KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelayanan kepada publik melalui sistem manajemen anti suap membuahkan hasil. Baru-baru ini 2 unit kerjanya di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik. 

Pengakuan yang diberikan dalam bentuk Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diserahkan langsung oleh PT QAI Indonesia sebagai auditor eksternal. 

Sekretaris Ditjen PKRL Kusdiantoro saat menyaksikan penyerahan Sertifikat ISO tersebut menegaskan bahwa Sertifikasi ISO 37001:2016 diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen PKRL melalui jaminan mutu pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP. 

“Pengakuan berstandar internasional yang diberikan kepada BPSPL Padang dan LKKPN Pekanbaru harus bisa memotivasi unit kerja lainnya untuk memiliki standar yang sama sehingga seluruh unit kerja Ditjen PKRL mampu menerapkan standar pelayanan publik bertaraf internasional," kata Kusdiantoro. 

Kusdiantoro juga sangat meyakini seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PKRL dapat mencapai dan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional melalui kerja keras tim. 

"ISO 37001:2016 SMAP ini sangat penting untuk mendorong unit kerja menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya. 

Sementara, Business Development Director PT QAI Indonesia Henrik Mitchel saat menyampaikan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP menjelaskan bahwa Sertifikat ISO 37001:2016 yang diserahkan kepada LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Padang telah melalui serangkaian proses mulai dari pengembangan sistem hingga audit. 

"Ini adalah bentuk pengakuan bahwa standard SMAP dan Mutu Pelayanan yang dimiliki telah sesuai dengan standard internasional ISO," jelas Henrik.  

Henrik juga menuturkan bahwa dengan terbitnya sertifikat berstandar internasional ini justru menjadi awal mula untuk mewujudkan sistem anti penyuapan di lingkungan KKP khususnya di masing masing unit kerja sebagai bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan KKP yang berintegritas.  

Meski demikian, Henrik juga mengingatkan bahwa pihaknya akan datang kembali untuk melakukan pengawasan dan menguji apakah sistem SMAP masih dijalankan secara konsisten dan layak. Jika tidak maka sertifikat ISO dapat dicabut kembali. Hal ini dilakukannya sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pelayanan terbaik pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSPL Padang Fajar Kurniawan dan Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan prima tanpa suap.

Selain Penyerahan ISO 37001:2016 SMAP, di waktu yang sama juga diserahkan Sertifikat ISO 9001:2015 Standar Sistem Manajemen Mutu kepada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar yang diterima langsung oleh Kepala BPSPL Denpasar Getreda M. Hehanusa. Dengan begitu dari 8 Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL saat ini seluruhnya telah bersertifikasi ISO 9001:2015 dan 2 di antaranya meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Menteri Trenggono sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Sumber : kkp

 

Read More

KKP Raih Peringkat Pertama Kelola Layanan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan layanan publik di lingkunganya.  Salah satunya melalui pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! yang sukses meraih peringkat pertama tingkat Kementerian Tahun 2023 di level nasional.

Irjen KKP, Tornanda Syaifullah mengatakan, pengelolaan pengaduan telah menjadi bagian yang wajib dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

“Keterlibatan masyarakat dalam layanan publik salah satunya adalah dengan melalui sarana pengaduan,” kata Irjen KKP, Tornanda Syaifullah dalam keteranganya, Jumat (5/4/2024).

Hasil pemantauan pengelolaan pengaduan tersebut juga menjadi instrumen dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk menghasilkan Indeks Pelayanan Publik dari tiap instansi.

“Terima kasih kepada Kementerian PANRB atas penilaiannya terhadap kinerja pengelolaan pengaduan atau LAPOR! di KKP. Tahun ini kami mendapat nilai tertinggi yaitu mencapai 99,9 % tindak lanjut dengan kualitas tindak lanjut sudah subtantif menyelesaikan permasalahan," ujarnya.

Prestasi tersebut merupakan hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang diselenggarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Adapun nilai yang diberikan dalam prestasi pengelolaan pengaduan yaitu, kecepatan yang terukur dalam menyelesaikan sebuah pengaduan.

Sebagai informasi, tujuan dan sasaran kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendorong pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah dapat diproses secara cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Memastikan peran simpul (hub) pengelolaan SP4N-LAPOR! dapat berjalan dalam fungsi pemantauan dan evaluasi. Selain itu agar terbentuknya mekanisme pengelolaan pengaduan sehingga pola kerja dalam penyelesaian laporan terlembagakan serta pengawasan dan pendampingan secara berjenjang.

Sumber : kkp

 

Read More

LRMPHP Gelar Diseminasi dan Pelatihan ALSINKAN di Politeknik KP Pangandaran

LRMPHP berkomitmen penuh dalam mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada institusi pendidikan di lingkungan KKP. Dukungan terhadap MBKM salah satunya diimplementasikan melalui kegiatan  diseminasi dan pelatihan alat mesin perikanan (ALSINKAN) di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Pangandaran, 22-23 Maret 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran ini diikuti sebanyak 30 taruna - taruni  Program Studi Pengolahan Hasil Laut (PHL).  

Kegiatan diseminasi dan pelatihan ini sekaligus bagian dari mata kuliah pengoperasian mesin pengolahan hasil perikanan pada Program Studi PHL di Politeknik KP Pangandaran. Program studi PHL dirancang khusus untuk memberikan wadah dan kesempatan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kecakapan dibidang pengolahan hasil laut. 

Para taruna-taruni tidak hanya mendapatkan materi pelatihan secara teoritis namun juga dibekali dengan kemampuan teknis melalui kegiatan praktek langsung dibawah bimbingan para Instruktur LRMPHP. Materi yang diberikan adalah perakitan sistem pendingin thermo electric cooler dan pengasapan ikan dengan asap cair menggunakan oven sistem konveksi paksa. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari  optimalisasi  SDM Instruktur dan diseminasi ALSINKAN LRMPHP bagi para taruna-taruni dalam meningkatkan kapabilitasnya dibidang mekanisasi perikanan. 

Sementara itu, Direktur Politeknik KP Pangandaran, Arpan Nasri Siregar yang hadir langsung dalam kegiatan ini menyampaikan apresiasinya atas keberlanjutan pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari kompetensi para taruna-taruni dalam memasuki dunia industri dan diharapkan kolaborasi ini terus dapat dilanjutkan dan ditingkatkan dalam cakupan lebih luas.

Read More

Selamatkan Arsip Kemaritiman, KKP Terima Tiga Penghargaan dari Anri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menerima penghargaan penyelamatan arsip statis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedikitnya ada tiga Piagam Penghargaan dalam rangka Penyelamatan Arsip tersebut.

Penghargaan pertama yaitu, Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No B-KN.00.02/4964/2023 tanggal 1 November 2023, perihal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis Kemaritiman Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan sebanyak 55 berkas arsip.

Penghargaan ke dua yaitu Arsip Statis Hasil Penelitian Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor B-KN.00.02/4658/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis yang elah diserahkan sebanyak 769 berkas arsip.

Ke tiga penghargaan atas penyerahan 13 berkas Arsip Statis Eks Departemen Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia B-KN.00.02/5579/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Persetujuan Penyerahan Arsip Statis.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Sekjen KKP), Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan, KKP berterimakasih atas kepercayaan ANRI dalam penghargaan penyerahan arsip ini. 

“Penyelamatan Arsip ini merupakan wujud KKP dalam menjaga kemaritiman dan sebagai pertanggungjawaban menjaga nilai kesejarahan,” kata Rudy dalam siaran tertulisnya, Kamis (21/3/2024).

Kriteria arsip kemaritiman yang diselamatkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyelamatan Arsip Kemaritiman Untuk Memperkokoh Identitas dan Jati Diri Indonesia sebagai Negara Maritim itu memiliki sejumlah kriteria.

Di antaranya yaitu, arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia; arsip yang tercipta dalam rangka pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; arsip yang tercipta dalam rangka tata kelola dan kelembagaan laut; arsip yang tercipta terkait ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan; arsip yang tercipta dalam rangka pengelolaan ruang laut dan pelindungan lingkungan laut; arsip yang tercipta terkait budaya bahari; arsip yang tercipta dalam rangka diplomasi maritime.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terlibat dalam kegiatan penyelamatan arsip kemaritiman sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025.

Sumber : kkp

Read More

KKP dan UGM Sepakati Kerja Sama Bidang Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menyepakati kerja sama bidang kelautan. Kerja sama kedua belah pihak akan difokuskan pada pengelolaan informasi geospasial, penguatan kapasitas penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, serta kolaborasi dalam seagrass mapping framework development and implementation project. 

Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dengan Fakultas Geografi dan Fakultas Hukum UGM. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat penandatanganan PKS yang berlangsung di Kampus UGM menjelaskankan bahwa KKP dan UGM telah memiliki Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan melalui Penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Rektor UGM pada tahun 2021 lalu. 

“Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama KKP dan UGM, sebagai salah satu bentuk komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru dan program kerja Ditjen PKRL sejalan dengan kondisi saat ini,” jelasnya. 

Sebagai informasi, Ditjen PKRL menyepakati beberapa kerjasama dengan UGM yaitu dengan Fakultas Geografi untuk Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik Ekosistem Kawasan Konservasi, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Dukungan Penataan Ruang Laut. Sementara dengan Fakultas Hukum, DJPKRL menyepakati kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas SDM, Penelitian, Dukungan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum di Bidang Kelautan dan Ruang Laut. Sedangkan kerjasama tentang Kegiatan National Seagrass Mapping Framework Development and Implementation Project in Indonesia ditandatangani bersama dengan UGM, Pusat Riset Oseanografi BRIN, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. 

Lebih lanjut Victor juga menerangkan KKP telah mencanangkan program dan lima kebijakan implementasi ekonomi biru yang mengedepankan keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Program ekonomi biru tersebut merupakan kerja besar yang memerlukan dukungan, kolaborasi dan kerja bersama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta peran strategis Perguruan Tinggi. 

“Saya mengajak para pakar, akademisi, mahasiswa dan civitas akademika UGM bersama-sama mengimplementasikan kepakaran, keilmuan, pengkajian dan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi untuk bersinergi dalam percepatan pengelolaan kelautan melalui pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan pengembangan, serta edukasi dan penyadartahuan,” ajaknya.

Victor juga mengapresiasi dan sangat mendukung implementasi Perjanjian Kerja Sama yang sudah berjalan dengan Fakultas Biologi dan selanjutnya dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Geografi UGM, serta Perjanjian Kerja Sama antara KKP, BRIN, BIG, UGM dan UNHAS. 

Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan KKP. Beberapa kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dilakukan oleh beberapa fakultas di lingkungan UGM. Ova pun mencontohkan salah satu kegiatan yang sedang berlangsung saat ini adalah pemetaan ekosistem karbon biru yaitu padang lamun di Indonesia yang merupakan kerjasama lintas sektor antara lain KKP, UGM, BRIN, BIG, dan Universitas Hasanuddin. 

“Kami percaya bahwa pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan,” pungkasnya.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, kerjasama dengan mitra kerja KKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan untuk mendukung kinerja KKP lebih implementatif khususnya dalam hal pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.

Sumber : kkp

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman Selama Ramadan dan Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan selama Ramadhan dan Lebaran tahun ini tercukupi. Berdasarkan data analisis kebutuhan, diperkirakan permintaan ikan selama Maret dan April 2024 mencapai 2,46 juta ton. Sementara ketersediaan ikan dalam kurun waktu tersebut diperkirakan sebesar 3,10 juta ton.

"Stok ikan aman. Kita juga perkirakan ada peningkatan permintaan 10% saat Ramadhan dan 20% jelang Lebaran," terang Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/3/2024).

Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengonsumsi ikan selama Ramadhan. Selain mudah diolah dan harganya yang terjangkau, ikan juga mudah ditemui di berbagai pasar serta memiliki kandungan gizi luar biasa yang bermanfaat bagi kesehatan.

"Berbuka atau sahur dengan menu ikan itu simple, sehat dan ekonomis," tuturnya. 

Merujuk kajian praktisi pangan dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Budi menyebut asam lemak omega-3 yang terkandung dalam ikan tuna, tenggiri, sarden, belut, bandeng, patin dan jenis ikan lainnya, bisa mengontrol rasa lapar dalam tubuh. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk terus mengonsumsi sekaligus bangga makan ikan di bulan Ramadhan.

"Jadi ikan bisa juga dinikmati saat sahur maupun berbuka, harganya terjangkau, dan bermanfaat karena insya Allah jadi energi untuk beribadah di bulan penuh berkah," ujarnya. 

Budi memaparkan hasil pendataan di lapangan terhadap sekitar 200 gudang beku pada 2 bulan terakhir menunjukkan stok aman. Bahkan pada awal bulan Januari gudang beku mengalami penumpukan pasokan dengan tingkat keterisian mencapai 70-100% dan harga mengalami penurunan.  Namun saat ini pasokan berangsur mengalir keluar dengan meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan, sehingga tingkat keterisian gudang beku berkisar 50-80% dengan harga kembali normal dan relatif stabil. 

Adapun stok ikan tangkapan yang tersimpan di gudang beku saat pemantauan didominasi lemadang sebesar 34,20%, disusul kerapu 21,74%, Tuna 6,90%, gabus 4,11%, layang 3,06%, cumi-cumi 2,72%, kakap 2,71%, Cakalang 2,56%, dan Bandeng 1,86%. Adapun harga rata-rata ikan tersebut per kg yakni lemadang Rp 27.444, Kerapu Rp 61.854, Tuna Rp 49.259, Gabus Rp. 14.987, Layang Rp 18.760, Cumi-cumi Rp. 64.923, Kakap Rp. 60.082kg, dan Bandeng Rp 30.024.

Sementara ikan budidaya yang juga diminati saat ramadan dan idul fitri yakni udang, bandeng, gurame, dan nila.

"Jadi, kondisi stok ikan saat ini memasuki bulan ramadhan hingga lebaran dapat diyakini mencukupi dengan harga terjangkau dan stabil." tutup Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.   

“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Lakukan Transformasi Digital Pendidikan KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan transformasi digital pendidikan melalui platform aplikasi akademik ‘e-LATAR’. Platform  tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu pembelajaran pada seluruh Satuan Pendidikan KKP.

Operasionalisasi 'e-LATAR' ini diintegrasikan dengan kartu taruna yang telah diluncurkan  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu.

Platform aplikasi akademik ini juga selaras dengan transformasi tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan melalui pembentukan Ocean Institute Of Indonesia, di mana tujuan dari kebijakan ini  terlaksana untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas kurikulum, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta menciptakan dan mengembangkan SDM unggul di sektor kelautan dan perikanan.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut kita untuk melek teknologi, agar dapat terus berinovasi dan berkreasi dalam mengembangkan sebuah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Saya berharap seluruh sivitas akademika Satuan Pendidikan KKP dapat memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan, agar tujuan dalam meningkatkan kualitas pengembangan SDM melalui pendidikan dapat terwujud,” terang Kepala BPPSDM, I Nyoman Radiarta.

Aplikasi e-LATAR sendiri dikembangkan dengan beberapa fitur yang memudahkan, baik bagi para pengguna ataupun pemangku kebijakan pada Satuan Pendidikan KKP. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya profil taruna yang terintegrasi dengan aplikasi Pentaru, fitur akademik yang memudahkan peserta didik dan pendidik untuk memonitoring perkembangan akademik, fitur magang untuk memudahkan para taruna mendapatkan akses informasi pemagangan, fitur entrepreneurship yang memudahkan taruna untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan fitur alumni yang memudahkan untuk melacak serta perkembangan alumni di berbagai bidang dunia usaha dan industri.

e-LATAR juga diintegrasikan dengan aplikasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jendaral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, agar data yang telah terinput dapat selaras.

Sementara itu Kartu Taruna dapat dimanfaatkan sebagai kartu identitas multifungsi untuk taruna/i, staf dan dosen, yang dapat digunakan sebagai kartu identitas, absensi, parkir, akses, transaksi, administrasi dan sebagai e-money.

Secara terperinci, Kartu Taruna juga dapat mempermudah sistem transaksi yang dapat digunakan sebagai platform pembayaran digital yang efisien dan aman di lingkungan kampus untuk memudahkan transaksi dan pembayaran kegiatan kampus. Kartu Taruna juga berfungsi untuk sistem parkir dan akses sebagai solusi efisien untuk optimalisasi akses keluar masuk ruangan atau gedung, akses parkir dan absen mahasiswa.

Kartu ini juga dapat dimanfaatkan dalam layanan Go-food internal kampus atau layanan pemesanan makanan secara online yang terhubung dengan kantin di dalam kampus. Dalam pengembangan Kartu Taruna, KKP pun turut mengandeng aplikasi Closepay dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menunjang transaksi cashless (non-tunai) dari penggunanya agar menjadi lebih praktis, cepat, serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Sebelumnya, Menteri Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas dan melek teknologi, merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan  besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.

 

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Siapkan Strategi Pegembangan SDM Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) tengah menyusun strategi pembangunan SDM unggul sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru. Strategi pengembangan SDM tersebut akan bertumpu pada tiga pilar penting yaitu  pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Hal tersebut dilaksanakan sebagaimana arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BPPSDM KP, yang terselenggara pada 19-21 Februari 2024, di Surabaya.

Trenggono menegaskan bahwa SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor KP. BPPSDM KP sebagai unit kerja pelaksana pelatihan, penyuluhan, dan pembina dari sekolah tinggi perikanan KKP, berperan  besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan KP.

"SDM unggul berperan penting penting dalam mendukung pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pasalnya, kesehatan laut merupakan sebuah kejayaan untuk umat manusia, karenanya dibutuhkan SDM unggul untuk dapat menjaga keberlanjutan serta kesehatan sumber daya kelautan dan perikanan," tegas Trenggono.

Pihaknya pun mendorong BPPSDM KP untuk mengatur strategi jangka panjang dalam membangun SDM KP khususnya terkait penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri, serta meningkatkan sinergi dengan stakeholder terkait.

“Saya mengapresiasi BPPSDM KP atas terlaksananya Penerimaan 100 persen Anak Pelaku Utama KP pada satuan Pendidikan KP sejak tahun 2023. Harapannya, dengan diberikan bekal ilmu pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman, mereka akan menjadi jawaban atas tantangan pembangunan sektor KP, melalui serapan dunia usaha/dunia industri dan menjadi pelaku utama pembangunan sektor KP yang maju, modern, tanpa mengenyampingkan keberlanjutan ekologi," ucap Trenggono.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, menerangkan bahwa pihaknya berkomitmen dalam mencetak SDM sebagai roda penggerak utama Ekonomi Biru dengan mengawal terwujudnya pelaksanaan lima program terobosan KKP melalui Program Vocational Goes to Actors (VOGA) dengan SMART Fisheries Village sebagai implementasinya.

Sebagai Implementasi dalam mendukung SDM Unggul Ekonomi Biru untuk Indonesia sejahtera, Nyoman menuturkan bahwa BPPSDM KP melalui 16 satuan pendidikan (11 perguruan tinggi dan 5 sekolah menengah) dengan jumlah taruna sebanyak 8.292, telah melaksanakan beragam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di berbagai lokasi.

Di samping itu, melalui dukungan 4.266 penyuluh perikanan, BPPSDM KP juga konsisten dalam menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan untuk penyiapan SDM  KP,  dan melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan sehingga dapat diakui keahliannya baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan standard kompetensi yang berlaku secara internasional dan merujuk Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing cessel Personnel (Konvensi STCW-F 1995).

BPPSDM KP juga mengembangkan 22 SFV berbasis desa dan UPT dengan mengangkat potensi lokal daerah masing-masing, yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

BPPSDM KP juga mengembangkan Bale Pelatihan sebagai dukungan pada program Kampung Nelayan Modern (Kalamo), sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik KP, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan di lokasi-lokasi program prioritas KKP untuk secara langsung menyentuh masyarakat KP.

Pada Rakernis BPPSDM KP 2024, juga dilaksanakan launching Kartu Digital Taruna dan Penerimaan Taruna Baru KKP 2024, penghargaan SDM & UPT terbaik, serta pelepasan perwakilan lulusan satuan Pendidikan KP dan lulusan Pelatihan KP yang telah diterima bekerja di luar negeri.

Hadir pada Rakernis BPPSDM KP 2024, Pejabat Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono; Sekretaris Daerah Pemkot Surabaya, Ikhsan; Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Syamsi Hari; Direktur Sistim dan Strategi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Servulus Bobo Riti; Praktisi Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto; Kepala Divisi Institutional Banking 1, PT. BNI,  Iwan Ariawan; Direktur Utama PT. Teknologi Kartu Indonesia, Arif Arianto; Direktur Utama PT Jala Akuakultur Lestari Alamku, Raynalfie Budhy Rahardjo; Japan Tuna Fisheries Association, Katsuyama; serta pejabat lingkup KKP dan BPPSDM KP.

 

 

Sumber : kkp

Read More

Kepala LRMPHP Dampingi Tim BPPSDM dan BAPPENAS Kunjungi UKM di Bantul

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany mendampingi Tim BPPSDM dan BAPPENAS mengunjungi CV. Siluang Mina Nisa yang berada di Kapanewon Pundong, Bantul, 12 Februari 2024. CV. Siluang Mina Nisa merupakan stakeholder LRMPHP yang memproduksi berbagai jenis olahan ikan seperti tahu bakso, nugget, kaki naga, dimsum, ekado dan produk fish jelly lainnya.

Pada kunjungannya ini, Tim BPPSDM dan BAPPENAS berdiskusi secara langsung dengan pemilik CV. Siluang Mina Nisa, Bpk. Sudarisman terkait proses produksi olahan ikan mulai dari penyediaan bahan baku, jenis olahan, kapasitas produksi hingga pemasarannya. Tim BPPSDM dan BAPPENAS juga diajak melihat proses produksi dimsum dan ekado menggunakan Alat Pengisi Adonan Sistem Handel (ALPINDEL).

ALPINDEL merupakan hasil rancang bangun LRMPHP berupa alat untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly yang terbuat dari material food grade, sehingga dapat meningkatkan higienitas produk dan menjamin keamanannya. Selama pengunaan ALPINDEL ini, pemilik CV. Siluang Mina Nisa menyampaikan pemanfaatan alat yang cukup praktis dan nyaman digunakan, instalasi dan perawatannya juga cukup mudah, serta menghasilkan produk yang higienis.

Read More

Penerimaan PKA Taruna PKKP Pangandaran di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 1 Februari  2024 di Ruang Aula LRMPHP. Taruna PKPP Pangandaran dari Program Studi Teknologi Kelautan akan melakukan Praktek Kerja Akhir (PKA) selama 3 bulan dibawah supervisi instruktur LRMPHP. 

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dan komitmen LRMPHP dalam mendukung pengembangan SDM melalui pemanfaatan peralatan mekanisasi untuk kegiatan praktek kerja akhir bagi taruna PKPP Pangandaran. Harapannya kegiatan KPA dapat berjalan dengan lancar sehingga proses penyusunan laporan KPA dapat selesai tepat waktu dan dapat dipresentasikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Taruna PPKP Pangandaran Wingga Wilantara memaparkan proposal KPA dengan tema pembuatan alat desalinasi sederhana berbasis pembakaran sampah laut. Alat desalinasi berbasis pembakaran sampah laut tersebut diharapkan mampu menghasilkan air minum dengan efisiensi yang optimal, sekaligus dapat mengurangi sampah di laut.

Dalam pemaparan singkat proposal PKA, Tri Nugroho Widianto beserta tim instruktur lainnya memberikan masukan terkait penyesuaian proposal kegiatan yang diajukan dengan kelayakan ilmiah dan kepraktisan alat yang dihasilkan, kemampuan taruna dalam mengkonstruksi alat, RAB yang diajukan dan waktu pelaksanaan praktik kerja akhir.

Read More

SFV Dongkrak PNBP Pada Subsektor Pengembangan SDMKP

Program terobosan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas serta kegiatan-kegiatan lainnya berhasil mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Subsektor Pengembangan SDMKP yang mencapai total Rp32,05 miliar atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp24,76 miliar pada tahun 2023. Kenaikan capaian PNBP setara 129,4% tersebut dilakukan salah satunya melalui pemanfaatan aset pada SFV Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Terkait dengan pengelolaan PNBP melalui program terobosan SFV yang telah kita lakukan dua tahun, khususnya tahun lalu 2023 ini menjadi pendongkrak utama dalam rangka pencapaian PNBP di seluruh lini seluruh satuan kerja di bawah BPPSDM. Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen pencapaian PNBP tersebut. Intinya Bapak Ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih namun yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaakan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM Tahun 2024, yang diselenggarakan, 24-26 Januari 2024, di Solo, Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Nyoman menyampaikan pihaknya terus melakukan optimalisasi aset  di UPT BPPSDM. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung implementasi program prioritas ekonomi biru, dan pada gilirannya ternyata berhasil meningkatkan PNBP. 

"Kalau aset itu kita bisa optimalkan dan fungsikan secara baik, dengan tugas fungsi, sesuai dengan peran dan peruntukannya di masing-masing satuan kerja, saya kira ini nanti pasti ada benefit yang akan diperoleh oleh negara dalam bentuk PNBP, dan ini sangat terbukti, tahun lalu pada 2023 komitmen BPPSDM untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU yaitu sebesar Rp24 miliar, dengan kerja keras dukungan program prioritas BPPSDM melalui SFV yang ada di UPT kita berhasil melampaui target PNBP dari Rp24,76 miliar tersebut dan berhasil menyetor sebesar Rp32,05 miliar," tambahnya. 

Ia mengatakan, pihaknya akan berupaya keras mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian PNBP tersebut pada 2024. Untuk itu, pada Rakor tersebut, dilakukan pembahasan mendalam bagaimana strategi BPPSDM dalam meningkatkan capaian PNBP tersebut bersama narasumber-narasumber kompeten. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja terkait target PNBP BPPSDM pada 2024 sebesar Rp35,6 miliar.

"Harapan saya, paling tidak kita bisa melampaui target lagi di tahun ini," ungkap Nyoman. 

Untuk mengapresiasi capaian PNBP pada Satuan Kerja lingkup BPPSDM, pada Rakor tersebut dilakukan penyerahan penghargaan pengelolaan PNBP terbaik dengan target di atas Rp500 juta per Satker, terdiri dari Juara 1 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, Sulawesi Selatan; Juara 2 Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Bali; dan Juara 3 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kotaagung, Lampung.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP adalah salah satu kementerian yang mencatatkan perolehan PNBP tinggi, setidaknya enam dari sembilan Unit Eselon I di KKP, termasuk BPPSDM, mencatat PNBP di atas angka 100%. Ia lantas membeberkan resep agar hal itu bisa tercapai.

"Pertama, perbaikan tata kelola. Kedua, kerja serius," ucap Menteri Trenggono pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, akhir tahun lalu, di Jakarta.

Rangkaian Kegiatan Lain 

Sebagai rangkaian kegiatan Rakor dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara BPPSDM dengan Politeknik Negeri Bandung dan PT Buana Makmur Wisesa tentang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. Ruang lingkupnya meliputi pengembangan SDM; penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kapasitas dan kuantitas sarana/prasarana;  pengembangan tata kelola; dan kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak. 

Diselenggarakan juga paparan narasumber, antara lain Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah tentang Integritas ASN, Assesor SDM Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf tentang Internalisasi Core Value "BerAKHLAK" dalam tugas ASN, serta Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi (SDMAO) Riza Trianzah tentang Netralitas ASN.

Tak hanya itu, selain penghargaan capaian PNBP terbaik, diberikan juga penghargaan lain berupa Penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terbaik, yakni Juara 1 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Sumatra Utara; Juara 2 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Sumatra Selatan; dan Juara 3 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur.

Penghargaan Capaian IP-ASN Tertinggi, terdiri dari Juara 1 Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Jawa Barat; Juara 2 Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Dumai, Riau; dan Juara 3 Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tertinggi, yakni Juara 1 PKP  Dumai; Juara 2 BPPP Medan; dan Juara 3 Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Jawa Barat. 

Penghargaan Media Sosial teraktif, yaitu Juara 1 BRPBAPPP Maros; Juara 2 PKP Sorong, Papua Barat; dan Juara 3 Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) Ancol, Jakarta. Kategori Media Sosial Inovatif Kreatif diraih pada Juara 1 oleh Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (PUSLATLUH KP); Juara 2 Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, Jawa Barat; Juara 3 BRPPUPP Palembang. Terakhir terdapat Kategori Media Sosial SFV Terbaik yang diraih oleh SFV Desa Panembangan, BPPP Tegal, Jawa Tengah.

Sumber ; kkp

Read More

KKP Optimalkan Program Merdeka Belajar Untuk Kembangkan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) terus mengoptimalkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada satuan pendidikan vokasi lingkup KKP sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM.

Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui kegiatan  praktik yang dilaksanakn oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan sistem pendidikan vokasi, KKP memang menerapkan porsi praktik 70% dan teori 30%.

Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan sebagai bentuk dukungan implementasi MBKM, LRMPHP menerima 29 taruna-taruni Politeknik KP Sidoarjo. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan aser-aset eks riset untuk mendukung pengembangan SDM.

“BPPSDM berkomitmen untuk meningkatkan standar mutu satuan pendidikan KP, dengan mengadopsi skema  MBKM. Di mana kegiatan belajar mengajar tidak hanya terlaksana di kampus ataupun ruang kelas namun juga terlaksana melalui kegiatan praktik di UPT lingkup BPPSDM serta Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri Kelautan dan Perikanan," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.

“Sinergitas dan kolaborasi seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM menjadi poin penting dalam menyukseskan Program Strategis BPPSDM dan Program Prioritas KKP berbasis ekonomi biru,” ujarnya.

Para taruna Politeknik KP Sidoarjo yang melakukan praktik dalam rangka MBKM di LRMPHP tersebut berasal dari Program Studi Mekanisasi Perikanan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 yang akan melakukan kegiatan praktik selama enam bulan ke depan.

Mereka akan belajar bersama dosen dan instruktur secara langsung di ruang kelas dan hands-on experience di workshop dan bengkel konstruksi yang dimiliki LRMPHP.

Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi kegiatan dengan Politeknik KP Sidoarjo ini.

“Kami senang jika SDM dan aset LRMPHP berupa ruang workshop, bengkel konstruksi, laboratorium, dan prototipe alat mesin perikanan yang sudah kami kembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi sekaligus memberikan hands-on experience bagi taruna-taruni untuk menambah pengetahuan di bidang mekanisasi perikanan,” ujarnya.

Winta berharap dengan belajar di Di Yogyakarta yang merupakan Kota Pelajar,  para taruna bersemangat untuk meningkatkan hard dan soft skills-nya, mengasah kemampuan sosial untuk beradaptasi di lingkungan belajar yang berbeda, dan menyerap nilai-nilai baru yang baik yang mungkin berbeda dari tempat belajar sebelumnya.

Di samping itu, menurut Winta, kegiatan MBKM ini juga memberikan ruang bagi instruktur untuk terlibat dalam kegiatan belajar mengajar dan mengasah kemampuan komunikasi publik. Dengan demikian, lanjutnya, kolaborasi ini memang merupakan simbiosis yang sama-sama memberikan kebermanfaatan bagi kedua institusi.

“Kolaborasi LRMPHP dan Politeknik KP Sidoarjo merupakan bentuk komitmen BPPSDM mencetak SDM unggul dengan optimalisasi sumber daya dan aset yang dimiliki,” ungkap Winta.

Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi mengatakan, pembelajaran para taruna di LRMPHP merupakan kegiatan yang fundamental, dikarenakan update pengetahuan terkait mekanisasi berteknologi sangat diharapkan oleh para peserta didik.

“Dengan adanya pemanfaatan fasilitas perlatan mekanisasi di LRMPHP diharapkan para taruna mendapatkan pengayaan teknologi mekanisasi pada industri kelautan dan perikanan terutama industri pengolahan hasil perikanan. Harapan ke depan juga kompetensi para taruna dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan industri melalui kegiatan pembelajaran di LRMPHP pada semester genap ini,” pungkas Yaser. 

Mata kuliah yang diajarkan pada kegiatan MBKM di LRMPHP ini antara lain Mekanisasi Pengolahan, Dinas Jaga Mesin, Mesin Refrigerasi, Sistem Pengendalian dan Otomatisasi, Mekanisasi Budidaya, Teknik Pengelasan, serta Perawatan dan Perbaikan Motor Bakar.

Sumber : kkp

Read More

Kick Off Meeting Tahun Anggaran 2024 LRMPHP

Mengawali tahun 2024, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menyelenggarakan pertemuan setiap awal tahun di ruang aula LRMPHP, 10 Januari 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pegawai LRMPHP ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP TA 2024.

Pada kesempatan ini, Kepala LRMPHP Kartika Winta Aprilliany memaparkan refleksi pelaksanaan tahun anggaran 2023 beserta tindak lanjutnya dan langkah strategis pelaksanaan tahun anggaran 2024. Dalam paparannya, Kepala LRMPHP mencatat beberapa poin penting yang dapat dirangkum sebagai refleksi pelaksanaan anggaran di tahun 2023 diantaranya capaian 10 indikator kinerja kegiatan, dukungan SFV (Smart Fisheries Village), pelatihan/bimtek/magang, capaian IP ASN dan pelayanan publik. Keseluruhan target indikator kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Pencapaian kinerja tersebut tak lain merupakan hasil kerja dari seluruh pegawai LRMPHP.

Sementara itu dalam pemaparan rencana tahun anggaran 2024 disampaikan keragaan SDM LRMPHP TA 2024 dan dukungan anggaran 2024. Kegiatan TA 2024 berupa layanan dukungan manajerial internal dan dukungan program terobosan BBPSDM yaitu program kegiatan SVF dan dukungan MBKM (merdeka belajar kampus merdeka) untuk meningkatkan kompetensi lulusan satuan pendidikan KP. Selain itu sebagai tindak lanjut 2024 akan dilaksanakan penyusunan PK 2024, matrik peran hasil dan SKP, penetapan konkin PNBP, dan penguatan kerjasama serta branding institusi.

Dalam rangkaian kegiatan Kick Off Meeting ini, Kepala LRMPHP memberikan apresiasinya kepada pegawai berprestasi lingkup LRMPHP tahun 2023. Penghargaan kepada pegawai berprestasi dengan kriteria capaian IP ASN tertinggi diberikan kepada Nur Fitriana, pegawai teraktif keikutsertaan dalam seminar/diklat diberikan kepada Gilang Ramadan Israwan dan pegawai teraktif dalam media sosial LRMPHP diberikan kepada Wahyu Tri Handoyo. Kepala LRMPHP berharap penghargaan ini menjadi pemacu semangat seluruh pegawai LRMPHP untuk berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang.

Read More

Kolaborasi LRMPHP - Politeknik KP Sidoarjo Dukung Implementasi MBKM

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima 29 taruna Program Studi Mekanisasi Perikanan Politeknik KP Sidoarjo, 9 Januari 2024. Penerimaan para taruna ini dalam rangka kegiatan kuliah praktik di LRMPHP sebagai implementasi program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) pada Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP.  

Program MBKM merupakan program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mahasiswa memiliki kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Program MBKB pada Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP sekaligus menindaklanjuti arahan Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta bahwa sinergitas dan kolaborasi seluruh UPT BPPSDM KP menjadi poin penting dalam menyukseskan program strategis BPPSDM KP dan program prioritas KKP. Kolaborasi LRMPHP dan Politeknik KP Sidoarjo ini merupakan bentuk komitmen BPPSDM KP dalam mencetak SDM yang unggul dengan optimalisasi SDM KP dan aset yang dimiliki.

Pelaksanaan MBKM di LRMPHP, para taruna akan belajar bersama selama 6 bulan bersama dosen pendamping Politeknik KP Sidoarjo dan Instruktur LRMPHP secara langsung di ruang kelas, serta hands on experience di workshop dan bengkel konstruksi yang dimiliki LRMPHP. 

Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany menyambut baik kolaborasi ini dan berharap para taruna dapat belajar dengan fokus dan nyaman, serta memanfaatkan berbagai fasilitas penunjang dengan sebaik-baiknya. Adanya berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi bagi para taruna.

Read More