EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 07 Juli 2017

Para Nelayan Ini Sebagian Beralih Menggunakan Energi Surya Saat Melaut

Sejumlah kapal nelayan di Brondong yang Mulai Menggunakan Panel Surya beberapa tahun ini. (Foto: Luh De Suriyani)
Di sebuah aliran sungai yang bermuara di pesisir utara Laut Jawa, belasan perahu terlihat menonjol dengan panel-panel energi surya. Perahu-perahu motor ini mengalihkan penggunaan energi terutama untuk penerangan dari aki setrum ke energi terbarukan, solar panel.

Ketika negara sibuk menggelar konferensi-konferensi tingkat tinggi energi terbarukan, puluhan nelayan ini sudah mendahului mengeksekusinya secara swadaya. Pun banyak proyek besar energi terbarukan mangkrak. 

Para nelayan tak banyak pertimbangan teori soal ramah lingkungan karena alasannya praktis, sesuai kebutuhan nelayan di pesisir pantai utara Lamongan ini. Aki-aki yang disetrum listrik rumahan mudah rusak karena tiap hari bongkar pasang dari perahu.

Aki yang digunakan untuk menyimpan energi dari panas matahari ini sekitar 70 ampere. Tak pernah kehabisan daya untuk lampu-lampu penerangan yang dipasang di perahu dan sangat membantu saat melaut malam.

Sementara sebelumnya mereka tergantung pada listrik PLN. Aki harus dicabut untuk disetrum dengan biaya sekitar Rp15 ribu sekali setrum. Masalahnya bukan di biaya saja, tetapi juga pada umur aki. Menurut mereka daya cepat habis dan umur aki pendek atau cepat rusak karena sering bongkar pasang.

Pemasangan Panel Surya di Kapal (Foto: Luh De Suriyani)
Modal awal sekitar Rp 2 juta untuk membeli aki dan panel suryanya. Tapi investasi ini menurut mereka sepadan dengan mudahnya menggunakan energi surya dan hemat waktu untuk menyetrum aki yang membutuhkan waktu berjam-jam. 

Saat ini ada sekitar 200 nelayan yang sudah menggunakan panel surya sebagai sumber energi. Faktor pendukungnya adalah kebutuhan yang sama yaitu untuk mendapat energi yang mudah dikelola.

Sumber : http://www.mongabay.co.id

Kamis, 06 Juli 2017

Nelayan Pantai Depok Memilih Tidak Menjual Ikan di TPI

(foto : Arief Junianto/JIBI/Harian Jogja)
Meskipun sudah disediakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), nelayan Pantai Depok ternyata belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Mereka lebih memilih menjual ikan hasil tangkapannya secara langsung kepada pembeli. Dengan cara ini, mereka menilai keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar ketimbang melelangnya di TPI.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Bantul Pulung Haryadi menjelaskan bahwa TPI Depok memang perlu segera dilakukan penataan, baik secara fisik maupun sistem pelelangannya. Itulah sebabnya, di tahun ini pihaknya memang sudah berencana akan melakukan perbaikan TPI Depok tersebut.

Sementara menyinggung soal banyaknya nelayan yang memilih menjual ikan secara langsung kepada pengunjung tanpa harus melalui TPI, ia menganggap hal itu wajar dilakukan oleh nelayan, terutama nelayan perahu. Pasalnya, hasil tangkapan ikan dari nelayan perahu harian itu memang tak begitu banyak.

Itulah sebabnya, ia berharap nelayan di Bantul mengubah pola kerjanya, dari nelayan harian menjadi nelayan kapal. Harapannya saat ombak tinggi mereka tetap bisa melaut. Harapan Pulung ini mengacu karakteristik Pantai Selatan, yang ombaknya lebih besar dibanding gelombang di Pantai Utara Jawa. Menurutnya dari 596 nelayan di Bantul, tidak lebih dari 15 orang saja yang menjadi nelayan kapal.


Sumber: http://www.solopos.com

Minggu, 25 Juni 2017

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 H



Kamis, 15 Juni 2017

Learning Session LRMPHP


Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai, LRMPHP mengadakan acara learning session. Acara ini dihelat di aula lantai 2 gedung LRMPHP mulai pukul 09.00 pagi. Khusus bulan Juni ini, pelaksanaan learning session dilaksanakan setiap hari, mulai tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2017.

Disamping untuk wahana untuk saling belajar dan berdiskusi, kegiatan ini diharapkan juga mampu untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan dalam menyajikan karya ilmiah atau presentasi.

Untuk kali pertama, bertindak sebagai pemateri yaitu Sdr. Ahmat Fauzi, ST yang membawakan materi bertema Perancangan Mesin Refrigerasi Absorpsi untuk Produksi Es Berkapasitas 10 ton/hari dengan dimoderatori oleh Sdr. Tri Nugroho Widianto, M.Si. Acara ini dihadiri oleh kakelti, peneliti, calon peneliti dan teknisi serta beberapa staf manajerial LRMPHP.

Bagi bapak/ibu yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir di acara learning session LRMPHP di bulan Juni ini, berikut adalah jadwal dan materi yang akan dipaparkan.


Senin, 12 Juni 2017

Menteri Kelautan dan Perikanan Sampaikan Intervensi pada Konverensi Kelautan PBB

dok. humas kkp
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan intervensi Indonesia dalam “Dialog Kemitraan 4: Menjaga Keberlanjutan Perikanan” pada rangkaian acara Konferensi Laut PPB, di UNHQ, New York, Rabu (7/6) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyarankan berbagai langkah yang dapat dilakukan bersama untuk menjaga keberlanjutan kelautan dan perikanan dunia.

Menurut Menteri Susi, untuk dapat menjaga lautan, semua masyarakat dunia harus memahami bahwa lautan dan kehidupan yang terkandung di dalamnya berhak untuk hidup lestari. Untuk itu, dunia memerlukan suatu badan global untuk mengatur perlindungan terhadap hak laut, yang tak akan terganggu oleh agenda politik apapun.

Menteri Susi menyarankan negara-negara dunia melakukan penangkapan menggunakan peralatan dan metode yang aman, mengontrol Fish Agregating Device (FAD), dan tidak menguras induk-induk ikan yang bermigrasi menuju zona perkembangbiakan mereka. “Ketika induk-induk ikan tidak kembali ke zona perkembangbiakan (akibat ditangkap), bayi-bayi ikan tidak akan lahir untuk menjaga keberlanjutannya, sehingga dunia akan kehabisan stok ikan,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menekankan pentingnya melindungi laut lepas sebagai upaya melindungi industri skala kecil. Menurutnya nelayan-nelayan terutama nelayan kecil harus sejahtera dengan menggantungkan hidup dari laut. Laut harus dapat menjadi sarana nelayan kecil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Terakhir, Menteri Susi meminta dunia memahami bahwa IUU Fishing adalah kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam praktiknya, selain melakukan pencurian ikan juga terjadi perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, transaksi bahan bakar minyak (BBM) ilegal, penyelundupan binatang langka, dan sebagainya.

Sebagai informasi, Konferensi Laut PBB berlangsung tanggal 5-9 Juni 2017 dengan mengusung tema “Our Ocean, Our Future: Partnering for the Implementation of SDG’s 14”. Tujuannya untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang diperlukan guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SGD’s) 14 melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik tingkat regional, nasional, maupun global. SDG’s 14 sendiri bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.


Sumber : IG KKP >> @kkpgoid