PNBP hingga Ekspor Meningkat, Sektor Kelautan dan Perikanan Tunjukkan Kinerja Positif di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Berdasarkan laporan capaian terbaru, penguatan sektor ini terlihat jelas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), volume produksi, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hingga nilai ekspor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat empat indikator utama perekonomian sektor kelautan dan perikanan mengalami lonjakan positif dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan pesat ini terlihat jelas dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak dari Rp2,208 triliun pada 2024 menjadi Rp2,405 triliun pada 2025, dengan capaian sementara hingga September 2026 telah menyentuh Rp1,645 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin, tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan yang ada,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10).

Peningkatan pendapatan negara ini juga sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang merangkak naik dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, serta membukukan angka 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026. 

Kinerja positif di tingkat produksi dan pendapatan negara tersebut turut mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana pertumbuhan PDB perikanan melompat tajam dari 0,68% pada 2024 menjadi 4,95% pada 2025, bahkan terus melesat hingga 6,86% pada triwulan II 2026. 

Dari sisi perdagangan internasional, daya saing komoditas perikanan Indonesia di pasar global juga makin solid, terbukti dari nilai ekspor yang naik dari USD 5,95 miliar pada 2024 menjadi USD 6,27 miliar pada 2025, serta telah berhasil mengumpulkan USD 4,23 miliar hingga Agustus 2026.

“Kami masih terus berupaya agar produktivitas terus bergerak naik, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini fokus kami menjalankan enam program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya perikanan darat tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

 

Read More

Menteri Trenggono Pastikan Informasi Program Kerja Prioritas Nasional Mudah Diakses Publik

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kemudahan akses informasi enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal jalannya pelaksanaan program-program tersebut. 

Untuk itu, saat membuka kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (6/10), Menteri Trenggono meminta jajarannya di bagian kehumasan untuk memasifkan penyebaran informasi pelaksanaan enam program prioritas ke semua lapisan masyarakat, baik melalui kanal-kanal resmi media sosial KKP maupun lewat media massa. 

Tidak hanya masif, kemasan konten menurutnya harus kreatif, bernilai, mudah dipahami, dan disampaikan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mengetahui secara utuh alasan pemerintah menjalankan program kerja prioritas nasional. Program itu mencakup Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budi daya ikan darat tematik, revitalisasi budi daya ikan di Pantura Jawa, budi daya udang terintegrasi di Waingapu, modernisasi kapal perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) untuk swasembada garam nasional.

“Enam program ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi, membangun kekuatan Indonesia, membangun core competence Indonesia dan menekan angka kemiskinan menjadi 0 persen. Ini kerja besar yang perlu disampaikan secara terus-menerus ke masyarakat agar semua lapisan masyarakat bisa memahami apa alasan dan tujuan pemerintah menjalankan program-program kerja prioritas ini,” ungkap Menteri Trenggono. 

Lewat kinerja komunikasi yang efektif, Menteri Trenggono berharap pihak-pihak yang masih kontra terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan dapat menerima informasi secara utuh. Alasan utama pemerintah menjalankan enam program kerja prioritas, sambungnya, adalah untuk mentransformasi sarana prasarana perikanan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing hasil perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan itu sendiri.

Pada kegiatan Retreat Kehumasan KKP yang berlangsung hybrid itu, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya di setiap unit kerja untuk memperkuat soliditas, serta mengedepankan sinergi dan kolaborasi. “Kerja cerdas dan kerja keras pemerintah tidak akan tersampaikan ke publik dengan baik apabila kita tidak menyampaikan dengan cara yang benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi langkah KKP meningkatkan kinerja kehumasan melalui kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas. Strategi komunikasi diakuinya sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja prioritas pemerintah sehingga manfaat dan pesan utama program bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Ini retreat pertama di kementerian/lembaga dan paling serius yang langsung dihadiri menterinya. Ini artinya KKP punya prioritas terhadap publikasi, komunikasi dan persepsi publik. Mungkin masyarakat tahunya sebatas program, tapi apa niatnya, apa cerita dibelakangi sebuah program, dampaknya tujuan jangka panjang, belum banyak yang mengetahui,” terangnya. 

Retreat Kehumasan KKP berlangsung selama dua hari pada 6-7 Oktober, dengan peserta sekitar 800 orang dari unsur kehumasan unit Eselon I, Unit Pelaksana Teknis, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rangkaian kegiatan dirancang dalam bentuk forum diskusi, pembekalan, dan sesi berbagi pengalaman, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi publik, media, monitoring dan evaluasi komunikasi, serta manajemen isu.

Sumber: kkp web

Read More

Gemarikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Jamin Kualitas dan Pasokan Ikan bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pasokan ikan nasional dari hulu hingga hilir untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini resmi menjadi gerakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program Gemarikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. 

“Ikan merupakan pilar penting dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, terlebih kita hidup di negara maritim. Tugas kami memastikan terpenuhinya kebutuhan ikan di masyarakat dengan kualitas yang baik, apalagi Gemarikan kini menjadi gerakan nasional,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (2/10). 

Dalam menyediakan ikan yang berkualitas bagi masyarakat, KKP menerapkan pendekatan hulu-hilir melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok dan nilai produk perikanan, sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

“Intervensi di sektor hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya melalui berbagai program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Ikan, serta Budidaya Udang Terintegrasi,” lanjut Menteri Trenggono.

Sementara itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam acara Forum Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (30/9) lalu, menjelaskan, pendekatan hulu-hilir diterapkan untuk memperkuat rantai nilai perikanan secara menyeluruh.

“Di sisi hilir, peningkatan produksi tersebut ditopang oleh sistem penyimpanan dan distribusi yang andal, pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berstandar, serta strategi promosi dan pemasaran modern. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga mutu, dan memperkuat daya saing produk perikanan,” ujar Wamen Didit.

Wamen Didit menambahkan, terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2026 menandai transformasi Gemarikan dari gerakan edukasi konsumsi ikan menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Intervensi diarahkan secara lebih terstruktur kepada kelompok sasaran strategis, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan remaja.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq pada acara serupa, menegaskan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kini tidak lagi sekadar menjadi kampanye untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wamenko Hanif, Gemarikan memiliki posisi strategis dalam mendukung swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai ikan, kita tidak hanya berbicara tentang sektor kelautan dan perikanan. Kita berbicara tentang ketahanan pangan, kualitas gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenko Hanif.

Wamenko Hanif menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan memastikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Gemarikan berjalan dalam arah dan sasaran yang selaras melalui sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

“Gemarikan bukan semata-mata program untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Yang jauh lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak yang hari ini memperoleh pangan bergizi adalah generasi produktif Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengonsumsi ikan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sejak dini melalui edukasi dan berbagai kegiatan nyata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sumber: kkp web

Read More

Sambut Wamen Baru, Menteri Trenggono Tekankan Akselerasi 6 Program Prioritas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Irwan Meilano usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10). Kehadiran Wamen Irwan menambah kekuatan KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sekaligus memperkuat tata kelola kelautan berbasis data dan riset terapan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penataan kepemimpinan di KKP berfokus pada efektivitas dan kebermanfaatan seluruh proyek infrastruktur perikanan bagi masyarakat. Menteri Trenggono meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan disiplin dalam mengeksekusi program prioritas, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Perikanan Tematik, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak Budidaya di Pantura, Budidaya Udang Terintegrasi di Waingapu, hingga modernisasi kapal perikanan. 

"Ada enam program prioritas yang kita sudah buat Satgas-Satgasnya dan akan terus kita evaluasi. Kita harus berpacu dengan waktu. Presiden membutuhkan hasil yang jelas dan terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat, bukan sekadar fisik bangunan saja. Ke depan, eksekusi di lapangan harus berbasis efektivitas dan memperhitungkan standar kebutuhan industri," ujar Menteri Trenggono pada acara menyambut Wamen Irwan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (1/10). 

Menteri Trenggono juga menaruh harapan besar pada latar belakang akademik dan keahlian Wamen Irwan Meilano untuk membantu pilar pendidikan serta riset sektor kelautan. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan transformasi Politeknik KKP melalui penguatan Ocean Institute of Indonesia (OII) agar menjadi pusat unggulan (Center of Excellence) berbasis tailor-made sesuai kebutuhan industri global. 

"Kita ingin Politeknik KKP ini menjadi satu politeknik yang excellent, sebuah Center of Excellence. Lulusannya harus 100 persen siap kerja dan memenuhi standar industri nasional maupun internasional. Kehadiran Pak Irwan yang berlatar akademisi diharapkan dapat mempercepat integrasi riset terapan dan transformasi OII ini," tambah Menteri Trenggono. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Irwan Meilano, menyampaikan komitmennya untuk langsung bekerja dengan menekankan tiga prinsip utama dalam tata kelola KKP, yaitu integrasi data, pengukuran manfaat bagi masyarakat, serta penyelesaian masalah secara kolaboratif. 

"Langkah awal yang saya tekankan dalam bekerja adalah keterbukaan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang fisik kita bangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kita tidak akan lari dari hambatan, melainkan mencari solusinya bersama-sama," ujar Wamen Irwan Meilano. 

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran KKP saat ini sedang bersama-sama mencetak sejarah baru untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia demi mewujudkan visi besar yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. 

"Kita semua yang ada di KKP hari ini sedang mengukir sejarah penting bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan memperkuat riset terapan serta tata kelola berbasis data, kita optimistis target-target besar yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dapat kita capai dengan terukur," ujarnya. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Hadirkan Teknologi Mini RAS untuk Swasembada Pangan Desa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan teknologi dalam pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program Budi Daya Ikan Darat Tematik. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), yaitu sistem budi daya yang mengoptimalkan penggunaan air melalui proses sirkulasi dan filtrasi secara berkelanjutan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas budi daya sekaligus mendukung efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya.

Mini RAS menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab tantangan budi daya ikan, seperti keterbatasan lahan dan air, perubahan kondisi lingkungan, serta penurunan kualitas air akibat sisa pakan dan metabolisme ikan. Air dari kolam produksi dialirkan menuju unit filtrasi untuk diolah sebelum dikembalikan ke kolam. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan penggantian air dapat ditekan dan kondisi lingkungan pemeliharaan dapat dikendalikan secara lebih terukur. Penerapannya juga diharapkan mendukung ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Penentuan Lokasi Menjadi Faktor Penting

Keberhasilan penerapan Mini RAS tidak hanya ditentukan oleh desain teknologi, tetapi juga kesesuaian lokasi. Fasilitas membutuhkan lahan minimal 1.000 m² dengan status kepemilikan atau hak penggunaan yang jelas. Lokasi juga perlu memiliki sumber air yang memadai, seperti sumur bor atau sumber air permukaan, terutama untuk pengisian awal tandon dan kebutuhan pembilasan sistem.

Dari sisi energi, lokasi diharapkan memiliki akses listrik PLN dengan daya minimal 2.200 watt. Sistem tersebut dapat didukung panel surya untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional peralatan. Lokasi sebaiknya berada pada area yang relatif datar, tidak memiliki riwayat banjir, dan dilengkapi sistem drainase yang baik. Akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat juga diperlukan untuk mendukung mobilisasi benih, pakan, peralatan, dan hasil panen.

Rancang Bangun Fasilitas Mini RAS

Fasilitas Budi Daya Ikan Darat Tematik dirancang secara kompak, terintegrasi, dan efisien pada lahan minimal 1.000 m² dengan tata letak yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan topografi lokasi. Fasilitas utama terdiri atas dua modul kolam produksi dengan total 20 unit. Setiap kolam berukuran sekitar 5 x 3 x 1.2 meter, menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kerangka beton bertulang serta lantai beton mutu K175 yang diperkuat wiremesh. Kolam dirancang untuk mendukung padat tebar hingga 400 ekor/m² untuk lele dan 150 ekor/m² untuk nila. Sistem pemipaan terdiri atas pipa inlet berdiameter 3 inci, outlet 4 inci, serta jalur aerasi berdiameter 0,5 inci.

Fasilitas pendukung meliputi gudang pakan berukuran berukuran 3×5×3  meter yang menggunakan atap baja ringan dan dinding kombinasi bata-GRC dengan kapasitas penyimpanan sekitar 12 ton. Ketersediaan air didukung menara penyangga setinggi sekitar 4 meter yang dilengkapi dua unit toren dengan kapasitas total 4.400 liter. Sementara itu, kebutuhan energi dipenuhi melalui jaringan listrik utama minimal 2.200 watt, panel surya on-grid berkapasitas 2.200 Wp, serta genset cadangan berkapasitas 4.000 watt.

Sistem Resirkulasi dan Filtrasi Air

Komponen utama Mini RAS terletak pada sistem resirkulasi air yang memungkinkan air kolam digunakan kembali setelah melalui proses filtrasi. Air dari kolam produksi dialirkan secara otomatis menuju unit filtrasi yang terdiri atas sembilan bilik (chamber) dengan total volume air sekitar [volume air]. Setiap bilik memiliki fungsi berbeda dalam mengolah air sebelum dikembalikan ke kolam.

Pada tahap awal, filtrasi mekanis menggunakan 125 unit sikat gantung untuk menangkap kotoran padat berukuran relatif besar. Partikel yang lebih kecil kemudian disaring menggunakan lembaran Japanese Mat (Japmat). Selanjutnya, air memasuki tahap filtrasi biologis dengan memanfaatkan sekitar 18.000 unit Bio Ball dan 1.000 liter Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kaldnes. Media tersebut menjadi tempat tumbuh mikroorganisme menguntungkan yang membantu menguraikan senyawa nitrogen, termasuk amonia yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan.

Setelah melalui proses filtrasi, air ditampung dan mendapatkan perlakuan menggunakan lampu ultraviolet (UV) berdaya 45 watt untuk membantu mengendalikan mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan ikan. Air kemudian dipompa kembali menuju kolam produksi menggunakan pompa submersible berkapasitas sekitar 58 m³/jam. Proses ini berlangsung secara kontinu sehingga air dapat digunakan kembali dan kualitas lingkungan pemeliharaan lebih mudah dikendalikan.

Efisiensi Penggunaan Air dan Peningkatan Produktivitas

Sistem resirkulasi menjadi keunggulan utama Mini RAS karena memungkinkan air digunakan kembali setelah melalui proses penyaringan. Efisiensi penggunaan air dapat mencapai hingga 90 persen sehingga teknologi ini berpotensi diterapkan pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Pengelolaan kualitas air melalui filtrasi mekanis, biologis, aerasi, dan perlakuan UV juga memungkinkan penerapan padat tebar yang lebih tinggi dengan kondisi pemeliharaan yang lebih terkontrol.

Dari sisi produktivitas, fasilitas Mini RAS memiliki potensi menghasilkan hingga sekitar 10,8 ton lele atau 10,1 ton nila dalam satu siklus produksi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditas, kepadatan tebar, manajemen pakan, kualitas air, dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Desain fasilitas yang modular juga memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien tanpa mengesampingkan kebutuhan ruang untuk pengelolaan budi daya.

Pemanfaatan panel surya on-grid 2.200 Wp sebagai bagian dari sistem energi memberikan alternatif untuk mendukung operasional fasilitas sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kombinasi teknologi resirkulasi, pengelolaan kualitas air, dan dukungan energi tersebut menjadikan Mini RAS sebagai sistem budi daya yang diarahkan pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Mendukung Kemandirian Budi Daya dan Ketahanan Pangan

Penerapan Mini RAS tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem budi daya yang lebih efisien dan terukur di tingkat masyarakat. Produksi ikan yang dilakukan secara berkelanjutan berpotensi memperkuat ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani, termasuk mendukung kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pemanfaatan teknologi yang mengintegrasikan pengelolaan air, efisiensi lahan, pengendalian kualitas lingkungan, dan sumber energi alternatif, Mini RAS diharapkan dapat mendukung terbentuknya unit usaha budi daya ikan yang produktif dan berkelanjutan. Penerapannya sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budi daya yang mampu menghasilkan ikan secara konsisten dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Read More

KKP Gandeng Kemenkop hingga BP BUMN Kelola Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sinergi ini untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Sinergi antar lembaga negara ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN, di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono.

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati dua lembaga. 

Sementara itu, SKB mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut antara lain mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, dengan rincian 65 diantaranya berstatus uji coba operasional. Program ini bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa-desa nelayan di Indonesia. 

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.

Sumber; kkp web

Read More