PNBP hingga Ekspor Meningkat, Sektor Kelautan dan Perikanan Tunjukkan Kinerja Positif di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Berdasarkan laporan capaian terbaru, penguatan sektor ini terlihat jelas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), volume produksi, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hingga nilai ekspor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat empat indikator utama perekonomian sektor kelautan dan perikanan mengalami lonjakan positif dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan pesat ini terlihat jelas dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak dari Rp2,208 triliun pada 2024 menjadi Rp2,405 triliun pada 2025, dengan capaian sementara hingga September 2026 telah menyentuh Rp1,645 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin, tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan yang ada,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10).

Peningkatan pendapatan negara ini juga sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang merangkak naik dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, serta membukukan angka 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026. 

Kinerja positif di tingkat produksi dan pendapatan negara tersebut turut mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana pertumbuhan PDB perikanan melompat tajam dari 0,68% pada 2024 menjadi 4,95% pada 2025, bahkan terus melesat hingga 6,86% pada triwulan II 2026. 

Dari sisi perdagangan internasional, daya saing komoditas perikanan Indonesia di pasar global juga makin solid, terbukti dari nilai ekspor yang naik dari USD 5,95 miliar pada 2024 menjadi USD 6,27 miliar pada 2025, serta telah berhasil mengumpulkan USD 4,23 miliar hingga Agustus 2026.

“Kami masih terus berupaya agar produktivitas terus bergerak naik, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini fokus kami menjalankan enam program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya perikanan darat tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

 

Read More

Menteri Trenggono Pastikan Informasi Program Kerja Prioritas Nasional Mudah Diakses Publik

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kemudahan akses informasi enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal jalannya pelaksanaan program-program tersebut. 

Untuk itu, saat membuka kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (6/10), Menteri Trenggono meminta jajarannya di bagian kehumasan untuk memasifkan penyebaran informasi pelaksanaan enam program prioritas ke semua lapisan masyarakat, baik melalui kanal-kanal resmi media sosial KKP maupun lewat media massa. 

Tidak hanya masif, kemasan konten menurutnya harus kreatif, bernilai, mudah dipahami, dan disampaikan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mengetahui secara utuh alasan pemerintah menjalankan program kerja prioritas nasional. Program itu mencakup Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budi daya ikan darat tematik, revitalisasi budi daya ikan di Pantura Jawa, budi daya udang terintegrasi di Waingapu, modernisasi kapal perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) untuk swasembada garam nasional.

“Enam program ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi, membangun kekuatan Indonesia, membangun core competence Indonesia dan menekan angka kemiskinan menjadi 0 persen. Ini kerja besar yang perlu disampaikan secara terus-menerus ke masyarakat agar semua lapisan masyarakat bisa memahami apa alasan dan tujuan pemerintah menjalankan program-program kerja prioritas ini,” ungkap Menteri Trenggono. 

Lewat kinerja komunikasi yang efektif, Menteri Trenggono berharap pihak-pihak yang masih kontra terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan dapat menerima informasi secara utuh. Alasan utama pemerintah menjalankan enam program kerja prioritas, sambungnya, adalah untuk mentransformasi sarana prasarana perikanan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing hasil perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan itu sendiri.

Pada kegiatan Retreat Kehumasan KKP yang berlangsung hybrid itu, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya di setiap unit kerja untuk memperkuat soliditas, serta mengedepankan sinergi dan kolaborasi. “Kerja cerdas dan kerja keras pemerintah tidak akan tersampaikan ke publik dengan baik apabila kita tidak menyampaikan dengan cara yang benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi langkah KKP meningkatkan kinerja kehumasan melalui kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas. Strategi komunikasi diakuinya sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja prioritas pemerintah sehingga manfaat dan pesan utama program bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Ini retreat pertama di kementerian/lembaga dan paling serius yang langsung dihadiri menterinya. Ini artinya KKP punya prioritas terhadap publikasi, komunikasi dan persepsi publik. Mungkin masyarakat tahunya sebatas program, tapi apa niatnya, apa cerita dibelakangi sebuah program, dampaknya tujuan jangka panjang, belum banyak yang mengetahui,” terangnya. 

Retreat Kehumasan KKP berlangsung selama dua hari pada 6-7 Oktober, dengan peserta sekitar 800 orang dari unsur kehumasan unit Eselon I, Unit Pelaksana Teknis, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rangkaian kegiatan dirancang dalam bentuk forum diskusi, pembekalan, dan sesi berbagi pengalaman, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi publik, media, monitoring dan evaluasi komunikasi, serta manajemen isu.

Sumber: kkp web

Read More

Gemarikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Jamin Kualitas dan Pasokan Ikan bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pasokan ikan nasional dari hulu hingga hilir untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini resmi menjadi gerakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program Gemarikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. 

“Ikan merupakan pilar penting dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, terlebih kita hidup di negara maritim. Tugas kami memastikan terpenuhinya kebutuhan ikan di masyarakat dengan kualitas yang baik, apalagi Gemarikan kini menjadi gerakan nasional,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (2/10). 

Dalam menyediakan ikan yang berkualitas bagi masyarakat, KKP menerapkan pendekatan hulu-hilir melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok dan nilai produk perikanan, sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

“Intervensi di sektor hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya melalui berbagai program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Ikan, serta Budidaya Udang Terintegrasi,” lanjut Menteri Trenggono.

Sementara itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam acara Forum Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (30/9) lalu, menjelaskan, pendekatan hulu-hilir diterapkan untuk memperkuat rantai nilai perikanan secara menyeluruh.

“Di sisi hilir, peningkatan produksi tersebut ditopang oleh sistem penyimpanan dan distribusi yang andal, pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berstandar, serta strategi promosi dan pemasaran modern. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga mutu, dan memperkuat daya saing produk perikanan,” ujar Wamen Didit.

Wamen Didit menambahkan, terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2026 menandai transformasi Gemarikan dari gerakan edukasi konsumsi ikan menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Intervensi diarahkan secara lebih terstruktur kepada kelompok sasaran strategis, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan remaja.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq pada acara serupa, menegaskan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kini tidak lagi sekadar menjadi kampanye untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wamenko Hanif, Gemarikan memiliki posisi strategis dalam mendukung swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai ikan, kita tidak hanya berbicara tentang sektor kelautan dan perikanan. Kita berbicara tentang ketahanan pangan, kualitas gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenko Hanif.

Wamenko Hanif menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan memastikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Gemarikan berjalan dalam arah dan sasaran yang selaras melalui sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

“Gemarikan bukan semata-mata program untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Yang jauh lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak yang hari ini memperoleh pangan bergizi adalah generasi produktif Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengonsumsi ikan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sejak dini melalui edukasi dan berbagai kegiatan nyata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sumber: kkp web

Read More

Sambut Wamen Baru, Menteri Trenggono Tekankan Akselerasi 6 Program Prioritas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Irwan Meilano usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10). Kehadiran Wamen Irwan menambah kekuatan KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sekaligus memperkuat tata kelola kelautan berbasis data dan riset terapan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penataan kepemimpinan di KKP berfokus pada efektivitas dan kebermanfaatan seluruh proyek infrastruktur perikanan bagi masyarakat. Menteri Trenggono meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan disiplin dalam mengeksekusi program prioritas, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Perikanan Tematik, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak Budidaya di Pantura, Budidaya Udang Terintegrasi di Waingapu, hingga modernisasi kapal perikanan. 

"Ada enam program prioritas yang kita sudah buat Satgas-Satgasnya dan akan terus kita evaluasi. Kita harus berpacu dengan waktu. Presiden membutuhkan hasil yang jelas dan terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat, bukan sekadar fisik bangunan saja. Ke depan, eksekusi di lapangan harus berbasis efektivitas dan memperhitungkan standar kebutuhan industri," ujar Menteri Trenggono pada acara menyambut Wamen Irwan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (1/10). 

Menteri Trenggono juga menaruh harapan besar pada latar belakang akademik dan keahlian Wamen Irwan Meilano untuk membantu pilar pendidikan serta riset sektor kelautan. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan transformasi Politeknik KKP melalui penguatan Ocean Institute of Indonesia (OII) agar menjadi pusat unggulan (Center of Excellence) berbasis tailor-made sesuai kebutuhan industri global. 

"Kita ingin Politeknik KKP ini menjadi satu politeknik yang excellent, sebuah Center of Excellence. Lulusannya harus 100 persen siap kerja dan memenuhi standar industri nasional maupun internasional. Kehadiran Pak Irwan yang berlatar akademisi diharapkan dapat mempercepat integrasi riset terapan dan transformasi OII ini," tambah Menteri Trenggono. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Irwan Meilano, menyampaikan komitmennya untuk langsung bekerja dengan menekankan tiga prinsip utama dalam tata kelola KKP, yaitu integrasi data, pengukuran manfaat bagi masyarakat, serta penyelesaian masalah secara kolaboratif. 

"Langkah awal yang saya tekankan dalam bekerja adalah keterbukaan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang fisik kita bangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kita tidak akan lari dari hambatan, melainkan mencari solusinya bersama-sama," ujar Wamen Irwan Meilano. 

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran KKP saat ini sedang bersama-sama mencetak sejarah baru untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia demi mewujudkan visi besar yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. 

"Kita semua yang ada di KKP hari ini sedang mengukir sejarah penting bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan memperkuat riset terapan serta tata kelola berbasis data, kita optimistis target-target besar yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dapat kita capai dengan terukur," ujarnya. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Hadirkan Teknologi Mini RAS untuk Swasembada Pangan Desa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan teknologi dalam pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program Budi Daya Ikan Darat Tematik. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), yaitu sistem budi daya yang mengoptimalkan penggunaan air melalui proses sirkulasi dan filtrasi secara berkelanjutan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas budi daya sekaligus mendukung efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya.

Mini RAS menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab tantangan budi daya ikan, seperti keterbatasan lahan dan air, perubahan kondisi lingkungan, serta penurunan kualitas air akibat sisa pakan dan metabolisme ikan. Air dari kolam produksi dialirkan menuju unit filtrasi untuk diolah sebelum dikembalikan ke kolam. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan penggantian air dapat ditekan dan kondisi lingkungan pemeliharaan dapat dikendalikan secara lebih terukur. Penerapannya juga diharapkan mendukung ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Penentuan Lokasi Menjadi Faktor Penting

Keberhasilan penerapan Mini RAS tidak hanya ditentukan oleh desain teknologi, tetapi juga kesesuaian lokasi. Fasilitas membutuhkan lahan minimal 1.000 m² dengan status kepemilikan atau hak penggunaan yang jelas. Lokasi juga perlu memiliki sumber air yang memadai, seperti sumur bor atau sumber air permukaan, terutama untuk pengisian awal tandon dan kebutuhan pembilasan sistem.

Dari sisi energi, lokasi diharapkan memiliki akses listrik PLN dengan daya minimal 2.200 watt. Sistem tersebut dapat didukung panel surya untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional peralatan. Lokasi sebaiknya berada pada area yang relatif datar, tidak memiliki riwayat banjir, dan dilengkapi sistem drainase yang baik. Akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat juga diperlukan untuk mendukung mobilisasi benih, pakan, peralatan, dan hasil panen.

Rancang Bangun Fasilitas Mini RAS

Fasilitas Budi Daya Ikan Darat Tematik dirancang secara kompak, terintegrasi, dan efisien pada lahan minimal 1.000 m² dengan tata letak yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan topografi lokasi. Fasilitas utama terdiri atas dua modul kolam produksi dengan total 20 unit. Setiap kolam berukuran sekitar 5 x 3 x 1.2 meter, menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kerangka beton bertulang serta lantai beton mutu K175 yang diperkuat wiremesh. Kolam dirancang untuk mendukung padat tebar hingga 400 ekor/m² untuk lele dan 150 ekor/m² untuk nila. Sistem pemipaan terdiri atas pipa inlet berdiameter 3 inci, outlet 4 inci, serta jalur aerasi berdiameter 0,5 inci.

Fasilitas pendukung meliputi gudang pakan berukuran berukuran 3×5×3  meter yang menggunakan atap baja ringan dan dinding kombinasi bata-GRC dengan kapasitas penyimpanan sekitar 12 ton. Ketersediaan air didukung menara penyangga setinggi sekitar 4 meter yang dilengkapi dua unit toren dengan kapasitas total 4.400 liter. Sementara itu, kebutuhan energi dipenuhi melalui jaringan listrik utama minimal 2.200 watt, panel surya on-grid berkapasitas 2.200 Wp, serta genset cadangan berkapasitas 4.000 watt.

Sistem Resirkulasi dan Filtrasi Air

Komponen utama Mini RAS terletak pada sistem resirkulasi air yang memungkinkan air kolam digunakan kembali setelah melalui proses filtrasi. Air dari kolam produksi dialirkan secara otomatis menuju unit filtrasi yang terdiri atas sembilan bilik (chamber) dengan total volume air sekitar [volume air]. Setiap bilik memiliki fungsi berbeda dalam mengolah air sebelum dikembalikan ke kolam.

Pada tahap awal, filtrasi mekanis menggunakan 125 unit sikat gantung untuk menangkap kotoran padat berukuran relatif besar. Partikel yang lebih kecil kemudian disaring menggunakan lembaran Japanese Mat (Japmat). Selanjutnya, air memasuki tahap filtrasi biologis dengan memanfaatkan sekitar 18.000 unit Bio Ball dan 1.000 liter Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kaldnes. Media tersebut menjadi tempat tumbuh mikroorganisme menguntungkan yang membantu menguraikan senyawa nitrogen, termasuk amonia yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan.

Setelah melalui proses filtrasi, air ditampung dan mendapatkan perlakuan menggunakan lampu ultraviolet (UV) berdaya 45 watt untuk membantu mengendalikan mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan ikan. Air kemudian dipompa kembali menuju kolam produksi menggunakan pompa submersible berkapasitas sekitar 58 m³/jam. Proses ini berlangsung secara kontinu sehingga air dapat digunakan kembali dan kualitas lingkungan pemeliharaan lebih mudah dikendalikan.

Efisiensi Penggunaan Air dan Peningkatan Produktivitas

Sistem resirkulasi menjadi keunggulan utama Mini RAS karena memungkinkan air digunakan kembali setelah melalui proses penyaringan. Efisiensi penggunaan air dapat mencapai hingga 90 persen sehingga teknologi ini berpotensi diterapkan pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Pengelolaan kualitas air melalui filtrasi mekanis, biologis, aerasi, dan perlakuan UV juga memungkinkan penerapan padat tebar yang lebih tinggi dengan kondisi pemeliharaan yang lebih terkontrol.

Dari sisi produktivitas, fasilitas Mini RAS memiliki potensi menghasilkan hingga sekitar 10,8 ton lele atau 10,1 ton nila dalam satu siklus produksi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditas, kepadatan tebar, manajemen pakan, kualitas air, dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Desain fasilitas yang modular juga memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien tanpa mengesampingkan kebutuhan ruang untuk pengelolaan budi daya.

Pemanfaatan panel surya on-grid 2.200 Wp sebagai bagian dari sistem energi memberikan alternatif untuk mendukung operasional fasilitas sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kombinasi teknologi resirkulasi, pengelolaan kualitas air, dan dukungan energi tersebut menjadikan Mini RAS sebagai sistem budi daya yang diarahkan pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Mendukung Kemandirian Budi Daya dan Ketahanan Pangan

Penerapan Mini RAS tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem budi daya yang lebih efisien dan terukur di tingkat masyarakat. Produksi ikan yang dilakukan secara berkelanjutan berpotensi memperkuat ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani, termasuk mendukung kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pemanfaatan teknologi yang mengintegrasikan pengelolaan air, efisiensi lahan, pengendalian kualitas lingkungan, dan sumber energi alternatif, Mini RAS diharapkan dapat mendukung terbentuknya unit usaha budi daya ikan yang produktif dan berkelanjutan. Penerapannya sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budi daya yang mampu menghasilkan ikan secara konsisten dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.

Read More

KKP Gandeng Kemenkop hingga BP BUMN Kelola Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sinergi ini untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Sinergi antar lembaga negara ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN, di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono.

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati dua lembaga. 

Sementara itu, SKB mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut antara lain mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, dengan rincian 65 diantaranya berstatus uji coba operasional. Program ini bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa-desa nelayan di Indonesia. 

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Kerahkan Ribuan Penyuluh Kawal Program Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mengoptimalkan peran penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) demi memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.   

Komitmen tersebut diperteguh dalam Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPPSDM KP, Jajaran eselon I dan II lingkup KKP, kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM termasuk diantaranya Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), serta Penyuluh Perikanan se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring pada 21 September 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.  

Kepala BPPSDM Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan pendampingan BPPSDM KP, sebanyak 3.888 penyuluh perikanan telah tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota. Penyuluh ini memegang peran vital dalam mengawal program mulai dari tahap identifikasi dan survei, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, hingga operasionalisasi di lapangan.

Salah satu program utama yang mendapat pendampingan penyuluh adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.260 penyuluh mendampingi evaluasi 65 KNMP Tahap 1 di 25 provinsi. Hasilnya, 2.841 izin usaha dan legalitas berhasil diterbitkan (77%), jumlah pemilik kartu KUSUKA bertambah 3.814 orang, serta terbentuk 829 kelompok usaha baru, 6.871 pelaku usaha mengakses sarana prasarana. Selain itu, sebanyak 199 pelaku usaha didampingin untuk kemitraan, 29 kemitraan pasar terjalin dan 30% pengajuan pembiayaan pelaku usaha telah terealisasi. 

Pendampingan juga dilakukan pada program Budidaya Ikan Darat Tematik (Bioflok) yang melibatkan 1.115 penyuluh di 46 kabupaten/kota. Program ini mencatat penambahan 47% anggota KUSUKA dan 38% pelaku usaha baru. Sebanyak 74 NIB serta 20 sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah terbit. Dari usulan permodalan Rp700 juta, sebanyak Rp475,5 juta (68%) telah terealisasi.   

Sementara itu, dalam program Swasembada Garam, sebanyak 179 penyuluh mendampingi 1.180 kelompok pelaku usaha garam di 57 kabupaten/kota. Pendampingan ini turut mendorong adopsi teknologi modern (geomembran) hingga 62%, atau mencakup 736 kelompok petambak garam.   

Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, KKP berkomitmen mempercepat kemandirian ekonomi nelayan, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung terwujudnya agenda Ekonomi Biru di Indonesia. Peran penting penyuluh dipertegas melalui harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dengan meminta para penyuluh dan pendidik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan diri dalam mengawal program prioritas nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai kekuatan lapangan KKP yang hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagai bagian penting dari tugas tersebut. Para penyuluh juga diharapkan menyampaikan berbagai keberhasilan, kendala permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Trenggono mengajak seluruh penyuluh untuk bergerak dan bekerja bersama, memastikan setiap program prioritas tidak berhenti pada pencapaian fisik semata, tetapi benar-benar dapt beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Read More

LRMPHP Dukung Pengembangan Kompetensi Generasi Muda melalui MagangHub

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima empat peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengikuti kegiatan pemagangan di lingkungan kerja LRMPHP. Penerimaan peserta dilaksanakan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus mengenal tugas, fungsi, dan kegiatan di lingkungan LRMPHP.

Keempat peserta merupakan hasil seleksi Program MagangHub periode kedua tahun 2026 dengan posisi magang sebagai Humas, Pengolah Data dan Informasi, Penyusun Rencana Kepegawaian, serta Digital Communication and Multimedia Intern. Melalui penempatan tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar dan terlibat langsung dalam pekerjaan sesuai bidang masing-masing, sekaligus mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Program MagangHub merupakan bagian dari Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini juga memberikan kesempatan pemagangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk di unit kerja seperti LRMPHP. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan pemerintahan, mengenal tugas dan fungsi KKP di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan profesional. Program ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi peserta sekaligus menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

Selama mengikuti pemagangan di LRMPHP, para peserta mendapatkan pendampingan dari mentor dan pegawai LRMPHP serta terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai bidang dan penugasan masing-masing. Kegiatan tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi, pengolahan data, administrasi kepegawaian, pelayanan publik, serta kegiatan pendukung lainnya di lingkungan LRMPHP.

Sebagai bagian dari program pemagangan, peserta memperoleh berbagai manfaat, mulai dari sertifikat resmi, pendampingan mentor, pengalaman kerja nyata, hingga kesempatan meningkatkan keterampilan dan membangun jejaring profesional. Peserta juga memiliki kesempatan mengembangkan portofolio melalui hasil pekerjaan selama pemagangan. 

Penerimaan peserta MagangHub menjadi salah satu bentuk kontribusi LRMPHP dalam mendukung pengembangan kompetensi generasi muda melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui kegiatan ini, LRMPHP turut memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan potensi, memperkuat keterampilan profesional, dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.

Read More

KKP Pastikan Enam Program Prioritas Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan yang bersumber dari pangan biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Enam program prioritas tersebut meliputi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dengan target mencapai 5.000 lokasi pada 2029, revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 5.500 hektare dengan target sekitar 14.000 hektare pada 2029, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.

Selanjutnya, KKP akan melaksanakan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi dengan target 40.000 lokasi pada 2029, modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit dengan target 4.582 unit pada 2029, serta pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam nasional seluas sekitar 2.000 hektare.

Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil. Untuk itu kami berkomitmen akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang diamanatkan negara kepada KKP, demi terwujudnya laut yang sehat dan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,” tutur Menteri Trenggono.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan untuk belanja Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik.

“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI berharap seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan.

Sumber; kkp web

Read More

Selesaikan PKL di LRMPHP, Empat Siswa SMKN 1 Tanjungsari Bawa Bekal Berharga

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melepas empat siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang telah menyelesaikan kegiatan PKL di LRMPHP. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula LRMPHP pada 14 September 2026 dan dihadiri Kepala LRMPHP, para instruktur pembimbing PKL, serta guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Tanjungsari.

Keempat siswa dari Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi), yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum, mengikuti kegiatan PKL selama lima bulan, mulai 20 April hingga 14 September 2026. Selama mengikuti program, para siswa mendapatkan kesempatan untuk memperdalam kompetensi melalui pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Tanjungsari atas kepercayaan yang diberikan kepada LRMPHP untuk menerima dan membimbing para siswa. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan pendamping yang hadir, serta para instruktur LRMPHP yang telah mendampingi siswa selama pelaksanaan PKL.

Menurutnya, meskipun kegiatan PKL berlangsung dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi, para siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi, khususnya dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu produk, termasuk pengujian sensori. Pendampingan para instruktur diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal bagi siswa.

Selama berada di LRMPHP, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan instruktur maupun pegawai. Para siswa turut dilibatkan dalam sejumlah kegiatan di luar kantor, seperti pameran dan kegiatan di kawasan pantai.

Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman tambahan bagi siswa dalam mengikuti kegiatan lapangan, termasuk membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim LRMPHP. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang melengkapi kompetensi yang diperoleh selama menjalani PKL.

Dengan berakhirnya kegiatan PKL, berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berada di LRMPHP diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi para siswa, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Read More

Gita Laut 2026, LRMPHP Kenalkan Produk Inovatif Berbasis Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY di Pantai Congot, Kulon Progo, pada 12 September 2026. Kepala LRMPHP, Kartika Winta Aprilliany, bersama tim hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperkenalkan berbagai inovasi produk olahan hasil perikanan dan rumput laut kepada masyarakat.

Mengusung tema “Lestari Lautnya, Istimewa Masyarakatnya”, Gita Laut 2026 diikuti lebih dari 750 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor. Kegiatan tahunan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut dan lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbagai kegiatan turut mewarnai pelaksanaan Gita Laut 2026, di antaranya bazar produk kelautan dan perikanan, aksi bersih pantai, pelepasan tukik, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sejumlah kegiatan lainnya. Dalam bazar tersebut, LRMPHP menampilkan sejumlah produk diversifikasi olahan hasil perikanan yang memadukan bahan pangan lokal dengan komoditas kelautan dan perikanan.

Produk yang diperkenalkan antara lain Gethuk Gulung Isi Tuna (GeLuna Loka), Bakpia Rumput Laut (Kappapia Loka), Keong Mas Tuna, dan Cendol Dawet Rumput Laut (Dawet Kappa). Produk-produk tersebut merupakan contoh pengembangan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan hasil perikanan dan rumput laut untuk memberikan nilai tambah pada komoditas kelautan dan perikanan.

Salah satu produk yang menarik perhatian adalah Kappapia Loka, yaitu bakpia kacang hijau khas Yogyakarta yang dipadukan dengan tambahan 15–20 persen rumput laut Kappaphycus alvarezii. Produk ini memadukan cita rasa bakpia yang sudah dikenal masyarakat dengan pemanfaatan bahan hasil laut.

Sementara itu, GeLuna Loka merupakan modifikasi getuk gulung berbahan dasar singkong dengan pewarna alami bubuk bit dan isian suwiran tuna pedas. Produk ini memadukan pangan lokal dengan sumber protein dari hasil perikanan dalam bentuk olahan yang lebih beragam dan menarik.

Adapun Dawet Kappa merupakan inovasi minuman tradisional cendol dawet dengan tambahan rumput laut Kappaphycus alvarezii. Penambahan rumput laut memberikan tekstur khas sekaligus menjadi alternatif pemanfaatan komoditas hasil laut dalam produk pangan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Keikutsertaan LRMPHP dalam Gita Laut 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Produk yang ditampilkan dinilai menarik karena mampu mengkreasikan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan dari sektor kelautan dan perikanan.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP tidak hanya memperkenalkan hasil inovasi kepada masyarakat secara lebih luas, tetapi juga turut mendorong pemanfaatan komoditas kelautan dan perikanan menjadi produk pangan yang bernilai tambah. Partisipasi dalam Gita Laut 2026 sekaligus menjadi sarana untuk memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan produk kelautan dan perikanan.

Read More

LRMPHP Optimalkan Hasil Tangkapan Samping dengan Meat Bone Separator

Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah dan beragam. Potensi tersebut tidak hanya berasal dari ikan bernilai ekonomis tinggi, tetapi juga dari hasil tangkapan samping (HTS) dan jenis ikan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan menjadi berbagai produk bernilai ekonomi.

Salah satu upaya pemanfaatannya adalah mengolah ikan menjadi daging lumat atau surimi yang dapat digunakan sebagai bahan baku berbagai produk diversifikasi perikanan, seperti nugget, bakso, sosis, otak-otak, dan produk olahan lainnya. Untuk mendukung proses tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan meat bone separator tepat guna sebagai teknologi mekanisasi untuk memisahkan daging ikan dari tulang dan durinya.

Melalui proses pemisahan secara mekanis, ikan yang sebelumnya kurang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan menjadi daging lumat yang siap diolah lebih lanjut. Teknologi ini menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengolahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan.

Meat bone separator yang dikembangkan LRMPHP dirancang sebagai teknologi tepat guna dengan kapasitas pengolahan yang disesuaikan untuk skala usaha kecil dan menengah. Kehadiran teknologi ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan meningkatkan efisiensi proses produksi serta menyediakan bahan baku olahan ikan secara lebih praktis.

Secara teknis, meat bone separator manual dilengkapi dengan drum berpori (perforated drum) dengan diameter lubang 3 mm. Bahan dimasukkan melalui conveyor belt dengan kecepatan 2,09 cm/detik. Alat dioperasikan secara manual dengan memutar tuas pada bagian samping yang terhubung melalui mekanisme pulley belt untuk menggerakkan drum berpori.

Prinsip kerja alat memanfaatkan tekanan dan gaya geser untuk memisahkan daging dari tulang. Saat ikan masuk ke dalam drum, daging terdorong keluar melalui lubang-lubang kecil pada drum, sedangkan tulang, sisik, dan kulit tertahan di bagian luar. Dengan mekanisme tersebut, proses pemisahan daging ikan dari tulang dapat dilakukan secara mekanis dengan pengoperasian yang sederhana.

Untuk mengetahui kinerja alat, LRMPHP melakukan pengujian menggunakan ikan putihan (Puntius bromoides) dengan tiga metode preparasi bahan, yaitu butterfly, sayat samping, dan ikan utuh. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode preparasi berpengaruh terhadap rendemen dan kapasitas pemisahan daging lumat.

Metode butterfly memberikan kapasitas pemisahan tertinggi, yaitu 5,54 kg/jam, sedangkan rendemen tertinggi diperoleh pada penggunaan ikan utuh sebesar 51,5 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode preparasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan proses untuk memperoleh kinerja pemisahan yang optimal.

Pengembangan meat bone separator tepat guna menjadi salah satu upaya LRMPHP dalam menghadirkan inovasi mekanisasi yang dapat diterapkan pada skala usaha pengolahan hasil perikanan. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pemisahan daging ikan dari tulang, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan HTS dan ikan bernilai ekonomis rendah menjadi bahan baku produk olahan bernilai tambah.

Daging lumat yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk diversifikasi perikanan, seperti bakso, nugget, sosis, otak-otak, dan produk olahan lainnya. Pemanfaatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan sekaligus memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM.

Melalui pengembangan teknologi mekanisasi yang tepat guna dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, LRMPHP terus mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan nilai tambah hasil perikanan, tetapi juga memperkuat efisiensi dan daya saing usaha pengolahan hasil perikanan.

Read More

LRMPHP Kembangkan Rotary Dryer Tepat Guna untuk Mendukung Pembuatan Pakan Mandiri

Pengeringan merupakan salah satu tahapan penting dalam pengolahan hasil perikanan. Selain mengurangi kadar air bahan, proses ini juga berperan dalam memperpanjang daya simpan dan menjaga mutu produk. Untuk mendukung proses tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan rotary dryer, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan berbagai bahan berbentuk butiran atau granula, termasuk pelet pakan ikan dan maggot.

Rotary dryer bekerja dengan cara memutar dan memanaskan bahan secara bersamaan di dalam tabung atau drum. Selama proses pengeringan, bahan terus bergerak mengikuti putaran drum sehingga panas dapat mengenai bahan secara lebih merata. Mekanisme ini membantu mempercepat proses pengeringan sekaligus menghasilkan tingkat kekeringan yang lebih seragam.

Teknologi rotary dryer dirancang dengan konstruksi yang sederhana sehingga relatif mudah dioperasikan dan dipelihara. Alat ini menggunakan LPG sebagai sumber panas, sementara putaran drum digerakkan oleh motor listrik berdaya 350 watt dengan tegangan 220 volt. Dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kg dalam waktu 15 menit, rotary dryer dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi pengeringan pada skala usaha.

Secara umum, rotary dryer terdiri atas beberapa bagian utama, antara lain tabung atau drum pengering, ruang burner, reducer, motor penggerak, tuas pengoperasian, dan rangka utama. Tabung menjadi tempat bahan bergerak selama proses pengeringan, sedangkan burner menghasilkan panas dan motor menggerakkan drum. Seluruh bagian tersebut ditopang oleh rangka yang dilengkapi roda sehingga alat lebih mudah dipindahkan sesuai kebutuhan.

Selain untuk pengeringan hasil olahan perikanan, rotary dryer juga memiliki potensi untuk mendukung pembuatan pakan mandiri. Salah satunya pada tahap pengeringan pelet ikan dan maggot yang membutuhkan kondisi kering agar lebih mudah disimpan dan digunakan. Pergerakan bahan di dalam drum selama menerima panas membuat proses pengeringan berlangsung secara lebih merata.

Pemanfaatan teknologi rotary dryer salah satunya diperkenalkan LRMPHP melalui kegiatan Workshop Alih Teknologi di Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di kawasan SFV.

Melalui introduksi rotary dryer, LRMPHP terus mendorong penerapan teknologi mekanisasi yang sederhana, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemanfaatannya diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi pengeringan, mendukung pengembangan pakan mandiri, serta membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil perikanan di tingkat masyarakat.

Dengan konstruksi yang relatif sederhana, pengoperasian yang mudah, serta kemampuan mengeringkan bahan dengan lebih cepat dan merata, rotary dryer menjadi salah satu alternatif teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan dan direplikasi sesuai kebutuhan pengguna.

Read More

Menteri Trenggono Pastikan Enam Program Prioritas Nasional Berdampak bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan tidak semata membangun fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pelaksanaan program prioritas harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Karena itu, KKP melakukan konsolidasi internal untuk memastikan seluruh jajaran memahami target, mekanisme pelaksanaan, hingga manfaat yang harus diterima masyarakat.

Menteri Trenggono mencontohkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang ditujukan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat pesisir. Menurut dia, pembangunan kampung nelayan tidak semata-mata dilakukan dengan memperbaiki rumah warga, tetapi harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi nelayan.

“Merubah taraf hidup bukan diperbaiki rumahnya, tetapi produktivitasnya,” kata Menteri Trenggono saat konsolidasi internal KKP di Jakarta, Senin (31/8).

Ia mengungkapkan, pengalamannya mengunjungi sejumlah kampung nelayan sejak awal menjabat Menteri KKP pada 2020 menjadi salah satu dasar dalam merancang program tersebut. Saat itu, ia menemukan kondisi kampung nelayan di berbagai daerah memiliki persoalan yang relatif sama, mulai dari lingkungan yang kurang tertata hingga keterbatasan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.

Menteri Trenggono kemudian mencontohkan pengembangan kawasan nelayan di Biak yang dilakukan dengan terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang dibangun tidak hanya berupa infrastruktur permukiman, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel nelayan, balai nelayan, fasilitas kuliner, hingga kantor pengelola.

“Research dulu apa yang mereka butuhkan,” ujarnya.

Menurut Menteri Trenggono, pendekatan tersebut kemudian menjadi salah satu model dalam pengembangan KNMP. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia hingga 2029.

Selain KNMP, KKP juga menjalankan lima program prioritas lainnya, yakni pembangunan integrasi tambak udang dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan budidaya tematik di 40.000 desa, modernisasi kapal penangkap ikan, serta program swasembada garam.

Menteri Trenggono mengatakan, setiap program memiliki model pengembangan yang berbeda sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pengembangan tambak udang terintegrasi yang diproyeksikan menjadi contoh pengelolaan kawasan budidaya yang produktif.

Program budidaya tematik juga terus dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi. KKP tengah mempertimbangkan penerapan teknologi lain seperti Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan budidaya.

“Program besar swasembada protein ini bukan hanya penyediaan protein, tetapi juga menjadi sumber devisa negara,” kata Menteri Trenggono.

*Pengawasan Diperketat*

Di sisi lain, Menteri Trenggono mengingatkan jajaran KKP agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemerintah dalam menjalankan program prioritas tersebut. Besarnya anggaran dan skala pekerjaan harus diikuti dengan integritas serta kepatuhan terhadap aturan.

Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Siapapun yang melakukan itu harus ditindak tegas. Ini kepercayaan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf menambahkan pelaksanaan program mengedepankan prinsip tepat sasaran, integritas, objektivitas, serta sistem pengawasan yang kuat. Setiap tahapan pekerjaan memiliki alat ukur yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.

“Amanah perlu dikawal. Tepat sasaran, integritas, sistem jangan dimainkan,” kata Didit.

Ia meminta seluruh jajaran KKP memperkuat koordinasi dan pengendalian agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk temuan dalam proses pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Didit juga mengingatkan bahwa percepatan program tidak boleh mengabaikan prosedur. Menurut dia, kerja cepat harus tetap dibarengi dengan kecermatan dan tanggung jawab. “Kerja cepat, kerja cerdas, kerja ikhlas,” ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Resmi Miliki Klinik Halal dan Bridge & Engine Simulator

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki klinik halal  guna memberikan kepastian dan kemudahan kepada pelaku usaha, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses pendaftaran sertifikasi halal.

Sedikitnya ada 16 Klinik Halal di wilayah Indonesia Timur yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada Jumat (21/8) lalu. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan, keberadaan Klinik Halal merupakan langkah strategis untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di bidang hilirisasi. Sehingga dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi juga bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Peluncuran Klinik Halal sekaligus menjadi momentum pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH). Para pendamping tersebut akan mendukung layanan pendampingan sertifikasi halal di tujuh provinsi Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pada tahap awal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal dilaksanakan bagi 300 UMKM yang tersebar di 16 kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.

Langkah tersebut semakin penting seiring dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui sinergi BPPSDM KP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Loka BPJPH Maluku, termasuk melalui akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Kami berharap para penyuluh yang telah dikukuhkan sebagai Pendamping Produk Halal dapat menjadi penggerak di lapangan, mendampingi pelaku UMKM secara langsung dan memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur yang memiliki kepastian halal serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.

Penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

*Perkuat Kompetensi dan Keselamatan Awak Kapal*

Selain penguatan ekosistem halal, pada kesempatan yang sama BPPSDM KP juga meresmikan fasilitas Bridge & Engine Simulator di BPPP Ambon sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keselamatan awak kapal perikanan.

Nyoman menjelaskan, sektor perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Karena itu, peningkatan kecakapan awak kapal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan.

“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas. Untuk itu, awak kapal perikanan harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin mutu pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan.

Dalam rangka mendukung pemenuhan standar tersebut, BPPP Ambon ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang menjadi pilot project standardisasi sarana dan prasarana bertaraf internasional pada 2026–2027.

Pengembangan fasilitas tersebut didukung melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dan 2027, termasuk untuk pengadaan Bridge dan Engine Simulator serta sarana dan prasarana pelatihan yang mengacu pada standar STCW-F.

Fasilitas simulator tersebut dirancang menyerupai kondisi anjungan kapal perikanan dengan sudut pandang sekitar 240 derajat, serta dilengkapi berbagai modul, antara lain navigasi radar, kompas magnet dan gyro, olah gerak kapal perikanan, pengendalian mesin (engine room), serta modul alat penangkap ikan (fishing module).

Dengan fasilitas tersebut, BPPP Ambon diharapkan semakin siap menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, termasuk Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Tingkat I, II, dan III, serta sertifikasi kepelautan lainnya standar kualitas yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO) yang dimandatkan dalam STCWF.

“Melalui simulator ini, kita ingin memastikan nelayan dan awak kapal perikanan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui, berdaya saing global, dan mampu mendukung terwujudnya zero accident di atas kapal perikanan,” tegas Nyoman.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas simulator dan jaringan Klinik Halal merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala BPPP Ambon Abubakar menyampaikan, kehadiran Bridge & Engine Simulator serta Klinik Halal menjadi momentum penting bagi BPPP Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan fasilitas simulator yang modern dan berstandar internasional, pihaknya siap memperkuat pelatihan serta sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 

Di sisi lain, melalui Klinik Halal, pihaknya juga akan meningkatkan pendampingan kepada UMKM dan Poklahsar agar produk olahan kelautan dan perikanan memenuhi ketentuan halal, memiliki nilai tambah, dan semakin kompetitif di pasar. 

"Kami berkomitmen menjaga, mengoptimalkan, dan memastikan kedua fasilitas ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pengembangan SDM KP di Indonesia Timur," ujarnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Terus Salurkan Bantuan Bencana NTT Sesuai Kebutuhan Warga

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa KKP akan terus hadir dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu percepatan penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT.

“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, itu kita pos kan di KKP, ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” kata Menteri Trenggono.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ayu Rahmawati, mengatakan seluruh jajaran KKP masih terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan untuk memastikan bantuan yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan KKP dilakukan secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta sarana pendukung lainnya.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan pada 22 Agustus 2026. Bantuan natura Tahap III telah diserahterimakan dari KKP kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.05 WIB.

Bantuan tersebut antara lain terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, serta 624 sachet deterjen.

Selain itu, KKP juga menyalurkan pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, hingga perlengkapan memasak dan makan seperti panci, piring plastik, dan sendok stainless.

“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” katanya.

Satgas juga memprioritaskan pemeriksaan teknis terhadap sejumlah fasilitas perikanan yang terdampak, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas yang dinyatakan aman dapat segera difungsikan kembali.

Berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak bencana telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak terdapat pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.

Di sisi lain, KKP juga terus menghimpun donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana NTT. Berdasarkan pemutakhiran pengelolaan bantuan hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang terkumpul mencapai Rp920 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk belanja paket bantuan sembako melalui Kendari dan Rp48,66 juta untuk belanja paket bantuan melalui posko pusat. Dengan demikian, dana yang masih tersedia tercatat sebesar Rp767,06 juta.

KKP memastikan seluruh bantuan dan donasi akan terus dikelola secara transparan dan disalurkan berdasarkan hasil assessment kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan juga dilakukan melalui koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait.

Sumber: kkp web

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, LRMPHP Bekali Klien Pemasyarakatan Keterampilan Diversifikasi Produk Perikanan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan dan Diversifikasi Produk Perikanan bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Jumat (14/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor LRMPHP, Bantul, ini merupakan hasil kolaborasi LRMPHP dengan Bapas Kelas II Wonosari dan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Yogyakarta, sekaligus menjadi bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari.

Bimtek diikuti oleh 10 klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala LRMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari, dan Kepala BPPMHKP Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber serta praktik filleting dan pengujian formalin pada ikan.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para peserta. “Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga menambah pengetahuan dan keterampilan peserta yang pada akhirnya dapat membuka peluang tumbuhnya wirausaha di bidang perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPMHKP Yogyakarta menyampaikan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan. Kehadiran BPPMHKP Yogyakarta dalam kegiatan ini turut mendukung peningkatan pengetahuan peserta mengenai keamanan pangan, khususnya dalam mengenali ciri-ciri ikan segar yang aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin. Materi tersebut sejalan dengan tugas BPPMHKP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Senada dengan Kepala LRMPHP dan BPPMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan, khususnya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang pengolahan hasil perikanan. Bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan produktif dan membuka peluang usaha setelah mengikuti program pembinaan. Ia juga berharap kerja sama dan kolaborasi antara Bapas Kelas II Wonosari dan LRMPHP dapat terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.

Untuk mendukung tujuan tersebut, peserta memperoleh materi penanganan ikan segar, pengenalan ciri-ciri ikan berformalin, diversifikasi produk perikanan, serta pemanfaatan alat dan mesin (alsin) tepat guna yang disampaikan oleh instruktur LRMPHP dan BPPMHKP Yogyakarta. Materi kemudian diperkuat melalui praktik fillet ikan yang dipandu Penyuluh Perikanan Bantul serta praktik pengujian untuk mengenali indikasi penggunaan formalin oleh BPPMHKP Yogyakarta.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bimtek diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penanganan dan keamanan hasil perikanan, tetapi juga membekali keterampilan praktis penanganan ikan dan pengenalan olahan produk perikanan yang beragam dan bernilai tambah. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal produktif bagi klien pemasyarakatan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan.

Read More

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melangsungkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama para nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8) pagi. 

Upacara bertemakan “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” itu berlangsung khidmat, disertai pemanjatan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 

“Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujar Menteri Trenggono di lokasi. 

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu fokus utama KKP saat ini menghadirkan fasilitas perikanan terintegrasi di kawasan-kawasan pesisir melalui program kerja prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan mendorong nelayan naik kelas. “Jika petani membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produktivitas, maka nelayan membutuhkan dermaga yang layak, tempat pendaratan ikan, fasilitas rantai dingin, cold storage, pabrik es, dan sarana dasar produksi lainnya,” jelas Menteri Trenggono. 

Kehadiran fasilitas perikanan di lokasi KNMP seperti cold storage, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, hingga dermaga terbukti menunjukkan hasil positif bagi produktivitas perikanan di sana. Sebanyak 8 ton ikan hasil tangkapan nelayan telah dikirim ke luar kota dari KNMP Sorue Jaya. Bahkan ikan-ikan yang dikirim tersebut berkualitas ekspor. 

Menurut Menteri Trenggono, capaian itu menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, produksi, dan akses pasar secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan. Terlebih 90 persen warga Desa Sorue Jaya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“Kita ingin kampung-kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan tengah membangun 1.269 KNMP pada 2026, dengan target mencapai 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada akhir 2029. Selain KNMP, lima program kerja prioritas KKP lainnya yaitu Budi Daya Ikan Tematik Berbasis Desa, Revitalisasi Budidaya Ikan Pantura Jawa, Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi, Modernisasi Kapal Perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional untuk mendukung Swasembada Garam Nasional. 

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di KNMP Sorue Jaya juga diisi dengan pemberian 4.000 paket bantuan produk perikanan dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Soropia serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi 45 siswa SDN Tapulaga. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman 17 pohon pule untuk penghijauan lingkungan KNMP, peninjauan bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, serta berbagai persembahan seni dan budaya daerah yang melibatkan pelajar dan anak-anak nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Ekstruder Twin Screw untuk Mendukung Pembuatan Pakan Ikan Terapung

Seiring dengan meningkatnya produksi perikanan nasional, kebutuhan akan pakan ikan juga terus mengalami peningkatan. Ketersediaan pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan budidaya perikanan. Kondisi tersebut mendorong perlunya teknologi pembuatan pakan yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, khususnya pada skala usaha kecil dan menengah (UKM).

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan mesin pembuat pakan ikan Skala UKM. Salah satu hasil rancang bangunnya adalah ekstruder twin screw, yaitu mesin yang dikembangkan untuk menghasilkan pakan ikan berbentuk pelet terapung.

Pengembangan mesin ini diharapkan dapat mendukung penyediaan teknologi pembuatan pakan yang sesuai untuk skala UKM. Dengan teknologi ekstrusi, bahan pakan diproses hingga menghasilkan pelet dengan karakteristik yang memungkinkan pakan dapat mengapung di permukaan air.

Ekstruder twin screw hasil rancang bangun LRMPHP telah melalui pengujian dengan sejumlah parameter untuk mengetahui kinerjanya dalam pembuatan pelet ikan terapung. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin mampu menghasilkan rendemen terbaik sebesar 83,81 persen, dengan laju aliran massa tertinggi mencapai 9,94 kg per jam.

Selain itu, pelet yang dihasilkan memiliki rasio pengembangan sebesar 1,63 kali, dengan kemampuan daya apung terbaik mencapai 98,75 persen. Stabilitas pelet dalam air juga mencapai sekitar 86 persen. Karakteristik tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembuatan pakan ikan terapung karena pakan yang dapat bertahan dan mengapung di air akan lebih mudah dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya.

Dalam pengujian, ekstruder twin screw digunakan untuk membuat pelet ikan terapung dengan bahan berupa tepung ikan, tepung Spirulina, tepung bungkil kedelai, tepung jagung, dan tepung tapioka. Formulasi pakan dilakukan dengan memberikan variasi penambahan tepung Spirulina masing-masing sebesar 9,5 persen, 19 persen, dan 28,5 persen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung Spirulina memberikan pengaruh terhadap karakteristik pelet yang dihasilkan. Semakin besar penambahan tepung Spirulina, terjadi peningkatan pada kadar protein, rasio ekspansi, dan daya apung pelet. Di sisi lain, penambahan tersebut dapat menurunkan unit density pelet ikan terapung.

Pengembangan ekstruder twin screw ini menjadi salah satu upaya LRMPHP dalam menghasilkan teknologi mekanisasi yang dapat mendukung kebutuhan pelaku usaha perikanan. Teknologi pembuatan pakan skala UKM diharapkan dapat memberikan pilihan bagi pengguna dalam memproduksi pakan ikan secara lebih sesuai dengan kebutuhan, sekaligus mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan.

Melalui pengembangan teknologi tepat guna, LRMPHP terus mendorong pemanfaatan hasil inovasi mekanisasi agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Read More