Budidaya ikan di saluran air (selokanisasi)

-       identifikasi lokasi

-       penyiapan lahan dan perbaikan saluran

-       restoking

c.    Penyiapan SDM untuk pemanfaatan kapanm 30 GT

-       pengolahan dan pemasaran – pemanfaatan cold storage

Usai paparan, dilakukan penjaringan masukan dari para peserta sidang kelompok; baik dari tenaga ahli Bappeda DIY, SKPD mitra bidang perekonomian, maupun perwakilan instansi yang mengikuti sidang kelompok bidang perekonomian. Hasil paparan dan juga berbagai masukan dari peserta kemudian dirumuskan sebagai bahan untuk masukan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD DIY 2020. Masyarakat juga dapat memberi masukan RKPD DIY 2020 melalui alamat web: bit.ly/TanyaJawabForum dan bit.ly/MusrenbangRKPDDIY2020.

Read More