PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita. Tampilkan semua postingan

Senin, 16 November 2026

KKP Perkuat Kepedulian Sosial melalui Sunat Massal Ramah Anak

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial (baksos) dalam bentuk sunat massal sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan pada Sabtu (14/11/2026) ini berkolaborasi dengan RH Medika dan diikuti oleh 47 anak. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya KKP dalam menghadirkan manfaat sosial secara langsung bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Kepala LRMPHP Bantul, Kartika Winta Apriliany, S.I.P., M.Dev.Pract., turut hadir bersama Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Indonesia (PABI) Yogyakarta, dr. Budi Cahyono Putro, Sp.B-ET., FINACS, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) DIY, dr. Heri Setyanto, Sp.B., FINACS, serta Direktur Utama RH Medika, dr. Lukluk Purbaningrum, M.P.H., Sp.B-ET., FINACS. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut merupakan bentuk dukungan dan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan sosial bagi masyarakat.

Kegiatan sunat massal ini menghadirkan pengalaman khitan yang lebih nyaman bagi anak melalui penerapan metode modern dan penyediaan fasilitas ramah anak. Ketua PABI Yogyakarta, dr. Budi Cahyono Putro, Sp.B-ET., FINACS, menyampaikan bahwa metode yang digunakan mengedepankan prinsip No Pain, No Blood, No Complication sebagai pendekatan dalam pelayanan khitan modern.

Untuk mengurangi rasa takut dan kecemasan anak selama menjalani proses khitan, RH Medika juga menghadirkan berbagai fasilitas hiburan. Anak-anak dapat memanfaatkan permainan seperti PlayStation dan Virtual Reality (VR). Selain itu, tersedia fasilitas playground, foosball, ruang tunggu yang nyaman, serta ruangan berpendingin udara (AC). Seluruh pelayanan khitan ditangani oleh tenaga medis profesional yang berpengalaman. Dukungan tenaga medis dan fasilitas pendukung tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga anak-anak merasa nyaman selama mengikuti seluruh rangkaian pelayanan.

Melalui kegiatan ini, Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperluas manfaat melalui berbagai kegiatan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kolaborasi antara LRMPHP Bantul dan RH Medika diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.


Jumat, 13 November 2026

PORTAMINA: Inovasi Mina Padi Portabel, Optimalkan Pekarangan melalui Budidaya Padi dan Perikanan Terpadu

Sumber; Riyanto, 2026

Pemanfaatan lahan pekarangan kini tidak harus terbatas pada kegiatan bercocok tanam atau memelihara ikan secara terpisah. Melalui inovasi PORTAMINA (Portabel Mina Padi), masyarakat dapat mengembangkan budidaya padi dan berbagai komoditas perikanan secara terpadu dalam satu area yang relatif terbatas.

Keterbatasan lahan sering menjadi tantangan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha pertanian dan perikanan, khususnya di kawasan permukiman atau perkotaan. Padahal, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi ruang produktif yang dapat menghasilkan pangan sekaligus sumber pendapatan tambahan.

Salah satu inovasi yang menawarkan solusi tersebut adalah PORTAMINA (Portabel Mina Padi), sebuah teknologi budidaya terpadu yang mengadaptasi konsep mina padi ke dalam sistem yang lebih fleksibel dan dapat diterapkan pada lahan pekarangan. Inovasi ini mengintegrasikan penanaman padi dengan pemeliharaan ikan nila, ikan hias, dan lobster air tawar dalam satu unit budidaya.

PORTAMINA merupakan hasil modifikasi dan pengembangan teknologi budidaya mina padi yang dikembangkan oleh Riyanto, S.P., Penyuluh Perikanan Ahli Madya pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor. Inovasi ini diperkenalkan dalam kegiatan Diseminasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tepat Guna yang dilaksanakan secara daring pada 10 November 2026. PORTAMINA juga telah ditetapkan sebagai materi penyuluhan kelautan dan perikanan melalui Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 389 Tahun 2026. Penetapan tersebut menjadi landasan untuk memperluas penyebarluasan inovasi agar dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh kelompok masyarakat maupun pelaku usaha perikanan.

Budidaya Terpadu dalam Lahan 42,25 Meter Persegi

Berbeda dengan sistem mina padi konvensional yang umumnya diterapkan pada lahan persawahan, PORTAMINA dirancang agar dapat dibangun di pekarangan rumah dengan memanfaatkan konstruksi kolam portabel.  Satu unit PORTAMINA menggunakan area berukuran 6,5 x 6,5 meter atau sekitar 42,25 m². Konstruksi dilengkapi kolam berlapis terpal dengan pengaturan ruang untuk tanaman padi dan area air bagi ikan serta lobster.

Sekitar 60 persen area dimanfaatkan untuk tanaman padi yang ditanam menggunakan 480 polybag, sedangkan sekitar 40 persen lainnya digunakan sebagai ruang air atau caren sebagai tempat hidup dan pergerakan ikan. Tanaman padi menggunakan varietas Mentik Wangi dengan teknik tanam jajar legowo.  Pada area perairan, sistem ini dikembangkan dengan pemeliharaan tiga kelompok komoditas, yaitu ikan nila, ikan hias jenis Molly Balon, dan lobster air tawar jenis Red Claw. Pengaturan ruang tersebut memungkinkan tanaman padi dan komoditas perikanan dipelihara secara bersamaan tanpa harus menyediakan lahan terpisah.

Untuk mendukung kebutuhan oksigen bagi biota air, sistem PORTAMINA dilengkapi aerator dan/atau sirkulasi air. Kedalaman air pada area caren dirancang sekitar 20 cm, dengan pengelolaan kualitas air yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komoditas.

Memanfaatkan Hubungan Tanaman dan Biota Air

Salah satu keunggulan PORTAMINA terletak pada konsep budidaya terpadu yang mengoptimalkan hubungan antara tanaman dan organisme perairan. Sisa metabolisme ikan dan lobster berpotensi menjadi sumber unsur hara bagi tanaman. Sebaliknya, keberadaan tanaman dapat mendukung terbentuknya lingkungan budidaya yang menyediakan ruang perlindungan dan sumber pakan alami bagi biota air. Ikan juga dapat memanfaatkan organisme kecil, seperti larva serangga yang terdapat di lingkungan budidaya. Kondisi ini berpotensi membantu mengendalikan sebagian hama tanaman sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pakan buatan.

Dari sisi pemeliharaan tanaman, PORTAMINA memanfaatkan Biosaka sebagai bahan pendukung pemupukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dan mendukung budidaya yang lebih ramah lingkungan. Meski demikian, keberhasilan sistem terpadu ini tetap memerlukan pengelolaan yang tepat, terutama dalam mengatur kepadatan tebar, pemberian pakan, kualitas air, kebutuhan oksigen, serta pemeliharaan tanaman. Pengaturan tersebut penting agar setiap komoditas dapat tumbuh optimal tanpa saling mengganggu kebutuhan hidupnya.

Empat Komoditas, Satu Sistem Produksi

PORTAMINA tidak hanya menghasilkan padi dan ikan konsumsi, tetapi juga menawarkan peluang diversifikasi usaha melalui pemeliharaan ikan hias dan lobster air tawar. Dalam penerapan yang dilaporkan pada dokumen inovasi, sistem ini menggunakan 480 polybag padi varietas Mentik Wangi, 300 ekor ikan hias, 300 ekor ikan nila, dan 600 ekor lobster air tawar. Seluruh komoditas tersebut dipelihara dalam satu siklus budidaya sekitar 3–4 bulan. Berdasarkan data hasil produksi, satu siklus pemeliharaan dapat menghasilkan sekitar 40 kg gabah kering, 20 kg lobster air tawar, 500 ekor ikan hias Molly Balon, dan 30 kg ikan nila.

Keberagaman hasil tersebut menjadi salah satu nilai tambah PORTAMINA. Selain menghasilkan bahan pangan dari tanaman padi dan ikan konsumsi, sistem ini memberikan peluang pendapatan dari beberapa komoditas perikanan dengan karakteristik pasar yang berbeda. Ikan hias, misalnya, dapat dijual secara bertahap sesuai perkembangan ukuran dan permintaan pasar, sedangkan ikan nila dan lobster air tawar dapat dipanen setelah mencapai ukuran konsumsi atau ukuran jual yang diinginkan. Dengan demikian, pemanfaatan pekarangan tidak hanya menghasilkan satu jenis produk, tetapi juga membuka peluang usaha produktif melalui diversifikasi komoditas dalam satu area budidaya.

Potensi Ekonomi: Pekarangan Menjadi Sumber Pendapatan

Selain keunggulan teknis, aspek ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan PORTAMINA. Berdasarkan analisis biaya dan hasil produksi yang disampaikan dalam dokumen inovasi, kebutuhan biaya investasi awal untuk kolam terpal dan konstruksi rangka serta media tanam mencapai Rp1.800.000. Sementara itu, biaya operasional untuk satu siklus meliputi benih padi, pupuk Biosaka, bibit ikan dan lobster, serta pakan dengan total Rp885.000. Dengan demikian, total biaya yang diperhitungkan dalam satu siklus mencapai Rp2.685.000. Adapun nilai penjualan hasil panen yang dilaporkan mencapai Rp4.500.000, dengan rincian:

• Padi Mentik Wangi sebanyak 40 kg: Rp600.000.

• Lobster air tawar sebanyak 20 kg: Rp1.800.000.

• Ikan hias Molly Balon sebanyak 500 ekor: Rp1.500.000.

• Ikan nila sebanyak 30 kg: Rp600.000.

Dari perhitungan tersebut diperoleh selisih pendapatan dan biaya sebesar Rp1.815.000 per siklus. Nilai B/C Ratio sebesar 1,68 menunjukkan bahwa berdasarkan komponen biaya dan hasil produksi yang diperhitungkan, usaha PORTAMINA berpotensi memberikan hasil ekonomi yang layak.

Nilai tersebut menggambarkan bahwa setiap Rp1.000 biaya yang diperhitungkan menghasilkan penerimaan sekitar Rp1.680. Hasil ini merupakan gambaran dari penerapan yang dilaporkan dan tetap dapat berubah sesuai harga benih, pakan, komoditas, kondisi lingkungan, tingkat kelangsungan hidup, serta kemampuan pengelolaan budidaya di masing-masing lokasi.

Dibandingkan dengan pemanfaatan kolam terpal yang hanya berorientasi pada produksi ikan, integrasi padi dan beberapa komoditas perikanan memberikan peluang diversifikasi hasil. Artinya, masyarakat memiliki lebih dari satu sumber produksi dalam satu unit lahan yang sama.

Teknologi Tepat Guna yang Berpeluang Direplikasi

Keunggulan lain PORTAMINA adalah desainnya yang relatif sederhana dan menggunakan komponen yang dapat diperoleh di lingkungan sekitar. Penggunaan kolam terpal, rangka konstruksi, polybag, benih tanaman, serta benih ikan memungkinkan teknologi ini dikembangkan secara bertahap sesuai kemampuan masyarakat.

Sifat portabel pada sistem ini juga memberikan fleksibilitas dalam pemanfaatan pekarangan tanpa harus mengubah seluruh struktur lahan. Hal tersebut menjadikan PORTAMINA berpotensi diterapkan pada kawasan perkotaan maupun perdesaan yang memiliki keterbatasan ruang budidaya.

Dari sisi pengelolaan, kegiatan pemeliharaan seperti pemberian pakan, pengawasan kondisi air, perawatan tanaman, dan pemantauan pertumbuhan komoditas dapat dilakukan secara rutin oleh anggota keluarga atau kelompok masyarakat.

Keterlibatan ibu rumah tangga dan generasi muda juga menjadi peluang tersendiri. Dengan pengaturan kegiatan yang tepat, PORTAMINA dapat dikembangkan sebagai kegiatan produktif berbasis rumah tangga sekaligus sarana pembelajaran mengenai integrasi pertanian dan perikanan.

Namun, penerapannya tetap perlu memperhatikan kesesuaian lokasi, ketersediaan air, kondisi lingkungan, kebutuhan oksigen, pemilihan jenis ikan, dan pengaturan kepadatan tebar. Setiap jenis komoditas memiliki kebutuhan pemeliharaan yang berbeda sehingga pengelolaan teknis menjadi faktor penting dalam keberhasilan budidaya.

Penyuluhan sebagai Penggerak Adopsi Inovasi

Sebagai inovasi teknologi yang telah mendapatkan rekomendasi Kepala BPPSDM KP untuk materi penyuluhan, PORTAMINA memiliki peluang untuk diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, demonstrasi cara, demonstrasi hasil, maupun percontohan teknologi.

Peran penyuluh perikanan menjadi penting dalam membantu masyarakat memahami konsep budidaya terpadu, mulai dari persiapan konstruksi, penataan tanaman, pemilihan komoditas, penebaran benih, pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, hingga penanganan hasil panen.  Melalui pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada bentuk fisik teknologi, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengoperasikan, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem sesuai potensi wilayahnya. 

Ke depan, PORTAMINA dapat menjadi salah satu alternatif model urban farming berbasis integrasi pertanian dan perikanan yang mendukung pemanfaatan lahan pekarangan, diversifikasi pangan, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Inovasi ini memberikan pesan sederhana bahwa keterbatasan lahan bukan berarti keterbatasan peluang. Dengan kreativitas, penerapan teknologi tepat guna, dan pendampingan penyuluhan yang tepat, pekarangan rumah pun dapat dikembangkan menjadi ruang produksi yang produktif dan bernilai ekonomi.

.

Selasa, 10 November 2026

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TERKAIT KERJA SAMA PUBLIKASI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghargai perhatian dan masukan publik terkait kerja sama publikasi yang saat ini berkembang. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan komunikasi publik berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, berikut beberapa poin yang bisa kami sampaikan:

1. Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP.

2. Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah.

3. Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif.

4. Pelaksanaan kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi.

5. Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, pesan mengenai kebijakan dan program prioritas KKP dapat disampaikan melalui pendekatan yang lebih relevan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas.

6. KKP berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

7. Masukan publik menjadi bagian penting dalam evaluasi KKP untuk terus memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

 

Terima Kasih.



Sumber: kkp web


Kamis, 05 November 2026

KKP Gelar Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di 27 Titik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 di 27 lokasi di Indonesia dengan melibatkan nelayan, pembudidaya, pelaku usaha perikanan dan pergaraman, serta masyarakat pada umumnya. Beragam bantuan untuk produktivitas perikanan, bantuan sosial, hingga aksi lingkungan digelar pada kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 KKP tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, 27 titik kegiatan tersebar di 25 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah, PPN Nizam Zachman di Jakarta, serta satu lokasi perebusan garam di Bireuen, Aceh. 

“Semua kegiatan ini sebagai bentuk pengabdian untuk hadir lebih dekat, mendengar kebutuhan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, sekaligus menandai 27 tahun pengabdian KKP kepada masyarakat," ujar Menteri Trenggono di KNMP Desa Ciwaru, Sukabumi, Rabu (4/11).

Mengusung tema “KKP untuk Kesejahteraan Nelayan”, Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 difokuskan pada kegiatan yang mendukung langsung kebutuhan nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir secara umum.

Bentuk dukungan yang disalurkan dalam Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan mencakup berbagai bantuan dan layanan bagi masyarakat di seluruh lokasi kegiatan. Secara keseluruhan, KKP menyalurkan 4.290 paket sembako, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi 2.050 peserta, serta menyediakan 1,577 juta ekor benih udang dan ikan, dan 1 ton benih rumput laut untuk mendukung produktivitas usaha perikanan.

Selain itu, KKP membagikan 2.600 voucher belanja produk perikanan, menanam 2.000 bibit mangrove, serta memfasilitasi pelatihan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN) bagi 2.866 peserta di 25 lokasi KNMP. KKP juga menyelenggarakan pelatihan diversifikasi olahan ikan bagi 60 peserta di Banyuwangi dan Bitung, serta pelatihan Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan bagi 15 peserta di Pati.

Dukungan perlindungan sosial diberikan melalui bantuan pembayaran premi asuransi nelayan senilai Rp250.000 bagi 1.046 penerima. Sementara itu, untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, KKP turut menyalurkan 72 paket sarana pengawasan.

“Untuk itu, kepada jajaran KKP, pemerintah daerah, dan pengelola KNMP, saya menitipkan empat pesan. Pertama, pastikan bantuan tepat sasaran dan dimanfaatkan. Kedua, kelola dan rawat fasilitas secara profesional. Ketiga, tangani persoalan nelayan secara cepat dan tuntas. Keempat, jaga laut melalui praktik perikanan yang bertanggung jawab dan pengawasan yang konsisten," pungkas Menteri Trenggono. 



Sumber; kkp web


Jumat, 30 Oktober 2026

KKP Mulai Persiapkan KNMP 2027, Utamakan Kebutuhan dan Kesiapan Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei ribuan calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2027. Para peserta berasal dari 37 provinsi Indonesia, yang wilayahnya berpotensi untuk dibangun program kerja prioritas nasional tersebut.  

“Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (30/10). 

Pemerintah mengimplementasikan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Untuk tahun 2027, rencana pembangunan menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia. 

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan, pembekalan berlangsung secara daring pada 27–29 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta UPT pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikan Tangkap (DJPT). 

Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026. 

Hasil pekerjaan inilah yang menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. “Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif. 

Latif meminta tim survey benar-benar menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Sebab informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang akan disiapkan, termasuk untuk fasilitas penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran.

“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dan itulah yang harus dicapai dari program ini,” tegas Latif.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan selaku Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi, menyampaikan calon lokasi KNMP ditetapkan berdasarkan referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayahnya. 

“Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung,” terangnya.

Lokasi prioritas selanjutnya mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, dan dukungan masyarakat serta pemerintah daerah sebelum memasuki perencanaan teknis. Melalui proses tersebut, Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP tahun 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan. “Usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan,” pungkas Abdi



Sumber: kkp web


Senin, 26 Oktober 2026

KKP Gaungkan Gerakan Laut Bebas Sampah pada Bulan Bakti HUT ke-27

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggaungkan gerakan Laut Sehat Bebas Sampah (Laut SEBASAH) sebagai bagian dari rangkaian Hari Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan menuju peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-27. 

Aksi yang dilakukan berupa deklarasi bersama, aksi bersih pantai, dan penanaman 100 bibit cemara laut di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Pantai Baru Pandansimo, Desa Poncosari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (22/10) lalu. 

“Laut merupakan sumber pangan dan penghidupan masyarakat. Karena itu, menjaga kesehatan laut adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami mendorong kita semua untuk bijaksana dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya, dan gerakan ini butuh kolaborasi lintas sektor,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (25/10).

Aksi bersama di Pantai Baru Pandansimo diikuti sekitar 250 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, nelayan, pelaku usaha, masyarakat pesisir, mitra lingkungan, pengelola sampah, hingga pelajar. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menambahkan, sampah plastik menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kesehatan laut karena dapat terbawa melalui aliran sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, serta aktivitas di pelabuhan dan laut. Untuk itu penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

“Inilah pentingnya kita terus mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memilah sampah sejak dari rumah agar sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dikelola serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja yang mewakili Bupati Bantul menyampaikan apresiasi kepada KKP karena telah memilih Pantai Baru Pandansimo sebagai lokasi deklarasi Laut SEBASAH dan aksi bersih pantai. Ia berharap gerakan menjaga kebersihan pantai dapat dilakukan secara konsisten, tidak hanya saat kegiatan berlangsung, tetapi juga menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. 

Menurutnya, kelestarian pesisir menjadi bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk nelayan dan pelaku usaha di sekitar kawasan Pantai Baru Pandansimo. “Tugas kita bersama adalah menjaga dan melestarikan laut agar potensi di dalamnya terus memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pemilihan Pantai Baru Pandansimo sendiri karena berada di kawasan KNMP yang menjadi ruang aktivitas nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha wisata. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan diawali dengan deklarasi Laut SEBASAH dan penandatanganan komitmen bersama, kemudian dilanjutkan dengan aksi bersih pantai melalui pengumpulan, pemilahan, penimbangan, pendataan, dan pengangkutan sampah untuk penanganan lebih lanjut. Selain aksi bersih pantai, penanaman 100 bibit cemara laut dilakukan untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. 



Sumber: kkp web


Jumat, 23 Oktober 2026

KKP Gelar Aksi Sosial hingga Bersih Pantai Peringati HUT ke-27 di KNMP Poncosari

Kementerian Kelautan dan Perikanan memusatkan peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-27 di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNPM) Poncosari, Bantul, DIY. Kegiatan sosial khitan massal, penyerahan bantuan paket melaut, benih ikan, sarana pengolahan ikan, hingga aksi bersih pantai digelar bersama masyarakat.

“Harapannya memasuki perjalanan 27 tahun ini, KKP benar-benar bisa menjawab kebutuhan nelayan, pembudidaya dan masyarakat kelautan perikanan lainnya. Kami juga diberi mandat oleh Bapak Presiden untuk menjalankan program kerja prioritas nasional, salah satunya program KNMP untuk mentransformasi desa pesisir menjadi lebih produktif dan membuat nelayan-nelayan kita naik kelas,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi KKP, Jumat (23/10).

Lima program kerja prioritas lainnya yakni budidaya darat tematik, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pengembangan kawasan industri garam nasional (K-SIGN) untuk mendukung pencapaian target swasembada garam tahun 2027, pembangunan tambak udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan.

Rangkaian kegiatan HUT ke-27 KKP yang berlangsung mulai 18 hingga 23 Oktober tersebut turut dirancang untuk mendongkrak produktivitas nelayan dan pembudidaya, khususnya di wilayah lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Ragam bantuan yang diberikan diantaranya ratusan paket melaut untuk nelayan, seratus ribu benih ikan untuk kelompok pembudidaya, hingga penyerahan asuransi nelayan.

KKP juga memberikan dukungan sarana pengolahan ikan meliputi dua unit chest freezer, satu paket peralatan pengolahan ikan, tiga unit sarana pasca-panen, serta satu uni mobil ATI. Sedangkan untuk meningkatkan daya saing hasil perikanan, KKP melakukan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) Budidaya Tematik, serta sertifikasi cold storage untuk pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Untuk masyarakat di sini juga ada cek pemeriksaan kesehatan gratis, khitan massal, donor darah dan bantuan peralatan sekolah. Pagi tadi kami juga melakukan aksi bersih pantai serta penanaman pohon vegetasi di sekitaran KNMP Poncosari serta memberikan bantuan bibit,” pungkas Menteri Trenggono.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi yang hadir di KNMP Poncosari pada Kamis (22/10), berharap semua dukungan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung kemajuan usaha perikanan masyarakat. Dia juga mendorong KKP mengoptimalkan pelaksanaan program kerja prioritas nasional untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir maupun para pembudidaya.

“Apresiasi saya kepada KKP atas berbagai program yang telah dijalankan untuk mendukung masyarakat pesisir. Mulai dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, bantuan sarana perikanan, hingga dukungan bagi usaha pengolahan hasil laut. Program-program seperti ini penting karena masyarakat membutuhkan dukungan nyata untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Saya berharap program yang sudah berjalan terus diperkuat dan diperluas ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ungkap Ketua Komisi IV DPR RI yang biasa dipanggil Titiek Suharto itu.

Sebagai informasi, puncak peringatan HUT KKP digelar setiap tanggal 26 Oktober sejak pertama kali berdiri pada tahun 1999. 



Sumber: kkp web


Kamis, 22 Oktober 2026

PNBP hingga Ekspor Meningkat, Sektor Kelautan dan Perikanan Tunjukkan Kinerja Positif di Dua Tahun Prabowo-Gibran

Memasuki dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia mencatatkan pertumbuhan. Berdasarkan laporan capaian terbaru, penguatan sektor ini terlihat jelas pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), volume produksi, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), hingga nilai ekspor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat empat indikator utama perekonomian sektor kelautan dan perikanan mengalami lonjakan positif dalam dua tahun terakhir. Pertumbuhan pesat ini terlihat jelas dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melonjak dari Rp2,208 triliun pada 2024 menjadi Rp2,405 triliun pada 2025, dengan capaian sementara hingga September 2026 telah menyentuh Rp1,645 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami berupaya mengelola sektor ini seproduktif mungkin, tentunya tanpa mengabaikan keberlanjutan ekosistem perikanan yang ada,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (21/10).

Peningkatan pendapatan negara ini juga sejalan dengan kenaikan volume produksi perikanan nasional yang merangkak naik dari 23,56 juta ton pada 2024 menjadi 26,25 juta ton pada 2025, serta membukukan angka 19,89 juta ton hingga triwulan III 2026. 

Kinerja positif di tingkat produksi dan pendapatan negara tersebut turut mendorong kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, di mana pertumbuhan PDB perikanan melompat tajam dari 0,68% pada 2024 menjadi 4,95% pada 2025, bahkan terus melesat hingga 6,86% pada triwulan II 2026. 

Dari sisi perdagangan internasional, daya saing komoditas perikanan Indonesia di pasar global juga makin solid, terbukti dari nilai ekspor yang naik dari USD 5,95 miliar pada 2024 menjadi USD 6,27 miliar pada 2025, serta telah berhasil mengumpulkan USD 4,23 miliar hingga Agustus 2026.

“Kami masih terus berupaya agar produktivitas terus bergerak naik, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saat ini fokus kami menjalankan enam program prioritas dari Bapak Presiden, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budidaya perikanan darat tematik, kawasan industri garam nasional, revitalisasi tambak Pantura, budidaya udang terintegrasi, serta modernisasi kapal perikanan, untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan daya saing hasil perikanan kita di pasar domestik maupun global,” pungkasnya.



Sumber: kkp web


Jumat, 16 Oktober 2026

LRMPHP Kembangkan Mesin Vakum untuk Pengolahan Ikan Asap

Pengolahan ikan dengan metode penggaraman dan pengasapan merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperpanjang daya simpan sekaligus memberikan cita rasa khas pada produk perikanan. Namun, pada proses konvensional, penyerapan garam dan asap berlangsung cukup lambat sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya penurunan mutu ikan selama proses pengolahan.

Untuk mendukung proses pengolahan yang lebih efisien, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan mesin vakum impregnasi. Teknologi ini dirancang untuk membantu mempercepat masuknya larutan garam dan asap cair ke dalam daging ikan, sehingga proses pengolahan ikan asap dapat dilakukan secara lebih efektif.

Impregnasi vakum bekerja dengan memanfaatkan perubahan tekanan untuk membantu menggantikan udara atau cairan yang terdapat di dalam bahan pangan dengan larutan yang diinginkan. Ketika kondisi vakum diberikan, sebagian udara dan cairan di dalam bahan akan keluar. Selanjutnya, saat tekanan dikembalikan, ruang yang sebelumnya kosong akan terisi oleh larutan dari luar. Proses tersebut membantu larutan masuk ke dalam bahan dengan lebih cepat.

Pengembangan teknologi ini juga menjadi alternatif terhadap pengasapan ikan secara langsung yang masih banyak dilakukan secara tradisional. Pada metode tersebut, ikan diasapi menggunakan hasil pembakaran kayu atau tempurung kelapa. Selain membutuhkan waktu, cara ini dapat menghasilkan kualitas produk yang kurang konsisten serta berpotensi menimbulkan deposit tar dan senyawa yang tidak diinginkan.

Sebagai alternatif, penggunaan asap cair dapat memberikan aroma asap pada ikan dengan cara yang lebih praktis. Melalui metode vakum tekan, LRMPHP mengembangkan teknologi yang membantu memasukkan larutan garam dan asap cair ke dalam daging ikan.

Mesin vakum impregnasi hasil rancang bangun LRMPHP telah melalui pengujian kinerja menggunakan filet ikan nila. Dalam pengujian tersebut, larutan garam dan asap cair dimasukkan ke dalam filet dengan bantuan proses vakum dan tekanan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin vakum impregnasi mampu membantu memasukkan larutan ke dalam filet lebih baik dibandingkan metode perendaman. Dalam waktu 10 menit proses vakum dan 15 menit impregnasi, mesin mampu memasukkan larutan garam sebanyak 1,25 persen dan kandungan fenol sebesar 15,18 mg/kg ke dalam filet.

Sebagai pembanding, metode perendaman selama 60 menit hanya menghasilkan penyerapan larutan garam sebesar 0,4 persen dan fenol sebesar 2,95 mg/kg. Hasil tersebut menunjukkan potensi teknologi vakum impregnasi dalam mempercepat proses penyerapan bahan selama pengolahan ikan asap.

Untuk menunjang proses pengolahan, mesin vakum impregnasi LRMPHP dilengkapi sejumlah bagian utama, antara lain tangki vakum, tangki penyimpanan, tangki pengaduk, sistem pemvakuman, pompa pendorong manual, sistem aliran bahan, dan panel kontrol. Bagian yang bersentuhan langsung dengan larutan garam, asap cair, dan bahan ikan menggunakan stainless steel tipe 304.

Mesin ini dirancang dengan dimensi panjang 800 mm, lebar 570 mm, dan tinggi 1.740 mm. Rangka mesin menggunakan besi hollow berukuran 4 × 4 cm. Dalam pengujiannya, mesin mampu menghasilkan kekuatan vakum maksimum -76 cmHg dalam waktu 9,15 menit, sedangkan tekanan impregnasi maksimum mencapai 8 bar dalam waktu 38,70 menit.

Pengembangan mesin vakum impregnasi menjadi salah satu upaya LRMPHP dalam menghasilkan teknologi mekanisasi yang dapat membantu pelaku usaha mengolah hasil perikanan secara lebih efektif. Dengan proses penyerapan yang lebih cepat, teknologi ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pengolahan ikan asap, khususnya untuk mendukung peningkatan efisiensi proses dan mutu produk.

Melalui pengembangan teknologi tepat guna, LRMPHP terus mendorong hasil riset dan inovasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan.


Selasa, 13 Oktober 2026


 

Jumat, 09 Oktober 2026

Menteri Trenggono Pastikan Informasi Program Kerja Prioritas Nasional Mudah Diakses Publik

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan kemudahan akses informasi enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sehingga masyarakat juga bisa ikut mengawal jalannya pelaksanaan program-program tersebut. 

Untuk itu, saat membuka kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (6/10), Menteri Trenggono meminta jajarannya di bagian kehumasan untuk memasifkan penyebaran informasi pelaksanaan enam program prioritas ke semua lapisan masyarakat, baik melalui kanal-kanal resmi media sosial KKP maupun lewat media massa. 

Tidak hanya masif, kemasan konten menurutnya harus kreatif, bernilai, mudah dipahami, dan disampaikan secara berkesinambungan sehingga masyarakat mengetahui secara utuh alasan pemerintah menjalankan program kerja prioritas nasional. Program itu mencakup Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), budi daya ikan darat tematik, revitalisasi budi daya ikan di Pantura Jawa, budi daya udang terintegrasi di Waingapu, modernisasi kapal perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) untuk swasembada garam nasional.

“Enam program ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi, membangun kekuatan Indonesia, membangun core competence Indonesia dan menekan angka kemiskinan menjadi 0 persen. Ini kerja besar yang perlu disampaikan secara terus-menerus ke masyarakat agar semua lapisan masyarakat bisa memahami apa alasan dan tujuan pemerintah menjalankan program-program kerja prioritas ini,” ungkap Menteri Trenggono. 

Lewat kinerja komunikasi yang efektif, Menteri Trenggono berharap pihak-pihak yang masih kontra terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan dapat menerima informasi secara utuh. Alasan utama pemerintah menjalankan enam program kerja prioritas, sambungnya, adalah untuk mentransformasi sarana prasarana perikanan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing hasil perikanan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan itu sendiri.

Pada kegiatan Retreat Kehumasan KKP yang berlangsung hybrid itu, Menteri Trenggono juga meminta jajarannya di setiap unit kerja untuk memperkuat soliditas, serta mengedepankan sinergi dan kolaborasi. “Kerja cerdas dan kerja keras pemerintah tidak akan tersampaikan ke publik dengan baik apabila kita tidak menyampaikan dengan cara yang benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi langkah KKP meningkatkan kinerja kehumasan melalui kegiatan Retreat Kehumasan KKP Satu Narasi: Ekonomi Biru, Indonesia Emas. Strategi komunikasi diakuinya sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja prioritas pemerintah sehingga manfaat dan pesan utama program bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Ini retreat pertama di kementerian/lembaga dan paling serius yang langsung dihadiri menterinya. Ini artinya KKP punya prioritas terhadap publikasi, komunikasi dan persepsi publik. Mungkin masyarakat tahunya sebatas program, tapi apa niatnya, apa cerita dibelakangi sebuah program, dampaknya tujuan jangka panjang, belum banyak yang mengetahui,” terangnya. 

Retreat Kehumasan KKP berlangsung selama dua hari pada 6-7 Oktober, dengan peserta sekitar 800 orang dari unsur kehumasan unit Eselon I, Unit Pelaksana Teknis, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rangkaian kegiatan dirancang dalam bentuk forum diskusi, pembekalan, dan sesi berbagi pengalaman, dengan menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi publik, media, monitoring dan evaluasi komunikasi, serta manajemen isu.



Sumber: kkp web


Senin, 05 Oktober 2026

Gemarikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Jamin Kualitas dan Pasokan Ikan bagi Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pasokan ikan nasional dari hulu hingga hilir untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini resmi menjadi gerakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program Gemarikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. 

“Ikan merupakan pilar penting dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, terlebih kita hidup di negara maritim. Tugas kami memastikan terpenuhinya kebutuhan ikan di masyarakat dengan kualitas yang baik, apalagi Gemarikan kini menjadi gerakan nasional,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (2/10). 

Dalam menyediakan ikan yang berkualitas bagi masyarakat, KKP menerapkan pendekatan hulu-hilir melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok dan nilai produk perikanan, sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

“Intervensi di sektor hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya melalui berbagai program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Ikan, serta Budidaya Udang Terintegrasi,” lanjut Menteri Trenggono.

Sementara itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam acara Forum Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (30/9) lalu, menjelaskan, pendekatan hulu-hilir diterapkan untuk memperkuat rantai nilai perikanan secara menyeluruh.

“Di sisi hilir, peningkatan produksi tersebut ditopang oleh sistem penyimpanan dan distribusi yang andal, pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berstandar, serta strategi promosi dan pemasaran modern. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga mutu, dan memperkuat daya saing produk perikanan,” ujar Wamen Didit.

Wamen Didit menambahkan, terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2026 menandai transformasi Gemarikan dari gerakan edukasi konsumsi ikan menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Intervensi diarahkan secara lebih terstruktur kepada kelompok sasaran strategis, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan remaja.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq pada acara serupa, menegaskan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kini tidak lagi sekadar menjadi kampanye untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wamenko Hanif, Gemarikan memiliki posisi strategis dalam mendukung swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai ikan, kita tidak hanya berbicara tentang sektor kelautan dan perikanan. Kita berbicara tentang ketahanan pangan, kualitas gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenko Hanif.

Wamenko Hanif menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan memastikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Gemarikan berjalan dalam arah dan sasaran yang selaras melalui sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

“Gemarikan bukan semata-mata program untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Yang jauh lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak yang hari ini memperoleh pangan bergizi adalah generasi produktif Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengonsumsi ikan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sejak dini melalui edukasi dan berbagai kegiatan nyata hingga tingkat desa dan kelurahan.



Sumber: kkp web

Jumat, 02 Oktober 2026

Sambut Wamen Baru, Menteri Trenggono Tekankan Akselerasi 6 Program Prioritas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Irwan Meilano usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10). Kehadiran Wamen Irwan menambah kekuatan KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional (PKPN), sekaligus memperkuat tata kelola kelautan berbasis data dan riset terapan. 

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penataan kepemimpinan di KKP berfokus pada efektivitas dan kebermanfaatan seluruh proyek infrastruktur perikanan bagi masyarakat. Menteri Trenggono meminta seluruh jajaran untuk bergerak cepat dan disiplin dalam mengeksekusi program prioritas, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Perikanan Tematik, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak Budidaya di Pantura, Budidaya Udang Terintegrasi di Waingapu, hingga modernisasi kapal perikanan. 

"Ada enam program prioritas yang kita sudah buat Satgas-Satgasnya dan akan terus kita evaluasi. Kita harus berpacu dengan waktu. Presiden membutuhkan hasil yang jelas dan terasa manfaatnya langsung oleh masyarakat, bukan sekadar fisik bangunan saja. Ke depan, eksekusi di lapangan harus berbasis efektivitas dan memperhitungkan standar kebutuhan industri," ujar Menteri Trenggono pada acara menyambut Wamen Irwan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (1/10). 

Menteri Trenggono juga menaruh harapan besar pada latar belakang akademik dan keahlian Wamen Irwan Meilano untuk membantu pilar pendidikan serta riset sektor kelautan. Salah satu fokus utamanya adalah percepatan transformasi Politeknik KKP melalui penguatan Ocean Institute of Indonesia (OII) agar menjadi pusat unggulan (Center of Excellence) berbasis tailor-made sesuai kebutuhan industri global. 

"Kita ingin Politeknik KKP ini menjadi satu politeknik yang excellent, sebuah Center of Excellence. Lulusannya harus 100 persen siap kerja dan memenuhi standar industri nasional maupun internasional. Kehadiran Pak Irwan yang berlatar akademisi diharapkan dapat mempercepat integrasi riset terapan dan transformasi OII ini," tambah Menteri Trenggono. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Irwan Meilano, menyampaikan komitmennya untuk langsung bekerja dengan menekankan tiga prinsip utama dalam tata kelola KKP, yaitu integrasi data, pengukuran manfaat bagi masyarakat, serta penyelesaian masalah secara kolaboratif. 

"Langkah awal yang saya tekankan dalam bekerja adalah keterbukaan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan. Keberhasilan tidak hanya diukur dari apa yang fisik kita bangun, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kita tidak akan lari dari hambatan, melainkan mencari solusinya bersama-sama," ujar Wamen Irwan Meilano. 

Ia menambahkan bahwa seluruh jajaran KKP saat ini sedang bersama-sama mencetak sejarah baru untuk sektor kelautan dan perikanan Indonesia demi mewujudkan visi besar yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. 

"Kita semua yang ada di KKP hari ini sedang mengukir sejarah penting bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan memperkuat riset terapan serta tata kelola berbasis data, kita optimistis target-target besar yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dapat kita capai dengan terukur," ujarnya. 



Sumber: kkp web

Rabu, 30 September 2026

KKP Hadirkan Teknologi Mini RAS untuk Swasembada Pangan Desa

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan teknologi dalam pengembangan budi daya ikan air tawar melalui program Budi Daya Ikan Darat Tematik. Salah satu teknologi yang dikembangkan adalah Mini Recirculating Aquaculture System (Mini RAS), yaitu sistem budi daya yang mengoptimalkan penggunaan air melalui proses sirkulasi dan filtrasi secara berkelanjutan. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas budi daya sekaligus mendukung efisiensi penggunaan lahan dan sumber daya.

Mini RAS menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab tantangan budi daya ikan, seperti keterbatasan lahan dan air, perubahan kondisi lingkungan, serta penurunan kualitas air akibat sisa pakan dan metabolisme ikan. Air dari kolam produksi dialirkan menuju unit filtrasi untuk diolah sebelum dikembalikan ke kolam. Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan penggantian air dapat ditekan dan kondisi lingkungan pemeliharaan dapat dikendalikan secara lebih terukur. Penerapannya juga diharapkan mendukung ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Penentuan Lokasi Menjadi Faktor Penting

Keberhasilan penerapan Mini RAS tidak hanya ditentukan oleh desain teknologi, tetapi juga kesesuaian lokasi. Fasilitas membutuhkan lahan minimal 1.000 m² dengan status kepemilikan atau hak penggunaan yang jelas. Lokasi juga perlu memiliki sumber air yang memadai, seperti sumur bor atau sumber air permukaan, terutama untuk pengisian awal tandon dan kebutuhan pembilasan sistem.

Dari sisi energi, lokasi diharapkan memiliki akses listrik PLN dengan daya minimal 2.200 watt. Sistem tersebut dapat didukung panel surya untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional peralatan. Lokasi sebaiknya berada pada area yang relatif datar, tidak memiliki riwayat banjir, dan dilengkapi sistem drainase yang baik. Akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat juga diperlukan untuk mendukung mobilisasi benih, pakan, peralatan, dan hasil panen.

Rancang Bangun Fasilitas Mini RAS

Fasilitas Budi Daya Ikan Darat Tematik dirancang secara kompak, terintegrasi, dan efisien pada lahan minimal 1.000 m² dengan tata letak yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan topografi lokasi. Fasilitas utama terdiri atas dua modul kolam produksi dengan total 20 unit. Setiap kolam berukuran sekitar 5 x 3 x 1.2 meter, menggunakan dinding pasangan bata merah dengan kerangka beton bertulang serta lantai beton mutu K175 yang diperkuat wiremesh. Kolam dirancang untuk mendukung padat tebar hingga 400 ekor/m² untuk lele dan 150 ekor/m² untuk nila. Sistem pemipaan terdiri atas pipa inlet berdiameter 3 inci, outlet 4 inci, serta jalur aerasi berdiameter 0,5 inci.

Fasilitas pendukung meliputi gudang pakan berukuran berukuran 3×5×3  meter yang menggunakan atap baja ringan dan dinding kombinasi bata-GRC dengan kapasitas penyimpanan sekitar 12 ton. Ketersediaan air didukung menara penyangga setinggi sekitar 4 meter yang dilengkapi dua unit toren dengan kapasitas total 4.400 liter. Sementara itu, kebutuhan energi dipenuhi melalui jaringan listrik utama minimal 2.200 watt, panel surya on-grid berkapasitas 2.200 Wp, serta genset cadangan berkapasitas 4.000 watt.

Sistem Resirkulasi dan Filtrasi Air

Komponen utama Mini RAS terletak pada sistem resirkulasi air yang memungkinkan air kolam digunakan kembali setelah melalui proses filtrasi. Air dari kolam produksi dialirkan secara otomatis menuju unit filtrasi yang terdiri atas sembilan bilik (chamber) dengan total volume air sekitar [volume air]. Setiap bilik memiliki fungsi berbeda dalam mengolah air sebelum dikembalikan ke kolam.

Pada tahap awal, filtrasi mekanis menggunakan 125 unit sikat gantung untuk menangkap kotoran padat berukuran relatif besar. Partikel yang lebih kecil kemudian disaring menggunakan lembaran Japanese Mat (Japmat). Selanjutnya, air memasuki tahap filtrasi biologis dengan memanfaatkan sekitar 18.000 unit Bio Ball dan 1.000 liter Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) Kaldnes. Media tersebut menjadi tempat tumbuh mikroorganisme menguntungkan yang membantu menguraikan senyawa nitrogen, termasuk amonia yang berasal dari sisa pakan dan metabolisme ikan.

Setelah melalui proses filtrasi, air ditampung dan mendapatkan perlakuan menggunakan lampu ultraviolet (UV) berdaya 45 watt untuk membantu mengendalikan mikroorganisme yang berpotensi mengganggu kesehatan ikan. Air kemudian dipompa kembali menuju kolam produksi menggunakan pompa submersible berkapasitas sekitar 58 m³/jam. Proses ini berlangsung secara kontinu sehingga air dapat digunakan kembali dan kualitas lingkungan pemeliharaan lebih mudah dikendalikan.

Efisiensi Penggunaan Air dan Peningkatan Produktivitas

Sistem resirkulasi menjadi keunggulan utama Mini RAS karena memungkinkan air digunakan kembali setelah melalui proses penyaringan. Efisiensi penggunaan air dapat mencapai hingga 90 persen sehingga teknologi ini berpotensi diterapkan pada wilayah yang memiliki keterbatasan sumber air. Pengelolaan kualitas air melalui filtrasi mekanis, biologis, aerasi, dan perlakuan UV juga memungkinkan penerapan padat tebar yang lebih tinggi dengan kondisi pemeliharaan yang lebih terkontrol.

Dari sisi produktivitas, fasilitas Mini RAS memiliki potensi menghasilkan hingga sekitar 10,8 ton lele atau 10,1 ton nila dalam satu siklus produksi. Capaian tersebut dipengaruhi oleh komoditas, kepadatan tebar, manajemen pakan, kualitas air, dan tingkat kelangsungan hidup ikan. Desain fasilitas yang modular juga memungkinkan pemanfaatan lahan secara lebih efisien tanpa mengesampingkan kebutuhan ruang untuk pengelolaan budi daya.

Pemanfaatan panel surya on-grid 2.200 Wp sebagai bagian dari sistem energi memberikan alternatif untuk mendukung operasional fasilitas sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Kombinasi teknologi resirkulasi, pengelolaan kualitas air, dan dukungan energi tersebut menjadikan Mini RAS sebagai sistem budi daya yang diarahkan pada efisiensi sumber daya dan keberlanjutan.

Mendukung Kemandirian Budi Daya dan Ketahanan Pangan

Penerapan Mini RAS tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem budi daya yang lebih efisien dan terukur di tingkat masyarakat. Produksi ikan yang dilakukan secara berkelanjutan berpotensi memperkuat ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani, termasuk mendukung kebutuhan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui pemanfaatan teknologi yang mengintegrasikan pengelolaan air, efisiensi lahan, pengendalian kualitas lingkungan, dan sumber energi alternatif, Mini RAS diharapkan dapat mendukung terbentuknya unit usaha budi daya ikan yang produktif dan berkelanjutan. Penerapannya sekaligus membuka peluang penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan budi daya yang mampu menghasilkan ikan secara konsisten dengan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.


Jumat, 25 September 2026

KKP Gandeng Kemenkop hingga BP BUMN Kelola Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) dalam mengelola dan mengoperasionalkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sinergi ini untuk memastikan infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memberi manfaat langsung bagi nelayan.

Sinergi antar lembaga negara ini ditandai dengan penandatanganan dokumen Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, serta lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala BP BUMN, di KNMP Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Jumat (25/9).

“Bapak Presiden Prabowo selalu memikirkan masyarakat paling bawah bagaimana ekonominya, bagaimana produksinya. Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal,” ujar Menteri Trenggono.

Ruang lingkup kerja sama antara KKP dan Kementerian Koperasi mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan, penguatan dan pengembangan usaha serta peningkatan daya saing koperasi di sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.

Kemudian pelaksanaan dukungan percepatan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih berbasis koperasi, pelaksanaan percepatan pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dan pelaksanaan kerja sama lain terkait optimalisasi koperasi yang disepakati dua lembaga. 

Sementara itu, SKB mengatur penugasan kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) dalam pengelolaan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Penugasan tersebut antara lain mencakup persiapan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

KKP telah membangun KNMP di 100 lokasi pada tahun 2025, dengan rincian 65 diantaranya berstatus uji coba operasional. Program ini bertujuan menghadirkan transformasi ekonomi desa pesisir untuk memperkuat swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa-desa nelayan di Indonesia. 

“100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik. Untuk membangun itu, kami akan survey ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” pungkasnya.



Sumber; kkp web


Selasa, 22 September 2026

KKP Kerahkan Ribuan Penyuluh Kawal Program Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mengoptimalkan peran penyuluh perikanan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) demi memperkuat ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.   

Komitmen tersebut diperteguh dalam Konsolidasi Penyuluhan dan Pendidikan Kelautan dan Perikanan untuk Program/Kegiatan Prioritas Nasional yang dihadiri oleh Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BPPSDM KP, Jajaran eselon I dan II lingkup KKP, kepala unit pelaksana teknis lingkup BPPSDM termasuk diantaranya Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), serta Penyuluh Perikanan se-Indonesia yang hadir secara luring dan daring pada 21 September 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat.  

Kepala BPPSDM Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc menyampaikan bahwa berdasarkan data laporan pendampingan BPPSDM KP, sebanyak 3.888 penyuluh perikanan telah tersebar di 37 provinsi dan 484 kabupaten/kota. Penyuluh ini memegang peran vital dalam mengawal program mulai dari tahap identifikasi dan survei, pendampingan pembangunan sarana dan prasarana, hingga operasionalisasi di lapangan.

Salah satu program utama yang mendapat pendampingan penyuluh adalah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Sebanyak 1.260 penyuluh mendampingi evaluasi 65 KNMP Tahap 1 di 25 provinsi. Hasilnya, 2.841 izin usaha dan legalitas berhasil diterbitkan (77%), jumlah pemilik kartu KUSUKA bertambah 3.814 orang, serta terbentuk 829 kelompok usaha baru, 6.871 pelaku usaha mengakses sarana prasarana. Selain itu, sebanyak 199 pelaku usaha didampingin untuk kemitraan, 29 kemitraan pasar terjalin dan 30% pengajuan pembiayaan pelaku usaha telah terealisasi. 

Pendampingan juga dilakukan pada program Budidaya Ikan Darat Tematik (Bioflok) yang melibatkan 1.115 penyuluh di 46 kabupaten/kota. Program ini mencatat penambahan 47% anggota KUSUKA dan 38% pelaku usaha baru. Sebanyak 74 NIB serta 20 sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah terbit. Dari usulan permodalan Rp700 juta, sebanyak Rp475,5 juta (68%) telah terealisasi.   

Sementara itu, dalam program Swasembada Garam, sebanyak 179 penyuluh mendampingi 1.180 kelompok pelaku usaha garam di 57 kabupaten/kota. Pendampingan ini turut mendorong adopsi teknologi modern (geomembran) hingga 62%, atau mencakup 736 kelompok petambak garam.   

Melalui pendampingan yang dilakukan secara intensif, KKP berkomitmen mempercepat kemandirian ekonomi nelayan, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung terwujudnya agenda Ekonomi Biru di Indonesia. Peran penting penyuluh dipertegas melalui harapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dengan meminta para penyuluh dan pendidik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendedikasikan diri dalam mengawal program prioritas nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peran penyuluh sebagai kekuatan lapangan KKP yang hadir di tengah masyarakat, memahami kebutuhan mereka, serta memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebagai bagian penting dari tugas tersebut. Para penyuluh juga diharapkan menyampaikan berbagai keberhasilan, kendala permasalahan yang ditemui di lapangan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri Trenggono mengajak seluruh penyuluh untuk bergerak dan bekerja bersama, memastikan setiap program prioritas tidak berhenti pada pencapaian fisik semata, tetapi benar-benar dapt beroperasi, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Senin, 21 September 2026

LRMPHP Dukung Pengembangan Kompetensi Generasi Muda melalui MagangHub

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima empat peserta Program MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengikuti kegiatan pemagangan di lingkungan kerja LRMPHP. Penerimaan peserta dilaksanakan pada 21 September 2026 sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung sekaligus mengenal tugas, fungsi, dan kegiatan di lingkungan LRMPHP.

Keempat peserta merupakan hasil seleksi Program MagangHub periode kedua tahun 2026 dengan posisi magang sebagai Humas, Pengolah Data dan Informasi, Penyusun Rencana Kepegawaian, serta Digital Communication and Multimedia Intern. Melalui penempatan tersebut, peserta mendapatkan kesempatan untuk belajar dan terlibat langsung dalam pekerjaan sesuai bidang masing-masing, sekaligus mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Program MagangHub merupakan bagian dari Program Pemagangan Nasional yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempertemukan lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Dalam pelaksanaannya, program ini juga memberikan kesempatan pemagangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk di unit kerja seperti LRMPHP. Melalui kegiatan tersebut, peserta dapat memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan pemerintahan, mengenal tugas dan fungsi KKP di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan profesional. Program ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi peserta sekaligus menjembatani kesenjangan antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan di lapangan.

Selama mengikuti pemagangan di LRMPHP, para peserta mendapatkan pendampingan dari mentor dan pegawai LRMPHP serta terlibat dalam berbagai kegiatan sesuai bidang dan penugasan masing-masing. Kegiatan tersebut mencakup dukungan terhadap pengelolaan informasi dan komunikasi, pengolahan data, administrasi kepegawaian, pelayanan publik, serta kegiatan pendukung lainnya di lingkungan LRMPHP.

Sebagai bagian dari program pemagangan, peserta memperoleh berbagai manfaat, mulai dari sertifikat resmi, pendampingan mentor, pengalaman kerja nyata, hingga kesempatan meningkatkan keterampilan dan membangun jejaring profesional. Peserta juga memiliki kesempatan mengembangkan portofolio melalui hasil pekerjaan selama pemagangan. 

Penerimaan peserta MagangHub menjadi salah satu bentuk kontribusi LRMPHP dalam mendukung pengembangan kompetensi generasi muda melalui pembelajaran berbasis pengalaman. Melalui kegiatan ini, LRMPHP turut memberikan ruang bagi peserta untuk mengembangkan potensi, memperkuat keterampilan profesional, dan mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan.


Jumat, 18 September 2026

KKP Pastikan Enam Program Prioritas Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pelaksanaan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan yang bersumber dari pangan biru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari upaya mengakselerasi pencapaian tujuan dan target pembangunan nasional,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Enam program prioritas tersebut meliputi Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi dengan target mencapai 5.000 lokasi pada 2029, revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 5.500 hektare dengan target sekitar 14.000 hektare pada 2029, serta modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas sekitar 2.000 hektare.

Selanjutnya, KKP akan melaksanakan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi dengan target 40.000 lokasi pada 2029, modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit dengan target 4.582 unit pada 2029, serta pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam nasional seluas sekitar 2.000 hektare.

Menteri Trenggono menegaskan KKP berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil. Untuk itu kami berkomitmen akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap rupiah yang diamanatkan negara kepada KKP, demi terwujudnya laut yang sehat dan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera,” tutur Menteri Trenggono.

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pagu anggaran KKP Tahun Anggaran 2027 tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Dari total pagu tersebut, sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan untuk belanja Program Kerja Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program prioritas yang mendukung implementasi ekonomi biru, serta tugas, fungsi, dan pelayanan publik.

“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

Komisi IV DPR RI berharap seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sektor kelautan dan perikanan.



Sumber; kkp web


Rabu, 16 September 2026

Selesaikan PKL di LRMPHP, Empat Siswa SMKN 1 Tanjungsari Bawa Bekal Berharga

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melepas empat siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari, Gunungkidul, yang telah menyelesaikan kegiatan PKL di LRMPHP. Kegiatan pelepasan berlangsung di Aula LRMPHP pada 14 September 2026 dan dihadiri Kepala LRMPHP, para instruktur pembimbing PKL, serta guru pembimbing dari SMK Negeri 1 Tanjungsari.

Keempat siswa dari Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi), yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum, mengikuti kegiatan PKL selama lima bulan, mulai 20 April hingga 14 September 2026. Selama mengikuti program, para siswa mendapatkan kesempatan untuk memperdalam kompetensi melalui pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada SMK Negeri 1 Tanjungsari atas kepercayaan yang diberikan kepada LRMPHP untuk menerima dan membimbing para siswa. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan pendamping yang hadir, serta para instruktur LRMPHP yang telah mendampingi siswa selama pelaksanaan PKL.

Menurutnya, meskipun kegiatan PKL berlangsung dalam kondisi keterbatasan dan efisiensi, para siswa tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kompetensi, khususnya dalam bidang pengolahan hasil perikanan dan pengujian mutu produk, termasuk pengujian sensori. Pendampingan para instruktur diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal bagi siswa.

Selama berada di LRMPHP, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga mendapatkan pengalaman berkomunikasi dan berinteraksi dengan instruktur maupun pegawai. Para siswa turut dilibatkan dalam sejumlah kegiatan di luar kantor, seperti pameran dan kegiatan di kawasan pantai.

Keterlibatan dalam kegiatan tersebut memberikan pengalaman tambahan bagi siswa dalam mengikuti kegiatan lapangan, termasuk membantu persiapan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim LRMPHP. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran yang melengkapi kompetensi yang diperoleh selama menjalani PKL.

Dengan berakhirnya kegiatan PKL, berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama berada di LRMPHP diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi para siswa, baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.


Senin, 14 September 2026

Gita Laut 2026, LRMPHP Kenalkan Produk Inovatif Berbasis Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Cinta Laut (Gita Laut) 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) DIY di Pantai Congot, Kulon Progo, pada 12 September 2026. Kepala LRMPHP, Kartika Winta Aprilliany, bersama tim hadir dalam kegiatan tersebut untuk memperkenalkan berbagai inovasi produk olahan hasil perikanan dan rumput laut kepada masyarakat.

Mengusung tema “Lestari Lautnya, Istimewa Masyarakatnya”, Gita Laut 2026 diikuti lebih dari 750 peserta dari berbagai unsur masyarakat dan lintas sektor. Kegiatan tahunan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian ekosistem laut dan lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

Berbagai kegiatan turut mewarnai pelaksanaan Gita Laut 2026, di antaranya bazar produk kelautan dan perikanan, aksi bersih pantai, pelepasan tukik, pemeriksaan kesehatan gratis, serta sejumlah kegiatan lainnya. Dalam bazar tersebut, LRMPHP menampilkan sejumlah produk diversifikasi olahan hasil perikanan yang memadukan bahan pangan lokal dengan komoditas kelautan dan perikanan.

Produk yang diperkenalkan antara lain Gethuk Gulung Isi Tuna (GeLuna Loka), Bakpia Rumput Laut (Kappapia Loka), Keong Mas Tuna, dan Cendol Dawet Rumput Laut (Dawet Kappa). Produk-produk tersebut merupakan contoh pengembangan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan hasil perikanan dan rumput laut untuk memberikan nilai tambah pada komoditas kelautan dan perikanan.

Salah satu produk yang menarik perhatian adalah Kappapia Loka, yaitu bakpia kacang hijau khas Yogyakarta yang dipadukan dengan tambahan 15–20 persen rumput laut Kappaphycus alvarezii. Produk ini memadukan cita rasa bakpia yang sudah dikenal masyarakat dengan pemanfaatan bahan hasil laut.

Sementara itu, GeLuna Loka merupakan modifikasi getuk gulung berbahan dasar singkong dengan pewarna alami bubuk bit dan isian suwiran tuna pedas. Produk ini memadukan pangan lokal dengan sumber protein dari hasil perikanan dalam bentuk olahan yang lebih beragam dan menarik.

Adapun Dawet Kappa merupakan inovasi minuman tradisional cendol dawet dengan tambahan rumput laut Kappaphycus alvarezii. Penambahan rumput laut memberikan tekstur khas sekaligus menjadi alternatif pemanfaatan komoditas hasil laut dalam produk pangan yang dekat dengan keseharian masyarakat.

Keikutsertaan LRMPHP dalam Gita Laut 2026 mendapat respons positif dari masyarakat. Produk yang ditampilkan dinilai menarik karena mampu mengkreasikan pangan lokal dengan memanfaatkan bahan dari sektor kelautan dan perikanan.

Melalui kegiatan ini, LRMPHP tidak hanya memperkenalkan hasil inovasi kepada masyarakat secara lebih luas, tetapi juga turut mendorong pemanfaatan komoditas kelautan dan perikanan menjadi produk pangan yang bernilai tambah. Partisipasi dalam Gita Laut 2026 sekaligus menjadi sarana untuk memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan produk kelautan dan perikanan.