Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2020

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020, dapat diakses melalui alamat link berikut: http://bit.ly/RUP2020LRMPHP

Keseluruhan RUP setiap tahunnya, dapat diakses melalui halaman: Dokumen RB

Apa itu RUP? ulasannya bisa disimak di link berikut: klik di sini.

Read More

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dan Koordinator Tata Operasional LRMPHP mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselanggarakan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2019 di kompleks Kepatihan DIY. FGD diselenggarakan dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Science Techno Park/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY : Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP (Science Techno Park)/ TP (Techno Park) DIY”. Kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY; perwakilan universitas di Yogyakarta antara lain : UGM, UNY, UII, UMY, UAD, AMIKOM, ISI, INTAN, dan IST AKPRIND; perwakilan dari Jogja Agro Techno Park, MAK Techno Park, Techno Park UNY, Science Techno Park UGM, PIAT UGM, Amikom Creative Economy Park; BPTBA-LIPI, serta LRMPHP-KKP.

Kegiatan FGD dipimpin oleh ketua DRD DIY Bapak Ir. Bayudono, M.Sc. Beliau mengawali FGD dengan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang disampaikan antara lain :

-          DRD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 26 tahun 2009.

-          Visi DRD DIY menjadikan DIY pusat keunggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  terapan yang berbasis pada budaya dan intelektualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

-          Terdapat 5 DRD Provinsi/ Kabupaten yang ditugaskan oleh Kemenristekdikti untuk mempersiapkan pembentukan STP/TP atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yaitu DRD Provinsi Sumatera Utara, DRD Provinsi Sumatera Selatan, DRD DIY, DRD Kabupaten Sragen, dan DRD Kabupaten Jepara.

-          Berdasarkan Peraturan Presiden No: 106 tahun 2017 Kawasan Sains dan Teknologi (KST) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan IPTEK, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.

-          Saat ini terdapat 9 STP/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY, akan tetapi belum saling berhubungan antar STP dan juga dengan lembaga lain di bidang riset seperti Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, Sekolah Tinggi, Pusat Studi, dll.

-          Dari FGD yang diselenggarakan oleh DRD pada bulan Juli 2019 telah disepakati untuk membentuk forum komunikasi antar STP di DIY (nama sementara), keanggotaan forum bersifat otonom, PT MAK diharapkan menjadi core dari forum komunikasi, DRD DIY akan memfasilitasi proses pembentukan forum tersebut.

-          Telah terjalin kesepakatan bersama antara Kadin DIY, UGM, dan Pemda DIY dalam kerjasama optimalisasi sinergi tiga pilar (triple helix) untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat DIY.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin DIY HR Gonang Djuliastono yang berjudul Program Kerja Dalam Rangka Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dari kesepakatan tiga pilar yang telah terjalin diharapkan Kadin dapat bekerja sama di banyak lini khususnya dengan STP dan juga forum STP yang akan dibentuk; 2) Kadin telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk penyaluran tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran; 3) Kadin menyelenggarakan pelatihan TOT terkait penyediaan tenaga kerja; dan 4) Kompetensi siswa/ mahasiswa harus sesuai dengan DUDI, supaya leih mudah dalam penyaluran tenaga kerja. Bila STP memerlukan pelatihan TOT, maka dapat menyiapkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan, yang sesuai dengan hal yang diperlukan oleh STP, Kadin akan memfasilitasi pelatihan tersebut. 

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Drs. Tri Saktiyana menyampaikan materi mengenai Pandangan Pemda DIY Tentang Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dengan terbentuknya forum STP diharapkan menjadi wadah sharing data antar STP, lembaga riset, dan komunikasi ilmiah; 2) STP diharapkan dapat mendorong terbentuknya inkubator-inkubator bisnis baru.

Adapun diskusi yang berlangsung antara lain :

-      Rektor Universitas AMIKOM Prof. Dr. Suyanto menyampaikan bahwa forum komunikasi STP DIY ini dapat mengacu pada Silicon Valley Innovation Center di California, yang dapat merangkul banyak lini yang terkait dengan inovasi mulai dari lembaga riset hingga usaha yang terkait.

-     Perwakilan dari BPTBA LIPI menyampaikan bahwa perlu mengetahui masing-masing STP memiliki apa, kegiatannya apa dan membutuhkan apa sehingga antar STP bisa saling bersinergi.

-       Perwakilan dari Jogja Agro Techno Park menyampaikan bahwa kedepannya JATP diarahkan untuk konsep KPBU.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna DRD DIY yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 November mendatang.

Read More

Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11). Dok. Humas KKP

Guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil (output). Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan.

“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,” tuturnya dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Menteri Edhy, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud tidak terbatas pada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja. Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.

“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,” ucapnya.

Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.

Tak hanya budidaya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama stakeholder kelautan dan perikanan dari berbagai daerah. Dengan mengintensifkan komunikasi, Menteri Edhy berharap agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.

“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus kita ubah. Kita jangan as usual. Jangan Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,” jelasnya.

Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan. Jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.

Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan stakeholder kelautan dan perikanan. “Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta,” paparnya.

Peluang ini menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, ia menilai perlu adanya pelatihan bagi SDM sesuai dengan bidang yang diminatinya. “Misalnya ada yang minat di pengolahan sampah laut. Ternyata ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola plastik. Itu juga bisa kita kembangkan dengan KUR, yang penting kelompoknya jelas,” imbuhnya.

Di bidang budidaya, Menteri Edhy menyarankan pengembangan budidaya bawal bintang seperti yang ditemuinya dalam kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di bidang riset dan SDM, ia mengingatkan bahwa orientasi bukan lagi berapa banyak lulusan, melainkan sejauh mana para lulusan bisa menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan.

“Penyerahan DIPA ini walaupun ini rutinitas tiap tahun, kita harus bikin terobosan baru. Pak Jokowi mengingatkan, kita jangan lagi berpikir seperti biasanya, harus cari terobosan-terobosan yang membuat kita jadi luar biasa,” tutupnya. 

Sumber : KKPNews

Read More

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia (Dok. Humas BRSDM)

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja didaulat menjadi keynote speaker pada acara Marine Business Gathering, yang diinisiasi oleh Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan, Universitas Sepuluh Nopember (Alfatekelits), di Kapal Pesiar Quick Silver, pada 12 November 2019.

Kegiatan ini terlaksana dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang menjadi salah satu agenda dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024. Dalam konteks memperkuat infrastruktur inilah, maka kemandirian maritim Indonesia harus terus selalu diupayakan.

Pada kesempatan tersebut, Sjarief menjabarkan perihal potensi kelautan dan perikanan Indonesia ke depan. Dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab baik di laut, sungai, tambak hingga kolam, guna memberi nilai tambah untuk Indonesia.

“Kita telah mendorong kedaulatan Indonesia di periode sebelumnya, maka saatnya kini kita membuka diri untuk membuka sektor bisnis perikanan, diantaranya dengan meningkatkan nilai ekspor hasil produksi laut dan perairan darat Indonesia,” tutur Sjarief.

Saat ini KKP memiliki program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dinilai dapat menggairahkan aktivitas perekonomian di berbagai kawasan perbatasan di Tanah Air. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi sirip yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.

“Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, cold storage, tempat perbaikan kapal, penyediaan BBM, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan. Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor,” terangnya.

Saat ini terdapat 20 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Simeulue, Tahuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Mimika, Sarmi, Moa, Rote Ndao, Anambas, Sumba Timur, Buton Selatan, Enggano dan Sabang. Dengan demikian, berbagai tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Pada periode saat ini, kami juga tengah fokus pada peningkatan produksi perikanan. Sudah banyak bisnis KJA masuk ke pesisir pesisir Indonesia, seperti dari Norwegia yang masuk ke daerah Kulon Progo untuk menjalani bisnis keramba dengan ikan ikan bernilai jual tinggi seperti kakap putih,” ucap Sjarief.

Turut hadir sebagai pembicara pada Marine Business Gathering, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo; Capt. Wisnu Handoko, Dir. Lalu Lintas dan Angkatan Laut Dirhubla; Nova Mugidjanto, Kadin Perhubungan Laut; Ketut Sudana, Pertamina; serta Listyo Subiakto, Docking.id.

 
Sumber : kkpnews

Read More

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Sumber : IG KKP RI

Informasi seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dapat dilihat di Biro Kepegawaian KKP RI.

Read More