KKP Akan Atur Budidaya Jenis Ikan Baru dan Pengkajian Stok Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperkuat pengaturan pembudidayaan untuk jenis ikan baru dan pengelolaan perikanan tangkap berbasis data pengkajian stok ikan (stock assessment). Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Hal tersebut dibahas pada Sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diselenggarakan oleh KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM) secara hybrid, belum lama ini, di Kantor BRSDM Ancol, Jakarta Utara.

"Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, subtansi mengenai jenis ikan baru yang akan dibudidayakan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf l dan ayat 2 huruf F, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan," ujar Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta pada saat membuka sosialisasi 

"Terkait dengan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan tertuang dalam  Peraturan Menteri KP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan. Pengaturan terkait jenis ikan baru yang akan dibudidayakan, ini diperlukan untuk memastikan bahwa ikan baru yang akan dibudidayakan tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap jenis ikan lain/invasif, lingkungan maupun habitat yang ada. Oleh karena itu diperlukan pengujian terhadap setiap jenis ikan baru yang akan dibudidayakan," tambah Nyoman.

Selain itu, Perppu Cipta Kerja ini juga mendorong pengelolaan perikanan tangkap berbasis data stock assessment yang memadai. Hal tersebut tersebut dapat dilihat pada amanat Pasal 7 yang salah satunya memerintahkan penetapan Rencana Pengelolaan Perikanan, potensi dan alokasi sumber daya ikan, dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan bahwa untuk penguatan penerapan pengkajian stok tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (SDI).

"Semoga acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman kepada semua pihak," harap Nyoman.

Sementara itu, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP Latifah Rahmi Nasution sebagai narasumber kegiatan ini mengatakan, Perppu Cipta Kerja sebagai langkah strategis pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, menjamin setiap warga negara mendapatkan pekerjaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha.

Menurut Latifah, Perpu Cipta Kerja sebagai tindak lanjut atas Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mengingat akan adanya potensi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi jika Undang-Undang dibuat melalui prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan dalam keadaan yang mendesak dibutuhkan suatu kepastian untuk diselesaikan.

"Penerbitan Perpu Cipta Kerja merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengantisipasi risiko akibat gejolak perekonomian global akibat perang antara Rusia dan Ukraina, serta konflik lainnya yang menyebabkan krisis pangan, energi, dan keuangan di sejumlah negara," ujarnya. 

Untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi perilaku di bidang usaha baik di dalam maupun luar negeri, lanjutnya, Pemerintah melakukan reformasi struktural melalui Perpu Cipta Kerja guna memastikan terus terjaganya iklim investasi yang kondusif terutama menjamin adanya kepastian bagi dunia usaha.

"Perpu Cipta Kerja sebagai upaya percepatan dalam mendukung program pemerintah," tambah Latifah.

Ia mengatakan, pesan kunci penerbitan Perpu Cipta Kerja sebagai bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Partisipasi publik secara substantif telah dilakukan dengan menjaring aspirasi publik serta menindaklanjutinya dengan melakukan perubaham material dari UU Cipta Kerja menjadi Perpu Cipta Kerja.

Sebagai informasi, kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Eselon I lingkup KKP dan juga disiarkan secara live streaming melalui youtube. Masyarakat masih dapat menyimak sosialisasi ini melalui youtube BRSDM TV. Turut hadir sebagai narasumber kegiatan ini Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Nono Hartanto, dan Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan Prof. Indra Jaya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis regulasi tentang cipta kerja akan mendukung dunia usaha kelautan dan perikanan. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan iklim usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi dimasa resesi global dengan tetap menerapkan kebijakan yang menyeimbangkan ekonomi dan ekologi.

Sumber : kkp

 

Read More

Kepala LRMPHP Hadiri Rakernis BRSDM di Bali

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad didampingi Staf Tata Operasional, Iwan Malhani Al Wazzan menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Jimbaran Bali, 12 – 15 Maret 2023. Rakernis BRSDM 2023 dibuka oleh  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono  dengan dihadiri seluruh UPT lingkup BRSDM. 

Dalam arahannya, Menteri Kelautan dan Perikanan  menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui transformasi pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan sertifikasi yang harus dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen mutu yang baik.

Rakernis BRSDM 2023 membahas kinerja BRSDM dan program prioritas KKP tahun 2023 – 2024. Program prioritas yang dibahas dalam Rakernis meliputi Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII). 

Dalam rakernis menghadirkan narasumber diantaranya dari Disbudristek, Kemenaker, kemenkeu dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain itu juga  diadakan launching Integrated Human Resources Intelligent Platform, pameran berbasis digital, penandatanganan nota kesepahaman antara BRSDM dengan mitra dan diakhiri pembacaan rumusan dan penandatanganan komitmen kinerja.

Read More

KKP Siapkan SDM Unggul untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru, sekaligus menjadi agen pembangunan kampung-kampung nelayan maju di Indonesia. 

Sumber daya unggul yang dimaksud mencakup peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan KKP, serta masyarakat yang telah mendapat pelatihan dan pendampingan dari KKP melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM).

"BRSDM rekrutmen (satuan pendidikan) 100 persen anak nelayan, dan semoga tahun ini sudah berjalan. Mereka ini nantinya menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal, membangun kampungnya sehingga menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar, kampung nelayan maju," ujar Menteri Trenggono pada Rakernis BRSDM mengangkat tema SDM Unggul untuk Ekonomi Biru di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Kampung nelayan maju sendiri merupakan program kerja KKP untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata. Di dalamnya selain pemberian bantuan, pembangunan sarana prasana dan perbaikan infrastruktur, juga ada kegiatan pendampingan usaha, hingga pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya seperti pelatihan perbaikan alat tangkap serta membuat aneka ragam kerajinan tangan dan kuliner. 

Melalui program ini pula, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan maju ke depannya menjadi pusat ekonomi baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir. 

Di sisi lain, KKP juga memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas kampung nelayan di pesisir. Kelimanya mencakup perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan di pesisir, laut, dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut. 

"Bagaimana seluruh kampung nelayan di masa yang datang menjadi kampung yang bersih dan punya potensi ekonomi besar. Kita ingin buat modeling dulu, dan tahun ini ada 10 titik yang kita bangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang, akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih," ungkapnya.

Sementara itu Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menambahkan, KKP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia. Sedangkan kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju.

Pihaknya juga memiliki penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah, dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi. "Proses sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan menjadi core bisnis BRSDMKP dalam menghasilkan SDM Kompeten," ujarnya.

Untuk mendukung kegiatan terintegrasi kampung perikanan pihaknya juga siap mengembangkan Balai Pelatihan sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok/koperasi, pelatihan tematik kelautan dan perikanan, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan.

Sumber : kkp

Read More

KKP Tingkatkan Skill Manajerial dan Teknis Pegawai

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pegawainya melalui pelatihan intensif dalam bidang pengadaan barang dan jasa serta pelatihan dasar jabatan fungsional. 

Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya KKP dalam mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ‘BerAKHLAK’, yakni berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. 

Melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), sebanyak 162 pegawai mengikuti empat pelatihan intensif. Pelatihan tersebut antara lain, Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 dengan 40 peserta, Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional (Jabfung) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dengan 54 peserta, Pelatihan Dasar Jabfung Pembina Mutu Kelautan dan Perikanan dengan 38 peserta, dan Pelatihan Dasar Jabfung Analis Pasar Hasil Perikanan dengan 30 peserta.

Keempat pelatihan tersebut diadakan secara blended learning oleh Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi. Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 terbagi dalam tiga sesi yaitu Pembelajaran Online (13-24 Februari 2023), Pembelajaran Klasikal (6-8 Maret 2023), dan Uji Kompetensi (9 Maret 2023). Sedangkan, ketiga pelatihan dasar jabatan fungsional diadakan secara online pada 13-24 Februari dan secara klasikal pada 27 Februari - 3 Maret 2023.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menilai pelatihan terkait inventarisasi barang dan jasa ini sebagai indikator performa lembaga pemerintah. “Pengadaan barang dan jasa pemerintah penting untuk menunjang pelayanan publik dan pengembangan ekonomi. Program-program prioritas KKP perlu didukung dengan adanya pejabat pengadaan barang dan jasa yang kredibel dan berintegritas, sehingga peran ini memerlukan sumber daya manusia yang kompeten,” terang Nyoman.

“Pelatihan ini juga terlaksana dalam rangka mencetak pejabat pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sesuai dengan core values ASN yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu ‘BerAKHLAK’,” tegasnya.

Sementara itu, latar belakang pelatihan dasar jabatan fungsional didasarkan pada perubahan peraturan yaitu Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. Peraturan baru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menerangkan terkait kinerja jabatan fungsional tidak lagi diukur oleh tim penilai angka kredit, tetapi oleh atasan. Hal ini dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi pimpinan dapat melakukan penilaian secara fleksibel tanpa terbelenggu oleh butir-butir yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

“Dalam menjalankan pekerjaannya, pejabat fungsional harus mulai mengubah mindset bahwa apa yang dikerjakan bukan hanya sekedar demi pemenuhan angka kredit namun apa yang bisa dikerjakan untuk mendukung organisasi. BRSDM terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM lingkup KKP melalui pelatihan peningkatan kapasitas demi mendukung program prioritas KKP,” ucap Nyoman.

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh), Lilly Aprilya Pregiwati, pun berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan dengan penuh konsentrasi, lulus dengan nilai terbaik dan berkontribusi untuk satuan kerja masing-masing.

Pelatihan ini juga mendapat apresiasi Yohanes Daulai, Pembina Mutu Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. “Kami berterima kasih kepada BDA Sukamandi yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik. Di daerah, kami kesulitan untuk mendapatkan materi dan ilmu perihal pembinaan mutu. Pelatihan ini sangat membantu kami untuk dapat mengaplikasikan keahlian yang kami miliki kepada instansi. Selain itu, dengan mengikuti pelatihan ini kami juga lebih paham mengenai perubahan butir-butir dalam Permenpan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, salah satunya transisi sistem penilaian kinerja dari DUPAK menjadi SKP,” tutur Yohanes.

 

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima Taruna Magang dari Poltek KP Pangandaran

Penerimaan taruna magang di LRMPHP

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, LRMPHP kembali menerima taruna magang dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, 7 Maret 2023 di Ruang Aula LRMPHP. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala LRMPHP, koordinator manajerial dan tim pembimbing dari LRMPHP .

Kegiatan magang berupa praktek kerja akhir (PKA) ini  dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menciptakan lulusan yang profesional dan terampil di bidangnya serta mampu mandiri dan berdaya saing, Kegiatan PKA di LRMPHP diikuti oleh 3 taruna dengan waktu pelaksanaan  7 Maret hingga 3 Juni 2023

Penerimaan taruna diawali dengan sambutan Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dilanjutkan perkenalan dan pemaparan singkat rencana PKA oleh masing-masing taruna. Kepala LRMPHP dalam sambutannya mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan arahan kepada para taruna untuk memperbanyak membaca referensi sebagai data dukung dalam pelaksanaan PKA sehingga laporannya dapat disusun dan dipresentasikan dengan baik. Kepala Loka juga berpesan agar selalu mematuhi tata tertib LRMPHP dan memanfaatkan fasilitas yang diperoleh.

Selanjutnya dalam pemaparan singkat rencana PKA dari masing-masing taruna, Tri Nugroho Widianto beserta tim pembimbing LRMPHP memberikan masukan terkait penyesuaian proposal kegiatan yang diajukan dengan kelayakan ilmiah dan kepraktisan alat yang dihasilkan, kemampuan taruna dalam mengkonstruksi alat, RAB yang diajukan dan waktu pelaksanaan praktik kerja akhir.

Read More

KKP Tingkatkan Tata Kelola UMKM Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor Kelautan dan Perikanan dapat semakin berkembang dan naik kelas. KKP menyiapkan skema perbaikan tata kelola UMKM, dukungan permodalan serta program-program pemberdayaan dengan dukungan lembaga keuangan.

 

Direktur Usaha dan Investasi DJPDSPKP, Catur Sarwanto memaparkan terdapat 6 strategi yang dilakukan KKP dalam mendorong UMKM sektor KP berkembang.

 

“Strateginya dari aspek usaha itu sendiri, yaitu aspek pembiayaan, produksi, tata Kelola, sistem informasi dan akses pasar, mutu dan sistem jaminan keamanan pangan, serta logistic,” ungkapnya dalam acara Bincang Bahari Edisi 3 bertajuk UMKM Thrive: Saatnya UMKM Kelautan Perikanan Naik Kelas di kantor KKP, Jakarta (3/3).

 

Catur juga menambahkan, salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat untuk menjadi wadah informasi dan peningkatan kapabilitas pelaku UMKM yaitu melalui gelaran “UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo” pada Senin mendatang (6/3/2023) di Ballroom Gedung Mina Bahari 3 Kantor KKP Jakarta Pusat yang menghadirkan UMKM dari berbagai daerah serta beberapa stakeholder dan K/L terkait.

 

“Dalam acara ini akan ada layanan informasi dari berbagai pihak, baik dari KKP sendiri maupun K/L yang lain, misal BPOM dan lainnya. Sehingga UMKM yang hadir di sana bisa dapat informasi perizinan berusaha. Ada perbankan hingga pameran bazaar juga. Bagi pelaku UMKM yang berada di daerah dan berhalangan hadir, acara ini juga dilakukan secara hybrid,” tambah Catur.

 

Meningkatnya kapasitas UMKM tidak lepas dari kuatnya segi permodalan. Vice President Micro Sales Management Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Asep Nugraha Sukma menjelaskan komitmen perbankan khususnya BRI dalam mendorong berkembangnya UMKM di Indonesia, salah satunya UMKM sektor KP.

 “Komitmen kami ditunjukkan dari 4 strategi, yaitu meningkatkan kapabilitas SDM & infrastruktur, rejuvenasi produk & layanan, membangun ekosistem digital, serta program pemberdayaan kepada para pelaku UMKM,” ucap Asep. 

BRI juga menyediakan pinjaman dengan berbagai segmen, mulai dari unfeasible dan unbankable, feasible dan unbankable, hingga feasible dan bankable berdasarkan literasi dasar, literasi bisnis, dan literasi digital dengan memperhatikan ekosistem bisnis perikanan, salah satunya yang terintegrasi dengan kartu KUSUKA. 

Manfaat pemberdayaan UMKM sektor KP tersebut dirasakan langsung oleh banyak pelaku UMKM di seluruh Indonesia, salah satunya Ida Zubaedah, pemilik UMKM Iwakula. Sejak mendirikan bisnisnya tahun 2018, Ida secara konsisten mengikuti pelatihan yang diberikan oleh KKP sehingga bisnisnya berkembang from zero to hero. 

“2019 saya mulai mengikuti pelatihan digital marketing dari KKP, diberikan beberapa tugas, hingga usaha saya berkembang hingga menjadi pengolahan ikan. Produk olahannya seperti tekwan, pempek, dendeng, tahu bakso, hingga eggroll. 2020 saya tetap ikuti program-program dari pemerintah, karena usaha mikro serba keterbatasan ilmu dan modal, jadi bagaimana caranya supaya berkembang dengan keterbatasan itu. Saya ikuti semua pelatihan dari pemerintah, inkubasi bisnis, hingga pada tahun 2021 saya ikuti sangat intensif hingga memiliki SKP sudah 3, IRT, Halal, dan saya menargetkan untuk SNI,” beber Ida. 

Ida juga menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 melanda, ketika banyak usaha terpuruk Ida justru bangkit karena pelatihan digital marketing dari KKP sangat berguna saat pandemi melanda. 

“2020 pandemi, bagi pengusaha yang belum siap mental bingung mau ngapain tapi dengan pelatihan dari KKP saya sudah siap melakukan pemasaran yang tadinya hanya dari offline menjadi online,” tambah Ida. 

Peningkatan kapabilitas pada UMKM sektor kelautan perikanan ini merupakan sebuah langkah nyata KKP di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono dalam meningkatkan taraf hidup dan membangkitkan perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini pun sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo bahwa penguatan UMKM menjadi fokus pemerintah dalam RKP 2023.

Sumber ; kkp

 

Read More

Menteri Trenggono Pastikan PNBP Pascaproduksi Dilaksanakan untuk Kepentingan Nelayan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap untuk kepentingan masyarakat nelayan dan keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Indonesia. 

Dalam memungut PNPB Pasca-produksi itu, KKP mengakomodir kepentingan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Harga Acuan Ikan yang terbit pada 20 Januari 2023. 

"Beberapa waktu lalu saya bertemu nelayan dari daerah, saya sampaikan ke mereka silahkan kasih kami masukan berapa besarannya. Sekarang regulasi harga acuan ikan yang menjadi komponen dalam menetapkan pungutan PNBP pascaproduksi sudah terbit. Satu hal yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama menjaga populasi perikanan terjaga dengan baik. Itu sebenarnya yang paling penting," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/2/2023). 

Penetapan PNBP Pascaproduksi diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP telah menerbitkan sejumlah peraturan turunan dalam melaksanakan pungutan PNBP Pascaproduksi, salah satunya Kepmen KP 21/2023. 

Penyesuaian Harga Acuan Ikan diakuinya tidak hanya mempertimbangkan masukan para pelaku usaha perikanan, tapi juga mempertimbangkan harga pokok produksi atau biaya operasional. Untuk itu dia meminta penyesuaian tersebut dipatuhi sehingga produktivitas perikanan tangkap yang ramah lingkungan di dalam negeri berjalan optimal. 

"Nelayan langsung yang hidupnya bergantung dari laut, ini yang ingin kita sejahterakan. Caranya adalah sumber daya perikanan yang diambil oleh pelaku usaha penangkapan dari laut, juga harus dibagi dalam bentuk PNBP Pascaproduksi tadi yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan," pungkasnya. 

Penerapan PNBP Pascaproduksi didukung oleh infrastruktur teknologi salah satunya aplikasi e-PIT yang akan dipakai pelaku usaha untuk menginput jumlah hasil tangkapan. Dari sistem ini jugalah, pelaku usaha akan mengetahui secara otomatis besaran PNBP Pascaproduksi yang harus dibayarkan ke negara. 

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengimbau pelaku usaha untuk jujur dalam menyampaikan hasil tangkapannya. 

"Pesan kami kepada pelaku usaha, karena kami sudah mengakomodir penyesuaian PNPB Pascaproduksi melalui skema harga acuan ikan, saya minta juga kejujuran dari pelaku usaha agar melaporkan jumlah produksi secara jujur karena ini akan berkaitan dengan PNBP Pascaproduksi yang dibayarkan," tegasnya.

Terdapat 77 pelabuhan perikanan di Indonesia yang siap melaksanakan PNPB Pascaproduksi dan kapal perikanan yang sudah mengantongi izin PNBP Pascaproduksi per Februari sebanyak 576 kapal.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin mengaku akan memperkuat pengawasan seiring pelaksanaan PNBP Pascaproduksi. Pengawasan dilakukan melalui teknologi serta patroli langsung di laut. 

"Kalau mengacu pada modus beberapa tahun belakang, kadang pelaku usaha ada yang suka memanipulasi jumlah hasil tangkapannya. Ini tentu menjadi tantangan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan potensi PNBP. Namun yang pasti kami siap mengoptimalkan program ini dengan pengawasan yang optimal," akunya.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Ajak Para Santri Jadi Wirausaha Pengolahan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak para santri di Indonesia menjadi bagian dalam upaya membangun sektor perikanan dengan menjadi wirausaha di bidang pengolahan hasil perikanan. 

Santri di Indonesia yang mencapai 18 juta orang dan tersebar di 29.194 pesantren sebagaimana data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), memiliki potensi besar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan termasuk di sektor kelautan dan perikanan. 

"Ini merupakan modal SDM yang kuat untuk menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan progam-program prioritas KKP agar terjangkau hingga ke seluruh Indonesia," kata Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Widya Rusyanto saat membuka bimbingan teknis Pengolahan Produk Perikanan di Yogyakarta (24/2). 

Widya mengungkapkan di era global saat ini, banyak anak-anak muda yang sukses menjadi pengusaha dengan memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu para santri yang terbiasa diajarkan kemandirian selama berada di pesantren harus dapat menjadi pengusaha-pengusaha handal dan berdaya saing sekaligus membantu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

"Melalui pembekalan teknis pengolahan produk ikan, kami berharap agar bisa menjadi bekal bagi adik-adik santri yang ingin menjadi wirausahawan olahan ikan," tutur Widya. 

Sebagai bentuk komitmen untuk terus mendorong keterlibatan para santri di sektor kelautan dan perikanan, Widya menjelaskan bahwa KKP melalui Ditjen PDSPKP telah bekerja sama dengan Yayasan Santripreneur Indonesia. Salah satu kerja sama yang didorong adalah upaya pengembangan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi santri untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. 

"Kita akan terus memberikan program-program pendampingan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta dukungan program pemberdayaan ekonomi santri," tuturnya. 

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Santripreneur Indonesia, KH Ahmad Sugeng Utomo mengapresiasi dukungan KKP terhadap para santri. Diapun optimistis kolaborasi dan kerjasama antara KKP dengan Santripreneur akan menghasilkan lebih banyak wirausahawan santri di masa mendatang. 

"Kolaborasi dan kerjasama yang insya allah indah pada saatnya," ujar Sugeng atau biasa disapa Gus Ut.

Sebagai informasi, KKP telah malaksanakan kegiatan bimbingan teknis ini diikuti 80 peserta yang terdiri dari santri dan masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Adapun materi yang diberikan kepada para santri adalah Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Diversifikasi Produk Perikanan serta Motivasi Usaha dari Fania Food, salah satu UMKM olahan ikan yang telah berhasil. 

Selain itu, para santri juga melakukan praktik yang dibimbing langsung tim Alih Teknologi dan Informasi (ATI) DKP Provinsi DIY. Tampak para peserta bimtek sangat antusias dalam melakukan praktik pengolahan membuat dimsum tenggiri, galantin ikan tuna, sempol tenggiri dan pangsit ikan tuna. 

Kegiatan ini disambut positif para santri, salah satunya Imam. Santri di salah satu Pesantren di Yogyakarta tersebut berharap KKP terus melakukan bimbingan teknis di tempat-tempat lain agar semakin banyak santri yang memahami cara mengolah ikan yang baik dan benar sekaligus mendapat wawasan peluang bisnis olahan ikan. 

"Senang sekali bisa ikut kegiatan ini, saya berharap akan ada banyak bimtek seperti ini," tutur Imam.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai sudah saatnya anak muda Indonesia untuk mengubah mindset dari mencari ke menciptakan lapangan kerja. Keahlian yang dimiliki, menurutnya merupakan modal utama untuk menjadi seorang enterprenuer.

 

Sumber ; kkp

Read More

Monitoring dan Inventarisasi Alat LRMPHP di Poklahsar Mentari Gunung Kidul

Diskusi dengan Ketua Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Poklahsar Mentari merupakan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang beralamat di Dusun Wonosobo, Desa Banjarejo, Kec. Tunjungsari, Kab. Gunung Kidul. Berbagai produk olahan ikan diproduksi di poklahsar ini seperti tahu bakso tuna, kaki naga tuna, nuget ikan dan siomay.

Pada hari Senin, 20 Februari 2023, Tim Pelaksana Inventarisasi Aset dan Peralatan Hasil Riset LRMPHP melakukan kunjungan ke Poklahsar Mentari dalam rangka monitoring dan inventarisasi alat, sekaligus peninjauan terhadap pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak yang sudah terjalin selama ini.

Monitoring ALPINDEL di Poklahsar Mentari, Gunung Kidul 

Di Poklahsar Mentari terdapat peralatan ALPINDEL yang digunakan untuk membantu produksi tahu bakso tuna. ALPINDEL merupakan alat pengisi adonan produk fish jelly dengan sistem handel yang terbuat dari material food grade sehingga  menghasilkan produk yang sehat, aman, dan bergizi.

Ketua Poklahsar Mentari, Ibu Supriyanti menyampaikan bahwa ALPINDEL masih digunakan hingga saat ini. Selama pemakaian tidak ditemui kesulitan, sehingga penggunaan ALPINDEL mampu meningkatkan produktivitas kelompok. Harapannya, kedepan Kelompok Mentari masih diberikan kepercayaan menggunakan ALPINDEL dan diberikan alat pengaduk adonan skala UKM.

Read More

KKP Gandeng SEAFDEC Dukung Program Prioritas KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan program prioritas Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).  SEAFDEC pun memberikan apresiasi, bahkan akan mendorong program-program tersebut menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Hal tersebut disampaikan delegasi SEAFDEC pada audiensi dengan KKP, yang diterima oleh Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta sebagai Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, Selasa (14/2), di Kantor BRSDM, Jakarta Pusat. 

Pada pertemuan tersebut, Nyoman menyampaikan, KKP berkomitmen untuk mendorong implementasi pembangunan ekonomi biru melalui lima program strategis. Pertama, penambahan luas kawasan konservasi laut dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia. Kedua, penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota. Ketiga, pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Keempat, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. 

Nyoman mengatakan, untuk mendukung kelima program prioritas KKP tersebut, pihaknya telah menetapkan program prioritas BRSDM. Program pertama adalah Vocational Goes to Actors (VOGA), yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pendidikan vokasi diselenggarakan melalui satuan-satuan pendidikan yang bertransformasi menjadi Ocean Institute of Indonesia. Sementara itu pelatihan diselenggarakan oleh enam Balai Diklat dan penyuluhan oleh para penyuluh perikanan di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Program Kedua adalah Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas. SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. BRSDM memiliki dua konsep SFV yakni SFV berbasis Desa dan SFV berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga pada tatanan sosial dan kelembagaannya sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM. 

Implementasi program prioritas KKP dan BRSDM memerlukan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Untuk itu, Nyoman mendorong kemitraan dengan SEAFDEC dalam rangka implementasi program prioritas KKP dan BRSDM. 

Delegasi SEAFDEC mengapresiasi dan menyambut baik Program Prioritas KKP dan BRSDM tersebut. Bahkan Sekretaris Jenderal SEAFDEC Malinee Smithrithee tertarik untuk mendorong Program Prioritas KKP, khususnya Program Bulan Cinta Laut, dan Program Prioritas BRSDM, khususnya SFV, menjadi program regional di Asia Tenggara. 

Program Bulan Cinta Laut sejalan dengan inisiasi SEAFDEC dalam memerangi sampah plastik di laut. Demikian juga dengan SFV diapresiasi SEAFDEC karena merupakan terobosan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat setempat serta mengedukasi anak-anak dan generasi muda. SFV di Desa Panembangan sebagai pilot project mendapat apresiasi SEAFDEC karena memadukan sektor perikanan dengan pertanian dan pariwisata. 

SEAFDEC juga memandang Indonesia memiliki keunggulan dalam pengelolaan perikanan. Untuk itu Indonesia diundang untuk menjadi tenaga ahli bagi SEAFDEC. Namun demikian, sebaliknya Indonesia juga tetap bisa mendapatkan pelatihan dari SEAFDEC. Nyoman mendorong pelatihan tersebut berupa Training of Trainers bagi tenaga pendidik, instruktur, widyaiswara, dan sebagainya. 

Selain itu, Nyoman juga mendorong kemitraan dengan SEAFDEC melalui Sister Program antara satuan-satuan pendidikan lingkup KKP dengan institusi pendidikan di negara-negara anggota SEAFDEC. Kemitraan tersebut dapat dilakukan baik melalui luring, daring, maupun hybrid. 

Sebagai informasi, SEAFDEC merupakan organisasi antar pemerintah yang didirikan oleh Jepang, Siangpura dan Thailand pada tanggal 28 Desember 1967 yang bertujuan untuk mendukung pengembangan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Anggota SEAFDEC adalah seluruh negara ASEAN dan Jepang. 

Turut hadir pada audiensi SEAFDEC dengan KKP ini dari KKP antara lain Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Ari Prabowo sebagai National Coordinator SEAFDEC untuk Indonesia, Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Rudi Alek Wahyudin sebagai Chief Inland Fishery Resources Development and Management Department SEAFDEC, dan para perwakilan dari Unit Esleon I lingkup KKP serta BRPPUPP Palembang. Turut hadir juga dari SEAFDEC yaitu Policy and Program Coordinator Worawit Wanchana dan Project Planning and Management Division Head Isara Chanrachkij. 

Sebelumnya diberitakan, upaya penguatan kerja sama kelautan dan perikanan terus dilakukan oleh KKP di era kepemimpinan Menteri Trenggono. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya membina hubungan baik dalam rangka mendukung soft diplomasi Indonesia di tingkat regional untu mendukung dan mengarahkan kebijakan internasional yang sesuai dengan visi, misi, dan serta sejalan dengan program strategis KKP.

 

Sumber : kkp

Read More

Tim Pelayanan Teknis LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Kehumasan Lingkup BRSDM

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kehumasan lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Tim Pelayanan Teknis LRMPHP mengikuti kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Kehumasan Lingkup BRSDM yang diselenggarakan dari Auditorium Lobster Gedung BRSDM I, Lantai 4, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, 16 - 17 Februari 2023. Kegiatan dengan tema Peningkatan Kapasitas Humas BRSDM ini, diikuti pejabat/staf pengelola kehumasan dan admin sosial media di unit kerja BRSDM baik secara luring maupun daring.

Rangkaian kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan diawali dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris BRSDM, Kusdiantoro  dilanjutkan pembukaan dan arahan oleh Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta. Dalam arahannya, Kepala BRSDM mengharapkan Tim Humas UPT BRSDM untuk menyampaikan  program-program prioritas KKP dan hilirisasi informasi melalui media sosial. 

Dalam kegiatan Forum dan Bimtek Kehumasan ini, dihadirkan narasumber dari Biro Humas KLN yang  memaparkan materi tentang Arah dan Kebijakan Kehumasan lingkup KKP 2023, dilanjutkan pemaparan materi Let’s Build Engangement with Social Media oleh Rizki Ramdhani dan diakhiri paparan materi tentang Mobile Video Production Corporate sekaligus praktik menggunakan aplikasi CapCut oleh Aloysius Dimas.

Read More

Program Ekonomi Biru KKP Pacu Hilirirasi Sektor Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan implementasi program-program ekonomi biru akan memacu tumbuhnya industri hilirisasi sektor perikanan di Indonesia. Langkah tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan. 

"Kami punya lima kebijakan ekonomi biru sebagai roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di dalamnya ada kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, di mana nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama dan ikan tidak boleh dipindahkan ke kapal lain sebelum didaratkan untuk dihitung. Besar sekali multiplyer effect yang dihasilkan, sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak melulu di Jawa," ungkapnya dalam forum diskusi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP bersama Komisi IV di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Transformasi tata kelola sub sektor perikanan tangkap dengan hadirnya kebijakan PIT menurutnya akan mendorong tumbuhnya industri hilir perikanan di sekitar pelabuhan, seperti unit pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Hal itu dipacu oleh mekanisme perikanan tangkap yang mengharuskan kapal penangkap mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan pemerintah, yakni di sekitar lokasi penangkapan. Mekanisme tersebut menurut Menteri Trenggono, untuk menghadirkan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi penangkapan, sehingga tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.  

Tidak hanya perikanan tangkap, kebijakan ekonomi biru juga akan mendorong hilirisasi subsektor perikanan budidaya di Indonesia. Saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektare.

Produktivitas per hektare tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp400 miliar. Selain di Kebumen, model tambak serupa akan dibangun di wilayah lain untuk menggenjot produksi udang nasional yang ditargetkan mencapai 2 juta ton pada tahun 2024.

"Selain udang, kami juga mengupayakan hilirisasi rumput laut. Saat ekspor kita masih raw material, tapi kita terus upayakan hilirisasi karena produktivitas rumput laut kita tinggi sekali," tambahnya. 

Menteri Trenggono menambahkan, impelementasi kebijakan ekonomi biru di hulu sektor perikanan akan mengutamakan pekerja lokal sebagai pendukung kegiatan produksi. Sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ikut meningkat dengan hadirnya ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah.

"Dampak ekonominya luar biasa, penyerapan tenaga kerjanya juga demikian, di mana kita tetapkan bahwa tenaga kerja di pelabuhan atau kapal-kapal harus mengutamakan ABK lokal, begitu juga di tambak-tambak yang dibangun," pungkasnya.

Sebagai informasi, lima program ekonomi biru KKP meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.   

Sumber : kkp

Read More

KKP Latih Peserta Didik Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) bekali peserta didik dengan pendidikan kewirausahaan, ini merupakan komitmen KKP tingkatkan kemampuan generasi muda untuk berinovasi dan bergerak di bidang usaha mandiri melalui kompetisi kewirausahaan, hingga mampu kuasai pasar nasional hingga global.

“Peluang dari sektor kelautan dan perikanan sangatlah menjanjikan untuk membuka usaha baru, baik dari perikanan tangkap, budidaya ikan, pengolahan, maupun pemasaran hasil perikanan. Di satuan pendidikan KP kami berupaya  mencetak generasi andal yang mampu bersaing di dunia usaha maupun industri.  Kalian adalah generasi muda Indonesia yang mampu berkiprah lebih besar untuk berwirausaha dan memberikan potensi terbukanya lapangan pekerjaan,” terang Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.

Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Festival Kewirausahaan 2023 Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik KP Sidoarjo, yang diikuti oleh 27 kelompok kewirausahaan taruna tingkat Madya dengan komposisi 10 produk pangan dan 17 produk non pangan, pada 2 Februari 2023.

Festival Kewirausahaan merupakan kegiatan dari Pusat Pengembangan Wirausaha (PUSWIRA) BLU Politeknik KP Sidoarjo untuk memberi penilaian terhadap proposal bisnis dari Taruna tingkat Madya semester III yang meliputi Deskripsi Produk, Bisnis Model Canvas (BMC), Marketing, dan Analisa Usaha, serta penilaian terhadap prototype produk ataupun produk dari proposal bisnis tersebut.

“Ini merupakan produk nyata dari perkuliahan, di mana adik-adik mendapat ilmu kemudian dikembangkan melalui kegiatan teaching factory dan menghasilkan ide-ide bisnis yang diimplementasikan menjadi prototype, hingga barang jadi dan siap untuk dipasarkan. Tentu butuh networking pada dunia usaha dan dunia industri untuk dapat memasarkan secara luas,” tegas Nyoman.

Berbekal pengalaman juri yang luar biasa,yang berasal dari dosen internal, dosen ekternal, anggota Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia, serta BPC HIMPI Sidoarjo, Nyoman pun berharap selain dapat memberikan penilaian,para juri juga dapat memberikan masukan yang berharga terhadap peserta sehingga kelak mereka dapat menjadi Smart Fisherypreneur, yakni taruna yang mampu berwirausaha secara kreatif, inovatif, produktif, dan solutif,  yang turut berperan serta terhadap kemajuan sektor perikanan kelautan di Indonesia. 

Nyoman juga berharap produk-produk tersebut dapat berkembang dan diproduksi secara berkelanjutan. BRSDM sendiri saat ini memiliki  Galeri Bahari di Kantor BRSDM, Ancol, Jakarta Utara,  yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) BRSDM. Galeri Bahari memiliki tujuan agar potensi produk olahan perikanan yang ada di seluruh daerah, dapat tersebar lebih luas ke masyarakat, dan masyarakat dengan mudah mendapatkan produk-produk hasil perikanan yang diinginkannya. Galeri Bahari bekerja sama dengan taruna-taruni serta Satuan Kerja lingkup BRSDM, dan telah menampung lebih dari 300 jenis produk hasil olahan perikanan.

Kegiatan ini turut mendapat dukungan Pemerintah  Provinsi Jawa Timur. Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, Farida (Subkor Promosi Logistik Dinas Kelautan dan Perikana Jatim), menuturkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi BLU Politeknik KP Sidoarjo yang mampu mencetak SDM andal untuk berkontribusi secara lebih terhadap perkembangan industri perikanan di Jawa Timur.

“Kami sangat berharap para taruna mampu hasilkan inovasi produk perikanan yang nantinya menjadi penggerak perekonomian nasional, khususnya di Jawa Timur. Produk-produk tersebut nantinya dapat dipromosikan dan dipasarkan di Fishinfo yang merupakan website Info Perikanan DKP Provinsi Jawa Timur yang tersambung dengan marketplace. Di Fishinfo kami menyajikan semua kebutuhan masyarakat umum, tidak hanya Jawa Timur dan sudah terdapat ratusan produk perikanan yang sudah berizin,” terang Farida.

“Tentu kami ingin kegiatan semacam ini tidak berhenti di sini saja dan berharap festival kewirausahan dapat terlaksana setiap tahunnya dan mencetak pebisnis perikanan yang mampu merambah merambah dunia ekspor,” lanjutnya.

Sebagai informasi, 10 kewirausahaan pangan meliputi, Barula (Bakpao Rumput Laut); Shrimpells, cemilan kulit udang; Cookieskal, cookies kalsium dengan campuran limbah tulang ikan; Batori, kebab ikan tongkol nori; By-Tea (Be Healthy with Jeruju Tea), teh herbal menggunakan daun mangrove jeruju dan rempah-rempah; Osacky, olahan ikan trasak crispy; Mie Morinos,  mie sehat dengan bandeng dan daun kelor; Spinofito, spicy noodle with fish topping; Limu, cookies berbahan dasar karagenan; dan Sealow, marshmellow dari rumput laut.

Pada produk Non Pangan terdapat, Feefish, alat untuk memperbaiki kualitas air budidaya ikan hias; Libumin, obat herbal untuk luka ikan; Pijar Sea Jar, kerajinan dari cangkang kerang ; Simpatis, mesin pemanggang ikan otomatis; The Best, alat peraga kerangka ikan; Dipora,  diffuser dari ekstrak bahan alami; Envapiss, alat pengawet ikan melalui pengasapan; Shrimpnovit, imunostimulan; Peuralik, mesin pembuat adonan pakan; Hidra, alat peniris serbaguna; Nano Microbubble, alat untuk meningkatkan oksigen dalam perairan; Pak Burias, pakan burger ikan hias; Ruffel, anti nyamuk dari rumput laut; Mora, penjernih air berbahan dasar biji keor, zeolit, dan arang aktif; Jamu Bugar, imunostimulan untuk udang dari bahan herbal; Catappafish, imunostimulan ikan dari bahan herbal; dan Sianin Blue, Indikator pH dari ekstrak bunga telang.

Berdasarkan penilaian juri pada Proposal Bisnis dan Festival Kewirausahaan Tahun 2023, pemenang pertama pada kategori pangan adalah Shirmpells dan pemenang pertama pada kategori non pangan adalah Catappafish. Selamat dan terus berkarya!

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan (BRSDM)  perkuat jejaring kerja sama internasional untuk tingkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sektor kelautan dan perikanan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan International Collaboration: Students Industry Networking. 

Kegiatan ini merupakan sebuah ajang penguatan jejaring kerja sama internasional Triple Helix Collaboration yaitu University, Business, Government dengan menghadirkan narasumber internasional dari dunia industri kelautan dan perikanan. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para taruna, guru, dan dosen di seluruh satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan. 

Kegiatan perdana International Collaboration: Students Industry Networking dilaksanakan, Kamis, (2/2/2023), di Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) atau Ocean Institute of Indonesia (OII) Kampus Jakarta, secara hybrid. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan setiap bulan. 

“Saya sangat senang dan mendukung dengan adanya kegiatan seperti ini. Pengalaman dari para pakar industri maupun praktisi perikanan, sangat kita perlukan untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya kepada bapak ibu dosen dan taruna di Politeknik Ahli Usaha Perikanan, tetapi juga kepada seluruh bapak ibu dosen dan taruna satuan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Bambang Suprakto pada sambutannya mewakili Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta. 

Untuk itu, menurut Bambang, pihaknya terus memperkuat jejaring industri dalam dan luar negeri melalui Triple Helix Collaboration, yaitu University, Business, Government. Dengan demikian, diharapkan kompetensi lulusan yang dihasilkan betul-betul siap kerja sesuai dengan kebutuhan Industri yang ada. 

“Semoga kegiatan yang telah dirancang dengan baik dan secara rutin akan dilaksanakan setiap bulan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aksi nyata dari kolaborasi kerjasama yang dilakukan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi kelautan dan perikanan untuk dalam mendukung dan mewujudkan transformasi pendidikan kelautan dan perikanan menuju Ocean Institut of Indonesia untuk SDM unggul dan bertalenta global,” pungkas Bambang.

Sementara itu Direktur Politeknik AUP Muhammad Hery Riyadi Alauddin pada welcome speech mengatakan, inisiasi International Collaboration: Students Industry Networking sebagai bagian penting dari penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis industri yang selanjutnya akan dikuatkan dalam komitmen bersama dengan industri, berupa penelitian bersama, praktik kerja industri, dan rekruitment lulusan. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari India Dr. Rajeev Jha, Strategic Coordinator PT. Central Proteina Prima Tbk (Charoen Phokphand). Menurut Rajeev, pihaknya selalu tetap fokus tidak hanya untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, tetapi juga memastikan keberlanjutan operasi dan ketahanan lingkungan di sekitarnya. Menurutnya bagian terpenting dalam menghasilkan suatu produk adalah fokus pada kualitas dan keamanan.

Selain itu, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Reference Letter for Collaboration antara Politeknik AUP dengan PT. Central Proteina Prima. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pendidikan, penelitian bersama, pengabdian masyarakat, magang industri, dan penyerapan lulusan.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Untuk itu ia meminta agar pendidikan tinggi kelautan dan perikanan harus mengembangkan fleksibilitas dan inovasi pendidikan.

“Pendidikan Tinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berintegritas, produktif, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan.

Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan  melalui rancangan pembentukan Ocean Institute of Indonesia harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit. Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan,” ujarnya.

 

Sumber : kkp

Read More

Kiat KKP Cetak SDM Berkualitas Siap Kerja dan Berwirausaha

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melengkapi satuan pendidikan kelautan dan perikanan dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia berkualitas siap kerja dan berwirausaha. 

Pada 19 Januari 2023, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta, meresmikan Gedung Laboratorium Terpadu dan membuka Seminar Pengelolaan Laboratorium Politeknik KP Sorong. 

"Politeknik KP Sorong merupakan satu dari 18 satuan pendidikan di lingkup KKP yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Dimana, penyelenggaraan pendidikan lebih ditekankan pada praktik keahlian dibandingkan teori dan ini tercermin pada kurikulum dengan komposisi 20 persen teori dan 80 persen praktik. Untuk itu dibutuhkan sarana dan prasarana yang representatif guna menghasilkan lulusan yang qualified untuk dapat terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha," terang Nyoman. 

Pembangunan Laboratorium Terpadu sendiri didesain untuk menghimpun beberapa laboratorium asosiatif, yang diharapkan dapat mendukung keselarasan pendidikan vokasi yang  mendalam dan menyeluruh. Tak hanya itu,  laboratorium Politeknik KP Sorong juga diharapkan sebagai salah satu cikal bakal laboratorium yang dapat dimanfaatkan seluruh satuan pendidikan KP serta civitas akademika dalam dan luar negeri, serta menjadi wadah penjajakan kerja sama dengan berbagai pihak ke depannya. 

Berdirinya Laboratorium Terpadu dikatakan Nyoman juga selaras dalam mendukung program prioritas KKP, di mana BRSDM memiliki dua program strategis yakni, VOGA (Vacational Goes to Actors) atau transformasi pendidikan vokasi melalui rancangan pembentukan single institute, yaitu Ocean Institute of Indonesia (OII) yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta dan penyelenggaraan sertifikasi melalui kegiatan diklat. 

Program strategis kedua yaitu, pengembangan Smart Fisheries Village (SFV)/ Desa Perikanan Pintar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga tercipta suatu ekosistem kerjasama pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi di desa mandiri sebagai wahana TEFA pendidikan dan lokasi pelatihan serta percontohan penyuluhan. 

Selain itu, KKP melalui BRSDM juga memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan, yakni dengan memberikan beasiswa pendidikan sebesar 100 persen Anak Pelaku Utama di tahun 2023. 

Dalam laporannya, Wakil Direktur Politeknik KP Sorong, Kadarusman, menerangkan bahwa laboratorium terpadu terdiri atas Laboratorium Bioteknologi, Nutrisi dan Pakan, Bioreproduksi, Lingkungan Perairan, Sosial Ekonomi dan Keberlanjutan serta Laboratorium Inovasi Teknologi Kelautan dan Perikanan.

Selain itu Politeknik KP Sorong juga merenovasi Gedung Sertifikasi untuk menghimpun 3 Unit Praktik Kerja (UPK) yang meliputi Unit Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), Basic Safety Training (BST) dan Unit Scuba Diving. 

Hadir sebagai narasumber pada webinar Pengelolaan Laboratorium, Prof. Dr. Unang Supratman (Universitas Padjadjaran), Ni Made Airanthi K. Widjaja-Adhi, Ph.D (Case Western Reserve University, USA), Dr. Muhammad Nur (Universitas Sulawesi Barat), serta Dr. Tarmizi Taher (Institut Teknologi Sumatera)

Sumber : kkp

Read More

Implementasi PNBP Pascaproduksi di Perikanan Tangkap Sudah Sesuai Prinsip Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi di bidang perikanan tangkap sesuai dengan prinsip Ekonomi Biru, untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut, kehidupan sosial masyarakat, dan kesinambungan usaha.

"Yang kita (ingin) optimalkan (dari aturan ini) agar sumber daya ikan berkelanjutan. Karena ikan ini kan bukan benda mati ya, dan kalau tidak dikelola sebaik-baiknya dia akan semakin terbatas. Jadi perizinan atau mekanisme output control ini adalah bagian dari tata kelola perikanan kita, agar sumber daya ikannya berkelanjutan dan pelaku usahanya berkelanjutan sesuai Ekonomi Biru," ujar Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ukon Ahmad Furqon dalam diskusi Bincang Bahari membahas Pengaturan PNBP Pascaproduksi di Media Center KKP, Kamis (19/1/2023).

Perubahan penerimaan negara bidang perikanan tangkap dari yang tadinya pra menjadi pascaproduksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada mekanisme sebelumnya PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dipungut secara praproduksi. Saat Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dikeluarkan, pelaku usaha harus membayar PNBP PHP sebelum melakukan usaha penangkapan ikan untuk  setahun ke depan. Sedangkan mekanisme Pascaproduksi, penarikan PNBP disesuaikan dengan volume ikan yang didaratkan dan pengurusan SIPI tidak lagi dikenakan biaya. Dengan demikian penarikan PNBP lebih berkeadilan karena sesuai tangkapan riil. Di samping itu pendataanpun menjadi semakin akurat.

 

Sejalan dengan penerapan mekanisme Pascaproduksi, Ukon menerangkan KKP memperkuat infrastruktur pelaporan menggunakan teknologi informasi, di mana pelaku usaha dapat mengisi secara mandiri data hasil penangkapan ikan pada aplikasi e-PIT yang dapat diunduh secara gratis. Sejauh ini sudah banyak pelaku usaha perikanan yang mengunduh aplikasi tersebut. 

"Jadi karena yang menghitung ini pelaku usaha sendiri, kita sangat berharap dapat melaporkan sesuai dengan hasil tangkapannya karena walaupun yang menghitung pelaku usaha, pemerintah tetap berkewajiban melakukan verifikasi dan apabila dipastikan ada kekurangan bayar, otomatis pelaku usaha berkewajiban untuk membayar sisanya," ungkap Ukon.  

Mengenai permintaan nelayan agar KKP menurunkan tarif indeks PNBP dari 10 persen untuk kapal berukuran di atas 60 GT, Ukon mengaku sudah disiapkan jalan keluar dengan menyesuaikan Harga Acuan Ikan (HAI) yang menjadi variabel lainnya dalam penghitungan PNBP pascaproduksi, dengan mempertimbangkan biaya operasional atau harga pokok produksi. Solusi ini diterima dengan baik para pelaku usaha sembari menunggu revisi indeks tarif dalam PP 85/2021.  

"Kapal di atas 60 GT mendapat masukan dari nelayan karena dianggap cukup besar indeks tarifnya. Ini yang kita serap. Pak Menteri juga sudah menerima langsung teman-teman nelayan belum lama ini. Saat ini proses sedang berjalan, dan kami sudah diskusi dengan teman-teman di Kemenkeu dan mereka mendukung. Kami tetep diskusi bagaimana ini cepat selesai sesuai harapan," ungkapnya. 

Ketua Front Nelayan Bersatu Indramayu Kajidin mengaku tak mempersoalkan penerapan mekanisme PNPB Pascaproduksi, hanya saja dia meminta pemerintah meninjau ulang besaran indeks 10 persen untuk kapal di atas 60 GT. Dia juga meminta masa transisi mekanisme dari pra ke pascaproduksi bisa dipercepat.

Kajidin berharap KKP turut menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat nelayan karena mekanisme PNBP yang baru menggunakan teknologi aplikasi untuk menginput data hasil tangkapan.

"Yang paling penting adalah bagaimana pra itu diterapkan tapi tidak membuat nelayan kita kesulitan. Karena masih banyak nakhoda kita yang masih belum paham aplikasi. Khawatirnya kalau salah input kalau tidak sesuai dengan fakta yang ada, bisa jadi kesalahan bagi kita. Itu yang saya khawatirkan," paparnya.

Senada disampaikan Riswanto, Koordinator Front Nelayan Bersatu Kota Tegal dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah. Pihaknya meminta indeks tarif PNBP tidak berpatokan pada penghasilan kotor selama melaut. 

Dia juga mengapresiasi langkah KKP yang menampung aspirasi nelayan dengan memberikan ruang diskusi terkait besaran indeks yang diharapkan.

"(Belum lama) ini kami berkesempatan diskusi dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri memberikan ruang untuk diskusi terkait mekanisme PNBP seperti apa. Ini satu moment yang sangat baik untuk pelaku usaha perikanan. Namun kami akan selalu mengawal, apabila nanti ketika penerbitan Kepmen Harga Acuan Ikan," akunya. 

Pakar Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Teknologi Kelautan dan Analisis Sistem Perikanan Sugeng Hari Wisudo menerangkan, pengelolaan perikanan secara berkelanjutan memiliki tiga unsur yang saling terkait meliputi keberlanjutan ekologi, ekonomi, dan sosial. Dan penerapan PNBP Pascaproduksi sesuai mekanisme output control diakuinya termasuk dalam tata kelola perikanan tangkap meski implementasinya masih baru di Indonesia. 

"Peraturan bukan untuk kepentingan pemerintah saja, pelaku usaha, konservasi atau masyarakat kecil saja, tapi memadukan semuanya agar berjalan sinergi dan terus menurus. Disinilah pentingnya keterbukaan. Saya melihat KKP sudah membuka dan nelayan sudah berdialog dan ini terus dilakukan, sehingga nanti bertemu di titik optimum untuk semua. Dengan adanya kebijakan berkelanjutan ini diharapkan kita mencapai perikanan tangkap yang unggul dan berkelanjutan sehingga mampu menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hingga menjaga kelanjutan ekosistem laut," pungkasnya.

Sumber : kkp

Read More

Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Tembus 98,69% di 2022

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kinerja positif kementeriannya sepanjang tahun 2022 ke anggota Komisi IV DPR dalam Rapat Kerja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). 

Realisasi penyerapan anggaran KKP tembus 98,69% diiringi keberhasilan pelaksanaan program kerja di berbagai bidang. Pagu anggaran KKP tahun 2022 setelah mengalami automatic adjustment sebesar Rp5,46 triliun dan yang berhasil terserap Rp5,39 triliun. 

"Realisasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022 berdasarkan data per tanggal 14 Januari 2023 adalah sebesar 98,69%," ungkap Menteri Trenggono dalam rapat tersebut. 

Capaian kinerja KKP di antaranya menghasilkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,87 Triliun yang terdiri atas PNBP Sumber Daya Alam Perikanan Rp1,19 Triliun, PNBP Non Sumber Daya Alam Rp629 Miliar dan PNBP BLU sebesar Rp48,99 Miliar.

Nilai Produk Domestik Bruto Perikanan pada Triwulan III tahun 2022 tumbuh sebesar 6,38% dengan nilai Rp202,61 Triliun dan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar 2,54%. Rata-rata Nilai Tukar Pelaku Usaha turut meningkat dari tahun 2021, yakni 106,46 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,64 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan.

Neraca perdagangan produk perikanan mengalami surplus sebesar USD5,07 Miliar atau meningkat 7,22% dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Dengan rincian nilai ekspor produk perikanan sampai dengan November 2022 mencapai USD5,71 Miliar atau meningkat 10,66% dibanding periode sama tahun 2021, sedangkan nilai impor produk perikanan mencapai USD0,64 Miliar.

"Investasi sektor kelautan dan perikanan sampai dengan Triwulan III 2022 telah mencapai Rp6,39 Triliun, terdiri dari PMDN sebesar Rp2,36 Triliun, PMA sebesar Rp1 Triliun dan Kredit Investasi Rp3,03 Triliun," ungkapnya. 

Realisasi penyaluran dana kelolaan LPMUKP tahun 2022 mencapai Rp135,23 Miliar dengan total penerima manfaat sejumlah 1.735 orang. KKP juga berhasil mencapai luas kawasan konservasi perairan 28,91 juta hektare di tahun 2022. Disusul hasil operasi dari 30 unit kapal pengawas berhasil menangkap 97 kapal ikan ilegal di wilayah perairan yuridiksi Indonesia. 

Sementara itu, pagu anggaran KKP tahun 2023 sebesar Rp6,76 triliun disertai kebijakan automatic adjustment sebesar Rp468,17 miliar, sehingga pagu efektif sepanjang tahun ini tersisa Rp6,29 Triliun. 

KKP, sambungnya, juga sudah menetapkan lima arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru, yang terdiri dari perluasan target kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. 

Kemudian pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut yang diperkuat dengan peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan. 

"Kinerja keuangan kita cukup bagus, pertumbuhan kita cukup bagus, mudah-mudahan kita tetap optimis di 2023. Walau negara lain tetap mengalami kontraksi yang luar biasa. Program bantuan pemerintah tahun ini juga tetap berjalan termasuk program-program prioritas di antaranya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. 

Ketua Komisi IV DPR Sudin mengapresiasi penyerapan anggaran KKP tahun 2022. Dia  berharap tren positif kinerja anggaran dan implementasi program kerja dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun 2023. 

"Kita tidak boleh patah semangat dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral termasuk kerja sama yang baik dengan swasta. KKP juga harus dapat menjamin iklim usaha sektor kelautan dan perikanan tahun ini," ujarnya.

Sumber : kkp

Read More

Inisiasi Kemitraan LRMPHP dengan Poliwangi Banyuwangi

Di sela-sela agenda rakor BRSDMKP, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad dengan didampingi Koordinator Tata Usaha, Afris Syahada berkesempatan berkunjung ke Politeknik Negeri Banyuwangi atau biasa disebut sebagai Poliwangi (13 Januari 2023).

Politeknik Negeri Banyuwangi merupakan kampus vokasi di bawah pembinaan Kemenristekdikti yang beralamat di Jl. Raya Jember KM.13 Labanasem, Kabat Banyuwangi.

Tim dari LRMPHP bertemu dengan pengelola Program Studi Agribisnis (Abdul Holik, STP, M.Sc) dan Bagian Humas Poliwangi di ruang kerja Direktur Poliwangi Banyuwangi.

Dalam kesempatan ini dibahas peluang kemitraan antar dua institusi, MBKM Kampus Poliwangi Banyuwangi (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka) yang memberikan peluang mahasiswa untuk berada di luar kampus dalam rangka magang selama 6 bulan, dan rencana pendirian Program Studi Perikanan di Poliwangi Banyuwangi. Agenda kunjungan di Poliwangi ini diakhiri dengan sesi foto bersama.

Read More