EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Rabu, 17 Agustus 2016

Tiga peneliti LPPMPHP mengikuti Konferensi Teknologi Tepat Guna ke III

image003

Tiga orang peneliti LPPMPHP (Tri Nugroho, Luthfi A dan Naila Z) mengikuti Konferensi Teknologi Tepat Guna ke III yang diselenggarakan di Graha Solo Raya (Solo) pada tanggal 11 Agustus 2016. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Puslitbang TTG LIPI Subang, dan menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang dikomandani oleh Kementerian Ristek Dikti.

Acara ini dibuka oleh Kepala LIPI, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Kepala Pusat TTG LIPI dengan mitra Pusat TTG LIPI, penyerahan awards dan serangkaian pemaparan. Pemaparan kunci disampaikan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, yang dilanjutkan dengan pemaparan oleh beberapa narasumber lainnya, meliputi
  • Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional
    Ir. Arifin Rudiyanto M.Sc, Ph.D. (Materi : Perencanaan dan program Nasional Pemanfaatan TTG untuk Mendukung Peningkatan Sistem Inovasi di Daerah)

  • Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti
    Dr. Ir. Jumain Appe, M.Si (Materi : Pembangunan Ekonomi Berbasis Iptek Melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

  • Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik - LIPI
    Dr. L.T Handoko (Materi : Peranan lembaga litbang dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Mendukung Peningkatan Sistem Inovasi di Daerah.)

Sesi pemaparan ini, kemudian dilanjutkan dengan sesi pembahasan oleh panel yang terdiri dari akademisi, pebisnis dan praktisi; serta dilanjutkan dengan sidang komisi. Mengingat keterbatasan jumlah peserta, maka pelaksanaan sidang komisi dilakukan secara maraton pada ruang yang sama. Acara konferensi ini ditutup dengan pembacaan rumusan konferensi TTG ke III oleh Kepala Pusat TTG LIPI.

image001

image002  image004

Jumat, 05 Agustus 2016

Sosialisasi Reformasi Birokrasi lingkup Puslitbang Daya Saing Produkdan Bioteknologi KP

6bba34c0-9fdc-4fcd-b11d-b0324eb5ee9e

Dua orang pegawai LPPMPHP, masing-masing dari tata usaha dan tata operasional (Gilang R. Israwan dan Koko Kurniawan) mengikuti Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Aula Sofyan Ilyas P3DSPB yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2016. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan fungsioanl P3DSPB, dengan narasumber Bapak Teuku Nilwan (Inspektur IV - KKP).


Peserta sosialisasi RB
Peserta sosialisasi RB

Kredit foto: tim P3DSPB KP

Senin, 01 Agustus 2016

Tim Keuangan LPPMPHP mengikuti penyusunan laporan keuangan semester 1lingkup BalitbangKP

image004

Tim keuangan LPPMPHP yang terdiri dari Koordinator TU, Bendahara Pengeluaran dan Operator SAI mengikuti penyusunan laporan keuangan semester 1 lingkup BalitbangKP, yang terdiri dari kegiatan pra rekonsiliasi dan kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Bogor Salak Tower Hotel. Kegiatan pra rekonsiliasi sendiri sudah dibuka dan dimulai pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016. Namun demikian, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, satker LPPMPHP belum maju untuk mengikuti pra-rekonsiliasi karena masih ada beberapa dokumen yang dalam perbaikan. Kegiatan pra-rekonsiliasi sendiri berupa review dan pemeriksaan kelengkapan (check-list item) dan pengecekan substansi laporan keuangan oleh tim review internal BalitbangKP.

Kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan semester I TA 2016 dilaksanakan tanggal 26 - 29 Juli 2016. Kegiatan ini dibuka pada tanggal 26 Juli 2016 siang oleh Sekretaris BalitbangKP (Dr. Indra Sakti), serta diisi juga dengan pemaparan materi oleh beberapa narasumber, yaitu Kepala Biro Keuangan, Inspektur IV dan Inspektur V.

Materi yang dipaparkan oleh Sekretaris BalitbangKP yaitu reviu status terkini masalah penyelesaian laporan keuangan, penyelesaian satker inaktif (P4KSI, P3TKP dan P4B), penyelesaian PNBP, barang bantuan ke masyarakat/pemda 526, mutasi BMN dari satker inaktif, serta pelaksanaan anggaran berbasis akrual.

Materi yang dipaparkan oleh kepala Biro keuangan yaitu pedoman penyusunan laporan keuangan semester 1 TA 2016, tindaklanjut audit BPK yang mempengaruhi saldo akhir 2015 dan saldo awal 2016 (audited) serta potensi selisih (status unregistered) yang diakibatkan oleh belum dilakukan rekonsiliasi internal antara SIMAK BMN dan SAIBA. Adapun inspektur IV lebih menyoroti ke sisi perencanaan penganggaran dan status WTP KKP, sedangkan inspektur V memberikan pembekalan mengenai gratifikasi dan integritas.

Usai pembukaan, dilakukan pembentukan tim review yang terdiri dari staf bagian keuangan dan umum BalitbangKP serta tim auditor dari Itjen (Inspektorat IV). Tim dari LPPMPHP mendapatkan giliran untuk direview oleh auditor pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016. Beberapa perbaikan yang diminta oleh tim review yaitu penjelasan mengenai LPE, pembayaran uang makan Desember 2015 yang dilakukan pada bulan Januari 2016 dengan DIPA TA 2016, serta perincian uang persediaan senilai Rp 200.000.000,- (kuitansi belum di-SP2D-kan, uang tunai di kas bendahara / brankas, uang di PUMK, serta uang dalam bentuk saldo di rekening Bendahara Pengeluaran).



image002
Pengecekan oleh tim internal BalitbangKP

Usai perbaikan, pelaksanaan rekonsiliasi data SAI tim LPPMPHP telah selesai yang dibuktikan dengan penandatanganan form CHR dari Itjen. Acara rekonsiliasi data SAI ini ditutup pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 oleh Sekretaris BalitbangKP.

image003
Pengecekan oleh tim auditor KKP

Sosialisasi dan Bimtek Perdirjen Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016

index

Berdasarkan undangan dari KPPN Yogyakarta, 2 orang pegawai LPPMPHP (Koordinator Tata Usaha dan staf TU) menghadiri undangan Sosialisasi dan Bimtek Perdirjen Perbendaharaan No. PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yg dibebankan pada APBN di KPPN pada tanggal 29 Juli 2016. Peraturan ini berlaku 2 bulan sejak tanggal ditetapkan (29 Juni 2016). Tindaklanjut dari adanya peraturan dan sosialisasi peraturan ini yaitu penyiapan kelengkapan berkas dan dokumen yang diperlukan untuk pembayaran, seperti dokumen kepegawaian, NPWP dan rekening bank.

Rabu, 13 Juli 2016

Partisipasi LPP-MPHP dalam Rakernis Terpadu KKP dan Rakernis LingkupBalitbang KP Tahun 2016

Rakernis

Sebagai kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun, LPPMPHP berpartisipasi langsung pada Rakernis yang diwakili oleh Plt Kepala LPPMPHP dan Koordinator TO.  Rapat Kerja Teknis memiliki peran strategis untuk merencanakan dan mengoreksi kembali tingkat kemajuan rangkaian program yang telah dilaksanakan di lingkup KKP. Rapat Kerja Teknis Lingkup KKP yang dilaksanakan di Ballroom, Gedung Mina Bahari III, pada tanggal 30 Mei 2016 dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan dihadiri sekitar 600 peserta dari perwakilan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) lingkup KKP serta Dinas Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia. Dalam Rakernis ini juga di launching program Satu Data sebagai program unggulan KKP untuk mendukung kebijakan nasional sebagai wujud peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas. Rakernis 2016 terbagi dalam empat sesi yang menghadirkan narasumber Setjen KKP, perwakilan dari Kenterian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Koperasi dan UKM, dan perwakilan PT Pertamina dan Perindo.

Selain menghadiri kegiatan Rakernis 2016 lingkup KKP, perwakilan LPPMPHP juga menghadiri kegiatan Rakernis lingkup BalitbangKP di hotel Royal Bogor pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2016 dengan tema “Reposisi peran Balitbang KP dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan ke depan”. Rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Badan Litbang KP yaitu Bapak Muhamad Zulficar Mochtar. Sekaligus memberikan arahan kepada seluruh peserta Rakernis. Dalam arahannya Kepala Balitbang menyatakan bahwa program-program kegiatan Balitbang KP harus berubah dari kegiatan penelitian yang tak berujung menjadi in house consultant Dirjen Teknis dan Pusat Inovasi terhadap isu-isu strategis yang mengemuka saat ini di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya kegiatan dibagi menjadi 3 sidang kelompok yaitu : 1. Kelembagaan dan sarana prasarana, 2. Penelitian dan pengembangan serta 3. Diseminasi. Output yang diharapkan dari penyelenggaraan meliputi rekomendasi reposisi lembaga Litbang sebagai pusat kepakaran, rekomendasi fokus roadmap penelitian terdepan, dan rekomendasi strategi komunikasi hasil riset yang selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah rumusan sebagai acuan kegiatan Balitbang KP kedepan.