GASPOL! LRMPHP Siap Kawal Hasil Rakornis BPPSDM KP 2026 melalui Rencana Aksi Strategis

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Tahun 2026 yang berlangsung di Wind Hill Resort, Bogor, Jawa Barat, pada 21–24 Mei 2026. Kegiatan strategis tersebut menghasilkan sejumlah rumusan penting dan komitmen kinerja untuk mendukung percepatan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Rakornis tahun ini mengusung tema “Gaspol, Gerak Akselerasi Percepatan Output dan Layanan Selaraskan Misi Perkuat Sinergi (GASPOL SELARAS MANIS)” dan dipimpin langsung oleh Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta. Sebanyak 116 peserta dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta perwakilan eksternal hadir secara luring untuk menyatukan langkah dalam mendukung delapan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, I Nyoman Radiarta menegaskan bahwa ukuran keberhasilan instansi saat ini tidak lagi hanya sebatas pelaksanaan kegiatan rutin, melainkan sejauh mana kegiatan tersebut mampu mempercepat output, memperkuat layanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Filosofi “Gaspol” juga menjadi semangat bersama untuk mendorong seluruh jajaran bergerak lebih cepat, terukur, terkoordinasi, dan selaras dalam mencapai target organisasi.

Rakornis BPPSDM KP 2026 memfokuskan pembahasan pada delapan program prioritas berbasis ekonomi biru (Blue Economy), yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi di Waingapu, revitalisasi budidaya ikan di Pantai Utara Jawa, pengembangan budidaya ikan tematik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan modeling kawasan budidaya komoditas unggulan terintegrasi, pembangunan pergaraman nasional menuju swasembada garam, modernisasi kapal perikanan, serta modernisasi sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan.

Sebagai unit kerja di bawah BPPSDM KP yang berfokus pada riset mekanisasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan, LRMPHP siap menyelaraskan program kerja dan inovasi teknologi guna mendukung target nasional tersebut, khususnya dalam penguatan sektor hilir perikanan melalui modernisasi sarana dan teknologi pengolahan hasil perikanan.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda strategis yang berlangsung secara intensif. Kegiatan diawali dengan pemaparan roadmap kegiatan 2026–2029 oleh para Kepala Pusat dan arahan Kepala BPPSDM KP. Pada hari berikutnya, dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah mitra, yaitu Sampoerna University, BPSDM Perhubungan, dan Snack Video. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penajaman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPPSDM KP serta sidang kelompok terkait pelaksanaan anggaran SBSN dan program prioritas nasional. Selain itu, peserta juga membahas langkah-langkah likuidasi sejumlah satuan kerja agar proses penataan aset dan sumber daya manusia tetap berjalan tertib tanpa mengganggu pelayanan publik.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu (23/5) melalui pemaparan hasil sidang kelompok dan penandatanganan Dokumen Komitmen Kinerja sebagai bentuk kesiapan seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian target organisasi. Rakornis kemudian resmi ditutup pada Minggu (24/5).

Berdasarkan hasil rapat pleno dan pembahasan teknis, Rakornis BPPSDM KP 2026 menghasilkan lima rumusan utama. Pertama, penyediaan sumber daya manusia unggul untuk mendukung ekonomi biru melalui integrasi penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Kedua, optimalisasi pendampingan penyuluh perikanan pada berbagai program prioritas seperti KNMP, swasembada garam, budidaya tematik, hingga tambak udang Waingapu. Ketiga, standardisasi dan modernisasi pendidikan melalui penguatan Ocean Institute of Indonesia (OII) dan pembangunan sarana pendidikan berbasis SBSN. Keempat, peningkatan pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi melalui Corporate University (Corpu) dan Community Learning Center (CLC). Kelima, penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel pasca-likuidasi satuan kerja, mencakup penataan SDM, aset, arsip, dan dokumen administrasi lainnya.

Bagi LRMPHP, hasil Rakornis ini menjadi acuan penting dalam memperkuat peran lembaga dalam pendampingan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) ke depan. Melalui semangat “Selaraskan Misi, Perkuat Sinergi”, LRMPHP siap mengakselerasi perannya dalam meningkatkan kapasitas SDM KP melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan guna mendukung hilirisasi perikanan nasional serta meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Read More

Gemarikan di Kulon Progo, Instruktur LRMPHP Berbagi Edukasi Gizi Ikan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 melalui kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (21/5/2026) di Dukuh Patuk Lor, Desa Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Kampanye Gemarikan diikuti oleh 20 warga setempat dan menghadirkan narasumber dari Dislautkan DIY, DPRD DIY, serta LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dislautkan DIY, Bapak Joko, menyampaikan kebijakan peningkatan konsumsi ikan per kapita masyarakat DIY melalui Gerakan Makan Ikan. Sementara itu, Anggota DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, memberikan arahan terkait pentingnya peningkatan konsumsi ikan di DIY. Ia berharap angka konsumsi ikan masyarakat DIY terus meningkat, mengingat tingkat konsumsi ikan di wilayah tersebut masih termasuk yang terendah di Indonesia.

Instruktur LRMPHP, Wahyu Tri Handoyo, menyampaikan materi bertema “Gizi Ikan untuk Generasi Emas”. Dalam paparannya, ia menyoroti tantangan pola makan generasi era digital yang cenderung serba instan. Salah satu solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi adalah kembali mengonsumsi real food, salah satunya ikan. Konsumsi ikan dinilai menjadi solusi tepat karena produksi protein ikan nasional sangat melimpah dibandingkan sumber protein lainnya. Selain itu, ikan memiliki kandungan nutrisi yang seimbang, meliputi protein, asam lemak tak jenuh, mikronutrien, dan vitamin.

Lebih lanjut, dijelaskan pula pentingnya penanganan ikan yang baik, mulai dari proses pembersihan, penyimpanan, pengawetan, hingga pengolahan, guna menjaga mutu ikan sebelum dikonsumsi. Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan berbagai produk diversifikasi olahan ikan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan Kampanye Gemarikan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan konsumsi ikan masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Read More

Case Hardening pada Pengeringan Ikan, Tantangan dalam Menjaga Mutu Produk Perikanan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melalui media edukasinya terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya proses pengolahan hasil perikanan yang tepat, aman, dan berkualitas. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengeringan ikan adalah fenomena case hardening atau pengerasan permukaan yang dapat memengaruhi mutu serta keamanan produk perikanan.

Case hardening merupakan kondisi ketika bagian permukaan ikan mengering lebih cepat dibandingkan bagian dalam akibat penggunaan suhu pengeringan yang terlalu tinggi dan aliran udara yang terlalu kuat. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya lapisan keras atau kerak pada permukaan ikan. Lapisan keras ini kemudian menghambat keluarnya kadar air dari bagian dalam daging ikan, sehingga proses pengeringan menjadi tidak merata dan masih menyisakan kelembapan di bagian dalam produk.

Fenomena ini umumnya terjadi pada metode pengeringan konveksi, khususnya konveksi paksa, serta pada proses pengeringan menggunakan oven maupun pengasapan dengan suhu tinggi. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, case hardening dapat menurunkan kualitas produk hasil perikanan secara signifikan.

Meskipun tampilan luar ikan terlihat kering, bagian dalam yang masih lembap dapat menjadi media yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga produk lebih mudah mengalami kerusakan. Selain itu, proses pengeringan yang tidak sempurna juga menyebabkan aroma dan cita rasa ikan kurang optimal serta tekstur produk menjadi tidak seragam, yaitu keras di bagian luar namun lembek di bagian dalam. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memperpendek umur simpan produk.

Untuk mencegah terjadinya case hardening, proses pengeringan perlu dilakukan dengan pengaturan suhu secara bertahap agar kadar air dalam bahan dapat keluar lebih merata. Pengendalian laju pengeringan, terutama pada tahap awal proses, juga penting dilakukan agar permukaan produk tidak cepat mengeras. Selain itu, sirkulasi udara perlu diatur dengan baik guna membantu penguapan air secara merata. Penggunaan ukuran ikan yang seragam juga dapat membantu menghasilkan tingkat kekeringan produk yang lebih konsisten.

Melalui edukasi ini, LRMPHP berharap para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dapat memahami pentingnya pengendalian proses pengeringan guna menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan memiliki daya simpan lebih lama. Penerapan teknik pengeringan yang tepat juga diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai tambah serta daya saing produk perikanan Indonesia.

Read More

KKP Sabet Dua Penghargaan 'Sangat Memuaskan' dalam Kearsipan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Berdasarkan hasil penilaian ANRI, KKP memperoleh akumulasi nilai sebesar 96,23 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut berasal dari pengawasan eksternal sebesar 57,55 dan pengawasan internal sebesar 38,68.

Selain itu, Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip di lingkungan KKP juga mendapat nilai 94,91 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)". 

“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip elektronik yang kami lakukan selama ini berjalan dengan baik dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujar Plt Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktapura dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (21/5).

ANRI menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, beserta seluruh jajaran atas upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua penghargaan diharapkan menjadi dorongan bagi KKP untuk terus memperkuat sistem pengelolaan arsip yang tertib, modern, dan terintegrasi. Pengelolaan arsip yang baik juga meningkatkan efektivitas proses administrasi serta transparansi pelayanan publik di lingkungan KKP.

KKP sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang kearsipan, guna mendukung kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sebagai informasi, pengawasan kearsipan sendiri merupakan bagian dari upaya ANRI dalam memastikan kepatuhan instansi pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi nasional.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Jembatani Hasil Produk KNMP & Budidaya Tematik Bantul Masuk ke SPPG hingga Ritel Modern

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan perluasan akses pasar bagi komoditas perikanan yang dihasilkan dari program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan budidaya tematik bioflok. 

Salah satunya dengan mempertemukan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) budi daya tematik, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), UMKM, hingga ritel modern di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pertemuan tersebut melibatkan 3 KNMP, 3 KDMP, 5 Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi sekitar 40 SPPG, 5 UMKM, 2 supplier lokal dan 1 ritel modern. Hasilnya, teridentifikasi potensi transaksi mencapai sekitar Rp1,84 miliar dengan komoditas utama berupa udang, nila, dan lele. Nilai tersebut menunjukkan tingginya peluang pasar produk perikanan dari kawasan KNMP dan budi daya tematik dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat dan program MBG-SPPG.

"Pertemuan tersebut sekaligus fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha perikanan," kata Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).

Machmud mengungkap, pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan budi daya tematik tersebut merupakan upaya business matching. Dikatakannya, kegiatan di KNMP Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut merupakan langkah konkret Ditjen PDSPKP dalam memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan serta pembangunan rantai pasok yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

“Sinergi ini bukti bahwa kita bersama-sama bisa mendukung program penyediaan pangan bergizi berbasis protein ikan bagi masyarakat,” sambungnya.

Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha, Catur Sarwanto memastikan kegiatan ini diikuti perwakilan KDMP dari Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, pengelola KNMP Poncosari Bantul, KNMP Kertajayan Purworejo, KNMP Jatimalang Purworejo, UMKM, supplier lokal, ritel modern Superindo, serta sejumlah yayasan mitra BGN (Yayasan Patriot  Bangsa Mandiri, Yayasan Syakaa Rabbaka, Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, Yayasan Patriot Solidaritas Nusantara, dan Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah). Menurutnya, pengembangan KNMP dan budi daya tematik tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Bukan hanya pembangunan sarana, tapi bagaimana memastikan kawasan tersebut produktif, beroperasi secara berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ini juga sangat penting,” tutur Catur.

Catur menambahkan, kegiatan ini merupakan fasilitasi kemitraan agar produk hasil perikanan masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Dalam acara business matching, terdapat penjajakan kerja sama bisnis jangka panjang yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI).

Salah satu capaian penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan kerja sama akses pasar antara mitra SPPG Berkah Nila Jaya dengan empat KDMP budi daya tematik wilayah Yogyakarta, yakni KDMP Argomulyo Bantul, KDMP Gadingsari Bantul, dan KDMP Tamanmartani Sleman. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok ikan budi daya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah potensi kerja sama yang berhasil dijajaki antara lain KDMP Genjahan dengan Berkah Nila Jaya, KNMP Poncosari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Superindo, KDMP Gadingsari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, KDMP Argomulyo dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, serta UMKM Minarasaku dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa.

"Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi transaksi serta kontinuitas pasokan hasil perikanan dari KNMP dan KDMP budi daya tematik berdasarkan hasil business matching yang telah dilaksanakan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pengembangan akses pasar, penguatan kemitraan, dan peningkatan daya saing produk perikanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Sumber: kkp web

Read More

Dimsum Ikan Tuna, Kreasi Sehat Siswa PKL di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan bagi generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan dan pendampingan terhadap 4 siswa-siswi SMKN 1 Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LRMPHP.

Selama kegiatan PKL, para siswa mendapatkan pembelajaran dan pengalaman langsung mengenai pengolahan hasil perikanan, mulai dari pengenalan bahan baku hingga proses pembuatan produk olahan yang bernilai tambah. Dengan bimbingan instruktur LRMPHP, siswa-siswi tersebut berhasil membuat inovasi produk berupa dimsum ikan tuna sebagai alternatif pangan sehat berbahan dasar ikan.

Ikan tuna dipilih sebagai bahan utama karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, tuna juga merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensial untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan inovatif.

Dalam proses pembuatannya, peserta diajarkan tahapan pengolahan dimsum mulai dari persiapan bahan, pembuatan adonan, hingga proses pengukusan. Adonan dimsum dibuat dari daging ikan tuna yang dicampur dengan berbagai bumbu dan bahan pelengkap sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan cita rasa yang lezat. Dimsum kemudian dibungkus menggunakan kulit dimsum, diberi topping wortel parut, lalu dikukus hingga matang sempurna.

Melalui kegiatan ini, peserta PKL tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengolahan hasil perikanan, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya inovasi produk untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Penyajian dimsum yang menarik dan praktis diharapkan dapat menjadikan produk olahan ikan lebih digemari oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa, sekaligus mendukung pemenuhan gizi seimbang masyarakat.

Read More

Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkup KKP 2026 Resmi Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan (Pentaru) Tahun 2026. Peluncuran Pentaru 2026 ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Selasa (12/5), di Kantor Pusat KKP, Jakarta.

Nyoman mengatakan, seluruh program pembangunan kelautan dan perikanan pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sangat menentukan, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Transformasi menuju sektor kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa SDM yang unggul, adaptif, dan berintegritas.

“Melalui Pentaru 2026, kita tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik, tetapi juga menyiapkan generasi baru pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi penggerak utama ekonomi biru di masa depan. Para peserta didik yang akan bergabung adalah calon-calon profesional yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta membawa inovasi bagi kemajuan sektor ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya saat ini tengah melakukan transformasi pendidikan vokasi, termasuk melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas dan daya saing pendidikan kelautan dan perikanan.

Selain peluncuran Pentaru 2026, pada kesempatan tersebut juga turut dilakukan peluncuran pakaian seragam baru peserta didik lingkup KKP. Menurut Nyoman, peluncuran ini menjadi simbol pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik.

“Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Pentaru Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka, sekaligus peluncuran seragam baru peserta didik satuan pendidikan tinggi. Saya berharap kita dapat terus membangun negeri dengan mencetak SDM Kelautan dan Perikanan yang unggul, andal, profesional, dan berintegritas,” pungkas Nyoman.

Sementara itu, dilaporkan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Alan Frendy Koropitan, Pentaru 2026 dilakukan secara online melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id dan www.pentaru.kkp.go.id/supm. Dengan demikian diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, transparan, efisien serta mempermudah akses lebih luas bagi pelaku atau anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan yang berada pada lokasi-lokasi terbatas.

Alan mengatakan, KKP mempunyai 11 satuan pendidikan tinggi vokasi, yaitu 10 satuan pendidikan tinggi vokasi menerapkan Non Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU) dan satu satuan pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan PK-BLU. Selain Pendidikan tinggi, KKP memiliki tujuh satuan Pendidikan menengah. 

Menurut Alan, pihaknya mengeluarkan kebijakan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik, yaitu dengan target 100% bagi anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan pada seluruh satuan pendidikan tinggi dan menengah, kecuali pada satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan PK-BLU. Pada satu satuan pendidikan PK BLU tersebut memiliki target 20% anak atau pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan dan 80% dari masyarakat umum.

“Pada kesempatan ini, kami juga memperkenalkan seragam baru berupa Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara bagi peserta didik satuan pendidikan tinggi. Warna biru muda melambangkan keterbukaan, kejujuran, dan integritas, sedangkan biru tua mencerminkan keteguhan, kewibawaan, dan profesionalisme. Kami berharap seragam ini menjadi identitas sekaligus semangat baru dalam membentuk karakter taruna yang disiplin dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pendidikan vokasi menjadi pilar utama dalam menyiapkan tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. Meurutnya, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi wadah yang tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga inovator dan wirausahawan yang mampu mengembangkan industri perikanan nasional.

Read More