EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Rabu, 18 Maret 2020

Transportasi Ikan Hidup Jaminan Kualitas Mutu Ikan Konsumsi

Salah satu metode transportasi ikan hidup
Pada tahun 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan target produksi perikanan budidaya sebesar 7,45 juta ton. Target produksi yang tinggi ini merupakan upaya untuk memenuhi permintaan pasar baik untuk pasar lokal, nasional maupun ekspor terhadap komoditas perikanan budidaya yang seksi seperti ikan kerapu, kakap putih, lobster, nila merah, lele dan ikan hias baik air tawar maupun air laut. Salah satu upaya untuk menjamin mutu ikan konsumsi dapat dilakukan dengan menjamin ikan tetap hidup sampai konsumen. Peran transportasi ikan hidup menjadi penting karena murupakan upaya menjamin ikan tetap hidup dengan kualitas yang prima.  

Proses transportasi ikan hidup dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu : basah, semi kering dan kering. Transportasi yang lazim dipergunakan oleh masyarakat dan pembudidaya adalah sistem basah yang dilakukan dalam kantong tertutup dan wadah terbuka. Transportasi dalam kantong tertutup biasanya digunakan untuk ikan yang berukuran kecil seperti ikan hias atau benih. Ikan dimasukkan dalam kantong yang berisi volume air tertentu dengan kepadatan tertentu kemudian sisa ruang dalam kantong diisi dengan oksigen murni dan diikat kuat dengan karet. Volume air, oksigen murni  dan kepadatan ikan disesuaikan dengan lamanya pengangkutan. Transportasi pada wadah terbuka biasanya dilakukan untuk ikan yang berukuran besar atau ikan-ikan konsumsi. Wadah yang dipergunakan berupa jerigen/drum plastik berukuran 0,5-1 ton. Wadah ini diisi air dengan volume dan kepadatan ikan tertentu kemudian ditambahkan aerasi untuk menjamin suplai oksigen terlarut dalam air selama proses transportasi. Aerasi yang digunakan dapat berupa udara biasa maupun oksigen murni tergantung lamanya pengangkutan.

Permasalahan yang dihadapi pada transportasi ikan baik benih maupun ikan ukuran konsumsi adalah perubahan kualitas air yang terjadi selama transportasi, yaitu kadar oksigen terlarut yang semakin menurun serta akumulasi ammonia dan karbon dioksida yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan ikan dalam stress sehingga akan menurunkan survival rate benih ikan saat dipelihara dan menurunkan mutu pada ikan konsumsi. perbedaan durasi pengangkutan dan ukuran ikan menyebabkan perbedaan dalam penanganan perubahan kualitas air selama pengangkutan. Pada sistem transportasi basah tertutup biasanya kepadatan ikan akan dikurangi atau dengan mengubah perbandingan volume oksigen lebih tinggi dibandingkan dengan volume air dalam kantong. Tidak jarang volume air sangat banyak  tetapi ikan yang diangkut hanya dalam jumlah sedikit. Kompensasi-kompensasi yang harus ditempuh tersebut menyebabkan proses transportasi ikan hidup pada sistem basah tertutup tidak efisien.

Hal yang sama juga diterapkan pada sistem transportasi basah terbuka. Namun, sistem transportasi ini lebih fleksibel karena wadah dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan daya dukung. Peningkatan ini diharapkan mampu menopang kehidupan ikan selama proses transportasi tanpa mengurangi kepadatannya sehingga efisiensinya meningkat. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan desain prototipe alat transportasi ikan hidup sistem basah untuk memudahkan kegiatan transportasi ikan hidup serta mempertahankan kualitas.

Tinjauan Pustaka
Sistem transportasi yang sering dipergunakan untuk hasil perikanan di lapangan ada dua, yaitu sistem basah dan sistem kering (Junianto, 2003). Sistem transportasi basah dibagi menjadi dua lagi, yaitu terbuka dan tertutup. Pada sistem tertutup, ikan dimasukkan dalam wadah tertutup dan diberikan suplai oksigen terbatas sesuai dengan perhitungan kebutuhan oksigen selama pengangkutan. Pada sistem terbuka, ikan dimasukkan dalam wadah terbuka dan diberikan aerasi atau suplai oksigen terus menerus selama pengangkutan (Jailani, 2000). Secara umum, definisi transportasi ikan adalah memaksa ikan pada lingkungan yang baru, berbeda dengan lingkungan asalnya dan disertasi perubahan lingkungan yang mendadak dan cepat (Hidayah, 1998).


Penulis : Tri Nugroho W., Peneliti LRMPHP

Selasa, 17 Maret 2020

Soal Covid-19, Ini Pesan Menteri Edhy untuk Masyarakat Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo (Dok. Humas KKP)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengimbau nelayan, pembudidaya, dan masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Imbauan ini menyusul penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang sudah menjangkiti lebih dari seratus orang di Tanah Air.

“Untuk sementara waktu, agar menjalankan aktivitas di rumah dan menghindari pusat-pusat keramaian. Ini sesuai dengan pesan dari Presiden Joko Widodo,” ujar Menteri Edhy di Jakarta, Selasa (17/3).
Bilapun harus keluar rumah karena kondisi sangat mendesak, ia berpesan agar nelayan, pembudidaya dan masyarakat secara umum, dapat membatasi kontak fisik dengan orang lain.
Penerapan menjaga jarak saat interaksi sangat penting karena orang yang terjangkit bisa saja tidak menimbulkan gejala, seperti demam maupun batuk.
“Saya juga berpesan agar selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker bagi yang kurang sehat,” ujar Edhy.
“Semoga kondisi seperti saat ini, dapat kita lalui bersama dan roda kehidupan kembali berjalan normal, bahkan menjadi lebih baik,” tambahnya.
Sementera itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan KKP, diberlakukan sistem kerja dari rumah secara bergiliran, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu, penyemprotan disinfektan di setiap gedung. Kemudian penyediaan hand sanitizer, serta pintu masuk dan keluar ruangan dipastikan tetap terbuka untuk menghindari sentuhan tangan.
Ia juga memastikan, layanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan tetap berjalan. “Kementerian Kelautan dan Perikanan akan tetap menjalankan kewajiban dalam memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat,” pungkasnya.
 Sumber : KKPNews

Waspada Covid-19, KKP Keluarkan Kebijakan Kerja dari Rumah

Kantor Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
Merebaknya wabah corona, membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengeluarkan kebijakan agar jajarannya meningkatkan kewaspadaan. Melalui surat edaran bernomor B.181/SJ/KP.620/III/2020, terdapat sejumlah ketentuan pemberlakuan sistem kerja di lingkungan KKP.

Dalam poin a surat yang ditandatantani oleh Plt Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar tersebut mengimbau agar pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat fungsional yang setara dengan pimpin tinggi madya/pratama/administrator tetap masuk kerja seperti biasa.

Berikutnya, pejabat pengawas dan pelaksana serta pejabat fungsional setara dengan pejabat pengawas ke bawah untuk bekerja dari rumah (work from home). "Kerja dari rumah secara bergantian dengan jadwal rotasi yang diatur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja eselon II atau satuan kerja masing-masing," terang Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo di Jakarta, Minggu (15/3).

Agung menambahkan, pegawai yang melaksanakan work from home tidak diizinkan meninggalkan rumah kecuali untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Sementara pegawai yang bekerja dari rumah, harus melaporkan hasil pekerjaannya langsung secara harian.

Seanjutnya unit kerja atau unit pelayanan teknis yang mempunyai tugas pelayanan publik agar membagi dan mengatur tugas pegawai guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

"Rapat atau pertemuan yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar negeri ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut," sambungnya.

Kemudian untuk pimpinan yang menugaskan pegawai unit kerjanya melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri untuk ditunda atau dibatalkan. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 16 Maret 2020 hingga ditetapkannya kebijakan baru.

Sumber : kkp.go.id

Senin, 16 Maret 2020

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Kehumasan Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Kehumasan Lingkup BRSDMKP

Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Wahyu Tri Handoyo mengikuti Workshop Kehumasan dengan tema “Optimalisasi Media Sosial untuk Humas Pemerintah”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) pada 11- 13 Maret 2020 di Ruang Arwana Gedung Mina Bahari II lantai 14 dan dihadiri oleh seluruh UPT lingkup BRSDMKP. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dibidang kehumasan pemerintah supaya dapat mengoptimalkan media sosial yang saat ini sudah menjadi sumber informasi cepat bagi sebagian besar masyarakat.

Materi yang disampaikan dalam workshop kehumasan yaitu Social Media Management Swinny Andestika, S.Sos.  dari Communication Manager Sustainable Coffee Platform Indonesia (SCOPI), Mobile Journalism (teknik pemanfaatan smartphone untuk  membuat konten multimedia berupa video dan infografis) disampaikan oleh Riki Dhanu selaku pendiri Mobile Journalism (MOJO) dari liputan6.com, Public Sector Communication dengan narasumber Galuh Pangestu, M.A. selaku Communication Expert UNDP, dan Social Media Analytics For Public Relations dengan narasumber Ika K Idris, P.hD. selaku Direktur Riset Paramadina Public Policy Insitute, Universitas Paramadina.

Pada workshop kehumasan juga dilakukan kunjungan ke kantor redaksi Metro. Kunjungan ini bertujuan agar para peserta workshop mengetahui bagaimana media masa sekelas Metro TV membuat konten berita aktual yang akan disampaikan kepada masyarakat.

 

Jumat, 06 Maret 2020

Menteri Edhy: Silakan Kritik Saya!

Menteri saat sambutan dalam pelantikan pejabat KKP
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mempersilakan jajarannya untuk mengkritik dirinya. Edhy bahkan menawarkan promosi jabatan bagi pegawai atau pejabat yang menyampaikan masukan dan kritik membangun.
“Menteri bukan segala-galanya dan bisa saja salah. Menteri tidak boleh antikritik dan bisa dikritik kapan saja. Di sini (KKP) yang mengkritik akan mudah dapat promosi,” katanya disambut tawa dan tepuk tangan pegawai, pejabat, dan undangan yang hadir dalam acara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, kemarin.
Menteri Edhy melantik empat pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (5/3) sore. Edhy mengaku mengedepankan profesionalitas dan kekompakan dalam bekerja.
Keempat pejabat yang dilantik adalah Aryo Hanggono sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Aryo tadinya menduduki posisi Pelaksana Tugas pada jabatan tersebut. Kemudian TB. Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Posisi Dirjen PSDKP sebelumnya dipegang oleh Pelaksana Tugas, Nilanto Perbowo, yang beberapa hari lalu resmi dilantik sebagai Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).
Selanjutnya ada Artati Widiarti yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta Pamuji Lestari sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga. “Jabatan hanya titipan Tuhan, gunakanlah untuk berbuat kebaikan,” kata Menteri Edhy.
Pelantikan pejabat eselon 1 KKP
Menteri Edhy berharap, para pejabat yang dilantik bisa secapatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menghasilkan terobosan-terobosan untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Program dan inovasi-inovasi KKP, sambung Edhy, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perikanan dan kelautan.
Menteri Edhy menambahkan, kekompakan dan profesionalitas sangat penting dalam lingkungan kerja agar hasil yang dicapai maksimal. Sehingga dia berharap para pejabat dan pegawai di KKP untuk saling sokong dalam menjalankan program kerja yang sudah disusun.
“Kerja sama itu sangat penting, jadi bapak ibu saya harap bisa segera menyesuaikan diri,” ujarnya.
Sumber : KKPNews