Komisi IV DPR Apresiasi KKP Bersama Instansi Maritim Bongkar Pagar Laut di Tangerang

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto pada Rapat Kerja DPR RI bersama KKP di Kantor DPR/MPR RI, Kamis (23/1). 

“Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” ujarnya pada rapat tersebut.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang berlangsung sejak kemarin, bersama personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan. Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono,” ujar Menteri Trenggono.

Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasa  proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

Kick Off Meeting Kegiatan LRMPHP Tahun Anggaran 2025

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan melakukan kick off meeting Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2025, di Aula LRMPHP 8 Januari 2025. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai ini merupakan pertemuan setiap awal tahun untuk mensosialisasikan program dan kegiatan serta penugasan yang diemban oleh LRMPHP.

Pada kesempatan ini, Kepala LRMPHP menyampaikan refleksi pelaksanaan kegiatan TA 2024, tindak lanjutnya dan langkah strategis rencana pelaksanaan kegiatan TA 2025. Sebagai bahan refleksi diantaranya capaian 10 indikator kinerja kegiatan TA 2024, dukungan SFV (Smart Fisheries Village) mekanisasi perikanan, pelatihan/bimtek/magang, MBG (makan bergizi gratis) dan pelayanan publik. Keseluruhan target indikator kinerja tersebut telah dapat dipenuhi dan juga dilampaui sehingga diperoleh nilai kinerja LRMPHP dengan status kinerja baik. 

Berbagai prestasi dan capaian yang telah diraih LRMPHP tersebut diharapkan dapat dijadikan motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2025 melalui perencanaan yang lebih matang dan implementasi kegiatan yang lebih efisien. Selain itu juga disampaikan rencana pengelolaan aset LRMPHP untuk Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP) dan optimalisasi ekspose media sosial untuk menyampaikan informasi/kegiatan terkini kepada masyarakat melalui berbagai kanal online LRMPHP.

Read More

Sinergi KKP dan Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan pelaku usaha berhasil membawa capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan yang optimal. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menilai kepatuhan dan kesadaran yang baik dari pelaku usaha menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut. Pelaporan data yang akurat tidak hanya terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP), namun juga memperbaiki data statistik hingga proses estimasi potensi sumber daya ikan.

“Banyak pelaku usaha yang telah sadar dan patuh memenuhi kewajibannya untuk membayar PNBP, namun masih ada juga yang masih kurang peduli dan belum memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku,” papar Latif.

KKP selalu mengupayakan semua pelaku usaha bisa mendapatkan haknya  dalam berusaha. Bersamaan dengan itu, pengusaha juga diharapkan melakukan kewajibannya, salah satunya membayar PNBP sehingga terwujud rasa keadilan bagi semuanya.

“Kepada para pengusaha yang telah melaksanakan kewajibannya dengan baik saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bagi pengusaha yang belum melaksanakan dengan baik dihimbau untuk segera menyesuaikan dengan aturan berlaku. Bila ada kendala bisa duduk bersama dan konsultasi dengan tim kami untuk di cek apa masalahnya dan dicarikan solusi terbaik," tegasnya dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (1/1).

Sinergi ini berkontribusi dalam pencapaian (PNBP) sumber daya alam perikanan tahun 2024, yang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Kementerian Keuangan mencapai Rp 955,39 miliar. Selain itu, total produksi perikanan tangkap dari kapal izin pusat yang dilaporkan pelaku usaha mencapai 1,17 juta ton. 

KKP mencatat perkembangan PNBP sampai dengan Agustus 2024 sebesar Rp 533,9 miliar dan terus menanjak dengan rata-rata pendapatan PNBP Januari s.d Agustus 2024 sebesar Rp 66,7 miliar/bulan dan rata-rata September s.d 28 Desember 2024 sebesar Rp 105,37 miliar/bulan.

"Apabila ditambah dengan capaian PNBP non-SDA yang  berasal dari imbal jasa UPT Ditjen Perikanan Tangkap maka PNBP perikanan tangkap tahun 2024 sampai 31 Desember sebesar Rp 1,053 triliun," ungkap Latif.

Menurut Latif, perolehan ini merupakan andil bersama, termasuk dari hasil evaluasi data yang dilakukan pelaku usaha secara mandiri dengan total volume sebesar 23,8 ribu ton dengan nilai PNBP sebesar Rp 28,85 miliar.

 Pemantauan dan Pendataan Semakin Efektif

⁠Seperti diketahui, sebagai bagian dari pelaksaanaan PNBP pascaproduksi, pelaku usaha melakukan evaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No 17 tahun 2024.

Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

“Pencapaian Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” imbuh Latif.

Per 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

Latif dan jajarannya akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap.

“Analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempuranaan di segala aspek terus kita lakukan bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan. Kami memang belum sempurna tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menyebutkan upaya melakukan tranformasi tata kelola perikanan tangkap terus dilakukan KKP agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.

Sumber : kkp web

 

Read More

Monitong dan Evaluasi Kegiatan LRMPHP TA 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan Monitong dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Tahun Anggaran  (TA) 2024 di Aula LRMPHP, 20 Desember 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany, dan dihadiri oleh koordinator manajerial serta seluruh pegawai LRMPHP.

Rangkaian kegiatan Monev diawali dengan arahan dari Kepala LRMPHP dilanjutkan dengan pemaparan dan pembahasan kegiatan bidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, dan Tata Operasional oleh masing-masing koordinator manajerial. Selain kegiatan manajerial, dipaparkan juga kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Smart Fisheries Villages (SFV).

MBKM dan SFV merupakan kegiatan yang diemban oleh LRMPHP pada tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas BPPSDM KP. Program MBKM tersebut untuk pengembangan SDM melalui optimalisasi sumber daya dan aset yang dimiliki, sedangkan SFV sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SFV Mekanisasi Perikanan.

Dalam arahannya, Kepala LRMPHP menyampaikan kegiatan monev untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan LRMPHP TA 2024, sekaligus sebagai bentuk mitigasi dalam penyusunan langkah strategis kegiatan TA 2025. Pada TA 2025 Kepala LRMPHP berharap optimalisasi kinerja melalui peningkatan skill pegawai dan penguatan dukungan manajemen internal setiap bidang. 

Kepala LRMPHP juga memberikan apresiasi atas pencapaian pelaksanaan kegiatan LRMPHP selama TA  2024 baik dibidang Tata Usaha, Pelayanan Teknis, Tata Operasional, maupun keberhasilan dalam mendukung kegiatan program prioritas BPPSDM KP yaitu program MBKM Politeknik KP Sidoarjo Politeknik KP Sidoarjo di LRMPHP dan SFV Mekanisasi Perikanan di Silvofishery Marana, Maros.

 

Read More

KKP Raih Juara 2 Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024

Program kerja reformasi hukum yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum. Hal ini dibuktikan dengan raihan peringkat kedua Penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 pada tingkat kementerian.

Sekretaris Jenderal Rudy Heriyanto mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan menerima penghargaan Indeks Reformasi Hukum 2024 di Jakarta, Senin kemarin.

“Ini capaian istimewa di akhir tahun. Penghargaan ini tak lepas dari arahan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono untuk selalu melihat aspek hukum dalam program-program yang KKP jalankan, khususnya yang berkaitan dengan program ekonomi biru,” ungkap Sekjen Rudy dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (19/12).

Penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum KKP setiap tahunnya melibatkan seluruh eselon I terutama pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Indeks Reformasi Hukum bertujuan menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024.  Selain itu, untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga.

Sekjen Rudy menambahkan, sepanjang tahun 2024, KKP telah menghasilkan 117 produk hukum, dengan rincian 31 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan 86 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Variabel Penilaian

Sementara itu, penilaian Indeks Reformasi Hukum terbagi atas empat variabel, yaitu Variabel I meliputi tingkat koordinasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi  peraturan perundang-undangan. Variabel II mencakup kompetensi aparatur sipil sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Selanjutnya Variabel III terdiri dari kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu. Serta Variabel IV yang meliputi penataan database peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum lingkup KKP telah dilaksanakan selama tiga kali penilaian, yaitu tahun 2022 dengan nilai 77, 6 dengan kategori BB (baik). Setahun kemudian KKP mendapat nilai 96,44 dengan kategori AA (istimewa), pada 2024, KKP mendapat nilai 100 dengan kategori AA (istimewa).

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya untuk bersinergi dalam membuat regulasi, sehingga kebijakan yang dihadirkan komprehensif mencakup banyak aspek untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. 

 

Sumber : kkp

 

Read More

Tegaskan Komitmen, KKP Enam Tahun Beruntun Raih Predikat Informatif

Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah capaian penghargaan di akhir tahun 2024. Terbaru, KKP meraih penghargaan sebagai badan publik kualifikasi informatif pada gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat.

"Penghargaan ini menjadi salah satu parameter komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, sesuai standar yang telah ditetapkan," ungkap Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto dalam keterangan resmi KKP di Jakarta, Rabu (18/12).

KKP mendapatkan predikat Badan Publik Informatif sejak tahun 2019 sampai penilaian terbaru di 2024. Sepanjang kurun waktu tersebut, perolehan nilai keterbukaan informasi publik di lingkup KKP masing-masing 90,4 (2019), 92,08 (2020), 96,00 (2021), 91,55 (2022), 94,51 (2023) serta 97,73 (2024)

Terdapat sejumlah tahapan oleh Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan KKP sebagai badan publik informatif. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi yang berjalan, Self Assessment Questionere (SAQ) hingga tahapan presentasi uji publik. 

Tim Penilai dalam tahapan presentasi uji publik terdiri dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, akademisi, jurnalis, praktisi maupun organisasi masyarakat yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

“Ini menandakan layanan dan strategi keterbukaan informasi publik yang kami jalankan selama ini, juga selaras visi misi pemerintah,” pungkas Sekjen Rudy.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pelaksanaan program kerja KKP harus berjalan transparan dan akuntabel sehingga hasilnya tepat sasaran. Termasuk dalam hal keterbukaan informasi atas program-program kerja yang dijalankan.

Sebagai informasi, KKP sebelumnya meraih penghargaan Communication Strategist Awards dari CNBC Indonesia karena dinilai aktif menginformasikan pelaksanaan program-program ekonomi biru. Di tahun ini, majalah Segara KKP juga meraih penghargaan dari Kominfo pada ajang Anugerah Media Humas.

Sumber : kkp

 

 

Read More

Partisipasi LRMPHP Dalam Pameran Rakornas Penyuluhan KP 2024

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul turut berpartisipasi dalam pameran kegiatan “Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyuluhan Kelautan dan Perikanan 2024” pada tanggal 16 Desember 2024 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.

Rakornas Penyuluhan KP 2024 merupakan forum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membangun sinergitas yang lebih baik dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan Indonesia dan kelompok teladan berikut tamu undangan lainnya. 

Serangkaian kegiatan diselenggarakan pada rakornas penyuluhan tersebut, salah satunya pameran hasil kegiatan Smart Fisheries Villages (SFV) yang berbasis Desa dan UPT. Hasil kegiatan SFV Desa dan UPT ditampilkan secara tematik dalam  6 booth pameran berukuran 3m x 3m yaitu budidaya perikanan air tawar dan ikan hias, budidaya perikanan air payau, budidaya perikanan laut, pengolahan produk/nilai tambah produk, alat dan mesin perikanan, dan konservasi dan ekowisata.

LRMPHP yang tergabung dalam booth pameran alat dan mesin perikanan menampilkan maket pengering sistem rumah kaca beserta banner dan leaflet. Selain itu juga ditampilkan banner dan leaflet mesin rotary dryer, serta banner kegiatan SFV mekanisasi perikanan. Kedua alat tersebut merupakan teknologi hasil inovasi LRMPHP yang diintroduksikan untuk mendukung SFV mekanisasi perikanan di lokasi SFV Silvofishery Marana, Sulawesi Selatan. 

Kepala BPPSDM KP yang hadir mengunjungi booth pameran LRMPHP menyampaikan arahan dan motivasinya kepada LRMPHP untuk terus berinovasi dalam mengembangkan peralatan mekanisasi perikanan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Read More