Guna mendorong kegiatan
pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah terus berupaya
menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasana ini dipercaya dapat
meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh dalam mendampingi
masyarakat di lapangan. Untuk itu, Jumat (14/8), Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan serah terima naskah
perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima barang milik daerah
kepada pemerintah pusat.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
(BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menyebut, serah terima ini dilakukan sesuai dengan
amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada
lampiran huruf Y diatur bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan
menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sebagai implikasinya, dilakukan pengalihan Personel, Pembiayaan,
Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P3D). KKP telah menyelesaiakan proses
pengalihan Personil, Pembiayaan, dan Dokumen. Sementara Prasarana dan Sarana
Penyuluhan ditargetkan selesai di tahun 2020 ini. Sarana prasarana penyuluhan
ini tersebar di 427 kabupaten/kota.
“Kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo.
Dua kabupaten ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang sudah
menyelesaikan persoalan asetnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,”
tutur Sjarief di Loka Riset Mekanisasi Perikanan Bantul.
Sjarief menegaskan, pengalihan status penyuluh perikanan dari
kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan bentuk
koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Keduanya bekerja sama
memaksimalkan peran penyuluh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan
dan perikanan.
Sebagaimana diketahui, penyuluh berperan mendampingi pembudidaya
ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam.
Dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh diharapkan dapat mencerahkan
(enlightenment) dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi Iptek,
akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya. Selain itu,
mereka juga diharapkan dapat memberdayakan (empowerment) pelaku utama dan
pelaku usaha kelautan dan perikanan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.
“Presiden sudah mengarahkan agar KKP memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan
penguatan budidaya perikanan. Di sini penyuluh perikanan memegang peranan
penting,” beber Sjarief.
Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan pembangunan sektor
perikanan budidaya untuk penyediaan lapangan kerja dan sumber protein hewani
untuk konsumsi masyarakat. Provinsi DIY, khususnya Kabupaten Sleman dan Kulon
Progo termasuk daerah pengembangan perikanan budidaya ini.
Dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya ini, KKP akan
membangun percontohan (demplot) budidaya terintegrasi di tengah masyarakat.
Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari Badan Layanan Umum Lembaga
Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Untuk itu, Sjarief
berharap dilakukan peningkatan kinerja penyuluh atau bila diperlukan penambahan
jumlah penyuluh di masing-masing daerah.
Sjarief mengungkapkan, per 13 Agustus 2020, penyuluh perikanan di
Provinsi DIY adalah sejumlah 50 orang yang terdiri dari 26 penyuluh perikanan PNS
dan 24 orang penyuluh perikanan bantu (PPB). Di Kabupaten Sleman, terdapat 5
penyuluh perikanan PNS dan 5 PPB. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9
penyuluh perikanan PNS dan 4 orang PPB.
Guna mengoptimalkan pendampingan terhadap masyarakat, KKP
berencana akan memberdayakan kembali 421 orang penyuluh perikanan swadaya.
Mereka ini berasal dari kelompok pelaku utama kelas Madya dan Utama dan Pusat
Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).
“Di masa pandemi ini, penyuluh perikanan harus tetap melakukan
tugasnya mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan. Tentunya sarana prasarana penyuluhan menjadi penting karena
wilayah kerjanya cukup luas sedangkan jumlah tenaga terbatas,” ucap Sjarief.
Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan
Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, pada periode 2007
hingga 2013, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah
mengadakan sarana penyuluhan perikanan. Sarana tersebut di antaranya kendaraan
roda dua, kendaraan roda empat, perahu motor, speed boat, water test kits (DO
meter, PH meter, dan salinitas), perangkat pengolah data (computer, printer,
dan UPS), serta telepon selular dan netbook.
Adapun pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
menyerahkan hibah barang milik daerah berupa 13 unit sepeda motor. Sementara
Kabupaten Kulon Progo menyerahkan hibah berupa 7 unit sepeda motor.
“Dengan kegiatan serah terima hari ini, kami berharap
kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia dapat termotivasi untuk juga segera
melakukan serah terima sarana prasarana penyuluhan kepada KKP,” tandas
Lilly.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan
apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan
perikanan di DIY, khususnya Kabupaten Sleman. Menurutnya, di tengah wabah
Covid-19, sektor perikanan sangat membantu perekonomian masyarakat.
“Di masa pandemi ini, dengan pendampingan dari penyuluh perikanan,
usaha skala kecil hingga menengah di sektor perikanan ini tetap bisa berjalan.
Hasil produksi masyarakat dapat diserap. Sektor perikanan menjadi salah satu
tumpuan ekonomi masyarakat saat ini,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dibantu dengan hadirnya penyuluh perikanan dapat benar-benar
memakmurkan kehidupan masyarakat.
Adapun Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo,
Sudarno menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tercipta. Ia mengatakan,
pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dengan melakukan pelaporan aset secara
tertib.
Namun, ia juga meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan agar
dapat memenuhi kebutuhan ideal di wilayahnya.
“Kita harus bangga, di tengah pandemi ini, sektor perikanan
berkontribusi cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Kita ikut membantu
mengupayakan agar tidak terjadi pertumbuhan negatif ekonomi nasional dan
Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi,” pungkasnya.
Usai acara serah terima, Kepala BRSDM bersama rombongan
melanjutkan perjalanan ke Kampung Wisata Minapadi Samberembe, Desa
Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di kampung yang telah
berhasil mengembangkan inovasi minapadi sebagai kekuatan ekonomi pariwisata
tersebut dilakukan panen ikan nila. Ikan nila ini dikembangkan dengan inovasi
Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Kincir atau yang dinamai ‘Ikan Nila Si Budi
Kincir’.
Sumber : KKP