EKONOMI BIRU

Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU

ZI WBK? Yes, We CAN

LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.

LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Rabu, 17 Mei 2023

KKP Raih Penghargaaan K/L dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan meraih penghargaan sebagai kementerian/lembaga dengan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan. 

Penghargaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara pembukaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Ballroom Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/5/2023). 

"Ini adalah hasil kerja keras bersama seluruh tim KKP yang selama ini berupaya seefektif mungkin melaksanakan kegiatan maupun program kerja dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia," ungkap Menteri Trenggono usai menerima penghargaan. 

Pelaksanaan Kinerja Anggaran Terbaik Tahun 2022 memperhitungkan capaian atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai berdasarkan tiga aspek yakni kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, serta capaian atas Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). 

Menteri Trenggono memaparkan, pihaknya selama ini terus mengupayakan reformasi birokrasi pada unit-unit kerja KKP untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap kegiatan yang dilakukan. Baik itu pada layanan perizinan, pendampingan usaha bagi masyarakat kelautan dan perikanan, pembangunan infrastruktur perikanan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui satuan pendidikan maupun kegiatan penyuluhan. 

"KKP berkomitmen menghadirkan reformasi birokrasi yang berkualitas di setiap unit kerja yang ada di pusat maupun daerah. Bahkan kami rutin berkonsultasi dengan BPK guna memastikan program-program yang dijalankan sesuai aturan. Insya Allah tahun depan KKP memperoleh penilaian yang lebih baik lagi," pungkasnya. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi peningkatan kualitas dan inovasi belanja anggaran KKP, khususnya dalam membangun model tambak udang berkelanjutan seluas 60 hektare di Kebumen, Jawa Tengah.

Dia berharap pembangunan tambak udang di Kebumen berjalan berkelanjutan dan membawa banyak manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tambak udang vaname modern yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo itu saat sudah memasuki masa panen parsial. 

"Saya melihat banyak dari K/L yang terus meningkatkan kualtias belanja, salah satu yang hadir di sini Bapak Menteri KKP. Beliau minta anggaran ke kami untuk membuat tambak udang. Beliau tadi berkali-kali telpon saya kalau sudah panen parsial. Ini adalah bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP," ungkapnya.

Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan diamanahi anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp5,4 triliun. Dalam ajang tersebut, KKP menempati peringkat tiga untuk kategori K/L Pagu Sedang tahun anggaran 2022.

Secara berurutan dari yang teratas, pemenangnya masing-masing Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pusat Statistik.


Sumber : kkp


Selasa, 16 Mei 2023

Monitoring Magang PKA Taruna/i PKP Pangandaran di LRMPHP

Pembimbing lapang LRMPHP dan dosen PKPP melihat progres pembuatan alat di bengkel LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima kunjungan dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaraan (PKPP), Kusuma Arumsari pada 15 Mei 2023. Kunjungan ini dalam rangka supervisi/monitoring pelaksanaan magang praktek kerja akhir (PKA) taruna/i PKPP di LRMPHP. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, pembimbing lapang dan taruna/i magang PKPP. 

Kegiatan magang PKA PKPP di LRMPHP diikuti 3 taruna/i Program Studi Teknologi  Kelautan dan Program Studi Pengolahan Hasil Laut, mulai 7 Maret hingga 3 Juni 2023. Proposal kegiatan PKA taruna/i tersebut tentang rancang bangun alat pengolahan limbah cair dan desalinasi  menggunakan metode destilasi dan filtrasi.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan magang berjalan dengan baik dan progres kegiatan sesuai dengan jadwal. Kepala LRMPHP berharap kegiatan magang dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, serta menumbuhkan sikap dan perilaku kerja yang baik. 

Hal senada juga disampaikan dosen PKPP yang mengharapkan taruna/i untuk mengikuti arahan para pembimbing lapang agar pelaksanaan magang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal. Selain diskusi, dalam monitoring ini juga dilakukan kunjungan langsung ke ruang bengkel LRMPHP untuk melihat progres pembuatan prototipe alat yang sedang dikerjakan taruna/i. 


Senin, 15 Mei 2023

KKP Permudah Taruna/i Perikanan Mengakses Dunia Kerja Lewat Aplikasi e-Latar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya mempermudah taruna dan taruni di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), dalam memperoleh informasi terkait perkembangan sistem pendidikan maupun dunia kerja. 

Kemudahan tersebut tersaji lewat aplikasi e-Latar yang baru-baru ini diluncurkan oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta di Jakarta.

"Di tengah gempuran produk digital, kita dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi. Kita harus mampu menjadikan disrupsi tersebut sebagai solusi. Untuk itu dibutuhkan generasi bertalenta digital yang kreatif dan mampu berkontribusi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan," terang I Nyoman Radiarta. 

e-Latar merupakan salah satu fitur atau aplikasi yang terdapat pada Command Center - Integrated Human Resources Intelligent Platform, yang merupakan Big Data yang integrasi dari berbagai aplikasi yang telah dikembangkan BRSDM.

"Peluncuran ini juga merupakan cita-cita bersama dalam rangka menyiapkan single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII) yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang KP," terang Nyoman.

Aplikasi e-Latar dikembangkan sebagai dukungan keterbukaan data dan informasi pendidikan serta ketersediaan data yang mudah di akses, valid dan terintegrasi. Untuk itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari para pimpinan satuan pendidikan dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi pendidikan yang telah dikembangkan oleh BRSDM.

 "Saya harap para Kepala Satuan Pendidikan KP memiliki komitmen yang tinggi dan tanggung jawab untuk memanfaatkan aplikasi yang telah dikembangkan ini dengan sebaik-baiknya agar tujuan kita untuk meningkatkan mutu Pendidikan KP dapat terwujud," ucap Nyoman.

Dalam penggunaanya, e-Latar disematkan dengan beberapa fitur yang memudahkan bagi para pengguna ataupun pemangku kebijakan satuan pendidikan. Fitur yang terdapat pada aplikasi ini diantaranya profil taruna yang terintegrasi dengan aplikasi pentaru, fitur akademik yang memudahkan peserta didik dan pendidik untuk memonitoring perkembangan akademik.

Selain itu terdapat fitur magang untuk memudahkan para taruna mendapkan akses informasi pemagangan, fitur interprenership memudahkan taruna untuk dapat mengembangkan jiwa kewirausahaannya dan fitur alumni yang memudahkan untuk melacaka dan perkembangan alumni diberbagai bidang dunia usaha dan industri.

Melalui aplikasi ini, Nyoman pun berharap e-Latar dapat menjadi wadah taruna/i maupun civitas akademika untuk melakukan interaksi positif guna pembangunan SDM sektor KP. Aplikasi ini pun nantinya diharapkan menjadi aplikasi tunggal mendukung pengembangan satuan pendidikan di KKP.


Sumber : kkp


Kamis, 11 Mei 2023

KKP Ajak Negara Peserta Forum SEAFDEC Kembangkan SDM Melalui VOGA dan SFV

Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif melaksanakan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid melalui pendekatan sosio ekonomi dan lingkungan, dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) KP.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, yang bertindak sebagai Head of Delegate Indonesia pada The 55th Meeting of the SEAFDEC Council, yang terlaksana secara daring, pada 9 Mei 2023, dengan Myanmar sebagai tuan rumah.

Pengembangan SDM, dikatakan Nyoman terlaksana dengan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, penyuluhan, pendidikan, serta sertifikasi. Di mana BRSDM memiliki dua program strategis, yakni VOGA (Vacational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV). Pihaknya pun berharap kedua program tersebut dapat menjadi perhatian negara-negara Seafdec.

"Kedua program tersebut merupakan wujud nyata BRSDM dalam menyiapkan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global," tegasnya.

Program pertama yakni VOGA, terlaksana melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan serta optimalisasi peran penting penyuluh.

Sedangkan SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dalam mengembangkan kedua program tersebut, Nyoman pun mengajak negara-negara SEAFDEC untuk menjalin kemitraan melalui sister class/program/university/beasiswa/degree, antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid.

Nyoman juga mengajak negara-negara SEAFDEC untuk mengadopsi program pengembangan perikanan modern, berbasis teknologi dan wirausaha melalui partisipasi masyarakat KP untuk mendorong kemandirian sosial dan ekonomi pasca pandemi covid, seperti yang tengah dikembangkan KKP melalui SFV.

"Kami juga membuka kesempatan bagi negara anggota untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan pada program SFV dan VOGA. Di mana Indonesia juga siap menjadi tuan rumah untuk memfasilitasi negara-negara anggota dalam penyelenggaraan ToT untuk para penyuluh (extension officer) melalui program SFV," tutur Nyoman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut,  Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) KKP, Ari Prabowo, sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia. Pihaknya sampaikan laporan kegiatan SEAFDEC di Indonesia sepanjang 2022 dan komitmen yang dibangun untuk program program ke depannya.

Adapun agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, diantaranya perihal inisiatif regional di bidang pemberantasan IUU Fishing, serta isu-isu global terkait yang relevan dengan bidang perikanan, antara lain Fisheries Subsidies dan CITES.

The 55th Meeting of the SEAFDEC Council merupakan pertemuan tahunan setingkat senior official di mana para Council Directors negara-negara anggota SEAFDEC bertemu untuk membahas pedoman kebijakan strategis pembangunan KP di tingkat regional dalam satu tahun ke depan.



Sumber : kkp


Rabu, 10 Mei 2023

KKP Ajak Pembudidaya Manfaatkan Bahan Baku Lokal Jadi Pakan Ikan Mandiri

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat pembudidaya memanfaatkan bahan-bahan baku lokal untuk diolah menjadi pakan ikan (pelet). Pakan merupakan komponen penting dalam kegiatan budidaya untuk memperoleh hasil panen yang optimal. 

KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) selama ini rutin menggelar pelatihan membuat pakan mandiri. Pelatihan sudah menyasar kelompok pembudidaya ikan di berbagai wilayah Indonesia.

“Bagi para pembudidaya, dengan membuat pakan ikan mandiri, tentu dapat menentukan komposisi terbaik (pakan yang dihasilkan) dan dari sisi biaya operasional tentu sangat menguntungkan juga," ujar Riyanto, Instruktur Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, salah satu UPT BRSDM KKP.

Pegawai KKP yang selama ini aktif memberikan pelatihan pembuatan pakan ikan itu mengungkapkan keuntungan yang didapat pembudidaya jika mampu memproduksi pakan secara mandiri. Salah satunya biaya produksi menjadi lebih murah karena pakan yang dibeli di pasar harganya cenderung tinggi sebab mengandalkan bahan baku impor.

Lebih lanjut Riyanto memaparkan, bahan baku lokal yang dapat diolah menjadi pakan mandiri di antaranya tepung jagung, tepung ikan, tepung kedelai. Dengan membuat pakan ikan mandiri, menurutnya juga menujukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Bahan baku lokal yang dimaksud yakni dengan memanfaatkan limbah hasil pertanian ataupun perindustrian. Tentu setiap daerah memiliki bahan yang berbeda-beda. Seperti di Tegal, terdapat pabrik fillet ikan yang kepalanya merupakan limbah dan dapat kita manfaatkan untuk membuat tepung ikan," jelas Riyanto.

Dalam membuat pakan ikan atau pelet, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mulai dari ketersediaan bahan baku hingga kualitas bahan baku sehingga dapat dicerna sempurna oleh komoditas budidaya. Artinya, dalam membuat pakan mandiri tidak boleh menggunakan bahan baku yang beracun atau sudah tidak layak digunakan.

"Dengan membuat pakan mandiri, kita juga dapat menentukan kebutuhan nutrisi untuk setiap jenis pakan dan setiap jenis ikan yang dipelihara, karena yang terpenting dalam pembuatan pakan mandiri adalah efektivitasnya terhadap pertumbuhan ikan," tegas Riyanto.

Pakan ikan terbagi dalam dua jenis, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Pelet tenggelam biasanya digunakan untuk komoditas budidaya udang, dan pelet terapung untuk ikan.

"Dengan membuat pelet tenggelam, kita dapat menghemat sekitar 40-50 persen biaya pakan. Yang terpenting juga bagaimana kita itu tahu membuat program feeding yang tepat," papar Riyanto.

Nah Sobat Bahari, untuk dapat mengetahui bagaimana cara dan tips dalam pembuatan pakan ikan mandiri, yuk saksikan film dokumenter BRSDM bertajuk “Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan” pada kanal YouTube BRSDM TV atau melalui link berikut https://youtu.be/zJJGrxPu5G0.


Sumber : kkp

 


Minggu, 30 April 2023

KKP Kembangkan Command Center Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan perikanan (BRSDM) mengedepankan teknologi informasi guna meningkatkan layanan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan.

Salah satunya melalui inovasi Integrated Human Resources Intelligent Platform yang terus dikembangkan jangkauannya pasca-peluncuran Maret lalu. Command Center pengembangan sumber daya manusia (SDM) mampu menyajikan data akurat secara real time dan terintegrasi.

"Integrated Human Resources Intelligent Platform ini merupakan sebuah aplikasi yang dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendukung pengambilan keputusan hingga monitoring dan controling program-program KKP khususnya yang ada di BRSDM," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta.

Platform Command Center ini berbasis pada integrasi data dari berbagai sumber yang akan diolah dan ditampilkan sesuai kebutuhan secara berkala dan terkini atau real-time dan dapat berfungsi sebagai dashboard yang sangat dibutuhkan oleh seorang pengambil keputusan.

Terdapat beberapa fitur yang dikembangkan dalam platform ini. Misalnya fitur Ocean Institute of Indonesia (OII) yang berisikan tentang data sebaran satuan pendidikan beserta outstation-nya, serta data peserta didik, pendidik, dan alumni.

Ada pula fitur Smart Fisheries Village (SFV). Fitur ini berisikan data tentang sebaran pengembangan SFV, baik SFV berbasis desa maupun Satuan Kerja (Satker). SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan Satker yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program Kampung Budidaya dan Desa Inovasi/Desa Mitra

Selanjutnya ada fitur Pelatihan KP. Fitur ini berisikan tentang data sebaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) dan Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta jumlah peserta pelatihan, tenaga pelatih, dan purnawidya.

Fitur lainnya adalah Penyuluhan KP. Fitur ini berisikan tentang data sebaran Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan, sebaran penyuluh perikanan berdasarkan Kabupaten/Kota, lokasi kegiatan penyuluh, pendampingan kegiatan prioritas, dan sebaran kelompok usaha yang disuluh dan didampingi penyuluh perikanan.

Terakhir, ada fitur Manajerial/Keskeretariatan. Fitur ini berisikan tentang data realisasi anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Barang Mlik Negara (BMN), SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Saat ini, setelah satu bulan diluncurkan, aplikasi command center ini sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan antara lain untuk memonitor kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Kegiatan pendidikan tersebut meliputi sebaran dan perkembangan Penerimaan Taruna Baru (Pentaru), sebaran peserta didik, dan sebaran alumni yang terserap di dunia usaha dan industri. Saat ini tengah dibuka Pentaru pada satuan pendidikan lingkup KKP yang tersebar di berbagai daerah. Masa pendaftaran pada 14 April hingga 30 Mei 2023. Berdasarkan data pada command center, pada tahun ini ditetapkan peserta didik lingkup KKP sebanyak 100% anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam.

Adapun data pelatihannya yang sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan antara lain untuk memonitor sebaran kegiatan pelatihan, sebaran purnawidya, dan sebaran P2MKP.

Sementara itu, kegiatan penyuluhan meliputi sebaran penyuluh di seluruh Kabupaten/Kota, monitoring kegiatan penyuluhan (seperti presensi dan laporan kegiatan), sebaran penyuluh dalam mendukung kegitan prioritas dan perkembangan kelompok yang disuluh.

Selain itu juga, command center kini sudah dimanfaatkan dalam menganalisis data dashboard kegiatan perkembangan PNBP, SFV, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), penempatan pendidik, dan sertifikasi kompetensi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar, Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta, dan Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan I Made Sudarsana telah meluncurkan Command Center BRSDM, yaitu Integrated Human Resources Intelligent Platform, pada Rapat Kerja Teknis BRSDM 2023, Maret lalu, di Bali.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Trenggono mengatakan, KKP menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan. SDM dimaksud antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM.


Sumber : kkp


Kamis, 27 April 2023

Penilaian Inovasi Pelayanan Publik MA'KLIK LRMPHP oleh Tim KKP


LRMPHP merupakan salah satu UPT lingkup BRSDM KP yang menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelayanan magang. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut LRMPHP melakukan inovasi pelayanan terpadu melalui aplikasi MA’KLIK. Inovasi ini dibuat untuk mempermudah pengguna layanan yang akan melakukan magang. Pengguna layanan hanya melakukan satu kali pengisian formulir untuk mendaftar atau mengajukan magang atau penelitian. Aplikasi MA’KLIK dapat diakses melalui website LRMPHP yaitu www.mekanisasikp.web.id menu pelayanan terpadu. 

MA’KLIK  “Magang Langsung Klik” dibangun dengan memodifikasi fitur google form, serta sudah terintegrasi dengan portal MekanisasiKP dan manajemen satker (dalam bentuk SOP). Inovasi MA’KLIK ini diusulkan untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Tahun 2023. Berdasarkan rangkaian seleksi di internal BRSDM KP pada tanggal 10 April 2023, proposal inovasi MA’KLIK dari LRMPHP bersama 4 proposal lainnya terpilih diusulkan ke tingkat KKP untuk proses lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut penilaian proposal MA’KLIK di tingkat KKP, Tim LRMPHP melakukan perbaikan proposal sesuai arahan tim penilai dari KKP. Beberapa masukan yang disampaikan diantaranya terkait latar belakang, perumusan masalah dan tujuan, serta kesesuaian struktur penulisan proposal dengan panduan. Tim penilai KKP juga menyampaikan terkait kebaruan inovasi sebagai nilai tambah, implementasi inovasi dalam mengatasi permasalahan, signifikansi inovasi dengan melampirkan data dukung laporan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, adaptabilitas, sumber daya (keuangan, manusia, metode dan peralatan/material) serta strategi keberlanjutan inovasinya.