LRMPHP Bantul Terima Siswa PKL dari SMKN 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menerima siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Tanjungsari, Gunungkidul, pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan penerimaan dilaksanakan di aula LRMPHP dan dihadiri oleh jajaran manajemen serta para instruktur.

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi kerja sama yang telah terjalin antara LRMPHP Bantul dengan SMKN 1 Tanjungsari, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pendidikan vokasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pelaksanaan PKL akan berlangsung selama lima bulan, terhitung mulai 20 April hingga 14 September 2026. Sebanyak empat siswa dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) mengikuti kegiatan ini, yang terdiri atas satu siswa dan tiga siswi, yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum.

Mewakili Kepala LRMPHP, Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh SMKN 1 Tanjungsari kepada LRMPHP sebagai lokasi pelaksanaan PKL. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Meski saat ini LRMPHP tengah dalam proses penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran terbaik kepada seluruh siswa PKL,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, guru pendamping dari SMKN 1 Tanjungsari, Dhita Pramestya, berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara dua instansi dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan industri perikanan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan, para siswa PKL mengikuti orientasi lingkungan melalui kunjungan ke berbagai fasilitas yang dimiliki LRMPHP. Fasilitas yang diperkenalkan meliputi perpustakaan, laboratorium kimia, laboratorium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, serta ruang display alat dan mesin pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai fasilitas, peralatan, serta mekanisme kerja yang akan digunakan selama pelaksanaan PKL.

Read More

KKP Dorong Gaya Hidup Sehat dengan Fish for Fit

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong gaya hidup sehat ke masyarakat melalui kampanye Fish for Fit yang bertujuan menjadikan produk perikanan sebagai asupan nutrisi. Aksi perdana kampanye Fish for Fit dimulai KKP dengan menggandeng Tim Body Fit menggelar hybrid competition pada 18 April 2026 di Jakarta, yang diikuti 30 pasang peserta dari kalangan fitness enthusiast. 

Hybrid competition adalah kompetisi yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan strategi latihan, memanfaatkan euforia olahraga berbasis performa seperti HYROX yang tengah populer di kalangan generasi muda perkotaan. Sebanyak 30 pasang peserta unjuk kekuatan dan kekompakan dalam ajang tersebut.  

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, lanskap gaya hidup generasi muda Indonesia mengalami pergeseran yang nyata dimana semakin banyak kelompok ini memilih bangun pagi untuk berlari, menghabiskan waktu di pusat kebugaran, atau mengikuti kelas olahraga.  

“Olahraga hanyalah satu sisi dari gaya hidup sehat. Asupan nutrisi menjadi fondasi utama yang menentukan hasil dari setiap aktivitas fisik. Tubuh yang aktif membutuhkan keseimbangan antara karbohidrat sebagai sumber energi, lemak sebagai cadangan dan regulator, serta protein sebagai komponen utama pembentukan dan pemulihan otot. Tanpa asupan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik tidak akan memberikan hasil optimal. Dalam setiap 100 gram sajian, ikan-ikan tersebut mengandung sekitar 20 gram protein, menjadikannya pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan protein harian,” ulasnya di lokasi. 

Dikatakannya, dalam konteks ini, protein memegang peran yang sangat penting. Sayangnya, perbincangan tentang protein di ruang publik sering kali didominasi oleh sumber-sumber tertentu, seperti daging merah, ayam, atau suplemen protein instan. “Padahal, Indonesia memiliki sumber protein alami yang melimpah, berkualitas tinggi, dan lebih ramah bagi tubuh yakni ikan,” katanya. 

Dijelaskannya, ikan merupakan sumber protein dengan kualitas biologis tinggi yang mudah diserap tubuh, dengan kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi otak. Semua ini nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh individu yang aktif berolahraga untuk mempercepat pemulihan otot dan menjaga performa tubuh. 

Keunggulan lain ikan terletak pada fleksibilitas pengolahannya. Ikan sangat adaptif terhadap gaya hidup sehat modern: bisa dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Menu seperti grilled tuna, pepes ikan, atau sup ikan bening adalah contoh sederhana bagaimana ikan dapat diintegrasikan dalam pola makan sehari-hari tanpa kehilangan cita rasa. 

Masyarakat tidak lagi sekadar makan untuk kenyang, tetapi mulai memperhitungkan nilai gizi, komposisi nutrisi, dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Dalam lanskap baru ini, ikan memiliki semua prasyarat untuk menjadi pilihan utama: bergizi tinggi, mudah diolah, terjangkau, dan berkelanjutan. 

“Fish for Fit tidak hanya hadir sebagai pesan komunikasi, tetapi juga sebagai aktivasi nyata.  Jika olahraga telah menjadi gaya hidup, maka sudah saatnya ikan menjadi standar baru sumber protein kita. Bukan sekadar pilihan sehat, tetapi fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih berdaya saing. Ayo makan ikan!” pungkasnya

Ragam produk perikanan tinggi protein turut dipamerkan di area kompetisi. Mulai dari olahan ikan tilapia, produk-produk perikanan fillet seperti tuna, kakap, dan kerapu. Semuanya dikenalkan secara lengkap dengan metode olahan dan kandungan nutrisinya. Para peserta juga bisa langsung mencicipi produk olahan ikan tilapia crispy.  

“Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa kolaborasi antara olahraga dan edukasi gizi berbasis produk perikanan memiliki daya tarik tersendiri dan relevan dengan tren gaya hidup saat ini,” ungkap Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Erwin Dwiyana.

Kegiatan ini, sambung Erwin, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pecinta olahraga, mengenai pentingnya protein ikan sebagai sumber nutrisi unggul yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan massa otot. 

“Di samping itu, ini menjadi sarana promosi yang efektif dalam memperluas akses pasar, khususnya pada segmen premium,” ungkap Erwin seraya menyebut hybrid race competition Fish for Fit turut didukung para sponsor, yakni Regal Springs Indonesia, PT Intimas Surya, PT Harta Samudera, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. 

Berdasarkan data, konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan tren positif, namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional. 

Fina Phillipe, salah satu peserta mengungkapkan antusiasmenya mengikuti Fish for Fit karena kompetisi ini tak hanya membutuhkan kekuatan dan kekompakan tim, tapi juga strategi. Para peserta rata-rata punya kekuatan fisik yang mumpuni, sehingga memacu dirinya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi kompetisi.

"Acaranya seru banget, partisipannya pun serius dan kompetitif sekali. Ini tuh pas banget untuk saya menuju kompetisi selanjutnya," ujar Fina.

Ditambah, Fina mengaku mendapat banyak edukasi soal produk perikanan selama kegiatan berlangsung. Dia selama ini penggemar berat ikan tuna untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. "Untuk kebutuhan protein aku selalu mengonsumsi ikan tuna. Tadi juga ada edukasi ikan tilapia, yang ternyata proteinnya juga tinggi banget. Ini keren banget sih," pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Alat Penggiling Daging untuk Pengolahan Fish Jelly

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berinovasi dalam mendukung pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dengan menghadirkan alat penggiling daging ikan berdaya listrik rendah yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inovasi ini dikembangkan untuk mendukung proses produksi olahan berbasis fish jelly seperti bakso ikan, nugget, dan produk sejenis lainnya.

Alat ini dirancang dengan memperhatikan karakteristik fisik dan mekanik daging ikan, sehingga mampu menghasilkan tekstur gilingan yang sesuai untuk kebutuhan produk fish jelly. Desain sistem ulir (screw) telah dioptimalkan agar proses penggilingan berlangsung lebih efisien dengan kebutuhan daya listrik yang lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas hasil gilingan.

Pengembangan alat ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang selama ini dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan daya listrik, kapasitas produksi yang belum optimal, desain hopper yang kurang efisien, serta kualitas hasil gilingan yang belum halus sehingga memerlukan proses penggilingan berulang. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan meningkatnya biaya operasional.

Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan solusi dengan sistem kerja yang lebih efektif, di mana bahan baku daging ikan dialirkan secara kontinu oleh ulir menuju pisau pemotong, kemudian dicacah dan dikeluarkan melalui screen berpori sesuai ukuran yang diinginkan. Komponen utama alat ini meliputi ulir (screw), pisau pemotong, hopper, screen, serta motor penggerak yang dirancang terintegrasi untuk mendukung kinerja optimal.

Berdasarkan hasil uji kinerja, alat ini mampu mencapai kapasitas produksi hingga 91,5 kg per jam dengan kebutuhan daya listrik motor penggerak yang relatif rendah, yaitu sebesar 180 watt, serta biaya produksi sebesar Rp. 295 per 100 kg. Penggunaan screen berpori berukuran 6 mm menghasilkan kualitas penggilingan terbaik dan memungkinkan proses dilakukan dalam satu tahap, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan energi. Selain itu, hasil uji hedonik terhadap aspek kenampakan, bau, rasa, dan tekstur menunjukkan bahwa nugget ikan yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu SNI.

Kehadiran alat penggiling daging ikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pada UMKM, menekan biaya operasional, serta meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi teknologi tepat guna yang ramah energi, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta industri.

Read More

KKP Gandeng E-Commerce untuk Tingkatkan Literasi Digital Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng salah satu platform lokapasar atau e-commerce guna memperluas akses pasar, sekaligus memberikan literasi keuangan kepada pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Melalui webinar nasional bertajuk “Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas”, para pengurus koperasi diajak untuk menghasilkan produk berdaya saing dan mengelola usaha secara profesional. 

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pengembangan KNMP sebagai program prioritas yang diarahkan untuk membangun ekosistem usaha di tingkat desa dan sentra produksi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kunci agar hasil perikanan tidak hanya meningkat secara volume, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata,” ujar Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4).

Machmud menilai pemahaman terkait literasi keuangan dan akses pasar digital sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir. 

Menurutnya, dengan pengelolaan usaha yang lebih tertata dan akses pasar yang lebih luas, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperoleh harga yang lebih baik, serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.

Dia memastikan penguatan yang dilakukan KKP tidak berhenti pada kegiatan daring dan akan dilanjutkan melalui pendampingan dan pelatihan langsung di lokasi-lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

"Tentu agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan literasi keuangan dan pemanfaatan platform digital secara nyata sesuai dengan kondisi usahanya,” ujar Machmud.

Dikatakannya, era digital, platform e-commerce bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Adapun pemahaman terhadap literasi keuangan bisa mulai dari langkah sederhana seperti memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, dianggap menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan pasar. 

"Melalui platform digital, pelaku usaha perikanan memiliki peluang untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” urainya.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, salah satu narasumber webinar mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh KKP kepada Shopee untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini. 

Menurutnya, langkah KKP dalam memperkuat kapasitas pengurus koperasi di KNMP, khususnya melalui platform digital sejalan dengan komitmen Shopee dalam meningkatkan kapasitas digital masyarakat Indonesia. 

"Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Shopee untuk dapat secara aktif terlibat bersama KKP dalam penguatan keterampilan UMKM agar bisa semakin berdaya saing di ekosistem digital. Terlebih lagi, langkah ini sejalan dengan semangat yang dijalankan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Satrya.

Lebih lanjut, KKP menegaskan bahwa kolaborasi dengan platform digital dilakukan secara terbuka dan inklusif. “Kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai platform digital lainnya dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan,” pungkas Machmud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan usaha dan penciptaan nilai tambah dari hasil perikanan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Penyusunan Standar dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Standar Mutu dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU), Kamis (9/4), di Kantor Pusat BPPSDM KP, Jakarta. Kick Off Meeting ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung implementasi Sistem Jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan secara nasional.

Mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Joni Haryadi D dalam sambutannya menegaskan, sistem jaminan mutu merupakan fondasi utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing global. Mutu produk perikanan tidak hanya menentukan aspek keamanan pangan, tetapi juga menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar internasional, serta keberlanjutan industri perikanan nasional.

Joni menekankan, keberhasilan sistem jaminan mutu sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. Karena itu, penguatan SDM melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan industri serta standar internasional menjadi sangat penting.

“Standar yang baik, regulasi yang kuat, dan sarana prasarana yang memadai tidak akan optimal tanpa SDM yang mampu menjalankan sistem tersebut secara konsisten dari hulu sampai hilir. Karena itu, penguatan SDM di bidang sistem jaminan mutu menjadi sangat strategis. Penguatan SDM tersebut harus dilakukan melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri serta standar internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara KKP dengan mitra internasional, khususnya United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui program Global Quality and Standards Programme (GQSP). Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat dihasilkan standar pelatihan mutu yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional.

Dalam arahannya, Joni menegaskan empat prinsip utama dalam penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, yaitu: berbasis kebutuhan industri, disusun secara berjenjang (operator hingga manajer), selaras dengan standar nasional dan internasional seperti HACCP dan GMP, serta dilakukan secara kolaboratif lintas unit.

Sebagai informasi, SISJAMU merupakan sistem pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024. Implementasinya melibatkan sinergi antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan unit teknis terkait, serta BPPSDM KP dalam penguatan kapasitas SDM. Dalam hal ini, Puslat KP berperan sebagai koordinator penyusunan perangkat pelatihan berbasis standar kompetensi dan okupasi, termasuk penyelarasan kurikulum dan modul pembelajaran guna mendukung sertifikasi kompetensi di berbagai sektor.

Perangkat pelatihan yang disusun mencakup tujuh komponen utama, yaitu standar kompetensi acuan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur kurikulum, modul, media pembelajaran, sistem evaluasi, dan mekanisme penjaminan mutu.

Adapun sektor prioritas pengembangan SISJAMU meliputi budi daya perikanan (CBIB, CPIB, CPPIB); pembuatan dan distribusi obat ikan (CPOIB, CDOIB); rumput laut (CBRLB, CPRLB); pengolahan dan pemasaran (SKP, HACCP, SPDI).

Penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU dilakukan secara sinergis antara tenaga ahli UNIDO/GQSP, Puslat KP sebagai koordinator, direktorat teknis KKP sebagai validator substansi, serta para instruktur.

Proses ini telah dimulai sejak rapat koordinasi awal dan pembahasan teknis pada 30 Maret 2026, dan secara resmi memasuki tahap implementasi sejak Kick Off Meeting pada 9 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan tahapan kegiatan berikutnya meliputi penyusunan dan finalisasi kurikulum serta modul, identifikasi kebutuhan peserta Training of Trainers (ToT), pelaksanaan ToT, hingga pelaporan akhir dan grand launching pada beberapa bulan ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait arah, ruang lingkup, tahapan, serta timeline penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, sekaligus membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra internasional.

Diharapkan pula melalui penguatan sistem pelatihan ini, Indonesia dapat membangun ekosistem SDM mutu kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

“Jika sistem pelatihan mutu ini dapat kita bangun dengan baik, maka ke depan kita akan memiliki SDM yang mampu mendukung peningkatan kualitas produk, mendorong ekspor, serta memperkuat pembangunan ekonomi biru nasional,” tutupnya.

Kegiatan Kick Off Meeting ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan mitra internasional dalam penguatan sistem jaminan mutu SDM kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Ancaman El Nino

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi. 

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4). 

Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton. Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air. 

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Menteri Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.

Sumber: kkp web

Read More

Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh Kelautan Perikanan (KP) sebagai ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Selasa (31/3). 

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama Kepala BPPSDM KP, Dirjen Perikanan Budi Daya, perwakilan BUMN sektor pangan, Pemerintah Daerah Kota Bogor , serta pelaku usaha perikanan. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. “Penyuluh KP hadir sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Nyoman. 

BPPSDM KP menjalankan fungsi strategis melalui empat instrumen utama, yaitu penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi SDM. Peran ini semakin krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak Pantura, budi daya tematik bioflok dan minapadi, hingga swasembada garam dan modernisasi sarpras pendidikan sektor KP. 

Di lapangan, penyuluh KP bekerja secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mereka mendampingi proses identifikasi kelompok, penyusunan rencana usaha, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Bahkan setelah program berjalan, penyuluh tetap hadir memastikan keberlanjutan usaha masyarakat. 

BRPBATPP Bogor, sebagai UPT BPPSDM KP, menjadi salah satu simpul utama penguatan penyuluhan KP nasional. Saat ini, sebanyak 650 penyuluh mendampingi 7.148 kelompok perikanan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pendampingan ini menghasilkan capaian nyata, baik dari sisi legalitas usaha maupun peningkatan ekonomi masyarakat. 

Dari sisi legalitas, penyuluh memfasilitasi berbagai dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, CBIB, hingga PIRT. Sementara dari sisi ekonomi, akses pembiayaan yang dibuka melalui pendampingan penyuluh telah mencapai sekitar Rp92,67 miliar, baik dari perbankan maupun non-perbankan. 

Tak hanya itu, inovasi juga lahir dari kegiatan penyuluhan. Di antaranya teknologi SIPANEN untuk efisiensi budi daya nila bioflok skala UMKM, serta TAIGAN Gen 5 untuk pengolahan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi ini mendapat pengakuan nasional, termasuk Satyalancana Wira Karya 2025, serta BINA BOS PANEN yang masuk Outstanding Public Service Innovations 2025 KemenPANRB.  

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga meninjau langsung berbagai inovasi teknologi dan produk hasil pendampingan penyuluh, termasuk teknologi pengolahan ikan dan pakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas akses pasar, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di BRPBATPP. Ia menilai inovasi tersebut sederhana, terjangkau, namun memiliki dampak besar bagi pembudi daya ikan. 

“Kami melihat langsung inovasi yang sangat bermanfaat, mulai dari teknologi pengolahan hingga pakan. Ini perlu diperbanyak agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. 

Namun demikian, Komisi IV DPR RI juga menyoroti keterbatasan jumlah penyuluh yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini jumlah penyuluh secara nasional sekitar 3.943 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 12.000 orang. 

“Kami mendorong agar jumlah penyuluh ditingkatkan. Peran mereka sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan program di lapangan,” harap Titiek. 

Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih ikan dari BBPBAT Sukabumi kepada kelompok pembudi daya di Kota dan Kabupaten Bogor, meliputi komoditas nila dan lele. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha kelompok perikanan. 

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan di daerah. Ia menegaskan, meskipun berkarakter perkotaan dengan keterbatasan lahan, Kota Bogor tetap mengembangkan budi daya perikanan melalui inovasi seperti bioflok, budikdamber, dan akuaponik, serta mendukung program MBG melalui pemanfaatan hasil produksi kelompok pembudi daya ikan. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM, khususnya penyuluh, menjadi kunci transformasi sektor KP ke depan. Penyuluh tidak hanya dituntut mendampingi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan. 

Sumber: kkp web

Read More