KKP Kick Off Gernas Bulan Cinta Laut 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kick off program Gerakan Nasional (Gernas) Bulan Cinta Laut (BCL) 2024. Gerakan nasional yang dikomandoi KKP ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah di laut dan pesisir. 

Gernas BCL ini akan dilaksanakan secara serentak dari awal Mei hingga akhir Juni ini akan melibatkan 1.760 nelayan dari 22 Kabupaten/Kota dari 20 Provinsi se- Indonesia. 

“Gernas BCL tahun ini akan melibatkan 1.760 nelayan dari 22 Kab/Kota dari 20 provinsi seluruh Indonesia dengan mengusung tema Laut Sehat Indonesia Sejahtera” ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kusdiatoro saat melaksanakan kick off Gernas BCL.

Bulan Cinta Laut telah diinisiasi sejak tahun 2022 guna mendukung target nasional penanganan sampah laut dengan target mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 sekaligus sebagai implementasi program prioritas dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

“Hingga 2023, aksi Gernas BCL telah dilaksanakan di 36 kabupaten/kota dari seluruh Indonesia dan berhasil mengumpulkan 261,22 ton sampah laut oleh 2.858 nelayan yang terlibat,” ungkapnya.

Pada pelaksanaan BCL Tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) akan melibatkan peran seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mengawal pelaksanaan BCL di 22 kabupaten/kota di Indonesia. Kusdiantoro juga berharap, seluruh pihak dapat ikut berkolaborasi dalam penanganan sampah plastik di laut dengan aksi nyata di masyarakat melalui kampanye, edukasi, pendampingan serta kemitraan sehingga sampah yang selama ini dianggap sampah dapat berubah menjadi pundi-pundi ekonomi baru untuk masyarakat dan nelayan.

“Gernas Bulan Cinta Laut, diharapkan dapat mendorong pengelolaan sampah plastik di laut secara sirkular, sehingga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat nelayan melalui kompensasi sampah yang terkumpul,” jelas Kusdiantoro.

Tak hanya itu, Gernas Bulan Cinta Laut menurutnya juga dapat menjadi program berkesinambungan yang dapat diadopsi dan dilaksanakan secara nasional serta menjadi agenda rutin bagi Pemerintah Daerah. 

Di kesempatan yang sama, Bupati Indramayu yang diwakili oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyampaikan dukungannya atas penyelenggaraan Gernas BCL di Indramayu. 

“Ini tentu menjadi bagian ikhtiar kita bersama untuk memanfaatkan laut secara bijak dan berimbang antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Suatu kehormatan juga bagi Provinsi Jawa Barat Gernas BCL  dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di desa Parean Girang Kecamatan Kandanghaur hari ini,” pungkasnya.

Gernas BCL merupakan salah satu program ekonomi biru yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program tersebut dirancang untuk memulihkan kesehatan laut dari dampak negatif sampah plastik di laut sebagai implementasi dari kebijakan ekonomi biru KKP.

Sumber : kkp

 

Read More

Diresmikan Presiden Jokowi, BINS Siap Jadi Lokomotif Industrialisasi Nila Salin di Indonesia

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Modeling tambak modern ini siap menjadi lokomotif industrialisasi nila salin di Indonesia.

"Dengan mengucapkan Bismillahirahmanirrahim, saya resmikan modeling kawasan tambak budidaya nila salin di BLUPPB Karawang," ujar Presiden Jokowi saat peresmian.

Presiden Jokowi menyebut, pembangunan modeling sebagai langkah tepat untuk menjawab tingginya permintaan ikan nila di pasar domestik maupun global. Operasional modeling juga menyerap banyak tenaga kerja.

Jika produktivitas BINS berjalan optimal, sambung Presiden Jokowi, pemerintah siap merevitalisasi tambak-tambak udang idle di wilayah Pantura untuk pengembangan budidaya nila salin. Tambak-tambak udang idle menurut data luasnya mencapai 78 ribu hektare.

"Kita lihat ini dulu, kalau sangat visible, kita akan siapkan melalui APBN 2025 atau 2026, dan saya akan sampaikan kepada pemerintah yang baru agar mimpi besar ini bisa direalisasikan," ungkap Presiden Jokowi.

Modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin dibangun KKP di lahan seluas 80 hektare yang berada di area Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang. Total produksinya mencapai 7.020 ton/tahun atau senilai Rp196,5 miliar dengan asumsi harga jual nila salin Rp28 ribu/kilogram.

Jumlah tersebut, kata Menteri Trenggono, masih akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10.000 ton per tahun. Hasil produksi nila salin BINS ditujukan untuk mendukung industrilaisasi ikan nila di Indonesia. Hasil panen akan diolah lebih lanjut menjadi produk olahan ikan fillet dengan tujuan ekspor.

"Kami targetkan ke depan ini produksinya 1 tahun 10 ribu ton, dengan berat per ekor tidak kurang dari 1 kilogram, supaya bisa difillet. Dan tentunya ada industri, makanya tadi kami hadirkan juga pelaku industri," beber Menteri Trenggono.   

Menteri Trenggono menjelaskan, ikan nila memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun global. Data Future Market Insight (2024) memproyeksikan nilai pasar ikan nila dunia pada tahun 2024 sebesar USD14,46 miliar. Nilai tersebut diproyeksikan meningkat sebesar 59% pada tahun 2034 menjadi USD23,02 miliar dengan tingkat pertumbuhan pertahun (CAGR) 4,8%.

Dari sisi teknis produksi Menteri Trenggono menjelaskan, budidaya nila salin di BINS mengedepankan penggunaan teknologi modern diantaranya berupa mesin pakan otomatis, sistem kincir, dan alat pengukur kualitas air berbasis IOT dan tenaga surya. Selain itu, tambak sudah dilengkapi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sehingga ramah lingkungan. Nilai investasi yang digelontorkan KKP membangun BINS sebesar Rp46,6 miliar.

BINS diakuinya menjadi terobosan budidaya ikan nila di darat. Kebanyakan praktik budi daya ikan nila di Indonesia dilakukan di keramba jaring apung (KJA) yang secara ekologi tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem di danau serta menyebabkan pencemaran lingkungan.

Hadirnya BINS juga bisa menjadi solusi bagi tambak-tambak udang yang sudah tidak beroperasi optimal (idle). Untuk itu KKP merencanakan revitalisasi terhadap 78 ribu hektar tambak udang idle di Pantura Jawa, untuk pengembangan budidaya nila salin. Sebab dari sisi produktivitas, budidaya nila salin jauh lebih produktif dengan hasil produksi 87,75 ton per hektare per tahun, dibanding tambak udang tradisional 0,6 ton per hektare per tahun.

"Ikan nila salin memiliki keunggulan antara lain lebih kuat terhadap kondisi lingkungan di Pantai Utara Jawa, dibandingkan dengan udang, teknologinya mudah diterapkan oleh masyarakat, serta pasar yang selalu tersedia baik di domestik maupun global," pungkas Menteri Trenggono.

Sebagai informasi, selain meresmikan modeling BINS, Presiden Jokowi juga melakukan panen secara simbolis di salah satu petakan tambak. Presiden Jokowi didampingi juga oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, serta pimpinan daerah Jawa Barat dan Karawang.

Sumber : kkp

Read More

MBKM KKP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diadaptasi pada seluruh satuan pendidikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghasilkan berbagai teknologi terapan perikanan.

Salah satunya, para Taruna/i Politeknik KP Sidoarjo yang tengah menjalani kegiatan MBKM di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul. Para Taruna/i menghasilkan karya berupa 5 (lima) alat mesin perikanan (alsinkan) yakni Rotary Dryer, Hidrolik Press, Oven Multifungsi, Oven Asap Cair, dan Pindang Higinies. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, menilai bahwa dengan Program MBKM, Taruna-Taruni Politeknik KP dapat berinteraksi lebih dinamis dengan tenaga pengajar, sehingga tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna, antar sivitas akademika di perguruan tinggi maupun dengan kalangan profesional di dunia kerja.

“Melalui skema MBKM, KKP menjawab tantangan dalam mencetak SDM unggul, dinamis, produktif, dan bertalenta global, serta mempersiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0,” tegas Nyoman. 

Nyoman juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan MBKM ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada Taruna/taruni Prodi Mekanisasi Perikanan, Politeknik KP Sidoarjo, untuk belajar secara langsung di workshop dan bengkel konstruksi milik LRMPHP, namun juga memberikan ruang bagi instruktur LRPMPH untuk melatih Taruna/i melalui pengembangan mini project rancang bangun alat mesin perikanan. 

Sementara itu, Kepala LRMPHP, Kartika Winta, menerangkan bahwa nantinya hasil praktik berupa rancang bangun alat mesin perikanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam hal pengolahan produk perikanan dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan program strategis BPPSDM KP.

Fungsi dari kelima alsinkan tersebut yakni, Rotary Dryer: berfungsi untuk pengeringan produk perikanan seperti magot, pelet ikan atau produk perikanan kering, dengan keunggulan lebih cepat kering, hemat energi dan pengeringan merata; Hidrolik Press: berfungsi untuk mengurangi kadar lemak dan air pada proses pembuatan tepung ikan, dengan keunggulan mudah dioperasikan, murah dan bebas biaya listrik.

Alat lainnya yakni Oven Multi Fungsi : berfungsi untuk mengeringkan tepung ikan, pelet dan produk perikanan lainya, dengan keunggulan murah, mudah dioperasionalkan serta cocok untuk UMKM;  Oven Asap Cair: berfungsi untuk mengeringkan ikan asap yang menggunakan asap cair, dengan keunggulan tidak membutuhkan suhu tinggi dan pengeringan cepat, sehingga lebih efisien, serta mudah dioperasikan untuk UMKM; dan Alat Pindang Higinies: berfungsi untuk membuat pindang ikan dengan keunggulan bahan yang dipergunakan menggunakan steinless steel food grade dan tertutup, sehingga produk pindang ikan yang dihasilkan bersih dari kontaminan.

Melalui praktik ini para taruna telah dibekali kemampuan teknis untuk siap terjun di dunia usaha/ dunia industri, dengan kemampuan desain, konstruksi, dan menguji alat/mesin sederhana, sehingga diharapkan para taruna lebih mampu dan terampil lagi dalam merancang dan mengonstruksi sekaligus menentukan parameter-parameter pengujian untuk menilai kehandalan suatu alat/mesin perikanan. 

Selain hal itu, para taruna diharapkan lebih terampil, cekatan dalam menggunakan/mengoperasikan peralatan dasar konstruksi permesinan.

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

Sumber : kkp

Read More

Hari Bumi, KKP Tanam 1.000 Mangrove di Lokasi Silvofishery Maros

Kementerian Kelautan dan Perikanan menanam 1.000 batang pohon mangrove dalam rangka peringatan Hari Bumi yang diperingati pada 22 April 2024. Penanaman dilakukan di kawasan Instalasi Tambak Silvofishery Marana, Maros, ini bertujuan meningkatkan kualitas ekosistem penyerap karbon sekaligus untuk melindungi infrastruktur tambak udang.

"Kita sebagai insan kelautan dan perikanan mendorong solusi penyerapan karbon menggunakan sistem silvofishery atau wanamina yang merupakan kegiatan mengkombinasikan vegetasi hutan bakau dan budi daya tambak untuk meningkatkan kesadaran tentang isu lingkungan secara global," terang Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Indra Jaya Asaad, Selasa (23/4/2024).

Instalasi Tambak Silvofishery Marana merupakan program Smart Fisheries Village (SFV) berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikembangkan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP melalui unit kerja BRPBAP3 Maros.

Lebih jauh Indra menjelaskan, sistem wanamina dapat menjadi solusi keseimbangan antara menyejahterakan masyarakat dan penyerapan karbon untuk lingkungan.

Di samping itu, lahan yang ditanami bakau merupakan rekonstruksi dari tambak untuk memperluas kawasan hijau sebagai green belt. Di mana, dengan adanya zona green belt pada tambak budi daya udang, dapat melindungi tambak dari erosi hingga abrasi yang dapat merusak ekosistem tambak. Selain itu green belt berfungsi sebagai biofilter untuk mengurangi patogen hingga kadar zat racun dan logam berat. 

"Dengan adanya kawasan green belt, juga diharapkan dapat meningkatkan kesuburan tanah dan lingkungan di sekitarnya, karena keberadaan bakau pada tambak udang merupakan simbiosis mutualisme," ucap Indra.

Bakau juga ditanam pada lahan pelataran tambak yang disebut model empang parit. Model-model ini selanjutnya akan menjadi percontohan wanamina sebagai bentuk integrated aquaculture yang bersanding dengan konservasi lingkungan.

Pelaksanaan penanaman mangrove ini juga merupakan kegiatan rutin setiap tahun dilakukan oleh BRPBAP3 Maros yang bertujuan untuk menjaga dan memperluas ekosistem bakau yang sudah ada di kawasan Instalasi Tambak.

Tak hanya memanfaatkan wilayah tambak sebagai green belt, bibit bakau yang ditanam pun berasal dari hasil pembibitan yang tersedia setiap saat sebagai kegiatan rutin SFV Wanamina Marana.

"Sumber bibit berasal dari kawasan yang sama dan sudah rutin dilakukan pembenihan bibit bakau hingga menjadi semaian yang selanjutnya ditanam untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon Bakau," papar Indra.

Kegiatan pembibitan tersebut melibatkan unsur masyarakat sekitar instalasi, para Taruna/Taruni Satuan Pendidikan KP diantaranya Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sorong dan Politeknik KP Kupang.  Tahapan pembibitan bakau pun sudah menjadi kegiatan rutin sebagai bagian kegiatan SFV Wanamina.

Selanjutnya selain ditanam di lokasi instalasi, bibit juga diberikan kepada masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga lembaga pemerhati lingkungan yang mempunyai program penanaman bakau.  Di mana saat ini tersedia 5.000 bibit bakau yang siap tanam. 

Pada peringatan Hari Bumi, kegiatan penanaman 1.000 bakau sendiri diikuti oleh tim SFV Wanamina, Pokdakan Manrimisi Jaya, Mahasiswa Universitas Hasanuddin dan siswa SMK 9 Pinrang yang tengah melaksanakan kegiatan magang di BRPBAP3 Maros. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak antara lain YL Forest, Efishery, serta Indonesia Power yang juga memiliki atensi untuk menjaga Bumi.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelayanan kepada publik melalui sistem manajemen anti suap membuahkan hasil. Baru-baru ini 2 unit kerjanya di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik. 

Pengakuan yang diberikan dalam bentuk Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diserahkan langsung oleh PT QAI Indonesia sebagai auditor eksternal. 

Sekretaris Ditjen PKRL Kusdiantoro saat menyaksikan penyerahan Sertifikat ISO tersebut menegaskan bahwa Sertifikasi ISO 37001:2016 diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan publik di lingkungan Ditjen PKRL melalui jaminan mutu pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP. 

“Pengakuan berstandar internasional yang diberikan kepada BPSPL Padang dan LKKPN Pekanbaru harus bisa memotivasi unit kerja lainnya untuk memiliki standar yang sama sehingga seluruh unit kerja Ditjen PKRL mampu menerapkan standar pelayanan publik bertaraf internasional," kata Kusdiantoro. 

Kusdiantoro juga sangat meyakini seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen PKRL dapat mencapai dan menerapkan sistem manajemen mutu berstandar internasional melalui kerja keras tim. 

"ISO 37001:2016 SMAP ini sangat penting untuk mendorong unit kerja menjadi unit kerja yang berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," ujarnya. 

Sementara, Business Development Director PT QAI Indonesia Henrik Mitchel saat menyampaikan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP menjelaskan bahwa Sertifikat ISO 37001:2016 yang diserahkan kepada LKKPN Pekanbaru dan BPSPL Padang telah melalui serangkaian proses mulai dari pengembangan sistem hingga audit. 

"Ini adalah bentuk pengakuan bahwa standard SMAP dan Mutu Pelayanan yang dimiliki telah sesuai dengan standard internasional ISO," jelas Henrik.  

Henrik juga menuturkan bahwa dengan terbitnya sertifikat berstandar internasional ini justru menjadi awal mula untuk mewujudkan sistem anti penyuapan di lingkungan KKP khususnya di masing masing unit kerja sebagai bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan KKP yang berintegritas.  

Meski demikian, Henrik juga mengingatkan bahwa pihaknya akan datang kembali untuk melakukan pengawasan dan menguji apakah sistem SMAP masih dijalankan secara konsisten dan layak. Jika tidak maka sertifikat ISO dapat dicabut kembali. Hal ini dilakukannya sebagai perwujudan perlindungan kepada masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap pelayanan terbaik pemerintah.

Di kesempatan yang sama, Kepala BPSPL Padang Fajar Kurniawan dan Kepala LKKPN Pekanbaru Rahmat Irfansyah juga menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan prima tanpa suap.

Selain Penyerahan ISO 37001:2016 SMAP, di waktu yang sama juga diserahkan Sertifikat ISO 9001:2015 Standar Sistem Manajemen Mutu kepada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar yang diterima langsung oleh Kepala BPSPL Denpasar Getreda M. Hehanusa. Dengan begitu dari 8 Unit Pelaksana Teknis Ditjen PKRL saat ini seluruhnya telah bersertifikasi ISO 9001:2015 dan 2 di antaranya meraih Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Capaian ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada publik. Menteri Trenggono sebelumnya juga menerima penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

Sumber : kkp

 

Read More

Stok Ikan Aman Menjelang Idul Fitri 1445 H

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pasokan dan stok ikan nasional mencukupi permintaan menjelang Idul Fitri 1445 H. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di 339 cold storage pada Bulan Maret 2024, stok ikan sebesar 68.039 ton. 

"Tidak usah kuatir tidak bisa berlebaran dengan ikan karena stoknya aman," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jakarta (7 /4/2024) 

Budi mengurai stok tersebut didominasi ikan cakalang sebesar 16.513 ton (24,27%), kemudian tuna 9.014 ton (13,25%), cumi-cumi 7.011 ton (10,30%), udang 6.143 ton (9,03%), layang 6.142 ton (9,03%). Kemudian tongkol 4.432 ton (6,51%), kembung 2.064 ton (3,03%), lemuru 1.884 ton (2,77%), gurita 728 ton (1,07%), dan ikan-ikan lainnya.

Dikatakannya, stok Ikan terbesar berada di DKI Jakarta sebesar 23,26 ribu ton (34,19%), disusul Jawa Timur sebesar 16,21 ribu ton (23,82%), dan Jawa Tengah sebesar 7,08 ribu ton (10,40%), dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 4,91 ribu ton (7,21%).

"Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,14 ribu ton (4,61%) dan Provinsi Lainnya sebesar 13,45 ribu ton (19,77%)," urainya. 

Sementara harga rata-rata ikan di tingkat produsen atau di cold storage, terpantau tersebut  stabil seperti Cakalang Rp19.818 per kilogram, Tuna Rp49.054. Kemudian Cumi-cumi Rp49.274, Udang Rp88.949, Layang Rp15.087, Tongkol Rp17.830, Kembung Rp22.383, dan Lemuru Rp9.339. 

"Kita merangkum informasi dari 34 Provinsi pada FGD Ketersediaan, Kebutuhan Dan Harga Ikan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H pada tanggal 1 April 2024, hasilnya kondisi pasokan ikan menjelang Idul Fitri dalam kondisi aman," tegasnya. 

Dalam kesempatan ini, Budi menyebut permintaan ikan di beberapa daerah seperti Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan 10-20% menjelang Lebaran. Terlebih di sejumlah daerah terdapat tradisi lebaran ikan seperti Lampung dan Sumatera Selatan yang biasa mengkonsumsi olahan ikan yakni pempek ikan pada saat Idul Fitri. 

"Sehingga terjadi kenaikan permintaan pempek ikan mencapai 2 kali lipat pada saat Lebaran yang berimbas pada kenaikan permintaan bahan baku pempek, berupa surimi (daging ikan yang dilumatkan) dari ikan gabus dan ikan tenggiri," tuturnya. 

Di daerah lain seperti Jawa Tengah, jenis olahan yang dominan dicari sejak H-7 Idul Fitri adalah bandeng presto. Budi juga menyebut preferensi permintaan ikan budidaya di Provinsi Jawa Barat mengalami pergesaran yang semula ikan mas menjadi ikan nila dan lele.

"Ada banyak tradisi yang berhubungan dengan ikan menjelang Lebaran, semoga tradisi ini tetap terjaga," tutupnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan peningkatan angka konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk juga membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.   

“Ini sebagai satu pesan untuk peningkatan gizi, supaya gizi masyarakat meningkat dengan mengonsumsi ikan. Karena ikan ini bisa kita produksi di dalam negeri sendiri,” kata Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

KKP Raih Peringkat Pertama Kelola Layanan Publik

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan layanan publik di lingkunganya.  Salah satunya melalui pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! yang sukses meraih peringkat pertama tingkat Kementerian Tahun 2023 di level nasional.

Irjen KKP, Tornanda Syaifullah mengatakan, pengelolaan pengaduan telah menjadi bagian yang wajib dalam penyelenggaraan pelayanan publik, untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

“Keterlibatan masyarakat dalam layanan publik salah satunya adalah dengan melalui sarana pengaduan,” kata Irjen KKP, Tornanda Syaifullah dalam keteranganya, Jumat (5/4/2024).

Hasil pemantauan pengelolaan pengaduan tersebut juga menjadi instrumen dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk menghasilkan Indeks Pelayanan Publik dari tiap instansi.

“Terima kasih kepada Kementerian PANRB atas penilaiannya terhadap kinerja pengelolaan pengaduan atau LAPOR! di KKP. Tahun ini kami mendapat nilai tertinggi yaitu mencapai 99,9 % tindak lanjut dengan kualitas tindak lanjut sudah subtantif menyelesaikan permasalahan," ujarnya.

Prestasi tersebut merupakan hasil Evaluasi Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR! di Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang diselenggarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Adapun nilai yang diberikan dalam prestasi pengelolaan pengaduan yaitu, kecepatan yang terukur dalam menyelesaikan sebuah pengaduan.

Sebagai informasi, tujuan dan sasaran kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk mendorong pengelolaan pengaduan pada instansi pemerintah dapat diproses secara cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Memastikan peran simpul (hub) pengelolaan SP4N-LAPOR! dapat berjalan dalam fungsi pemantauan dan evaluasi. Selain itu agar terbentuknya mekanisme pengelolaan pengaduan sehingga pola kerja dalam penyelesaian laporan terlembagakan serta pengawasan dan pendampingan secara berjenjang.

Sumber : kkp

 

Read More