Gemarikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Jamin Kualitas dan Pasokan Ikan bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pasokan ikan nasional dari hulu hingga hilir untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini resmi menjadi gerakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program Gemarikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. 

“Ikan merupakan pilar penting dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, terlebih kita hidup di negara maritim. Tugas kami memastikan terpenuhinya kebutuhan ikan di masyarakat dengan kualitas yang baik, apalagi Gemarikan kini menjadi gerakan nasional,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (2/10). 

Dalam menyediakan ikan yang berkualitas bagi masyarakat, KKP menerapkan pendekatan hulu-hilir melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok dan nilai produk perikanan, sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

“Intervensi di sektor hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya melalui berbagai program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Ikan, serta Budidaya Udang Terintegrasi,” lanjut Menteri Trenggono.

Sementara itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam acara Forum Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (30/9) lalu, menjelaskan, pendekatan hulu-hilir diterapkan untuk memperkuat rantai nilai perikanan secara menyeluruh.

“Di sisi hilir, peningkatan produksi tersebut ditopang oleh sistem penyimpanan dan distribusi yang andal, pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berstandar, serta strategi promosi dan pemasaran modern. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga mutu, dan memperkuat daya saing produk perikanan,” ujar Wamen Didit.

Wamen Didit menambahkan, terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2026 menandai transformasi Gemarikan dari gerakan edukasi konsumsi ikan menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Intervensi diarahkan secara lebih terstruktur kepada kelompok sasaran strategis, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan remaja.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq pada acara serupa, menegaskan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kini tidak lagi sekadar menjadi kampanye untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wamenko Hanif, Gemarikan memiliki posisi strategis dalam mendukung swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai ikan, kita tidak hanya berbicara tentang sektor kelautan dan perikanan. Kita berbicara tentang ketahanan pangan, kualitas gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenko Hanif.

Wamenko Hanif menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan memastikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Gemarikan berjalan dalam arah dan sasaran yang selaras melalui sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

“Gemarikan bukan semata-mata program untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Yang jauh lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak yang hari ini memperoleh pangan bergizi adalah generasi produktif Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengonsumsi ikan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sejak dini melalui edukasi dan berbagai kegiatan nyata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Hadirkan Teknologi Mini RAS untuk Swasembada Pangan Desa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan teknologi dalam pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program Budi Daya Ikan Darat Tematik. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), yaitu sistem budi daya yang mengoptimalkan penggunaan air melalui proses sirkulasi dan filtrasi secara berkelanjutan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas budi daya sekaligus mendukung efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya.

Mini RAS menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab tantangan budi daya ikan, seperti keterbatasan lahan dan air, perubahan kondisi lingkungan, serta penurunan kualitas air akibat sisa pakan dan metabolisme ikan. Air dari kolam produksi dialirkan menuju unit filtrasi untuk diolah sebelum dikembalikan ke kolam. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan penggantian air dapat ditekan dan kondisi lingkungan pemeliharaan dapat dikendalikan secara lebih terukur. Penerapannya juga diharapkan mendukung ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Penentuan Lokasi Menjadi Faktor Penting

Keberhasilan penerapan Mini RAS tidak hanya ditentukan oleh desain teknologi, tetapi juga kesesuaian lokasi. Fasilitas membutuhkan lahan minimal 1.000 m² dengan status kepemilikan atau hak penggunaan yang jelas. Lokasi juga perlu memiliki sumber air yang memadai, seperti sumur bor atau sumber air permukaan, terutama untuk pengisian awal tandon dan kebutuhan pembilasan sistem.

Dari sisi energi, lokasi diharapkan memiliki akses listrik PLN dengan daya minimal 2.200 watt. Sistem tersebut dapat didukung panel surya untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional peralatan. Lokasi sebaiknya berada pada area yang relatif datar, tidak memiliki riwayat banjir, dan dilengkapi sistem drainase yang baik. Akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat juga diperlukan untuk mendukung mobilisasi benih, pakan, peralatan, dan hasil panen.

Rancang Bangun Fasilitas Mini RAS

Fasilitas Budi Daya Ikan Darat Tematik dirancang secara kompak, terintegrasi, dan efisien pada lahan minimal 1.000 m² dengan tata letak yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan topografi lokasi. Fasilitas utama terdiri atas dua modul kolam produksi dengan total 20 unit. Setiap kolam berukuran sekitar 5 x 3 x 1.2 meter, menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kerangka beton bertulang serta lantai beton mutu K175 yang diperkuat wiremesh. Kolam dirancang untuk mendukung padat tebar hingga 400 ekor/m² untuk lele dan 150 ekor/m² untuk nila. Sistem pemipaan terdiri atas pipa inlet berdiameter 3 inci, outlet 4 inci, serta jalur aerasi berdiameter 0,5 inci.

Fasilitas pendukung meliputi gudang pakan berukuran berukuran 3×5×3  meter yang menggunakan atap baja ringan dan dinding kombinasi bata-GRC dengan kapasitas penyimpanan sekitar 12 ton. Ketersediaan air didukung menara penyangga setinggi sekitar 4 meter yang dilengkapi dua unit toren dengan kapasitas total 4.400 liter. Sementara itu, kebutuhan energi dipenuhi melalui jaringan listrik utama minimal 2.200 watt, panel surya on-grid berkapasitas 2.200 Wp, serta genset cadangan berkapasitas 4.000 watt.

Sistem Resirkulasi dan Filtrasi Air

Komponen utama Mini RAS terletak pada sistem resirkulasi air yang memungkinkan air kolam digunakan kembali setelah melalui proses filtrasi. Air dari kolam produksi dialirkan secara otomatis menuju unit filtrasi yang terdiri atas sembilan bilik (chamber) dengan total volume air sekitar [volume air]. Setiap bilik memiliki fungsi berbeda dalam mengolah air sebelum dikembalikan ke kolam.

Pada tahap awal, filtrasi mekanis menggunakan 125 unit sikat gantung untuk menangkap kotoran padat berukuran relatif besar. Partikel yang lebih kecil kemudian disaring menggunakan lembaran Japanese Mat (Japmat). Selanjutnya, air memasuki tahap filtrasi biologis dengan memanfaatkan sekitar 18.000 unit Bio Ball dan 1.000 liter Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kaldnes. Media tersebut menjadi tempat tumbuh mikroorganisme menguntungkan yang membantu menguraikan senyawa nitrogen, termasuk amonia yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan.

Setelah melalui proses filtrasi, air ditampung dan mendapatkan perlakuan menggunakan lampu ultraviolet (UV) berdaya 45 watt untuk membantu mengendalikan mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan ikan. Air kemudian dipompa kembali menuju kolam produksi menggunakan pompa submersible berkapasitas sekitar 58 m³/jam. Proses ini berlangsung secara kontinu sehingga air dapat digunakan kembali dan kualitas lingkungan pemeliharaan lebih mudah dikendalikan.

Efisiensi Penggunaan Air dan Peningkatan Produktivitas

Sistem resirkulasi menjadi keunggulan utama Mini RAS karena memungkinkan air digunakan kembali setelah melalui proses penyaringan. Efisiensi penggunaan air dapat mencapai hingga 90 persen sehingga teknologi ini berpotensi diterapkan pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Pengelolaan kualitas air melalui filtrasi mekanis, biologis, aerasi, dan perlakuan UV juga memungkinkan penerapan padat tebar yang lebih tinggi dengan kondisi pemeliharaan yang lebih terkontrol.

Dari sisi produktivitas, fasilitas Mini RAS memiliki potensi menghasilkan hingga sekitar 10,8 ton lele atau 10,1 ton nila dalam satu siklus produksi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditas, kepadatan tebar, manajemen pakan, kualitas air, dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Desain fasilitas yang modular juga memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien tanpa mengesampingkan kebutuhan ruang untuk pengelolaan budi daya.

Pemanfaatan panel surya on-grid 2.200 Wp sebagai bagian dari sistem energi memberikan alternatif untuk mendukung operasional fasilitas sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kombinasi teknologi resirkulasi, pengelolaan kualitas air, dan dukungan energi tersebut menjadikan Mini RAS sebagai sistem budi daya yang diarahkan pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Mendukung Kemandirian Budi Daya dan Ketahanan Pangan

Penerapan Mini RAS tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem budi daya yang lebih efisien dan terukur di tingkat masyarakat. Produksi ikan yang dilakukan secara berkelanjutan berpotensi memperkuat ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani, termasuk mendukung kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pemanfaatan teknologi yang mengintegrasikan pengelolaan air, efisiensi lahan, pengendalian kualitas lingkungan, dan sumber energi alternatif, Mini RAS diharapkan dapat mendukung terbentuknya unit usaha budi daya ikan yang produktif dan berkelanjutan. Penerapannya sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budi daya yang mampu menghasilkan ikan secara konsisten dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Read More

KKP Gandeng Kemenkop hingga BP BUMN Kelola Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sinergi ini untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Sinergi antar lembaga negara ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN, di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono.

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati dua lembaga. 

Sementara itu, SKB mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut antara lain mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, dengan rincian 65 diantaranya berstatus uji coba operasional. Program ini bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa-desa nelayan di Indonesia. 

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Kerahkan Ribuan Penyuluh Kawal Program Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mengoptimalkan peran penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) demi memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.   

Komitmen tersebut diperteguh dalam Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPPSDM KP, Jajaran eselon I dan II lingkup KKP, kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM termasuk diantaranya Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), serta Penyuluh Perikanan se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring pada 21 September 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.  

Kepala BPPSDM Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan pendampingan BPPSDM KP, sebanyak 3.888 penyuluh perikanan telah tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota. Penyuluh ini memegang peran vital dalam mengawal program mulai dari tahap identifikasi dan survei, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, hingga operasionalisasi di lapangan.

Salah satu program utama yang mendapat pendampingan penyuluh adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.260 penyuluh mendampingi evaluasi 65 KNMP Tahap 1 di 25 provinsi. Hasilnya, 2.841 izin usaha dan legalitas berhasil diterbitkan (77%), jumlah pemilik kartu KUSUKA bertambah 3.814 orang, serta terbentuk 829 kelompok usaha baru, 6.871 pelaku usaha mengakses sarana prasarana. Selain itu, sebanyak 199 pelaku usaha didampingin untuk kemitraan, 29 kemitraan pasar terjalin dan 30% pengajuan pembiayaan pelaku usaha telah terealisasi. 

Pendampingan juga dilakukan pada program Budidaya Ikan Darat Tematik (Bioflok) yang melibatkan 1.115 penyuluh di 46 kabupaten/kota. Program ini mencatat penambahan 47% anggota KUSUKA dan 38% pelaku usaha baru. Sebanyak 74 NIB serta 20 sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah terbit. Dari usulan permodalan Rp700 juta, sebanyak Rp475,5 juta (68%) telah terealisasi.   

Sementara itu, dalam program Swasembada Garam, sebanyak 179 penyuluh mendampingi 1.180 kelompok pelaku usaha garam di 57 kabupaten/kota. Pendampingan ini turut mendorong adopsi teknologi modern (geomembran) hingga 62%, atau mencakup 736 kelompok petambak garam.   

Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, KKP berkomitmen mempercepat kemandirian ekonomi nelayan, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung terwujudnya agenda Ekonomi Biru di Indonesia. Peran penting penyuluh dipertegas melalui harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dengan meminta para penyuluh dan pendidik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan diri dalam mengawal program prioritas nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai kekuatan lapangan KKP yang hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagai bagian penting dari tugas tersebut. Para penyuluh juga diharapkan menyampaikan berbagai keberhasilan, kendala permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Trenggono mengajak seluruh penyuluh untuk bergerak dan bekerja bersama, memastikan setiap program prioritas tidak berhenti pada pencapaian fisik semata, tetapi benar-benar dapt beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Read More

LRMPHP Dukung Pengembangan Kompetensi Generasi Muda melalui MagangHub

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima empat peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengikuti kegiatan pemagangan di lingkungan kerja LRMPHP. Penerimaan peserta dilaksanakan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus mengenal tugas, fungsi, dan kegiatan di lingkungan LRMPHP.

Keempat peserta merupakan hasil seleksi Program MagangHub periode kedua tahun 2026 dengan posisi magang sebagai Humas, Pengolah Data dan Informasi, Penyusun Rencana Kepegawaian, serta Digital Communication and Multimedia Intern. Melalui penempatan tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar dan terlibat langsung dalam pekerjaan sesuai bidang masing-masing, sekaligus mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Program MagangHub merupakan bagian dari Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini juga memberikan kesempatan pemagangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk di unit kerja seperti LRMPHP. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan pemerintahan, mengenal tugas dan fungsi KKP di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan profesional. Program ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi peserta sekaligus menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

Selama mengikuti pemagangan di LRMPHP, para peserta mendapatkan pendampingan dari mentor dan pegawai LRMPHP serta terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai bidang dan penugasan masing-masing. Kegiatan tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi, pengolahan data, administrasi kepegawaian, pelayanan publik, serta kegiatan pendukung lainnya di lingkungan LRMPHP.

Sebagai bagian dari program pemagangan, peserta memperoleh berbagai manfaat, mulai dari sertifikat resmi, pendampingan mentor, pengalaman kerja nyata, hingga kesempatan meningkatkan keterampilan dan membangun jejaring profesional. Peserta juga memiliki kesempatan mengembangkan portofolio melalui hasil pekerjaan selama pemagangan. 

Penerimaan peserta MagangHub menjadi salah satu bentuk kontribusi LRMPHP dalam mendukung pengembangan kompetensi generasi muda melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui kegiatan ini, LRMPHP turut memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan potensi, memperkuat keterampilan profesional, dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.

Read More

KKP Pastikan Enam Program Prioritas Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan yang bersumber dari pangan biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Enam program prioritas tersebut meliputi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dengan target mencapai 5.000 lokasi pada 2029, revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 5.500 hektare dengan target sekitar 14.000 hektare pada 2029, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.

Selanjutnya, KKP akan melaksanakan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi dengan target 40.000 lokasi pada 2029, modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit dengan target 4.582 unit pada 2029, serta pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam nasional seluas sekitar 2.000 hektare.

Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil. Untuk itu kami berkomitmen akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang diamanatkan negara kepada KKP, demi terwujudnya laut yang sehat dan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,” tutur Menteri Trenggono.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan untuk belanja Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik.

“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI berharap seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Sumber; kkp web

Read More

Selesaikan PKL di LRMPHP, Empat Siswa SMKN 1 Tanjungsari Bawa Bekal Berharga

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melepas empat siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang telah menyelesaikan kegiatan PKL di LRMPHP. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula LRMPHP pada 14 September 2026 dan dihadiri Kepala LRMPHP, para instruktur pembimbing PKL, serta guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Tanjungsari.

Keempat siswa dari Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi), yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum, mengikuti kegiatan PKL selama lima bulan, mulai 20 April hingga 14 September 2026. Selama mengikuti program, para siswa mendapatkan kesempatan untuk memperdalam kompetensi melalui pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Tanjungsari atas kepercayaan yang diberikan kepada LRMPHP untuk menerima dan membimbing para siswa. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan pendamping yang hadir, serta para instruktur LRMPHP yang telah mendampingi siswa selama pelaksanaan PKL.

Menurutnya, meskipun kegiatan PKL berlangsung dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi, para siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi, khususnya dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu produk, termasuk pengujian sensori. Pendampingan para instruktur diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal bagi siswa.

Selama berada di LRMPHP, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan instruktur maupun pegawai. Para siswa turut dilibatkan dalam sejumlah kegiatan di luar kantor, seperti pameran dan kegiatan di kawasan pantai.

Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman tambahan bagi siswa dalam mengikuti kegiatan lapangan, termasuk membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim LRMPHP. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang melengkapi kompetensi yang diperoleh selama menjalani PKL.

Dengan berakhirnya kegiatan PKL, berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berada di LRMPHP diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi para siswa, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Read More