KKP Resmi Miliki Klinik Halal dan Bridge & Engine Simulator

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki klinik halal  guna memberikan kepastian dan kemudahan kepada pelaku usaha, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses pendaftaran sertifikasi halal.

Sedikitnya ada 16 Klinik Halal di wilayah Indonesia Timur yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada Jumat (21/8) lalu. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan, keberadaan Klinik Halal merupakan langkah strategis untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di bidang hilirisasi. Sehingga dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi juga bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Peluncuran Klinik Halal sekaligus menjadi momentum pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH). Para pendamping tersebut akan mendukung layanan pendampingan sertifikasi halal di tujuh provinsi Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pada tahap awal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal dilaksanakan bagi 300 UMKM yang tersebar di 16 kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.

Langkah tersebut semakin penting seiring dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui sinergi BPPSDM KP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Loka BPJPH Maluku, termasuk melalui akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Kami berharap para penyuluh yang telah dikukuhkan sebagai Pendamping Produk Halal dapat menjadi penggerak di lapangan, mendampingi pelaku UMKM secara langsung dan memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur yang memiliki kepastian halal serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.

Penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

*Perkuat Kompetensi dan Keselamatan Awak Kapal*

Selain penguatan ekosistem halal, pada kesempatan yang sama BPPSDM KP juga meresmikan fasilitas Bridge & Engine Simulator di BPPP Ambon sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keselamatan awak kapal perikanan.

Nyoman menjelaskan, sektor perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Karena itu, peningkatan kecakapan awak kapal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan.

“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas. Untuk itu, awak kapal perikanan harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin mutu pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan.

Dalam rangka mendukung pemenuhan standar tersebut, BPPP Ambon ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang menjadi pilot project standardisasi sarana dan prasarana bertaraf internasional pada 2026–2027.

Pengembangan fasilitas tersebut didukung melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dan 2027, termasuk untuk pengadaan Bridge dan Engine Simulator serta sarana dan prasarana pelatihan yang mengacu pada standar STCW-F.

Fasilitas simulator tersebut dirancang menyerupai kondisi anjungan kapal perikanan dengan sudut pandang sekitar 240 derajat, serta dilengkapi berbagai modul, antara lain navigasi radar, kompas magnet dan gyro, olah gerak kapal perikanan, pengendalian mesin (engine room), serta modul alat penangkap ikan (fishing module).

Dengan fasilitas tersebut, BPPP Ambon diharapkan semakin siap menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, termasuk Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Tingkat I, II, dan III, serta sertifikasi kepelautan lainnya standar kualitas yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO) yang dimandatkan dalam STCWF.

“Melalui simulator ini, kita ingin memastikan nelayan dan awak kapal perikanan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui, berdaya saing global, dan mampu mendukung terwujudnya zero accident di atas kapal perikanan,” tegas Nyoman.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas simulator dan jaringan Klinik Halal merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala BPPP Ambon Abubakar menyampaikan, kehadiran Bridge & Engine Simulator serta Klinik Halal menjadi momentum penting bagi BPPP Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan fasilitas simulator yang modern dan berstandar internasional, pihaknya siap memperkuat pelatihan serta sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 

Di sisi lain, melalui Klinik Halal, pihaknya juga akan meningkatkan pendampingan kepada UMKM dan Poklahsar agar produk olahan kelautan dan perikanan memenuhi ketentuan halal, memiliki nilai tambah, dan semakin kompetitif di pasar. 

"Kami berkomitmen menjaga, mengoptimalkan, dan memastikan kedua fasilitas ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pengembangan SDM KP di Indonesia Timur," ujarnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Terus Salurkan Bantuan Bencana NTT Sesuai Kebutuhan Warga

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa KKP akan terus hadir dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu percepatan penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT.

“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, itu kita pos kan di KKP, ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” kata Menteri Trenggono.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ayu Rahmawati, mengatakan seluruh jajaran KKP masih terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan untuk memastikan bantuan yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan KKP dilakukan secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta sarana pendukung lainnya.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan pada 22 Agustus 2026. Bantuan natura Tahap III telah diserahterimakan dari KKP kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.05 WIB.

Bantuan tersebut antara lain terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, serta 624 sachet deterjen.

Selain itu, KKP juga menyalurkan pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, hingga perlengkapan memasak dan makan seperti panci, piring plastik, dan sendok stainless.

“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” katanya.

Satgas juga memprioritaskan pemeriksaan teknis terhadap sejumlah fasilitas perikanan yang terdampak, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas yang dinyatakan aman dapat segera difungsikan kembali.

Berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak bencana telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak terdapat pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.

Di sisi lain, KKP juga terus menghimpun donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana NTT. Berdasarkan pemutakhiran pengelolaan bantuan hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang terkumpul mencapai Rp920 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk belanja paket bantuan sembako melalui Kendari dan Rp48,66 juta untuk belanja paket bantuan melalui posko pusat. Dengan demikian, dana yang masih tersedia tercatat sebesar Rp767,06 juta.

KKP memastikan seluruh bantuan dan donasi akan terus dikelola secara transparan dan disalurkan berdasarkan hasil assessment kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan juga dilakukan melalui koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait.

Sumber: kkp web

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, LRMPHP Bekali Klien Pemasyarakatan Keterampilan Diversifikasi Produk Perikanan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan dan Diversifikasi Produk Perikanan bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Jumat (14/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor LRMPHP, Bantul, ini merupakan hasil kolaborasi LRMPHP dengan Bapas Kelas II Wonosari dan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Yogyakarta, sekaligus menjadi bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari.

Bimtek diikuti oleh 10 klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala LRMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari, dan Kepala BPPMHKP Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber serta praktik filleting dan pengujian formalin pada ikan.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para peserta. “Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga menambah pengetahuan dan keterampilan peserta yang pada akhirnya dapat membuka peluang tumbuhnya wirausaha di bidang perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPMHKP Yogyakarta menyampaikan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan. Kehadiran BPPMHKP Yogyakarta dalam kegiatan ini turut mendukung peningkatan pengetahuan peserta mengenai keamanan pangan, khususnya dalam mengenali ciri-ciri ikan segar yang aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin. Materi tersebut sejalan dengan tugas BPPMHKP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Senada dengan Kepala LRMPHP dan BPPMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan, khususnya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang pengolahan hasil perikanan. Bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan produktif dan membuka peluang usaha setelah mengikuti program pembinaan. Ia juga berharap kerja sama dan kolaborasi antara Bapas Kelas II Wonosari dan LRMPHP dapat terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.

Untuk mendukung tujuan tersebut, peserta memperoleh materi penanganan ikan segar, pengenalan ciri-ciri ikan berformalin, diversifikasi produk perikanan, serta pemanfaatan alat dan mesin (alsin) tepat guna yang disampaikan oleh instruktur LRMPHP dan BPPMHKP Yogyakarta. Materi kemudian diperkuat melalui praktik fillet ikan yang dipandu Penyuluh Perikanan Bantul serta praktik pengujian untuk mengenali indikasi penggunaan formalin oleh BPPMHKP Yogyakarta.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bimtek diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penanganan dan keamanan hasil perikanan, tetapi juga membekali keterampilan praktis penanganan ikan dan pengenalan olahan produk perikanan yang beragam dan bernilai tambah. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal produktif bagi klien pemasyarakatan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan.

Read More

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melangsungkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama para nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8) pagi. 

Upacara bertemakan “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” itu berlangsung khidmat, disertai pemanjatan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 

“Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujar Menteri Trenggono di lokasi. 

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu fokus utama KKP saat ini menghadirkan fasilitas perikanan terintegrasi di kawasan-kawasan pesisir melalui program kerja prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan mendorong nelayan naik kelas. “Jika petani membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produktivitas, maka nelayan membutuhkan dermaga yang layak, tempat pendaratan ikan, fasilitas rantai dingin, cold storage, pabrik es, dan sarana dasar produksi lainnya,” jelas Menteri Trenggono. 

Kehadiran fasilitas perikanan di lokasi KNMP seperti cold storage, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, hingga dermaga terbukti menunjukkan hasil positif bagi produktivitas perikanan di sana. Sebanyak 8 ton ikan hasil tangkapan nelayan telah dikirim ke luar kota dari KNMP Sorue Jaya. Bahkan ikan-ikan yang dikirim tersebut berkualitas ekspor. 

Menurut Menteri Trenggono, capaian itu menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, produksi, dan akses pasar secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan. Terlebih 90 persen warga Desa Sorue Jaya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“Kita ingin kampung-kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan tengah membangun 1.269 KNMP pada 2026, dengan target mencapai 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada akhir 2029. Selain KNMP, lima program kerja prioritas KKP lainnya yaitu Budi Daya Ikan Tematik Berbasis Desa, Revitalisasi Budidaya Ikan Pantura Jawa, Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi, Modernisasi Kapal Perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional untuk mendukung Swasembada Garam Nasional. 

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di KNMP Sorue Jaya juga diisi dengan pemberian 4.000 paket bantuan produk perikanan dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Soropia serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi 45 siswa SDN Tapulaga. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman 17 pohon pule untuk penghijauan lingkungan KNMP, peninjauan bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, serta berbagai persembahan seni dan budaya daerah yang melibatkan pelajar dan anak-anak nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan merampungkan pendikan dan pelatihan (diklat) terhadap ribuan sumber daya manusia (SDM) pengelola sebagai rangkaian persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pelatihan berlangsung selama lebih dari satu bulan di 10 lokasi berbeda, dan seluruh peserta dinyatakan lulus. 

Para peserta adalah Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Mereka dibekali kemampuan kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, hingga manajemen pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan KNMP. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta mengatakan diklat tersebut menjadi modal penting bagi para peserta dalam menjalankan tugas mengelola KNMP secara profesional, akuntabel, dan inovatif. 

Nyomah berharap para lulusan juga mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan, serta menjaga nilai-nilai disiplin, integritas, tanggung jawab.

"KNMP membutuhkan SDM yang mampu mengelola organisasi secara profesional sekaligus memahami karakteristik masyarakat pesisir dan sektor kelautan serta perikanan,” ujar Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Nyoman, KKP masih akan memberikan pendampingan bagi para pengelola KNMP, antara lain melalui peran penyuluh kelautan dan perikanan, serta penyelenggaraan diklat selanjutnya. 

“Kami harap para peserta ini nantinya memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung terwujudnya ekonomi kelautan dan perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya. IF

Sumber: kkp web

Read More

Dorong Nilai Tambah Hasil Tangkapan, LRMPHP Introduksikan Alat Pemindang Ikan

Melimpahnya hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat usaha masyarakat. Namun, hasil tangkapan yang melimpah pada musim tertentu juga perlu diimbangi dengan teknologi pengolahan yang tepat agar ikan tidak hanya dipasarkan dalam kondisi segar, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus mendorong pemanfaatan hasil inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan secara langsung di masyarakat. Salah satunya melalui introduksi alat pemindang ikan hasil rancang bangun LRMPHP yang disertai dengan pemanfaatan dan uji kinerja bersama kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).

Introduksi teknologi tersebut tidak sekadar berupa penyerahan atau pemanfaatan peralatan, tetapi menjadi bagian dari proses penerapan sekaligus penyempurnaan teknologi. Melalui uji kinerja bersama kelompok mitra, LRMPHP memperoleh data dan masukan pengguna, baik dari aspek teknis maupun ekonomis, yang selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan teknologi agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemindangan dipilih sebagai salah satu alternatif pengolahan karena prosesnya relatif sederhana dan dapat mempertahankan nilai gizi ikan sekaligus memperpanjang daya simpan. Teknologi ini juga membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengolah bahan baku lokal menjadi produk yang lebih bernilai dan berpotensi dikembangkan sebagai produk khas daerah.

Alat pemindang yang diperkenalkan merupakan hasil rancang bangun LRMPHP dengan konstruksi berbahan stainless steel sehingga mendukung proses pengolahan yang higienis dan aman. Alat tersebut memiliki kapasitas hingga 50 kilogram dengan waktu pengolahan sekitar 2–3 jam menggunakan gas elpiji. Produk ikan pindang yang dihasilkan dapat bertahan hingga enam hari pada suhu kamar dan hingga 12 hari apabila dikemas menggunakan plastik.

Untuk mendukung pemanfaatan alat secara optimal, LRMPHP juga memberikan bimbingan teknis kepada kelompok mitra. Materi yang diberikan mencakup proses pengolahan ikan pindang, instalasi, penggunaan, serta perawatan alat sesuai dengan manual book. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengoperasikan dan merawat teknologi secara tepat sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan pemanfaatan teknologi, LRMPHP bersama kelompok mitra juga menandatangani naskah kerja sama pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memastikan teknologi yang dihasilkan terus dimanfaatkan sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan pada masa mendatang.

Melalui introduksi alat pemindang, LRMPHP tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi pengolahan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk bernilai tambah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi ikan yang tidak termanfaatkan saat musim melimpah, memperkuat usaha kelompok pengolah, serta mendorong lahirnya produk olahan ikan yang menjadi bagian dari identitas kuliner pesisir.

Introduksi dan uji kinerja alat pemindang tersebut dilaksanakan pada 2020 bersama UKM Pindang Mendak Lestari di Pantai Ngrenehan dan UKM Gesing Asri di Pantai Gesing, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Pantai Ngrenehan, alat ini dimanfaatkan untuk mendukung pengolahan hasil tangkapan yang melimpah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, di Pantai Gesing, salah satu bahan baku yang dimanfaatkan adalah ikan linsong yang pada musim tertentu cukup melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Bagi LRMPHP, proses introduksi dan uji kinerja bersama masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan hasil riset benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Masukan dari kelompok mitra menjadi dasar bagi LRMPHP untuk terus menyempurnakan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan agar semakin adaptif, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Read More

Buktikan Kelasnya, 86% Lulusan Terbaik Vokasi KKP Ternyata Anak Nelayan dan Pembudi Daya

Pendidikan vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuktikan efektivitas program afirmasi bagi masyarakat pesisir. Dari total 117 lulusan terbaik pada Wisuda Nasional Vokasi KKP Tahun Akademik 2025/2026, sebanyak 101 orang atau 86 persen di antaranya merupakan anak dari para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudi daya ikan, pengolah, pemasar, hingga petambak garam.

Secara keseluruhan, KKP meluluskan 1.853 talenta muda vokasi tahun ini. Sebelum diwisuda, sebanyak 432 lulusan di antaranya sudah langsung terserap di dunia kerja nasional maupun internasional, serta sebagian lainnya memilih jalur wirausaha mandiri di bidang budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa potensi laut yang melimpah tidak akan membawa kesejahteraan tanpa pengelolaan dari SDM yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan keberlanjutan.

"Wisuda nasional ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan vokasi KKP tidak sekadar meluluskan mahasiswa, tetapi membuka jalan lahirnya generasi baru yang siap berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat pesisir," ujar Didit dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (31/7).

Didit menambahkan, seiring meningkatnya program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, kebutuhan SDM terampil dan adaptif akan terus melonjak. Pendidikan vokasi KKP diposisikan untuk menjawab tantangan tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengungkapkan bahwa dominasi anak nelayan dalam daftar lulusan terbaik merupakan buah dari komitmen keberpihakan KKP. Saat ini, dari 6.269 mahasiswa aktif vokasi KKP, sebanyak 86,11 persen (5.398 mahasiswa) memang berasal dari keluarga pelaku utama perikanan.

Penguatan kualitas lulusan ini juga didorong melalui kehadiran Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah transformasi lembaga pendidikan tinggi vokasi KKP yang mengintegrasikan kurikulum berbasis praktik, sertifikasi profesi industri, dan penyelarasan dengan dunia usaha.

"Keberhasilan anak-anak nelayan menjadi lulusan terbaik ini membuktikan bahwa akses pendidikan yang tepat mampu menaikkan taraf hidup keluarga pesisir. Dengan bekal kompetensi, sertifikasi, dan jiwa kewirausahaan, mereka tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing," pungkas Nyoman.

Sumber: kkp web

Read More