EKONOMI BIRU
Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU
ZI WBK? Yes, We CAN
LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.
LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020
Tugas Pokok dan Fungsi
Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP
Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021
Kerjasama Riset
Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru
Sumber Daya Manusia
LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.
Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP
Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP
Kamis, 08 Juni 2017
PARTISIPASI LRMPHP DI WORLD OCEANS DAY
Rabu, 07 Juni 2017
Kepemimpinan Menteri Susi Diganjar Penghargaan Seafood Champion Award
![]() |
dok. humas KKP |
Selasa, 30 Mei 2017
Sejahterakan Anggota Kelompok Usaha, KKP Gandeng Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan BPJS Ketenagakerjaan
BRSDM, JAKARTA (29/5) – Guna meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha kelautan dan perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan bersama peningkatan kelembagaan dan pendampingan kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk dapat menjadi koperasi.
Selasa, 23 Mei 2017
Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis
![]() |
Sarasehan hari jadi kabupaten Bantul ke-186 tahun 2017 tingkat kecamatan Jetis (dok. LRMPHP) |
![]() |
Penjaringan pemikiran dari peserta sarasehan (dok. LRMPHP) |
Penghargaan Juara Terbaik 1 Pemakalah Poster Peneliti LRMPHP Pada SIMNASKP IV UNHAS 2017
![]() |
dok. BRPBAP3 Maros |
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN MENGHADIRI ACARA PUNCAK HUT HNSI KE 44
dok. LRMPHP |
- Ekspor perikanan Indonesia menduduki peringkat tiga se-Asia Tenggara. Padahal Indonesia memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia. Hal tersebut sangat kontradiksi dan kita tidak boleh diam saja. Oleh karena itu kita harus bertindak tegas dalam menjalankan kebijakan memerangi pencurian ikan.
- Jajaran PSDKP dan TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menghilangkan rumpon (fish aggregating device) yang ada di laut Indonesia, karena keberadaan rumpon dinilai bisa merusak ekologi perairan setempat dan itu bisa mengancam keberadaan ikan-ikan. Semakin banyak rumpon yang dipasang di perairan Indonesia, maka itu akan berpotensi mengalihkan pergerakan tuna ke dalam kawasan perairan nasional. Jika itu dibiarkan, maka itu dinilai bisa merugikan nelayan kecil dan tradisional.
- Kebijakan memerangi pencurian ikan dan penghapusan rumpon merupakan kemenangan tersendiri bagi HNSI, karena nelayan lokal bisa lebih mengoptimalkan perikanan tangkap di laut Indonesia.
- Visi dan misi Presiden Jokowi di antaranya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, juga menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Itu berarti laut merupakan salah satu ujung tombak dalam pengembangan Bangsa Indonesia yang juga berarti bahwa laut kita harus kaya ikan dan harus hidup untuk masa depan bangsa kita. Oleh karena itu para nelayan yang tergabung dalam HNSI diharapkan dapat segera berkonsolidasi mengingat sudah hampir tiga tahun pemerintahan yang baru melakukan beberapa program melalui KKP dalam jaga visi misi Presiden Jokowi.
- Perlunya pemda ikut memberdayakan nelayan, karena sektor perikanan bias membantu pemerintah untuk urusan deflasi. Saat semua komoditas lain mengalami inflasi, justru perikanan bias menjadi penyeimbang.