PRODUKSI IKAN LISONG Di GUNUNG KIDUL MELIMPAH

Suasana pendaratan ikan di TPI Baron

Nelayan Pantai Baron, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari sedang panen ikan Lisong yang cukup melimpah. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan ikan Lisong mencapai satu ton lebih.

Berdasarkan informasi di Tempat Pelelangan Ikan (TP) Pantai Baron, nelayan setiap harinya mampu mengepul ikan Lisong antara 1,5 hingga 2 ton. Pada akhir tahun seperti ini, hasil tangkapan nelayan biasanya memang tengah meningkat. 

Rata-rata setiap perahu bias menangkap ikan linsong sebanyak 50 kg. Harga jual ikan linsong saat ini sekitar Rp 7.000/kg.  Selain Ikan Lisong, yang tengah dicari oleh nelayan Baron ialah gurita. Pada malam hari nelayan melaut untuk menjaring ikan Lisong. Sedangkan untuk siang kembali melaut untuk mencari gurita.

Diperoleh informasi, di Pantai Baron memiliki nelayan mencapai 130 orang. Mereka beroperasi dengan 61 kapal. Dari 61 kapal yang terdaftar, setiap hari yang melaut hanya sekitar 20 - 30 kapal.

Sementara itu, jika sedang sepi tangkapan ikan, pihak pihak TPI membeli ikan dari daerah Semarang, Jawa Tengah, agar tetap bisa menyediakan ikan bagi warung dan wisatwan.

Sumber : Sorot gunungkidul

Read More

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa LRMPHP TA 2020

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020, dapat diakses melalui alamat link berikut: http://bit.ly/RUP2020LRMPHP

Keseluruhan RUP setiap tahunnya, dapat diakses melalui halaman: Dokumen RB

Apa itu RUP? ulasannya bisa disimak di link berikut: klik di sini.

Read More

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta

Pembentukan Forum Science Techno Park DI Yogyakarta

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dan Koordinator Tata Operasional LRMPHP mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselanggarakan oleh Dewan Riset Daerah (DRD) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 15 November 2019 di kompleks Kepatihan DIY. FGD diselenggarakan dengan tema “Sinergitas Pengelolaan Science Techno Park/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY : Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP (Science Techno Park)/ TP (Techno Park) DIY”. Kegiatan tersebut mengundang perwakilan dari Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY; perwakilan universitas di Yogyakarta antara lain : UGM, UNY, UII, UMY, UAD, AMIKOM, ISI, INTAN, dan IST AKPRIND; perwakilan dari Jogja Agro Techno Park, MAK Techno Park, Techno Park UNY, Science Techno Park UGM, PIAT UGM, Amikom Creative Economy Park; BPTBA-LIPI, serta LRMPHP-KKP.

Kegiatan FGD dipimpin oleh ketua DRD DIY Bapak Ir. Bayudono, M.Sc. Beliau mengawali FGD dengan memaparkan materi yang berjudul Pengembangan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang disampaikan antara lain :

-          DRD DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 26 tahun 2009.

-          Visi DRD DIY menjadikan DIY pusat keunggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  terapan yang berbasis pada budaya dan intelektualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

-          Terdapat 5 DRD Provinsi/ Kabupaten yang ditugaskan oleh Kemenristekdikti untuk mempersiapkan pembentukan STP/TP atau Kawasan Sains dan Teknologi (KST) yaitu DRD Provinsi Sumatera Utara, DRD Provinsi Sumatera Selatan, DRD DIY, DRD Kabupaten Sragen, dan DRD Kabupaten Jepara.

-          Berdasarkan Peraturan Presiden No: 106 tahun 2017 Kawasan Sains dan Teknologi (KST) adalah wahana yang dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan IPTEK, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi.

-          Saat ini terdapat 9 STP/ Kawasan Sains dan Teknologi di DIY, akan tetapi belum saling berhubungan antar STP dan juga dengan lembaga lain di bidang riset seperti Perguruan Tinggi, Balai Penelitian, Sekolah Tinggi, Pusat Studi, dll.

-          Dari FGD yang diselenggarakan oleh DRD pada bulan Juli 2019 telah disepakati untuk membentuk forum komunikasi antar STP di DIY (nama sementara), keanggotaan forum bersifat otonom, PT MAK diharapkan menjadi core dari forum komunikasi, DRD DIY akan memfasilitasi proses pembentukan forum tersebut.

-          Telah terjalin kesepakatan bersama antara Kadin DIY, UGM, dan Pemda DIY dalam kerjasama optimalisasi sinergi tiga pilar (triple helix) untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat DIY.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin DIY HR Gonang Djuliastono yang berjudul Program Kerja Dalam Rangka Optimalisasi Sinergi Tiga Pilar untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dari kesepakatan tiga pilar yang telah terjalin diharapkan Kadin dapat bekerja sama di banyak lini khususnya dengan STP dan juga forum STP yang akan dibentuk; 2) Kadin telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk penyaluran tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran; 3) Kadin menyelenggarakan pelatihan TOT terkait penyediaan tenaga kerja; dan 4) Kompetensi siswa/ mahasiswa harus sesuai dengan DUDI, supaya leih mudah dalam penyaluran tenaga kerja. Bila STP memerlukan pelatihan TOT, maka dapat menyiapkan perwakilannya untuk mengikuti pelatihan, yang sesuai dengan hal yang diperlukan oleh STP, Kadin akan memfasilitasi pelatihan tersebut. 

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Drs. Tri Saktiyana menyampaikan materi mengenai Pandangan Pemda DIY Tentang Rencana Pembentukan Forum Komunikasi STP/TP DIY. Hal penting yang diperoleh dari paparan beliau antara lain : 1) Dengan terbentuknya forum STP diharapkan menjadi wadah sharing data antar STP, lembaga riset, dan komunikasi ilmiah; 2) STP diharapkan dapat mendorong terbentuknya inkubator-inkubator bisnis baru.

Adapun diskusi yang berlangsung antara lain :

-      Rektor Universitas AMIKOM Prof. Dr. Suyanto menyampaikan bahwa forum komunikasi STP DIY ini dapat mengacu pada Silicon Valley Innovation Center di California, yang dapat merangkul banyak lini yang terkait dengan inovasi mulai dari lembaga riset hingga usaha yang terkait.

-     Perwakilan dari BPTBA LIPI menyampaikan bahwa perlu mengetahui masing-masing STP memiliki apa, kegiatannya apa dan membutuhkan apa sehingga antar STP bisa saling bersinergi.

-       Perwakilan dari Jogja Agro Techno Park menyampaikan bahwa kedepannya JATP diarahkan untuk konsep KPBU.

Hasil pertemuan ini selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat paripurna DRD DIY yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 November mendatang.

Read More

Menteri Edhy Dorong Penyelenggaraan Anggaran KKP Berbasis Hasil

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan arahan dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11). Dok. Humas KKP

Guna menciptakan efektivitas penyelenggaraan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendorong penggunaan anggaran yang berbasis pada hasil (output). Hal ini menurutnya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan kementerian/lembaga menggunakan anggaran secara bijak, bukan hanya mengejar target penyerapan.

“Kita juga harus memetakan dari anggaran ini menghasilkan apa? Selain income atau masukan ke negara, dampak ikutannya apa saja? Sehingga nanti akan kita dapatkan hasil, jumlah penyerapan tenaga kerja yang sesungguhnya,” tuturnya dalam kegiatan serah terima Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) KKP bersama sederet pejabat Eselon I di Jakarta, Kamis (14/11).

Menurut Menteri Edhy, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud tidak terbatas pada tenaga kerja formal. Dengan kemajuan teknologi, ia berpendapat status formal dan informal tidak membedakan jaminan yang didapat tenaga kerja. Terlebih saat ini pemerintah telah menyediakan asuransi dan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk stakeholder perikanan seperti nelayan dan pembudidaya.

“Saya melihat optimisme di KKP. Banyak bidang yang bisa kita tingkatkan dan saya sangat yakin kita bisa sama-sama melakukan penyerapan ini dalam suasana yang rileks tapi semangat,” ucapnya.

Alokasi anggaran KKP ke depan juga akan diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya untuk pengembangan sektor budidaya sebagaimana diamanatkan Presiden.

Tak hanya budidaya, nilai tambah di sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, riset dan pengembangan SDM, pengawasan perkarantinaan, pengawasan keuangan, hingga pekerjaan rumah tangga KKP juga akan ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan hal ini, Menteri Edhy bersama jajaran Eselon I KKP juga telah melakukan dialog bersama stakeholder kelautan dan perikanan dari berbagai daerah. Dengan mengintensifkan komunikasi, Menteri Edhy berharap agar pembuat kebijakan tak perlu berlama-lama lagi dalam merumuskan kebijakan. Para pejabat pun diminta untuk lebih aktif menyampaikan ide dan terobosan yang dianggap dapat menjadi solusi persoalan yang dihadapi kepada dirinya.

“Penyerahan DIPA ini akan saya jadikan momen bahwa hari ini pola kita harus kita ubah. Kita jangan as usual. Jangan Bapak dan Ibu nunggu instruksi dari saya terus untuk menghasilkan satu terobosan. Sampaikan saja. Nanti kita putuskan dalam rapat pimpinan,” jelasnya.

Menteri Edhy juga meminta agar pembangunan laut dan perairan darat diseimbangkan. Jangan sampai pembangunan hanya berfokus di daratan atau di lautan saja dengan mengesampingkan salah satunya.

Ia juga mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disediakan pemerintah dalam pemberdayaan stakeholder kelautan dan perikanan. “Jangan hanya mengandalkan APBN yang terbatas. Saat ini ada tools baru yang kita miliki yaitu KUR. Ternyata KUR ini sekarang sudah ditingkatkan dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta untuk mikro dan tidak perlu agunan. Kalau usaha kecil itu sampai Rp200 juta,” paparnya.

Peluang ini menurutnya harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, ia menilai perlu adanya pelatihan bagi SDM sesuai dengan bidang yang diminatinya. “Misalnya ada yang minat di pengolahan sampah laut. Ternyata ada teknologi yang bisa dipakai untuk mengelola plastik. Itu juga bisa kita kembangkan dengan KUR, yang penting kelompoknya jelas,” imbuhnya.

Di bidang budidaya, Menteri Edhy menyarankan pengembangan budidaya bawal bintang seperti yang ditemuinya dalam kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Sementara di bidang riset dan SDM, ia mengingatkan bahwa orientasi bukan lagi berapa banyak lulusan, melainkan sejauh mana para lulusan bisa menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan.

“Penyerahan DIPA ini walaupun ini rutinitas tiap tahun, kita harus bikin terobosan baru. Pak Jokowi mengingatkan, kita jangan lagi berpikir seperti biasanya, harus cari terobosan-terobosan yang membuat kita jadi luar biasa,” tutupnya. 

Sumber : KKPNews

Read More

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia

KKP Terus Dorong Peningkatan Ekspor Perikanan Indonesia (Dok. Humas BRSDM)

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja didaulat menjadi keynote speaker pada acara Marine Business Gathering, yang diinisiasi oleh Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan, Universitas Sepuluh Nopember (Alfatekelits), di Kapal Pesiar Quick Silver, pada 12 November 2019.

Kegiatan ini terlaksana dalam rangka memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang menjadi salah satu agenda dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020 – 2024. Dalam konteks memperkuat infrastruktur inilah, maka kemandirian maritim Indonesia harus terus selalu diupayakan.

Pada kesempatan tersebut, Sjarief menjabarkan perihal potensi kelautan dan perikanan Indonesia ke depan. Dikatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggung jawab baik di laut, sungai, tambak hingga kolam, guna memberi nilai tambah untuk Indonesia.

“Kita telah mendorong kedaulatan Indonesia di periode sebelumnya, maka saatnya kini kita membuka diri untuk membuka sektor bisnis perikanan, diantaranya dengan meningkatkan nilai ekspor hasil produksi laut dan perairan darat Indonesia,” tutur Sjarief.

Saat ini KKP memiliki program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dinilai dapat menggairahkan aktivitas perekonomian di berbagai kawasan perbatasan di Tanah Air. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi sirip yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.

“Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, cold storage, tempat perbaikan kapal, penyediaan BBM, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan. Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor,” terangnya.

Saat ini terdapat 20 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Simeulue, Tahuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Mimika, Sarmi, Moa, Rote Ndao, Anambas, Sumba Timur, Buton Selatan, Enggano dan Sabang. Dengan demikian, berbagai tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Pada periode saat ini, kami juga tengah fokus pada peningkatan produksi perikanan. Sudah banyak bisnis KJA masuk ke pesisir pesisir Indonesia, seperti dari Norwegia yang masuk ke daerah Kulon Progo untuk menjalani bisnis keramba dengan ikan ikan bernilai jual tinggi seperti kakap putih,” ucap Sjarief.

Turut hadir sebagai pembicara pada Marine Business Gathering, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo; Capt. Wisnu Handoko, Dir. Lalu Lintas dan Angkatan Laut Dirhubla; Nova Mugidjanto, Kadin Perhubungan Laut; Ketut Sudana, Pertamina; serta Listyo Subiakto, Docking.id.

 
Sumber : kkpnews

Read More

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019

Sumber : IG KKP RI

Informasi seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 dapat dilihat di Biro Kepegawaian KKP RI.

Read More

Email dari pak Menteri: Jadilah Pahlawan

catatan pengelola web: Bapak Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan), mengirimkan email ini ke seluruh pegawai KKP melalui email resmi kkp.go.id. Dalam postingan ini, titel kami beri tambahan "Email dari pak Menteri". Mudah-mudahan pak Edhy Prabowo senantiasa diberikan kesehatan dan keluangan waktu sehingga sering menulis pesan-pesan penyemangat seperti ini ke seluruh pegawai KKP. 

Hal ini juga mengingatkan akan kebiasaan serupa yang pernah dilakukan oleh beberapa menteri di masa lalu.

Jadilah Pahlawan

Oleh : Edhy Prabowo

Hari ini 10 November. Kita memperingati Hari Pahlawan. Dalam hemat saya, esensi dari pahlawan adalah pengorbanan. Ya berkorban. Membunuh ego diri untuk keperluan yang lebih besar. Berkorban jiwa dan raga. Maka ketika jiwa dan raganya pergi, kita menghormatinya dengan membaringkan mereka di Taman Makam Pahlawan. Supaya generasi penerus kelak bisa memahami kondisi nyaman yang ia dapatkan hari ini bukanlah pemberian yang didapat dengan penuh perjuangan. Bukan. Ada orang orang baik, orang besar maupun lebih banyak lagi orang kecil yang berkorban, gugur, demi kita bisa hidup damai dan tentram seperti hari ini. 

Para pendiri bangsa berkorban meninggalkan semua fasilitas yang diberi oleh pemerintah kolonial. Mereka dibuang, diasingkan di hutan-hutan digul, Pulau Banda, bahkan dijadikan pekerja paksa. 

Orang Tua kita. Ayah dan Ibu kita. Mereka berkorban. Pergi pagi pulang pagi membanting tulang memeras keringat mencari uang untuk kita sekolah dengan baik. Orang tua pura-pura senang ada uang, padahal di saku bajunya hanya ada uang sekali makan, tapi tetap berusaha supaya anaknya bisa makan enak. Orang tua menabung uang sedikit demi sedikit untuk sekolahkan anaknya di tempat terbaik, meskipun mereka akhirnya harus mengorbankan keinginan keinginan pribadinya.

Pejuang kemerdekaan berkorban. Karena itu mereka kita sebut pejuang. Sekutu datang dibonceng oleh NICA. Maka meletuslah pertempuran surabaya. Meletuslah bandung lautan api. Pejuang kemerdekaan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan 17 Agustus 1945.

Lantas kita? Bagaimana? 

Menurut hemat saya. Dalam definisi yang lebih sederhana. Nelayan-nelayan kita adalah pahlawan. Saat netizen yang budiman sibuk membahas trending topic, sementara nelayan kita tidak dapat sinyal di laut malam. Mereka berkorban untuk mendapatkan sumber protein untuk kita konsumsi. Saat kita di pusat-pusat pengambilan kebijakan keliru mendiagnosa, keputusan kita, ada banyak pahlawan nelayan kita yang berkorban kekurangan sumber sumber mata pencaharian. 

Demikian juga para enterpreneur, pelaku dunia usaha sektor perikanan. Mereka menurut saya pahlawan. Mereka berkorban tenaga waktu dan materi membuka pasar pasar baru untuk ikan-ikan kita, untuk lobster kita, untuk rumput laut kita, untuk cumi, udang, dan berbagai jenis sumber protein lainnya. Karena kratifitasnya. Pasar baru terbuka, devisa negara meningkat.

Peneliti dan perekayasa kelautan kita. Mereka menurut saya pahlawan. Dalam sunyi di laboraturium dan balai-balai di pulau-pulau. Mereka berkorban waktu, pikiran dan tenaga menemukan cara-cara baru. Ruang-ruang baru yang dimungkinkan oleh sains dan teknologi demi meningkatkan produktifitas hasil perikanan kita. Baik perikanan budi daya maupun perikanan tangkap.

Para penjaga perikanan, angkatan laut kita, Polairud, Bakamla. Semua personilnya dalam hemat saya adalah pahlawan. Berpatroli siang dan malam. Menjaga kedaulatan dan kekayaan kita di laut. Sehingga dengan penegakan hukum yang tegas pada pelaku illegal fishing dan lemah lembut penuh pembinaan pada para nelayan tradisional kita. Mereka semua adalah pahlawan. 

Terakhir. Kalian semua pegawai di Kementrian Kelautan dan Perikanan. Kalian bukanlah pegawai biasa yang hanya teng go. Jam 7 teng masuk jam 5 go pulang. Bukan! Kalian adalah para pejuang perikanan dan kelautan Indonesia. Kalian harus menginsafi. Ada nelayan di aru sana, yang dengan 1 tanda tangan kalian, kapal mereka bisa melaut. Keluarga mereka bisa tersenyum. Namun sebaliknya dengan satu paraf kalian saja salah merekomendasikan kebijakan kepada saya, ada banyak ayah dan ibu nelayan bersedih hati. Tanda tangan saya akan menjadi air mata mereka. Tanda tangan saya akan membuat nelayan merasa kehilangan negara di hadapan mereka. 

Jadi kalian semua. Pejuang pejuang KKP. Mari kita bahu membahu. Menjadi pejuang kelautan dan perikanan seluruh Indonesia. Jangan ABS (Asal Bapak Senang). Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Jangan kongkalingkong. Kerjakan semuanya dengan hati dan sepenuh jiwa. Untuk senyum nelayan dan semua pemangku kepentingan. 

Saya ingin sampaikan. Saya bukan pejabat. Jadi saya jangan dijilat-jilat. Jangan ABS. Jadilah kalian semua seperti founding fathers kita, layaknya pejuang kemerdekaan kita, seperti orang tua kita.

Jadilah Pahlawan! 

Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. 

Untuk semua pejuang laut dan ikan Indonesia. I Love You full. 

Jakarta, 10 November 2019. Mina Bahari IV KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Read More

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon

Pelaksanaan Monev INTAN ALTIS-2 di Cirebon

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kabupaten Cirebon pada tanggal 6-7 November 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc, diterima oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Drs. Yanto  dan  Yuliah Harwati, S.Pi

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP  menjelaskan bahwa kegiatan monev merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan uji terap INTAN ALTIS-2. Selain itu juga akan dilakukan pendampingan teknologi sekaligus monitoring dan evaluasi terhadap pelaku uji terap di Kabupaten Cirebon. Sementara itu, Dislakan Kabupaten Cirebon yang diwakili Kabid Bidang Pemberdayaan menyampaikan secara umum pelaku uji terap banyak mendapat manfaatnya. Disampaikan juga bahwa banyak peminat terhadap ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon. “ALTIS-2 merupakan teknologi tepat guna dan menambah wawasan terhadap inovasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, “ katanya. Oleh karena itu Dislakan tertarik untuk melihat secara langsung inovasi tepat guna lainnya yang telah dihasilkan LRMPHP. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon, terdapat 9 volunteer yang dievaluasi yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev yaitu Dian Kusumasari, A.Md, Ria Ariani, SPKP, Armand Soemantri, S.STPi dan Darmadi Pergala H., S.Pi.  

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. 

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat digunakan dan membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan. Selama melakukan uji terap, volunteer juga tidak mengalami kendala yang berarti baik saat meletakkan dudukan ALTIS-2 di atas kendaraan bermotor hingga proses melepasnya dari atas kendaraan bermotor.

Salah satu volunteer, Bapak Abdul Syakur menyampaikan bahwa semenjak menggunakan  ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 2.000/hari. Penampilan ALTIS-2 yang bersih juga menjadi daya tarik konsumen. Sebelumnya, konsumen mengeluhkan penggunaan ember/blong plastik untuk tempat ikan karena banyak lalat yang hinggap. “Dengan menggunakan ALTIS-2, cara mudah untuk mendinginkan ikan agar tetap segar terus,“ katanya. Bapak Abdul Syakur juga mengharapkan agar ALTIS-2 menjadi lebih ringan, meskipun hal tersebut bukan merupakan kendala yang berarti.

Seperti halnya Bapak Abdul Syakur, Bapak Waras Hendramawan juga dapat menghemat biaya untuk pembelian es batu dari Rp. 8.000 menjadi Rp. 1.500. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun ikan yang dijual tetap segar. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. Kendala dialami oleh pelaku uji terap salah satunya kurang nyaman saat duduk di motornya. Namun demikian, hal tersebut dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik sehingga  tempat duduk menjadi lebih longgar. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Ade Riyanto. Setelah menggunakannya, konsumen merasa senang karena ikan yang dijual lebih segar. ALTIS-2 juga dapat mengurangi biaya es, bahkan selama berjualan selama 3 jam/hari tanpa ada penambahan es batu. Seperti Bapak Waras Hendramawan, kendala yang dialami oleh Bapak Ade Riyanto adalah tempat duduk motor kurang longgar, namun hal ini juga dapat disiasati dengan memasang rangka dudukan ALTIS-2 secara terbalik.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Faozah, Kuniroh dan Bapak Dasmad, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali. Terhadap ketiga volunteer tersebut akan dilakukan pendampingan lanjutan dalam rangka membiasakan penggunaan ALTIS-2.

Dari hasil evaluasi sementara terhadap para pengguna ALTIS-2, terdapat volunteer yang secara efektif menggunakan ALTIS-2 secara rutin dan merasakan manfaatnya yaitu Bapak Abdul Syakur dan Waras Hendramawan. Beberapa volunteer lain, selain kendala teknis terkait penggunaan aki dan pengecasan aki, terdapat kendala non teknis diantaranya ketersediaan ikan yang sedang sulit sehingga perlunya dilakukan pendampingan dan monev lanjutan. Pada monev lanjutan akan dilakukan monev terhadap volunteer lainnya yang belum dilakukan monev pada kegiatan ini.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP Ikuti Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan

Perwakilan LRMPHP, Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Bimbingan Teknis Penulisan Ilmiah Kepustakawanan, pada tanggal 5-7 November 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kegiatan bimtek dalam rangka mewujudkan pustakawan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) yang berkualitas dan kreatif, dibuka oleh Sekretaris BRSDM, Maman Hermawan.

Dalam arahannya, Maman Hermawan mengingatkan kembali peran pustakawan sebagai fasilitator ilmu pengetahuan guna mendukung penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat. “Sebenarnya orang-orang di BRSDM sangat kompeten, namun tanpa menulis maka tidak ada bukti tertulis atas kepandaiannya,” tuturnya. Oleh karena itu perpustakaan perlu memperbarui koleksinya dan terus mempertajam kepekaannya dalam menangkap keinginan para pemustaka. Maman Hermawan juga menyampaikan bahwa perpustakaan harus mulai berbenah untuk menghadapi perubahan kebutuhan pemustaka yang bergeser dari media fisik ke media digital. 

Sebagai narasumber kegiatan bimtek diantaranya dari Sekretariat BRSDM, Universitas YARSI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta. Ivan Deka Fiyanto dari BRSDM menyampaikan pentingnya pustakawan memahami beberapa unsur kegiatan dalam pengelolaan jabatan fungsionalnya yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan sistem kepustakawanan; pengembangan profesi, serta penunjang tugas pustakawan. Indah Kurnianingsih dari YARSI menyampaikan pengenalan metode LibQual+TM, yaitu suatu metode yang khusus dikembangkan untuk mengukur kualitas layanan perpustakaan. Dengan metode LibQual+TM, unsur-unsur penyusunnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan sehingga peningkatan kualitas layanan dapat terukur dan terarah dalam meningkatkan layanannya. Pustakawan Indra Astut, dari Perpusnas. menyampaikan pemaparan tentang butir kegiatan pustakawan berdasarkan PERMENPAN Nomor 9 Tahun 2014. Sementara itu, Heri Triyono dari STP menyampaikan materi tentang Aplikasi Zotero. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah sitasi karya tulis dan membantu mengumpulkan, mengatur, mengutip, maupun membagikan karya ilmiah hasil penelitian. 

Bimtek Penulisan Ilmiah Kepustakawanan diakhiri dengan kunjungan ke Perpusnas RI, Jakarta. Salah satu layanan tentang keanggotaan Perpusnas secara konvensional maupun online diperkenalkan kepada para peserta bimtek. Selain layanan kenggotaan, Perpusnas juga memberikan beberapa layanan online lainnya seperti ISBN (International Standard Book Number), OPAC (Online Public Access Catalog), iOS (Indonesia One Search by Perpusnas), IPUSNAS (Perpustakaan Digital Bergerak) dan E-RES (Koleksi Digital Berlangganan). 

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan layanan perpustakaan serta kompetensi pustakawan dalam membuat karya tulis ilmiah kepustakawanan. Meskipun banyak keterbatasan, perpustakaan harus terus berinovasi untuk melakukan yang terbaik dalam mendukung riset dan pengembangan SDM. 

Read More

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

RAKER BERSAMA KOMISI IV DPR RI, KKP JABARKAN PROGRAM PRIORITAS PRESIDEN

JAKARTA (7/11) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan rapat kerja yang pertama bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (6/11) di Kantor DPR RI, Senayan. Rapat kerja dalam rangka pengenalan dan penjelasan program-program prioritas KKP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Periode 2019-2024 Sudin dan Wakil Ketua DPR RI Dedi Mulyadi, G. Budisatrio Djiwandono, Hasan Aminuddin, dan Daniel Johan.

Menteri Edhy dalam sambutannya mengatakan, Rencana Jangka Menengah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong.” Untuk itu, KKP siap laksanakan 5 program utama sebagai prioritas Presiden yaitu membangun sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menghapus kendala regulasi, menyederhanakan birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.

Untuk itu, kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan pada peningkatan SDM; pemberdayaan dan perlindungan usaha; pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP); peningkatan pengawasan SDKP; industrialisasi kelautan dan perikanan; peningkatan usaha dan investasi; penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan faktual, dan komunikasi dengan stakeholders; dan reformasi birokrasi.

Langkah operasional yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan; mengoptimalkan perikanan budidaya; membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penguatan sistem karantina ikan; pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penguatan pengawasan SDKP; serta penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Adapun dua poin pertama, menurut Menteri Edhy sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

“Pada saat saya ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau menugaskan 2 hal besar kepada saya. Yang pertama adalah membangun komunikasi dua arah dengan stakeholder di sektor perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pembudidaya rumput laut, dan stakeholder lainnya baik itu pengusaha besar maupun kecil. Jika tidak ada komunikasi yang baik, bagaimana kita bisa bicara program ke depannya,” papar Menteri Edhy.

“Kedua, program yang tidak kalah pentingnya, yang sangat menarik perhatian beliau adalah bagaimana meningkatkan program perikanan budidaya sebanyak-banyaknya. Kita tahu bagaimana potensi perikanan budaya kita ini belum optimal dilaksanakan.  Maka ke depan kami akan fokus ke budidaya di pesisir, laut, dan perairan umum baik itu sungai, danau, rawa, maupun waduk-waduk. Saya yakin banyak daerah tidak punya laut tapi punya waduk atau perairan umum lainnya,” lanjut Menteri Edhy. 

Terkait agenda prioritas ini, tahun 2020 KKP menargetkan pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,9% yang akan didukung dengan peningkatan produksi perikanan 26,46 juta ton, produksi garam 3 juta ton, Nilai Tukar Nelayan sebesar 115, tingkat konsumsi ikan 56,39 kg/kapita/tahun, nilai ekspor hasil perikanan USD6,17 miliar, dan jumlah luas kawasan konservasi perairan seluas 23,40 juta ha.

Pagu alokasi anggaran KKP tahun 2020 sebesar Rp6,45 triliun. Anggaran ini dialokasikan Rp702,46 miliar bagi Ditjen Perikanan Tangkap; Rp739,57 miliar bagi Ditjen Perikanan Budidaya; Rp366,02 miliar bagi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; Rp507,85 miliar bagi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut; Rp1,06 triliun bagi Ditjen PSDKP; Rp601,08 miliar bagi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Kamanan Hasil Perikanan (BKIPM); Rp1,87 triliun bagi Badan Riset dan SDM; Rp85,27 miliar bagi Inspektorat Jenderal, dan; Rp515,62 miliar bagi Sekretariat Jenderal. 

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan, Indonesia dianugerahi laut yang begitu luas dengan berbagai sumber daya ikan di dalamnya. Indonesia merupakan negara kelautan yang besar karena memiliki laut seluas 5,8 juta km2 dan pulau sejumlah 17.504 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, menjadi tantangan bangsa untuk mengelola, memanfaatkan, dan melindungi potensi ini secara bijak, lestari, dan berkelanjutan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Komisi IV DPR RI menaruh harapan besar kepada saudara Edhy Prabowo sebagai nakhoda Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang baru. Semoga mampu menghadirkan terobosan-terobosan kebijakan yang merupakan aspirasi dari pelaku utama, khususnya program bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur sarana prasarana, peningkatan SDM, optimalisasi pengawasan, pemberdayaan lingkungan, peningkatan hasil produk yang bernilai tambah serta berdaya saing, dan lain sebagainya,” paparnya. 

Ia juga berpesan agar arah kebijakan tidak hanya fokus pada upaya konservasi tetapi juga memperhatikan aspek sosial masyarakat sehingga di kalangan bawah atau grass root tercipta kondisi yang kondusif, tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan tidak menimbulkan kegaduhan yang sewaktu-waktu dapat merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Semoga Pak Edhy senantiasa berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak petambak garam, dan masyarakat pesisir, serta membangun industri perikanan berkelanjutan,” ucapnya. 

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mempertahankan dan meneruskan program yang telah baik pada periode sebelumnya. Namun di samping itu juga memberikan beberapa masukan atau saran kepada KKP. Salah satunya yaitu mengenai peninjauan kembali beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada. Beberapa Permen KP yang disinggung di antaranya yang mengatur mengenai penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan; transshipment di tengah laut, dan larangan pengoperasian cantrang. 

Menanggapi masukan tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP akan melakukan pembahasan kembali dengan mengedepankan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik baru. KKP akan meminta masukan dari para ahli dan para stakeholder kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan. 

“Ini harus kita kaji kembali dengan hati-hati. Contoh kecil saja kepiting. Kepiting harus 150 gram yang boleh dibawa. Tapi kan ternyata ada kepiting budidaya yang soft shell yang tidak perlu sampai 150 gram dulu baru dijual,” ungkap Menteri Edhy.

“Kami tidak mau gegabah. Kami tetap harus melakukan kehati-hatian. Kami akan libatkan stakeholder untuk ikut juga merumuskan. Kita harus berpikir secara bijaksana dan jernih untuk negara  dan untuk masyarakat. Kita mengelola negara, kita mengelola kepentingan besar, bukan hanya mengelola kepentingan kelompok-kelompok. Jadi harus pastikan semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya,” imbuhnya. 

Terakhir, Komisi IV DPR Ri juga meminta KKP untuk segera mengisi 151 posisi jabatan Eselon I hingga IV yang masih kosong untuk mendorong percepatan kebangkitan industri perikanan. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Edhy mengatakan, KKP telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2) dengan mekanisme talent pool. Saat ini usulan dalam proses untuk mendapat persetujuan lebih lanjut dari KASN.

“Saya akan pastikan orang-orang yang menempati jabatan ini adalah orang-orang yang mau kerja untuk menyelesaikan masalah di sektor ini, bukan karena dia orang kementerian atau orang yang dekat dengan pejabat. Kita perlu berhati-hati dalam melakukan pengisian supaya tidak ada demoralisasi dan mampu menghadirkan semangat baru di lingkungan yang sangat optimis ini,” pungkasnya.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More

Pelaksanaan Monev Kegiatan INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kota Pekalongan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas KP) Kota Pekalongan untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto diterima oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Pratiwi  Rahayu Soerono dan penyuluh perikanan Kota Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Tri Nugroho Widianto menjelaskan rencana kegiatan monev uji terap INTAN ALTIS-2, sekaligus meminta ijin untuk melibatkan penyuluh dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Dinas KP yang diwakili Pratiwi Rahayu Soerono menyampaikan secara umum pelaku uji terap lebih banyak mendapat manfaatnya. Oleh karena itu apabila selama monev ditemukan keluhan terkait ALTIS-2 dari para penguji terap disarankan untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Pratiwi Rahayu Soerono berharap akan ada penambahan jumlah volunteer lagi di Kota Pekalongan. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan, terdapat enam volunteer yang dievaluasi. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Para penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev diantaranya Nur Isnaini T., Anifah Yuniati, Budhi Kuncoro Jati, Faisal Widia Putra N., dan Mohamad Wahit. 

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan dan tidak menemui kendala yang berarti selama penggunaannya.

Salah satu volunteer, Ibu Nurmiati menjelaskan bahwa dengan ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 3.000 untuk sekali keliling berjualan selama 5-6 jam. Selain itu, ikan yang dijual lebih terjaga kualitasnya dan dapat menjangkau sampai perumahan. “Penampilan ALTIS-2 bersih dan menarik, saya jadi lebih percaya diri selama berjualan,” katanya. Selama berjualan tersebut  banyak mendapat tanggapan yang positip dari para pembeli. 

Seperti halnya Ibu Nurmiati, Bapak Budiono mengaku ALTIS-2 dapat meningkatkan omset penjualannya dari 15 kg menjadi 25 kg. Peningkatan sebesar 10 kg ini dikarenakan penggunaan es batu saat berjualan lebih sedikit sehingga dapat menambah jumlah ikan yang dijual. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun masih dapat mempertahankan kualitas ikan yang dijual. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Jumadi. Setelah menggunakannya, ikan yang dijual kualitasnya lebih terjaga sehingga banyak konsumen lebih tertarik untuk membeli. “ALTIS-2 dapat mengurangi biaya es dan ikan/udang yang dijual tetap segar”, katanya. Selain itu, Bapak Jumadi juga menyampaikan bahwa meskipun  pendingingan ALTIS-2 kurang maksimal, tetapi hal ini dapat diatasi dengan tetap mempertahankan penggunaan es sehingga kondisi kesegaran ikan bisa tetap terjaga.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhmad Ruwah dan Ibu Susanti, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali.

Dari hasil evaluasi dari para pengguna ALTIS-2 tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan dan kesempurnaan alat. Untuk itu perlunya pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap para volunteer  untuk mengefektifkan penggunaan ALTIS-2.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP, Iwan Malhani Al Wazzan mengikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM pada 31 Oktober - 2 November 2019 di Ballroom The Margo Hotel Depok. Kegiatan ini terlaksana dalam rangka penguatan strategi dan prioritas kerja sama riset dan SDM KP sekaligus memperbaharui pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah bagi UPT (unit pelaksana tugas) dan merupakan kelanjutan dari rangkaian kooridnasi kerja sama BRSDM yang kami awali dengan pertemuan rutin triwulan dalam rangka updating dan monev pelaksanaan kerja sama.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan dibuka secara resmi oleh Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja. Dalam arahannya, Sjarief menyampaikan bahwa kerja sama yang selama ini dilaksanakan, ditujukan untuk memperkuat fungsi manajemen sumber daya yang dimiliki oleh BRSDM. Di samping itu, dikatakan bahwa terdapat tiga prioritas utama terkait filosofi dan prinsip kerja sama riset dan SDM yang harus menjadi landasan dalam setiap bentuk kerja sama, yakni mengenal potensi diri, mengidentifikasi keunggulan mitra, serta mengkalkulasi asas kemanfaatan. Hal tersebut secara lebih detail telah dituangkan dalam rancangan program-program prioritas kerja sama BRSDM bidang pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan masyarakat KP, penyuluhan perikanan, inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan, serta inovasi teknologi adaptif lokasi kelautan.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Eselon 3 dan 4 Lingkup BRSDM serta pelaksana yang menangani kegiatan kerja sama dari 48 UPT BRSDM, yang tersebar dari Aceh hingga Sorong. Hadir sebagai narasumber, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP (Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Mitra Luar Negeri); Biro Perencanaan, KKP & Biro Hukum dan Organisasi, KKP (Kebijakan Umum Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Daerah); Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kemenkeu & Biro Perencanaan, KKP (Strategi Pengelolaan Kerja Sama Hibah Riset dan SDM KP Luar Negeri).

Guna mengetahui kondisi terkini dan orientasi kegiatan di masing-masing pusat lingkup BRSDM, hadir Kepala Pusat atau yang mewakili untuk meyampaikan Prioritas dan Status Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. Workshop juga diisi sesi coaching clinic oleh Philipus Parera, pengajar dan mentor (Redaktur Eksekutif) dari Tempo Institute, guna meningkatkan kapasitas dalam penyusunan dokumen executive summary kerja sama (seperti pengajuan grant, laporan) dengan materi Jurus Jitu Menulis dan Executive Summary.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemutakhiran data terkait perkembangan kerja sama di masing-masing UPT; peningkatan wawasan terkait strategi dan prioritas kerja sama bidang kelautan dan perikanan; penyegaran kemballi pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah; peningkatan komunikasi dan koordinasi diantara para stakeholder penatalaksana kerja sama di lingkup BRSDM dan Sekretariat Jenderal, serta; peningkatan keterampilan penyusunan executive dan grant summary sebagai salah satu dokumen penting yang menunjang keberhasilkan kegiatan kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen antara para Kepala Pusat BRSDM untuk melaksanakan inisiasi kerja sama sesuai dengan kebutuhan prioritas riset nasional dan implementasi kegiatan kerja sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi yang berlaku.

Read More

Mesin Penggiling Daging Berdaya Rendah Sebagai Penunjang Usaha Diversifikasi Produk Olahan Ikan Skala UKM

Era milenial menuntut industri makanan untuk dapat menciptakan diversifikasi produk olahan yang beraneka ragam, hal ini terkait dengan kaum milenial yang memiliki kecenderungan ingin mencoba dengan hal–hal baru. Dalam hal ini tentunya, industri makanan tetap memperhatikan nilai gizi makanan yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) suatu produk melalui diversifikasi produk. 

Diversifikasi produk perikanan telah banyak dipublikasikan seperti di Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Volume XIV No (1) oleh Agustini pada Tahun 2003 dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 23 No (4) oleh Damanik pada Tahun 2017. Salah satu contoh bahan untuk membuat diversifikasi produk olahan adalah ikan. Menurut Agustini dkk, sumberdaya ikan dikenal sebagai penghasil asam lemak. Ikan kaya akan gizi yang didalamnya terkandung senyawa protein, mineral, lemak serta penghasil terbesar asam lemak Omega-3 (Polyunsaturated Fatty Acids/PUFA) khususnya eicosapentaenoic (EPA) dan docosahexaenoic (DHA) yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Omega-3 (PUFA) yang terkandung dalam ikan salah satu fungsinya berperan dalam perkembangan otak manusia dimulai sejak kehamilan pada trimester ketiga pada saat wanita hamil hingga 18 Bulan setelah kelahiran, sehingga makanan konsumsi PUFA ibu hamil dan menyusui harus diperhatikan. Protein ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani sekitar 57,2% dibanding daging, telur dan susu seperti yang dikutip dari data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS (Gambar 1.). 

Gambar 1. Grafik Kontribusi Konsumsi Protein Ikan Terhadap Total Konsumsi Protein 

Sumber : Data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS

(http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2015/02/IKAN-UNTUK-KETAHANAN-PANGAN-DAN-GIZI-NASIONAL-Bag-II.pdf)

Melalui diversifikasi produk perikanan diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan sesuai dengan program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) yang telah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut bertujuan salah satunya untuk menanggulangi persoalan gangguan pertumbuhan (stunting). Diversifikasi produk perikanan misalnya olahan ikan yang telah dikembangkan berbentuk produk fish jelly. Beberapa olahan fish jelly produk yang sudah ada dipasaran diantaranya produk nugget, bakso, kamaboko, empek-empek, otak-otak, galantin, siomay, sosis dan lain lain.

Pembuatan diversifikasi produk olahan ikan tersebut menggunakan bahan dasar daging ikan lumat yang diperoleh dari proses penggilingan daging sehingga dibutuhkan peralatan berupa mesin penggiling daging. Mesin penggiling daging berfungsi untuk melumatkan daging sehingga diperoleh daging lumat yang akan diproses lebih lanjut menjadi produk olahan fish jelly. Mesin penggiling daging banyak dijumpai di pasaran dengan berbagai tipe dan kapasitas yang bervariasi. 

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah membuat mesin penggiling daging skala UKM dengan kapasitas 90 kg/jam, ukuran diameter screen 6 mm dan spesifikasi mesin 180 Watt (Gambar 2.). Desain tersebut disesuaikan dengan karakteristik UKM terutama dengan kebutuhan energi sangat rendah. Dengan mesin ini perkiraan biaya penggilingan daging ikan dengan asumsi listrik sebesar Rp. 1500/Kwh dibutuhkan biaya sangat rendah sebesar Rp. 295/100kg daging ikan. Pengujian kinerja mesin penggiling daging tersebut sudah dilakukan untuk membuat nugget ikan tuna (Thunnus sp.). Hasil pengujian nugget yang dihasilkan pada uji kinerja prototipe mesin penggiling daging sudah sesuai dengan standar SNI 7758: 2013.  

Gambar 2. Mesin penggiling daging skala UKM  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More

Kepala LRMPHP Paparkan Uji Kesegaran Ikan Secara Non Destruktif Pada Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

 Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Luthfi Assadad, S.Pi, MSc menghadiri  Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019 pada 28 Oktober 2019 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3), Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan workshop nasional ini mengambil tema “Pengembangan Penyuluh Perikanan Di Era Rovolusi Industri 4.0” dan dirancang berdasarkan kebutuhan  peningkatan kapasitas penyuluh perikanan ditengah tuntutan teknologi perikanan yang semakain berkembang dari masa ke masa, khusunya di era revolusi industry 4.0.  

Plt. Kepala BRPBAP3, A. Indra Jaya Asaad dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa workshop ini selain sebagai wadah silatuhrahmi bagi para penyuluh satminkal BRPBAP3, juga sebagai bekal pengetahuan para penyuluh tentang teknologi perikanan untuk disampaikan kepara pelaku usaha perikanan.

Sebagai keynote speaker kegiatan workshop, Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan diwakili oleh Ikhsan Haryadi dengan materi “Peran Peneliti dan Penyuluh Perikanan Dalam Hilirisasi dan   Diseminasi Inovasi KP”, Dr. Sabir tato, S.Pt, M.,Si (Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Badan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian tentang “Kiat Kiat Penyuluh Menjadi Motivator Penggerak Perubahan Bagi Masyarakat”, Dodi Kurniawan, S.Pt.,MH Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan materi “Peran dan Fungsi Balai Gakkum LHK Sulawesi” serta Abdul Chalid P SIP, M.Si Net TV Biro Sulsel menyampaikan materi tentang “Pemanfaatan  Media Audio Visual dalam Penyuluhan”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP memberikan materi tentang alat uji kesegaran ikan segar secara non destruktif. Kepala LRMPHP menjelaskan bahwa metode pengujian ini didasarkan pada penilaian parameter citra mata dan sensor bau untuk pendektesian kesegaran ikannya. Keunggulan alat uji ini selain bersifat non-destruktif (tidak merusak bahan), pengujiannya juga cepat dan dapat mengetahui kesegaran ikan secara real time.

Selain alat uji kesegaran ikan secara non destruktif, materi tematik lainnya yang dipaparkan  merupakan hasil inovasi  dari KKP “Pengenalan dan Demo Aplikasi Laut Nusantara” dipaparkan Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc (Kepala Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Bali, “LEDikan, Teknologi Pemikat Ikan” oleh Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si (Kabid Perikanan Budidaya Pusat Riset Perikanan Jakarta, “Aplikasi Probiotik dan Demo Kultur Probiotik” oleh Ir. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc (Peneliti Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros) serta Dr Melta Rini Fahmi, S. Pi, M.Si (Balai Riset Budidaya Ikan Hias  Depok) tentang “Teknologi Budidaya Maggot”.

Untuk memudahkan bagi para penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan dan yang lainnya, materi yang disampaikan oleh para narasumber akan diupload keakun youtube BRPBAP3 Maros.

Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019  dihadiri oleh 350 peserta yaitu penyuluh perikanan dari tiga propinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, guru SMK Perikanan yang ada di Sulsel dan Sulbar serta Sekolah Usaha Perikanan. Selain itu, turut hadir para tamu undangan dari lingkup KKP baik dari pusat maupun daerah, diantaranya Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan  dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhsan Haryadi, S.Pi.,M.Si, perwakilan dari Dinas KP Propinsi Sulsel Ir. Chairil Anwar, MM,  Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar Ir. Nono Hartanto, M.Ag, Kepala Sekolah Usaha Perikanan Bone, Nurdin Kasim, Kepala BKIPM Makassar, Ir. Sitti Chadidjah, M.Si, Kakelti BRPBAP3 serta para pejabat struktural lingkup BRPBAP3.

Sumber : bppbapmaros.kkp.go.id

Read More

Penyimpanan Rumput Laut Segar Menggunakan Metode Penggaraman

Rumput Laut (Foto: Dok: Wikimedia Commons)

Rumput laut merupakan makroalga yang dapat dikonsumsi karena mempunyai kandungan nutrien yang melimpah, senyawa bioaktif, rasa umami dan keuntungan ekologis. Hal tersebut menjadikan rumput laut semakin popular di negara barat. Rumput laut yang dapat dimakan terdiri dari jenis Rhodophyta, Chlorophyta dan Phaeophyta. Ketiga jenis rumput laut tersebut memiliki morfologi, tekstur, rasa dan kandungan nutrien yang berbeda. 

Hasil penelitian Nayar dan Bott pada tahun 2014, budidaya rumput laut terbesar secara global terdapat di Negara China, Korea Selatan dan Jepang. Rumput laut coklat (brown seaweeds) mengalami kenaikan secara cepat di Negara Eropa dan Amerika. Budidaya rumput laut semakin meningkat, namun demikian pengetahuan tentang pengolahan serta penanganan rumput laut segar untuk penyimpanan yang lama belum banyak diketahui.

Telah dilaporkan pada Journal of Applied Phycology oleh Schiener, et al. (2015) dan Sappati (2019) bahwa rumput laut segar memiliki kandungan 750-900 g/kg moisture, Aw (~0,90 - 0,95), dan memiliki umur simpan yang pendek jika didinginkan. Pada kondisi segar rumput laut memiliki umur simpan yang pendek, sehingga harus dikeringkan untuk memperpanjang umur simpan. Namun, metode pengeringan membutuhkan peralatan pendukung dan menghasilkan produk yang tidak cocok untuk keperluan produk rumput laut segar diberbagai hidangan.

Saat ini perkembangan teknik penyimpanan rumput laut segar dapat dilakukan dengan menggunakan penggaraman yang bertujuan menjaga mutu rumput laut. Perry et al melakukan penelitian yang dimuat pada Jurnal LWT - Food Science and Technology dengan cara memberikan perlakuan konsentrasi garam yang berbeda-beda (0, 30, 50, 180, 200 g/kg). Rumput laut yang sudah diberikan garam kemudian dimasukkan ke dalam wadah food-grade polypropylene dan disimpan pada suhu 5 °C selama 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kualitas fisika kimia (moisture, aktivitas air, ash, tekstur dan pH) rumput laut dalam berbagai perlakuan konsentrasi garam relatif konstan. Penurunan moisture terjadi pada perlakuan konsentrasi garam yang lebih tinggi (200 g/kg). 

 

Sumber : Perry et al. (2019)

Hasil uji hedonik terhadap rumput laut dengan mengukur berbagai parameter  meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan overal licking menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat menyukai produk salad yang dibuat dari rumput laut dengan perlakuan 50, 180 dan 200 g/kg NaCl. Teknik penyimpanan rumput laut segar dengan metode dry salting merupakan metode pengolahan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang dapat diterima konsumen dengan umur simpan dalam pendingin selama 90 hari.  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More

EDHY PRABOWO SIAP PIMPIN KKP DI KABINET INDONESIA MAJU

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Eddy Prabowo siap pimpin KKP di Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA (23/10) – Mengawali masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Edhy Prabowo. 

Acara pisah sambut tersebut dihadiri seluruh pejabat dan staf KKP serta sederet Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu seperti Freddy Numberi, Sharif Cicip Sutardjo, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ahli Hukum Laut Hasyim Djalal, dan Pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 Viva Yoga Mauladi dan Michael Wattimena. 

Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Susi atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. “Bu Susi terima kasih atas dedikasinya. Rumah (KKP) ini adalah rumahnya ibu dan kami akan selalu terbuka menerima Ibu,” katanya. 

Menteri Edhy menyebutkan, sepak terjang Susi selama 5 tahun terakhir telah dipantau dan diamati saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Ia menemukan banyak terobosan luar biasa meskipun beberapa mungkin masih perlu penyempurnaan. 

“Pada akhirnya, semangat yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama terus maju melanjutkan perjuangan membela nelayan kita, membela petambak garam kita, membela petambak udang kita, membela pelaku usaha perikanan kita,” tegasnya. 

Menteri Edhy menyampaikan, tidak banyak perombakan yang akan dilakukan, termasuk dalam perubahan struktur. Namun, ia menyebut akan segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih sempurna. 

“Setidaknya 6 bulan ini kita akan kerja dan saya akan langsung lanjutkan apa yang sudah Ibu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sempurnakan, akan kami sempurnakan. Saya melihat teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk membela nelayan kita,” tandasnya. 

Sementara, Susi Pudjiastuti dalam sambutannya menyatakan berbahagia karena jabatan yang dulu diempunya diteruskan oleh Menteri Edhy yang menurutnya bukanlah orang asing di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun dirinya menjabat, ia dan Menteri Edhy sudah sangat sering berinteraksi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. 

“Saya sangat senang dan kekhawatiran yang ada bahwa nanti perjuangan KKP ini nanti akan hilang tidak ada karena Pak Edhy bukanlah orang lain, bukan orang asing untuk KKP,” tuturnya. 

“Tidak ada yang lebih menggembirakan kalau kita hand over sesuatu yang kita sayangi kepada orang yang sudah kita ketahui. KKP ini adalah my passion the last five years, cinta saya, hidup saya,” lanjutnya. 

Menurut Susi, ia mungkin melakukan banyak perubahan kontroversial selama menjabat 5 tahun terakhir. Ia berpendapat, hal itu dilakukan sebagai bentuk terobosan untuk mengusung sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. Terbukti, sejak tahun 2015, neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. “Kita bangga, satu dari enam tuna di dunia yang ada di meja yang dimakan oleh orang dunia adalah milik Indonesia,” ujarnya. 

“Tentu policy-policy yang sudah saya terapkan ini, yang baik terus diteruskan Pak Edhy. Nah, yang tidak baik mohon diperbaiki,” pesannya.

Selain itu, Susi juga berpesan agar Menteri Edhy meneruskan visi misi Presiden untuk menjadikan laut masa depan bangsa dan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan tidak lagi memunggungi laut. Terlebih saat ini, isu kelautan dan perikanan sudah cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia termasuk dunia. 

Susi menitipkan pelaksanaan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang negative list investasi asing di perikanan tangkap sebagai bentuk kedaulatan rakyat atas lautan Indonesia. “Kedaulatan laut kita hanya untuk bangsa kita karena itu adalah satu-satunya sumber protein, sumber kehidupan yang masih accessible bagi kebanyakan rakyat kita. Kalau tambang dan lain sebagainya itu memerlukan modal besar, tidak semua anak bangsa bisa mengakses. Dan sekarang perikanan sudah terbuka. Siapa saja bisa mancing, bisa nangkap pakai jaring, dan hasilnya ada. Saya ingin bapak pertahankan,” paparnya. 

Di pilar keberlanjutan, Menteri Susi juga berpesan untuk meneruskan laut lestari. Laut lestari yang dimaksud bukan sempit pada arti konservasi, melainkan pengelolaan untuk meningkatkan produktivitas. Ikan yang sudah banyak jumlahnya, besar-besar ukurannya telah membuat nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah dengan mengeluarkan ongkos yang jauh lebih murah. Untuk itu perlu dijaga dengan pengaturan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan baik cantrang, bom, portas, dan dinamit.

Tak hanya itu, Susi juga menyoroti masalah pemerataan kesejahteraan. Sesuai dengan visi Presiden dengan Kabinet Indonesia Maju yaitu memperbaiki sumber daya manusia, Susi berharap Menteri Edhy dapat meneruskan pembangunan institusi pendidikan kelautan dan perikanan. 

“Dulu saya mimpi 10 politeknik setahun, tapi yang mampu dikerjakan 7 politeknik 5 tahun. Jadi antara mimpi saya dan realita masih jauh. Saya yakin pak Edhy Prabowo yang  tinggi jam terbangnya di DPR, 10 politeknik setahun mestinya bisa,” paparnya. 

“Bapak harus dorong. Kawan-kawan ini sudah terbiasa dengan hi-speed,” imbuhnya. 

Mengakhiri sambutannya, Susi juga menyampaikan terima kasih atas jajaran KKP yang telah bekerja sama selama ia menjabat dan memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf yang mungkin tak terelakkan. 

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More