KKP RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

SIARAN PERS - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA (11/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan tahun 2018. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK RI Rizal Djalil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11/6). 

Turut hadir dalam acara tersebut pejabat eselon 1 KKP, Koordinator Staf Khusus Satgas 115, pejabat eselon 2 KKP dan BPK-RI, Direktur Badan Layanan Umum (BLU) – Lembaga Pengelola Moda Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta para kepala bagian keuangan dan umum di lingkungan KKP. 

“Saya mengucapkan selamat. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini terbaik,” ucap Rizal dalam sambutannya. 

Ia menyampaikan, capaian ini tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran yang dikelola oleh para pejabat komitmen di KKP. Tak hanya dari segi realisasi belanja, BPK RI juga mencatat perkembangan yang signifikan di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rizal menilai, hal ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia. 

“Kami berharap, PNBP ke depan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita,” ujarnya. 

BPK Dorong KKP Belanja Modal

Rizal menambahkan, pihaknya mendorong agar KKP terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, yang akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara. 

“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” ucapnya. 

Para pejabat pembuat komitmen, menurutnya, tidak boleh takut untuk melakukan belanja modal. Ia menjelaskan bahwa belanja modal adalah ruang yang diberikan oleh negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara untuk mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat. 

Berkaca dari opini disclaimer yang didapatkan oleh KKP pada tahun-tahun sebelumnya, ia mendorong agar para pejabat pembuat komitmen tidak menjadikannya sebagai kekhawatiran melainkan sebagai pengalaman semata agar selanjutnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan BPK. 

Apresiasi Presiden Jokowi

Di akhir sambutannya, Rizal menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang berhasil diraih oleh KKP tahun ini. 

“Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya. 

“Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” tuturnya. 

Meningkatnya PNBP

Menteri Susi menyatakan bahwa capaian itu tak lepas dari  upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat. 

“PNBP naik dari Rp150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp300 miliar, sekarang sudah Rp1,5 triliun,” ucapnya. 

Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya. 

“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti kita bisa perbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang akan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan kita,” ucapnya. 

Imbau Pelaku Usaha Tingkatkan Keterbukaan

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi juga menanggapi berkembangnya pendapat yang menilai proses perizinan di KKP. Ia menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir pihaknya memang melakukan tata kelola perizinan untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan dari para pelaku usaha. Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya. 

“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (Vessel Monitoring System) satu sama lain,” jelasnya. 

Guna mengatasi hal itu, saat ini KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan. “Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” tegas Menteri Susi. 

Ia mengimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporannya secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global. 

Restrukturisasi Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Menteri Susi menjelaskan, saat ini ia tengah mengupayakan restrukturisasi ekonomi kelautan dan perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Salah satunya ialah dengan mendorong perubahan industri yang selama ini bersifat ekstraktif menjadi produktif. 

Dalam sektor perikanan, ia mendorong agar para pelaku usaha menjual produk ekspor berupa ikan hidup dan ikan yang sudah diproses (after-processed), yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan ikan whole raw. 

“Nah, ini yang saya coba untuk  membawa KKP nanti mengarahkan perdagangan di Indonesia ini hanya bisa mengekspor after-processed dan ikan hidup/segar. Karena kalau whole raw itu masih bisa diekspor, tidak ada nilai tambah,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Susi juga berharap agar rantai logistik Indonesia diefisiensikan dengan membangun lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan hub dan rute pelayaran untuk menciptakan konektivitas yang baik. 

Ia juga tengah terus mendorong pemerataan antara pengusaha besar dan nelayan kecil dengan memperkuat nelayan pesisir. 

“Dari 4.500 kapal besar, pemiliknya hanya kurang lebih 20-30 orang. Nah ini yang harus kita seimbangkan karena kalau tidak, nanti akan ada ketimpangan-ketimpangan. Itu yang tidak kita inginkan. Saya ingin memperkuat nelayan pesisir,” ucapnya. 

Hal itu salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan kapal kepada para nelayan, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Dengan opini WTP yang telah didapatkan oleh KKP tahun ini, Menteri Susi berharap agar program pemberian kapal dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi.

“Saya berharap, dengan  bimbingan BPK, kita bisa kembali lagi memimpin KKP untuk mengadakan ‘kapalisasi’. Kapal-kapal kecil saja, tidak perlu kapal-kapal besar. Karena kalau kapal besar juga biasanya masyarakat tidak mampu untuk mengoperasionalkan dalam hal financing, Pak,” ujarnya pada Rizal yang hadir dalam kesempatan itu.

Guna mendukung tercapainya berbagai tujuan tersebut, Menteri Susi berharap agar BPK dapat turut mendukung KKP untuk mencapainya. 

“Saya berharap, BPK akan menjadi salah satu supporter KKP dalam menuju pola pengelolaan sumber daya alam yang renewable untuk keberlanjutan dan pola industri yang tidak esktraktif,” tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1440 H

Segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan - BRSDM KKP mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440H

Taqabbalallahu minna wa minkum

Read More

Bioetanol dari Limbah Rumput Laut (Bagian II)

Bioetanol adalah alkohol yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dari tanaman yang mengandung gula atau serat. Menurut Karta, Puspawati dan Ciawi yang disampaikan dalam Jurnal Cakra Kimia Volume 3, Nomor 12 Tahun 2015, bioetanol digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki kandungan oksigen yang tinggi, bilangan oktan yang tinggi, mudah terurai, dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui.

Bahan baku bioetanol yang sering dimanfaatkan yaitu singkong, tebu, nira, sorgum, nira nipah, ubi jalar, pisang kepok, dan sebagainya. Namun bahan baku tersebut memiliki keterbatasan ketersediaan karena bersaing untuk kebutuhan konsumsi manusia, selain itu bahan tersebut memerlukan lahan penanaman yang luas, dan bioetanol yang diperoleh belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bahan baku alternatif untuk pembuatan bioetanol, salah satunya dengan menggunakan makroalga. Borines, de Leon, dan McHenry dalam Jurnal Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 15, tahun 2011, menyatakan bahwa makroalga yang dapat digunakan untuk bahan baku bioetanol yaitu makroalga dengan kandungan karbohidrat tinggi seperti Sargassum, Gracilaria, Prymnesium parvum, Euglena gracilis, Gelidium amansii, dan Laminaria.

Peneliti LRMPHP telah melakukan penelitian mengenai produksi bioetanol dari limbah alginat dengan menggunakan kapang Trichoderma viride. Produksi bioetanol tersebut terdiri dari empat tahap yaitu : pembuatan limbah alginat, pemurnian selulosa dari limbah alginat, proses hidrolisis enzimatis yang berlangsung selama 4 hari yang dilanjutkan dengan proses fermentasi selulosa dari limbah alginat selama 3 hari. Salah satu tahapan yang penting adalah proses hidrolisis enzimatisnya seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.

Gambar 1. Limbah alginat hasil ekstraksi (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 2. Diagram alir proses hidrolisis enzimatis selulosa dari limbah alginat dengan kapang Trichoderma viride (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Menurut Wullandari dan Erawan yang disampaikan dalam Prosiding Seminar Nasional Tahunan IX Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, Tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ dapat dilihat pada Gambar 5 dengan kisaran antara 0,0000-0,9744, dengan tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ tertinggi terjadi pada hari ke-4 (Gambar 4).

Sementara itu, Total gula pereduksi (TGP) dapat dilihat kisaran nilainya antara 3,34-5,83% (b/b). Total gula pereduksi tertinggi terjadi pada hari ke-7 (Gambar 5). Aktivitas enzim CMCase T. viride pada proses hidrolisis enzimatis selulosa dari limbah alginat dapat dilihat pada Gambar 6 dengan kisaran antara 0,00-184,74 IU/mL substrat.

Gambar 4. Tingkat pertumbuhan T. viride-OD₆₀₀ pada proses hidrolisis enzimatis

(Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 5. Total gula pereduksi (TGP) dari proses hidrolisis enzimatis (Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Gambar 6. Aktivitas enzim CMCase kapang Trichoderma viride pada proses hidrolisis enzimatis 

(Dok. Wullandari dan Erawan, 2012)

Read More

Lantik Pejabat Eselon II, Menteri Susi Dorong Perubahan Progresif Hadapi Tantangan Masa Mendatang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan para pejabat Eselon II yang dilantik menandatangani naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan usai menyatakan sumpah jabatan di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (29/4). Dok. Humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (29/4). Adapun pejabat yang dilantik tersebut Cipto Hadi Prayitno sebagai Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal KKP; Muhammad Yusuf sebagai Direktur Pendayagunaan Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Suharta sebagai Direktur Pemantauan dan Operasional Armada, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); Riza Trianzah sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal; Darmadi Aries Wibowo sebagai Inspektur I; dan Hadi Pramono sebagai Inspektur III;  Jayeng Catur Purewanto sebagai Inspektur V; serta Edison Tampubolon sebagai Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Usai pelantikan, Menteri Susi menyampaikan beberapa pesan kepada pejabat terlantik serta pejabat dan pegawai lainnya yang hadir. Menteri Susi mendorong KKP untuk melakukan perubahan-perubahan progresif dalam rangka menghadapi perubahan dan tantangan di masa mendatang.

“Kita sudah menjadi bagian dari dunia global. Perlambatan ekonomi dunia tidak membaik sekarang ini, justru terus bertambah jelek. Pertumbuhan di negara-negara maju semuanya dikoreksi, tidak seperti yang mereka harapkan sebelumnya. Negara G7 dan G20 sudah mengoreksi. Indonesia masih positif, namun kita tetap harus melakukan banyak langkah-langkah terobosan untuk mengurangi inflasi dan defisit, tapi juga tidak boleh membawa deflasi,” tutur Menteri Susi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Menteri Susi, Presiden Joko Widodo telah memberi arahan agar lembaga pemerintahan melakukan penghematan belanja barang dan menambah anggaran belanja modal. KKP pun telah mencoba melakukan reformasi pengelolaan anggaran melalui kebijakan ‘Susinisasi’.

“Saya ingin kita membelanjakan APBN kita kalau bisa 80 persen itu untuk stakeholder. Itulah yang dinamakan belanja modal, investasi ke depan. Bukan untuk belanja habis hari ini, tahun ini. Belanja modal investasi masa depan. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Untuk apa? Untuk kontinu membangun dan tumbuh tidak melambat,” jelasnya.

Menteri Susi berpendapat, kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya harus sudah memulai perubahan-perubahan mendasar dalam reformasi birokrasi, termasuk dalam penunjukan orang dalam jabatan tertentu (person in charge).

Dalam hal penggunaan anggaran, Menteri Susi meminta Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan  untuk memastikan pola-pola penggunaan anggaran dilakukan secara benar dan taat administrasi.

Menurut Menteri Susi, Badan Layanan Umum (BLU) LPMUKP juga telah mendapatkan tambahan anggaran dari awalnya hanya Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Menteri Susi yakin, KKP masih akan dapat mengajukan tambahan anggaran jika pengawasan dan laporan keuangan dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab. “Saya ingin kita agresif dalam penyaluran kepada stakeholder tapi tanpa meninggalkan tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.

“Kita lakukan policy illegal fishing dengan tidak ada kompromi dan hasilnya ikan makin banyak. Ikan makin banyak jangan sampai mengundang kembali para pencuri-pencuri ikan. Segera dorong masyarakat untuk terjun ke laut pake sampan, pake paddle, pake apa saja. Orang di daerah itu kreativitasnya luar biasa, dari ban jadikan paddle untuk mancing, untuk jala. Kita bisa kasih bantuan jukung-jukung, beri stimulus kepada stakeholder untuk turun ke laut,” tambahnya.

Dalam penyaluran bantuan ini, Menteri Susi menyebut KKP dapat bekerja sama dengan perbankan yang memiliki cabang di berbagai daerah. “Kita bantu dengan BLU, kita hubungkan dengan perbankan. Kita juga mengurangi risiko bila ada NPL (Non Performing Loan) yang harus kita pikul kalau kita lakukan sendiri. Perbankan punya sistemnya, kaki tangan, kantor cabang. Kita pakai sinergi antar-kementerian, BUMN, dan KKP.”

Menteri Susi mendorong agar pejabat pemerintahan kreatif dalam membangun sistem kerja yang memudahkan pelaksanaan eksekusi APBN agar program-program cepat terlaksana, tentunya dengan tata kelola “uang rakyat” yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Susi percaya, rotasi dan mutasi kepegawaian diperlukan dan diharuskan dalam organisasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyegaran. Mencari orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat.

“Dalam dunia seperti sekarang ini, media sosial, informasi, dan digitalisasi membuat semua mudah dan terbuka. Kita harus update, kita harus adjust untuk mengikuti itu agar KKP tidak tertinggal jauh. Masa jabatan saya di KKP akan berakhir sebentar lagi. Saya ingin meninggalkan sebuah sistem yang baik, sistem yang bersih, sistem yang membuat KKP ini menjadi salah satu departemen yang dilirik, disegani, dan dijadikan contoh oleh departemen-departemen lain,” ucapnya.

Tak lupa, dalam kesempatan tersebut Menteri Susi menyampaikan dorongan pengembangan program Golden Handshake untuk menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Ia meminta generasi tua yang akan pensiun digantikan oleh generasi muda dengan kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengelola 71 persen wilayah negeri ini. “Keberhasilan kita meningkatkan stok ikan, menghidupkan banyak nelayan-nelayan  di pesisir, tidak boleh mundur kembali ke zaman sebelum illegal fishing ditertibkan.”

Menteri Susi juga berpesan agar pembangunan diarahkan pada industri produktif, bukan hanya industri ekstraktif.  “BLU di sini harus bergerak, direktur-direktur semua harus bergerak untuk mencari stakeholder-stakeholder membangun industri yang produktif. Wisata bahari, kuliner dari produk perikanan, upgrading kapasitas perikanan tangkap kita, perbaiki pengolahan kita, betulkan budidaya menjadi sustainable, menjadi tidak menghabiskan bakau dan merusak green belt pantai-pantai  kita,” paparnya.

Menurutnya, jika tidak ditangani dengan baik, surplus demografi yang terus terjadi dapat berubah menjadi sebuah musibah untuk bangsa. Pertambahan tenaga kerja produktif akan menghadapi tantangan di tengah berkurangnya pekerjaan konvensional sebagai dampak sistem yang semakin efisien.

“Misalnya digitalisasi toko, memang di satu sisi menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru yang mendaftarkan produknya di toko online. Namun di sisi lain ini nanti akhirnya juga akan mengurangi banyak konvensional trader dan konvensional entrepreneur,” Menteri Susi mengingatkan.

Untuk itu, ia meminta KKP untuk mempersiapkan stakeholders kelautan dan perikanan sebagai generasi mendatang yang siap menghadapi tantangan zaman.

“Dengan pelantikan ini, saya mengingatkan kepada kita semua untuk mengubah pola-pola, me-restructuring the way we work dan berapa besar kita buat program ini terasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (AFN)

Sumber: KKPNews

Read More

Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah BRSDM Menuju Terakreditasi Nasional/Internasional

Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Journal Talk: Pengelolaan Jurnal KP bertemakan ‘Peningkatan Kualitas Jurnal Ilmiah BRSDM Menuju Terakreditasi Nasional/Internasional’, pada 22 April 2019, di Archivelago Indonesia Marine Library, Gedung Mina Bahari IV.

Kegiatan ini terlaksana dalam rangka meningkatkan akreditasi jurnal ilmiah Kelautan dan Perikanan, sehingga diharapkan dapat memberikan satu masukan yang positif dan menjadi motivasi bagi pengelola jurnal lingkup Satker BRSDMKP dalam meningkatkan status akreditasi dan kualitas jurnal yang dikelolanya. Kegiatan ini juga merupakan komitmen BRSDM untuk meningkatakan kecerdasan bangsa melalui jurnal ilmiah sebagai jendala Iptek kedepan.

“Melalui Journal Talk diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait manajemen pengelolaan jurnal sesuai standar akreditasi nasional; memberikan tips, trik dan strategi untuk pengindeksan pada database internasional; dan memberikan tutorial internsif mengeni cara penggunaan Open Journal System (OJS) sebagai platformmanajemen e-journal,” tegas Sekretaris BRSDM Maman Hermawan.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyampaikan bahwa saat ini BRSDM telah memiliki 18 jurnal ilmiah KP, 13 jurnal ilmiah yang telah terakreditasi peringkat 2 dan 3 submit indeksasi scopus.

Journal Talk menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Lukman, Kasubdit Fasilitasi, Kemristekdikti yang menyampaikan materi perihal ‘Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal Nasional’ dan Prof. Dr. Istadi Asesor Akreditasi Jurnal Nasional yang menyampaikan materi perihal ‘Standar Pengelolaan Website Jurnal Berdasarkan Cope Principles of Transparency in Scholarly Publishing’.

Turut disampaikan, bahwa akreditasi jurnal nasional yang semula dilakukan oleh LIPI dan Direkrotat Jenderal Pendidikan Tinggi, beralih ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, yang mengatur tentang syarat jurnal ilmiah, dikelola dan diterbitkan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki nomor seri standar internasional secara elektronik.

Keuntungannya diterbitkan secara elektronik, yakni proses penerbitan jurnal lebih cepat; biaya penerbitan dan pengelolaan jurnal lebih murah; distribusi lebih cepat; jurnal lebih dikenal masyarakat; mudah diakses oleh siapapun, kapan saja, dan dimana saja, lebih cepat dan efisien; mudah dicari melalui search engine; mudah untuk dihubungkan (linking) dengan artikel lain; hingga mudah menghitung jumlah pengguna/pembaca jurnal.

“Jurnal elektronik tentunya memiliki manfaat untuk meningkatkan citra, reputasi, promosi, kredibilitas, dan penghargaan baik bagi institusi maupun pendidik dan peneliti. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita untuk meningkatkan kualitas jurnal hasil riset dapat terwujud dan menjadi jurnal terbaik di negeri yang kita cintai ini” ujar Maman Hermawan menutup sambutannya.

Sumber : kkp.go.id

Read More

Pemerintah Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai 37 Miliar Di Jambi

Pemerintah kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster (BL) ilegal di Jambi, Kamis (18/4).

Sebanyak 246.673 ekor BL, yang terdiri dari 235.900 BL jenis pasir dan 10.773 BL jenis mutiara, berhasil diselamatkan melalui kerjasama tim gabungan Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur dengan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Perikanan (SKIPM) Jambi.

Proses penangkapan bermula saat polisi melakukan patroli di sekitar Desa Lambur Luar, Kec. Sabak Timur, Kab. Tanjungjabung Timur, Kamis (18/4) dini hari. Curiga terhadap tiga unit mobil yang berhenti di jalan raya, polisi menghampiri ketiga mobil tersebut. Namun diduga, pemilik mobil melarikan diri saat polisi hendak memeriksa mobil tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, BL dikemas dalam 1.238 kantong plastik yang dimasukkan ke dalam 35 box styrofoam.

Hingga saat ini, pelaku masih dalam proses pencarian oleh pihak Satreskrim Polres Tanjungjabung Timur.

Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), Rina, menyatakan keberhasilan pengaggalan upaya penyelundupan BL ini telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang besar.

“Total nilai BL yang berhasil diselamatkan setara dengan Rp. 37.539.600.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah),” ungkapnya.

Rina menjelaskan, benih lobster termasuk dalam jenis hasil laut yang dilarang penangkapannya berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan.

“Sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut, lobster berukuran di bawah 200 gram tidak boleh ditangkap supaya terjaga kelestariannya,“ tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, BL yang berhasil diselamatkan di Jambi telah dilepasliarkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti pada Jumat (19/4) sore. Turut hadir mendampingi, Agus Suherman, Plt. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); Kolonel Laut Harry Setyawa, Komandan Lanal Ranai; Bripda Febriyanto, Polres Tanjungjabung Timur; Ashari Syarief, Kepala SKIPM Batam; dan sejumlah saksi lainnya dalam pelepasliaran tersebut.

“Semoga tidak ada lagi yang coba-coba menangkap benih lobster seperti ini ya. Biarkan bayi-bayi lobster itu tumbuh jadi remaja hingga dewasa supaya bisa berkembang biak. Kalau masih bayi begini sudah ditangkapin, nanti di mana lagi kita bisa dapet lobster? Ayo kita jaga sama-sama,” pesan Menteri Susi.

Sumber : kkp.go.id 

Read More

Kepala LRMPHP menghadiri Musrenbang DIY 2020

Pelaksanaan Acara Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum yang diselenggarakan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional/daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 dan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenas) untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tingkat daerah. 

Pemerintah DIY menyelenggarakan Musrenbang tingkat propinsi yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2019. Kepala LRMPHP turut serta berpartisipasi sebagai peserta pada pelaksanaan Sidang Kelompok Musrenbang RKPD DIY 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di Eastparc Yogyakarta. 

Sidang kelompok ini merupakan kelanjutan dan penajaman substansi dokumen perencanaan dari pelaksanaan kegiatan pada hari pertama yang meliputi pembukaan dan pengarahan program dari Gubernur maupun Kementerian/Lembaga. Kegiatan sidang kelompok dibuka oleh Kepala Bappeda DIY (Budi Wibowo, SH, MM). Dalam arahannya beliau menyampaikan 4 permasalahan pokok (tematik) yang ada di DIY, yaitu: ketimpangan antar wilayah; kemiskinan dan ketimpangan pendapatan; dukungan pembangunan bandara NYIA; dan keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Empat hal pokok ini yang akan menjadi fokus pada tahun perencanaan 2020. Sehingga diharapkan program atau kegiatan yang diusulkan oleh OPD mendukung penyelesaian permasalahan pokok di atas.

Sidang kelompok Musrenbang RKPD DIY 2020 dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu bidang pemerintahan, perekonomian, sarana prasarana dan sosial budaya. Kepala LRMPHP mengikuti sidang kelompok perokonomian, yang juga diikuti oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (Bapak Hery Sulistio, Sekretaris DKP), beberapa institusi riset yang ada di DIY, Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) wilayah DIY, serta beberapa asosiasi/organisasi profesi lainnya (ASITA, KADIN, HNSI).

Sidang kelompok bidang perekonomian dipandu oleh Kepala Bidang Perekonomian Bappeda DIY (Ibu Triatmi Heruwarsi, SE). Dalam memandu pelaksanaan sidang kelompok, beliau memaparkan berbagai program/kegiatan yang diusulkan oleh SKPD mitra kerja bidang perekonomian Bappeda DIY. Disamping program yang diusulkan dalam rangka penyelesaian 4 permasalahan pokok, juga dipaparkan program wajib mengikat dan prioritas yang ada di setiap SKPD.

Beberapa program/kegiatan yang diusulkan oleh DKP DIY yaitu:

A. Program/Kegiatan untuk Tematik (permasalahan pokok): Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1.      Pelatihan teknis perikanan tangkap

2.      Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan tangkap

3.      Pengolahan hasil perikanan

4.      Pemasaran hasil perikanan

5.      Pelatihan teknis budidaya perikanan

B. Wajib Mengikat

      1.  Perbanyakan induk, benih unggul dan teknologi perikanan budidaya
      2.  Pelayanan dan pengendalian penyakit ikan
      3.  Pelayanan dan pengelolaan pelabuhan perikanan

C. Kegiatan prioritas

      1.  Pelabuhan tanjung adikarto: proses KPBU

      2.  Swasembada ikan

a.    Kawasan Minapolitan

-       penyiapan lahan

-       pengelolaan dan pasar

b.    Budidaya ikan di saluran air (selokanisasi)

-       identifikasi lokasi

-       penyiapan lahan dan perbaikan saluran

-       restoking

c.    Penyiapan SDM untuk pemanfaatan kapanm 30 GT

-       pengolahan dan pemasaran – pemanfaatan cold storage

Usai paparan, dilakukan penjaringan masukan dari para peserta sidang kelompok; baik dari tenaga ahli Bappeda DIY, SKPD mitra bidang perekonomian, maupun perwakilan instansi yang mengikuti sidang kelompok bidang perekonomian. Hasil paparan dan juga berbagai masukan dari peserta kemudian dirumuskan sebagai bahan untuk masukan untuk pelaksanaan Musrenbang RKPD DIY 2020. Masyarakat juga dapat memberi masukan RKPD DIY 2020 melalui alamat web: bit.ly/TanyaJawabForum dan bit.ly/MusrenbangRKPDDIY2020.

Read More

Pelaksanaan Uji Kompetensi Proksimat SMK N 1 Sanden di LRMPHP

 Uji Kompetensi SMK N 1 Sanden di LRMPHP

LRMPHP menjadi tempat pelaksanaan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK)  siswa-siswi kelas XII SMK Negeri 1 Sanden Tahun Pelajaran 2018/2019, Program Keahlian Agrobisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran sesuai kompetensi keahlian yang ditempuh. Pelaksanaan UKK di LRMPHP diselenggarakan pada tanggal 8-11 April 2019 dan diikuti oleh 34 peserta.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad M.Sc menjelaskan bahwa LRMPHP selalu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelaksanaan UKK SMK N 1 Sanden ini. Kepala LRMPHP berharap siswa-siswi dapat mengimplementasikan ilmunya yang didapatkan di sekolah pada kegiatan UKK ini sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ataupun memasuki dunia kerja. Dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaan UKK ini, LRMPHP menugaskan 2 stafnya sebagai tim penguji sekaligus untuk membantu kelancaran kegiatan.

Sambutan oleh Kepala LRMPHP

UKK di LRMPHP berupa analisa proksimat (kadar air, abu dan protein). Sampel yang digunakan pada pengujian ini adalah fish finger yang telah dibuat oleh siswa di sekolah. Pengujian mengacu pada metode Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI 01-2354.2-2006 untuk kadar air, SNI 01-2354.1-2006 untuk kadar abu dan SNI 01-2354.4-2006 untuk analisa kadar protein. Metode analisa kadar air dan abu tersebut didasarkan pada penimbangan berat sampel sebelum dianalisa dengan berat sampel setelah dianalisa (metode gravimetri). Peralatan yang digunakan untuk pengujian kadar air dan abu adalah Timbangan Analitik Fujitsu HTR 220E, Oven Memmert UN 55 dan Furnace Thermolyne. Sementara itu analisa kadar protein menggunakan metode Kjedalh melalui tahapan destruksi, destilasi dan titrasi. Peralatan yang digunakan dalam analisa protein ini yaitu Fixtech Digestion Unit dan Fixtech Distillation Unit.

Kegiatan UKK di Lab.Kimia LRMPHP

Read More

Pendekatan Fuzzy Logic untuk Menilai Tingkat Kesegaran Ikan Sarden

Perhatian masyarakat akhir-akhir ini makin serius terkait mutu kesegaran ikan laut maupun prosedur penilaian mutunya. Metode penilaian yang saat ini ada dan sudah diterapkan mencakup TVBN (Total Volatile Base Nitrogen), TMA (Trimethylamina), Rasio TVBN/TMA, senyawa nukleotida, dan perhitungan amina biogenik (histamin). Prinsip penilaian sejumlah metode tersebut adalah meningkatnya konsentrasi senyawa amina biogenik selama penyimpanan ikan laut. Keberadaan senyawa amina biogenik pada ikan laut selama penyimpanan mengindikasikan adanya senyawa toksik bersifat karsinogenik yang mengancam kesehatan manusia.

Meskipun metode penilaian kesegaran ikan laut berbasis senyawa amina biogenik telah diterapkan cukup lama namun masih terdapat sejumlah keterbatasan antara lain metode tersebut khusus mengukur kadar histamin, karena berbagai senyawa amina biogenik belum terbentuk pada fase awal penyimpanan penggunaan metode tersebut lebih terfokus pada fase pertengahan dan akhir penyimpanan; penerapan metode sangat dipengaruhi oleh perbedaan spesies ikan ; belum terdapat batas nilai / konsentrasi yang jelas tentang batas penolakan kualitas kesegaran; pola pembentukan senyawa  yang berbeda selama penyimpanan sangat mempengaruhi hasil metode penilaian; serta belum diterapkannya pembobotan yang seimbang antara berbagai senyawa amina biogenik (histamin, putresin, kadaverin, dan tyramin).  

Sejumlah keterbatasan tersebut mendorong Zare dan Ghazali (2016) menggunakan teknik pemodelan fuzzy logic sebagai upaya mengatasi sejumlah variabel input dengan batas yang bersifat tidak crisp (tegas) dalam penilaian kesegaran ikan laut. Pertimbangan penggunaan fuzzy logic dalam penilaian kesegaran ikan karena selama penyimpanan dapat terjadi peningkatan senyawa amina biogenik yang sangat fluktuatif dan bervariasi, spesies ikan yang sangat beragam, dan level toksisitas yang sangat bervariasi karena peran senyawa amina biogenik yang berlainan.

Prinsip kerja aplikasi fuzzy logic terbagi menjadi 3 tahap utama yaitu: (1) Fuzzifikasi merupakan tahap untuk mendefinisikan variabel  input dan keanggotaan pada uji mutu ikan yang meliputi level amina biogenik dan level temperatur selama penyimpanan ikan sarden. Konsentrasi amina biogenik diukur dengan metode HPLC (kromatografi); (2) Penerapan fuzzy rules yaitu tahapan untuk menerapkan aturan IF…THEN pada variabel input yang menjelaskan berbagai kemungkinan kondisi berdasarkan interaksi yang dimiliki. Tahap ini ditampilkan pada Tabel 1; (3) Pemrosesan fuzzy untuk variabel output yaitu tahap kalkulasi output untuk persiapan proses defuzzifikasi sehingga dihasilkan grade (level) kesegaran sarden. Grade mutu ikan yang digunakan meliputi: (1) Grade 1-2 (Kualitas bagus) yaitu ikan segar dengan kadar amina biogenik paling rendah, dengan skor 0-2.; (2) Grade  2-4 (Kualitas sedang) mutu ikan sarden dengan level putresin dan kadaverin rendah hingga sedang, kemungkinan bebas histamin, skor 2-4; dan (3) Grade 4-12 (Kualitas rendah) merupakan tingkat mutu kesegaran sarden dengan level putresin dan kadaverin sedang hingga tinggi, kadar histamin bisa 0 hingga menunjukkan level tertentu. G12 menunjukkan mutu ikan busuk (tidak bisa digunakan sebagai ikan konsumsi).

Hasil penelitian Zare dan Ghazali yang dipublikasikan pada Jurnal Food Chemistry (2016) menunjukkan kemampuan fuzzy logic untuk menjelaskan mutu sarden segar pada tahap awal penyimpanan dimana senyawa amina biogenik lebih banyak terdeteksi pada bagian pertengahan dan akhir penyimpanan dengan metode non fuzzy logic, kisaran kesegaran ikan sarden dapat didetilkan hingga 12 grade/level meskipun dengan batas nilai antar kelas yang saling berdekatan. Hasil validasi metode fuzzy logic dengan Indeks Amina Biogenik (BAI) dan Indeks Mutu (QI) menunjukkan kemampuan untuk mengklasifikasikan sarden sesuai grade tertentu yang tidak dapat dicapai dengan kedua Indeks tersebut.

Sumber : Zare dan Ghazali (2016)

Penulis : I Made Susi Erawan (Peneliti Pertama LRMPHP)

Read More

BRSDM Tingkatkan Kinerja 2019

Kepala BRSDMKP, Sjarief Widjaja memberikan pengarahan dalam rakor pengelolaan kinerja BRSDM. Foto by humas BRSDMKP

"Mari kita semua fokus bekerja, cepat mengambil momentum, serta terus melakukan beragam inovasi dan terobosan di tahun 2019. BRSDM satu (satu kata, satu rasa, satu kerja, satu karya) sebagai motto dalam mengharmonisasikan kerja kita semua. Konsisten dan pengawalan terhadap arahan dan kesepakatan yang telah dibuat karena selama satu semester terakhir telah banyak arahan Saya yang harus ditindaklanjuti dan dikawal dengan baik hingga selesai. Termasuk komitmen dalam menyelesaiakan semuan kontrak kinerja/perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama," tegas Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.

Hal tersebut disampaikan Sjarief dalam sambutannya, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja BRSDM Tahun 2019, pada 10 April, di Bogor. Kegiatan ini terlaksana Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/Permen-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka kegiatan ini dipandang perlu untuk dilaksanakan.

"Perjanjian Kinerja 2019 yang telah ditetapkan oleh pimpinan adalah tujuan besar yang hendak kita capai bersama. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja riset dan SDM sebagaimana tema pertemuan ini, maka saya mendorong seluruh satker untuk disiplin dan taat asas dalam rangka mengawal pencapaian target-target organisasi, dengan cara bersinergi dan berkolaborasi dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut Sjarief menyampaikan bahwa tahun 2019 ini BRSDM memiliki tambahan 3 satuan kerja yaitu Politeknik KP Pangandaran, Dumai dan Akademi Komunitas Wakatobi serta 1 calon satuan kerja yaitu Poltek KP Jembrana sehingga total satuan kerja lingkup BRSDM akan menjadi 49 satker. "Ini merupakan organisasi yang cukup besar, sehingga sinergi dan kolaborasi menjadi penting dalam rangka membuat organisasi ini menjadi besar dan hebat," terang Sjarief.

Dengan jumlah satuan kerja yang cukup besar, Sjarief pun mendorong seluruh pihak untuk tetap mampu membuktikan bahwa BRSDM merupakan Eselon I rujukan di KKP, serta mensyukuri, mempertahankan dan meningkatkan segala prestasi yang telah diraih BRSDM.

"Pada kesempatan ini, Saya juga mengapresiasi Loka Riset Perikanan Tangkap Benoa, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan yang berturut-turut memperoleh penilaian terbaik atas Laporan Kinerja tahun 2018. Apresiasi juga saya sampaikan untuk Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok dan Politeknik KP Karawang atas pencapaian terbaik dalam penyampaian dan penyajian Laporan Mingguan secara berkala (weekly report) tahun 2018," papar Sjarief.

"Saya mendorong masing-masing satuan kerja untuk terus berkarya menghasilkan capaian-capaian yang membanggakan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pejabat, petugas pengelola kinerja dan operator kinerjaku yang memiliki andil besar sehingga nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) BRSDM 2018 adalah yang terbaik di KKP," lanjutnya.

Rapat Koordinasi Pengelolaan Kinerja BRSDM Tahun 2019 terselenggara bertujuan untuk memberikan pembekalan teknis pengelolaan kinerja; penginputan target kinerja tahun 2019 dan capaian Triwulan I tahun 2019 lingkup BRSDM, pusat dan UPT; meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan kinerja; serta mewujudkan laporan kinerja Triwulan I tahun 2019 lingkup BRSDM yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber : Humas BRSDMKP

Read More

Menghalau Ikan Predator dari Perairan Umum dengan Memanfaatkan Teknologi Computer Vision

Spesies ikan yang besifat hama/pengganggu sedang berkembang biak dan mengancam seluruh dunia, menjadi bahaya serius untuk biodiversitas (keanekaragaman hayati) dan ekosistem serta memberi dampak kerugian ekonomi yang besar. Sebagai binatang peraiiran yang paling awal dikenal, ikan juga menjadi salah satu kelompok yang mendapat ancaman terbesar. Bagi spesies ikan yang dianggap sebagai hama/pengganggu, usaha untuk memisahkan ikan hama akan menurunkan biaya jangka panjang untuk upaya pemberantasan dan pengendaliannya.

Di Indonesia keberadaan organisme hama di perairan umum digolongkan menjadi dua yaitu predator dan kompetitor. Predator dapat menetap di area budidaya atau bermigrasi dalam rangkan mencari makan. Sementara kompetitor merupakan organisme yang bersaing dengan organisme lokal untuk mendapatkan ruang, pakan, dan oksigen. Selama ini di Indonesia terdapat dua cara utama pemberantasan hama yaitu (1) secara mekanis dengan cara diburu atau jika serangan hama sudah parah maka ikan budidaya harus dipindahkan dan (2) secara kimia yaitu menggunakan pestisida organik seperti saponin dan akar tuba (Anon, 2016). Kedua metode tersebut selain berbahaya bagi populasi ikan juga memilki dampak negatif bagi ekosistem perairan umum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Zhang et al., (2016) yang dipublikasikan di Biosystems Engineering telah mengembangkan teknologi computer vision sebagai upaya sistematis pada sistem biologi di daerah danau dan sungai untuk mengidentifikasi dan memisahkan spesies ikan hama. Sistem pemisahan ikan hama tersebut terdiri dari pintu masuk yang lebar (Gambar 1) dimana ikan berenang mendekati, kemudian area semakin menyempit hingga mendekati kamera, selanjutnya dengan bantuan sistem pencahayaan dipergunakan untuk mengambil citra dan mengidentifikasi ikan. Ketika ikan telah teridentifikasi maka gerbang pengarah dapat digunakan untuk mengontrol satu dari dua jalur dimana yang dapat dilalui ikan. Jika terdeteksi sebagai ikan hama maka ikan tersebut akan diarahkan ke area tunggu, sementara jika bukan ikan hama akan dikembalikan menuju badan air yang tidak membahayakan ikan.

 

Gambar 1. Sistem penghalau ikan predator menggunakan computer vision (Sumber : Zhang, et al. 2016)

Teknologi computer vision yang dikembangkan bertumpu pada kemampuan algoritma genetik dalam mengidentifikasi dan memisahkan spesies ikan hama. Algoritma genetik (GA) memiliki kemampuan untuk membangkitkan fitur spesifik yang disebut dengan fitur ECO sesuai jenis ikan hama yang akan dipisahkan. Setelah melalui transformasi citra dengan urutan tertentu, fitur yang telah dibangkitkan oleh GA akan dipetakan untuk proses klasifikasi sesuai vektor pembobotan dan ambang batas berdasarkan perceptron yang terbentuk pada tiap fitur. Proses seleksi fitur dilakukan berdasarkan fitness score tertinggi. Fitur ECO selesai dikonstruksi jika telah memenuhi jumlah generasi atau beberapa kriteria yang ditentukan.

Hasil penelitian yang telah dimuat dalam Biosystems Engineering 145 (2016) menunjukkan bahwa metode yang diusulkan mampu menghasilkan rerata akurasi klasifikasi sebesar 98% dengan standar deviasi 0.96% yang terdiri dari set data 8 spesies ikan dengan total citra sebanyak 1049. Sistem monitoring ikan berbasis computer vision tersebut dapat dibangun untuk memisahkan spesies ikan hama sekaligus memonitor kelimpahan, distribusi, ukuran spesies ikan lokal dengan dampak kerusakan yang minimal dan tidak membahayakan ikan. 

Penulis : I Made Susi Erawan (Peneliti Pertama LRMPHP)

Read More

LRMPHP meraih juara 3 pengelolaan kinerja lingkup BRSDMKP

Penghargaan Terbaik III

Alhamdulillah …. dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 27-30 Maret di Alana Hotel Sentul Bogor, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) memperoleh penghargaan terbaik III apresiasi BRSDM untuk kategori pengelolaan Laporan Kinerja tahun 2018.

Pemberian penghargaan kepada satuan kerja

Secara keseluruhan, berikut adalah kategori penghargaan yang dibagikan dan satuan kerja yang memperolehnya.

Kategori Laporan Kinerja tahun 2018

1. Loka Riset Perikanan Tuna Benoa

2. Balai Riset Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor

3. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul

Kategori Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA - OM SPAN Kemenkeu) 2018

1. Politeknik KP Bitung

2. Loka Riset Perikanan Tuna Benoa

3. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru

4. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone

5. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Kategori Pelaporan Weekly Report

1. Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok

2. Politeknik KP Karawang

Kategori Pengelolaan Jurnal – Publikasi Ilmiah

1. Buletin Squalen – Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

2. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia – Pusat Riset Perikanan

Read More

ALTIS-2 di Majalah Gatra

Liputan tentang salah satu hasil riset dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, yakni alat transportasi ikan segar roda 2 untuk pedagang ikan keliling, terbit pada majalah Gatra edisi 21-27 Maret 2019 (21-XXV) kolom Ilmu & Teknologi, halaman 60-63). Berikut adalah hasil pindaian liputan tersebut.

halaman 60-61

halaman 62-63

cover majalah

Berita terkait lainnya:

Kotak Penjaga Ikan Segar >>> http://www.mekanisasikp.web.id/2019/03/kotak-penjaga-ikan-segar.html

Peliputan Hasil Riset LRMPHP oleh Media Nasional >>> http://www.mekanisasikp.web.id/2019/02/peliputan-hasil-riset-lrlmphp-oleh.html

Read More

Identifikasi Kesegaran Ikan Berbasis Image Processing (Kombinasi Transformasi Wavelet dan Fuzzy Logic)

Ikan berperan sebagai salah satu komoditas penting sebagai sumber protein untuk manusia. Fungsi tersebut dapat dicapai dengan mempertahankan tingkat kesegarannya. Sejumlah faktor kimia, biologi, dan fisik dapat mempercepat penurunan kesegaran ikan. Untuk memenuhi tuntutan konsumen akan tersedianya ikan segar, perlu dikembangkan suatu metode yang bersifat non destruktif, mudah penggunaannya, dan tingkat akurasi yang tinggi.

Metode penilaian kesegaran ikan berbasis sensori manusia masih menjadi yang terbaik dan paling akurat dibanding sejumlah metode lain. Namun untuk mencapai akurasi seperti yang diharapkan, metode sensori tersebut sangat dipengaruhi sejumlah faktor seperti tahap preparasi sampel yang memadai dan ketersediaan tim panelis yang cukup berpengalaman, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menentukan kesegaran ikan.

Untuk mengatasi keterbatasan metode sensori tersebut perlu dikembangkan suatu metode yang dapat membantu mengatasi kelelahan yang dialami manusia selama proses pemeriksaan mutu kesegaran ikan secara visual. Sornam et al. (2017) dari Department of Computer Science, University of Madras, telah mengembangkan perangkat lunak untuk mendeteksi kesegaran ikan berbasis image processing (pengolahan citra).

Perangkat lunak yang dikembangkan meliputi modul penangkapan citra ikan. Setelah citra ditangkap terdapat modul untuk melakukan konversi ruang warna citra yang sesuai dengan persepsi mata manusia. Citra yang telah dikonversi tersebut selanjutnya disegmentasi untuk memisahkan area objek utama dengan area background. Proses segmentasi ini dilakukan melalui modul segmentasi berbasis clustering. Proses segmentasi akan menghasilkan area insang dan mata (ROI) yang akan diekstrak untuk mendapatkan informasi statistik atau sering disebut sebagai tahap ekstraksi fitur. Setelah tahap ekstraksi fitur, terdapat modul untuk menjalankan proses klasifikasi sehingga dapat ditentukan status akhir tingkat kesegaran ikan yang diuji.

Kelebihan perangkat lunak pengolahan citra yang dikembangkan tersebut terletak pada proses ekstraksi fitur menggunakan domain transformasi wavelet melalui aplikasi filter Haar serta aplikasi Fuzzy Logic dalam proses klasifikasi tingkat kesegaran ikan. Filter Haar ini mampu menguraikan hingga beberapa level piksel ROI dari citra ikan pada tingkat kesegaran tertentu sehingga didapatkan fitur statistik yang memiliki ciri pembeda. Fitur statistik yang dihasilkan tersebut akan digunakan sebagai input pada Fuzzy Logic dengan output berupa 3 level kesegaran ikan  yaitu busuk, cukup segar, dan sangat segar. Penggunaan Fuzzy Logic memiliki kelebihan yaitu mampu menangani ketidakjelasan batas nilai pada masing-masing tingkat kesegaran ikan sekaligus memungkinkan peneliti untuk memasukkan domain kepakaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki untuk membentuk fungsi keanggotaan sekaligus batas nilai yang dimiliki pada tiap tingkat kesegaran ikan yang dikehendaki.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Asian Journal of Computer Science And Information Technology (AJCSIT) tersebut menunjukkan penggunaan wavelet dengan fuzzy logic mampu membedakan secara nyata 3 tingkat kesegaran ikan yang diuji. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji akurasi sistem pada jumlah sampel dan jenis ikan yang lebih banyak serta penambahan input yang lebih kompleks pada Fuzzy Logic sehingga nantinya diharapkan aplikasi image processing yang dikembangkan tersebut mampu menjadi terobosan penentuan kesegaran ikan dengan cepat dan akurat. Secara garis besar proses pengolahan citra hingga klasifikasi kesegaran ikan ditunjukkan pada Gambar berikut :

Gambar 1. Proses Pengolahan Citra hingga Klasifikasi Kesegaran Ikan
Sumber: Modifikasi dari Sornam et al., (2017)

Penulis : I Made Susi Erawan (Peneliti Pertama LRMPHP)

Read More