KKP Bangun Zona Integritas Hindarkan Pegawai dari Praktik Korupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan integritas para pegawai di setiap satuan kerja agar terbebas dari praktik korupsi. Salah satu upayanya dilakukan dengan membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). 

Terbaru KKP mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, Jawa Barat pada Senin 3 April 2023. Satuan pendidikan ini merupakan salah satu unit pelaksana teknis KKP di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM). 

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, terdapat tiga hal yang perlu dipersiapkan untuk meraih predikat WBK/WBBM, yaitu sistem, fasilitas, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, sistem dibangun melalui inovasi berbasis pada peningkatan pelayanan, yang mudah diakses oleh publik dan dipahami oleh semua pegawai, sehingga diperlukan media sosialisasi kepada semua stakeholders yang semuanya terstandar dalam Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditentukan.

"Sistem artinya seluruh dokumen, SOP, dan sebagainya harus ada isi dan esensinya. Yang penting juga harus dimunculkan inovasi-inovasinya, sekecil apapun inovasi harus ada dalam rangka untuk mencegah tindakan-tindakan korupsi. Selain itu, harus ada kolaborasi yang baik, karena tidak bisa pimpinan bekerja sendiri-sendiri, tapi harus ada kerja tim secara top down atau bottom up, bahkan sampai ke level petugas kebersihan dan OB pun harus dilibatkan dalam WBK. Jangan henti-hentinya melakukan sosialisasi dari komponen paling atas sampai paling bawah dan harus ada tindak lanjutnya," ujarnya.

Terkait faktor kedua, yaitu fasilitas, menurut Nyoman bagaimana dengan fasilitas yang ada bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan informasi yang jelas serta memberikan asistensi bagi semua stakeholders.

"Fasilitas tidak harus selalu baru, tapi bagaimana kita bisa menyediakan fasiltas-fasilitas tersebut secara efektif, misalnya ruang layanan publik, disitu kita lengkapi fasilitas-fasilitasnya, sampai ke hal-hal kecil seperti petunjuk arah, toilet, dan sebagainya dan juga jangan ada aset yang tidak terpakai, semuanya harus dapat dimanfaatkan," tuturnya.

Sementara itu terkait faktor SDM, menurut Nyoman, dukungan tim kerja harus solid dengan pimpinan sebagai role model dalam implementasi reformasi birokrasi menuju zona WBK/WBBM. Pimpinan harus memegang kendali dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan perkantoran, untuk menuju birokrasi yang simpel, efektif, transparan, dan bebas korupsi.

"WBK tidak akan tercapai jika tidak ada tim kerja yang solid. Utamanya adalah pimpinan sebagai role model mulai dari diri sendiri. Jangan berpikir pimpinan bisa semena-semena, bisa tidak absen (presensi) atau pergi tanpa surat tugas, karena semua itu bisa jadi temuan. Pimpinan harus tebarkan aura positif. Jangan henti-hentinya keliling, menegur, mengingatkan fasiltas-fasilitas yang kurang. Oleh sebab itu dalam penyiapan pencanangan zona integritas itu pimpinan tidak bisa kerja sendiri, tapi harus dengan tim," tambahnya.

Saat ini BRSDM telah memiliki 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, bahkan salah satunya telah berpredikat WBK Nasional. BRSDM mengusulkan lagi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT untuk tahun 2023.

Sementara itu, Plt. Inspektur Jenderal KKP Teuku Nilwan mengatakan, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM KKP dilatarbelakangi bahwa untuk mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi yang bersih dan akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/Satker sebagai pilot project/percontohan.

"Pelaksanaan ZI merapakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja atau Satker yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. unit yang membangun ZI dan mendapat predikat WBK/WBBM menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang prima dan berintegritas," jelas Nilwan.

Dilaporkan Sekretaris BRSDM Kusdiantoro, saat ini BRSDM telah memiliki 13 UPT yang telah berpredikat menuju WBK/WBBM, yaitu Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, Balai Riset Pemuliaan Ikan, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, BPPP Tegal, BPPP Medan, Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, SUPM Waeheru, Balai Diklat Aparatur Sukamandi, dan Balai Riset dan Observasi Laut.

Dari 13 UPT tersebut satu diantaranya telah berpredikat WBK Nasional yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu BPPP Banyuwangi. Selanjutnya pada 2023, BRSDM mengusulkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada tujuh UPT, yaitu BPPP Ambon, BPPP Bitung, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Karawang, dan Politeknik KP Pangandaran.

"Pencanangan pembangunan zona integritas merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh UPT, sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi," kata Kusdiantoro.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, Desember lalu, juga mengajak para pejabat dan seluruh Pegawai KKP bersatu padu membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi demi mewujudkan kebangkitan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Saya memandang perlu adanya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, utamanya untuk membangun integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Saya meminta Budaya Integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas di setiap individu pegawai, menerapkan sistem, dan kepemimpinan yang baik," tegasnya.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Adakan Pelatihan Pengoperasian ALSIN Perikanan di Poltek KP Pangandaran

Pelatihan pengoperasian ALSIN perikanan di Poltek KP Pangandaran

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengadakan pelatihan dan diseminasi pengoperasian alat dan mesin perikanan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (PKPP), 30 Maret - 1 April 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk pengayaan materi praktik taruna-taruni Poltek KP Pangandaran khususnya program studi pengolahan hasil laut, sekaligus optimalisasi SDM instruktur pada LRMPHP. 

Adapun materi pelatihan yang diadakan meliputi pengoperasian ALPINDEL untuk produksi tahu ikan, perakitan dan pengujian sistem pendingin TEC (Thermo Electric Cooler) untuk boks penyimpanan ikan, praktek pengujian CAW (Clean Anhydrous Weed) pada rumput laut dan pembuatan ATC (Alkali Treated Cottonii) dan karagenan dari rumput laut.

Rangkaian kegiatan diawali sambutan kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dilanjutkan dengan paparan materi dan praktik oleh instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, M,Sc, Koko Kurniawan, Iwan Malhani M.Sc dan Wahyu Tri Handoyo. Kegiatan yang diadakan di Ruang Teaching Factory (TEFA) Poltek KP Pangandaran tersebut diikuti sebanyak 70 taruna - taruni  semester 2 dan 4 program studi pengolahan hasil laut.

Sambutan Kepala LRMPHP dan Direktur Poltek KP Pangandaran

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan ucapan terima kasih kepada Poltek KP  Pangandaran atas kesempatan yang diberikan dan harapannya pelatihan ini dapat meningkatkan  pengetahuan taruna - taruni untuk bekal kedepannya. “Dalam pelatihan itu setidaknya ada 4 yang harus berubah, yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku kerja,” jelasnya. 

Senada dengan Kepala LRMPHP, Direktur Poltek KP Pangandaran, Arpan Nasri Siregar juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi bersama dalam meningkatkan kualitas SDM. “Pelatihan ini merupakan bagian dari kompetensi taruna-taruni untuk memasuki dunia industri setelah lulus nantinya, mudah-mudahan bentuk kolaborasi ini terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan cakupan kerjasama yang lebih luas, “ jelasnya. 

Read More

KKP Perkuat VOGA dan SFV Untuk Kawal Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan program VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru. Melalui kedua program tersebut, KKP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas SDM KP. 

"Dalam mendukung program strategis KKP yang berlandaskan pada ekonomi biru, BRSDM memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM Unggul, maju, dinamis dan bertalenta global. Sejalan dengan hal tersebut BRSDM melaksanakan dua program terobosan,  pertama yaitu VOGA (Vocational Goes to Actors) dan pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)," ujar Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta, pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I Tahun 2023 pada Rabu (29/3). 

Lebih lanjut disampaikan Nyoman, VOGA yang dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII) yang merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta; dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh. 

Pada Penerimaan Peserta Didik KKP Ta 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada 1 April – 30 Mei 2023, BRSDM pun berkomitmen memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam) sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan. 

Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, dengan telah ditetapkannya sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU), maka kampus tersebut akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama untuk mendukung predikat  BLU tersebut. 

Program kedua yaitu pengembangan Smart Fisheries Village (SFV), yang merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatlan pemanfaatan aset BMN dan PNBP. Terdapat dua konsep pembangunan SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Integrasi/kolaborasi pendidikan melalui kegiatan Teaching Factory (TEFA), pelatihan dan percontohan penyuluh serta penerapan inovasi merupakan kekuatan BRSDM dalam pengembangan SFV. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Sebelumnya pada Rakernis BRSDM 2023, 14 maret yang lalu, Menteri Trenggono mengatakan, KKP menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan. SDM dimaksud antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM.

Sumber ; kkp

Read More

Penguatan Jejaring Kerjasama Pelatihan dan Pengembangan dengan SMK N 1 Jepara

Tim Pelayanan Teknis LRMPHP (Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan) mengunjungi SMK N 1 Jepara pada 14 Maret 2023 lalu. Kunjungan ini dalam rangka penguatan jejaring kerjasama antara LRMPHP dan SMK N 1 Jepara. Tim LRMPHP yang dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto, diterima Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara, Sugiyanto beserta wakilnya. 

Tri Nugroho Widianto menyampaikan bahwa kunjungannya ini untuk menginisiasi kerjasama lanjutan antara kedua belah pihak. Kerjasama yang sudah terjalin selama ini yaitu program magang bagi siswa-siswi SMK N 1 Jepara di LRMPHP.

Sejalan dengan penjelasan Tim LRMPHP, Kepala Sekolah SMK N 1 Jepara juga menyampaikan harapannya agar program magang dapat dilanjutkan karena materi magang yang diterima siswa-siswi SMK N 1 Jepara mendukung program sekolah berbasis kompetensi yang Link and Match dengan dunia usaha. “Materi magang di LRMPHP seperti pengolahan rumput laut belum diajarkan di sekolah, hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan ketrampilan siswa, “ jelasnya.

Dalam kunjungannya ini, Tim LRMPHP juga diajak berkeliling melihat beberapa media pembelajaran siswa-siswi SMK N 1 Jepara diantaranya Laboratorium APHPi (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan), Laboratorium NKPI (Nautica Kapal Penangkapan Ikan), kolam budidaya ikan nila, kolam pembenihan ikan lele, apartemen kepiting bakau dan bakau mini forest yang langsung dipakai untuk pemeliharaan kepiting bakau. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara LRMPHP dengan SMK N 1 Jepara. Ruang lingkup kerja sama lanjutan yang disepakati meliputi pelatihan dan magang. Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Jepara akan mengirimkan kembali siswanya untuk melakukan kegiatan magang di LRMPHP selama 4 bulan pada akhir tahun.

Read More

KKP Akan Atur Budidaya Jenis Ikan Baru dan Pengkajian Stok Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengaturan pembudidayaan untuk jenis ikan baru dan pengelolaan perikanan tangkap berbasis data pengkajian stok ikan (stock assessment). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Hal tersebut dibahas pada Sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) secara hybrid, belum lama ini, di Kantor BRSDM Ancol, Jakarta Utara.

"Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, subtansi mengenai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf l dan ayat 2 huruf F, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada saat membuka sosialisasi 

"Terkait dengan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan tertuang dalam  Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan. Pengaturan terkait jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, ini diperlukan untuk memastikan bahwa ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap jenis ikan lain/invasif, lingkungan maupun habitat yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap setiap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan," tambah Nyoman.

Selain itu, Perppu Cipta Kerja ini juga mendorong pengelolaan perikanan tangkap berbasis data stock assessment yang memadai. Hal tersebut tersebut dapat dilihat pada amanat Pasal 7 yang salah satunya memerintahkan penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan bahwa untuk penguatan penerapan pengkajian stok tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (SDI).

"Semoga acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak," harap Nyoman.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Latifah Rahmi Nasution sebagai narasumber kegiatan ini mengatakan, Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Menurut Latifah, Perpu Cipta Kerja sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengingat akan adanya potensi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi jika Undang-Undang dibuat melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam keadaan yang mendesak dibutuhkan suatu kepastian untuk diselesaikan.

"Penerbitan Perpu Cipta Kerja merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengantisipasi risiko akibat gejolak perekonomian global akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di sejumlah negara," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam maupun luar negeri, lanjutnya, Pemerintah melakukan reformasi struktural melalui Perpu Cipta Kerja guna memastikan terus terjaganya iklim investasi yang kondusif terutama menjamin adanya kepastian bagi dunia usaha.

"Perpu Cipta Kerja sebagai upaya percepatan dalam mendukung program pemerintah," tambah Latifah.

Ia mengatakan, pesan kunci penerbitan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Partisipasi publik secara substantif telah dilakukan dengan menjaring aspirasi publik serta menindaklanjutinya dengan melakukan perubaham material dari UU Cipta Kerja menjadi Perpu Cipta Kerja.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon I lingkup KKP dan juga disiarkan secara live streaming melalui youtube. Masyarakat masih dapat menyimak sosialisasi ini melalui youtube BRSDM TV. Turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Nono Hartanto, dan Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Prof. Indra Jaya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis regulasi tentang cipta kerja akan mendukung dunia usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi dimasa resesi global dengan tetap menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.

Sumber : kkp

 

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri Rakernis BRSDM di Bali

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad didampingi Staf Tata Operasional, Iwan Malhani Al Wazzan menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Jimbaran Bali, 12 – 15 Maret 2023. Rakernis BRSDM 2023 dibuka oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  dengan dihadiri seluruh UPT lingkup BRSDM. 

Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan  menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen mutu yang baik.

Rakernis BRSDM 2023 membahas kinerja BRSDM dan program prioritas KKP tahun 2023 – 2024. Program prioritas yang dibahas dalam Rakernis meliputi Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII). 

Dalam rakernis menghadirkan narasumber diantaranya dari Disbudristek, Kemenaker, kemenkeu dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu juga  diadakan launching Integrated Human Resources Intelligent Platform, pameran berbasis digital, penandatanganan nota kesepahaman antara BRSDM dengan mitra dan diakhiri pembacaan rumusan dan penandatanganan komitmen kinerja.

Read More

KKP Siapkan SDM Unggul untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia. 

Sumber daya unggul yang dimaksud mencakup peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan KKP, serta masyarakat yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan dari KKP melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

"BRSDM rekrutmen (satuan pendidikan) 100 persen anak nelayan, dan semoga tahun ini sudah berjalan. Mereka ini nantinya menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal, membangun kampungnya sehingga menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan maju," ujar Menteri Trenggono pada Rakernis BRSDM mengangkat tema SDM Unggul untuk Ekonomi Biru di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Kampung nelayan maju sendiri merupakan program kerja KKP untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata. Di dalamnya selain pemberian bantuan, pembangunan sarana prasana dan perbaikan infrastruktur, juga ada kegiatan pendampingan usaha, hingga pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya seperti pelatihan perbaikan alat tangkap serta membuat aneka ragam kerajinan tangan dan kuliner. 

Melalui program ini pula, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan maju ke depannya menjadi pusat ekonomi baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir. 

Di sisi lain, KKP juga memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas kampung nelayan di pesisir. Kelimanya mencakup perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan di pesisir, laut, dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut. 

"Bagaimana seluruh kampung nelayan di masa yang datang menjadi kampung yang bersih dan punya potensi ekonomi besar. Kita ingin buat modeling dulu, dan tahun ini ada 10 titik yang kita bangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menambahkan, KKP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia. Sedangkan kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju.

Pihaknya juga memiliki penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah, dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi. "Proses sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan menjadi core bisnis BRSDMKP dalam menghasilkan SDM Kompeten," ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan terintegrasi kampung perikanan pihaknya juga siap mengembangkan Balai Pelatihan sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik kelautan dan perikanan, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan.

Sumber : kkp

Read More