KKP Jamin Stok Ikan Aman untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan hingga Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dan harga yang stabil.

Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Produksi tersebut berasal dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Selain menjaga geliat produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.

Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. 

“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.

KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 

“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada KKP sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai bebas dari maladministrasi.

Penghargaan ini diserahkan dalam agenda Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 29 Januari lalu. Penilaian tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI yang kini menitikberatkan pada pemetaan potensi maladministrasi dan penguatan kualitas layanan.

Sekjen KKP, Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan bahwa capaian Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti komitmen KKP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh unit layanan di lingkungan KKP. Ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Komjen Pol Rudy dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP dilakukan pada sejumlah unit layanan strategis, meliputi layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, layanan Pakan Ikan, serta layanan Peredaran Obat Ikan. Proses penilaian dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan unit, petugas layanan, unit pengaduan, hingga pemangku kepentingan penerima layanan.

Komjen Pol Rudy  menambahkan, hasil penilaian dan opini Ombudsman RI tersebut akan menjadi penguat bagi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

“Capaian ini tidak membuat kami berpuas diri. KKP akan terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan, sekaligus menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai referensi dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Gelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja TA 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menggelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula LRMPHP, Selasa (28/1/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai sebagai agenda awal tahun dalam rangka sosialisasi program, kegiatan, serta penugasan LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja LRMPHP pada tahun 2025. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi salah satu fokus pembahasan, yang disampaikan melalui pemaparan capaian sepuluh indikator kinerja kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan pada TA 2026.

Seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai bahkan terlampaui, sehingga LRMPHP memperoleh status kinerja “Istimewa” pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2026 melalui perencanaan yang lebih matang serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula rencana pengelolaan aset LRMPHP dalam rangka mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyiiapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terarah melalui pembentukan tim akselerasi. 

Selain itu, Kepala LRMPHP memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan LRMPHP Tahun 2025. Penghargaan Best Employee diberikan kepada Dhini Arum Pratiwi, Outstanding Learner kepada Septyana Safitri, dan Best Attendance kepada Iwal Malhani.

Melalui kegiatan ini, Kepala LRMPHP berharap seluruh pegawai dapat terus berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi serta selaras dengan program prioritas BPPSDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Read More

KKP Perkuat Kolaborasi Pelatihan SDM dengan Mitra Pembangunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sebagai fondasi utama keberhasilan ekonomi biru. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), di Jakarta pada 26 Januari lalu.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi KKP dengan mitra pembangunan nasional dan internasional dalam pengembangan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru KKP tidak dapat dilepaskan dari kesiapan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing. “Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” tegas Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (28/1).

Menurutnya, pembangunan sektor KP harus dibarengi penguatan kapasitas SDM di seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perikanan tangkap, budi daya, konservasi, hingga pengawasan. Karena itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan dinilai strategis, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Kedepan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Astacita, SDM kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi biru bukan sekadar jargon, melainkan jalan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM kelautan dan perikanan,” kata Nyoman.

*Kolaborasi Pelatihan Berbasis Dampak*

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wujud komitmen Puslat KP untuk memperkuat pengembangan SDM KP yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia, baik dari kalangan aparatur maupun masyarakat pesisir dan perikanan. Seluruh modul dan kurikulum pelatihan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea sebagai upaya standardisasi dan keberlanjutan pelatihan lintas wilayah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP, antara lain perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program Laut Sehat Bebas Sampah.

*Peran Mitra Pembangunan*

Dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas SDM KP, khususnya dalam pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sejak 2019, EDF konsisten berkolaborasi dengan KKP melalui pengembangan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan di tingkat nasional hingga daerah.

“Penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” ujar Country Representative EDF Indonesia, Abdul Halim.

Sementara itu, RARE Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perubahan perilaku berbasis masyarakat. Wakil Presiden RARE Indonesia, Hari Kushardanto, menyampaikan bahwa manusia merupakan kunci utama solusi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selain EDF Indonesia dan RARE Indonesia, juga terdapat 6 mitra pembangunan lainnya yang bersinergi dengan Puslat KP. Dari kolaborasi ini, telah menghasilkan 36 modul pelatihan dan pedoman yang  telah disusun untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, modul juga dikembangkan untuk Marine Protected Area Center of Excellence, penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, pemantauan pencemaran pesisir, serta pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management). 

*Dampak Nyata di Lapangan*

Chichi Fitriana, Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Bolaang Mongondow yang merupakan penerima manfaat pelatihan dari mita pembangunan menyampaikan, bahwa  melalui Training of Trainer (ToT) dibekali materi  untuk meningkatkan kapasitas. “Pelatihan yang diberikan oleh Rare sebagai mitra pembangunan dan juga dari Puslat memberikan pemahaman tambahan terkait cara pendampingan atau metode fasilitasi kepada masyarakat, yaitu mengajak mereka berdiskusi, negosiasi dan terlibat aktif,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat pelatihan, Nasrun, nelayan dari Bolaang Mongondow Timur, mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diterimanya sejak 2023 memberikan manfaat nyata, mulai dari pemahaman menjaga kelestarian laut, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga literasi keuangan untuk pengelolaan rumah tangga nelayan. Hingga kini, kelompok nelayan di wilayahnya telah mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari, dengan lebih disiplin menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, menerapkan penangkapan ikan sesuai ukuran dan musim, serta mengelola hasil usaha secara lebih tertata dan berkelanjutan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ekonomi Biru Tahun 2026. Komitmen yang ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP, Kepala Pusat Pelatihan KP, EDF, CTC, RARE Indonesia, YKAN,  SMERU Research Institute, DWF Indonesia, WWF Indonesia, Rekam Nusantara Foundation, dan MERMAID Project ini menegaskan kesepakatan para pihak untuk memperkuat kolaborasi pelatihan yang berdampak, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem pelatihan KP, serta ditindaklanjuti melalui rencana aksi dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Selepas Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan, kegiatan pun dilanjutkan dengan Pelatihan Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE) hasil kolaborasi EDF dan Puslat KP, sebagai bentuk implementasi nyata penguatan kapasitas SDM KP.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa penguatan SDM merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah pembangunan KP Indonesia ke depan. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak dalam pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memastikan agenda ekonomi biru berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. 

Sumber : kkp web

Read More

Instruktur LRMPHP Dukung Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi Tahun 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat dengan menghadirkan tiga orang instruktur pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi (ATI) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27 Januari 2026 di Kantor Dislautkan DIY.

Pelaksanaan Pelatihan ATI Tahun 2026 mengusung tema “Inovasi Olahan Ikan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat DIY”. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyinergikan program lintas sektor dalam mendukung Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY Tahun 2026, khususnya dalam upaya meningkatkan angka konsumsi ikan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Dislautkan DIY dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai calon narasumber kegiatan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari BPPMHKP Yogyakarta, Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Gunungkidul, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Poltekkes Yogyakarta, serta sejumlah perguruan tinggi dengan program studi gizi. Turut hadir pula Forikan DIY, TP-PKK DIY, ASPPIN Sleman, dan para influencer.

Kegiatan kampanye Gemarikan dan ATI Tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Februari hingga November 2026 dengan hampir 1.000 paket kegiatan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi pelatihan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) pengolahan hasil perikanan, Gerakan Ayo Makan Ikan, festival makan ikan di sekolah, bimbingan teknis di SPPG, pelatihan pengolahan ikan di pesantren, serta pengembangan Duta Gemarikan dan jejaring kemitraan usaha kelautan dan perikanan.

Perwakilan LRMPHP menyampaikan bahwa keikutsertaan instruktur dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata LRMPHP dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan di masyarakat. “Melalui kegiatan ATI, LRMPHP berupaya mendorong inovasi olahan ikan yang mudah diterapkan, bernilai gizi tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga konsumsi ikan dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dislautkan DIY, R. Hery Sulistio Hermawan, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menjaring masukan dari seluruh pihak agar program yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya konsumsi ikan melalui pembiasaan sejak dini, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta penguatan digital branding dengan dukungan para influencer.

Read More

Penuh Duka & Penghormatan, KKP Lepas Tiga Korban ATR 42-500 ke Peristirahatan Terakhir

Proses pelepasan tiga jenazah korban kecelakaan pesawat air surveillance PK THT di kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (25/1) pagi, berlangsung khidmat dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan para pegawai KKP, perwakilan Basarnas.

Jenazah ketiganya adalah Ferry Irawan dan Yoga Naufal yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Capt. Andy Dahananto, pilot pesawat ATR 42-500 milik maskapai Indonesia Air Transport. 

“Atas nama KKP kami menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya pegawai KKP dan kru pesawat ATR dalam musibah yang terjadi. Hari ini kita memberikan penghormatan terakhir kepada pegawai dan seluruh kru yang gugur. Kita semua menjadi saksi bahwa para korban merupakan syuhada yang sedang bertugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mewakili Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara pelepasan.

Wamen Didit juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan, dan tim SAR Gabungan yang berjibaku di lokasi kejadian melakukan pencarian para korban, barang-barang yang dimiliki, serta bagian penting dalam pesawat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah, serta tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan.

"Kami juga meminta maaf bila selama pelaksaan pencarian, evakuasi sampai acara pelepasan hari ini, memiliki kesalahan dan kekurangan," ungkapnya.

Ferry Irawan dan Yoga Naufal gugur saat menjalankan misi pengawasan sumber daya perikanan, bersama satu pegawai lainnya atas nama Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan pada 22 Januari lalu. Pesawat ATR jenis 42-500 dengan nomor lambung PK THT yang mereka tumpangi jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Selain tiga pegawai KKP, tujuh kru pesawat milik Indonesia Air Transport juga gugur dalam peristiwa tersebut.

KKP memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada tiga pegawainya, serta seluruh kru pesawat. KKP mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bekerja, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan perikanan di seluruh perairan Nusantara. 

Ferry Irawan telah 18 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KKP. Sedangkan Yoga Naufal merupakan tenaga profesional yang terlibat dalam kegiatan operasional pendukung sektor penerbangan dan dokumentasi udara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Wamen Didit memastikan pemberian hak Ferry Irawan dan Yoga Naufal dilakukan sesuai ketentuan berlaku, mulai dari kenaikan pangkat Anumerta, jaminan kecelakaan kerja, asuransi personel on board, hingga santunan untuk keluarga yang ditinggalkan, serta beasiswa pendidikan untuk anak pegawai KKP yang gugur. Sebelumnya, Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan, juga diberikan hak-haknya.

Usai prosesi pelepasan secara kedinasan, jenazah Ferry Irawan dan Yoga Naufal diantar menggunakan ambulans masing-masing ke Pemakaman Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan Pemakaman Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedangkan Capt. Andy Dahananto akan dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Tangerang, Banten.

Sumber : kkp web

 

Read More

KNMP Poncosari Rampung 100 Persen, Penyelesaian Difokuskan pada Penyempurnaan Kualitas

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah rampung 100 persen. Penyelesaian  pembangunan berfokus pada penyempurnaan kualitas sarana dan prasarana, sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja awal Januari lalu.

Arahan tersebut menjadi dasar percepatan sekaligus penguatan mutu pekerjaan, terutama pada detail bangunan dan fungsi fasilitas agar siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan.

“Penyelesaian pembangunan KNMP Poncosari tidak hanya mengejar target waktu, tetapi memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar kualitas dan fungsi yang dibutuhkan nelayan,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (23/1).

Trian merinci, seluruh item pekerjaan fisik di KNMP Poncosari telah mencapai 100 persen, termasuk infrastruktur bangunan, sarana prasarana rantai dingin, serta fasilitas pendukung aktivitas perikanan dan ekonomi nelayan.

Fasilitas yang telah rampung meliputi kantor pengelola, kios perbekalan, gudang beku portabel, pabrik es portabel, shelter coolbox, bengkel nelayan, balai nelayan, sentra kuliner, hingga shelter perbaikan jaring. Sementara itu, sarana rantai dingin seperti gudang beku portabel dan pabrik es portabel telah disiapkan untuk mendukung distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan.

KNMP Poncosari menjadi salah satu lokasi yang selesai sesuai target dalam pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2025. Penyelesaian ini diharapkan segera dilanjutkan ke tahap pemanfaatan dan pengelolaan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sehingga manfaat ekonomi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendorong transformasi kawasan pesisir melalui pembangunan sarana prasarana perikanan terintegrasi, serta sebagai upaya penguatan peran koperasi dan masyarakat nelayan.

Sumber : kkp web

Read More