Tim Pelayanan Teknis LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Kehumasan Lingkup BRSDM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehumasan lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Tim Pelayanan Teknis LRMPHP mengikuti kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Kehumasan Lingkup BRSDM yang diselenggarakan dari Auditorium Lobster Gedung BRSDM I, Lantai 4, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, 16 - 17 Februari 2023. Kegiatan dengan tema Peningkatan Kapasitas Humas BRSDM ini, diikuti pejabat/staf pengelola kehumasan dan admin sosial media di unit kerja BRSDM baik secara luring maupun daring.

Rangkaian kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM, Kusdiantoro  dilanjutkan pembukaan dan arahan oleh Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta. Dalam arahannya, Kepala BRSDM mengharapkan Tim Humas UPT BRSDM untuk menyampaikan  program-program prioritas KKP dan hilirisasi informasi melalui media sosial. 

Dalam kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan ini, dihadirkan narasumber dari Biro Humas KLN yang  memaparkan materi tentang Arah dan Kebijakan Kehumasan lingkup KKP 2023, dilanjutkan pemaparan materi Let’s Build Engangement with Social Media oleh Rizki Ramdhani dan diakhiri paparan materi tentang Mobile Video Production Corporate sekaligus praktik menggunakan aplikasi CapCut oleh Aloysius Dimas.

Read More

Program Ekonomi Biru KKP Pacu Hilirirasi Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan implementasi program-program ekonomi biru akan memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. 

"Kami punya lima kebijakan ekonomi biru sebagai roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di dalamnya ada kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, di mana nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama dan ikan tidak boleh dipindahkan ke kapal lain sebelum didaratkan untuk dihitung. Besar sekali multiplyer effect yang dihasilkan, sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak melulu di Jawa," ungkapnya dalam forum diskusi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP bersama Komisi IV di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Transformasi tata kelola sub sektor perikanan tangkap dengan hadirnya kebijakan PIT menurutnya akan mendorong tumbuhnya industri hilir perikanan di sekitar pelabuhan, seperti unit pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Hal itu dipacu oleh mekanisme perikanan tangkap yang mengharuskan kapal penangkap mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni di sekitar lokasi penangkapan. Mekanisme tersebut menurut Menteri Trenggono, untuk menghadirkan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi penangkapan, sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.  

Tidak hanya perikanan tangkap, kebijakan ekonomi biru juga akan mendorong hilirisasi subsektor perikanan budidaya di Indonesia. Saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektare.

Produktivitas per hektare tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp400 miliar. Selain di Kebumen, model tambak serupa akan dibangun di wilayah lain untuk menggenjot produksi udang nasional yang ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024.

"Selain udang, kami juga mengupayakan hilirisasi rumput laut. Saat ekspor kita masih raw material, tapi kita terus upayakan hilirisasi karena produktivitas rumput laut kita tinggi sekali," tambahnya. 

Menteri Trenggono menambahkan, impelementasi kebijakan ekonomi biru di hulu sektor perikanan akan mengutamakan pekerja lokal sebagai pendukung kegiatan produksi. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat dengan hadirnya ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah.

"Dampak ekonominya luar biasa, penyerapan tenaga kerjanya juga demikian, di mana kita tetapkan bahwa tenaga kerja di pelabuhan atau kapal-kapal harus mengutamakan ABK lokal, begitu juga di tambak-tambak yang dibangun," pungkasnya.

Sebagai informasi, lima program ekonomi biru KKP meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.   

Sumber : kkp

Read More

KKP Latih Peserta Didik Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bekali peserta didik dengan pendidikan kewirausahaan, ini merupakan komitmen KKP tingkatkan kemampuan generasi muda untuk berinovasi dan bergerak di bidang usaha mandiri melalui kompetisi kewirausahaan, hingga mampu kuasai pasar nasional hingga global.

“Peluang dari sektor kelautan dan perikanan sangatlah menjanjikan untuk membuka usaha baru, baik dari perikanan tangkap, budidaya ikan, pengolahan, maupun pemasaran hasil perikanan. Di satuan pendidikan KP kami berupaya  mencetak generasi andal yang mampu bersaing di dunia usaha maupun industri.  Kalian adalah generasi muda Indonesia yang mampu berkiprah lebih besar untuk berwirausaha dan memberikan potensi terbukanya lapangan pekerjaan,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.

Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Festival Kewirausahaan 2023 Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik KP Sidoarjo, yang diikuti oleh 27 kelompok kewirausahaan taruna tingkat Madya dengan komposisi 10 produk pangan dan 17 produk non pangan, pada 2 Februari 2023.

Festival Kewirausahaan merupakan kegiatan dari Pusat Pengembangan Wirausaha (PUSWIRA) BLU Politeknik KP Sidoarjo untuk memberi penilaian terhadap proposal bisnis dari Taruna tingkat Madya semester III yang meliputi Deskripsi Produk, Bisnis Model Canvas (BMC), Marketing, dan Analisa Usaha, serta penilaian terhadap prototype produk ataupun produk dari proposal bisnis tersebut.

“Ini merupakan produk nyata dari perkuliahan, di mana adik-adik mendapat ilmu kemudian dikembangkan melalui kegiatan teaching factory dan menghasilkan ide-ide bisnis yang diimplementasikan menjadi prototype, hingga barang jadi dan siap untuk dipasarkan. Tentu butuh networking pada dunia usaha dan dunia industri untuk dapat memasarkan secara luas,” tegas Nyoman.

Berbekal pengalaman juri yang luar biasa,yang berasal dari dosen internal, dosen ekternal, anggota Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, serta BPC HIMPI Sidoarjo, Nyoman pun berharap selain dapat memberikan penilaian,para juri juga dapat memberikan masukan yang berharga terhadap peserta sehingga kelak mereka dapat menjadi Smart Fisherypreneur, yakni taruna yang mampu berwirausaha secara kreatif, inovatif, produktif, dan solutif,  yang turut berperan serta terhadap kemajuan sektor perikanan kelautan di Indonesia. 

Nyoman juga berharap produk-produk tersebut dapat berkembang dan diproduksi secara berkelanjutan. BRSDM sendiri saat ini memiliki  Galeri Bahari di Kantor BRSDM, Ancol, Jakarta Utara,  yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BRSDM. Galeri Bahari memiliki tujuan agar potensi produk olahan perikanan yang ada di seluruh daerah, dapat tersebar lebih luas ke masyarakat, dan masyarakat dengan mudah mendapatkan produk-produk hasil perikanan yang diinginkannya. Galeri Bahari bekerja sama dengan taruna-taruni serta Satuan Kerja lingkup BRSDM, dan telah menampung lebih dari 300 jenis produk hasil olahan perikanan.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur. Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Farida (Subkor Promosi Logistik Dinas Kelautan dan Perikana Jatim), menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi BLU Politeknik KP Sidoarjo yang mampu mencetak SDM andal untuk berkontribusi secara lebih terhadap perkembangan industri perikanan di Jawa Timur.

“Kami sangat berharap para taruna mampu hasilkan inovasi produk perikanan yang nantinya menjadi penggerak perekonomian nasional, khususnya di Jawa Timur. Produk-produk tersebut nantinya dapat dipromosikan dan dipasarkan di Fishinfo yang merupakan website Info Perikanan DKP Provinsi Jawa Timur yang tersambung dengan marketplace. Di Fishinfo kami menyajikan semua kebutuhan masyarakat umum, tidak hanya Jawa Timur dan sudah terdapat ratusan produk perikanan yang sudah berizin,” terang Farida.

“Tentu kami ingin kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja dan berharap festival kewirausahan dapat terlaksana setiap tahunnya dan mencetak pebisnis perikanan yang mampu merambah merambah dunia ekspor,” lanjutnya.

Sebagai informasi, 10 kewirausahaan pangan meliputi, Barula (Bakpao Rumput Laut); Shrimpells, cemilan kulit udang; Cookieskal, cookies kalsium dengan campuran limbah tulang ikan; Batori, kebab ikan tongkol nori; By-Tea (Be Healthy with Jeruju Tea), teh herbal menggunakan daun mangrove jeruju dan rempah-rempah; Osacky, olahan ikan trasak crispy; Mie Morinos,  mie sehat dengan bandeng dan daun kelor; Spinofito, spicy noodle with fish topping; Limu, cookies berbahan dasar karagenan; dan Sealow, marshmellow dari rumput laut.

Pada produk Non Pangan terdapat, Feefish, alat untuk memperbaiki kualitas air budidaya ikan hias; Libumin, obat herbal untuk luka ikan; Pijar Sea Jar, kerajinan dari cangkang kerang ; Simpatis, mesin pemanggang ikan otomatis; The Best, alat peraga kerangka ikan; Dipora,  diffuser dari ekstrak bahan alami; Envapiss, alat pengawet ikan melalui pengasapan; Shrimpnovit, imunostimulan; Peuralik, mesin pembuat adonan pakan; Hidra, alat peniris serbaguna; Nano Microbubble, alat untuk meningkatkan oksigen dalam perairan; Pak Burias, pakan burger ikan hias; Ruffel, anti nyamuk dari rumput laut; Mora, penjernih air berbahan dasar biji keor, zeolit, dan arang aktif; Jamu Bugar, imunostimulan untuk udang dari bahan herbal; Catappafish, imunostimulan ikan dari bahan herbal; dan Sianin Blue, Indikator pH dari ekstrak bunga telang.

Berdasarkan penilaian juri pada Proposal Bisnis dan Festival Kewirausahaan Tahun 2023, pemenang pertama pada kategori pangan adalah Shirmpells dan pemenang pertama pada kategori non pangan adalah Catappafish. Selamat dan terus berkarya!

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM)  perkuat jejaring kerja sama internasional untuk tingkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sektor kelautan dan perikanan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan International Collaboration: Students Industry Networking. 

Kegiatan ini merupakan sebuah ajang penguatan jejaring kerja sama internasional Triple Helix Collaboration yaitu University, Business, Government dengan menghadirkan narasumber internasional dari dunia industri kelautan dan perikanan. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para taruna, guru, dan dosen di seluruh satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan. 

Kegiatan perdana International Collaboration: Students Industry Networking dilaksanakan, Kamis, (2/2/2023), di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) atau Ocean Institute of Indonesia (OII) Kampus Jakarta, secara hybrid. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap bulan. 

“Saya sangat senang dan mendukung dengan adanya kegiatan seperti ini. Pengalaman dari para pakar industri maupun praktisi perikanan, sangat kita perlukan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya kepada bapak ibu dosen dan taruna di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, tetapi juga kepada seluruh bapak ibu dosen dan taruna satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Bambang Suprakto pada sambutannya mewakili Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta. 

Untuk itu, menurut Bambang, pihaknya terus memperkuat jejaring industri dalam dan luar negeri melalui Triple Helix Collaboration, yaitu University, Business, Government. Dengan demikian, diharapkan kompetensi lulusan yang dihasilkan betul-betul siap kerja sesuai dengan kebutuhan Industri yang ada. 

“Semoga kegiatan yang telah dirancang dengan baik dan secara rutin akan dilaksanakan setiap bulan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aksi nyata dari kolaborasi kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi kelautan dan perikanan untuk dalam mendukung dan mewujudkan transformasi pendidikan kelautan dan perikanan menuju Ocean Institut of Indonesia untuk SDM unggul dan bertalenta global,” pungkas Bambang.

Sementara itu Direktur Politeknik AUP Muhammad Hery Riyadi Alauddin pada welcome speech mengatakan, inisiasi International Collaboration: Students Industry Networking sebagai bagian penting dari penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri yang selanjutnya akan dikuatkan dalam komitmen bersama dengan industri, berupa penelitian bersama, praktik kerja industri, dan rekruitment lulusan. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari India Dr. Rajeev Jha, Strategic Coordinator PT. Central Proteina Prima Tbk (Charoen Phokphand). Menurut Rajeev, pihaknya selalu tetap fokus tidak hanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasi dan ketahanan lingkungan di sekitarnya. Menurutnya bagian terpenting dalam menghasilkan suatu produk adalah fokus pada kualitas dan keamanan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Reference Letter for Collaboration antara Politeknik AUP dengan PT. Central Proteina Prima. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pendidikan, penelitian bersama, pengabdian masyarakat, magang industri, dan penyerapan lulusan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Untuk itu ia meminta agar pendidikan tinggi kelautan dan perikanan harus mengembangkan fleksibilitas dan inovasi pendidikan.

“Pendidikan Tinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berintegritas, produktif, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan.

Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan  melalui rancangan pembentukan Ocean Institute of Indonesia harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit. Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan,” ujarnya.

 

Sumber : kkp

Read More

Kiat KKP Cetak SDM Berkualitas Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi satuan pendidikan kelautan dan perikanan dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkualitas siap kerja dan berwirausaha. 

Pada 19 Januari 2023, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta, meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu dan membuka Seminar Pengelolaan Laboratorium Politeknik KP Sorong. 

"Politeknik KP Sorong merupakan satu dari 18 satuan pendidikan di lingkup KKP yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dimana, penyelenggaraan pendidikan lebih ditekankan pada praktik keahlian dibandingkan teori dan ini tercermin pada kurikulum dengan komposisi 20 persen teori dan 80 persen praktik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang representatif guna menghasilkan lulusan yang qualified untuk dapat terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha," terang Nyoman. 

Pembangunan Laboratorium Terpadu sendiri didesain untuk menghimpun beberapa laboratorium asosiatif, yang diharapkan dapat mendukung keselarasan pendidikan vokasi yang  mendalam dan menyeluruh. Tak hanya itu,  laboratorium Politeknik KP Sorong juga diharapkan sebagai salah satu cikal bakal laboratorium yang dapat dimanfaatkan seluruh satuan pendidikan KP serta civitas akademika dalam dan luar negeri, serta menjadi wadah penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak ke depannya. 

Berdirinya Laboratorium Terpadu dikatakan Nyoman juga selaras dalam mendukung program prioritas KKP, di mana BRSDM memiliki dua program strategis yakni, VOGA (Vacational Goes to Actors) atau transformasi pendidikan vokasi melalui rancangan pembentukan single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII) yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta dan penyelenggaraan sertifikasi melalui kegiatan diklat. 

Program strategis kedua yaitu, pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)/ Desa Perikanan Pintar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga tercipta suatu ekosistem kerjasama pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi di desa mandiri sebagai wahana TEFA pendidikan dan lokasi pelatihan serta percontohan penyuluhan. 

Selain itu, KKP melalui BRSDM juga memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan, yakni dengan memberikan beasiswa pendidikan sebesar 100 persen Anak Pelaku Utama di tahun 2023. 

Dalam laporannya, Wakil Direktur Politeknik KP Sorong, Kadarusman, menerangkan bahwa laboratorium terpadu terdiri atas Laboratorium Bioteknologi, Nutrisi dan Pakan, Bioreproduksi, Lingkungan Perairan, Sosial Ekonomi dan Keberlanjutan serta Laboratorium Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan.

Selain itu Politeknik KP Sorong juga merenovasi Gedung Sertifikasi untuk menghimpun 3 Unit Praktik Kerja (UPK) yang meliputi Unit Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Basic Safety Training (BST) dan Unit Scuba Diving. 

Hadir sebagai narasumber pada webinar Pengelolaan Laboratorium, Prof. Dr. Unang Supratman (Universitas Padjadjaran), Ni Made Airanthi K. Widjaja-Adhi, Ph.D (Case Western Reserve University, USA), Dr. Muhammad Nur (Universitas Sulawesi Barat), serta Dr. Tarmizi Taher (Institut Teknologi Sumatera)

Sumber : kkp

Read More

Implementasi PNBP Pascaproduksi di Perikanan Tangkap Sudah Sesuai Prinsip Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan sosial masyarakat, dan kesinambungan usaha.

"Yang kita (ingin) optimalkan (dari aturan ini) agar sumber daya ikan berkelanjutan. Karena ikan ini kan bukan benda mati ya, dan kalau tidak dikelola sebaik-baiknya dia akan semakin terbatas. Jadi perizinan atau mekanisme output control ini adalah bagian dari tata kelola perikanan kita, agar sumber daya ikannya berkelanjutan dan pelaku usahanya berkelanjutan sesuai Ekonomi Biru," ujar Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ukon Ahmad Furqon dalam diskusi Bincang Bahari membahas Pengaturan PNBP Pascaproduksi di Media Center KKP, Kamis (19/1/2023).

Perubahan penerimaan negara bidang perikanan tangkap dari yang tadinya pra menjadi pascaproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada mekanisme sebelumnya PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dipungut secara praproduksi. Saat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan, pelaku usaha harus membayar PNBP PHP sebelum melakukan usaha penangkapan ikan untuk  setahun ke depan. Sedangkan mekanisme Pascaproduksi, penarikan PNBP disesuaikan dengan volume ikan yang didaratkan dan pengurusan SIPI tidak lagi dikenakan biaya. Dengan demikian penarikan PNBP lebih berkeadilan karena sesuai tangkapan riil. Di samping itu pendataanpun menjadi semakin akurat.

 

Sejalan dengan penerapan mekanisme Pascaproduksi, Ukon menerangkan KKP memperkuat infrastruktur pelaporan menggunakan teknologi informasi, di mana pelaku usaha dapat mengisi secara mandiri data hasil penangkapan ikan pada aplikasi e-PIT yang dapat diunduh secara gratis. Sejauh ini sudah banyak pelaku usaha perikanan yang mengunduh aplikasi tersebut. 

"Jadi karena yang menghitung ini pelaku usaha sendiri, kita sangat berharap dapat melaporkan sesuai dengan hasil tangkapannya karena walaupun yang menghitung pelaku usaha, pemerintah tetap berkewajiban melakukan verifikasi dan apabila dipastikan ada kekurangan bayar, otomatis pelaku usaha berkewajiban untuk membayar sisanya," ungkap Ukon.  

Mengenai permintaan nelayan agar KKP menurunkan tarif indeks PNBP dari 10 persen untuk kapal berukuran di atas 60 GT, Ukon mengaku sudah disiapkan jalan keluar dengan menyesuaikan Harga Acuan Ikan (HAI) yang menjadi variabel lainnya dalam penghitungan PNBP pascaproduksi, dengan mempertimbangkan biaya operasional atau harga pokok produksi. Solusi ini diterima dengan baik para pelaku usaha sembari menunggu revisi indeks tarif dalam PP 85/2021.  

"Kapal di atas 60 GT mendapat masukan dari nelayan karena dianggap cukup besar indeks tarifnya. Ini yang kita serap. Pak Menteri juga sudah menerima langsung teman-teman nelayan belum lama ini. Saat ini proses sedang berjalan, dan kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kemenkeu dan mereka mendukung. Kami tetep diskusi bagaimana ini cepat selesai sesuai harapan," ungkapnya. 

Ketua Front Nelayan Bersatu Indramayu Kajidin mengaku tak mempersoalkan penerapan mekanisme PNPB Pascaproduksi, hanya saja dia meminta pemerintah meninjau ulang besaran indeks 10 persen untuk kapal di atas 60 GT. Dia juga meminta masa transisi mekanisme dari pra ke pascaproduksi bisa dipercepat.

Kajidin berharap KKP turut menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan karena mekanisme PNBP yang baru menggunakan teknologi aplikasi untuk menginput data hasil tangkapan.

"Yang paling penting adalah bagaimana pra itu diterapkan tapi tidak membuat nelayan kita kesulitan. Karena masih banyak nakhoda kita yang masih belum paham aplikasi. Khawatirnya kalau salah input kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada, bisa jadi kesalahan bagi kita. Itu yang saya khawatirkan," paparnya.

Senada disampaikan Riswanto, Koordinator Front Nelayan Bersatu Kota Tegal dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah. Pihaknya meminta indeks tarif PNBP tidak berpatokan pada penghasilan kotor selama melaut. 

Dia juga mengapresiasi langkah KKP yang menampung aspirasi nelayan dengan memberikan ruang diskusi terkait besaran indeks yang diharapkan.

"(Belum lama) ini kami berkesempatan diskusi dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri memberikan ruang untuk diskusi terkait mekanisme PNBP seperti apa. Ini satu moment yang sangat baik untuk pelaku usaha perikanan. Namun kami akan selalu mengawal, apabila nanti ketika penerbitan Kepmen Harga Acuan Ikan," akunya. 

Pakar Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Kelautan dan Analisis Sistem Perikanan Sugeng Hari Wisudo menerangkan, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan memiliki tiga unsur yang saling terkait meliputi keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Dan penerapan PNBP Pascaproduksi sesuai mekanisme output control diakuinya termasuk dalam tata kelola perikanan tangkap meski implementasinya masih baru di Indonesia. 

"Peraturan bukan untuk kepentingan pemerintah saja, pelaku usaha, konservasi atau masyarakat kecil saja, tapi memadukan semuanya agar berjalan sinergi dan terus menurus. Disinilah pentingnya keterbukaan. Saya melihat KKP sudah membuka dan nelayan sudah berdialog dan ini terus dilakukan, sehingga nanti bertemu di titik optimum untuk semua. Dengan adanya kebijakan berkelanjutan ini diharapkan kita mencapai perikanan tangkap yang unggul dan berkelanjutan sehingga mampu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hingga menjaga kelanjutan ekosistem laut," pungkasnya.

Sumber : kkp

Read More

Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Tembus 98,69% di 2022

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kinerja positif kementeriannya sepanjang tahun 2022 ke anggota Komisi IV DPR dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). 

Realisasi penyerapan anggaran KKP tembus 98,69% diiringi keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang. Pagu anggaran KKP tahun 2022 setelah mengalami automatic adjustment sebesar Rp5,46 triliun dan yang berhasil terserap Rp5,39 triliun. 

"Realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022 berdasarkan data per tanggal 14 Januari 2023 adalah sebesar 98,69%," ungkap Menteri Trenggono dalam rapat tersebut. 

Capaian kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 Triliun yang terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Rp1,19 Triliun, PNBP Non Sumber Daya Alam Rp629 Miliar dan PNBP BLU sebesar Rp48,99 Miliar.

Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan pada Triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 6,38% dengan nilai Rp202,61 Triliun dan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,54%. Rata-rata Nilai Tukar Pelaku Usaha turut meningkat dari tahun 2021, yakni 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,64 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD5,07 Miliar atau meningkat 7,22% dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Dengan rincian nilai ekspor produk perikanan sampai dengan November 2022 mencapai USD5,71 Miliar atau meningkat 10,66% dibanding periode sama tahun 2021, sedangkan nilai impor produk perikanan mencapai USD0,64 Miliar.

"Investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan III 2022 telah mencapai Rp6,39 Triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp2,36 Triliun, PMA sebesar Rp1 Triliun dan Kredit Investasi Rp3,03 Triliun," ungkapnya. 

Realisasi penyaluran dana kelolaan LPMUKP tahun 2022 mencapai Rp135,23 Miliar dengan total penerima manfaat sejumlah 1.735 orang. KKP juga berhasil mencapai luas kawasan konservasi perairan 28,91 juta hektare di tahun 2022. Disusul hasil operasi dari 30 unit kapal pengawas berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia. 

Sementara itu, pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun disertai kebijakan automatic adjustment sebesar Rp468,17 miliar, sehingga pagu efektif sepanjang tahun ini tersisa Rp6,29 Triliun. 

KKP, sambungnya, juga sudah menetapkan lima arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yang terdiri dari perluasan target kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. 

Kemudian pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. 

"Kinerja keuangan kita cukup bagus, pertumbuhan kita cukup bagus, mudah-mudahan kita tetap optimis di 2023. Walau negara lain tetap mengalami kontraksi yang luar biasa. Program bantuan pemerintah tahun ini juga tetap berjalan termasuk program-program prioritas di antaranya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. 

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022. Dia  berharap tren positif kinerja anggaran dan implementasi program kerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2023. 

"Kita tidak boleh patah semangat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral termasuk kerja sama yang baik dengan swasta. KKP juga harus dapat menjamin iklim usaha sektor kelautan dan perikanan tahun ini," ujarnya.

Sumber : kkp

Read More