EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Kamis, 24 Januari 2019

Bantul Galakkan Gerakan Rumah Tangga Perikanan

Salah seorang peserta gerakan Rumah Tangga Perikanan di Bantul
Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (PPKP) Kabupaten Bantul beberapa tahun terakhir ini menggalakkan gerakan Rumah Tangga (RT) Perikanan. Gerakan ini dengan mengajak warga yang pekarangannya berpotensi untuk membuat kolam atau empang agar ikut membudidayakan ikan seperti lele, gurami, nila, bawal dan lainnya.

Menurut Kepala Dinas PPKP Bantul Ir Pulung Haryadi MSc target keikutsertaan RT Perikanan di Bantul akhir 2018 mencapai 6.000 KK. Tetapi hingga Selasa (22/01/2019) baru tercapai sekitar 84 persen. “Kami optimis sebelum akhir 2019, keikutsertaan RT Perikanan bisa tercapai 6.000 orang, bahkan bisa lebih,” katanya.

Hasil ikan dari RT Perikanan di Bantul selama ini cukup memuaskan sehingga dapat untuk mencukupi kebutuhan ikan di Bantul, bahkan bisa terjual ke luar Bantul. Produksi ikan di Bantul seluruhnya meliputi ikan tangkap dari laut dan sungai, serta ikan darat setiap tahunnya rata-rata mencapai 12.588 ton.

Dalam beberapa bulan terakhir di laut selatan sering terjadi gelombang pasang, sehingga kegiatan penangkapan ikan laut berkurang maka hasil ikan tangkap juga ikut berkurang. Tahun ini Dinas PPKP Bantul menargetkan hasil ikan di Bantul bisa mencapai 13.000 ton.

Jika hasil ikan tangkap berkurang maka bisa ditopang dengan kenaikan hasil budidaya ikan darat lewat penggalakan RT Perikanan. Menurut Pulung, musim penghujan saat ini dapat meningkatkan hasil budidaya ikan darat. Karena aliran irigasi yang pada musim kemarau mengalami kekeringan, musim penghujan airnya mencukupi untuk kebutuhan budidaya ikan darat. 

Sumber : krjogja

Rabu, 23 Januari 2019

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2019

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyusunan RUP merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh KPA sebelum dilaksanakannya pengadaan barang/jasa. RUP ini diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai target, lingkup kerja, Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan. RUP ini nantinya akan menjadi acuan bagi kegiatan pengadaan barang/jasa.*

RUP sebagai sebuah rencana disusun dengan tujuan pengadaan barang/jasa memperoleh barang/jasa dengan kualitas seperti yang diharapkan. Selain itu dengan adanya RUP juga diharapkan kelancaran proses pengadaan terjamin. Kelancaran proses itu penting, karena merujuk pada logika dalam konsep input-proses-output, apabila input baik dan proses dilaksanakan dengan baik maka hasilnya (output) akan baik. Maka RUP disusun agar terjaminnya input-proses-output dalam kegiatan pengadaan.*

Sebagai bagian dari transparansi, akuntabilitas dan reformasi birokrasi; LRMPHP dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP Tahun Anggaran 2019 melalui aplikasi RUP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

RUP untuk LRMPHP dapat diakses melalui alamat sebagai berikut:

Arsip Rencana Umum Pengadaan dan dokumen lainnya, juga dapat diakses di website ini pada menu RB (link).

Footnote:

(LSD)

Senin, 21 Januari 2019

Siaran Pers KKP Nomor SP246/SJ.04/XII/2018


Link siaran pers Kementerian kelautan dan Perikanan Nomor SP246/SJ.04/XII/2018 berjudul LRMPHP raih Juara II IPLAN Challenges 2018.
Klik di sini, atau mirror di sini.
(LSD)

Kamis, 17 Januari 2019

Research Projects 2019


Riset Mekanisasi Penanganan Rumput Laut 
  1. Rancangbangun alat grading rumput laut. Koordinator: I Made Susi Erawan, S.Pi
  2. Rancangbangun silo untuk penyimpanan rumput laut. Koordinator: Putri Wullandari, STP, M.Sc
  3. Rancangbangun alat pengering rumput laut berbasis microwave. Koordinator: Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng
Riset Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan
  1. Aplikasi Teknologi Alat Transportasi Ikan Segar. Koordinator: Tri Nugroho Widianto, S.Si, M.Si


Kamis, 10 Januari 2019

Penetapan Program Kerja LRMPHP Tahun Anggaran 2019


Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019 (dok.LRMPHP)
Penetapan program kerja kegiatan LRMPHP tahun anggaran 2019, dilaksanakan pada 9 Januari 2019 di Ruang Aula LRMPHP. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc dan seluruh pegawai.


Paparan program kerja 2019 oleh Ka.LRMPHP (dok.LRMPHP)
Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP menyampaikan program kegiatan tahun anggaran 2019 diantaranya terkait anggaran, sumber daya manusia, pelaksana kegiatan, target kelembagaan dan rencana pengembangan pegawai. Program kegiatan LRMPHP tahun 2019 meliputi kegiatan riset, inovasi teknologi adaptif dan manajerial. Kegiatan riset tentang mekanisasi penanganan rumput laut yang dibagi dalam 3 judul kegiatan yaitu rancang bangun alat grading rumput laut, rancang bangun silo rumput laut dan rancang bangun pengering rumput laut menggunakan microwave. Adapun kegiatan inovasi teknologi adaptif yaitu aplikasi teknologi alat transportasi ikan segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna.

ALTIS-2 (Alat Transportasi Ikan Segar Roda Dua) merupakan inovasi hasil rancang bangun LRMPHP dan terpilih kedalam 108 Karya Inovasi Terbaik Tahun 2016 pada tema alat transportasi. ALTIS-2 merupakan inovasi alat transportasi ikan segar berpendingin untuk kendaraan roda dua (motor) dengan beberapa keunggulan diantaranya dapat mempertahankan suhu tetap rendah dan memudahkan transportasi sehingga mutu ikan tetap terjaga. Altis-2 ini sudah diuji terap di Gunung Kidul, Padang, Pacitan, Bantul, Jembrana dan Bitung. Saat ini, ALTIS-2 telah didaftarkan patennya ke Dirjen HKI dengan nomor pendaftaran paten SOO20142661. 

Penetapan program kerja LRMPHP tahun anggaran 2019 ini diakhiri dengan harapan dari Kepala LRMPHP agar semua pegawai mendukungnya sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Senin, 07 Januari 2019

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi

Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi. (Humas DJPB)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pabrik pakan ikan skala medium siap beroperasi tahun ini. Pabrik pakan yang dibangun pada lahan seluas 7.000 m2 dirancang untuk memproduksi pakan terapung dengan kapasitas optimum 1 – 1,2 ton per jam atau mampu mensuplai kebutuhan pakan optimal minimal 3.450 ton per tahun.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya mengatakan bahwa pabrik pakan ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan air tawar dan laut khususnya bagi pembudidaya ikan di wilayah priangan timur dan sekitarnya seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Cilacap.
Terkait pengelolaan ke depannya, Slamet mengatakan akan menunjuk UPT Ditjen Perikanan Budidaya yang memang sudah kompeten dalam bidang pakan ini. Dalam hal ini menurutnya kemungkinan bisa Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, atau Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.
Slamet juga tengah menyiapkan mekanisme terkait dengan standar harga yang nantinya diberlakukan di pasar. Nantinya menurut Slamet penetapam harga akan melalui Surat Keputusan Dirjen. Ini penting untuk memastikan harga bisa terjangkau.
“Tentu kami akan mendorong agar harga pakan ini bisa terjangkau dan kualitas tetap terjaga. Tujuan awal kami khan bagaimana meningkatkan efisiensi produksi yang saat ini jadi kendala utama. Jadi kehadiran pabrik pakan skala medium ini, diharapkan akan lebih luas menjangkau kebutuhan para pembudidaya ikan dan menekan biaya produksi budidaya minimal 30 persen,” tuturnya.
Ditanya masalah jaminan kualitas dan ketersersediaan bahan baku, dirinya memastikan kualitas produk pakan akan terjamin dan mengacu pada SNI yang sudah ada. Untuk jaminan bahan baku, ia juga memastikan selama ini tidak ada kendala, artinya bahan baku tetap tersedia.
“Untuk bahan baku saya rasa tidak jadi soal, nanti kita akan coba untuk menata logistiknya agar ketersediaannya terus terjamin, tentunya dengan kualitas baik. Hal penting, kami tidak lagi menggantungkan pada sumber bahan baku impor. Kita akan create bagaimana potensi bahan baku lokal yang ada punya performance yang baik bagi efesiensi pakan. Ini tujuan kami,” pungkas Slamet.
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun 2019 kebutuhan pakan ikan dan udang diperkirakan hingga mencapai 10,8 juta ton. Sementara itu, produksi pakan mandiri tahun 2017 tercatat sekitar 26.546 ton. 
Sumber : kkpnews