Kunjungan Poltek KP Pangandaran di LRMPHP

LRMPHP terima kunjungan Tim Poltek KP Pangandaran

LRMPHP menerima kunjungan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Pangandaran pada 22 Februari 2019. Kunjungan dari Program Studi Pengolahan Hasil Laut diterima oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc dan staf kerjasama. Kunjungan Poltek KP Pangandaran ini dalam rangka survey dan penjajagan kerjasama sebagai sarana dalam implementasi tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tim Poltek KP Pangandaran yang dipimpin oleh Ibu Arum menjelaskan bahwa Poltek KP Pangandaran merupakan penyelenggara pendidikan tinggi vokasi yang didirikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan  untuk mendidik anak bangsa khususnya anak pelaku utama perikanan (pembudidaya, penangkap, dan pengolah ikan) agar memiliki keahlian dalam menerapkan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu melalui peningkatan kompetensi dibidang teknologi dan inovasi pengolahan hasil perikanan. Oleh karena itu diperlukan tenaga ahli dan tempat yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Tim Poltek KP Pangandaran berharap dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki LRMPHP, dapat membantu mahasiswanya untuk meraih kesuksesan dalam berwirausaha.

Sementara itu, Kepala LRMPHP menyambut baik rencana kerjasama tersebut dan akan memfasilitasi dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Sebagai institusi dengan tupoksi penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan dibidang ujicoba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, maka sudah menjadi kewajiban LRMPHP untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset kepada masyarakat agar termanfaatkan dengan baik.

Pada kesempatan kunjungannya ini, dicapai kesepakatan awal antara LRMPHP dengan Poltek KP Pangandaran berupa rencana kerjasama melalui sharing tenaga ahli dan pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari rencana kegiatan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut rencana kerjasama di instansi masing-masing.

Selama di LRMPHP, Tim Poltek KP Pangandaran juga mengunjungi  ruang display peralatan LRMPHP, workshop dan bengkel konstruksi serta fasilitas pendukungnya. Pada kesempatan tersebut dilakukan pemaparan mengenai fungsi dan mekanisme kerja beberapa peralatan hasil rancang bangun LRMPHP diantaranya peralatan  alat uji kesegaran ikan berbasis sensor (alat UKI),  alat transportasi ikan segar roda dua (ALTIS-2) dan  peralatan lainnya.

Kunjungan Tim Poltek KP Pangandaran di ruang display dan workshop 

Read More

LRMPHP Ikuti Inisiasi Pembentukan Himpenindo Cabang Yogyakarta

Inisiasi pembentukan Hipenindo cabang Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11/2017, pejabat fungsional diamanatkan agar bergabung atau menjadi anggota suatu organisasi profesi; tak terkecuali dengan peneliti. Organisasi profesi yang mewadahi untuk peneliti, sampai dengan saat ini masih satu-satunya, yaitu Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), dengan alamat sekretariat di gedung LIPI Jalan Gatot Soebroto Jakarta dan alamat web www.himpenindo.or.id.

Sebagai organisasi profesi, Himpenindo adalah organisasi yang mendapat pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini instansi pembina jabatan fungsional peneliti (LIPI); melalui Peraturan Menteri PAN RB nomor 34/2018 dan Peraturan LIPI nomor 14/2018.

Di masa sebelumnya, Himpenindo dibentuk melalui mekanisme top down birokrasi pemerintah, dan pembentukan cabang-cabangnya berdasarkan unit kerja Kementerian/Lembaga. Kongres Himpenindo yang diselenggarakan pada tahun 2018 mengamanatkan agar pembentukan cabang-cabang Himpenindo didasarkan pada pembagian wilayah propinsi di Indonesia. Hal ini agar Himpenindo menjadi organisasi yang tidak terkesan birokrat; serta mewadahi dari, oleh dan untuk peneliti.

Untuk wilayah Yogyakarta, pembentukan Himpenindo cabang Yogyakarta diinisiasi oleh satuan kerja LIPI Gunungkidul, yaitu Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA). Dalam rangka memenuhi undangan dari Kepala BPTBA nomor B165/IPT.7/OT.01.01/II/2019 tanggal 4 Februari 2019, perwakilan dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menghadiri undangan pembentukan Himpenindo DI Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor BPTBA pada tanggal 19 Februari 2019. Peserta yang hadir meliputi perwakilan internal BPTBA LIPI dan juga berbagai instansi litbang/riset dari berbagai kementerian dan lembaga yang ada di DI Yogyakarta. Instansi yang diundang/hadir diantaranya yaitu:

1. Bappeda DI Yogyakarta

2. Balai Arkeologi Yogyakarta

3. BATAN Yogyakarta

4. Balai Bahasa Yogyakarta

5. BPTP Pertanian Yogyakarta

6. BBPP Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan

7. Balai Besar Kerajinan dan Batik

8. BKKBN Yogyakarta

9. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

10. Balai Pelestarian Nilai Budaya

11. Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai BPPT

12. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

13. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

14. Balai Litbang Sabo

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, yaitu bapak M. Kurniadi (peneliti madya BPTBA LIPI). Beliau menyampaikan data instansi yang diundang berikut data jumlah pejabat fungsional yang terdata dan berada dalam pantauan beliau selaku ketua panitia kegiatan. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai Himpenindo oleh Wakil Ketua Himpenindo Pusat, yaitu Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc. Beberapa poin yang beliau paparkan diantaranya yaitu:

1. Himpenindo merupakan organisasi profesi yang menaungi peneliti, dalam rangka penegakkan etika profesi peneliti, serta mengatur berbagai hal terkait dengan profesi peneliti. Diantara yaitu: sertifikasi kompetensi peneliti, juga akreditasi perangkat sarana-prasana terkait penelitian, misalnya penerbit ilmiah (scientific publishing house).

2. Alur proses berpikir, bahwa Himpenindo merupakan organisasi profesi yang basisnya komunitas, bukan berdasar alur birokrasi; meskipun untuk inisiasi awal pembentukan dan juga keanggotaan sangat terkait dengan birokrasi.

3. Payung aturan terkait dengan kewajiban peneliti untuk bergabung dalam Himpenindo (PP 11/2017, PermenPANRB 34/2018, Per LIPI 14/2018).

4. Keanggotaan himpenindo dapat berasal dari ASN peneliti, ASN non peneliti yang berminat dengan penelitian dan non ASN peneliti (misal pada BUMN).

5. Mandat dari munas Himpenindo pada tahun 2018, agar dibentuk kepengurusan wilayah (propinsi dan kabupaten/kota). Adapun Himpenindo cabang pada berbagai Kementerian/Lembaga yang dahulu dibentuk akan dihapuskan.

6. Tata cara registrasi keanggotaan Himpenindo

Usai paparan dari Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc acara dilanjutkan dengan diskusi dan pembentukan tim formatur yang bertugas untuk menyiapkan pelaksanaan Konferensi Himpenindo tingkat provinsi dalam rangka pembentukan kepengurusan Himpenindo wilayah DI Yogyakarta, dengan detail tugas diantaranya yaitu mendata instansi dan jumlah peneliti di DI Yogyakarta, penyusunan tata tertib pelaksanaan konferensi, dan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan konferensi.

Read More

Lantik 4 Pejabat Eselon II, Menteri Susi Instruksikan Kerja Keras Tuntaskan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelantikan empat pejabat Eselon II KKP, Rabu (20/2). Dok. Humas KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik 4 orang Pejabat Eselon II setingkat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (20/2). Prosesi pelantikan tersebut digelar di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Jakarta Pusat.

Pejabat-pejabat yang dilantik antara lain: Ir. Umi Windriani, M.M. sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal KKP; Goenaryo, A.Pi., M.Si sebagai Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); dan Waluyo Sejati Abutohir, S.H., M.M sebagai Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP).

Dalam arahannya, Menteri Susi menyebut, pergantian, rotasi, maupun pergeseran jabatan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Tujuannya tak lain adalah untuk penyegaran dan perbaikan dengan memberi promosi dan tanggung jawab baru bagi pihak yang diangkat atau dilantik. Terlebih saat ini KKP dinilai harus fokus menuntaskan pekerjaan sebelum berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

“Kita sebaiknya fokus menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai dan juga menyampaikan keberhasilan misi pemerintah yang telah kita capai di KKP ini dengan tiga pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kepada publik, kepada stakeholder, kepada seluruh pemerhati dunia kelautan dan perikanan,” tuturnya usai melakukan pelantikan.

Menurut Menteri Susi, kerja keras mengoptimalkan pencapaian sangatlah penting. Namun, memperbaiki pencatatan aset negara juga tak kalah penting. Untuk itu ia berharap, pencatatan pengelolaan keuangan di KKP dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindari opinidisclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saudara juga harus mampu dalam waktu dekat ini melihat visi ke depan untuk membawa pembaharuan, menunjukkan sikap-sikap kepemimpinan, keteladanan, kearifan, konsistensi, juga mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dan stakeholder kita,” pesannya kepada para pejabat yang baru saja dilantik.

Menteri Susi juga berpesar agar para pejabat KKP menanamkan pakta integritas untuk menunjukkan komitmen secara proaktif dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); menghindari conflict of interest; dan menjadi teladan bagi bawahan atau stafnya, serta berperan aktif menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang ada pada unit kerjanya.

Menteri Susi juga menginginkan adanya penertiban di program-program bantuan pemerintah, seperti bantuan kapal perikanan, bantuan alat tangkap, dan sebagainya. Ia juga meminta agar KKP khususnya Direktorat Jenderal PSDKP meningkatkan pemantauan dan pengawasan demi menuju Legal, Reported, and Regulated Fishing (LRRF).

“Segera Ditjen Perikanan Tangkap dengan PDS (red-Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan), juga dengan Sekretariat Jenderal bisa bersama-sama melakukan konsolidasi agar muatan kapal-kapal dapat dilaporkan dengan benar,” Menteri Susi menginstruksikan.

Menteri Susi menginginkan agar kapal-kapal perikanan mendaratkan dan mencatatkan hasil tangkapannya di pelabuhan-pelabuhan perikanan terdekat.

Kesejahteraan ABK (red-Awak Kapal Perikanan) dan nahkoda kapal perikanan juga menjadi perhatian Menteri Susi. Menurutnya, ABK dan nahkoda kapal perikanan termasuk stakeholderperikanan tangkap di samping para pemilik kapal, sehingga kesejahteraannya harus diperhatikan.

Di sisi Sumber Daya Manusia, Menteri Susi menginginkan adanya rekrutmen karyawan-karyawan KKP dengan nilai-nilai dan kemampuan spesial dan istimewa. Hal ini mengingat KKP membutuhkan terobosan-terobosan dan ide-ide baru dari putra putri terbaik bangsa.

Sementara itu, dalam upaya menunjukkan keberlanjutan (sustainability) produktivitas sektor kelautan dan perikanan, Menteri Susi menginginkan peran aktif dari Pusat Riset KKP. Menurutnya, riset yang baik dapat menjadi pedoman dalam menyusun program-program di KKP. “Riset yang baik akan mendukung rencana program-program yang baik, sehingga kita tidak membuat program-program yang salah karena risetnya tidak benar,” tandasnya. 

Sumber : KKPNews

Read More

Inisiasi Kerjasama Riset LRMPHP dengan UNNES Semarang

Inisiasi kerjasama antara LRMPHP dengan UNNES Semarang

Dalam rangka penguatan pelayanan kerjasama, LRMPHP menerima kunjungan Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada 18 Februari 2019. Kunjungan yang dipimpin Samsudin Anis, S.T., M.T., P.hD selaku Koordinator Prodi Teknik Mesin, diterima oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc didampingi staf peneliti dan kerjasama. Kunjungan UNNES tersebut dalam rangka inisiasi kerjasama Riset Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut Menggunakan Microwave antara  LRMPHP dengan UNNES.

Pembahasan materi inisiasi kerjasama

Tim LRMPHP menjelaskan bahwa selama ini telah banyak dirancang alat pengering mekanis untuk pengeringan rumput laut, namun metode pengeringan yang ada masih menerapkan sistem konvensional (konduksi/konveksi). Metode tersebut meskipun dapat mengurangi ketergantungan terhadap cuaca, namun waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kurang efektif. Oleh karena itu penggunakan Microwave untuk pengeringan rumput laut mempunyai potensi besar untuk diteliti dan dikembangkan secara nasional.  

Sejalan dengan kegiatan riset tersebut, Tim UNNES Semarang yang juga dituntut untuk melakukan riset berbasis kebutuhan masyarakat, sangat mengapresiasinya. Pada pembahasan antara LRMPHP dengan Tim UNNES dihasilkan rumusan inisiasi kerjasama Riset Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut Menggunakan Microwave dengan ditandai  pendatanganan berita acara inisisasi kerjasama bersama antara kedua belah pihak. Adapun rencana output dari kegiatan kerjasama yaitu prototipe alat pengering rumput laut menggunakan microwave, Sharing tenaga ahli, publikasi bersama dan pelaksanaan praktek kerja lapangan mahasiswa. Sebagai tindak lanjut dari rencana kegiatan tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut rencana kerjasama dan pengusulan pelaksanaan kerjasama secara berjenjang di instansi masing-masing.

Read More

KKP Siapkan Program Prioritas 2019 Perkuat Struktur Ekonomi Pembudidaya Ikan

Dok. Humas DJPB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas di TA. 2019 secara langsung diarahkan untuk peningkatan struktur ekonomi masyarakat pembudidaya ikan dan mendorong perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (18/2) usai membuka Rakornas Program Prioritas 2019, mengatakan bahwa program prioritas TA. 2019 masih sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menurutnya, berdasarkan pertimbangan kinerja program tahun 2018 yang berjalan efektif dan memberikan dampak positif, khususnya terhadap struktur ekonomi pembudidaya ikan.

“Benar, tahun 2019 kita tetap akan alokasikan program sejenis dan langsung bisa dirasakan masyarakat. Tahun ini, kita akan lebih pertajam tolak ukurnya sesuai rencana strategis yang ada. Fokus kita yakni peningkatan produksi untuk suplai pangan domestik dan ekspor; memperbesar kontribusi subsektor budidaya terhadap PDB; dan perbaikan struktur ekonomi,” jelas Slamet.

Slamet juga menyatakan, sasaran target kinerja di tahun 2019 lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Menurutnya, pertimbangan ini penting agar program nantinya lebih terukur karena sejak dini telah terpetakan unsur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2019, KKP akan mengalokasikan berbagai program prioritas yakni: (1) Dukungan pengembangan minapadi sebanyak 400 paket tersebar di 6 provinsi; (2) Dukungan pengembangan budidaya lele bioflok sebanyak 250 paket tersebar di 10 provinsi; (3) Dukungan eskavator sebanyak 20 unit tersebar di 8 provinsi; (4) Pengelolaan irigasi tambak partisipatif (PITAP) sebanyak 10 paket di 10 provinsi; (5) Dukungan kebun bibit rumput laut (KBRL) hasil kultur jaringan sebanyak 80 paket di 4 provinsi; (6) Bantuan mesin pakan mandiri sebanyak 55 paket di 10 provinsi; (7) Bantuan benih berkualitas sebanyak 213,9 juta ekor di 34 provinsi; (8) Bantuan induk unggul sebanyak 1,1 juta ekor di 34 provinsi; (9) Pembangunan sarana prasarana perbenihan sebanyak 18 unit di 4 provinsi; (10) Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di 3 lokasi; (11) Asuransi Pembudidaya Ikan untuk meng-cover lahan 5.000 Ha di 14 provinsi; (12) Bantuan pakan mandiri sebanyak 1.250 ton; dan (13) Monitoring residu dan sertifikasi untuk ekspor sebanyak 4.860 di 14 provinsi.

Sumber : KKPNews

Read More