Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Peneliti Lingkup BRSDM di LRMPHP

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Peneliti di LRMPHP

Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Dr. Maman Hermawan, M.Sc melantik tiga pejabat fungsional peneliti dalam kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Lingkup BRSDM pada 20 Agustus 2019 di Aula LRMPHP. Ketiga pejabat fungsional Lingkup BRSDM yang dilantik yaitu Toni Dwi Novianto, STP, Wahyu Tri Handoyo, ST dan Ahmad Fauzi, ST, ketiganya dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP). Hadir mendampingi Sekretaris BRSDM, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad, M.Sc, rohaniawan dari Kemenag Bantul dan staf kepegawaian lingkup LRMPHP.

Kepada para pejabat fungsional peneliti yang dilantik, Sekretaris BRSDM menyampaikan sambutan dan arahannya. Sekretaris BRSDM menyampaikan bahwa pelantikan ini sebagai pedoman dalam bertugas. Sumpah/janji jabatan pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena pertanggungjawabannya tidak hanya kepada atasan yang bersangkutan, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini jabatan fungsional memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mendukung kinerja tupoksi kantor. 

Sekretaris BRSDM juga menyampaikan bahwa tantangan riset saat ini adalah bagaimana hasil-hasil riset dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Untuk itu sebagai ASN harus siap dalam menghadapi persaingan global dengan kreativitas, inovasi dan kecepatan dalam mengadopsi cara-cara baru yang banyak terobosan dan penguatan. ASN sudah semestinya merubah pola pikir dari dilayani menjadi melayani masyarakat dengan integritas, semangat nasionalisme, profesionalisme, wawasan global dan memiliki visi kebangsaan dan jiwa interpreneur. Sekretaris BRSDM mengajak pegawai yang hadir untuk membangun budaya kerja di KKP yang kompetitif, berkarakter, produktif dan inovatif.

Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

Read More

Monev Semester I Tahun 2019 Lingkup LRMPHP

Pembahasan Monev Semester I Tahun 2019 Lingkup LRMPHP

Dalam rangka pemantauan capaian dan progres pelaksanaan kegiatan selama semester I, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP)  menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Semester I Tahun  2019 pada 13 Agustus 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusriskan Waluyo Sejati Abutohir, SH.,M.M, sekaligus memberikan arahan. Dalam arahannya Kepala Pusriskan menjelaskan bahwa kegiatan riset saat ini perlu didorong agar hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu hasil riset harus segera dipublikasikan dan dipatenkan. Sementara itu, Kepala LRMPHP Assadad, M.Sc dalam sambutannya berharap mendapat arahan dan masukan dari tim evaluator untuk perbaikan substansi kegiatan agar tidak menyimpang dari proposal sehingga capaian kinerja tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. 

Pelaksanaan kegiatan Monev Semester I Tahun  2019  lingkup LRMPHP meliputi manajerial dan riset. Kegiatan riset tentang mekanisasi penanganan rumput laut.  Kegiatan ini dibagi dalam tiga judul kegiatan riset yaitu Rancang Bangun Silo Rumput Laut, Rancang Bangun Alat Grading Rumput Laut dan Rancang Bangun Pengering Rumput Laut. Pada tahun 2019 ini, LRMPHP juga mengemban tugas sebagai pelaksana kegiatan Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tentang Aplikasi Teknologi Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) kepada masyarakat pengguna. INTAN merupakan kegiatan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat. 

Pembahasan Monev kegiatan riset tahun 2019, diawali dengan pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Silo Rumput Laut oleh Putri Wullandari STP, M.Sc dengan evaluator Dr Ir Nursigit Bintoro, M.Sc dari  Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beberapa masukan dan saran yang harus diperhatikan diantaranya terkait perancangan sistem aerasi (chiller) pada penyimpanan rumput laut dan analisis datanya. Pada pemaparan kegiatan Riset Rancang Bangun Alat Grading Rumput Laut oleh I Made Susi Erawan, S.Pi, M.Sc dengan evaluator Dr. Rudiati Evi Masithoh, STP., M.Dev.Tech dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM, ada beberapa saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan riset. Beberapa saran dan masukan tersebut diantaranya penggunaan istilah grading untuk output kegiatan belum tercermin dalam pelaksanaannya. Kegiatan yang dilakukan baru identifikasi dan analisa yang berbasis pengolahan citra mata  dengan Convolutional Neural Networks (CNN). Analisa dengan metode ini sebaiknya digunakan data yang lebih banyak dan validasi agar hasilnya terpercaya. Pada pemaparan kegiatan riset Rancang Bangun Pengering Rumput Laut oleh Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng dengan evaluator Samsudin Anis, Ph.D dari Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang (UNNES) memberikan masukan terkait cavity pada alat pengering.

Selanjutnya pada pemaparan kegiatan INTAN berupa ALTIS-2 dengan evaluator Budi Nugraha,  MSi selaku Kabid Riset Pemulihan SD & Teknologi Alsinkan Pusriskan menjelaskan perlunya kesiapan launching ALTIS-2 kepada masyarakat pengguna. Melalui launching dan pelaksanaan INTAN kepada masyarakat pengguna diharapkan diperoleh feedback untuk evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas inovasi yang ditawarkan. 

Kegiatan Monev Semester I Tahun  2019  lingkup LRMPHP diakhiri dengan pembahasan kegiatan manajerial oleh tim evaluator dari Pusriskan dan Kepala LRMPHP. Tim evaluator menyampaikan bahwa secara umum hasil Monev manajerial LRMPHP sudah berjalan baik, namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan diantaranya kesesuaian antara target dan realisasi baik fisik maupun anggaran.

Arahan Monev oleh Kepala Pusriskan

Pembahasan Monev oleh Tim Evaluator

Read More

Pemaparan Hasil Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa Universitas Lampung (UNILA)

Pemaparan Hasil Kegiatan PKL Mahasiswa Universitas Lampung (UNILA)

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menjadi tempat Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian, Universitas Lampung (UNILA). Praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut berdasarkan surat permohonan Ijin PKL Nomor : 775B/UN26.14/TU.00.00/2019 pada tanggal 5 Maret 2019 dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA) . Adapun waktu pelaksanaan PKL mulai tanggal 1 Juli hingga 11 Agustus 2019 dan diikuti empat mahasiswa yaitu Rivaldo, Martin Sulung Hidayatullah, Anggia Indriyani dan Elisabeth Intan. 

Selama PKL di LRMPHP, mahasiswa ikut membantu pelaksanaan kegiatan riset LRMPHP tahun 2019 tentang Rancang Bangun Silo Rumput Laut, Rancang Bangun Alat Grading Rumput laut, Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut dan Aplikasi Teknologi Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2 Seri 2019). 

Hasil kegiatan PKL selama sebulan tersebut selanjutnya dipaparkan oleh mahasiswa Universitas Lampung (UNILA) pada 6 Agustus 2019 di Aula LRMPHP. Hadir dalam acara ini Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc, pembimbing mahasiswa dari LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, S.Si, M.Si, Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng, Putri Wullandari, STP, M.Sc dan I Made Susi Erawan, S.Pi, M.Sc serta Team Pelayanan Teknis. 

Beberapa masukan dan saran diberikan oleh para pembimbing kepada mahasiswa diantaranya cara penulisan makalah riset yang baik dan kesesuaian judul yang ditulis dengan tujuan dan kesimpulannya. Kepala Loka berharap agar kegiatan PKL yang dilakukan mahasiswa bermanfaat dan dapat dijadikan pengalaman untuk bekal menyusun makalah ilmiah.

Tukar cinderamata antara LRMPHP dan mahasiswa

Read More

LRMPHP Ikuti Monev Terpadu Lingkup BRSDM di Tegal

LRMPHP Ikuti Monev Terpadu Lingkup BRSDM Zona III di Tegal

LRMPHP mengikuti  Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu BRSDM Zona III T.A. 2019 tanggal  31 Juli – 2 Agustus 2019 di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Kegiatan ini dalam rangka pemantauan capaian dan progres pelaksanaan kegiatan lingkup BRSDM tahun 2019 serta rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2020. Penyelengaraan Monev Terpadu BRSDM dilakukan ditiga zona yaitu zona I di LRPT Denpasar, Zona II di LRKSDKP Bungus dan Zona III di BPPP Tegal. Pembagian zona tersebut dimaksudkan agar  Monev yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, komprehensif, responsif, serta saling mengenal keragaan Satker lingkup BRSDM. 

Pada monev terpadu Zona III ini, LRMPHP diwakili oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.P.i, M.Sc, didampingi oleh Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana, STP dan Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada, SE. Kegiatan monev terpadu Zona III dihadiri oleh Kepala BRSDMKP, Kepala  Pusat Riset Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan KP, Kabag Program BRSDM KP, Kesubbag Monev BRSDMKP, serta 12 kepala satker yaitu Kepala BPPP Tegal, BPPP Belawan, BPPP Banyuwangi, LRMPHP, BRPSDI, BRPI, BDA, SUPM Tegal, SUPM Kupang, STP Jakarta, STP Jurluhkan Bogor dan BAPPL. 

Dalam paparannya, Kepala LRMPHP menjelaskan progres kegiatan tahun 2019 dan rencana kegiatan tahun 2020 yang meliputi profil kegiatan dan anggaran tahun 2019, capaian realisasi anggaran per belanja TA 2019, status dan progres PBJ TA 2019 dan penyelesaian temuan Itjen KKP, capaian kegiatan prioritas/unggulan dan capaian IKU tahun 2019, proyeksi realisasi anggaran dan prediksi anggaran tidak terserap hingga Desember 2019, rencana untuk minimalisir anggaran yang tidak terserap, permasalahan pelaksanaan anggaran dan kegiatan TA 2019 serta menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2020.

Beberapa hal penting yang diperoleh dari arahan Kepala BRSDM diantaranya indikator Monev harus menampikan kondisi institusi dan pimpinan satker bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Monev terpadu diharapkan menghasilkan kajian apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan akuntabel, efisien, efektif, dan handal. Oleh karena itu perlu alat ukur untuk menunjukkan kondisi sistem organisasi melalui monitoring yang berkelanjutan secara berjenjang. Keberadaan BRSDM harus memberikan  dampak baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian pula bila status LRMPHP meningkat menjadi balai maka konsekuensinya dapat memproduksi alat dan mesin kelautan perikanan yang siap dikomersialkan.

Read More

Sinergitas BRSDM dengan Pemkab Magetan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Magetan – Dalam rangka mengawal misi kesejahteraan masyarakat kelautan perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penebaran kembali (restocking) ikan, khususnya ikan lokal yang saat ini telah mengalami penurunan populasi di beberapa lokasi. Salah satu lokasi penebaran yakni Telaga Sarangan dan dibudidayakan di Balai Benih Ikan (BBI) kabupaten Magetan, pada 20 Juli 2019.

Ikan yang ditebar adalah Ikan Dewa (Tor Soro). Ikan dewa merupakan ikan omnivora yang saat besar berada di telaga atau danau dan saat akan menetaskan telurnya menuju sungai yang mempunyai alirannya cukup deras. Ikan ini sudah berhasil dibudidayakan oleh satker BRSDM yaitu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar (BRPBAT) Bogor melalui teknologi perbenihan di Kecamatan Cijeruk Bogor. 

"Jenis ikan ini sudah menjadi ikan budidaya hasil domestikasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.66 Tahun 2011, sebagai upaya menambah jenis ikan budidaya bernilai ekonomis tinggi dan konservasi eks-situ dari ancaman kepunahan akibat eksploitasi penangkapan berlebih," jelas Sjarief.

Penebaran benih Ikan Dewa di Telaga Sarangan merupakan salah satu rangkaian Acara Gebyar Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magetan. Telaga Sarangan dipilih sebagai tempat restocking ikan karena telaga ini mempunyai luasan sekitar 30 Hektar denga kedalaman 28 meter, yang sangat cocok bagi kelangsungan hidup ikan Dewa di alam. Selain untuk menambah daya tarik wisata, Telaga Sarangan juga difungsikan sebagai konservasi karena Ikan Dewa adalah spesies asli Indonesia yang hampir punah.

"Ini merupakan wujud sinergitas BRSDM dalam merencanakan  dan melaksanakan  pembangungan yang berkomitmen untuk memulihkan habitat sumberdaya ikan melalui program restocking ikan di perairan umum dan daratan sebagai upaya memperbaiki lingkungan fisik perairan umum yang telah mengalami degradasi dan eksplotasi secara berlebihan serta tidak bertanggungjawab," tutur Sjarief.

Kegiatan penebaran benih Ikan Dewa terlaksana sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Rencana Kerja antara Pusat Riset Perikanan BRSDM dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melalui Program Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (S3P), yang ditandatangani pada 20 Juli 2019.  Dengan sinergi ini juga, SKPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Pendidikan berkolaborasi menindaklanjuti terobosan tersebut. 

“BRSDM dan Pemerintah Kabupaten Magetan telah bertekad, bukan hanya sekedar mengkaji atau meneliti, namun lebih utama adalah memperbaiki habitat sumberdaya ikan dalam kurun waktu tertentu yang akan terasakan manfaatnya hingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” tegas Sjarief.

Hal senada disampaikan oleh Bupati Magetan Suprawoto. Pihaknya mendorong masyarakat Magetan untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah pusat dan daerah di bidang kelautan dan perikanan. "Kepada masyarakat Magetan saya sangat mengharapkan untuk ikut berperan aktif dalam upaya mendukung kinerja pemerintah pusat dan daerah dengan tidak merusak atau mengganggu ekosistem yang telah berjalan serta ikut menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Melihat antusiasnya masyarakat Magetan ikut serta dalam pengembangan pembangunan  bidang peternakan dan perikanan, hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pergeseran pada masyarakat yang selama ini peternakan dan perikanan hanya menjadi usaha sampingan saja sudah mulai berkembang menjadi usaha pokok,” tutur Bupati Magetan Suprawoto.

Total benih ikan yang ditebarkan ke dalam telaga sebanyak 15 ribu benih, di mana 10 ribu ditebarkan di Telaga Sarangan dan 5 ribu benih dibesarkan di beberapa balai benih ikan di Magetan. Setelah satu tahun, ikan dewa untuk siap di konsumsi sebagai komoditas unggulan kabupaten Magetan.

Ikan Dewa merupakan salah satu jenis ikan yang ke depannya mempunyai nilai ekonomi tinggi. Di usia tebar 6 bulan dengan panjang 6 - 9 cm, ikan dewa bernilai Rp5.000 per ekor. Sementara ikan tersebut dapat tumbuh hingga panjang maksimun 70 cm, dengan berat 12 Kilogram.

Upaya benih ikan dewa yang dibesarkan di Telaga Sarangan juga mempunyai sasaran untuk memadukan riset pembenihan dan riset pemulihan habitat ikan dewa yang dikemas dalam suatu turnamen Mancing internasional Ikan Dewa yang diproyeksikan tahun 2020. Dengan terobosan ini diharapkan dapat membawa Magetan ke kancah internasional melalui pemanfaatan hasil riset perikanan budidaya untuk kebutuhan pariwisata dan konservasi. 

Pada Acara Gebyar Peternakan dan Perikanan Tahun 2019,  juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara BRSDM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur tentang Pengembangan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Magetan. Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkaatkan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan di Kabupaten Magetan.

Hadir pada acara ini, Wakil Bupati Magetan; Anggota Forkopimda; Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Ketua Komisi B; Sekda kab Magetan; Dirjen PKH Kementerian Pertanian; Dirjen PSP Kementerian Pertanian Ri; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur; Direktur Poltek Kelautan dan Perikanan; Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya; Opd Se-Kabupaten Magetan; serta para Petani Ternak dan Nelayan setempat.

Read More

Microwave-Assisted Extraction (MAE)

Inovasi teknologi pengolahan pangan yang tengah berkembang ialah Microwave-assisted extraction (MAE). Recovery senyawa bernilai tinggi dari limbah perikanan akan mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi ini. Microwave adalah salah satu gelombang elektromagnetik, dengan interval panjang gelombang antara 1 mm hingga 1 m dan interval frekuensi antara 300 MHz dan 300 GHz. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh microwave bersifat seperti magnet yang memiliki 2 ion kutub (positif dan negatif). Bahan yang mengandung ion positif dan negatif seperti air, lemak, gula akan ikut berputar ketika gelombang mikro berputar akibat adanya gaya tolak kutub yang sama. Putaran / frekuensi golombang miko umumnya sebesar 2450 kali per detik menyebabkan molekul air dan lemak yang berputar sedemikian cepat akan menghasilkan gesekan sehingga menimbulkan panas. Model teknologi MAE diilustrasikan pada Gambar 1. Peningkatan suhu selama proses MAE mengakibatkan kenaikan proses evaporasi cairan dalam sel dan terjadi peningkatan tekanan. Hal ini memberikan efek perubahan porositas dinding sel. Peningkatan porositas matrik sel biomaterial yang dikombinasikan dengan kenaikan suhu serta tekanan mendorong terjadinya transfer massa (Gambar 2). Efisiensi proses MAE dipengaruhi beberapa variabel diantaranya daya keluaran microwave, frekuensi, kadar air bahan, siklus ekstraksi, waktu proses, tekanan, viskositas,ukuran sampel dan bahan pelarut alami. 

Gambar 1. Ilustrasi teknologi MAE (sumber : Hoi Po Cheng, 2007)

Alishashi dalam Journal of Polymers and the Environment tahun 2011, berhasil melakukan ekstraksi kitosan dari limbah kepala udang (Metapeneus monodon) dan membandingkannya dengan ekstraksi menggunakan autoclave. Derajat deacetylation kitosan yang dihasilkan adalah 95% dalam waktu proses selama 35 menit sedangkan ekstraksi menggunakan autoclave diperoleh deacetylation kitosan 93% dalam proses selama 3 jam. Selain itu kitosan dari proses MAE memiliki struktur crystalline lebih baik serta kandungan anti bakteri yang lebih tinggi.

Gambar 2. Proses pengeluaran bioaktif sampel menggunakan gelombang mikro (sumber : Ying Li, 2013)

Berdasarkan hal tersebut, keunggulan MAE diantaranya adalah proses ekstraksi yang lebih cepat, mengurangi kebutuhan pelarut dan rendemen yang diperoleh tinggi. Namun MAE juga memiliki kekurangan yaitu masih diperlukan proses lanjutan berupa sentrifugasi ataupun filtrasi untuk memisahkan residu padat yang dihasilkan, efisiensi MAE akan menjadi sangat rendah jika senyawa target dan media pelarutnya bukan berupa senyawa polar dan atau senyawa volatile.

Penulis : Arif Rahman Hakim (Peneliti Muda LRMPHP)

Read More

Kunjungan Dinas KP dan Nelayan Kota Pekalongan di LRMPHP

Kunjungan Dinas KP dan nelayan Kota Pekalongan di LRMPHP

LRMPHP menerima kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan serta nelayan Kota Pekalongan pada 11 Juli 2019. Kunjungan yang dipimpin Plt. Kepala Dinas KP,  Ir. Sochib Rochmat, M.Pi,  diterima oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc beserta staf pelayanan teknis. Kunjungan Dinas Kelautan dan Perikanan serta nelayan Kota Pekalongan ini dalam rangka kunjungan lapangan pelatihan diversifikasi olahan ikan dan kelembagaan kelompok nelayan dan wanitan nelayan.

Plt. Kepala Dinas KP Kota Pekalongan menjelaskan bahwa kedatangannya ini untuk sharing pengetahuan dan pengalaman sekaligus melihat peralatan hasil inovasi LRMPHP. Harapannya para nelayan dan pengolah hasil perikanan mendapatkan manfaat atas kunjungannya ini. Plt. Kepala Dinas KP juga berharap dengan kunjungannya ini dapat menginisiasi kerjasama lanjutan antara LRMPHP dengan Dinas KP Kota Pekalongan. Kerjasama yang sudah terjalin saat ini tentang uji terap ALTIS-2 kepada pedagang ikan keliling di Pekalongan. ALTIS-2 merupakan salah satu inovasi riset dari LRMPHP dan masuk dalam kegiatan prioritas INTAN (Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan) tahun 2019. Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan alat bagi pengguna.  

Sejalan dengan pemaparan Plt. Kepala Dinas KP, Kepala LRMPHP berharap dengan kunjungan ini, pengetahuan nelayan dan pengolah di bidang kelautan dan perikanan khususnya mekanisasi hasil pengolahan perikanan semakin bertambah. Kepala LRMPHP juga menawarkan kesempatan kerjasama program magang maupun pelatihan dan akan memfasilitasi dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Hal ini sudah menjadi kewajiban LRMPHP sebagai institusi riset untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset kepada masyarakat agar termanfaatkan dengan baik.

Pemaparan dan diskusi di Aula LRMPHP

Pada kesempatan ini, Dinas KP dan nelayan Kota Pekalongan  juga mengunjungi  ruang display peralatan LRMPHP, workshop dan bengkel konstruksi serta fasilitas pendukungnya. Selama kunjungannya ini dilakukan pemaparan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa peralatan hasil rancang bangun LRMPHP diantaranya peralatan  alat uji kesegaran ikan berbasis sensor (alat UKI),  alat transportasi ikan segar roda dua (ALTIS-2), alat pengisi adonan tahu tuna (ALPINDAL), meat bone separator dan  peralatan lainnya. Para nelayan dan pengolah juga antusias melihat demo alat ALPINDAL dan meat bone separator. 

Kunjungan ke ruang display peralatan dan workshop LRMPHP

Read More

Peneliti LRMPHP Paparkan Hasil Riset pada Semnaskan UGM XVI

Seminar Nasional Tahunan XVI Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan (Semnaskan-UGM) merupakan agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan tersebut LRMPHP ikut berpartisipasi dengan mempublikasikan karya tulis ilmiah dan juga sebagai peserta seminar. Kegiatan seminar ini bertujuan untuk mempublikasikan hasil riset LRMPHP dalam bentuk karya tulis ilmiah yang telah disusun oleh para peneliti LRMPHP. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2019 di Departemen Perikanan UGM. Dalam kegitan seminar ini, LRMPHP mempublikasikan 5 buah judul KTI yang nantinya akan diterbitkan dalam prosiding maupun jurnal ilmiah lainnya.

Pembukaan kegiatan semnaskan dilaksanakan di Auditorium Prof. Ir. Harjono Danoesastro Jl. Flora Bulaksumur Yogyakarta dengan rangkaian acara meliputi laporan Ketua Panitia, Sambutan Dekan Fakultas Pertanian UGM Bapak Dr. Jamhari, SP, MP yang dilanjutkan dengan pembukaan. Dalam sambutannya disampaikan bahasan terkait “Masalah Pangan Land For Food, dan Land For Feed”. Acara dilanjutkan dengan paparan oleh pembicara kunci I yaitu Bapak Suadi, S.Pi, M.Sc, Ph.D yang menyampaikan topik tentang Tata Kelola Rantai Pasok Pangan Laut Berkelanjutan - Agenda Menuju Perikanan Baru. Pembicara kunci II yaitu Bapak IBM Suastika Jaya, M.Si menyampaikan topik tentang Inisiatif Kerjasama MCS Sub-Regional di Kawasan Asia Tenggara serta mekanisme operasional MCS di Indonesia. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kegiatan kelas-kelas seminar yang gedung A4 Departemen Perikanan.

Sambutan oleh Dekan Fakultas Perikanan (dok. LRMPHP)

Pemaparan oleh Pembicara Kunci I (dok. LRMPHP)

Pemaparan oleh Pembicara Kunci II (dok. LRMPHP)

Pada kelas-kelas seminar tersebut lima peneliti LRMPHP menyampaikan paparan hasil risetnya yang selanjutnya didiskusikan dengan para peserta seminar. Dalam paparan dan diskusi hasil riset tersebut diperoleh beberapa pertanyaan dan masukan dari peserta seminar. Pada paparan tentang mutu ikan tuna selama penyimpanan dlm ALREF untuk kapal nelayan 10-15 GT, mendapat masukan tentang perlunya penyesuaian desain RSW dengan spesifikasi kapal, sehingga instalasi dan aplikasinya lebih mudah. 

Pada paparan hasil riset tentang pengisian adonan tahu tuna menggunakan pendekatan machine learning, masukan yang disampaikan dari peserta adalah perlunya dikaji lebih dalam lagi tentang penggunaan software WEKA supaya penggunaan software tersebut sesuai dengan aplikasinya. Paparan hasil riset lainnya yaitu tentang penggunaan parameter warna dan tekstur pada klasifikasi sumber daging ikan lumat, peserta menanyakan tentang kelebihan penggunaan software tersebut dibandingkan dengan software lainnya. Dalam jawabannya dijelaskan bahwa sotware WEKA setiap set data diuji dengan 10 classification folds atau diuji 10 kali sehingga datanya lebih akurat dan menghindari terjadinya overfitting. 

Riset Pengaruh tekanan evaporator pada performansi sistem ALREF untuk penampung ikan pada kapal nelayan 10-15 GT, peserta menanyakan tentang penerapan tekanan evaporator 0 dan 1 bar. Peresenter memberikan jawaban bahwa caranya adalah dengan melakukan seting tekanan evaporator di mesin pendingin tersebut. Pada paparan tentang pengeringan rumput laut menggunakan microwave mendapat masukan yaitu pada hasil riset sebaiknya disampaikan juga perhitungan efisiensi dan juga analisis fisiokimia yang lebih lengkap sehingga hasil riset lebih komperehensif. 

Presntasi Oral oleh I Made Susi Erawan (dok. LRMPHP)

Presntasi Oral oleh Tri Nugroho Widianto (dok. LRMPHP)

Presntasi Oral oleh Putri Wullandari (dok. LRMPHP)

Presntasi Oral oleh Ahmat Fauzi (dok. LRMPHP)

Presntasi Oral oleh Wahyu Tri H. (dok. LRMPHP)

Read More

LRMPHP Ikuti Pameran di Semnaskan-UGM XVI 2019

Partisipasi LRMPHP pada SEMNASKAN UGM XVI 2019

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi pada kegiatan pameran dalam rangka Seminar Nasional Tahunan XVI Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan (Semnaskan-UGM) di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada 6 Juli 2019. Partisipasi LRMPHP pada kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas surat undangan No : 022/SEMNASKAN/VII/2019 untuk mengisi booth expo. Selain diikuti oleh LRMPHP, pameran juga diikuti oleh UKM dan swasta yang menampilkan produk microbuble generator (MBG) untuk aplikasi budidaya ikan. Peralatan hasil riset yang ditampilkan oleh LRMPHP yaitu alat transportasi ikan segar roda dua (Altis-2 Seri 2019) dan alat uji kesegaran ikan berbasis android (UKI).

ALTIS-2 merupakan salah satu inovasi riset dari LRMPHP dan masuk dalam kegiatan prioritas INTAN (Inovasi Adaptif Lokasi Perikanan) tahun 2019. Kegiatan ini merupakan program prioritas nasional untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pemanfaatan alat bagi pengguna. Sementara itu, UKI  merupakan alat uji kesegaran ikan secara non destruktif berdasarkan dua parameter yaitu citra mata dan gas. Alat uji ini dapat mengidentifikasi dan menilai kesegaran ikan secara real time dengan hasil yang akurat dan cepat. Alat UKI juga telah mendapatkan nomor pendaftaran paten P00201704950 pada tahun 2017.

Selama pameran, booth LRMPHP banyak menerima kunjungan baik dari akademisi, instansi pemerintahan, UKM maupun masyarakat. Pada kesempatan tersebut dilakukan diskusi interaktif dan konsultasi tentang peralatan yang ditampilkan.  Beberapa pengunjung umumnya tertarik dengan peralatan yang ditampilkan serta menanyakan beberapa hal terkait prinsip kerja alat, kegunaan, harga dan spesifikasinya.

Interaksi dengan pengunjung selama kegiatan pameran

Read More

KKP Catat Kinerja Positif di Semester Pertama 2019

Kiri-kanan: Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo; Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti; Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar; Kepala BKIPM KKP, Rina; Kepala BRSDM KKP, Sjarief Widjaja; Plt. Dirjen PSDKP KKP, Agus Suherman dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (4/7). Dok. Humas KKP/Joko Siswanto

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja positif sepanjang semester pertama tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiasuti, dalam konferensi pers bersama media di Kantor KKP, Kamis (4/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut seluruh jajaran eselon I KKP yakni Sekretaris Jenderal, Nilanto Perbowo; Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi; Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar; Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto; Plt. Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman; Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Rina; Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja; dan Koordinator Satgas 115, Mas Achmad Santosa.

Menteri Susi menyampaikan, sepanjang semester I tahun 2019 ini KKP telah mendapatkan berbagai capaian sebagai buah manis dari ketegasan Indonesia dalam menangani illegal fishing selama 4,5 tahun terakhir. “Hilangnya kapal asing malah menambah produksi kita semua. Pada saat sektor lainnya melemah, perikanan menunjukkan kenaikan secara signifikan,” ujarnya.

Ia menyatakan, peningkatan itu antaranya dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN). Nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada TW I-2018 menjadi Rp62,31 triliun pada TW I-2019. Sementara itu, NTN yang berada pada angka kurang dari 106 persen pada tahun 2014 naik mencapai 113,08 persen pada Mei 2019.

Dalam sektor perikanan tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar turut mengungkapkan sejumlah capaian positif selama semester I tahun 2019. Salah satunya tergambar dengan tersedianya rantai pendingin pada kapal-kapal nelayan. Saat ini, 72,5 persen dari 7.987 kapal yang terdaftar di KKP diidentifikasi sudah memiliki freezer untuk menjaga kesegaran produk ikan yang ditangkapnya.

“Dulu, kapal-kapal yang ada bergantung pada cold storage. Saat ini, mayoritas kapal sudah punya freezer sebagai rantai dinginnya untuk mendorong kualitas ikan yang segar,” ucap Zulficar.

Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP juga telah memberikan 1.048.000 premi asuransi untuk nelayan sepanjang tahun 2016-2018. “Dulunya, nelayan tidak pernah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak. Sekarang ini sejak tahun 2016, kita sudah melakukan upaya perlindungan nelayan melalui program premi asuransi untuk nelayan kecil,” ujarnya.

Terkait dengan lamanya perizinan kapal yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku usaha, Zulficar memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit perizinan kapal para pelaku usaha melainkan mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha. Saat ini, KKP mencatat setidaknya terdapat 2.874 kapal yang izinnya sudah expired melewati masa enam bulan dan belum memperpanjang izinnya. Akibatnya, proses cek fisik pun harus kembali dilakukan oleh para pelaku usaha.

“Modus yang ditemukan selama ini, banyak dari para pemilik kapal yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut mengaku bahwa KKP lambat dalam memproses izin. Padahal, izin yang ada di kami hampir semua sudah kita keluarkan. Kami mendorong agar para pemilik kapal aktif melaporkan kapal dan tangkapannya,” jelasnya.

“Illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) ternyata tidak hanya dilakukan oleh asing tetapi juga pengusaha lokal,” tambah Zulficar.

Sementara itu, KKP juga terus menunjukkan ketegasannya secara konsisten dalam bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2019, KKP telah melakukan penangkapan kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri dari 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.

“Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara (air surveillance), operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS),” jelas Plt. Dirjen PSDKP Agus Suherman.

Sejalan dengan hal itu, KKP bekerjasama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya  juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019. Angka tersebut terdiri dari 23 kapal Vietnam, 3 kapal Malaysia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal Indonesia. Pemusnahan kapal-kapal tersebut menambahkan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014-Juni 2019 menjadi 516 kapal.

Dalam beberapa waktu terakhir, KKP menemukan modus baru yang dilakukan oleh kapal Malaysia pelaku illegal fishing. “Modus barunya, mereka tidak ada yang mengaku sebagai nakhoda. Sebagian juga mengelabui petugas seakan-akan nakhoda tenggelam sehingga tidak perlu ditahan. Kemudian, rata-rata kapal dari Malaysia, ABK-nya bukan dari Malaysia,” jelas Agus.

Tak hanya menjaga perairan Indonesia dari kapal asing, KKP juga telah berhasil dalam upaya menjaga upaya penyelundupan benih lobster (benur) selama 4,5 tahun terakhir. KKP melalui Badan Karantina, Pengendalian Mutu, dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM) secara umum telah berhasil mengatasi berbagai penyelundupan benih lobster.

Sampai dengan Juni 2019, BKIPM telah berhasil menggagalkan 257 kasus penyelundupan benih lobster dengan jumlah lobster mencapai 8,6 juta ekor. Jika dikonversikan dalam rupiah, nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Kendati demikian, kasus penyelundupan terstruktur yang telah berhasil digagalkan oleh BKIPM selama ini, umumnya diungkap lewat pintu pemasukan dan pengeluaran wilayah seperti bandara udara dan pelabuhan. BKIPM terus berupaya meningkatkan pengawasannya pada pintu-pintu penyelundupan lainnya mengikuti modus yang berkembang.

“Kita sekarang ini berupaya mengatasi penyelundupan-penyelundupan yang melalui pelabuhan-pelabuhan tangkahan yang tidak dijaga secara resmi oleh pemerintah,” tutur Kepala BKIPM Rina.

Di samping itu, BKIPM menorehkan catatan cemerlang dalam ekspor perikanan yang terus meningkat. Hal ini merupakan berkat dari sistem layanan ekspor-impor online yang telah diterapkan oleh KKP, serta diberlakukannya Permen KP No. 18/2018 dan KMK No. 2844/2018. Volume ekspor untuk komoditi perikanan konsumsi hidup semester I tahun 2019 naik sebesar 3 persen dari periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, volume ekspor komoditi perikanan non-konsumsi non-hidup naik signifikan sebesar 448 persen.

“Produk ekspor perikanan Indonesia sudah diterima oleh 157 negara di dunia yang menggambarkan bahwa kita sudah memiliki produk yang baik dan memenuhi compliance standar internasional,” tambah Rina.

Di sektor lainnya, KKP juga mengupayakan pengembangan  riset dan sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui program Laut Nusantara yang ditujukan untuk para nelayan. Program Laut Nusantara ini adalah aplikasi menggunakan citra satelit yang bertujuan untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang memiliki populasi ikan terbanyak.

 “Program ini setiap pagi diupload ke semua media komunikasi, salah satunya twitter. Program ini dapat didownload dan diakses pada handphone masing-masing untuk mengetahui di mana titik-titik lokasi ikan. Dengan begitu, nelayan dapat dengan mudah mendeteksi wilayah untuk memudahkan penangakapan ikan,” ujar Sjarif Widjaja selaku Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

Di samping itu, guna mengembangkan kuantitas maupun kualitas SDM di bidang kelautan dan perikanan, KKP telah membangun 7 politeknik perikanan baru selama 4,5 tahun terakhir. Pada akhir Oktober mendatang, 3 politeknik perikanan baru lainnya pun akan diresmikan untuk menjaring lebih banyak lagi SDM kelautan dan perikanan yang kompeten di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam sektor perikanan budidaya, produksi mengalami peningkatan selama periode Januari-Juni 2019 ini dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2018. Saat ini, total produksi perikanan budidaya tercatat mencapai 8,2 juta ton. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari salah satu program budidaya yaitu pakan mandiri.

“Program pakan mandiri yang dibentuk oleh KKP ini sudah membangun pabrik pakan di Pangadaran yang telah memproduksi 1.000 ton dan sudah didistribusikan ke masyarakat,” ujar Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.

Melalui dorongan pakan mandiri ini, pembudidaya mampu meraup nilai tambah terhadap hasil produksi ikan pada kisaran Rp2.000,- hingga Rp3.000,- per kg. Hal itu pun menambah semangat para pelaku usaha yang terbukti melalui peningkatan NTUPi (Nilai Tukar Usaha Perikanan Budidaya Ikan) selama 4,5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,02 persen. Alhasil, kesejahteraan pembudidaya pun meningkat karena pendapatan yang diterima tercatat lebih tinggi dari UMR nasional.

Sejalan dengan hal itu, KKP juga terus mendistribusikan bantuan benih kepada masyarakat. “Kita juga terus berupaya untuk membuat instalasi-instalasi yang dekat dengan pembudidaya untuk mengecilkan biaya pendistribusian benihnya,” tambah Slamet.

Dalam sektor pengelolaan ruang laut, PP No.32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut mengatur pengelolaan seluruh kegiatan strategis nasional, termasuk 30 juta hektar kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan di Indonesia.

Hal itu juga didukung dengan capaian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Saat ini, sebanyak 21 provinsi telah mengeluarkan Perda terkait Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). “Sisanya sebanyak 13 provinsi, Insyaallah akan kami selesaikan dalam pendampingannya bersama dengan kementerian terkait dan KPK pada tahun ini dan paling lambat awal tahun depan,” ucap Dirjen PRL Brahmantya.

Terkait dengan upaya peningkatan produksi garam nasional, KKP melalui Ditjen PRL telah mendorong pelaksanaan Program Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Terhitung dari tahun 2018, KKP sudah mengembangkan 23 kabupaten sentra garam, di mana terdapat 18 gudang garam nasional yang sudah dibangun. Sebanyak 6 gudang garam lainnya akan dibangun hingga akhir tahun 2019.

Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo menyatakan, KKP akan terus berupaya mengoptimalkan seluruh target pencapaian yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2019. “Apresiasi pada seluruh jajaran KKP atas capaiannya dalam semester pertama ini.  Mari kita rapatkan barisan untuk menyelesaikan pencapaian target yang harus dituntaskan di akhir tahun 2019,” ucapnya.

Menteri Susi pun mengamini hal tersebut. Ia berharap, berbagai capaian yang telah dicapai oleh KKP saat ini menambah semangat seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerjanya. “Program pembangunan kelautan dan perikanan harus terus lanjut dan terus dilakukan,” tandasnya. (ERB).

Sumber: KKPNews

Read More

MEMBANGUN MASYARAKAT MARITIM MODERN BERBASIS PADA INOVASI TEKNOLOGI

Oleh: Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam periode kepemimpinannya mengusung misi untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Tujuannya adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia.

Visi laut sebagai masa depan bangsa (ocean is our future) dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dapat diwujudkan dengan mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berlandaskan pada tiga pilar, yakni kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability) serta kesejahteraan (prosperity). Lima tahun terakhir telah berhasil dilakukan penegakan pilar kedaulatan yang akan diselaraskan dengan pembangunan kelautan dan perikanan periode lima tahun berikutnya yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan misi ini telah dilakukan berbagai proses pembangunan maritim yang meliputi beberapa aspek. Mulai dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .

Gagasan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tentu tidak tercetus seketika. Melainkan telah melalui berbagai pemikiran dan menilik berbagai fakta serta data-data yang ada. Dari faktor geografi, Indonesia dianugrahi memiliki posisi ynag strategis.Berada di antara dua samudra (Hindia dan Pasifik) dan dua benua (Asia dan Australia) dimana posisi tersebut mempengaruhi kekayaan sumberdaya alam yang negara kita miliki. Aspek geografi Indonesia yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas ketimbang wilayah daratannya kemudian membentuk budaya masyarakat Indonesia yang cenderung berbudaya maritim atau perairan. Budaya ini terus mengakar secara turun temurun dan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia dalam bermata pencaharian. Budaya maritim menjadi ciri khas budaya masyarakat Indonesia.Tak heran jika sektor kemaritiman, termasuk di dalamnya adalah sektor kelautan dan perikanan terus didorong untuk menjadi roda pembangunan ekonomi nasional.

Pada sisi lain, Indonesia saat tengah menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN dimana lalu lintas tenaga kerja antarnegara menjadi terbuka dan tingkat kompetisi dalam menjalankan usaha maupun mendapatkan pekerjaan semakin tinggi. Apalagi perkembangan teknologi juga semakin pesat. Mereka yang tak bisa mengimbangi, kemungkinan besar semakin tertinggal.

Sementara itu masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan, maupun petambak garam yang merupakan kelompok terbesar masyarakat Indonesia, masih terlalu nyaman dengan kemampuan yang mereka warisi secara turun temurun. Cara-cara tradisonal yang mereka gunakan dalam berusaha menjadi penghambat kemajuan mereka sendiri. Seharusnya inovasi dan teknologi bisa mengubah mereka menjadi lebih modern sehingga memiliki nilai tambah bagi usahanya.

Sejak awal tahun 2017, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggabungkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kelautan dan Perikanan dengan tujuan agar kegiatan riset bisa dikembangkan untuk lebih maju dan diaplikasikan dalam pengembangan kapasitas masyarakat maritim dengan masif-nya desiminasi IPTEK melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dalam satu rumah.

Transformasi budaya maritim berbasis inovasi dan teknologi ini menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Transformasi ini akan mencakup berbagai bidang mulai dari pola pikir, cara pandang berkehidupan, hingga pendidikan sumber daya manusia kemaritiman Indonesia. Hasil riset dan inovasi seharusnya mampu diberikan kepada anak-anak nelayan untuk mereka terapkan ke kampung halamannya. Mereka akan mendorong terjadinya peningkatan teknologi untuk komunitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah ikan dan petambak garam. Sementara para orangtua dan pelaku usaha utama sangat membutuhkan peningkatan pelatihan.Kami ingin agar pelaku-pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan memiliki sertifikat kompetensi agar mampu bersaing dan mampu menangkal serbuan dari tenaga kerja asing.

Karena itu kami melihat bahwa terobosan-terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi ini seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap sebuah laporan. Atau menjadi suatu bagian eksklusif dari KKP.Hasil riset ini harus disebarkan seluas mungkin. Hasil riset kita harus bisa masuk di lembaga pendidikan dan pelatihan. Jika ada hasil riset kita yang memiliki nilai jual, akan ditawarkan untuk mendapat kerjasama dengan pihak ketiga.

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) telah melakukan upaya transformasi budaya maritim, salah satunya dengan membangun konsep desa inovasi, yaitu desa yang dibentuk secara khusus untuk mengembangkan komoditas utama perikanan yang dimiliki dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang lebih maju dan modern. Beberapa desa inovasi yang sudah terbentuk antara lain Kampung Nila di Dusun Bokesan, Sleman; Kampung Rajungan di Desa Betahwalang, Demak; Kampung Sidat di Desa Kaliwungu, Cilacap, dan Kampung Gabus di Desa Babakan, Ciseeng, Jawa Barat. Kami membayangkan jika kita bisa mengembangkan model-model seperti itu di seluruh wilayah Indonesia, maka transformasi budaya maritim, baik untuk penangkapan ikan maupun budidaya itu akan terjadi karena mereka sudah melakukannya secara intensif. Anaknya dididik di sekolah, pelaku usaha, kawasannya dibina, pada jantungnya diisi dengan inovasi dan teknologi.

Buku Transformasi Budaya Maritim Berbasis Inovasi Teknologi ini merupakan buah pemikiran dari Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja tentang bagaimana seharusnya para pengambil kebijakan, stakeholder, maupun masyarakat mulai mengubah cara pandang mereka tentang konsep membangun masyarakat maritim. Kata kuncinya adalah memahami budaya maritim masyarakat Indonesia, dilihat dari aspek sejarah dan geografinya. Kemudian memberikan mereka sentuhan inovasi dan teknologi yang dikembangkan berdasarkan pada apa yang sudah mereka kuasai selama ini.

Kami berharap apa yang tersaji dalam buku Transformasi Budaya Maritim Berbasis Inovasi dan Teknologi ini bisa menjadi panduan dalam menentukan arah pembangunan SDM Kemaritiman Indonesia. Dalam rangka menuju kesempurnaan buku yang telah disusun, masukan dan tanggapan dari Saudara Dr. Arif Satria (Rektor IPB) dan Kemal Gani (Pemred Majalah SWA) sangat dibutuhkan sehingga ulasan dari keduanya dapat memperkuat isi buku ini.

Read More

Rakor Pusriskan Bahas Riset sebagai Landasan Kebijakan

Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 di Hotel Lynn, Bantul, Senin (1/7). Dok. BRSDM

Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 dengan tema “Peran Riset Perikanan yg Inovatif dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional” pada Senin (1/7) di Hotel Lynn, Bantul.

Kegiatan ini juga merupakan salah satu langkah dan komitmen serta upaya Pusriskan dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, dalam arahannya pun menekankan pentingnya pembangunan SDM era industri 4.0. Ia menyampaikan bahwa riset yang ada bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peneliti, menciptakan inovasi, serta meningkatkan daya saing.

“Melalui rapat koordinasi ini, tentu sudah dapat dibayangkan idealisasi lembaga penelitian kita akan seperti apa di tahun 2020 – 2024. Kita harus membuat suatu kerangka penguatan internal kelembagaan riset dan penajaman ruang lingkup riset perikanan,” tutur Sjarief. 

Kegiatan yang dihasilkan, diterangkan Sjarief, juga harus sesuai dengan Pohon Riset BRSDM, yakni kegiatan yang menghasilkan rumusan pelaksanaan kegiatan riset yang komprehensif dari hulu sampai hilir sehingga mampu mengantisipasi permasalahan dan memberikan solusi permasalahan di masyarakat serta mampu menjawab kebutuhan industri.

Terkait dengan pengembangan SDM, Sjarief mendorong Pusriskan untuk dapat mencetak doktor dan profesor melalui beasiswa pendidikan agar dapat menjawab tantangan dalam dunia riset dan inovasi. Pasalnya, saat ini Indonesia tengah memasuki era pasar bebas di lingkup ASEAN yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Era ini menghadirkan persaingan yang sengit dan kompetitif antar negara di Asia Tenggara dalam segala bidang. Untuk memenangkan persaingan tersebut, Indonesia harus memaksimalkan potensi sumber daya manusianya.

Kepala Pusat Riset Perikanan, Waluyo Sejati Abutohir, dalam laporannya mengatakan bahwa Pusriskan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan riset, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan. Fungsi Pusriskan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program riset dan pengembangan ilmu di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumber daya ikan dan teknologi alat dan mesin perikanan, serta penyiapan pelaksanaan riset dan pengembangan iptek di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemulihan sumberdaya ikan dan teknologi alsinkan sesuai dengan PERMEN KP nomor 6/PERMEN-KP/2017 Tentang OTK KKP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pusriskan bersinergi baik secara internal maupun dengan dukungan Direktorat Jenderal teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menentukan rencana penelitian dan pengembangan riset perikanan ke depannya.

“Oleh karena itu, kesempatan pada Rakor ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat merumuskan rancangan kegiatan riset perikanan 5 tahun kedepan. Kita semua berharap untuk bisa bersama-sama mendorong keberhasilan penerapan/aplikasi teknologi-teknologi inovasi yang sudah dihasilkan dan dikembangkan, serta meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan fasilitas yang telah dibangun untuk kerja sama riset, kemajuan pendidikan, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan,” tutur Waluyo.

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi Riset Perikanan Tahun 2019 berlangsung selama tiga hari dari tanggal 1-3 Juli 2019. Rapat ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dari Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) KKP; Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) KKP; Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) KKP; Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP; Inspektur 3 Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP, serta Direktur KP BAPPENAS sebagai narasumber.

Sementara itu, peserta rakor terdiri dari para kepala Balai/Loka Lingkup Pusriskan, Kepala Bidang TO Balai/Loka Lingkup Pusriskan, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang Riset Pusriskan, serta para koordinator kelompok peneliti dan profesor riset lingkup Pusriskan.

Adapun output yang diharapkan dari rakor lingkup Pusat Riset Perikanan ini ialah:

1. Mendapatkan masukan berupa dukungan terhadap hasil riset perikanan dari eselon I KKP terkait,

2. Judul kegiatan riset perikanan lingkup Pusriskan tahun 2020-2024 sebagai bahan roadmap lingkup Pusat Riset Perikanan,

3. Judul kegiatan prioritas Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun 2020-2024 sebagai bahanroadmap lingkup Pusat Riset Perikanan.

Sumber : KKPNews

Read More

Partisipasi LRMPHP-BRSDMKP Dalam Acara Bulan Bakti Karantina & Mutu Hasil Perikanan 2019 di Yogyakarta

Penyerahan Altis-2 kepada pedagang ikan keliling oleh Sekretaris BRSDM

Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi dalam Acara Bulan Bakti Karantina & Mutu Hasil Perikanan 2019 yang bertemakan 'Gema Satu Kata', pada 23 Juni 2019 di alun-alun utara Kraton Yogyakarta.

Hadir pada pembukaan acara, Sekretaris BRSDM Maman Hermawan. Pihaknya mengapresiasi langkah LRMPHP yang telah menciptakan inovasi yang mampu mempertahankan kesegaran ikan dan memudahkan proses penjualan ikan, serta mencegah losses.

Sebagaimana diketahui, LRMPHP menyerahkan 2 (dua) unit alat transportasi ikan segar untuk kendaraan roda 2 (ALTIS-2) kepada pedagang ikan keliling asal Bantul - Yogyakarta pada acara tersebut. ALTIS-2 merupakan salah satu inovasi riset dari LRMPHP yang telah mendapatkan nomor pendaftaran paten S00201402661 pada tahun 2014, termasuk dalam 108 Inovasi Indonesia dan Rekomendasi Teknologi KKP tahun 2016, serta menjadi runner up pada Kompetisi IPLAN Challenges 2018 yang diselenggarakan oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Nanyang Technological University of Singapore. 

"Saya mengapresiasi kerja LRMPHP, di mana hasil riset dan rancangan kita dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena itulah intinya. Hasil riset, hasil penelitian kita, harus dapat digunakan masyarakat secara langsung. ALTIS-2 merupakan suatu inovasi yang telah berkembang dengan baik dan diharapkan menjadi karya nyata untuk masyarakat," tutur Maman Hermawan.

Tak hanya ALTIS-2, LRMPHP juga menyajikan hasil inovasi riset berupa prototype alat pengujian kesegaran ikan berbasis non destruktif. Alat ini mampu mengidentifikasi dan menilai kesegaran ikan dengan cepat berbasis 2 (dua) parameter, yaitu citra mata dan gas. Proses pengujian kesegaran ikan non destruktif berdasarkan citra mata dan deret sensor gas sendiri telah mendapatkan nomor pendaftaran paten P00201704950 pada tahun 2017.

"Ini membuktikan bahwa LRMPHP tidak hanya bicara bagaimana peneliti men-development teknologi, tapi juga sudah memilki outputnya. Semoga apa yang menjadi karya peneliti kita, kedepannya dapat menjadi acuan di Indonesia," tegas Maman Hermawan

Read More

KKP RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN DARI BPK

SIARAN PERS - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

JAKARTA (11/6) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan tahun 2018. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK RI Rizal Djalil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudijastuti dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2018 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa (11/6). 

Turut hadir dalam acara tersebut pejabat eselon 1 KKP, Koordinator Staf Khusus Satgas 115, pejabat eselon 2 KKP dan BPK-RI, Direktur Badan Layanan Umum (BLU) – Lembaga Pengelola Moda Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta para kepala bagian keuangan dan umum di lingkungan KKP. 

“Saya mengucapkan selamat. Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan opini terbaik,” ucap Rizal dalam sambutannya. 

Ia menyampaikan, capaian ini tak lepas dari peningkatan realisasi anggaran yang dikelola oleh para pejabat komitmen di KKP. Tak hanya dari segi realisasi belanja, BPK RI juga mencatat perkembangan yang signifikan di bidang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rizal menilai, hal ini tak luput dari peningkatan ketersediaan sumber daya ikan berkat ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti yang mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menjaga laut Indonesia. 

“Kami berharap, PNBP ke depan juga bisa lebih meningkat lagi seiring dengan masifnya, makin tersedianya sumber daya perikanan kita di laut kita karena tindakan-tindakan yang memang harus kita lakukan berdasarkan hukum kita,” ujarnya. 

BPK Dorong KKP Belanja Modal

Rizal menambahkan, pihaknya mendorong agar KKP terus memperbesar belanja modal bagi masyarakat untuk mendorong kesejahteraan, yang akan turut berimbas pada meningkatnya penerimaan negara. 

“Saya mendorong sepenuhnya Ibu Menteri dengan jajarannya agar belanja modalnya diperbesar sehingga kapasitas kita mendorong masyarakat lebih sejahtera, mendorong penerimaan negara menjadi lebih meningkat makin besar juga,” ucapnya. 

Para pejabat pembuat komitmen, menurutnya, tidak boleh takut untuk melakukan belanja modal. Ia menjelaskan bahwa belanja modal adalah ruang yang diberikan oleh negara untuk memperbanyak aset dan kapasitas negara untuk mengelola sumber daya, termasuk menyejahterakan masyarakat. 

Berkaca dari opini disclaimer yang didapatkan oleh KKP pada tahun-tahun sebelumnya, ia mendorong agar para pejabat pembuat komitmen tidak menjadikannya sebagai kekhawatiran melainkan sebagai pengalaman semata agar selanjutnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik dengan BPK. 

Apresiasi Presiden Jokowi

Di akhir sambutannya, Rizal menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo turut senang dengan pencapaian WTP yang berhasil diraih oleh KKP tahun ini. 

“Saya juga mendengar bahwa Pak Jokowi (walaupun) saya kebetulan tidak hadir di istana waktu itu, beliau senang KKP sudah mendapatkan WTP. Jadi, selamat,” katanya. 

Sementara itu, Menteri Susi mengucapkan terima kasih kepada BPK-RI yang berkenan langsung mengunjungi KKP dan membawa berita baik. Hasil ini menjadi buah manis dari upaya-upaya yang terus dilakukan KKP dalam memperbaiki opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang didapatkan di tahun-tahun sebelumnya. 

“Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya. Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah kan tidak mungkin seperti itu. Ya saya bilang terus perbaiki, lanjut perbaiki. Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini,” tuturnya. 

Meningkatnya PNBP

Menteri Susi menyatakan bahwa capaian itu tak lepas dari  upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir. Salah satunya, melalui kebijakan Susinisasi yaitu pembuangan kata-kata bersayap dalam nomenklatur anggaran untuk membuat anggaran yang tepat guna. Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp9,3 triliun kepada negara. Selain itu, PNBP dan pajak juga turut meningkat. 

“PNBP naik dari Rp150 miliar saat awal saya menjadi menteri, sekarang sudah jadi Rp600 miliar lebih. Pajak juga naik dari sebelumnya tak sampai Rp300 miliar, sekarang sudah Rp1,5 triliun,” ucapnya. 

Menteri Susi mengakui bahwa masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Hal ini akan terus diupayakan oleh KKP ke depannya. 

“Saya akui, dari sisi anggaran dan efektivitasnya masih banyak kita bisa perbaiki. Kemudian efisiensinya tentu saja juga pasti kita bisa perbaiki. Efektivitas ini sangat penting karena ini nanti yang akan menjadi ujung tombak daripada produktivitas perikanan kita,” ucapnya. 

Imbau Pelaku Usaha Tingkatkan Keterbukaan

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi juga menanggapi berkembangnya pendapat yang menilai proses perizinan di KKP. Ia menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir pihaknya memang melakukan tata kelola perizinan untuk meningkatkan kejujuran dan kepatuhan dari para pelaku usaha. Pasalnya, banyak pengusaha yang memiliki banyak kapal tetapi hanya mendaftarkan sebagian kecil dari kapal yang dimilikinya. 

“Ternyata, dari beberapa investasi kita itu banyak pengusaha punya kapal 20, yang dikasih izin cuma 2 atau 3. Dan kecenderungannya bukan hanya satu orang, hampir semuanya seperti itu yang punya kapal di atas lima. Pasti yang disembunyiin juga lebih dari lima, Pak. Mereka tukar-tukar saja VMS-nya (Vessel Monitoring System) satu sama lain,” jelasnya. 

Guna mengatasi hal itu, saat ini KKP bersikap tegas untuk memperbaiki tata kelola perizinan. “Jadi ya bukan dipersulit, memang saya tidak mau kasih kalau kalian tidak jujur, saya bilang,” tegas Menteri Susi. 

Ia mengimbau agar para pelaku usaha meningkatkan kepatuhan pelaporannya secara bertahap seiring dengan meningkatnya ketertelusuran (traceability) perikanan global. 

Restrukturisasi Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Menteri Susi menjelaskan, saat ini ia tengah mengupayakan restrukturisasi ekonomi kelautan dan perikanan agar memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Salah satunya ialah dengan mendorong perubahan industri yang selama ini bersifat ekstraktif menjadi produktif. 

Dalam sektor perikanan, ia mendorong agar para pelaku usaha menjual produk ekspor berupa ikan hidup dan ikan yang sudah diproses (after-processed), yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan ikan whole raw. 

“Nah, ini yang saya coba untuk  membawa KKP nanti mengarahkan perdagangan di Indonesia ini hanya bisa mengekspor after-processed dan ikan hidup/segar. Karena kalau whole raw itu masih bisa diekspor, tidak ada nilai tambah,” jelasnya.

Selain itu, Menteri Susi juga berharap agar rantai logistik Indonesia diefisiensikan dengan membangun lebih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan hub dan rute pelayaran untuk menciptakan konektivitas yang baik. 

Ia juga tengah terus mendorong pemerataan antara pengusaha besar dan nelayan kecil dengan memperkuat nelayan pesisir. 

“Dari 4.500 kapal besar, pemiliknya hanya kurang lebih 20-30 orang. Nah ini yang harus kita seimbangkan karena kalau tidak, nanti akan ada ketimpangan-ketimpangan. Itu yang tidak kita inginkan. Saya ingin memperkuat nelayan pesisir,” ucapnya. 

Hal itu salah satunya dilakukan melalui pemberian bantuan kapal kepada para nelayan, sebagaimana yang telah dilakukan selama ini. Dengan opini WTP yang telah didapatkan oleh KKP tahun ini, Menteri Susi berharap agar program pemberian kapal dapat dilanjutkan dengan lebih baik lagi.

“Saya berharap, dengan  bimbingan BPK, kita bisa kembali lagi memimpin KKP untuk mengadakan ‘kapalisasi’. Kapal-kapal kecil saja, tidak perlu kapal-kapal besar. Karena kalau kapal besar juga biasanya masyarakat tidak mampu untuk mengoperasionalkan dalam hal financing, Pak,” ujarnya pada Rizal yang hadir dalam kesempatan itu.

Guna mendukung tercapainya berbagai tujuan tersebut, Menteri Susi berharap agar BPK dapat turut mendukung KKP untuk mencapainya. 

“Saya berharap, BPK akan menjadi salah satu supporter KKP dalam menuju pola pengelolaan sumber daya alam yang renewable untuk keberlanjutan dan pola industri yang tidak esktraktif,” tutupnya.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More