KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT KERJA SAMA PUBLIKASI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, berikut beberapa poin yang bisa kami sampaikan:

1. Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP.

2. Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

3. Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

4. Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.

5. Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

6. KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

7. Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Terima Kasih.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di 27 Titik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di 27 lokasi di Indonesia dengan melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, serta masyarakat pada umumnya. Beragam bantuan untuk produktivitas perikanan, bantuan sosial, hingga aksi lingkungan digelar pada kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 KKP tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, 27 titik kegiatan tersebar di 25 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah, PPN Nizam Zachman di Jakarta, serta satu lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh. 

“Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat," ujar Menteri Trenggono di KNMP Desa Ciwaru, Sukabumi, Rabu (4/11).

Mengusung tema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan”, Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 difokuskan pada kegiatan yang mendukung langsung kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir secara umum.

Bentuk dukungan yang disalurkan dalam Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan mencakup berbagai bantuan dan layanan bagi masyarakat di seluruh lokasi kegiatan. Secara keseluruhan, KKP menyalurkan 4.290 paket sembako, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi 2.050 peserta, serta menyediakan 1,577 juta ekor benih udang dan ikan, dan 1 ton benih rumput laut untuk mendukung produktivitas usaha perikanan.

Selain itu, KKP membagikan 2.600 voucher belanja produk perikanan, menanam 2.000 bibit mangrove, serta memfasilitasi pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 lokasi KNMP. KKP juga menyelenggarakan pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung, serta pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi 15 peserta di Pati.

Dukungan perlindungan sosial diberikan melalui bantuan pembayaran premi asuransi nelayan senilai Rp250.000 bagi 1.046 penerima. Sementara itu, untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP turut menyalurkan 72 paket sarana pengawasan.

“Untuk itu, kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP, saya menitipkan empat pesan. Pertama, pastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Kedua, kelola dan rawat fasilitas secara profesional. Ketiga, tangani persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Keempat, jaga laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten," pungkas Menteri Trenggono. 

Sumber; kkp web

Read More

KKP Mulai Persiapkan KNMP 2027, Utamakan Kebutuhan dan Kesiapan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei ribuan calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2027. Para peserta berasal dari 37 provinsi Indonesia, yang wilayahnya berpotensi untuk dibangun program kerja prioritas nasional tersebut.  

“Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (30/10). 

Pemerintah mengimplementasikan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Untuk tahun 2027, rencana pembangunan menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan, pembekalan berlangsung secara daring pada 27–29 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta UPT pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikan Tangkap (DJPT). 

Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. 

Hasil pekerjaan inilah yang menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. “Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif. 

Latif meminta tim survey benar-benar menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Sebab informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang akan disiapkan, termasuk untuk fasilitas penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran.

“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dan itulah yang harus dicapai dari program ini,” tegas Latif.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan selaku Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi, menyampaikan calon lokasi KNMP ditetapkan berdasarkan referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayahnya. 

“Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung,” terangnya.

Lokasi prioritas selanjutnya mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, dan dukungan masyarakat serta pemerintah daerah sebelum memasuki perencanaan teknis. Melalui proses tersebut, Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP tahun 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan. “Usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan,” pungkas Abdi

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggaungkan gerakan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai bagian dari rangkaian Hari Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan menuju peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27. 

Aksi yang dilakukan berupa deklarasi bersama, aksi bersih pantai, dan penanaman 100 bibit cemara laut di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Baru Pandansimo, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (22/10) lalu. 

“Laut merupakan sumber pangan dan penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kesehatan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami mendorong kita semua untuk bijaksana dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan gerakan ini butuh kolaborasi lintas sektor,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (25/10).

Aksi bersama di Pantai Baru Pandansimo diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, nelayan, pelaku usaha, masyarakat pesisir, mitra lingkungan, pengelola sampah, hingga pelajar. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menambahkan, sampah plastik menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan laut karena dapat terbawa melalui aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta aktivitas di pelabuhan dan laut. Untuk itu penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

“Inilah pentingnya kita terus mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dikelola serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja yang mewakili Bupati Bantul menyampaikan apresiasi kepada KKP karena telah memilih Pantai Baru Pandansimo sebagai lokasi deklarasi Laut SEBASAH dan aksi bersih pantai. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan pantai dapat dilakukan secara konsisten, tidak hanya saat kegiatan berlangsung, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. 

Menurutnya, kelestarian pesisir menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Baru Pandansimo. “Tugas kita bersama adalah menjaga dan melestarikan laut agar potensi di dalamnya terus memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemilihan Pantai Baru Pandansimo sendiri karena berada di kawasan KNMP yang menjadi ruang aktivitas nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha wisata. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan diawali dengan deklarasi Laut SEBASAH dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian dilanjutkan dengan aksi bersih pantai melalui pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pendataan, dan pengangkutan sampah untuk penanganan lebih lanjut. Selain aksi bersih pantai, penanaman 100 bibit cemara laut dilakukan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Aksi Sosial hingga Bersih Pantai Peringati HUT ke-27 di KNMP Poncosari

Kementerian Kelautan dan Perikanan memusatkan peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-27 di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNPM) Poncosari, Bantul, DIY. Kegiatan sosial khitan massal, penyerahan bantuan paket melaut, benih ikan, sarana pengolahan ikan, hingga aksi bersih pantai digelar bersama masyarakat.

“Harapannya memasuki perjalanan 27 tahun ini, KKP benar-benar bisa menjawab kebutuhan nelayan, pembudidaya dan masyarakat kelautan perikanan lainnya. Kami juga diberi mandat oleh Bapak Presiden untuk menjalankan program kerja prioritas nasional, salah satunya program KNMP untuk mentransformasi desa pesisir menjadi lebih produktif dan membuat nelayan-nelayan kita naik kelas,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP, Jumat (23/10).

Lima program kerja prioritas lainnya yakni budidaya darat tematik, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pengembangan kawasan industri garam nasional (K-SIGN) untuk mendukung pencapaian target swasembada garam tahun 2027, pembangunan tambak udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.

Rangkaian kegiatan HUT ke-27 KKP yang berlangsung mulai 18 hingga 23 Oktober tersebut turut dirancang untuk mendongkrak produktivitas nelayan dan pembudidaya, khususnya di wilayah lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ragam bantuan yang diberikan diantaranya ratusan paket melaut untuk nelayan, seratus ribu benih ikan untuk kelompok pembudidaya, hingga penyerahan asuransi nelayan.

KKP juga memberikan dukungan sarana pengolahan ikan meliputi dua unit chest freezer, satu paket peralatan pengolahan ikan, tiga unit sarana pasca-panen, serta satu uni mobil ATI. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan, KKP melakukan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Budidaya Tematik, serta sertifikasi cold storage untuk pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Untuk masyarakat di sini juga ada cek pemeriksaan kesehatan gratis, khitan massal, donor darah dan bantuan peralatan sekolah. Pagi tadi kami juga melakukan aksi bersih pantai serta penanaman pohon vegetasi di sekitaran KNMP Poncosari serta memberikan bantuan bibit,” pungkas Menteri Trenggono.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang hadir di KNMP Poncosari pada Kamis (22/10), berharap semua dukungan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kemajuan usaha perikanan masyarakat. Dia juga mendorong KKP mengoptimalkan pelaksanaan program kerja prioritas nasional untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir maupun para pembudidaya.

“Apresiasi saya kepada KKP atas berbagai program yang telah dijalankan untuk mendukung masyarakat pesisir. Mulai dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan sarana perikanan, hingga dukungan bagi usaha pengolahan hasil laut. Program-program seperti ini penting karena masyarakat membutuhkan dukungan nyata untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Saya berharap program yang sudah berjalan terus diperkuat dan diperluas ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI yang biasa dipanggil Titiek Suharto itu.

Sebagai informasi, puncak peringatan HUT KKP digelar setiap tanggal 26 Oktober sejak pertama kali berdiri pada tahun 1999. 

Sumber: kkp web

Read More

PNBP hingga Ekspor Meningkat, Sektor Kelautan dan Perikanan Tunjukkan Kinerja Positif di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Berdasarkan laporan capaian terbaru, penguatan sektor ini terlihat jelas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), volume produksi, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hingga nilai ekspor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat empat indikator utama perekonomian sektor kelautan dan perikanan mengalami lonjakan positif dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan pesat ini terlihat jelas dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak dari Rp2,208 triliun pada 2024 menjadi Rp2,405 triliun pada 2025, dengan capaian sementara hingga September 2026 telah menyentuh Rp1,645 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin, tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan yang ada,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10).

Peningkatan pendapatan negara ini juga sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang merangkak naik dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, serta membukukan angka 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026. 

Kinerja positif di tingkat produksi dan pendapatan negara tersebut turut mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana pertumbuhan PDB perikanan melompat tajam dari 0,68% pada 2024 menjadi 4,95% pada 2025, bahkan terus melesat hingga 6,86% pada triwulan II 2026. 

Dari sisi perdagangan internasional, daya saing komoditas perikanan Indonesia di pasar global juga makin solid, terbukti dari nilai ekspor yang naik dari USD 5,95 miliar pada 2024 menjadi USD 6,27 miliar pada 2025, serta telah berhasil mengumpulkan USD 4,23 miliar hingga Agustus 2026.

“Kami masih terus berupaya agar produktivitas terus bergerak naik, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini fokus kami menjalankan enam program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya perikanan darat tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Mesin Vakum untuk Pengolahan Ikan Asap

Pengolahan ikan dengan metode penggaraman dan pengasapan merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperpanjang daya simpan sekaligus memberikan cita rasa khas pada produk perikanan. Namun, pada proses konvensional, penyerapan garam dan asap berlangsung cukup lambat sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penurunan mutu ikan selama proses pengolahan.

Untuk mendukung proses pengolahan yang lebih efisien, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan mesin vakum impregnasi. Teknologi ini dirancang untuk membantu mempercepat masuknya larutan garam dan asap cair ke dalam daging ikan, sehingga proses pengolahan ikan asap dapat dilakukan secara lebih efektif.

Impregnasi vakum bekerja dengan memanfaatkan perubahan tekanan untuk membantu menggantikan udara atau cairan yang terdapat di dalam bahan pangan dengan larutan yang diinginkan. Ketika kondisi vakum diberikan, sebagian udara dan cairan di dalam bahan akan keluar. Selanjutnya, saat tekanan dikembalikan, ruang yang sebelumnya kosong akan terisi oleh larutan dari luar. Proses tersebut membantu larutan masuk ke dalam bahan dengan lebih cepat.

Pengembangan teknologi ini juga menjadi alternatif terhadap pengasapan ikan secara langsung yang masih banyak dilakukan secara tradisional. Pada metode tersebut, ikan diasapi menggunakan hasil pembakaran kayu atau tempurung kelapa. Selain membutuhkan waktu, cara ini dapat menghasilkan kualitas produk yang kurang konsisten serta berpotensi menimbulkan deposit tar dan senyawa yang tidak diinginkan.

Sebagai alternatif, penggunaan asap cair dapat memberikan aroma asap pada ikan dengan cara yang lebih praktis. Melalui metode vakum tekan, LRMPHP mengembangkan teknologi yang membantu memasukkan larutan garam dan asap cair ke dalam daging ikan.

Mesin vakum impregnasi hasil rancang bangun LRMPHP telah melalui pengujian kinerja menggunakan filet ikan nila. Dalam pengujian tersebut, larutan garam dan asap cair dimasukkan ke dalam filet dengan bantuan proses vakum dan tekanan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin vakum impregnasi mampu membantu memasukkan larutan ke dalam filet lebih baik dibandingkan metode perendaman. Dalam waktu 10 menit proses vakum dan 15 menit impregnasi, mesin mampu memasukkan larutan garam sebanyak 1,25 persen dan kandungan fenol sebesar 15,18 mg/kg ke dalam filet.

Sebagai pembanding, metode perendaman selama 60 menit hanya menghasilkan penyerapan larutan garam sebesar 0,4 persen dan fenol sebesar 2,95 mg/kg. Hasil tersebut menunjukkan potensi teknologi vakum impregnasi dalam mempercepat proses penyerapan bahan selama pengolahan ikan asap.

Untuk menunjang proses pengolahan, mesin vakum impregnasi LRMPHP dilengkapi sejumlah bagian utama, antara lain tangki vakum, tangki penyimpanan, tangki pengaduk, sistem pemvakuman, pompa pendorong manual, sistem aliran bahan, dan panel kontrol. Bagian yang bersentuhan langsung dengan larutan garam, asap cair, dan bahan ikan menggunakan stainless steel tipe 304.

Mesin ini dirancang dengan dimensi panjang 800 mm, lebar 570 mm, dan tinggi 1.740 mm. Rangka mesin menggunakan besi hollow berukuran 4 × 4 cm. Dalam pengujiannya, mesin mampu menghasilkan kekuatan vakum maksimum -76 cmHg dalam waktu 9,15 menit, sedangkan tekanan impregnasi maksimum mencapai 8 bar dalam waktu 38,70 menit.

Pengembangan mesin vakum impregnasi menjadi salah satu upaya LRMPHP dalam menghasilkan teknologi mekanisasi yang dapat membantu pelaku usaha mengolah hasil perikanan secara lebih efektif. Dengan proses penyerapan yang lebih cepat, teknologi ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pengolahan ikan asap, khususnya untuk mendukung peningkatan efisiensi proses dan mutu produk.

Melalui pengembangan teknologi tepat guna, LRMPHP terus mendorong hasil riset dan inovasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

Read More