Teknologi Gelombang Mikro untuk Pengeringan Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan inovasi alat pengering rumput laut berbasis energi gelombang mikro (microwave energy) sebagai upaya meningkatkan efisiensi proses pengolahan hasil perikanan. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengeringan sekaligus menjaga kualitas produk rumput laut.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga farmasi. Dalam proses pengolahannya, tahap pengeringan menjadi faktor penting yang menentukan mutu produk akhir.

Selama ini, sebagian besar pembudidaya dan pengolah rumput laut masih mengandalkan metode pengeringan menggunakan sinar matahari. Cara ini memang relatif mudah dan murah, namun memiliki sejumlah keterbatasan, seperti waktu pengeringan yang cukup lama, ketergantungan pada kondisi cuaca, serta potensi penurunan kualitas apabila proses pengeringan tidak berlangsung optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LRMPHP mengembangkan teknologi pengeringan menggunakan energi gelombang mikro. Teknologi ini bekerja dengan memanaskan bahan dari bagian dalam terlebih dahulu, kemudian panas merambat menuju permukaan sehingga proses penguapan air dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Prototipe alat pengering yang dikembangkan memiliki dimensi 351 cm × 68 cm × 97 cm dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kilogram rumput laut per proses. Hasil pengujian menggunakan rumput laut jenis E. cottonii menunjukkan bahwa alat ini mampu mencapai laju pengeringan 31,36 gram per menit, dengan konsumsi energi 1,17 kJ/kg serta efisiensi energi sebesar 42,95 persen.

Inovasi teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha pengolahan rumput laut dalam meningkatkan efisiensi proses produksi serta menjaga kualitas hasil pengeringan. Ke depan, pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan seperti ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Indonesia.

Read More

KKP Gaspol Hilirisasi Garam untuk Wujudkan Swasembada 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi hilirisasi industri garam nasional sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pada 2027. Percepatan ini menjadi bagian dari transformasi pergaraman nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional diproyeksikan mencapai 5,3 juta ton pada 2029 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen per tahun. Pada 2024, dari total kebutuhan sekitar 4,8 juta ton, lebih dari 55 persen masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri dengan spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (16/2).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menargetkan swasembada garam pada 2027. Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi tambak eksisting, ekstensifikasi lahan potensial, modernisasi teknologi evaporasi, serta pembangunan infrastruktur produksi dan penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, bahwa dukungan sarana dan prasarana seperti geomembran, mesin pompa, mobile salt dryer, gudang garam rakyat, hingga long storage nasional turut diperkuat untuk menjaga stabilitas kualitas dan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan menyeluruh dari pra-produksi hingga pemasaran. 

Menurutnya, dengan pendekatan kawasan terintegrasi dan model investasi lintas sektor, produktivitas ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hektare per tahun pada kawasan tertentu. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan hilirisasi. “PT Garam berkomitmen mempercepat hilirisasi melalui penerapan teknologi MVR dan investasi pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kolaborasi dengan investor, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci agar produksi garam berkualitas dan berkelanjutan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan kesiapan industri makanan dan minuman untuk menyerap produksi garam nasional yang memenuhi spesifikasi. “Kepastian pasokan dan kualitas garam dalam negeri sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan pangan. Kami mendukung percepatan hilirisasi melalui roadmap terukur agar industri dapat merencanakan kebutuhan bahan baku jangka panjang,” ujar Adhi.

Percepatan hilirisasi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan penguatan produksi dalam negeri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas, serta pemberdayaan petambak garam. Melalui pembangunan industri pergaraman yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, KKP optimistis swasembada garam 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional dan kesejahteraan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Jamin Mutu Ikan yang Beredar di Masyarakat Selama Ramadan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan mutu untuk memastikan kualitas produk perikanan yang beredar di masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Pengawasan mutu dilakukan menyeluruh, mulai dari aktivitas produksi di hulu sampai hilir.

“Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan kegiatan pengawasan jelang Ramadan dilaksanakan mulai pertengahan Januari sampai masuk bulan puasa oleh 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Lokus pengawasan di hulu atau produksi primer meliputi surveilan dan inspeksi CBIB atau Cara Budidaya Ikan Yang Baik di tambak-tambak ikan maupun kapal-kapal perikanan penyuplai rantai pasok domestik maupun ekspor. 

Sedangkan di bagian hilir, pengawasan mutu menyasar UPI melalui surveilan/inspeksi HACCP maupun GMP/SSOP. "Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” Ishartini merinci.

Kepala Balai PPMHKP Medan I Nandang Koswara menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan budidaya tambak ikan serta monitoring kondisi perairan Danau Toba. Hasilnya dalam kondisi baik dan laik konsumsi. 

Senada dengan Nandang, Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari Kasrida yang melaksanakan pengawasan mutu ikan di atas kapal di pelabuhan Kendari, hasilnya juga baik. Ikan-ikan berkualitas itu siap memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara selama Bulan Suci.

"Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai quality assurance body. Penerapan sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan pada rantai produksi tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi serta aman konsumsi bagi kebutuhan domestik dan ekspor.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kolaborasi dengan Dislautkan dan DPRD DIY Kampanyekan Gemarikan di Bantul

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 melalui kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Dukuh Kepek, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Kampanye Gemarikan diikuti oleh sekitar 30 orang ibu-ibu warga setempat dan menghadirkan narasumber dari Dislautkan DIY, DPRD DIY, serta LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dislautkan DIY menyampaikan kebijakan peningkatan konsumsi ikan per kapita penduduk DIY melalui Gerakan Makan Ikan. Sementara itu, Anggota DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Instruktur LRMPHP, Tri Wahyu Handoyo, menyampaikan materi bertajuk “Konsumsi Ikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045”. Dalam paparannya dijelaskan bahwa ikan merupakan sumber pangan superfood bergizi tinggi yang kaya Omega-3, mudah dicerna, dan rendah lemak jenuh. Konsumsi ikan dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga daya tahan tubuh, khususnya bagi anak-anak di era digital.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan pola hidup modern yang cenderung mengonsumsi makanan instan dan rendah gizi perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran konsumsi pangan sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan konsumsi ikan yang didukung dengan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang praktis, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Rangkaian kegiatan Kampanye Gemarikan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta makan bersama menu berbahan dasar ikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Read More

KKP Jamin Stok Ikan Aman untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan hingga Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dan harga yang stabil.

Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Produksi tersebut berasal dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Selain menjaga geliat produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.

Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. 

“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.

KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 

“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada KKP sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai bebas dari maladministrasi.

Penghargaan ini diserahkan dalam agenda Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 29 Januari lalu. Penilaian tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI yang kini menitikberatkan pada pemetaan potensi maladministrasi dan penguatan kualitas layanan.

Sekjen KKP, Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan bahwa capaian Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti komitmen KKP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh unit layanan di lingkungan KKP. Ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Komjen Pol Rudy dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP dilakukan pada sejumlah unit layanan strategis, meliputi layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, layanan Pakan Ikan, serta layanan Peredaran Obat Ikan. Proses penilaian dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan unit, petugas layanan, unit pengaduan, hingga pemangku kepentingan penerima layanan.

Komjen Pol Rudy  menambahkan, hasil penilaian dan opini Ombudsman RI tersebut akan menjadi penguat bagi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

“Capaian ini tidak membuat kami berpuas diri. KKP akan terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan, sekaligus menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai referensi dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Gelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja TA 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menggelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula LRMPHP, Selasa (28/1/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai sebagai agenda awal tahun dalam rangka sosialisasi program, kegiatan, serta penugasan LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja LRMPHP pada tahun 2025. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi salah satu fokus pembahasan, yang disampaikan melalui pemaparan capaian sepuluh indikator kinerja kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan pada TA 2026.

Seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai bahkan terlampaui, sehingga LRMPHP memperoleh status kinerja “Istimewa” pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2026 melalui perencanaan yang lebih matang serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula rencana pengelolaan aset LRMPHP dalam rangka mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyiiapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terarah melalui pembentukan tim akselerasi. 

Selain itu, Kepala LRMPHP memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan LRMPHP Tahun 2025. Penghargaan Best Employee diberikan kepada Dhini Arum Pratiwi, Outstanding Learner kepada Septyana Safitri, dan Best Attendance kepada Iwal Malhani.

Melalui kegiatan ini, Kepala LRMPHP berharap seluruh pegawai dapat terus berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi serta selaras dengan program prioritas BPPSDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Read More