PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Rabu, 27 Januari 2021

LRMPHP Ikuti Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN lingkup BRSDM KP

LRMPHP ikuti rekonsiliasi laporan keuangan dan BMN lingkup BRSDM KP

Tim dari Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), mengikuti rangkaian kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan dan barang milik Negara lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Januari 2021 secara luring dan daring.

Kegiatan secara luring dipusatkan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang, sedangkan daring dilaksanakan melalui aplikasi zoom meeting. LRMPHP mengikuti kegiatan ini secara daring dari ruang rapat LRMPHP Bantul. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris BRSDM KP, Dr. Kusdiantoro pada tanggal 26 Januari 2021. 

Dalam arahannya beliau menyampaikan harapannya agar setiap kepala satker lingkup BRSDM KP dapat saling menunjang untuk dapat mewujudkan instruksi Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan agar KKP dapat selalu meraih predikat WTP. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BRSDM KP juga meminta saran dan bantuan kepada tim auditor Itjen KKP untuk memastikan agar laporan keuangan BRSDM KP statusnya clear sehingga BRSDM KP sukses dalam melaksanakan kegiatan dan sukses dalam pertanggungjawaban laporan keuangan.

Dalam rangkaian pembukaan, beberapa narasumber juga dihadirkan untuk memperkaya dan menyegarkan pengetahuan para peserta mengenai mekanisme pengelolaan anggaran dan kegiatan, diantaranya yaitu dari Inspektorat I (Bapak Ir. Suparyanto, MM – Plt Inspektur I) dan juga dari Biro Keuangan KKP.

Usai paparan narasumber, dilaksanakan technical meeting untuk mekanisme teknis reviu laporan keuangan dan BMN yang dilaksanakan secara daring, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen baik oleh tim Sekretariat BRSDM KP maupun oleh tim auditor Itjen KKP.


Jumat, 22 Januari 2021

LRMPHP Ikuti Forum Kehumasan “Pemetaan Isu dalam Agenda Setting”

Kepala BRSDM KP membuka kegiatan forum kehumasan 

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Bantul mengikuti kegiatan Forum Kehumasan lingkup BRSDM KP dengan tema “Pemetaan Isu dalam Agenda Setting” pada 22 Januari 2021 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi hasil inovasi riset dan sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui media massa. 

Kepala BRSDM KP, Sjarief Widjaja dalam arahannya menyampaikan tiga prinsip komunikasi dalam membangun jejaring kehumasan yaitu enlightning, enrichment dan empowerment. "Berita yang diangkat hendaknya mampu memberikan pencerahan, pemberdayaan dan pengkayaan wawasan pembaca, " ujar Kepala BRSDM KP.

Pada forum kehumasan ini, menampilkan dua narasumber yaitu Doni Ismanto (Staf Khusus Menteri KP Bidang Hubungan Media dan Komunikasi Publik) dan Ardhi Suryadhi (Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com). Doni Ismanto menyampaikan bagaimana membangun kepercayaan publik melalui sumber berita yang terpercaya, sedangkan Ardhi Suryadhi menyampaikan tentang perkembangan media (akses, persaingan, konten, tuntutan ke jurnalis dan penentuan isu).


Menteri Trenggono Dorong Industrialisasi Perikanan melalui Riset dan Inovasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

Keberadaan balai riset perikanan diharapkan tidak hanya menjadi pusat penelitian, tapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat, daerah dan negara. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengunjungi Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) di Kabupaten Buleleng, Bali.

"Sebenarnya ukuran keberhasilannya bukan sebatas pada kita mampu menghasilkan benih lobster, benih ikan kerapu, tuna dan sebagainya, tetapi sebetulnya seberapa besar industri turunan dari hasil riset ini menjadi besar," ujar Menteri Trenggono di lokasi BBRBLPP, Rabu (20/1/2021).

Menteri Trenggono menaruh harapan besar pada balai riset di Buleleng ini untuk membangun industri perikanan dari penelitian yang mereka hasilkan. Baik itu industri budidaya ikan, benih, maupun usaha turunan lain, seperti abalone kaleng, pakan dan jenis garam-garaman.

Namun dari semua opsi tersebut, dia menekankan untuk membangun industri perikanan budidaya. Selain karena balai sudah mampu menghasilkan beragam jenis benih ikan laut, seperti tuna dan kerapu, juga sejalan dengan kultur masyarakat Pulau Dewata yang menyukai kelestarian.

"Budaya di Bali itu selalu berkesinambungan, sedangkan tujuan dari budidaya itu sendiri untuk menjaga kebersinambungan ekosistem," urainya.

Untuk mendukung industri perikanan budidaya dari hasil riset, dia mempersilahkan pihak balai membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk berinovasi. Dia juga meminta mereka menjalin kerjasama dengan beragam perguruan tinggi yang ada di Bali maupun di Pulau Jawa serta pemerintah daerah.

Pentingnya mengindustrialisasikan hasil riset menurutnya adalah demi pengembangan kegiatan-kegiatan riset itu sendiri. "Hasilnya kembali ke pengembangan riset. Dan dalam prosesnya ini tidak bisa sendiri, bisa kerjasama dengan Udayana, ITS, Unair, Brawijaya, ini harapan saya," urainya.

"Dalam tiga tahun 10 bulan ini saya menginginkan dari yang dikembangkan bisa menjadi industri. Kalau kita sudah mampu hatchery ini itu tapi industrinya gak ada, saya sebut belum berhasil. Saya ingin ada setidaknya satu sumber ekonomi baru yang bisa berkembang di wilayah Bali," pungkasnya.

Selain berkunjung ke Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, Menteri Trenggono sebelumnya meninjau budidaya lobster dalam keramba jaring apung di Desa Sumberkima yang lokasinya juga masih berada di Kabupaten Buleleng.

Menteri Trenggono menegaskan, dia akan all-out memajukan perikanan budidaya air laut maupun tawar, termasuk di dalamnya budidaya lobster dalam negeri.


Sumber : kkp


Senin, 18 Januari 2021

Kepala LRMPHP Dampingi Kunker Menteri KP di Yogyakarta

Kepala LRMPHP Dampingi Kunker Menteri KP di Yogyakarta

Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta pimpinan satker KP di wilayah Yogyakarta turut mendampingi kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Yogyakarta, pada 18 Januari 2021. 

Dalam kunjungannya ini, Menteri KP meninjau 2 lokasi budidaya ikan air tawar yakni kolam budidaya ikan milik Lanud Adisutjipto dan Embung Gadingan, Ngaglik di Sleman. Di dua lokasi tersebut, Menteri KP menyerahkan bantuan bibit ikan secara simbolis mencapai 7.500 ekor, terdiri dari ikan nila dan nilem. 

Menteri KP mengapresiasi langkah Lanud Adisutjipto dalam memanfaatkan lahan tersedia menjadi area budidaya. Luasannya mencapai 12,3 hektare dengan komoditas yang dihasilkan meliputi ikan nila, patin, gurame, bawal hingga koi. Estimasi panennya mencapai 40 ton per tahun.

Menteri KP mengungkapkan bahwa pengembangan perikanan budidaya diyakini bisa menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendorong perputaran ekonomi bagi masyarakat serta daerah. "Taglinenya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 2021 kita akan menggerakkan budidaya perikanan. Kita pilih sub sektor ini sebagai salah satu prioritas kerja karena budidaya adalah kelestarian, kebersinambungan untuk generasi berikut. Kalau tidak budidaya maka akan habis sumber daya perikanan," ujar Menteri KP.

Diungkapkan perikanan budidaya yang dikembangkan tidak hanya komoditas ikan air tawar tapi juga air payau, seperti udang vaname, kerapu, dan bawal. "Untuk itu baik di laut maupun di darat, kita akan gerakkan budidaya termasuk udang dan sebagainya," tambahnya.

Menurutnya, perikanan budidaya memiliki turunan ekonomi yang cukup banyak, seperti jual beli pakan, pembenihan hingga usaha pembesaran. Dengan demikian, perputaran ekonomi yang dihasilkan pun besar dan menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat.

Rencananya, untuk pengembangan perikanan budidaya, KKP akan menggalakkan sinergi dengan lintas sektor. Baik dengan kepala daerah, elemen masyarakat, instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan perguruan tinggi.

Dokumentasi kegiatan Kepala LRMPHP selama mendampingi kunjungan kerja Menteri KP di Yogyakarta dapat dilihat melalui link youtube (https://www.youtube.com/watch?v=0SUOojoRIQ0&feature=youtu.be).



Sumber : KKP

Jumat, 15 Januari 2021

Sosialisasi ZI-WBM-WBBM lingkup BRSDM KP

Pengarahan oleh Sekretaris BRSDM KP, Dr. Kusdiantoro pada sosialisasi ZI WBK WBBM lingkup BRSDM KP

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP yang diusulkan menjadi satuan kerja yang dibangun ZI menuju WBK-WBBM, segenap pimpinan dan pegawai Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengikuti sosialisasi mengenai pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan oleh BRSDM KP secara daring pada tanggal 14 Januari 2021. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 8 (delapan) satuan kerja yang diusulkan untuk dibentuk atau dibangun pada tahun 2021, berikut Pusat Pembinanya.

Sekretaris BRSDM KP, Dr. Kusdiantoro menyampaikan arahan dan memberikan materi awal mengenai Zona Integritas, serta kebijakan-kebijakan terkait yang telah dan akan dilaksanakan, khususnya pada lingkup BRSDM KP. Sebagian besar pegawai LRMPHP mengikuti rangkaian sosialisasi ini di aula lantai 2 LRMPHP dengan difasilitasi oleh tim IT LRMPHP, sedangkan sebagian lainnya mengikuti acara melalui zoom meeting secara mandiri.

Kamis, 14 Januari 2021

Sosialisasi Aplikasi Elayar di LRMPHP

Sosialisasi Aplikasi Elayar di LRMPHP

Sebagai bagian dari penerapan manajemen pemerintah berbasis teknologi informasi (e-government), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan penggunaan aplikasi elayar untuk persuratan, disposisi dan kearsipan. Aplikasi ini beralamat di www.elayar.kkp.go.id

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), sebagai bagian dari KKP turut serta mensukseskan dan menerapkan penggunaan aplikasi elayar ini dalam manajemen perkantoran. Untuk itu pada tanggal 14 Januari 2021, telah dilaksanakan inhouse training di LRMPHP dalam rangka sosialisasi pengenalan dan penggunaan aplikasi elayar ini, khususnya bagi pegawai sebagai penerima disposisi.

Sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Sdr. Ahmat Fauzi, salah seorang peneliti yang telah rutin dan berkala menggunakan aplikasi elayar ini. Materi yang disampaikan diantaranya yaitu: 

- mekanisme login ke aplikasi

- prosedur menerima disposisi, bagaimana memperlakukan disposisi yang diterima

- mekanisme menyatakan selesai atas disposisi atau penugasan yang diterima

Selain Sdr. Ahmat Fauzi, Koordinator Tata Usaha LRMPHP (Bapak Afris Syahada) juga menyampaikan materi terkait mekanisme pengiriman surat melalui aplikasi elayar ini, dimana untuk LRMPHP dilakukan dengan mekanisme satu pintu di Tata Usaha.

Acara ini diakhiri dengan pengecekan dan validasi alamat email KKP dan no ponsel para pegawai LRMPHP di aplikasi Epegawai, sebagai prasyarat menggunakan aplikasi elayar.


Rabu, 06 Januari 2021

Menteri Trenggono Dorong UPT KKP jadi Lokomotif Ekonomi Kelautan

Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono mendorong jajarannya memaksimalkan keberadaan unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia agar menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara.

"UPT itu corenya KKP, sebagai bentuk kehadiran negara langsung di tengah masyarakat kelautan dan perikanan. Produktivitas UPT tidak sebatas pelayanan tapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan negara ," ujar Menteri Trenggono saat memimpin rapat bersama sejumlah pejabat eselon I dan II di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2020).

KKP memiliki seratusan UPT yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), salah satu sektor yang menjadi fokus Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono mengakui perlunya inovasi dalam mengelola UPT, khususnya di sektor perikanan budidaya.

Sebagai contoh yang dapat diterapkan yakni memanfaatkan lahan-lahan UPT yang menganggur menjadi tambak udang maupun kolam ikan.

Dengan inovasi, sambung Menteri Trenggono, kehadiran UPT tidak hanya untuk melayani tapi juga menjadi model bisnis yang dapat ditiru oleh masyarakat.

Bila ini berjalan, Menteri Trenggono optimistis masyarakat akan sejahtera, pendapatan negara dari sektor kelautan dan perikana pun meningkat.

"Harus bisa dihitung dampak ekonominya UPT ke masyarakat dan negara. Dengan begitu, manfaat dari UPT terukur. Produktivitas itu harus kita buktikan. Ngukurnya lewat sumbangsih ke masyarakat dan sumbangsih kita ke negara," tambahnya.

Menteri Trenggono juga meminta jajarannya di DJPB untuk membangun UPT baru di 2021 yang fokus pada komoditas tertentu.

Seperti udang, ikan dan juga lobster. Namun pembangunan tersebut tetap harus melalui kajian sehingga  punya nilai ekonomi dan tidak merusak lingkungan.

"Pembangunan UPT harus ada peluang ekonomi, dan hitung-hitungannya harus jelas. UPT yang penting value-nya bagi masyarakat dan negara," pungkas Menteri Trenggono.


Sumber : kkp