Ribuan ASN KKP Ikut Program SAKIP, Terapkan Budaya Kerja Akuntabel

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pembukaan pelatihan dilakukan secara hybrid pada awal Juni lalu oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang diikuti oleh 944 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh unit kerja di lingkup KKP. Pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman teknis ASN terhadap implementasi SAKIP serta mendorong budaya kerja yang profesional. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap tindakan, program dan kebijakan bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada acara peluncuran.

Rudy menyampaikan bahwa program SAKIP bukan hanya soal administrasi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan kinerja organisasi di KKP, sehingga nantinya bisa menciptakan birokrasi yang efektif.

Program ini menjadi bagian pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas Tahun 2025-2029.

Pelatihan SAKIP disusun secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pembelajaran internal di KKP. Dalam pelaksanaannya, KKP mengadopsi pendekatan Corporate University (CorpU), yang menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari siklus kerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

“Melalui pendekatan CorpU, pembelajaran bukan lagi kegiatan sesekali, tetapi menjadi bagian dari keseharian,” jelasnya.

Pendekatan CorpU bukan hanya melihat SAKIP sebagai sebuah kewajiban dalam memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana untuk menyesuaikan antara kompetensi individu dengan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pegawai di setiap level, harus punya peran aktif yang sama.

Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 2013 hingga 2024, KKP secara konsisten meraih predikat ‘A’ dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Capaian ini mencerminkan kualitas sistem manajemen kinerja KKP yang sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

Melalui pelatihan ini, KKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar unit kerja dalam membangun organisasi yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya akuntablitas dalam melayani masyarakat, maupun melaksanakan program-program kerja KKP. Hasilnya tidak hanya kualitas tapi juga produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga Inovasi BPPSDM KP Melaju ke KIPP 2025

Tiga inovasi pelayanan publik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketiga inovasi tersebut adalah Loca Feed Community (LFC) yang merupakan inovasi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok; BINA BOS PANEN (Budi Daya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) inovasi dari BRPBATPP Bogor; dan Aquaculture Terracing System (AQTES) dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

"Tiga inovasi ini lahir dari semangat untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Inovasi ini bukan sekadar ide, tapi wujud keberpihakan kita terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kami harap pencapaian ini dapat menginspirasi unit kerja lain untuk terus berinovasi,” kata Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (10/6).

Rentetan Inovasi

LFC merupakan inovasi pengolahan sisa makanan (food waste) rumah tangga, hotel, dan restoran menjadi pakan ikan ramah lingkungan melalui biokonversi larva Black Soldier Fly. Selain menekan emisi metan, inovasi ini menciptakan peluang usaha berbasis ekonomi sirkular. Sejak dijalankan, BRBIH berhasil mengelola hingga 36 ton limbah organik per tahun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah sekaligus menyediakan pakan ikan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan.

Sementara itu BINA BOS PANEN lahir sebagai respon dari banyaknya kegagalan budi daya bioflok konvensional. Inovasi ini menyederhanakan metode budi daya melalui pendekatan “Sipanen”, bahan flok praktis bernama prebiomix, serta pelatihan intensif. Hasilnya, produktivitas meningkat empat kali lipat dan omset pelaku usaha melonjak dari Rp6 juta menjadi Rp25 juta per siklus. Inovasi ini telah direplikasi di berbagai daerah, mendukung kemandirian pangan dan ekonomi hijau.

AQTES yang merupakan sistem terasering untuk pendederan benih lobster laut, mampu meningkatkan kelangsungan hidup lobster dari 2 persen di alam menjadi 60–70 persen. Inovasi ini juga menjadi program pelatihan berbasis SKKNI dan model penyuluhan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Ambon, dengan tambahan keuntungan hingga Rp4,9 juta per tahun dari penjualan benih lobster.

Inovasi Layanan Publik

KIPP menjadi ajang tahunan untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang kreatif, solutif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap kementerian/lembaga diminta mengajukan 15 inovasi unggulan. Tahun ini, tiga dari 15 inovasi yang dikirim KKP berasal dari BPPSDM KP, sebagai bukti komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis solusi dan keberlanjutan

Penyelenggaraan KIPP 2025 diatur melalui PermenPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD. Tahun ini, KIPP mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Inovasi yang diajukan harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni bermanfaat dan terukur, dapat direplikasi, serta berkelanjutan hingga menjadi kebijakan publik. KIPP diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi gerakan nasional dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

BPPSDM KP mengajak masyarakat untuk turut memberi dukungan melalui partisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait inovasi ini. Video presentasi ketiga inovasi dapat disaksikan di kanal YouTube berikut:

● https://lnk.ink/LOCAFeedCommunity

● https://lnk.ink/BinaBosPanen

● https://lnk.ink/Aqtes

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh unit kerja kementeriannya untuk terus berinovasi, guna meningkatkan pelayanan dan produktivitas masyarakat kelautan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Klien Pemasyarakan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari Gunungkidul. Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan di Aula LRMPHP, 5 Juni 2025 oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany dan Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Andi Gafriana Mutiah. 

Perjanjian kerja sama dalam rangka pemberdayaan klien pemasyarakan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan perikanan dan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari agar dapat kembali produktif, berfungsi sosial di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kepala LRMPHP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerjasama lintas sektor yang dilakukan Bapas Kelas II Wonosari. Harapannya kegiatan kerjasama dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya klien pemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Bapas Kelas II Wonosari menjelaskan tugas dan fungsi lembaga Bapas Kelas II Wonosari yang menjalankan pembimbingan bagi warga binaan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Kepala Bapas juga berharap melalui kerjasama dengan LRMPHP ini klien pemasyarakatan akan memperoleh akses pelatihan dan teknologi tepat guna dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat

Read More

Resmi Ditutup, KKP Terima 910 Proposal Pengajuan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. 

Tahun ini KKP menargetkan pembangunan 100 KNMP di berbagai wilayah, yang 80 persen penduduknya adalah nelayan atau pembudidaya perikanan. 

“Per kemarin pendaftaran program Kampung Nelayan Merah Putih sudah resmi kami tutup. Semangat dan antusiasme yang luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, jadi bukti bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih adalah harapan bersama,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan. Doni mengutarakan, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp22 miliar untuk setiap lokasi pembangunan. Dengan program tersebut, wilayah pesisir tradisional maupun kampung perikanan budidaya akan ditransformasi menjadi kawasan perikanan terintegrasi.

Untuk wilayah pesisir akan disiapkan infrastruktur dermaga, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, hingga balai pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi masyarakat setempat. Sedangkan di kampung perikanan budidaya akan disiapkan sarana prasana penunjang kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan. Di tiap lokasi pembangunan pun dipastikan adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) agar aktivitas produksi tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

“Selama masa seleksi kami mengajak pemda maupun masyarakat wilayah yang diajukan sebagai lokasi KNMP untuk menyuarakan potensinya masing-masing, dengan memantion medsos IG @Kkpgoid dan tiktok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena dari kampung yang kuat, lahir masa depan yang hebat,” ujar Doni.

*Siapkan Regulasi*

Sementara itu menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budidaya Trian Yunanda, sejalan dengan proses seleksi lokasi pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KNMP. Kecepatan dan ketepatan program ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya seperti yang sudah berjalan di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 

“Saat ini tim lebih lanjut sedang melakukan seleksi terhadap 100 lokasi unggulan yang dapat dibangun di 2025. Kemudian menyiapkan gambar pra-desain perencanaan & persiapan survey 100 lokasi yang diharapkan dapat tuntas di akhir bulan Juni ini. Seluruh proposal yang masuk akan menjadi basis data awal terhadap rencana pembangunan 1.100 KNMP sampai tahun 2027, ” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program Kampung Nelayah Merah Putih mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. KNMP merupakan pengembangan program Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang salah satunya diterapkan di desa pesisir Biak Numfor. Pengelolaan  KNMP nantinya melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luluskan 516 Alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) meluluskan 516 alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) pada Acara Pelepasan Nasional Peserta Didik SUPM Tahun Pelajaran 2024/2025, Rabu (4/6), di SUPM Tegal, Jawa Tengah, yang diikuti lima SUPM secara hybrid. 

Jumlah lulusan tersebut berasal dari SUPM Tegal 144 orang; SUPM Ladong, Aceh, 73 orang; SUPM Pariaman, Sumatra Barat, 121 orang; SUPM Kota Agung, Lampung, 73 orang; dan SUPM Waeheru, Maluku, 105 orang.

“Kami berharap ilmu, keterampilan, dan nilai kedisiplinan yang telah adik-adik peroleh selama menempuh pendidikan di SUPM menjadi bekal berharga untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jadikan pengalaman ini sebagai modal untuk meraih kesuksesan, serta menghadapi tantangan di dunia usaha, industri, dan kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah global," ucap Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Alan Frendy Koropitan mengatakan, hingga tahun ini, SUPM telah meluluskan ribuan siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dari 331 lulusan SUPM Tahun 2024, sebanyak 211 (64%) terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri serta sebanyak 54 orang (16%) melakukan rintisan wirausaha kelautan dan perikanan. 

“Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SUPM sangat diminati dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja,” ujar Alan.

*Punya Skill dan Pegang Sertifikat 

Kompetensi*

Alan mengatakan, lulusan SUPM tidak hanya dibekali ijazah tamat pendidikan, tapi juga sertifikat kompetensi dan keahlian berstandar nasional dan internasional yang diakui oleh DUDI dalam dan luar negeri. 

Sertifikat tersebut meliputi pengakuan kompetensi untuk mengoperasikan kapal perikanan (ANKAPIN II); mengoperasikan mesin kapal perikanan dan memastikan keselamatan operasi di kapal (ATKAPIN II); menerapkan praktik budidaya ikan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan (CBIB); menerapkan pembenihan ikan yang baik (CPIB); menerapkan pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB); memastikan keamanan pangan; memenuhi persyaratan hukum; dan meningkatkan kepercayaan konsumen (HACCP); serta menggunakan dan mengoperasikan alat penangkapan ikan secara aman dan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku (API).

Selama menempuh pendidikan di SUPM, para siswa mendapatkan keahlian yang komprehensif, melalui empat program keahlian, seperti Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, dan Teknika Kapal Penangkapan Ikan. “Keahlian ini menjadi modal utama mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi secara nyata dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional,” ungkap Alan.

Kurikulum SUPM mengacu pada Kurikulum Merdeka dengan menonjolkan mata pelajaran teknis yang mencakup unit–unit kompetensi. Dalam proses pembelajaran, siswa dibekali praktek di kampus melalui pembelajaran di Teaching Factory (TEFA) dan di luar kampus melalui kegiatan Praktik Kerja Lapang di DUDI. 

Alan menambahkan, sejak 2023 KKP menerima peserta didik, baik satuan pendidikan menengah maupun tinggi, yang berasal dari anak-anak pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam. 

Setiap tahun jumlah pendaftar SUPM juga terus meningkat mencapai dua kali lipat dari kuota penerimaan. Animo yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran strategis pendidikan kelautan dan perikanan dalam membuka peluang kerja dan membangun masa depan generasi bangsa.   

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kualitas SDM unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Sumber : kkp web

Read More

Menteri Trenggono Kick Off Pembangunan Sentra Industri Garam di Rote Ndao

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6). Program pembangunan ini bagian dari upaya konkret pemerintah mewujudkan swasembada garam di 2027.

"Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional," ujar Menteri Trenggono pada acara kick off.

Pembangunan Sentra Industri Garam Nasional akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, yang mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, hingga penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.

Program K-SIGN pun diperkirakan menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, serta menghidupkan usaha turunan lainnya.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam tahap I dan II. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Regulasi Pendukung

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026, yang ditetapkan pada 2 Juni 2025.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Rote Ndao bisa menjadi bagian dalam upaya mewujudkan swasembada garam. Dan kami sampaikan rasa terimakasih kami kepada Pemerintah Pusat yang telah menjadikan Rote Ndao sebagai kawasan sentra industri garam nasional,” kata Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk

Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Rote Ndao diberikan mandat melakukan pemantauan dan pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang selanjutnya melaporkan perkembangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap tiga bulan sekali.

Pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan ini, KKP berharap Indonesia dapat segera keluar dari ketergantungan impor garam industri, serta menjadikan Rote Ndao sebagai model keberhasilan pembangunan industri garam nasional yang berbasis kawasan, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Libatkan Pemda Implementasikan Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan  menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan untuk 

memperkuat peran pemerintah daerah. Hal ini bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru untuk mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan. 

Bertajuk “Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan,” pelatihan yang dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, secara hybrid ini menyasar 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

"Bagi saya, bapak dan ibu kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," papar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara itu di Jakarta, Selasa (27/5).

Menteri Trenggono menekankan bahwa lima program prioritas KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut, merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah. “Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” lanjut Menteri Trenggono.

Tak hanya pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis solusi. Hal ini penting mengingat kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan di tengah krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya laut, serta ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Menteri Trenggono juga menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat pesisir dan pedalaman melalui program-program konkret, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pondasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Asta Cita.

“Inti dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata. Dengan pembangunan yang terencana dan partisipatif, saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan kesejahteraan nelayan bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.

*Inovatif dan Kolaboratif*

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta menambahkan, melalui pelatihan ini, KKP mendorong kepala dinas menjadi motor penggerak transformasi yang visioner, kolaboratif, dan inovatif.

Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan KP secara daring selama dua hari, mengombinasikan pembelajaran mandiri melalui LMS E-Milea dan sesi interaktif bersama narasumber utama, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, serta para pimpinan Eselon I KKP.

E-Milea (Electronic Millenial Learning) merupakan media pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam diklat bagi pengembangan kompetensi ASN terutama lingkup KKP. Sistem tersebut menawarkan model pelatihan mandiri bagi peserta, terbuka, tidak berbayar, serta materi yang dapat diunduh secara langsung.

Sumber : kkp web

 

Read More