GASPOL! LRMPHP Siap Kawal Hasil Rakornis BPPSDM KP 2026 melalui Rencana Aksi Strategis

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) Tahun 2026 yang berlangsung di Wind Hill Resort, Bogor, Jawa Barat, pada 21–24 Mei 2026. Kegiatan strategis tersebut menghasilkan sejumlah rumusan penting dan komitmen kinerja untuk mendukung percepatan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.

Rakornis tahun ini mengusung tema “Gaspol, Gerak Akselerasi Percepatan Output dan Layanan Selaraskan Misi Perkuat Sinergi (GASPOL SELARAS MANIS)” dan dipimpin langsung oleh Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta. Sebanyak 116 peserta dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta perwakilan eksternal hadir secara luring untuk menyatukan langkah dalam mendukung delapan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, I Nyoman Radiarta menegaskan bahwa ukuran keberhasilan instansi saat ini tidak lagi hanya sebatas pelaksanaan kegiatan rutin, melainkan sejauh mana kegiatan tersebut mampu mempercepat output, memperkuat layanan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Filosofi “Gaspol” juga menjadi semangat bersama untuk mendorong seluruh jajaran bergerak lebih cepat, terukur, terkoordinasi, dan selaras dalam mencapai target organisasi.

Rakornis BPPSDM KP 2026 memfokuskan pembahasan pada delapan program prioritas berbasis ekonomi biru (Blue Economy), yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi di Waingapu, revitalisasi budidaya ikan di Pantai Utara Jawa, pengembangan budidaya ikan tematik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan modeling kawasan budidaya komoditas unggulan terintegrasi, pembangunan pergaraman nasional menuju swasembada garam, modernisasi kapal perikanan, serta modernisasi sarana dan prasarana pendidikan kelautan dan perikanan.

Sebagai unit kerja di bawah BPPSDM KP yang berfokus pada riset mekanisasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan, LRMPHP siap menyelaraskan program kerja dan inovasi teknologi guna mendukung target nasional tersebut, khususnya dalam penguatan sektor hilir perikanan melalui modernisasi sarana dan teknologi pengolahan hasil perikanan.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai agenda strategis yang berlangsung secara intensif. Kegiatan diawali dengan pemaparan roadmap kegiatan 2026–2029 oleh para Kepala Pusat dan arahan Kepala BPPSDM KP. Pada hari berikutnya, dilaksanakan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah mitra, yaitu Sampoerna University, BPSDM Perhubungan, dan Snack Video. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembahasan penajaman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPPSDM KP serta sidang kelompok terkait pelaksanaan anggaran SBSN dan program prioritas nasional. Selain itu, peserta juga membahas langkah-langkah likuidasi sejumlah satuan kerja agar proses penataan aset dan sumber daya manusia tetap berjalan tertib tanpa mengganggu pelayanan publik.

Puncak kegiatan berlangsung pada Sabtu (23/5) melalui pemaparan hasil sidang kelompok dan penandatanganan Dokumen Komitmen Kinerja sebagai bentuk kesiapan seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian target organisasi. Rakornis kemudian resmi ditutup pada Minggu (24/5).

Berdasarkan hasil rapat pleno dan pembahasan teknis, Rakornis BPPSDM KP 2026 menghasilkan lima rumusan utama. Pertama, penyediaan sumber daya manusia unggul untuk mendukung ekonomi biru melalui integrasi penyuluhan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Kedua, optimalisasi pendampingan penyuluh perikanan pada berbagai program prioritas seperti KNMP, swasembada garam, budidaya tematik, hingga tambak udang Waingapu. Ketiga, standardisasi dan modernisasi pendidikan melalui penguatan Ocean Institute of Indonesia (OII) dan pembangunan sarana pendidikan berbasis SBSN. Keempat, peningkatan pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi melalui Corporate University (Corpu) dan Community Learning Center (CLC). Kelima, penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel pasca-likuidasi satuan kerja, mencakup penataan SDM, aset, arsip, dan dokumen administrasi lainnya.

Bagi LRMPHP, hasil Rakornis ini menjadi acuan penting dalam memperkuat peran lembaga dalam pendampingan penyuluhan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan (SDM KP) ke depan. Melalui semangat “Selaraskan Misi, Perkuat Sinergi”, LRMPHP siap mengakselerasi perannya dalam meningkatkan kapasitas SDM KP melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan guna mendukung hilirisasi perikanan nasional serta meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Read More

Gemarikan di Kulon Progo, Instruktur LRMPHP Berbagi Edukasi Gizi Ikan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 melalui kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (21/5/2026) di Dukuh Patuk Lor, Desa Tirtorahayu, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo.

Kampanye Gemarikan diikuti oleh 20 warga setempat dan menghadirkan narasumber dari Dislautkan DIY, DPRD DIY, serta LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi guna mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dislautkan DIY, Bapak Joko, menyampaikan kebijakan peningkatan konsumsi ikan per kapita masyarakat DIY melalui Gerakan Makan Ikan. Sementara itu, Anggota DPRD DIY, Hifni Muhammad Nasikh, memberikan arahan terkait pentingnya peningkatan konsumsi ikan di DIY. Ia berharap angka konsumsi ikan masyarakat DIY terus meningkat, mengingat tingkat konsumsi ikan di wilayah tersebut masih termasuk yang terendah di Indonesia.

Instruktur LRMPHP, Wahyu Tri Handoyo, menyampaikan materi bertema “Gizi Ikan untuk Generasi Emas”. Dalam paparannya, ia menyoroti tantangan pola makan generasi era digital yang cenderung serba instan. Salah satu solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi adalah kembali mengonsumsi real food, salah satunya ikan. Konsumsi ikan dinilai menjadi solusi tepat karena produksi protein ikan nasional sangat melimpah dibandingkan sumber protein lainnya. Selain itu, ikan memiliki kandungan nutrisi yang seimbang, meliputi protein, asam lemak tak jenuh, mikronutrien, dan vitamin.

Lebih lanjut, dijelaskan pula pentingnya penanganan ikan yang baik, mulai dari proses pembersihan, penyimpanan, pengawetan, hingga pengolahan, guna menjaga mutu ikan sebelum dikonsumsi. Pada kesempatan tersebut juga diperkenalkan berbagai produk diversifikasi olahan ikan kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan Kampanye Gemarikan diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Melalui kegiatan ini, diharapkan konsumsi ikan masyarakat dapat terus meningkat sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Read More

Case Hardening pada Pengeringan Ikan, Tantangan dalam Menjaga Mutu Produk Perikanan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melalui media edukasinya terus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya proses pengolahan hasil perikanan yang tepat, aman, dan berkualitas. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses pengeringan ikan adalah fenomena case hardening atau pengerasan permukaan yang dapat memengaruhi mutu serta keamanan produk perikanan.

Case hardening merupakan kondisi ketika bagian permukaan ikan mengering lebih cepat dibandingkan bagian dalam akibat penggunaan suhu pengeringan yang terlalu tinggi dan aliran udara yang terlalu kuat. Kondisi tersebut menyebabkan terbentuknya lapisan keras atau kerak pada permukaan ikan. Lapisan keras ini kemudian menghambat keluarnya kadar air dari bagian dalam daging ikan, sehingga proses pengeringan menjadi tidak merata dan masih menyisakan kelembapan di bagian dalam produk.

Fenomena ini umumnya terjadi pada metode pengeringan konveksi, khususnya konveksi paksa, serta pada proses pengeringan menggunakan oven maupun pengasapan dengan suhu tinggi. Apabila tidak dikendalikan dengan baik, case hardening dapat menurunkan kualitas produk hasil perikanan secara signifikan.

Meskipun tampilan luar ikan terlihat kering, bagian dalam yang masih lembap dapat menjadi media yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur sehingga produk lebih mudah mengalami kerusakan. Selain itu, proses pengeringan yang tidak sempurna juga menyebabkan aroma dan cita rasa ikan kurang optimal serta tekstur produk menjadi tidak seragam, yaitu keras di bagian luar namun lembek di bagian dalam. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memperpendek umur simpan produk.

Untuk mencegah terjadinya case hardening, proses pengeringan perlu dilakukan dengan pengaturan suhu secara bertahap agar kadar air dalam bahan dapat keluar lebih merata. Pengendalian laju pengeringan, terutama pada tahap awal proses, juga penting dilakukan agar permukaan produk tidak cepat mengeras. Selain itu, sirkulasi udara perlu diatur dengan baik guna membantu penguapan air secara merata. Penggunaan ukuran ikan yang seragam juga dapat membantu menghasilkan tingkat kekeringan produk yang lebih konsisten.

Melalui edukasi ini, LRMPHP berharap para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dapat memahami pentingnya pengendalian proses pengeringan guna menghasilkan produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan memiliki daya simpan lebih lama. Penerapan teknik pengeringan yang tepat juga diharapkan mampu mendukung peningkatan nilai tambah serta daya saing produk perikanan Indonesia.

Read More

KKP Sabet Dua Penghargaan 'Sangat Memuaskan' dalam Kearsipan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil meraih predikat AA (Sangat Memuaskan) dalam Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Berdasarkan hasil penilaian ANRI, KKP memperoleh akumulasi nilai sebesar 96,23 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut berasal dari pengawasan eksternal sebesar 57,55 dan pengawasan internal sebesar 38,68.

Selain itu, Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip di lingkungan KKP juga mendapat nilai 94,91 dengan kategori "AA (Sangat Memuaskan)". 

“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip elektronik yang kami lakukan selama ini berjalan dengan baik dan mendukung transformasi digital birokrasi,” ujar Plt Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha Donny Oktapura dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (21/5).

ANRI menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, beserta seluruh jajaran atas upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua penghargaan diharapkan menjadi dorongan bagi KKP untuk terus memperkuat sistem pengelolaan arsip yang tertib, modern, dan terintegrasi. Pengelolaan arsip yang baik juga meningkatkan efektivitas proses administrasi serta transparansi pelayanan publik di lingkungan KKP.

KKP sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang kearsipan, guna mendukung kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Sebagai informasi, pengawasan kearsipan sendiri merupakan bagian dari upaya ANRI dalam memastikan kepatuhan instansi pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengelolaan arsip yang baik menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi nasional.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Jembatani Hasil Produk KNMP & Budidaya Tematik Bantul Masuk ke SPPG hingga Ritel Modern

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan perluasan akses pasar bagi komoditas perikanan yang dihasilkan dari program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan budidaya tematik bioflok. 

Salah satunya dengan mempertemukan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) budi daya tematik, mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), UMKM, hingga ritel modern di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pertemuan tersebut melibatkan 3 KNMP, 3 KDMP, 5 Yayasan Mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi sekitar 40 SPPG, 5 UMKM, 2 supplier lokal dan 1 ritel modern. Hasilnya, teridentifikasi potensi transaksi mencapai sekitar Rp1,84 miliar dengan komoditas utama berupa udang, nila, dan lele. Nilai tersebut menunjukkan tingginya peluang pasar produk perikanan dari kawasan KNMP dan budi daya tematik dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat dan program MBG-SPPG.

"Pertemuan tersebut sekaligus fasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha perikanan," kata Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud melalui keterangan tertulisnya, Rabu (20/5).

Machmud mengungkap, pertemuan yang dilakukan beberapa waktu lalu di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan budi daya tematik tersebut merupakan upaya business matching. Dikatakannya, kegiatan di KNMP Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut merupakan langkah konkret Ditjen PDSPKP dalam memperkuat daya saing produk kelautan dan perikanan serta pembangunan rantai pasok yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.

“Sinergi ini bukti bahwa kita bersama-sama bisa mendukung program penyediaan pangan bergizi berbasis protein ikan bagi masyarakat,” sambungnya.

Senada, Direktur Pemberdayaan Usaha, Catur Sarwanto memastikan kegiatan ini diikuti perwakilan KDMP dari Bantul, Kulon Progo, dan Sleman, pengelola KNMP Poncosari Bantul, KNMP Kertajayan Purworejo, KNMP Jatimalang Purworejo, UMKM, supplier lokal, ritel modern Superindo, serta sejumlah yayasan mitra BGN (Yayasan Patriot  Bangsa Mandiri, Yayasan Syakaa Rabbaka, Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, Yayasan Patriot Solidaritas Nusantara, dan Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah). Menurutnya, pengembangan KNMP dan budi daya tematik tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan usaha dan penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Bukan hanya pembangunan sarana, tapi bagaimana memastikan kawasan tersebut produktif, beroperasi secara berkelanjutan, dan benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat ini juga sangat penting,” tutur Catur.

Catur menambahkan, kegiatan ini merupakan fasilitasi kemitraan agar produk hasil perikanan masyarakat memiliki akses pasar yang lebih luas, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Dalam acara business matching, terdapat penjajakan kerja sama bisnis jangka panjang yang ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI).

Salah satu capaian penting dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan kerja sama akses pasar antara mitra SPPG Berkah Nila Jaya dengan empat KDMP budi daya tematik wilayah Yogyakarta, yakni KDMP Argomulyo Bantul, KDMP Gadingsari Bantul, dan KDMP Tamanmartani Sleman. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok ikan budi daya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat secara berkelanjutan.

Sejumlah potensi kerja sama yang berhasil dijajaki antara lain KDMP Genjahan dengan Berkah Nila Jaya, KNMP Poncosari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Superindo, KDMP Gadingsari dengan Superindo, KNMP Kertajayan dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, KDMP Argomulyo dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa, serta UMKM Minarasaku dengan Yayasan Permata Hati Khatulistiwa.

"Kami akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi transaksi serta kontinuitas pasokan hasil perikanan dari KNMP dan KDMP budi daya tematik berdasarkan hasil business matching yang telah dilaksanakan," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui pengembangan akses pasar, penguatan kemitraan, dan peningkatan daya saing produk perikanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat.

Sumber: kkp web

Read More

Dimsum Ikan Tuna, Kreasi Sehat Siswa PKL di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan bagi generasi muda. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan dan pendampingan terhadap 4 siswa-siswi SMKN 1 Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di LRMPHP.

Selama kegiatan PKL, para siswa mendapatkan pembelajaran dan pengalaman langsung mengenai pengolahan hasil perikanan, mulai dari pengenalan bahan baku hingga proses pembuatan produk olahan yang bernilai tambah. Dengan bimbingan instruktur LRMPHP, siswa-siswi tersebut berhasil membuat inovasi produk berupa dimsum ikan tuna sebagai alternatif pangan sehat berbahan dasar ikan.

Ikan tuna dipilih sebagai bahan utama karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti protein, asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu, tuna juga merupakan komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensial untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan inovatif.

Dalam proses pembuatannya, peserta diajarkan tahapan pengolahan dimsum mulai dari persiapan bahan, pembuatan adonan, hingga proses pengukusan. Adonan dimsum dibuat dari daging ikan tuna yang dicampur dengan berbagai bumbu dan bahan pelengkap sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal dan cita rasa yang lezat. Dimsum kemudian dibungkus menggunakan kulit dimsum, diberi topping wortel parut, lalu dikukus hingga matang sempurna.

Melalui kegiatan ini, peserta PKL tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam pengolahan hasil perikanan, tetapi juga mendapatkan wawasan mengenai pentingnya inovasi produk untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat. Penyajian dimsum yang menarik dan praktis diharapkan dapat menjadikan produk olahan ikan lebih digemari oleh berbagai kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa, sekaligus mendukung pemenuhan gizi seimbang masyarakat.

Read More

Penerimaan Peserta Didik Baru Lingkup KKP 2026 Resmi Dibuka

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah Vokasi Kelautan dan Perikanan (Pentaru) Tahun 2026. Peluncuran Pentaru 2026 ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Selasa (12/5), di Kantor Pusat KKP, Jakarta.

Nyoman mengatakan, seluruh program pembangunan kelautan dan perikanan pada akhirnya bermuara pada satu hal yang sangat menentukan, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Transformasi menuju sektor kelautan dan perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa SDM yang unggul, adaptif, dan berintegritas.

“Melalui Pentaru 2026, kita tidak hanya membuka proses penerimaan peserta didik, tetapi juga menyiapkan generasi baru pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang akan menjadi penggerak utama ekonomi biru di masa depan. Para peserta didik yang akan bergabung adalah calon-calon profesional yang diharapkan mampu menjawab tantangan zaman serta membawa inovasi bagi kemajuan sektor ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, pihaknya saat ini tengah melakukan transformasi pendidikan vokasi, termasuk melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia, sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas dan daya saing pendidikan kelautan dan perikanan.

Selain peluncuran Pentaru 2026, pada kesempatan tersebut juga turut dilakukan peluncuran pakaian seragam baru peserta didik lingkup KKP. Menurut Nyoman, peluncuran ini menjadi simbol pembentukan karakter disiplin, tanggung jawab, dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik.

“Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Pentaru Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka, sekaligus peluncuran seragam baru peserta didik satuan pendidikan tinggi. Saya berharap kita dapat terus membangun negeri dengan mencetak SDM Kelautan dan Perikanan yang unggul, andal, profesional, dan berintegritas,” pungkas Nyoman.

Sementara itu, dilaporkan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Alan Frendy Koropitan, Pentaru 2026 dilakukan secara online melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id dan www.pentaru.kkp.go.id/supm. Dengan demikian diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, transparan, efisien serta mempermudah akses lebih luas bagi pelaku atau anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan yang berada pada lokasi-lokasi terbatas.

Alan mengatakan, KKP mempunyai 11 satuan pendidikan tinggi vokasi, yaitu 10 satuan pendidikan tinggi vokasi menerapkan Non Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU) dan satu satuan pendidikan tinggi vokasi yang menerapkan PK-BLU. Selain Pendidikan tinggi, KKP memiliki tujuh satuan Pendidikan menengah. 

Menurut Alan, pihaknya mengeluarkan kebijakan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik, yaitu dengan target 100% bagi anak pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan pada seluruh satuan pendidikan tinggi dan menengah, kecuali pada satuan pendidikan yang telah menyelenggarakan PK-BLU. Pada satu satuan pendidikan PK BLU tersebut memiliki target 20% anak atau pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan dan 80% dari masyarakat umum.

“Pada kesempatan ini, kami juga memperkenalkan seragam baru berupa Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara bagi peserta didik satuan pendidikan tinggi. Warna biru muda melambangkan keterbukaan, kejujuran, dan integritas, sedangkan biru tua mencerminkan keteguhan, kewibawaan, dan profesionalisme. Kami berharap seragam ini menjadi identitas sekaligus semangat baru dalam membentuk karakter taruna yang disiplin dan berintegritas,” tambahnya.

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pendidikan vokasi menjadi pilar utama dalam menyiapkan tenaga profesional yang mampu menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. Meurutnya, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi wadah yang tidak hanya menghasilkan tenaga kerja terampil, tetapi juga inovator dan wirausahawan yang mampu mengembangkan industri perikanan nasional.

Read More

KKP Siapkan SDM Andal Hadapi Dinamika Geopolitik Kawasan Maritim

Dinamika geopolitik global yang kian memanas menempatkan laut sebagai arena strategis perebutan pengaruh antarnegara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berada di titik krusial yang menentukan arah stabilitas dan arus perdagangan global.

Hal ini mengemuka dalam Kuliah Umum bertema “Transformasi Strategi Kemaritiman dalam Dinamika Geopolitik Kawasan” yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), di Politeknik AUP Jakarta.

Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio dalam paparannya menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi episentrum ketegangan global, dipicu oleh konflik terbuka maupun potensi konflik antarnegara besar.

Disampaikan bahwa sejumlah eskalasi global, mulai dari perang Rusia–Ukraina, konflik di Timur Tengah, hingga potensi konflik di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan maritim dunia.

“Laut hari ini bukan sekadar jalur transportasi, tetapi ruang strategis perebutan kepentingan global. Siapa yang menguasai laut, dia mengendalikan arus logistik, energi, dan ekonomi dunia,” tegas Marsetio. 

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi posisi Indonesia yang sangat strategis sebagai pengendali choke points dunia, khususnya Selat Malaka yang dilalui lebih dari 90 ribu kapal per tahun dan menjadi jalur vital distribusi energi global.

Namun di balik peluang tersebut, terdapat tantangan besar berupa kepadatan lalu lintas pelayaran, potensi konflik, hingga kerentanan terhadap gangguan keamanan dan lingkungan. “Indonesia bukan hanya penonton dalam geopolitik maritim, tetapi penentu keseimbangan. Kita berada di jalur yang menggerakkan sekaligus menyeimbangkan kekuatan dunia,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa transformasi strategi kemaritiman harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi utama.

Menurutnya, tantangan geopolitik tidak bisa dijawab hanya dengan kebijakan atau infrastruktur, tetapi membutuhkan SDM andal yang memiliki wawasan global, adaptif, dan mampu membaca perubahan.

“Strategi kemaritiman bukan hanya soal menjaga laut, tetapi bagaimana kita memanfaatkan laut untuk memperkuat ketahanan pangan, ekonomi, dan posisi tawar Indonesia di dunia,” ujar Nyoman. 

Ia menambahkan, KKP saat ini mendorong pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global.

Program seperti kampung nelayan modern, pengembangan budi daya terintegrasi, serta penguatan konektivitas maritim menjadi bagian dari strategi konkret dalam menghadapi disrupsi global.

Nyoman juga menekankan bahwa pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus bertransformasi agar selaras dengan kebutuhan industri dan dinamika geopolitik. “Kita tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi mencetak pelaku utama pembangunan maritim yang mampu menciptakan nilai tambah dan menjaga keberlanjutan sumber daya,” tegasnya.

Kuliah umum ini menjadi momentum penting dalam membangun kesadaran strategis generasi muda maritim bahwa laut adalah masa depan Indonesia, bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai pilar kedaulatan dan kekuatan bangsa di tengah persaingan global.

Hal ini juga selaras dengan arahan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan bahwa laut tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga pilar kedaulatan dan masa depan bangsa yang harus dikelola secara berkelanjutan oleh SDM unggul sebagai kunci kekuatan sektor KP Indonesia.

Sumber: kkp web

Read More

Ikan Asap Tanpa Asap, Inovasi Sehat dari LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan memperkenalkan inovasi pengolahan hasil perikanan berupa ikan asap tanpa asap sebagai solusi modern untuk mengatasi berbagai kelemahan metode pengasapan tradisional. Selama ini, proses pengasapan konvensional kerap menimbulkan permasalahan, seperti terbentuknya deposit tar, kandungan senyawa berbahaya, proses yang kurang higienis, serta mutu produk yang tidak konsisten. Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan teknologi pengolahan yang lebih aman, higienis, dan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih terstandar.

Teknologi yang digunakan memanfaatkan asap cair (liquid smoke), yaitu hasil kondensasi dari proses pirolisis bahan alami yang telah dimurnikan untuk menghilangkan senyawa berbahaya, seperti tar dan polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Dengan metode ini, proses pengasapan tidak lagi melibatkan paparan asap secara langsung sehingga lebih aman bagi kesehatan, namun tetap mampu menghadirkan cita rasa khas ikan asap yang autentik. Selain itu, penggunaan asap cair memberikan keunggulan berupa proses yang lebih higienis serta hasil produk yang lebih konsisten.

Proses pembuatan asap cair meliputi beberapa tahapan, yaitu pemilihan bahan baku, pirolisis, kondensasi, pengendapan, penyaringan, dan destilasi lanjutan sebagai tahap pemurnian akhir. Tahap awal dimulai dengan pemilihan bahan baku yang bersih, alami, dan bebas kontaminan agar menghasilkan produk yang aman digunakan. Bahan yang umum digunakan antara lain tempurung kelapa, kayu mahoni, kayu jati, dan serbuk gergaji nonresin, sedangkan bahan yang harus dihindari meliputi kayu bergetah seperti pinus serta bahan yang mengandung cat, lem, atau zat kimia lainnya.

Setelah bahan baku dipilih, dilakukan proses pirolisis, yaitu pemanasan bahan tanpa oksigen pada suhu sekitar 400 °C dalam kondisi oksigen minimal sehingga menghasilkan asap, arang, dan gas. Asap yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui pipa pendingin atau kondensor pada tahap kondensasi sehingga berubah menjadi cairan atau kondensat. Kondensat ini merupakan asap cair berwarna gelap yang masih mengandung tar dan senyawa berbahaya. Oleh karena itu, dilakukan proses pengendapan dan penyaringan untuk menghilangkan tar serta partikel berat. Asap cair didiamkan selama 1–2 minggu hingga tar dan partikel berat mengendap di bagian dasar, kemudian cairan jernih dipisahkan dan disaring menggunakan kertas filter serta arang aktif untuk memperoleh asap cair yang lebih bersih.

Tahap akhir berupa destilasi lanjutan yang bertujuan menghilangkan sisa tar dan senyawa PAH. Proses ini dilakukan dengan pemanasan pada suhu sekitar 125 °C untuk memisahkan fraksi berdasarkan titik didih dan mengambil fraksi ringan yang lebih aman digunakan. Hasil akhirnya berupa asap cair yang lebih jernih, memiliki aroma lebih bersih, dan aman diaplikasikan pada produk pangan.

Dalam pengolahan ikan asap menggunakan asap cair, bahan yang digunakan berupa ikan segar utuh atau fillet. Ikan terlebih dahulu dicuci menggunakan air bersih, kemudian direndam selama 20–30 menit, tergantung ketebalan ikan, ke dalam larutan asap cair dan garam. Larutan dibuat dengan melarutkan asap cair sebanyak 2% dan garam 3% ke dalam air bersih atau disesuaikan dengan selera. Setelah proses perendaman selesai, ikan ditiriskan selama 30 menit sebelum dilakukan proses pengeringan selama 3–7 jam, tergantung metode dan ketebalan ikan yang digunakan.

Berdasarkan hasil uji hedonik terhadap aspek rasa, aroma, warna, dan tekstur, pembuatan ikan asap dengan metode tersebut menghasilkan produk dengan tingkat kesukaan yang tinggi dari panelis. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi asap cair mampu menghasilkan produk ikan asap dengan mutu sensoris yang baik dan dapat diterima oleh konsumen.

Melalui inovasi ikan asap tanpa asap ini, LRMPHP menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan yang sehat, higienis, dan berkelanjutan. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk olahan perikanan di masyarakat.

Read More

KKP Rampungkan Pembangunan 65 KNMP Tahap I

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merampungkan pembangunan 65 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama. KKP juga telah menyiapkan tim satuan tugas untuk mengawal operasional program prioritas pemerintah tersebut.

“Kami melaporkan bahwa pekerjaan konstruksi KNMP Tahap 1 pada 65 lokasi telah selesai sepenuhnya 100% per akhir April 2026,” ujar Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KNMP tahap I dan II, Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (2/5).

Seiring penyelesaian pembangunan tersebut, KKP juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2026 tentang Satgas Operasionalisasi KNMP. Regulasi ini untuk memastikan operasionalisasi KNMP lebih terarah, sistematis, efektif, dan efisien sesuai tujuan pembangunannya.

Adapun tujuan program KNMP diantaranya untuk mewujudkan swasembada pangan nasional, implementasi ekonomi biru sebagai pusat pertumbuhan baru, penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

“Kami pastikan seluruh fasilitas dapat segera berfungsi secara optimal. Selanjutnya Satgas akan memastikan kesiapan operasionalisasi KNMP dapat berjalan efektif,” ungkap Trian.

Trian turut menyampaikan permintaan maaf karena penyelesaian pembangunan KNMP di sejumlah lokasi mundur dari jadwal yang ditargetkan. Keterlambatan pembangunan disebabkan banyaknya dinamika di lapangan, diantaranya lokasi pembangunan umumnya berada di wilayah pesisir yang jauh dari perkotaan. 

Kemudian adanya klaim terhadap lahan yang sedang dibangun, hingga kondisi cuaca ekstrim yang masih berlanjut sampai awal tahun 2026. “Kami memohon maaf atas keterlambatan penyelesaian, dan akan melakukan pemantauan ketat terhadap pelaksanaan penyelesaian KNMP Tahap 2 di 35 lokasi lainnya,” ujar Trian.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan fasilitas-fasilitas KNMP harus berkualitas agar benar-benar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas masyarakat nelayan. Sejumlah fasilitas utama di lokasi KNMP di antaranya pabrik es, gudang beku, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan. 

Sumber: kkp web

Read More

Instruktur LRMPHP Jadi Narasumber Pelatihan ATI di Bangunharjo Bantul

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) kembali berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Alih Teknologi Informasi (ATI) yang dilaksanakan di Dusun Saman II, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, pada 30 April 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta serta DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat di bidang pengolahan hasil perikanan.

Dalam kegiatan tersebut, instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi mengenai gizi ikan, manfaat konsumsi ikan, serta penanganan dan pengolahan ikan yang baik. Materi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan sekaligus mendorong pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah.

Peserta pelatihan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari sesi penyampaian materi hingga praktik pengolahan ikan oleh praktisi. Pada sesi praktik, peserta diajarkan pembuatan produk olahan berupa gyosa ikan dan kroket ikan tuna. Gyosa ikan merupakan inovasi produk kekinian yang memadukan kelezatan protein ikan dengan kulit pangsit yang renyah, sedangkan kroket ikan tuna menjadi camilan sehat bergizi tinggi yang cocok untuk konsumsi harian maupun ide usaha rumahan.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber seputar kandungan gizi ikan, teknik penanganan bahan baku yang baik, hingga peluang usaha dari produk olahan perikanan. Suasana pelatihan juga berlangsung dinamis melalui diskusi interaktif antara peserta, narasumber, dan praktisi sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, peserta tampak bersemangat saat mengikuti sesi praktik dengan mencoba langsung setiap tahapan pembuatan produk olahan ikan, mulai dari persiapan bahan, proses pengolahan, hingga penyajian produk akhir. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk terus menambah wawasan, meningkatkan keterampilan, serta memanfaatkan hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah yang berpotensi mendukung perekonomian keluarga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Dinas KP DIY, serta praktisi pengolahan ikan. Melalui sinergi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen ikan, tetapi juga semakin terampil mengolah ikan menjadi produk sehat, bergizi, dan memiliki nilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.

Read More

LRMPHP Bantul Terima Siswa PKL dari SMKN 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menerima siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Tanjungsari, Gunungkidul, pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan penerimaan dilaksanakan di aula LRMPHP dan dihadiri oleh jajaran manajemen serta para instruktur.

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi kerja sama yang telah terjalin antara LRMPHP Bantul dengan SMKN 1 Tanjungsari, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pendidikan vokasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pelaksanaan PKL akan berlangsung selama lima bulan, terhitung mulai 20 April hingga 14 September 2026. Sebanyak empat siswa dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) mengikuti kegiatan ini, yang terdiri atas satu siswa dan tiga siswi, yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum.

Mewakili Kepala LRMPHP, Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh SMKN 1 Tanjungsari kepada LRMPHP sebagai lokasi pelaksanaan PKL. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Meski saat ini LRMPHP tengah dalam proses penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran terbaik kepada seluruh siswa PKL,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, guru pendamping dari SMKN 1 Tanjungsari, Dhita Pramestya, berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara dua instansi dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan industri perikanan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan, para siswa PKL mengikuti orientasi lingkungan melalui kunjungan ke berbagai fasilitas yang dimiliki LRMPHP. Fasilitas yang diperkenalkan meliputi perpustakaan, laboratorium kimia, laboratorium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, serta ruang display alat dan mesin pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai fasilitas, peralatan, serta mekanisme kerja yang akan digunakan selama pelaksanaan PKL.

Read More

KKP Dorong Gaya Hidup Sehat dengan Fish for Fit

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong gaya hidup sehat ke masyarakat melalui kampanye Fish for Fit yang bertujuan menjadikan produk perikanan sebagai asupan nutrisi. Aksi perdana kampanye Fish for Fit dimulai KKP dengan menggandeng Tim Body Fit menggelar hybrid competition pada 18 April 2026 di Jakarta, yang diikuti 30 pasang peserta dari kalangan fitness enthusiast. 

Hybrid competition adalah kompetisi yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan strategi latihan, memanfaatkan euforia olahraga berbasis performa seperti HYROX yang tengah populer di kalangan generasi muda perkotaan. Sebanyak 30 pasang peserta unjuk kekuatan dan kekompakan dalam ajang tersebut.  

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, lanskap gaya hidup generasi muda Indonesia mengalami pergeseran yang nyata dimana semakin banyak kelompok ini memilih bangun pagi untuk berlari, menghabiskan waktu di pusat kebugaran, atau mengikuti kelas olahraga.  

“Olahraga hanyalah satu sisi dari gaya hidup sehat. Asupan nutrisi menjadi fondasi utama yang menentukan hasil dari setiap aktivitas fisik. Tubuh yang aktif membutuhkan keseimbangan antara karbohidrat sebagai sumber energi, lemak sebagai cadangan dan regulator, serta protein sebagai komponen utama pembentukan dan pemulihan otot. Tanpa asupan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik tidak akan memberikan hasil optimal. Dalam setiap 100 gram sajian, ikan-ikan tersebut mengandung sekitar 20 gram protein, menjadikannya pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan protein harian,” ulasnya di lokasi. 

Dikatakannya, dalam konteks ini, protein memegang peran yang sangat penting. Sayangnya, perbincangan tentang protein di ruang publik sering kali didominasi oleh sumber-sumber tertentu, seperti daging merah, ayam, atau suplemen protein instan. “Padahal, Indonesia memiliki sumber protein alami yang melimpah, berkualitas tinggi, dan lebih ramah bagi tubuh yakni ikan,” katanya. 

Dijelaskannya, ikan merupakan sumber protein dengan kualitas biologis tinggi yang mudah diserap tubuh, dengan kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi otak. Semua ini nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh individu yang aktif berolahraga untuk mempercepat pemulihan otot dan menjaga performa tubuh. 

Keunggulan lain ikan terletak pada fleksibilitas pengolahannya. Ikan sangat adaptif terhadap gaya hidup sehat modern: bisa dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Menu seperti grilled tuna, pepes ikan, atau sup ikan bening adalah contoh sederhana bagaimana ikan dapat diintegrasikan dalam pola makan sehari-hari tanpa kehilangan cita rasa. 

Masyarakat tidak lagi sekadar makan untuk kenyang, tetapi mulai memperhitungkan nilai gizi, komposisi nutrisi, dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Dalam lanskap baru ini, ikan memiliki semua prasyarat untuk menjadi pilihan utama: bergizi tinggi, mudah diolah, terjangkau, dan berkelanjutan. 

“Fish for Fit tidak hanya hadir sebagai pesan komunikasi, tetapi juga sebagai aktivasi nyata.  Jika olahraga telah menjadi gaya hidup, maka sudah saatnya ikan menjadi standar baru sumber protein kita. Bukan sekadar pilihan sehat, tetapi fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih berdaya saing. Ayo makan ikan!” pungkasnya

Ragam produk perikanan tinggi protein turut dipamerkan di area kompetisi. Mulai dari olahan ikan tilapia, produk-produk perikanan fillet seperti tuna, kakap, dan kerapu. Semuanya dikenalkan secara lengkap dengan metode olahan dan kandungan nutrisinya. Para peserta juga bisa langsung mencicipi produk olahan ikan tilapia crispy.  

“Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa kolaborasi antara olahraga dan edukasi gizi berbasis produk perikanan memiliki daya tarik tersendiri dan relevan dengan tren gaya hidup saat ini,” ungkap Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Erwin Dwiyana.

Kegiatan ini, sambung Erwin, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pecinta olahraga, mengenai pentingnya protein ikan sebagai sumber nutrisi unggul yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan massa otot. 

“Di samping itu, ini menjadi sarana promosi yang efektif dalam memperluas akses pasar, khususnya pada segmen premium,” ungkap Erwin seraya menyebut hybrid race competition Fish for Fit turut didukung para sponsor, yakni Regal Springs Indonesia, PT Intimas Surya, PT Harta Samudera, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. 

Berdasarkan data, konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan tren positif, namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional. 

Fina Phillipe, salah satu peserta mengungkapkan antusiasmenya mengikuti Fish for Fit karena kompetisi ini tak hanya membutuhkan kekuatan dan kekompakan tim, tapi juga strategi. Para peserta rata-rata punya kekuatan fisik yang mumpuni, sehingga memacu dirinya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi kompetisi.

"Acaranya seru banget, partisipannya pun serius dan kompetitif sekali. Ini tuh pas banget untuk saya menuju kompetisi selanjutnya," ujar Fina.

Ditambah, Fina mengaku mendapat banyak edukasi soal produk perikanan selama kegiatan berlangsung. Dia selama ini penggemar berat ikan tuna untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. "Untuk kebutuhan protein aku selalu mengonsumsi ikan tuna. Tadi juga ada edukasi ikan tilapia, yang ternyata proteinnya juga tinggi banget. Ini keren banget sih," pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Alat Penggiling Daging untuk Pengolahan Fish Jelly

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berinovasi dalam mendukung pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dengan menghadirkan alat penggiling daging ikan berdaya listrik rendah yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inovasi ini dikembangkan untuk mendukung proses produksi olahan berbasis fish jelly seperti bakso ikan, nugget, dan produk sejenis lainnya.

Alat ini dirancang dengan memperhatikan karakteristik fisik dan mekanik daging ikan, sehingga mampu menghasilkan tekstur gilingan yang sesuai untuk kebutuhan produk fish jelly. Desain sistem ulir (screw) telah dioptimalkan agar proses penggilingan berlangsung lebih efisien dengan kebutuhan daya listrik yang lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas hasil gilingan.

Pengembangan alat ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang selama ini dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan daya listrik, kapasitas produksi yang belum optimal, desain hopper yang kurang efisien, serta kualitas hasil gilingan yang belum halus sehingga memerlukan proses penggilingan berulang. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan meningkatnya biaya operasional.

Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan solusi dengan sistem kerja yang lebih efektif, di mana bahan baku daging ikan dialirkan secara kontinu oleh ulir menuju pisau pemotong, kemudian dicacah dan dikeluarkan melalui screen berpori sesuai ukuran yang diinginkan. Komponen utama alat ini meliputi ulir (screw), pisau pemotong, hopper, screen, serta motor penggerak yang dirancang terintegrasi untuk mendukung kinerja optimal.

Berdasarkan hasil uji kinerja, alat ini mampu mencapai kapasitas produksi hingga 91,5 kg per jam dengan kebutuhan daya listrik motor penggerak yang relatif rendah, yaitu sebesar 180 watt, serta biaya produksi sebesar Rp. 295 per 100 kg. Penggunaan screen berpori berukuran 6 mm menghasilkan kualitas penggilingan terbaik dan memungkinkan proses dilakukan dalam satu tahap, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan energi. Selain itu, hasil uji hedonik terhadap aspek kenampakan, bau, rasa, dan tekstur menunjukkan bahwa nugget ikan yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu SNI.

Kehadiran alat penggiling daging ikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pada UMKM, menekan biaya operasional, serta meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi teknologi tepat guna yang ramah energi, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta industri.

Read More

KKP Gandeng E-Commerce untuk Tingkatkan Literasi Digital Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng salah satu platform lokapasar atau e-commerce guna memperluas akses pasar, sekaligus memberikan literasi keuangan kepada pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Melalui webinar nasional bertajuk “Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas”, para pengurus koperasi diajak untuk menghasilkan produk berdaya saing dan mengelola usaha secara profesional. 

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pengembangan KNMP sebagai program prioritas yang diarahkan untuk membangun ekosistem usaha di tingkat desa dan sentra produksi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kunci agar hasil perikanan tidak hanya meningkat secara volume, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata,” ujar Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4).

Machmud menilai pemahaman terkait literasi keuangan dan akses pasar digital sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir. 

Menurutnya, dengan pengelolaan usaha yang lebih tertata dan akses pasar yang lebih luas, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperoleh harga yang lebih baik, serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.

Dia memastikan penguatan yang dilakukan KKP tidak berhenti pada kegiatan daring dan akan dilanjutkan melalui pendampingan dan pelatihan langsung di lokasi-lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

"Tentu agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan literasi keuangan dan pemanfaatan platform digital secara nyata sesuai dengan kondisi usahanya,” ujar Machmud.

Dikatakannya, era digital, platform e-commerce bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Adapun pemahaman terhadap literasi keuangan bisa mulai dari langkah sederhana seperti memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, dianggap menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan pasar. 

"Melalui platform digital, pelaku usaha perikanan memiliki peluang untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” urainya.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, salah satu narasumber webinar mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh KKP kepada Shopee untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini. 

Menurutnya, langkah KKP dalam memperkuat kapasitas pengurus koperasi di KNMP, khususnya melalui platform digital sejalan dengan komitmen Shopee dalam meningkatkan kapasitas digital masyarakat Indonesia. 

"Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Shopee untuk dapat secara aktif terlibat bersama KKP dalam penguatan keterampilan UMKM agar bisa semakin berdaya saing di ekosistem digital. Terlebih lagi, langkah ini sejalan dengan semangat yang dijalankan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Satrya.

Lebih lanjut, KKP menegaskan bahwa kolaborasi dengan platform digital dilakukan secara terbuka dan inklusif. “Kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai platform digital lainnya dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan,” pungkas Machmud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan usaha dan penciptaan nilai tambah dari hasil perikanan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Penyusunan Standar dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Standar Mutu dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU), Kamis (9/4), di Kantor Pusat BPPSDM KP, Jakarta. Kick Off Meeting ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung implementasi Sistem Jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan secara nasional.

Mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Joni Haryadi D dalam sambutannya menegaskan, sistem jaminan mutu merupakan fondasi utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing global. Mutu produk perikanan tidak hanya menentukan aspek keamanan pangan, tetapi juga menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar internasional, serta keberlanjutan industri perikanan nasional.

Joni menekankan, keberhasilan sistem jaminan mutu sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. Karena itu, penguatan SDM melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan industri serta standar internasional menjadi sangat penting.

“Standar yang baik, regulasi yang kuat, dan sarana prasarana yang memadai tidak akan optimal tanpa SDM yang mampu menjalankan sistem tersebut secara konsisten dari hulu sampai hilir. Karena itu, penguatan SDM di bidang sistem jaminan mutu menjadi sangat strategis. Penguatan SDM tersebut harus dilakukan melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri serta standar internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara KKP dengan mitra internasional, khususnya United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui program Global Quality and Standards Programme (GQSP). Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat dihasilkan standar pelatihan mutu yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional.

Dalam arahannya, Joni menegaskan empat prinsip utama dalam penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, yaitu: berbasis kebutuhan industri, disusun secara berjenjang (operator hingga manajer), selaras dengan standar nasional dan internasional seperti HACCP dan GMP, serta dilakukan secara kolaboratif lintas unit.

Sebagai informasi, SISJAMU merupakan sistem pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024. Implementasinya melibatkan sinergi antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan unit teknis terkait, serta BPPSDM KP dalam penguatan kapasitas SDM. Dalam hal ini, Puslat KP berperan sebagai koordinator penyusunan perangkat pelatihan berbasis standar kompetensi dan okupasi, termasuk penyelarasan kurikulum dan modul pembelajaran guna mendukung sertifikasi kompetensi di berbagai sektor.

Perangkat pelatihan yang disusun mencakup tujuh komponen utama, yaitu standar kompetensi acuan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur kurikulum, modul, media pembelajaran, sistem evaluasi, dan mekanisme penjaminan mutu.

Adapun sektor prioritas pengembangan SISJAMU meliputi budi daya perikanan (CBIB, CPIB, CPPIB); pembuatan dan distribusi obat ikan (CPOIB, CDOIB); rumput laut (CBRLB, CPRLB); pengolahan dan pemasaran (SKP, HACCP, SPDI).

Penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU dilakukan secara sinergis antara tenaga ahli UNIDO/GQSP, Puslat KP sebagai koordinator, direktorat teknis KKP sebagai validator substansi, serta para instruktur.

Proses ini telah dimulai sejak rapat koordinasi awal dan pembahasan teknis pada 30 Maret 2026, dan secara resmi memasuki tahap implementasi sejak Kick Off Meeting pada 9 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan tahapan kegiatan berikutnya meliputi penyusunan dan finalisasi kurikulum serta modul, identifikasi kebutuhan peserta Training of Trainers (ToT), pelaksanaan ToT, hingga pelaporan akhir dan grand launching pada beberapa bulan ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait arah, ruang lingkup, tahapan, serta timeline penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, sekaligus membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra internasional.

Diharapkan pula melalui penguatan sistem pelatihan ini, Indonesia dapat membangun ekosistem SDM mutu kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

“Jika sistem pelatihan mutu ini dapat kita bangun dengan baik, maka ke depan kita akan memiliki SDM yang mampu mendukung peningkatan kualitas produk, mendorong ekspor, serta memperkuat pembangunan ekonomi biru nasional,” tutupnya.

Kegiatan Kick Off Meeting ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan mitra internasional dalam penguatan sistem jaminan mutu SDM kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Ancaman El Nino

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi. 

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4). 

Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton. Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air. 

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Menteri Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.

Sumber: kkp web

Read More

Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh Kelautan Perikanan (KP) sebagai ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Selasa (31/3). 

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama Kepala BPPSDM KP, Dirjen Perikanan Budi Daya, perwakilan BUMN sektor pangan, Pemerintah Daerah Kota Bogor , serta pelaku usaha perikanan. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. “Penyuluh KP hadir sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Nyoman. 

BPPSDM KP menjalankan fungsi strategis melalui empat instrumen utama, yaitu penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi SDM. Peran ini semakin krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak Pantura, budi daya tematik bioflok dan minapadi, hingga swasembada garam dan modernisasi sarpras pendidikan sektor KP. 

Di lapangan, penyuluh KP bekerja secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mereka mendampingi proses identifikasi kelompok, penyusunan rencana usaha, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Bahkan setelah program berjalan, penyuluh tetap hadir memastikan keberlanjutan usaha masyarakat. 

BRPBATPP Bogor, sebagai UPT BPPSDM KP, menjadi salah satu simpul utama penguatan penyuluhan KP nasional. Saat ini, sebanyak 650 penyuluh mendampingi 7.148 kelompok perikanan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pendampingan ini menghasilkan capaian nyata, baik dari sisi legalitas usaha maupun peningkatan ekonomi masyarakat. 

Dari sisi legalitas, penyuluh memfasilitasi berbagai dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, CBIB, hingga PIRT. Sementara dari sisi ekonomi, akses pembiayaan yang dibuka melalui pendampingan penyuluh telah mencapai sekitar Rp92,67 miliar, baik dari perbankan maupun non-perbankan. 

Tak hanya itu, inovasi juga lahir dari kegiatan penyuluhan. Di antaranya teknologi SIPANEN untuk efisiensi budi daya nila bioflok skala UMKM, serta TAIGAN Gen 5 untuk pengolahan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi ini mendapat pengakuan nasional, termasuk Satyalancana Wira Karya 2025, serta BINA BOS PANEN yang masuk Outstanding Public Service Innovations 2025 KemenPANRB.  

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga meninjau langsung berbagai inovasi teknologi dan produk hasil pendampingan penyuluh, termasuk teknologi pengolahan ikan dan pakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas akses pasar, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di BRPBATPP. Ia menilai inovasi tersebut sederhana, terjangkau, namun memiliki dampak besar bagi pembudi daya ikan. 

“Kami melihat langsung inovasi yang sangat bermanfaat, mulai dari teknologi pengolahan hingga pakan. Ini perlu diperbanyak agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. 

Namun demikian, Komisi IV DPR RI juga menyoroti keterbatasan jumlah penyuluh yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini jumlah penyuluh secara nasional sekitar 3.943 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 12.000 orang. 

“Kami mendorong agar jumlah penyuluh ditingkatkan. Peran mereka sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan program di lapangan,” harap Titiek. 

Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih ikan dari BBPBAT Sukabumi kepada kelompok pembudi daya di Kota dan Kabupaten Bogor, meliputi komoditas nila dan lele. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha kelompok perikanan. 

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan di daerah. Ia menegaskan, meskipun berkarakter perkotaan dengan keterbatasan lahan, Kota Bogor tetap mengembangkan budi daya perikanan melalui inovasi seperti bioflok, budikdamber, dan akuaponik, serta mendukung program MBG melalui pemanfaatan hasil produksi kelompok pembudi daya ikan. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM, khususnya penyuluh, menjadi kunci transformasi sektor KP ke depan. Penyuluh tidak hanya dituntut mendampingi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bukukan Ekspor Ikan Rp 16,7 T dari Januari Sampai Jelang Lebaran 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor perikanan sejak awal tahun sampai menjelang Lebaran mencapai USD 983.147.052,32 atau sekitar Rp 16,7 triliun.

"Sampai dengan penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, sistem kami mencatat bahwa ekspor ikan ke berbagai negara telah mencapai 197.718,80 ton yang ditaksir nilainya mencapai Rp 16,7 triliun,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (17/3). 

Ishartini menjelaskan, jumlah tersebut tersebut didapat berdasarkan data penerbitan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) yang diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor. Sertifikat itu menjadi syarat pemenuhan standar keamanan pangan di 140 negara mitra perdagangan produk perikanan Indonesia. 

Adapun sepuluh negara dengan penyerapan produk perikanan Indonesia terbesar yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan produk perikanan yang diperdagangkan ke berbagai negara terus mengalami diversifikasi.

“Contohnya saat ini jenis produk perikanan yang diekspor telah mencapai 486 HS Code yang dapat berisi ribuan variasi type produk dengan sepuluh besar komoditas unggulan adalah udang vanname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur serta gurita. Hal tersebut membuktikan bahwa keberterimaan ikan Indonesia di pasar global sangat baik serta dipercaya mutu dan keamanannya,” jelas Ishartini.

Dampak Eskalasi Timur Tengah terhadap Ekspor Ikan

Selain mendorong nilai ekspor, Ishartini menambahkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatakan penyerapan produk perikanan di dalam negeri. Hal ini untuk menjaga stabilitas nilai perdagangan perikanan khususnya di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. 

Ishartini tidak menampik bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan. Berdasarkan data, ekspor ikan saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (2025) mengalami penurunan volume sebesar 41,35% yang berdampak pada penurunan nilai ekspor sebesar 21,71%.

"Untuk demand produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, indikasinya dari permohonan SMKHP yang terus kami layani. Hanya saja memang dari sisi volume memang agak terkendala karena transportasi dalam rantai pasok terkena imbas eskalasi misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, kontainer dan mother vessel yang terbatas yang semuanya itu juga berkontribusi dalam menaikkan harga produk,” terangnya.

Ishartini menyampaikan bahwa KP tidak menutup mata terhadap perkembangan situasi global tersebut. Komunikasi intens dilakukan terhadap otoritas di negara mitra, maupun dengan stakeholder di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance hulu-hilir yang telah terbangun di KKP merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberterimaan dan menguatkan daya saing ikan Indonesia di kancah global.

Sumber: kkp web

Read More

Uji Laboratorium Produk Perikanan KKP Diakui Akurasinya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Produsen Bahan Acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia. Keberadaan PBA ini memperkuat keakuratan pengujian laboratorium dalam mendukung jaminan produk perikanan berdaya saing.

Bahan acuan berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium. Dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Isolat Staphylococcus aureus sendiri adalah salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar produk, terutama pada produk pangan olahan dan produk siap konsumsi. Bakteri ini mampu menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk telah melalui proses pemasakan. 

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan Pengembangan Bahan Acuan tersebut merupakan bagian dari upaya KKP untuk memperkuat standar produk berdaya saing dalam mendukung pemenuhan persyaratan pasar global produk perikanan.

“Pengembangan Bahan Acuan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” kata Machmud di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menambahkan, keberadaan bahan acuan tersebut meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) selaku Produsen Bahan Acuan, Rahmadi Sunoko, menyampaikan bahwa bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses yang cukup ketat.

“Proses pengembangan memastikan kemurnian, homogenitas, dan stabilitas bahan acuan, sehingga membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam pengujian cemaran mikroba pada produk perikanan,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, bahan acuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat digunakan oleh laboratorium mitra, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Bahan acuan produksi BBP3KP telah memenuhi standar ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024. Bahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Sebelumya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem jaminan mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.

Sumber: kkp web

Read More