EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Selasa, 17 Maret 2020

Waspada Covid-19, KKP Keluarkan Kebijakan Kerja dari Rumah

Kantor Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
Merebaknya wabah corona, membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan agar jajarannya meningkatkan kewaspadaan. Melalui surat edaran bernomor B.181/SJ/KP.620/III/2020, terdapat sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP.

Dalam poin a surat yang ditandatantani oleh Plt Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar tersebut mengimbau agar pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat fungsional yang setara dengan pimpin tinggi madya/pratama/administrator tetap masuk kerja seperti biasa.

Berikutnya, pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional setara dengan pejabat pengawas ke bawah untuk bekerja dari rumah (work from home). "Kerja dari rumah secara bergantian dengan jadwal rotasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II atau satuan kerja masing-masing," terang Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo di Jakarta, Minggu (15/3).

Agung menambahkan, pegawai yang melaksanakan work from home tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Sementara pegawai yang bekerja dari rumah, harus melaporkan hasil pekerjaannya langsung secara harian.

Seanjutnya unit kerja atau unit pelayanan teknis yang mempunyai tugas pelayanan publik agar membagi dan mengatur tugas pegawai guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

"Rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar negeri ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," sambungnya.

Kemudian untuk pimpinan yang menugaskan pegawai unit kerjanya melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri untuk ditunda atau dibatalkan. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga ditetapkannya kebijakan baru.

Sumber : kkp.go.id

Senin, 16 Maret 2020

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Kehumasan Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Kehumasan Lingkup BRSDMKP

Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Wahyu Tri Handoyo mengikuti Workshop Kehumasan dengan tema “Optimalisasi Media Sosial untuk Humas Pemerintah”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada 11- 13 Maret 2020 di Ruang Arwana Gedung Mina Bahari II lantai 14 dan dihadiri oleh seluruh UPT lingkup BRSDMKP. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dibidang kehumasan pemerintah supaya dapat mengoptimalkan media sosial yang saat ini sudah menjadi sumber informasi cepat bagi sebagian besar masyarakat.

Materi yang disampaikan dalam workshop kehumasan yaitu Social Media Management Swinny Andestika, S.Sos.  dari Communication Manager Sustainable Coffee Platform Indonesia (SCOPI), Mobile Journalism (teknik pemanfaatan smartphone untuk  membuat konten multimedia berupa video dan infografis) disampaikan oleh Riki Dhanu selaku pendiri Mobile Journalism (MOJO) dari liputan6.com, Public Sector Communication dengan narasumber Galuh Pangestu, M.A. selaku Communication Expert UNDP, dan Social Media Analytics For Public Relations dengan narasumber Ika K Idris, P.hD. selaku Direktur Riset Paramadina Public Policy Insitute, Universitas Paramadina.

Pada workshop kehumasan juga dilakukan kunjungan ke kantor redaksi Metro. Kunjungan ini bertujuan agar para peserta workshop mengetahui bagaimana media masa sekelas Metro TV membuat konten berita aktual yang akan disampaikan kepada masyarakat.

 

Jumat, 06 Maret 2020

Menteri Edhy: Silakan Kritik Saya!

Menteri saat sambutan dalam pelantikan pejabat KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mempersilakan jajarannya untuk mengkritik dirinya. Edhy bahkan menawarkan promosi jabatan bagi pegawai atau pejabat yang menyampaikan masukan dan kritik membangun.
“Menteri bukan segala-galanya dan bisa saja salah. Menteri tidak boleh antikritik dan bisa dikritik kapan saja. Di sini (KKP) yang mengkritik akan mudah dapat promosi,” katanya disambut tawa dan tepuk tangan pegawai, pejabat, dan undangan yang hadir dalam acara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, kemarin.
Menteri Edhy melantik empat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (5/3) sore. Edhy mengaku mengedepankan profesionalitas dan kekompakan dalam bekerja.
Keempat pejabat yang dilantik adalah Aryo Hanggono sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Aryo tadinya menduduki posisi Pelaksana Tugas pada jabatan tersebut. Kemudian TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Posisi Dirjen PSDKP sebelumnya dipegang oleh Pelaksana Tugas, Nilanto Perbowo, yang beberapa hari lalu resmi dilantik sebagai Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).
Selanjutnya ada Artati Widiarti yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta Pamuji Lestari sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga. “Jabatan hanya titipan Tuhan, gunakanlah untuk berbuat kebaikan,” kata Menteri Edhy.
Pelantikan pejabat eselon 1 KKP
Menteri Edhy berharap, para pejabat yang dilantik bisa secapatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menghasilkan terobosan-terobosan untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Program dan inovasi-inovasi KKP, sambung Edhy, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perikanan dan kelautan.
Menteri Edhy menambahkan, kekompakan dan profesionalitas sangat penting dalam lingkungan kerja agar hasil yang dicapai maksimal. Sehingga dia berharap para pejabat dan pegawai di KKP untuk saling sokong dalam menjalankan program kerja yang sudah disusun.
“Kerja sama itu sangat penting, jadi bapak ibu saya harap bisa segera menyesuaikan diri,” ujarnya.
Sumber : KKPNews

Kamis, 27 Februari 2020

Mengenal DSC (Differential Scanning Calorimetry), Analisa Untuk Mengetahui Ketahanan Termal Kemasan Bioplastik

Berdasarkan data dari Geyer, et al. (2017), jumlah produksi plastik dari tahun 1950 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat tajam, dari 2 juta ton per tahun menjadi 381 juta ton per tahun.
Produksi plastik secara global
       
Produksi plastik yang meningkat tajam ini menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan karena sifat plastik yang susah terurai (bisa bertahan hingga ribuan tahun), pencemaran plastik di laut juga berbahaya terutama jika tidak sengaja terkonsumsi oleh ikan dan satwa laut lainnya (kasus paus sperma tewas di pinggir perairan Wakatobi dengan 5,9 kg plastik di perutnya), selain itu bahan kimia yang terdapat dalam plastik juga berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu alternatif untuk mengurangi penggunaan plastik yaitu dengan pembuatan bioplastik. Bioplastik atau yang sering disebut plastik biodegradable, merupakan salah satu jenis plastik yang hampir keseluruhannya terbuat dari bahan yang dapat diperbarui, seperti pati, minyak nabati, dan mikrobiota. Salah satu indikator mutu plastik yaitu sifat atau ketahanannya terhadap panas, yang dapat dianalisa dengan Differential Scanning Calorimetry (DSC).

Schick dalam Anal. Bioanal. Chem. (2009) menyampaikan bahwa Differential Scanning Calorimetry (DSC) adalah suatu alat analitis yang efektif untuk mengkarakterisasi sifat fisik dari suatu polimer. DSC memungkinkan penentuan titik leleh, kristalisasi, suhu transisi mesomorfik, perubahan entalpi dan entropi yang sesuai, dan karakterisasi transisi kaca dan efek lain yang menampilkan baik perubahan kapasitas panas atau panas laten. Keunggulan DSC dibandingkan dengan teknik kalorimetri lainnya terletak pada rentang dinamis luas mengenai tingkat pemanasan dan pendinginan, termasuk isotermal dan operasi modulasi suhu. DSC telah terbukti menjadi teknik yang sangat andal untuk didapatkan kapasitas panas pada suhu tinggi dalam waktu singkat waktu. DSC juga memungkinkan studi tentang kinetika transisi dalam rentang dinamis yang luas. Karena kesederhanaan dan kemudahannya penggunaan DSC secara luas diterapkan dalam ilmu polimer.

Menurut Balasubramanian, et al (2018) dalam tulisannya yang disampaikan pada Jurnal Biomac, karakteristik termal dari suatu film atau plastik dianalisa dengan Differential Scanning Colorimetry (DSC) pada range suhu 25 - 300°C dengan gas Nitrogen dan pada laju pemanasan 10°C/ menit.
Alat DSC

Penulis : Putri Wullandari, Peneliti LRMPHP

Selasa, 25 Februari 2020

Perwakilan LRMPHP Hadiri Sarasehan Pakan Mandiri dan Alami di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY

Perwakilan LRMPHP Hadiri Sarasehan Pakan Mandiri dan Alami di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY
Berdasarkan undangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta nomor 005/00823 tanggal 18 Februari 2020, dua orang pegawai LRMPHP yaitu Luthfi Assadad (Kepala LRMPHP) dan Arif Rahman Hakim (peneliti, PJ riset rancangbangun mesin pakan ikan skala UKM TA 2018) mengikuti kegiatan Sarasehan Pakan Mandiri dan Alami yang dilaksanakan di ruang rapat Arwana, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan DI Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2020.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen, meliputi perwakilan dinas yang menangani perikanan pada kabupaten/kota di DI Yogyakarta, penyuluh perikanan, kelompok pembudidaya dan juga dari LRMPHP.

Dalam sarasehan ini, LRMPHP menyampaikan beberapa hasil pelaksanaan kegiatan riset yang telah dilakukan, baik dalam kerangka rancangbangun peralatan dan mesin, proses pembuatan tepung ikan sebagai bahan baku pakan, maupun optimasi peralatan milik UKM. 

Beberapa pelaku usaha yang hadir juga ikut menyampaikan pengalamannya selama ini.  Bapak Suharyanto dari Berbah Sleman, memberikan sharing pengalaman tentang pembuatan pakan ikan. “Tiga kunci keberhasilan pembuatan pakan ikan ialah ketersediaan bahan baku yang kontinyu dan murah, alat dan mesin produksi yang siap guna dan tidak rumit, pelaku pembuat pakan mandiri juga harus seorang pembudidaya”, tuturnya. Pelaku usaha lainnya, Bapak Dian Irwanda dari Pandak Bantul ikut menyampaikan teknik budidaya ikan Lele menggunakan pakan mandiri yang berbahan dasar ikan rucah yang difermentasi. 

Melalui kegiatan sarasehan ini, para pelaku usaha berharap adanya peran aktif dari Dinas Kelautan Perikanan maupun LRMPHP untuk bisa membantu penyediaan alat dan mesin pencetak pakan ikan sesuai kebutuhan.