Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 23 Mei 2020

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H

Segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan - BRSDM KKP mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H

Taqabbalallahu minna wa minkum

Jumat, 22 Mei 2020

Perikanan Pasca COVID-19 : Peluang dan Tantangan

Pandemi COVID-19 belum usai, penambahan kasus positif masih terus terjadi setiap hari. Bahkan menurut beberapa ahli epidemiologi, masih menuju puncaknya. Namun, sudah hampir dapat dipastikan bahwa akan ada peta baru setelah pandemi usai, terutama setelah kondisi berangsur normal. Perubahan peta politik, ekonomi, bisnis maupun keuangan akan mempengaruhi pergerakan arus barang dan jasa serta arus modal. Demikian yang disampaikan Dody Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia pada pembukaan ISPIKANI Talk #2 pada 20 Mei 2020 lalu. Lebih lanjut disampaikan terkait tantangan industri perikanan pasca pandemi yaitu perbaikan faktor produksi harus berfokus pada upgrading industri perikanan domestik serta peningkatan infrastruktur dan teknologi. Fokus perbaikan yang kedua adalah dari sisi pengaturan dan kelembagaan termasuk didalamnya dari sisi kesehatan dan quality control yang baik. Dan faktor ketiga adalah perbaikan dari sisi penguatan kerjasama perdagangan dan promosi.  selain itu, transformasi digital menjadi keharusan yang menciptakan nilai bagi konsumen untuk menggunakan layanan tanpa batasan waktu dan ruang. Sebagai contoh adalah usaha yang mengambil model bisnis “resiliensi melalui diversifikasi” yang tetap dapat menciptakan customer value dalam kondisi apapun melalui transformasi digital, yaitu GoFood, GrabFood dan Uber Food. Disaat kinerja taksi/ojek online mengalami kesulitan karena kebijakan lockdown, layanan tersebut masih tetap eksis dan berjalan sebagaimana biasanya dengan beberapa protokol tertentu. Pedagang makanan UMKM dan fast food yang menggunakan layanan tersebut masih survive karena memang sudah lama fokus pada delivery dan segmen pasar yang lebih luas, berbeda dengan restoran atau rumah makan karena model bisnis dan basis pelanggan yang lebih restriktif. Hal ini merupakan salah satu peluang yang harus dapat digarap oleh industri perikanan di kala pandemi ini, karena pasca pandemi kita akan menemui “dunia baru” yang lebih minimalis, minim interaksi fisik dan dunia yang lebih spartan.

Sedangkan menurut Jamaluddin Jompa, Dekan Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar sekaligus Ketua ISPIKANI Sulawesi Selatan, terkait peluang industri perikanan pasca pandemi beberapa diantaranya yaitu pengembangan budidaya lobster dari puerulus alam, pengembangan bisnis kepiting bakau, pengembangan tatakelola ekspor karang hias, dapat dioptimalkan secara berkelanjutan (pasar cukup besar), perbaikan pengelolaan/penangkapan dan ekspor ikan kerapu hidup, perbaikan dan pengembangan ekspor ikan hias, dan berbagai komoditas lainnya. Kaitannya dengan transformasi digital seperti yang disampaikan diatas, perlu penguatan sistem logistik dan rantai pemasaran serta penguatan kualitas pasca panen dan teknologi pengolahan ikan dengan berbagai skala.

Senada dengan apa yang telah disampaikan diatas, dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19 KKP akan memperkuat kerjasama regional terutama negara-negara ASEAN, mendorong tumbuhnya startup di bidang perikanan untuk memacu tranformasi digital pada sistem rantai pemasaran dan logistik, meningkatkan ekspor produk perikanan serta memberi jaring pengaman sosial terutama bagi nelayan dan pekerja perikanan yang rentan terkena dampak pandemi ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP pada kesempatan yang sama. Langkah-langkah kebijakan yang telah dan akan ditempuh dalam memitigasi COVID-19 ini harus didukung oleh segenap pihak, dan hal terpenting dalam menghadapi pandemi ini adalah tetap optimis dan saling bekerja sama untuk mendukung pemulihan negeri ini.

Sumber : webinar dengan tema ISPIKANI Talk #2 “Perikanan Pasca COVID-19 : Peluang dan Tantangan”

Penggunaan Xanthine Sebagai Indikator Kesegaran Ikan Dalam Pengembangan Biosensor Portabel dengan Teknologi Nanokomposit-Polimer

Pengembangan dan pengujian biosenor xanthine untuk indikator kesegaran ikan dalam pengembangan biosensor portabel dengan teknologi nanokomposit-polimer telah dipubliaksikan dalam Food Chemistry 181 (2015) 277–283. Kesegaran daging ikan menjadi salah satu syarat penting bahan baku untuk digunakan pada industri makanan sehingga dapat dihasilkan produk olahan yang aman dan bermutu. Segera setelah ikan mati, proses respirasi dan biosintesis Adenosin Tryposfat (ATP) akan terhenti sehingga nukleotida pada otot akan terurai menjadi produk hasil degradasi dengan urutan sebagai berikut: ADP, AMP, IMP, inosine, hipoxanthine, xanthine, dan asam urat.

Dari sejumlah produk degradasi terebut, IMP berkontribusi paking besar terhadap perubahan aroma kesegaran ikan sementara hipoxanthine turut berperan pada munculnya rasa pahit pada daging ikan. Di sisi lain, keberadaan xanthine pada sampel darah manusia dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan penyakit gout, hyperuricemia, xanthinuria, kegagalan renal. Selain itu xanthin juga seringkali ditemukan pada kopi dan teh sebagai stimulus ringan. Hal ini menandakan pentingnya peran xanthine dari aspek kesehatan maupun industri. Konsentrasi xanthine dan hipoxanthine yang dapat diukur secara kontinyu oleh biosensor akan sangat bermanfaat pada proses kendali mutu yang lebih baik terhadap kesegaran daging maupun ikan.

Sejumlah metode yang saat ini seringkali digunakan untuk menganalis konsentrasi xanthine meliputi HPLC, fluorometric enzimatis, spektrometer massa fluorometric fragmentography., serta Kromatografi Gas kolom kapiler, serta kolorimeter enzimatis. Namun metode-metode tersebut memiliki sejumlah keterbatasan yaitu perlu waktu ekstra untuk preparasi sampel, perangkat yang mahal menuntut operator dengan keahlian tinggi, kurangnya tingkat spesifitas dan sensitifitas, serta perkembangannya cukup berbeda dengan tren teknologi saat ini yang cenderung menggunakan perangkat atau device dengan ukuran kecil dan portable.

Proses pembuatan biosensor (Sumber : M. Dervisevic et al. (2015))

Proses pembuatan biosensor dimulai dengan pembuatan kopolimer nanokomposit untuk dituangkan pada elektroda berbahan grafit pensil (PGE) yang telah dicuci dengan aseton dan air destilasi. Proses penuangan kopolimer pada PGE harus dilakukan secara merata. Selanjutnya gabungan kopolimer dan PGE dikeringkan dengan cepat menggunakan oven pada suhu 60oC hingga kopolimer terserap sepenuhnya ke dalam PGE. Setelah tahap netralisasi pH, casting PGE kopolimer direndam dalam xanthine oksidase lalu disimpan pada suhu 4oC. Proses pembuatan biosensor diuji dengan SEM, untuk respon elektrokimia dikuur menggunakan cyclic voltameter dan spektrometer impedansi elektrokima.

Hasil uji menunjukan biosensor xanthine mampu mencapai respon maksimum pada pH 7, suhu 45oC, +0,35 volt serta mampu mencapai kondisi steady state 95% setelah 4 detik. Uji kinerja biosensor menunjukkan hasil yang reliable dengan batas deteksi minimum 0,12 uM. Hasil pengujian keseluruhan menunjukkan bahwa biosensor yang dikembangkan menunjukkan respon positif terhadap keberadaan xanthine. Penggunaan kopolimer nanokomposit sangat menunjang kinerja tersebut. Pada pengujian daya simpan dan ketahanan terhadap gangguan operasional juga menunjukkan hasil yang memuaskan.

 

Penulis:  I Made Susi Erawan

 

 


Rabu, 20 Mei 2020

Membangun Kembali Industri dan Masyarakat Perikanan Yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi

Rantai pasok perikanan yang terganggu oleh penerapan PSBB dan penurunan permintaan pasar akibat banyaknya pasar dan restoran yang terpaksa tutup menyebabkan hasil perikanan tidak terserap, bahkan di beberapa daerah hasil perikanan hanya dikubur begitu saja karena tidak laku sehingga harga di pasaran anjlok yang pada akhirnya menyebabkan daya beli pelaku usaha perikanan mengalami penurunan. Disisi lain harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan karena masyarakat membeli dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya karena kekhawatiran akan kelangkaan barang pokok di masa pandemi ini. Hal-hal tersebut adalah beberapa diantara banyak dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat perikanan. Hal ini disampaikan oleh Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, selaku Narasumber dalam webinar “Membangun Kembali Industri dan Masyarakat Perikanan Yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi” yang diselenggarakan oleh Bappenas pada 15 Mei 2020 lalu.

Menurutnya, pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan untuk me-reset paradigma pembangunan perikanan yang ada, mulai dari perijinan yang berdasar daya dukung lingkungan pada masing-masing WPP maupun pengelolaan lingkungan hidup berbasis pada perikanan yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim serta penggunaan teknologi digital dalam perikanan, baik untuk membantu distribusi produksi maupun meningkatkan logistik perikanan secara umum guna memperkuat ketahanan ekonomi perikanan di masa yang akan datang.

Hal senada juga disampaikan Arif Wijaya dari WRI Indonesia, bahwa inovasi-inovasi di bidang perikanan harus selalu mengedepankan ekosistem dan sumberdaya pesisir yang sehat dan harus menyasar masyarakat yang paling rentan yaitu nelayan kecil dan masyaraskat pembudidaya sebagai pilar ketangguhan masyarakat perikanan.

Penggunaan teknologi digital dalam dunia perikanan air tawar sudah mulai diterapkan. Gibran Huzaifah, CEO eFishery Technology dalam webinar yang sama menyampaikan bahwa saat ini di 24 provinsi di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi sudah diterapkan alat pemberi pakan otomatis yang dilengkapi dengan sensor-sensor yang selalu terhubung dengan smartphone melalui suatu aplikasi khusus. Dengan aplikasi ini pembudidaya dapat memonitor jumlah kematian ikan, jumlah dan jenis pakan yang diberikan tanpa harus turun langsung ke kolam.

Sementara dari sisi perlindungan bagi nelayan, Kurnia Yuniakhir dari PT. Asuransi Jasa Indonesia menyampaikan bahwa berdasarkan surat No 4120/PL.420/d5/IX/2016 tanggal 15 September 2016, KKP telah menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaksana asuransi bagi nelayan. Program ini ditargetkan bagi 600.000 nelayan kecil dengan jumlah premi pada tahun 2019 sebesar Rp. 140.000,- yang sepenuhnya ditanggung olah negara.

Jaminan pertanggungan asuransi nelayan tahun 2019

Selain untuk nelayan, pembudidaya skala kecil juga bisa mendaftarkan asuransi perikanan untuk memberikan perlindungan terhadap resiko-resiko budidaya seperti penyakit ataupun bencana alam yang dapat menyebabkan terjaninya kegagalan panen.  

Skema Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil

Proses recovery sektor kelautan dan perikanan dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Dalam proses recovery jangka pendek yang harus dilakukan antara lain adalah recovery stakeholder yang terdampak langsung dengan membatasi kerusakan/kerugian yang terjadi melalui BLT, relaksasi kredit nelayan, aspek keamanan diri (kesehatan) pelaku perikanan dan memberikan stimulus pemulihan di sektor perikanan. Dalam proses recovery jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya tahan supply chain exsisting dan membuat supply chain baru, memperbaiki praktek penangkapan, membuat skema baru ketenagakerjaan sektor perikanan serta menciptakan metode pemasaran non-tradisional berbasis teknologi informasi seperti penggunaan e-market.

Pada akhirnya, recovery sektor kelautan dan perikanan pasca pandemi harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, melibatkan semua pihak termasuk kementerian lain yang terencana secara harmonis, efisien, rasional dan cepat sehingga dampak intervensi harus bisa dilihat dalam jangka waktu pendek dan manfaat dapat secara cepat dirasakan oleh stakeholder perikanan. Selain itu, pelaksanaannya harus inklusif, partisipatif dan transparan untuk menghindari penyalahgunaan dan harus terbuka bagi siapa saja untuk melakukan monitoring. Demikian yang disampaikan oleh Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc., Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas sebagai keynote speaker dalam webinar ini.

Sumber : Webinar dengan tema "Membangun Kembali Industri dan Masyarakat Perikanan Yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi" 

 

 





Selasa, 19 Mei 2020

Tingkatkan Kompetensi SDM, Menteri Edhy Luncurkan Sistem Pembelajaran Daring E-Milea

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meluncurkan sistem pembelajaran daring E-Milea

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meluncurkan sistem pembelajaran daring (online) Electronic Millennial Learning (E-Milea) sekaligus membuka pelatihan daring bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (18/5/2020).

Pelatihan bertajuk “Transformasi Diklat Berbasis Knowledge Management dan Teknologi 4.0 Menuju Smart ASN 2024” sekaligus peluncuran e-Milea diikuti oleh 439 ASN yang berasal dari seluruh unit kerja eselon I KKP. Kegiatan ini sesuai dengan salah satu fokus pembangunan nasional 2019–2024 yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk ASN.

Sistem pembelajaran daring E-Milea sendiri menyediakan diklat-diklat managerial, fungsional, teknis, dan sosiokultural. Dengan sistem ini, ASN KKP dapat belajar di mana pun dan kapan pun dengan lebih efisien. ASN diyakini sebagai salah satu elemen penting dan utama dalam proses penyelenggaraan pembangunan di industri 4.0.

“Kita ingin menjadikan kurang lebih 13.500 ASN KKP menjadi SDM yang berkualitas dan kompetitif untuk membantu pencapaian target pembangunan nasional,” tutur Menteri Edhy.

Menteri Edhy melanjutkan, saat ini Indonesia masih berada di peringkat ke-77 dari 119 negara Global Talent Competitiveness Index dengan nilai 38,04. Guna memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024.

Smart ASN ini dibutuhkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Smart ASN dimaksud memiliki beberapa kriteria seperti integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, jiwa melayani, jiwa entrepreneurship, jaringan luas, serta kemampuan menguasai IT dan bahasa asing.

“Pelatihan dalam bentuk teknis, manajerial, dan sosiokultural ini merupakan salah satu upaya KKP untuk menciptakan ASN dengan kriteria-kriteria Smart ASN tersebut,” lanjut Menteri Edhy.

Mandat kebijakan dan perubahan paradigma pengembangan kompetensi ASN juga telah tercantum dalam misi ke-8 Presiden RI yaitu reformasi pendidikan dan pelatihan ASN berbasis knowledge management. Hal ini disesuaikan dengan tantangan global, top skills 2020, serta hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran klasikal semakin kurang mampu merespon kebutuhan pengembangan pegawai.

Sedangkan pelatihan daring ini, menurut Menteri Edhy, merupakan bentuk transformasi metodologi pelatihan mengikuti era industri 4.0. Selain mengikuti perkembangan zaman, metodologi ini dinilai dapat membantu efisiensi anggaran.

Berdasarkan Pasal 203 ayat 4, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan melalui e-Learning sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018. Bahkan e-Learning ini masuk dalam salah satu penilaian reakreditasi Lembaga Diklat Pemerintah oleh LAN.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, mengatakan, pelatihan juga diberikan untuk membina 17 jenis jabatan fungsionl tertentu di bawah naungan KKP. Jabatan fungsional tertentu tersebut adalah: 1) Penyuluh Perikanan; 2) Pengendali Hama Penyakit Ikan; 3) Analis Pasar Hasil Perikanan; 4) Pengawas Perikanan Bidang Penaatan Peraturan Perundang-Undangan; 5) Pengawas Perikanan Bidang Mutu Perikanan; 6) Pengawas Perikanan Bidang Budidaya; 7) Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan; 8) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 9) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 10) Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap; 11) Inspektur Mutu; 12) Asisten Inspektur Mutu; 13) Pembina Mutu; 14) Asisten Pembina Mutu; 15) Analis Akuakultur; 16) Teknisi Akuakultur; dan 17) Teknisi Kesehatan Ikan.

Menurut Sjarief, secara umum jenis pelatihan yang diberikan meliputi pelatihan budaya kerja, pelayanan publik, dan kewirausahaan. “Melalui pelatihan ini kita ingin membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan KKP, mendorong ASN KKP memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh stakeholder perikanan, baik di kantor pusat, pelabuhan, bandara, di manapun unit kerja KKP berada, serta membangun jiwa kewirausahaan ASN KKP,” ucapnya.

Adapun metode pelatihan yang digunakan di antaranya ceramah; diskusi melalui live chat/zoom; belajar mandiri dengan mempelajari bahan ajar, modul, melihat video, dan bahan ajar lainnya; mengerjakan quiz; dan praktik membuat video dan mengerjakan studi kasus baik individu maupun kelompok.

Hingga 17 Mei 2020, pelatihan yang telah digelar melalui platform e-Milea berjumlah 6.204, ditambah dengan 205 pelatihan metode klasikal dan 60 pelatihan metode blended learning. Pelatihan melalui ketiga metode ini telah menghasilkan 5.152 lulusan.


Sumber : KKP

 

 


Senin, 18 Mei 2020

Penelitian Kelautan di Era Digital

Webinar “Penelitian Kelautan di Era Digital” 
“Wahai Peneliti dan Akademisi Tinggalkan Jejak Digitalmu di Alam Semesta”. Hal itu disampaikan oleh Dr. Ing. Widodo S. Pranowo pada kegiatan Webinar “Penelitian Kelautan di Era Digital” tanggal 18 Mei 2020 yang mengajak Para peneliti dan akademisi memiliki peran penting dalam menyampaikan IPTEK melalui media digital. Salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh para peneliti dan akademisi adalah memiliki profil dan portofolio di dunia digital. Beberapa situs web yang perlu dimiliki untuk meninggalkan jejak digital diantaranya adalah ORCID, Google Scholar, Scopus, Sinta, Loop, Academia, Research Gate, Pablons dan Mendeley.

Profil dan portofolio peneliti dalam salah satu situs web
ORCID (Open Researcher and Contibutor ID) merupakan ORCID identitas peneliti. ORCID dapat digunakan untuk submisi artikel ke jurnal. Google scholar dan scopus dan SINTA merupakan situs web yang berisi tentang profil dan portofolio peneliti. Ketiganya memilik fungsi sebagai barometer produktivitas, barometer dampak artikel ilmiah dan barometer profesionalitas peneliti.

Dengan memiliki profil dan portofolio pada situs-situs tersebut maka seorang peneliti dan akademisi akan memiliki kesempatan untuk saling memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan dan juga informasi tentang profil diri peneliti dan akademisi tersebut. Bahkan dengan profil dan portofolio tersebut juga bisa memberikan kesempatan untuk menjadi narasumber, pengajar, pembimbing dan pekerjaan di bidang yang sesuai dengan keahliannya.

Selain memiliki profil di situs-situs diatas, para peneliti dan akademisi hendaknya menyampaikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah popular dengan penyampaian menggunakan bahasa yang tidak terlalu scientific sehingga bisa dipahami oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah supaya hasil penelitian tidak hanya dikonsumsi oleh peneliti, dosen, akademisi dan pemangku kepentingan, tetapi dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Artikel ilmiah yang disampaikan bisa dikemas dalam bentuk artikel, opini, interview dan himbauan/ajakan positif. Kemasan dalam bentuk opini bisa disampaikan melalui blog, majalah dan Koran cetak online seperti dalam Kompasiana (Kompas) dan Indonesiana (Tempo). Dalam bentuk artikel bisa melalui pers online, koran cetak, majalah dan blog. Contoh press online spesifik di bidang kelautan dan lingkungan adalah DARILAUT.ID, Maritime News dan Mongabay. Kemasan dalam bentuk interview bisa disampaikan melalui pers online, radio dan televisi. Sedangkan untuk ajakan/himbauan positif bisa melalui media sosial Twitter, Facebook, Instagram dan Vlog.

Harapannya adalah hasil penelitian yang disampaikan dalam bentuk artikel ilmiah popular dengan kemasan bahasa yang mudah dipahami dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai penutup, disampaikan kalimat menarik oleh Dr. Ing. Widodo S. Pranowo yaitu “Marilah kita sebagai peneliti dan akademisi agar tidak hanya giat menyusun karya tulis ilmiah untuk jurnal dan prosiding saja, namun pengetahuan kita juga dibutuhkan untuk dibagi kepada msyarakat umum melalui karya tulis ilmiah popular di media press (online), agar dampak IPTEK secara horizontal lebih luas lagi dan turut mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Sumber : Webinar dengan tema “Penelitian Kelautan di Era Digital”

KKP Kembangkan Wisata Bahari Berbasis Desa

Wisata bahari berbasis desa

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono mengatakan Pengembangan Wisata Bahari berbasis desa perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dalam pengembangannya, masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku usaha dengan memanfaatkan jasa ekosistem kelautan dan perikanan.

“Program Dewi Bahari merupakan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan peran masyarakat berbasis desa dalam mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan,” terang Aryo di Jakarta (15/5).

Aryo menambahkan, selain meningkatkan nilai tambah ekonomi pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat, Dewi Bahari juga bertujuan untuk memperbaiki ekosistem dan lingkungan.

“Selain itu juga untuk perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya pesisir,” pungkasnya.

Direktur Jasa Kelautan (Jaskel), Miftahul Huda dalam Webinar “Sharing Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Desa”, menjelaskan beberapa kriteria sebuah desa pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Dewi Bahari, yaitu desa pesisir memiliki potensi daya tarik wisata (alam, buatan, budaya) dan potensi kunjungan wisata, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas dasar, dan adanya komitmen dari kelompok masyarakat.

“Agar dapat ditetapkan sebagai lokasi Dewi Bahari, desa dapat mengusulkan ke KKP melalui Kepala Desa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Penetapan lokasi Dewi Bahari juga dapat dilakukan melalui penunjukan suatu desa yang pernah mendapat bantuan pemerintah. Pada tahun 2016 hingga 2019, KKP melalui Direktorat Jaskel telah memberikan bantuan sarana prasaran wisata bahari di 46 kawasan,” jelas Huda.

Lebih lanjut, Huda menerangkan tahapan pengembangan Dewi Bahari terdiri dari perencanaan berbasis komunitas, pembinaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi/kemitraan, dan monitoring evaluasi. “Dengan adanya intervensi Dewi Bahari pada desa pesisir, kami berharap ada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat desanya,” tutupnya.

Webinar yang bertujuan sebagai ajang diskusi dan pembelajaran pengembangan wisata bahari diikuti lebih dari 150 orang peserta dari berbagai daerah, instansi, komunitas, dan praktisi wisata bahari. Selain Direktur Jaskel, hadir narasumber lainnya yaitu WWF Indonesia sebagai lembaga yang terlibat mendampingi pengelola wisata (community based tourism), serta Raja Muda Petuanan Kataloka , Clungup Mangrove Conservation, dan Bangsring Underwater yang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan eko wisata berbasis masyarakat lokal dan potensi lokal.


Sumber : KKPNews


Jumat, 15 Mei 2020

LRMPHP Bagikan Nasi Ikan Kepada Warga Bantul Terdampak Covid-19


LRMPHP Bagikan Nasi Ikan Kepada Warga Bantul Terdampak Covid-19
Dalam rangka berbagi di bulan Ramadan, LRMPHP Bantul turut berpartisipasi dalam gerakan berbagi nasi ikan yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kegiatan ini sebagai bentuk solidaritas pegawai LRMPHP dalam membantu sesama terdampak pandemi Covid-19. Gerakan berbagi nasi ikan dilaksanakan pada Jumat, 15 Mei 2020 dengan membagikan nasi ikan kepada warga di sekitar kantor LRMPHP. 

Kepala LRMPHP menyatakan bahwa pendanaan kegiatan ini berasal dari murni swadaya pegawai LRMPHP secara sukarela. “Alhamdulillah, terima kasih atas donasi rekan-rekan pegawai LRMPHP, semoga menjadi amal serta mendapatkan balasan dan rejeki yang berkah, “ tutur Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad.

Pembagian nasi ikan kepada warga sekitar dilakukan secara langsung oleh pegawai LRMPHP dengan tetap mengikuti protokol Covid-19. Sebanyak 70 paket nasi ikan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19 seperti tukang becak, ojek online maupun warga yang ada di lokasi. Pembagian nasi ikan ini direncanakan akan berlangsung selama 4 hari, dengan lokasi pembagian yang berbeda. 

Ojek online menerima pembagian nasi ikan
Dalam kegiatan gerakan berbagi nasi ikan yang diselenggarakan LRMPHP, masyarakat terlihat antusias menerimanya. Hal ini diungkapkan salah satu penerima nasi bungkus yang terdampak Covid-19 hingga saat ini menjadi pengangguran. “Terima kasih LRMPHP Bantul, saya merasa senang dan terbantu dengan pembagian ini, mudah-mudahan kegiatan ini dapat membawa keberkahan untuk semuanya,” ungkap Bp. Waji, warga Bantul.

Tim LRMPHP peduli warga terdampak Covid-19

Dengan kegiatan ini, Kepala LRMPHP berharap dapat membantu meringankan beban warga terdampak Covid-19 dengan sedikit memberikan tambahan nutrisi dari nasi ikan sehingga dapat menambah imunitas tubuh sebagai upaya menangkal Covid-19.


Kamis, 14 Mei 2020

Peneliti LRMPHP Ikuti Webinar Elsevier “Writing a Great Paper and Getting It Published”

Peneliti LRMPHP Ikuti Webinar Elsevier

Dalam rangka meningkatkan kompetensi peneliti serta mengisi kegiatan produktif WFH (work from home), peneliti LRMPHP mengikuti Webinar dari Elsevier "Writing a Great Paper and Getting It Published" dan dibawakan oleh Nicholas Pak (konsultan untuk Elsevier) pada tanggal 14 Mei 2020. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom meeting dan dapat diikuti di tempat para peserta berada.

Pada pelaksanaan Webinar dari Elsevier ini dibahas tentang cara pemilihan jurnal yang sesuai, pengumpulan elemen paper, tipe manuskrip dan penggunaan bahasa dalam penulisan manuskrip, pengecekan plagiarism serta cara mengetahui perangkingan jurnal (Q1 dan Q2).

Dalam pemilihan jurnal yang sesuai, peneliti dapat mengunjungi homepage jurnal untuk melihat apakah jurnal tersebut sesuai atau tidak. Informasi yang terdapat dalam homepage jurnal tersebut diantaranya Journal aims and scope, tipe artikel yang diterima, artikel terbaru yang dipublikasikan, dan referensi di artikel yang ditulis akan menuntun pada jurnal yang sesuai. Elsevier juga menyediakan journal finder Elsevier sebagai sarana untuk mencari jurnal yang sesuai dalam mempublikasikan artikel. Mesin pencarian ini menyediakan pilihan berdasarkan tema, jenis abstrak dan lama waktu yang diperlukan untuk publikasi suatu artikel.

Untuk pengumpulan elemen paper, beberapa tahapan yang dilakukan yaitu dengan mempersiapkan outline, menulis draft pertama, dan rewrite and improve. Berbagai tipe manuskrip, seperti full article, letters or short communications, dan review papers, dalam penulisannya digunakan bentuk tenses yang sesuai. Pada abstract and summary dan  methods and materials ditulis dalam bentuk past tense, introduction dalam bentuk present tense dan pada bagian discussion ditulis dalam bentuk past dan present tense. Bahasa yang digunakan dalam manuskrip juga harus sederhana, tidak berbelit – belit, serta menggunakan tanda baca yang tepat. Sementara itu untuk pengecekan plagiarisme dapat menggunakan software IThenticate (berbayar) dan untuk mengetahui perangkingan jurnal (Q1 dan Q2 ) dapat melalui scopus.com.



Rabu, 13 Mei 2020

Menteri Edhy Jelaskan Alasan Pembukaan Ekspor Benih Lobster

Menteri KKP Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan pertemuan virtual dengan 25 pemimpin redaksi media cetak, online dan juga elektronik, Selasa (12/5/) sore. Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu hangat seputar kelautan dan perikanan, salah satunya tentang izin ekspor benih lobster sesuai Permen KP No. 12 tahun 2020 sebagai pengganti Permen KP No. 56 Tahun 2015.
“Aturan itu dibuat berdasarkan kajian para ahli. Sehingga kita lihat saja dulu. Kita bikin itu juga berdasarkan perhitungan,” ujar Menteri Edhy.
Sebagaimana diketahui, pada Permen KP No. 12 Tahun 2020 diatur tentang diperbolehkan ekspor benih lobster namun dengan syarat yang cukup ketat, di antaranya mengenai kuota, lokasi penangkapan benih, kewajiban budidaya, pelepasliaran sebanyak 2% dari hasil panen, dan syarat-syarat lainnya. (Pasal 5, poin a – j)
Secara umum perbedaan dari Permen KP 56/2016 dengan Permen KP 12/2020 meliputi: (1) Permen 56 tidak dilengkapi definisi fase pertumbuhan lobster, (2) Dilarang menjual  benih untuk budidaya (pasal 7 ayat 1), dan (3) Dilarang memindahkan (ekspor) benih lobster (pasal 7 ayat 3).
Adapun Permen KP No. 12 Tahun 2020 mengatur tentang: (1) Definisi fase pertumbuhan lobster (Pasal 1, poin 7 dan 8); (2) Diperbolehkan budidaya benih lobster disertai tanggung jawab pelepasliaran 2% dari hasil panen (Pasal 3, poin e); dan, (3) Diperbolehkan ekspor benih lobster disertasi syarat ketat.
Menteri Edhy menjelaskan, telah memiiki jawaban mengenai kekhawatiran banyak pihak bahwa izin ekspor benih lobster akan mengancam populasi komoditas tersebut. Dari hasil pertemuannya dengan ahli lobster Universitas Tasmania Australia, kata dia, krustasea ini sudah bisa dibudidaya. Ditambah lagi, potensi hidup lobster budidaya sangat besar mencapai 70 persen, jauh lebih tinggi dibanding hidup di alam.
Edhy menambahkan, aturan izin ekspor benih lobster sebenarnya sangat mengedepankan keberlanjutan. Pasalnya, eksportir baru boleh mengekspor benih lobster setelah melakukan budidaya dan melepas-liarkan 2 persen hasil panen ke alam.
“Kita minta mereka peremajaan ke alam 2 persen. Saya pikir ini bisa menjaga keberlanjutan,” tambahnya.
Di samping keberlanjutan, alasan ekonomi menjadi pertimbangan diterbitkannya aturan ekspor benih lobster. Edhy mengaku banyak nelayan yang kehilangan mata pencaharian setelah adanya Permen KP Nomor 56 tahun 2016. Apalagi, permen tersebut tidak memperbolehkan lobster dibudidaya.
“Kita mendorong keberlanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Keduanya harus sejalan. Tidak bisa hanya keberlanjutan saja tapi nelayan kehilangan penghasilan, tidak bisa juga menangkap saja tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki,” jelasnya.
Meeting virtual yang dipandu oleh Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, TB Ardi Januar itu berlangsung sekitar dua jam. Selain soal izin ekspor benih lobster, isu lain yang dibahas di antaranya eksploitasi ABK di luar negeri, dampak pandemi Covid-19 terhadap nelayan dan ekspor produk perikanan, hingga pengembangan sektor budidaya di Indonesia.

Sumber : KKPNews

Jumat, 08 Mei 2020

Peneliti LRMPHP Ikuti Webinar Series Bedah Buku “Penulisan Artikel Ilmiah”

Peneliti LRMPHP Ikuti Webinar Series Bedah Buku “Penulisan Artikel Ilmiah”
Dalam rangka meningkatkan kompetensi peneliti serta mengisi kegiatan produktif WFH (work from home), peneliti LRMPHP mengikuti Webinar Series yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan IEEE Indonesia Section dengan judul Bedah Buku “Penulisan Artikel Ilmiah” dengan narasumber Prof. Dr. Wisnu Jatmiko (Koordinator MIK – DIK Fasilkom UI dan Ketua IEEE Indonesia Section) pada tanggal 6 Mei 2020. Webinar ini diselenggarakan melalui aplikasi Zoom meeting dan dapat diikuti di tempat para peserta berada.

Pada Bedah Buku “Penulisan Artikel Ilmiah” dibahas tentang strategi untuk meningkatkan publikasi jurnal internasional. Salah satu strategi yaitu dengan menemukan jurnal dengan impact factor yang tinggi.  Impact factor menurut Springer yaitu tolok ukur reputasi jurnal yang mencerminkan seberapa sering jurnal tersebut ditinjau oleh rekan-rekan peneliti atau rekan sejawat lainnya (peer-reviewed) dan dikutip oleh peneliti lain pada tahun tertentu. Pada suatu tahun tertentu, impact factor jurnal adalah jumlah rata-rata kutipan per makalah yang diterbitkan di jurnal selama dua tahun sebelumnya.

Selain impact factor yang tinggi, jurnal dengan h-index yang tinggi juga dapat dijadikan indikator produktivitas dan dampak dari karya ilmuwan atau cendekiawan yang diterbitkan. Saat ini terdapat beberapa pengindeks artikel ilmiah seperti Scopus (www.scopus.com), Thomson Reuters (http://thomsonreuters.com/en.html), dan Microsoft Academic Research (http://academic.research.microsoft.com).

Dalam kegiatan webinar, juga dibahas strategi untuk menghindari plagiarisme dan jurnal predator. Plagiarisme dapat dihindari dengan melakukan pengecekan melalui beberapa website yang telah tersedia seperti http://gateway.scanmyessay.com/index.php, https://ithenticate.com/, http://www.customwritings.com/check-paperfor-plagiarism.html, dan http://www.plagtracker.com/. Sementara itu untuk menghindari jurnal predator, ada beberapa website list jurnal predator diantaranya http://scholarlyoa.com/publishers/, http://pak.dikti.go.id/portal/2013/01/31/jurnal-yang-tidakdinilai-untuk-kenaikan-pangkatjabatan-dosen/, dan http://scholarlyoa.com/individual-journals/. 


Badan Riset KKP Gencarkan Pelatihan Daring via E-Milea

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di tengah wabah Covid-19 ini misalnya, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) mengadopsi pelatihan dengan metode daring (online) melalui Electronic Millennial Learning (E-Milea) sebagai solusi.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja mengakui, beberapa orang memang belum siap atau belum terbiasa dengan pelatihan daring ini. Namun, pelatihan dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan sehingga sikap adaptif sangat dibutuhkan. Hal ini disampaikan Sjarief saat membuka secara serempak Pelatihan Budaya Kerja Angkatan II, Workshop Manajemen Stres, dan Workshop Pengarusutamaan Gender Angkatan I, Selasa (5/5).

Pelatihan Budaya Kerja Angkatan II diikuti oleh 27 peserta dari Biro SDM Aparatur dan dilaksanakan pada 5 – 8 Mei 2020. Adapun Workshop Manajemen Stres diikuti 32 peserta dari Sekretariat Inspektorat Jenderal pada 5 – 9 Mei 2020. Terakhir, Workshop Pengarusutamaan Gender diikuti 30 peserta dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada 5-10 Mei 2020. Jumlah ini menambah total ASN KKP yang telah mengikuti pelatihan daring menjadi 6.186 orang sejak Januari 2020 hingga saat ini.

Sjarief menjelaskan, untuk dapat mengikuti pelatihan daring, ada beberapa hal yang harus dibenahi. Pertama, niat yang baik. Kedua, keterbukaan dalam menerima hal-hal baru. Ketiga, membangun keinginan untuk menjadi lebih baik. Keempat, konsistensi dengan menerapkan ilmu yang sudah didapat.

Terkait pelatihan budaya kerja, Sjarief menyatakan, pola budaya kerja yang baik dapat dibangun melalui tiga hal, yaitu attitude, knowledge, dan skill.

“Pertama, kita harus memiliki attitude atau sikap yang terbuka terhadap hal-hal baru. Kedua, memperkaya knowledge (pengetahuan) tak hanya sebatas yang diperoleh dari widyaiswara, tetapi juga memperkayanya melalui sumber-sumber lainnya, misalnya dengan rajin menelusuri informasi di mesin pencarian dan sebagainya. Ketiga, membangun skill agar pengetahuan yang dimiliki bukan sekadar membuat seseorang mampu berkomentar, tetapi juga mampu menyusun plan of action,” papar Sjarief.

Sjarief berharap, pelatihan ini dapat menjadi stimulan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah model pelatihan. “Bukan hanya teaching, melalui pelatihan ini, peserta diharapkan juga dapat menjadi pemimpin yang mampu membaca kasus, mengurai kasus, dan mensintesis sebuah solusi, serta membuat plan of action,” ucapnya.

“Ilmu itu seperti air yang apabila ditaruh begitu saja di sebuah bejana dan dibiarkan, dia akan busuk. Namun jika dibiarkan mengalir, dia akan menyegarkan dan memberi kehidupan bagi orang lain. Ilmu yang bermanfaat ini bersifat jariyah yang amalnya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Untuk itu, terus berbagi ilmu adalah tindakan yang sangat mulia,” tukas Sjarief.

Selain ketiga jenis pelatihan tersebut, BRSDM melalui Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi juga menyediakan jenis pelatihan online manajerial lainnya seperti pelayanan publik dan customer relationship management.

Pelatihan-pelatihan ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kompetensi manajerial ASN KKP seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku yang terukur dalam memimpin dan mengelola unit organisasi. Pelatihan ini juga digelar untuk memenuhi kewajiban ASN mengikuti 20 jam pelatihan (JP).

Ke depan, KKP akan terus mengembangkan konten pelatihan daring ini, utamanya untuk mendukung peningkatan kompetensi teknis jabatan fungsional di lingkungan KKP.

Untuk menjaga standar mutu penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) telah mengadopsi Sistem Manajemen Multi ISO 9001:2015.



Sumber : KKPNews




Senin, 04 Mei 2020

KKP Resmi Jadi Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan

Menteri Edhy bersama Dirjen PRL Aryo Hanggono

Rapat Koordinasi tentang Pembahasan Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan yang dipimpin oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, memutuskan Otoritas Pengelola CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) untuk Jenis Ikan secara resmi dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ke depan, Indonesia akan memiliki 2 Otoritas Pengelola (Management Authority/MA) CITES yaitu sesuai PP No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar oleh KLHK sebagai MA CITES untuk Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang menetapkan KKP sebagai MA CITES untuk Jenis Ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menegaskan salah satu tujuan pemisahan MA jenis ikan dilakukan untuk mempercepat proses perizinan pemanfaatan jenis-jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES.
“Saat ini, untuk mengekspor jenis-jenis ikan yang masuk dalam daftar Appendiks CITES, seperti kuda laut dan ikan arwana, pelaku usaha perikanan membutuhkan perizinan yang diterbitan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan KKP, sehingga proses perizinan menjadi lebih panjang dan menghambat ekspor perikanan,” jelas Menteri Edhy dalam Rapat Koordinasi MA CITES yang diselenggarakan secara telekonferensi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Proses pengelolaan sumber daya ikan mencakup mata rantai proses dari hulu sampai ke hilir, dimulai dari pengaturan kapal dan alat tangkap, pengaturan daerah penangkapan, penerapan standar budidaya perikanan, pendaratan dan pencatatan hasil perikanan di pelabuhan, penerapan standar mutu pengolahan ikan, pemberdayaan/ pembinaan dan pengawasan kegiatan nelayan dan pembudidaya ikan serta penerapan dilakukan oleh KKP.
“Proses pemisahan MA CITES ini pada dasarnya merupakan hal yang biasa sebagai implikasi terbentuknya KKP yang salah satu fungsi utamanya adalah mengelola sumber daya ikan, termasuk dalam konteks pelaksanaan CITES, sehingga beberapa urusan yang sebelum adanya KKP dilakukan oleh KLHK saat ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan KKP,” pungkas Menteri Edhy.
Ketentuan Konvensi CITES memperbolehkan setiap negara untuk menetapkan 1 (satu) atau lebih MA dan 1 (satu) atau lebih Scientific Authority/SA, sehingga pemisahan MA ini sejalan dengan ketentuan Konvensi CITES.
Melanjutkan keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Aryo Hanggono menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan mandat sebagai MA CITES jenis ikan, KKP telah menerbitkan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Appendiks CITES.
“Dengan diputuskannya Otoritas Pengelola CITES untuk Jenis Ikan ke KKP maka KKP akan terus memperkuat aspek kelembagaan, pengawasan, dan karantina termasuk penguatan aspek budidaya khususnya untuk Ikan Arwana juga Ikan Napoleon,” ungkap Aryo.
“Kita (Ditjen PRL) tidak sendiri dalam menjalankan mandat CITES ini, kita berbagi tugas dan didukung oleh unit kerja lainnya, seperti aspek karantina, budidaya, pengawasan, tangkap akan menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaannya ke depan,” tutup Aryo.
Kesiapan KKP sebagai MA telah ditunjukkan melalui pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PRL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan bahwa jenis-jenis ikan yang akan diperdagangkan atau diekspor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang konservasi jenis ikan.

Sumber : KKPNews

Kamis, 30 April 2020

Menuju Smart ASN 2024, KKP Gelar Pelatihan Online Budaya Kerja Berkepribadian

Kepala BRSDM Sjarief Widjaja (Foto: BRSDM)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya membangun wawasan bahari dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
Untuk itu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menggelar “Pelatihan Budaya Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Daring” yang diselenggarakan Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi.
“Di tengah situasi pandemi ini, pengembangan kapasitas SDM kita harus tetap dilaksanakan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Dengan pelatihan dalam jaringan (Daring) atau online ini, transfer ilmu pengetahuan tetap bisa dilaksanakan meski dalam kondisi physical distancing,” jelas Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.
Pelatihan budaya kerja pada angkatan 1 ini diikuti oleh 40 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Biro Perencanaan KKP. Kegiatan ini akan digelar selama 4 hari, yaitu mulai 28 April hingga 1 Mei 2020 yang selanjutnya akan diikuti dengan kelas-kelas berikutnya secara bersamaan dengan peserta dan jenis pelatihan berbeda.
Sjarief menuturkan, pelatihan budaya kerja ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan good government dan clean governance di lingkungan KKP. ASN KKP dibekali dengan budaya kerja yang kompeten, profesional, dan berkepribadian.
“Melalui pelatihan ini, ASN KKP dapat memahami budaya kerja dengan mempelajari bahan ajar, modul, maupun melihat video terkait yang sudah disiapkan. Melalui pendalaman materi pada pelatihan budaya kerja ini, diharapkan budaya kerja di KKP akan semakin baik lagi,” ujar Sjarief.
Sjarief menilai, pelatihan budaya kerja berkepribadian ini saat penting. Pasalnya, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 119 negara dalam Global Talent Competitiveness Index dengan nilai 38,04. Untuk memperbaiki indeks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerapkan Human Capital Management Strategy menuju Smart ASN 2024.
Salah satu program Human Capital Management Strategy ini adalah 6P, yaitu perencanaan; perekrutan dan seleksi; pengembangan kapasitas; penilaian kinerja dan penghargaan; promosi, rotasi, dan karier; serta peningkatan kesejahteraan.
Untuk dapat bersaing, Indonesia harus menyiapkan Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, dan profesionalisme tinggi. Selain itu, ASN juga harus memiliki wawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, memiliki keramahtamahan (hospitality), berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas.
Dalam rangka menyiapkan Smart ASN ini, KKP juga telah mengembangkan sistem pelatihan menggunakan aplikasi online yang diberi nama Electronic Millennial Learning (E-Milea). Aplikasi ini menyediakan diklat-diklat managerial, fungsional, teknis, dan sosiokultural.
Dengan aplikasi ini, ASN KKP dapat belajar di mana pun dan kapan pun dengan lebih efisien.
Tak hanya pelatihan budaya kerja, secara umum, berbagai pelatihan yang diselenggarakan KKP baik untuk ASN, pelaku utama l, maupun pelaku usaha penting untuk meningkatkan kapasitas SDM yang berwawasan kelautan.
Dengan demikian, SDM Indonesia diharapkan mampu mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan, meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan.
Hal ini selaras dengan salah satu misi nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional”.
Untuk mewujudkan misi tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
Sjarief meyakini, pengembangan SDM kelautan dan perikanan ini memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
“Kita mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan,” tandas Sjarief.
Sebagai informasi, hingga 27 April 2020, sistem pembelajaran online KKP, E-Milea, telah diikuti 5.912 peserta dengan 3.616 peserta yang lulus. Pembelajaran/pelatihan tersebut di antaranya bertemakan budaya kerja, pelayanan publik, kewirausahaan, manajemen stress, pengarusutamaan gender, dan costumer relationship management.
Sementara itu, terdapat pula pelatihan sistem blended learning (pembelajaran campuran) yang memadukan pembelajaran klasikal (tatap muka) dan online melalui E-Milea. Pembelajaran ini telah diikuti oleh 98 peserta pada diklat arsiparis terampil dan diklat dasar Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP).
Meskipun demikian, pembelajaran sistem klasikal tentu tidak akan ditinggalkan. Sepanjang 2020, KKP telah memberikan pelatihan tatap muka kepada 137 peserta dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), pelatihan budidaya magot, dan training of trainer (ToT) IMO Model Course 6.09.
Dengan perpaduan ketiga sistem pembelajaran ini, target pelatihan bagi 2.280 peserta di 2020 sudah jauh terlampaui.

Sumber : KKPNews


Selasa, 28 April 2020

Ekspor Rumput Laut Tak Terimbas Pandemi


Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Budidaya saat ini tengah mendorong industrialisasi rumput laut nasional. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan rumput laut memiliki kontribusi besar terhadap nilai ekspor perikanan nasional.
Slamet berharap, aktivitas ekspor rumput laut akan turut menyumbang devisa ditengah dampak ekonomi akibat COVID-19 yang mempengaruhi kinerja ekonomi nasional. Tidak hanya rumput laut, kerapu, udang dan beberapa komoditas perikanan lainnya juga memberikan kepastian bahwa ekspor produk perikanan tetap berjalan dan prospektif di tengah pandemi.
“Saya rasa ekspor rumput laut ini memicu optimisme kita bahwa meski di tengah wabah Covid-19 kegiatan ekonomi perikanan masih berjalan,” kata Slamet, Senin (27/4).
Seperti diketahui, Sabtu (25/4) lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo melepas ekspor rumput laut jenis Spinosum di Serang – Banten sebanyak 53,5 ton dari CV. Delton dalam bentuk raw material kering dengan nilai ekspor mencapai Rp700 juta rupiah.
Spinosum merupakan jenis alga merah yang nilai manfaatnya cukup besar, sehingga sangat potensial didorong untuk menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor selain Eucheuma cottoni.
Slamet menjelaskan, Eucheuma cottoni dan Spinosum telah bisa kita dikembangkan secara massal di Indonesia.
Dia pun mengajak masyarakat pembudidaya untuk melakukan budidaya rumput laut dengan cara yang benar sesuai dengan SOP yang ada sehingga akan dihasilkan produk rumput laut dengan kandungan agar atau karagenan atau alginate yang bagus.
“Rumput laut punya peluang sangat mudah untuk dikembangkan karena biaya produksinya murah dan dapat menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir,” terang Slamet.
Saat melepas ekspor rumput laut di Serang, Sabtu lalu, Menteri Edhy mengungkapkan kegiatan ekspor ini merupakan momen menggembirakan. Dimana di tengah pandemi Covid-19, Indonesia tetap bisa melakukan ekspor rumput laut.
Terlebih, ekspansi tujuan ekspor produk perikanan terus meluas. Seperti tujuan Vietnam yang menjadi market baru.
“Padahal kita tahu sebelumnya market rumput laut kita didominasi ke China dan Filipina. Terbukanya ekspor ke Vietnam, ini akan menaikan nilai ekonomi jenis Spinosum yang sangat potensial di Indonesia. Artinya akan lebih banyak masyarakat yang terlibat dalam usaha budidaya rumput laut ini,” jelas Slamet.
Sementara itu, Direktur Utama CV. Delton Cabang Serang, Jaja Mujahidin, mengungkapkan bahwa saat ini permintaan rumput laut jenis Spinosum ke Vietnam mencapai 3.000 ton per bulan dengan nilai mencapai Rp. 36 miliar per bulan. Menurutnya jenis Spinosum punya nilai manfaat yang tinggi sebagaimana jenis Eucheuma cottoni. Keuntungan lainnya, jenis ini lebih adaptif dan tahan terhadap penyakit seperti ice-ice.
Sebagai informasi bahwa Indonesia diuntungkan sebagai negara dengan potensi sumber daya rumput laut yang besar. Sebagai bagian dari segi karang dunia, Indonesia memiliki setidaknya 550 jenis varian rumput laut bernilai ekonomis tinggi.
Tahun 2019 tercatat nilai ekspor rumput laut Indonesia mencapai 324, 84 juta USD atau tumbuh 11,31% dibanding tahun 2018 yang mencapai 291, 83 juta USD. Selama rentang waktu 2014 – 2019 ekspor rumput laut nasional tercatat tumbuh rata-rata per tahun sebesar 6,53%.
Sedangkan produksi rumput laut nasional hasil budidaya tahun 2018 tercatat 10,18 juta ton. Sementara itu, KKP menargetkan tahun 2020 produksi rumput laut mencapai 10,99 juta ton dan diproyeksikan mencapai 12,33 juta ton pada tahun 2024.
Pemerintah telah membentuk Pokja untuk melakukan percepatan industrialisasi nasional, untuk mendorong hal tersebut, KKP telah menyusun peta jalan percepatan produksi rumput laut nasional.

Sumber : KKPNews


Jumat, 24 April 2020

MENGENAL IKAN INVASIF DI PERAIRAN INDONESIA


Sumber : https://oceanconservancy.org/blog/2016/02/24/the-oceans-least-wanted-4-invasive-species-to-know/
Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang melimbah. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdapat sedikitnya 4.720 jenis ikan baik tawar maupun laut di perairan Indonesia.

Saat ini kekayaan jenis ikan di Indonesia mengalami ancaman yang cukup serius yang disebabkan karena pembukaan lahan dan alih fungsi, pencemaran perairan dan sebab lainnya yang berdampak pada penurunan kualitas habitat ikan yang menyebabkan penurunan populasi. Selain itu keberadaaan berbagai jenis spesies ikan invasif asing juga menjadi ancaman serius bagi perairan Indonesia. Jika tidak dilakukan upaya pengendalian, keberadaan spesies ini mengancam kekayaan perairan, termasuk memusnahkan spesies lokal. Di sebagian daerah, spesies lokal sudah benar-benar terdesak. Sebagai contoh adalah spesies ikan Arapamia gigas yang beberapa tahun lalu menjadi polemik karena keberadaannya mengancam spesies ikan lokal di perairan Indonesia.

Spesies invasif merupakan makhluk hidup yang masuk/dimasukkan ke ekosistem baru, lalu menguasai ekosistem itu. Menurut IUCN dalam Redlist of Threatened Spesies, spesies asing invasif adalah spesies asing yang mampu membentuk diri mereka pada ekosistem alami atau ekosistem semi alami, sebagai awal perubahan dan mengancam keanekaragaman hayati lokal/asli. Menurut Umar C. dalam Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (2015) menyatakan bahwa Keberadaan jenis invasif berdampak pada terganggunya kelangsungan hidup ikan asli suatu perairan yang memiliki nilai ekonomis, yaitu terjadi penurunan keanekaragaman hayati seiring dengan semakin berkurangnya beberapa jenis ikan lokal. Populasi jenis ikan asli atau endemik di beberapa perairan Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan oleh masuknya ikan asing. Populasi ikan endemik yang terancam punah seperti dilaporkan oleh Sukmono et. al. dalam Jurnal Iktiologi Indonesia (2013) adalah ikan lais kaca (Kryptoperus minor), ikan parang-parang bengkok (Macrochirichtys marcrochirus), dan ikan sepat mutiara (Trichopodus leerii), serta ikan ridiangus (Balantiocheilos melanop-terus) yang terdapat di perairan Hutan Harapan di Jambi.

Beberapa penelitian terkait ancaman ikan invasif di beberapa perairan local Indonesia juga sudah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Sentosa, A. A. & Wijaya, D. dalam Jurnal Bawal Vol. 5 (2013) yang menyatakan bahwa berdasarkan aspek biologi ikan zebra memiliki potensi sebagai ikan asing invasif yang cukup tinggi di Danau Beratan yang disertai dengan kemampuan adaptasi yang baik. Penelitian oleh Hadiaty, R.K. yang disampaikan dalam Jurnal Iktiologi Indonesia (2011) menyampaikan bahwa ada 86 spesies ikan yang dulu hidup di danau-danau daerah aliran Sungai Cisadane, namun saat ini hanya dijumpai 24 spesies, yang menunjukkan bahwa laju kehilangan spesiesnya sekitar 72,1%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Prianto E. et al yang dimuat dalam Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (2016) menyampaikan bahwa keberadaan ikan introduksi yang bersifat invasive (alien invasive fish species) telah menjadi permasalahan utama bagi pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Indonesia khususnya di komplek Danau Malili. Populasi ikan asing invasive telah memasuki hampir seluruh perairan komplek Danau Malili dan mendominasi. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa spesies ikan invasif sudah banyak masuk ke perairan local dan telah mengancam keberadaan ikan endemic perairan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan untuk menjaga kekayaan jenis ikan di Indonesia.

Tindakan pencegahan dan penanggulangan ikan invasif saat ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu melalui Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 45 tahun 2009. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pemasukan Ikan Berbahaya ke Indonesia. Bahkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merilis database daftar ikan yang berpotensi sebagai spesies asing invasif di Indonesia.

Penulis : Wahyu Tri Handoyo - LRMPHP