Neptune Tv KKP Hadir di Biznet IPTV

Program dokumenter Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Neptune Tv kini hadir di layanan televisi interaktif Biznet IPTV. Kolaborasi KKP dan Biznet semakin mengoptimalkan penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas.

"Kerja sama KKP dan Biznet ini merupakan langkah maju dalam upaya penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta. 

Neptune Tv merupakan satu dari berbagai program publikasi yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai sarana penyebarluasan informasi. Program ini berupa tayangan dokumenter yang dikemas semenarik mungkin dengan durasi minimal 26 menit. 

Sepanjang tahun 2022, KKP sudah memproduksi 76 tayangan yang dapat disaksikan di akun Youtube resmi kementerian, Maxstream, dan channel IndiHome.

Doni menambahkan, kehadiran Neptune Tv di Biznet IPTV yang akan tayang perdana pada 3 Agustus nanti diharapkan menjadi pilihan program informasi maupun literasi bagi masyarakat, khususnya pelanggan Biznet.

Kerja sama ini menurutnya, sekaligus menjadi tantangan bagi KKP dalam menyajikan tayangan dokumenter yang berkualitas, baik dari sisi visual maupun materi yang disampaikan.

"Seperti yang disampaikan Pak Menteri, sektor kelautan dan perikanan itu besar sekali potensinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan yang kaitannya dengan masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi sudah seyogyanya informasi di sektor ini disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, entah itu mengenai kehidupan nelayan, pembudidaya sampai ke bagaimana sih tata kelola kelautan dan perikanan itu sendiri," paparnya.

Dokumenter Neptune Tv akan tayang di Channel Lifestyle HD Biznet IPTV setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB dengan episode baru setiap minggunya. Kehadiran program Neptune Tv juga diharapkan dapat memperluas jangkuan pelanggan Biznet di Indonesia.

“Kami mendukung upaya Kemetrian Kelautan dan Perikanan khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Karena itu, Biznet sebagai perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia sangat mengapresiasi kehadiran program dokumenter Neptune Tv KKP di Biznet IPTV, karena program ini tidak hanya merupakan karya anak bangsa, namun juga merupakan program yang mengedukasi masyarakat khususnya mengenai sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Selain itu, kehadiran program Neptune Tv KKP ini juga dapat menambah variasi program di Biznet IPTV yang telah ada sebelumnya. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi suatu usaha dalam menghadirkan program yang berkualitas, informatif dan juga edukatif baik bagi pelanggan Biznet IPTV maupun masyarakat Indonesia,” ujar Adi Kusma, President Director Biznet.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI 

Tentang Biznet

Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan silakan kunjungi biznetnetworks.com.

Tentang Biznet IPTV

Layanan TV interaktif yang menghadirkan program hiburan terkini dengan kualitas 4K terbaik dan dapat diakses menggunakan jaringan The New Biznet Fiber. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Biznet IPTV silakan kunjungi biznetiptv.com.

Sumber ; kkp

Read More

KKP & Prefektur Miyagi Jepang Jalin Kerja Sama Pengembangan SDM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kelautan dan perikanan dengan fokus penyiapan Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus.

Kedua pihak sepakat untuk menandatangani kerja sama tersebut di tahun ini. Hal tersebut diungkapkan saat KKP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai, di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.

Pada audiensi tersebut dibahas mengenai perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di sana, dan rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus Specified Skilled Workers (SSW) atau pekerja terampil khusus yang siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja dan perlindungan hukum.

"Indonesia dan Jepang, khususnya Prefektur Miyagi, dari sisi potensi sektor perikanan memiliki kesamaan karakteristik termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional. Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta.

"Hal ini pula menjadi faktor pendukung yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara ASEAN yang mendapat prioritas pengiriman tenaga kerja terampil tertentu ke Jepang. Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," tambah Nyoman.

Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang telah tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia. Sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang. 

"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi mereka," ungkap Nyoman. 

Karena itu, Nyoman juga mengusulkan kerja sama terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang level 1 dan 2 SSW meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang, magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW. Diusulkan juga dalam kerja sama ini mekanisme ketertelusuran berdasarkan data base bagi Warga Negara Indonesia di sektor perikanan Jepang untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.

Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Prefektur Miyagi, Yoshihiro Murai yang menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang. Disampaikannya, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depannya, Indonesia dapat menyusul melebihi Vietnam. 

Karena itu pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang. Ia juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.

Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang memiliki teknologi canggih di sektor perikanan, akan tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda. Sementara Indonesia, dikatakannya memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak, sehingga diharapkan SDM Indonesia tersebut dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.

Menurut Yoshihiro Murai, turut serta pada pertemuan ini tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif. Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut, karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama ini. 

Sevanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan KKP. Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT. OS Selnajaya. Setelah pertemuan audiensi tersebut, selanjutnya kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksinya guna ditandatangani di tahun ini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara KKP dengan Jepang bagi sektor kelautan dan perikanan. "Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Menteri Trenggono.

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Terima Siswa PKL SMK N 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dari SMK Negeri 1 Tanjungsari Gunungkidul, 1 Agustus 2023. Penerimaan PKL ini menindaklanjuti  Surat Nomor : 421/359 tanggal 4 Mei 2023 tentang Permohonan Tempat PKL di LRMPHP, sekaligus tindak lanjut implementasi kesepakatan bersama yang diinisiasi kedua belah pihak tentang kemitraan dalam rangka pelatihan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri.

Pada tahun 2023 ini, SMK N 1 Tanjungsari mengirimkan 2 siswanya dari Program Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan (TPHPi) atas nama Aulia Pramesti Damarwati (NIS. 211214) dan  Choirul Iqhbal Hanafi (NIS. 211212)  selama 2 bulan mulai 1 Agustus hingga 30 September 2023.

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto mewakili Kepala LRMPHP menyambut baik kegiatan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejalan dengan program prioritas Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). 

Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada yang ikut hadir dalam penerimaan siswa PKL ini berpesan agar selalu mematuhi tata tertib di LRMPHP dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diperoleh selama kegiatan.

Dalam rangkaian penerimaan siswa PKL ini, para siswa  selanjutnya diajak berkeliling melihat sarpras LRMPHP seperti perpustakaan, laboratorium kimia, laboratoium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, ruang display alsinkan, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Read More

KKP dan Jeju National University Korea Siapkan Sister Program Pendidikan Vokasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) dan Jeju National University (JNU) membahas Sister Program pendidikan vokasi perikanan. Hal tersebut sebagai tindak lanjut implementasi Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama diantara kedua belah pihak.

“Mengingat BPPSDM dan JNU memiliki MoU yang aktif dan bahwa Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan serta mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan adalah industri yang berkembang di kedua negara, kami sangat tertarik untuk menindaklanjuti MoU kami dengan kemungkinan area yang dapat kami jelajahi lebih lanjut,” ujar Kepala Badan I Nyoman Radiarta saat menandatangani Minutes of Meeting dengan Dean Office of International Affairs JNU Moonjae Cho di JNU. 

Nyoman juga menyampaikan kedua pihak ingin bekerja sama dalam pengembangan manajemen pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, Ocean Institute of Indonesia, serta program pelatihan Bahasa Korea. Kedua pihak sepakat untuk membahas lebih lanjut kemungkinan Sister Program untuk menjadi satuan pendidikan vokasi perikanan global dan profesional. 

"Salah satu yang ingin kita ingin dorong adalah rencana pembentukan program Young Students Collaboration for Research (Kerja Sama Pemuda untuk Penelitian) bagi jenjang sarjana dan magister melalui program double degree atau sister program", terang Nyoman. 

Lebih lanjut Nyoman mengatakan terkait penyelenggaran program double degree di Korea dan Indonesia maupun pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Para Pihak akan melanjutkan diskusi secara lebih rinci untuk menentukan kegiatan praktis bagi kerja sama tersebut dan merundingkan syarat dan ketentuan kerja sama di bawah MoU yang telah ditandatangani. 

Selain itu, melalui sister program ini Nyoman juga berharap para peserta didik dan alumni satuan pendidikan KKP dapat melakukan magang dan bekerja di perusahaan Korea dengan terlebih dahulu dibekali pelatihan Bahasa Korea. Sementara itu, Korea membutuhkan tenaga teknis di lapangan untuk kegiatan budidaya perikanan dari Indonesia. 

“Kami mengundang Profesor Lee, Profesor Cho, dan Profesor Hanil ke Indonesia untuk berdiskusi lebih rinci tentang keberlanjutan kerja sama ini,” Pungkas Nyoman. 

Sebagai informasi, MoU antara BPPSDM dan JNU ditandatangani pada 14 September 2022 di Jeju, yang disaksikan secara langsung oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Gandi Sulistiyanto, serta Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. 

Dalam kegiatan di JNU, Kepala BBPSM melakukan pertemuan dengan Dean Office of International Affairs dan Dean Office of Education Innovation serta Dean of Office of Industry-Academic Research Young-Don Lee. Director General of JNU Technology Licensing and Commercialization Center June-Ho Kim. 

Upaya peningkatan kualitas SDM terus digeber di era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono. KKP telah melakukan sejumlah kerja sama dengan universitas terkemuka untuk memperkuat pengembangan SDM dan pembentukan OII.

Sumber : kkp

Read More

KKP Kawal Standar Keamanan Pangan Produk Perikanan Melalui Codex

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal standar keamanan pangan produk perikanan melalui Codex Indonesia untuk dirumuskan dalam Codex International berdasarkan Joint FAO/WHO Food Standards Programme.

Hal tersebut dilakukan mengingat 5 program prioritas KKP sesuai dengan semangat Codex International yang mendorong penguatan standar internasional untuk keamanan pangan.

"Blueprint the future of Codex yang mencakup perubahan strategis Codex, khususnya tentang food safety dan fair trade sangat penting untuk dibahas," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Sebagai organisasi internasional yang menangani standar pangan, Codex memiliki mandat untuk mengembangkan standar pangan internasional dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil. Standar Codex secara umum telah menjadi acuan bagi perdagangan internasional sebagai pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan.

Di Indonesia sendiri, standar Codex telah diadopsi dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) dan peraturan perundang-undangan. Khusus di sektor perikanan tertuang dalam Undang-Undang Perikanan (UU No 31 Tahun 2004, UU No 45 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020, UU No 6 Tahun 2023), Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 dan No 27 Tahun 2021, serta SNI Produk Perikanan.

Dalam mendukung implementasi Codex, telah dibentuk Komite Nasional (Komnas) Codex untuk merumuskan dan menyusun kebijakan makro pengelolaan Codex Indonesia sebagai bahan rekomendasi kebijakan strategis bagi Indonesia. "Terutama terkait dengan isu keamanan pangan yang dibahas dalam forum Codex," tutur Budi.

Budi menegaskan keamanan pangan menjadi prasyarat pangan, sehingga manfaat pangan akan dirasakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi agar hidup lebih aktif dan sehat, serta dapat membantu tumbuh-kembangnya anak-anak.

"Karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia jadi keamanan pangan sangatlah penting," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Budi mengajak Kementerian/Lembaga dan para pakar untuk bersama – sama mengawal program kebijakan hilirisasi yang digagas pemerintah. Karena hal ini sangat penting mengingat terdapat perubahan proses bisnis dari yang selama ini secara umum bahan baku langsung diekspor menjadi produk yang telah diolah dan/atau memiliki nilai tambah terlebih dahulu baru dijual.

"Ini tentu membutuhkan pengawalan dari segi keilmuan dan standardisasi," urai Budi.

Sebagai informasi, KKP menjadi tuan rumah pertemuan Rapat Komnas Codex Indonesia yang ke-2 yang berlangsung pada 20 Juli 2023 dan dihadiri 100 orang yang terdiri dari anggota Komnas Codex, Mirror Committee dan perwakilan dari Kementerian/Lembaga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan selanjutnya rapat dipimpin oleh kepala BSN selaku ketua Komnas Codex Indonesia.

Sebelumya, Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.

Sumber : kkp

Read More

KKP Cetak Hattrick di Top GPR Award

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencetak hattrick di ajang TOP GPR Award, setelah kembali meraih penghargaan tersebut pada acara penanugerahan yang berlangsung Rabu 26 Juli 2023.

KKP membawa pulang Top GPR Award 2023 pada kategori Kementerian, atas prestasi membangun digital public relations.

"Alhamdulillah KKP kembali dipercaya mendapat penghargaan dari GPR Institute. Ini yang ketiga kalinya secara beruntun atau hattrick dari tahun 2021," ungkap Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP, Kamis (27/7/2023).

Doni mengatakan, public relation memiliki peran besar dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Untuk itu, KKP selalu melakukan inovasi, termasuk mengoptimalkan keberadaan teknologi digital dalam menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke tengah masyarakat.

Pihaknya juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang public relation, sehingga program-program komunikasi yang dirancang berkualitas dan menjawab kebutuhan. Begitu pun dengan informasi yang disajikan kepada pihak eksternal maupun internal KKP menjadi lebih menarik dan kekinian sehingga bisa menjangkau lintas usia dan kalangan.

"Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kerja tim yang solid di KKP. Mudah-mudahan prestasi ini bisa kami pertahankan, tentunya dengan terus melakukan inovasi-inovasi," pungkas Doni.

Sementara itu, Director GPR Institute Arief Munajad SE menerangkan tujuan penyelenggaraan Top GPR Award 2023 untuk memberikan apresiasi kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan untuk membangun komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Penghargaan Top GPR Award diharapkannya dapat meningkatkan citra, reputasi dan kepercayaan terhadap penerima penghargaan di ranah publik, serta mendorong insan humas pemerintah menghasilkan program-program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah meraih penghargaan 3rd Top GPR Award 2023. Acara ini upaya kami mengembangkan humas pemerintah yang adaptif, kolaboratif dan inovatif dalam peradaban negara-negara maju," terang Arief.

Penilaian pemberian penghargaan Top GPR Award 2023 dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2023. Penilaian mengacu kepada tiga parameter penilaian, yaitu Digital Awareness Aspect, Digital Media & Website Aspect, dan Social Media Aspect.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP dan Pukyong National University Kerja Sama Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) menggandeng Pukyong National University (PKNU) dalam pengembangan Ocean Institute of Indonesia (OII). Kerja sama tersebut juga merupakan salah satu upaya mendukung implementasi program ekonomi biru. 

Kolaborasi tersebut tertuang dalam penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Kepala Badan, I Nyoman Radiarta dengan President of PKNU, Jang Young-soo, dan penandatanganan dan Implementing Arrangement (IA) sebagai dokumen tindaklanjut kerja sama oleh Kepala Badan dengan Dean College of Fisheries PKNU, Park Wongyu, pada 24 Juli 2023, di PKNU, Busan, Korea Selatan. 

Nyoman menyampaikan bahwa OII merupakan transformasi Satuan Pendidikan (Satdik) KKP yang menjadi salah satu program strategis BPPSDM KP. OII diharapkan dapat meningkatkan standar layanan dan fasilitas belajar, standar mutu, pertukaran pelajar dan pengajar antar perguruan tinggi, kerja sama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan, serta meningkatkan akreditas institusi pendidikan.

“Korea telah lama menjadi mitra Indonesia di sektor kelautan dan perikanan dan mengingat fakta bahwa kelautan dan perikanan merupakan industri yang berkembang di kedua negara, tentu kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan teknologi serta mengembangkan kurikulum dan modul akademik yang menjawab kebutuhan industri perikanan untuk lulusan yang terampil, kompetitif dan berwawasan lingkungan,” terang Nyoman.

“Kolaborasi ini juga sejalan dalam membangun kurikulum interaktif kegiatan ekstrakurikuler dan merangsang pengembangan diri siswa, termasuk pertukaran budaya Indonesia – Korea dan pembelajaran bahasa. Di samping itu juga dapat memperluas strategi dengan entitas swasta, perusahaan pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan perihal bisnis, objek ilmiah hingga kemitraan,” lanjutnya.

Nyoman pun berharap lulusan Satdik KKP dapat terserap lebih banyak memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri Korea Selatan. Di mana hingga tahun 2023, terdapat 45 lulusan Satdik KP yang bekerja di Korea.

“Kami berharap jumlah ini dapat meningkat di masa mendatang, karena kami yakin Indonesia dan Korea memiliki banyak kesamaan karakteristik dalam industri perikanan,” tegasnya.

President of PKNU, Jang Young-Soo, pun menyambut baik dan mendukung rencana BPPSDM dalam upaya mengembangkan OII dan siap dalam melakukan sinergi bersama ke depannya.

“Kerja sama ini merupakan upaya positif guna meningkatkan sektor pendidikan yang akan berujung pada peningkatan kualitas SDM. Selain itu, juga sebagai wujud kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam menyelesaikan setiap persoalan pembangunan,” ucap Jang Young-soo.

Penandatanganan MoU dihadiri Provost of international Affairs PKNU, Kim Hyun-Woo; Vice Provost of International Affairs, Kim Seon-Joo; Director of Office of International Affairs, Ha Byung-Jeom; Tem Manager of International Relations Team, Jeong Ji-Yoon; Emeretus Professor of PKNU; hingga perwakilan dari BPPSDM KP.

Sementara itu, dalam penandatangan Implementing Arrangement dengan Dean College of Fisheries Science PKNU, Kepala Badan menuturkan, kolaborasi yang terlaksana dapat berbentuk sister programs; sister classes; training for trainers; dan pertukaran kuliah dengan topik khusus di berbagai bidang, seperti Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Mesin Perikanan dan Teknologi Penangkapan Ikan, Penyuluhan Perikanan, Teknologi Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Pengelolaan perhotelan, rekreasi dan wisata bahari, Studi sosial budaya dan bahasa Korea – Indonesia, Desain komunikasi visual dan jurnalisme visual termasuk desain dan pengembangan web, Program pertukaran pelajar/cendekiawan, dan Pengembangan dana bersama.

Kolaborasi BPPSDM KP dan The College of Fisheries Sciences ini juga diharap dapat membuka peluang kerja sama baru dengan Korea Selatan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Institusi Pendidikan KP di Indonesia dengan skema Official Development Assistance (ODA) framework.

“Dengan kiprah PKNU yang telah berhasil mengembangkan World Fisheries University dan International Graduates Fisheries Science serta rekam jejak dukungan kepada negara sahabat melalui program ODA Sustainable Fisheries, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan tidak hanya untuk pengembangan SDM, namun juga bagi peningkatan standardisasi mutu pendidikan pada satuan pendidikan lingkup KKP,” ucap Nyoman.

Hadir dalam pertemuan tersebut Professor KOICA-PKNU International Graduate Program of. Fisheries Science (IGFS), dalam rangka diskusi benchmarking program pertukaran pelajar dan magang satuan pendidikan lingkup KKP dan ASEAN. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Kepala Badan turut mengudang pihak PKNU untuk dapat datang ke Indonesia, melihat langsung pengembangan SDM di Ocean Institute of Indonesia, guna meningkatkan pengembangan Insitusi Pendidikan KKP. 

Di akhir kesempatan, Kepala Badan I Nyoman Radiarta, beserta rombongan, berkesempatan meninjau fasilitas pendidikan yang dimiliki PKNU, seperti asrama mahasiswa, perpustakaan, dan fasilitas olahraga, yang sekiranya dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia.

Sebagai informasi, The College of Fisheries Sciences, PKNU, telah lama menjadi motor penggerak untuk kemajuan ilmu dan budidaya perikanan sejak didirikan pada tahun 1941. Selama bertahun-tahun, perguruan tinggi tersebut telah memfasilitasi pemanfaatan dan distribusi pengetahuan Ilmu Perikanan. Fakultas Ilmu Perikanan memupuk para pemimpin dunia ilmu perikanan yang akan berkontribusi pada kemajuan ilmu perikanan melalui penelitian dan teoretis, studi teknologi, yang mencakup seluruh jajaran ilmu perikanan.

 

Sumber : kkp

Read More

KKP Sertifikasi 300 Nelayan Maluku Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan sertifikasi kepada 300 nelayan di Maluku Utara. Program sertifikasi nelayan ini dimaksudkan untum meningkatkan skill dan kemampuan teknis nelayan agar kecelakaan kerja di laut dapat diminimalisir dan tidak melakukan praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi untuk masyarakat KP merupakan salah satu program strategis BPPSDM KP pada program Vocational Goes to Actors (VOGA) sebagai upaya meningkatkan kapasitas teknis dan pengetahuan dalam penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

“Tujuan utamanya agar nelayan cakap saat mengoperasikan kapal, dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan, mengurangi risiko kecelakaan saat melaut, serta sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya illegal fishing untuk mengetahui kapal-kapal yang tidak berizin,” tegas Nyoman.

Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati. Lily menjelaskan bahwa peserta mendapatkan sertifikat sebagai tanda seorang nelayan kompeten untuk bekerja pada kapal perikanan. Lily menambahkan bahwa sertifikasi tersebut merupakan bukti bahwa nelayan memiliki pengetahuan dasar pelayaran dan operasi penangkapan ikan, pengenalan keselamatan kerja, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan.

"Sertifikasi ini merupakan kompetensi nelayan yang bekerja pada kapal 5 GT ke bawah dan anak buah kapal (ABK) dengan kapal berukuran 5 – 30 GT", terang Lily.

Program sertifikasi nelayan ini mendapat respon yang baik dari para peserta. Salah satunya Abas Makehalala anggota Kelompok Nelayan Lumba – lumba.

“Terima kasih telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Kami akan mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan. Kami juga mengharapkan kegiatan Pelatihan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan, sehingga yang semula nelayan kecil, bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Abas.

Sebagai informasi, KKP melalui BPPSDM KP menyelenggarakan kegiatan ‘Pelatihan Sertifikasi Nelayan (SKN)’ pada pertengahan Juli 2023, di Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pelaksanaan pelatihan ini diinisiasi Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Ketua DPD II, Kab. Halmahera Selatan, Umar Hi Soleman, yang menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas fasilitasi pelatihan SKN untuk nelayan Ambon.

Upaya peningkatan kemampuan dan komptensi nelayan terus dilakukan oleh KKP dibawah kepemimpinan Menteri Trenggono. Salah satu programnya melalui Vocational Goes to Actors (VOGA) yang memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai lokasi di Indonesi.

 

Sumber : kkp

Read More

Strategi KKP Genjot SDM Unggul Sektor Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan terus menggenjot kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut melalui strategi pendidikan formal hingga berbagai pelatihan.

“BRSDM telah bertransformasi menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Transformasi ini menjadi penanda komitmen BPPSDM dalam menyiapkan SDM KP unggul untuk Ekonomi Biru, yang dilakukan melalui berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan, penyuluhan serta pengembangan kompetensi, yang keseluruhannya terintegrasi melalui dua program strategis, Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV),” terang Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Rudiarta saat mengisi kuliah umum di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah belum lama ini. 

Diterangkannya, kualitas SDM memang menjadi tantangan di tengah besarnya potensi sektor kelautan dan perikanan yang harus dikelola oleh negara. Sumber daya manusia diakuinya menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Global Innovation Index (2022), posisi Indonesia masih berada di bawah Tiongkok, bahkan dengan negara tetangga, Malaysia, pada kategori institusi, human capital dan penelitian, infrastruktur, market sophistication, business sophistication, pengetahuan dan output teknologi, serta output kreatif.

Hal tersebut juga tampak pada penyerapan tenaga kerja yang terbilang belum maksimal pada bidang perikanan, pariwisata bahari, industri kelautan, angkutan laut, bangunan laut, hingga jasa kelautan.

“Untuk mencetak lulusan yang berkualifikasi, bersertifikasi, dan profesional, kami juga menjunjung tinggi kolaborasi dengan mitra pendidikan, dalam mengembangkan kapasitas SDM, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang KP; mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan, pertukaran pengetahuan, informasi, dan pengalaman dalam suatu model kemitraan terintegrasi dengan universitas, swasta, dan stakeholder lainnya; melaksanakan penelitian dan pengembangan produk; dan pembuatan joint funding untuk dukungan pendidikan tinggi,” lanjut Nyoman.

Hal tersebut dapat terimplementasi melalui beasiswa pendidikan; pelatihan, magang, penelitian dan pengkajian serta praktik kerja di bidang KP; transfer teknologi dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait; pemanfaatan sarana prasarana; pertukaran data dan informasi; pertukaran tenaga pendidik dan mahasiswa dan pelatihan kewirausahaan dan pembentukan UMKM. 

"Kemitraan yang sinergis dengan pemerintah, akademisi, dan stakeholders dalam mewujudkan Indonesia Maju dan Pusat Peradaban Maritim Dunia 2045," tegas Nyoman.

Tri Winarni Agustini, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, pun mengapresiasi langkah BPPSDM dalam mengembangkan SDM unggul pada sektor KP. Pihaknya berharap UNDIP dapat menjalin kolaborasi dalam mendukung terwujudnya ekonomi biru.

"Kita sangat berharap nanti akan ada kerja sama dalam mempersiapkan SDM untuk menunjang terwujudnya ekonomi biru, yang pastinya akan memberikan manfaat untuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNDIP dan juga BPPSDM, tak hanya dalam penyelenggaraan penelitian, namun juga publikasi," tutur Tri Winarni.

 

Sumber : kkp

Read More

LRMPHP Gelar Pelatihan Olahan Produk Perikanan di FPJ 2023

Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan Bantul berkolaborasi dengan Saka Bahari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengelar kegiatan Pelatihan Olahan Produk Perikanan pada Festival Pramuka Jogja (FPJ) Tahun 2023, di Gedung Pika Buper Taman Tunas Wiguna Babarsari pada hari Minggu, 16 Juli 2023.

Pelatihan ini diselenggarakan untuk mengenalkan pengolahan produk perikanan menjadi suatu jenis makanan yang lebih menarik dan bernilai ekonomis. Selain itu, kegiatan ini untuk menginisiasi masyarakat dalam menciptakan dan mengembangkan kewirausahaan, sekaligus sebagai media dalam pembangunan sumber daya manusia.

Pada kesempatan ini, LRMPHP memberikan pelatihan pembuatan tahu bakso dan sosis dengan bahan baku Ikan Barakuda. Pelatihan diikuti masyarakat umum, mayoritas para ibu-ibu warga sekitar lokasi pelatihan sebanyak 30 peserta dengan menghadirkan instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, Wahyu Tri Handoyo, Koko Kurniawan dan Iwan Malhani Al Wazzan. 

Pelatihan diawali dengan penyampaian materi oleh para instruktur dilanjutkan praktik langsung membuat olahan produk perikanan tersebut. Pembuatan tahu bakso ikan ini pada prinsipnya sama seperti pembuatan tahu bakso dari bahan daging, hanya bahannya diganti dengan ikan dan pengisian adonan bakso ke dalam tahu menggunakan alat Alpindel.

Peserta secara bergantian mencoba tahapan demi tahapan pelatihan mulai dari pengolahan bahan dasar ikan, hingga pengisian adonan ke tahu dengan alat Alpindel. Demikian pula dalam pelatihan pembuatan sosis, para peserta antusias menyiapkan bahan dan membuat adonan sosis, hingga memasukkan adonan sosis ke dalam cangkang sosis mengunakan alat Alpindel. Proses pemasakan kedua olahan ini dilakukan dengan pengukusan. 

Pada akhir kegiatan pelatihan, para peserta  diberikan kesempatan menilai dan mencicipi hasil pembuatan tahu bakso ikan dan sosis. Tampak tahu bakso ikan yang dibuat memberikan penampakan cukup baik dan rasanya enak sesuai dengan harapan. Sedangkan pada pembuatan sosis, meskipun rasanya enak namun dari segi penampakan beberapa bagian terlihat pecah, hal ini disebabkan para peserta terlalu banyak dalam mengisi adonan. 

Secara umum pelatihan dalam rangka FPJ 2023 ini berjalan dengan lancar. Para peserta umumnya mengapresiasi kegiatan yang diadakan oleh LRMPHP karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengolahan olahan produk perikanan. Ibu Rubi, salah satu peserta pelatihan secara langsung menyampaikan bahwa pelatihan ini bermanfaat untuk dipraktikkan di rumah, bahkan dapat dijadikan usaha rintisan kuliner.

Read More

LRMPHP Semarakkan Festival Pramuka Jogja 2023

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul berpartisipasi pada Festival Pramuka Jogja (FPJ) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta (Kwarda DIY), 15-16 Juli 2022 di Kompleks Bumi Perkemahan Taman Tunas Wiguna Babarsari, Sleman, Yogyakarta.

Festival Pramuka Jogja merupakan kegiatan kolaborasi Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai pihak/mitra Gerakan Pramuka baik dari instansi pemerintahan, swasta, komunitas, organisasi, dan juga masyarakat secara langsung. Dengan mengusung tema Green and Circular Economy, FPJ 2023 diharapkan mampu mengembangkan sinergi antar berbagai pihak menuju Industri 4.0 dan mewujudkan masyarakat/society 5.0 dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam sambutan pembukaannya, GKR Mangkubumi menyampaikan bahwa kolaborasi dengan masyarakat menjadi salah satu program gerakan pramuka dalam mendampingi masyarakat untuk maju. FPJ 2023 menyuguhkan rangkaian kegiatan seperti pameran UMKM, bazaar, pasar murah, pameran saka, pentas seni budaya, lomba-lomba, donor darah, pemeriksaan kesehatan gigi dan umum, konferensi pramuka, dan lain-lain.

Pada kesempatan ini, LRMPHP mengikuti kegiatan pameran hasil inovasi dan pelatihan olahan produk perikanan. Hasil inovasi yang disajikan dalam pameran yaitu alat Alpindel dan Altis. Alpindel merupakan alat pengisi adonan sistem handel untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly yang sehat, aman, dan bergizi karena terbuat dari material food grade, sedangkan Altis merupakan alat transportasi ikan segar yang didesain agar ikan yang dijual oleh pedagang ikan keliling tetap segar selama dipakai berjualan. 

Read More

GITA LAUT 2023, LRMPHP Hadirkan ALTIH dan UKI

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan ikut menyemarakkan acara Gita Laut (Gerakan Cinta Laut) Tahun 2023 yang diselenggarkan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta di Pantai Ngandong Tepus Gunungkidul, 15 Juli 2023. Gita Laut tahun 2023 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui Dana Keistimewaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Tahun ini acara gita laut mengambil tema “Sampah Plastik Tiada, Ekosistem Terjaga”, yang diikuti 1000 orang peserta lebih dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pemerintah, masyarakat nelayan, pelaku usaha perikanan, siswa-siswi SMK Kelautan dan Perikanan dan lainnya. 

Gita Laut tahun 2023 dibuka oleh  Wakil Gubernur DIY, KGPPA Paku Alam X yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana. Dalam sambutannya, disampaikan bagaimana memaknai gita laut sebagai upaya menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga kondisi perairan kita, terutama dari sampah plastik yang dapat memicu gangguan kesehatan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Bayu Mukti Sasongko yang menyampaikan, Gerakan Cinta Laut sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Terdapat beberapa rangkaian acara pada Gita Laut tahun 2023, diawali bersih pantai di 5 lokasi pantai yang ada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Krakal, Pantai Slili, dan juga Pantai Sadranan. Kegiatan lainnya berupa pameran dan penyerahan hibah secara simbolis kepada kelompok masyarakat kelautan dan perikanan yang ada di DIY. Pameran dalam rangka Gita Laut ini diikuti oleh instansi pemerintah, swasta dan UMKM pelaku usaha kelautan dan perikanan DIY.

Pameran dalam rangka Gita Laut 2023, LRMPHP menghadirkan mobil ALTIH dan alat UKI. ALTIH merupakan alat transportasi ikan hidup yang didesain untuk memudahkan dan mempertahankan kualitas ikan hidup selama transportasi, serta dapat diaplikasikan untuk membantu kegiatan transportasi ikan hidup dalam jumlah yang padat. Alat ini dapat meminimalkan stress ikan selama transportasi dengan menambahkan filtrasi untuk menjaga kualitas air tetap baik. Selain itu terdapat sistem kontrol kualitas air yang dapat memantau kondisi kualitas air secara realtime sehingga dapat segera dilakukan tindakan  apabila kualitas air tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Sementara itu, Sementara itu, UKI adalah peralatan uji kesegaran ikan (UKI) berbasis android. Prinsip kerja alat ini adalah pendeteksian bau ikan menggunakan sensor ammonia dan citra mata ikan menggunakan kamera. Keunggulan alat uji ini selain bersifat non-destruktif (tidak merusak bahan), pengujiannya juga cepat dan dapat mengetahui kesegaran ikan secara real time. 

Selama pameran, booth LRMPHP mendapat kunjungan baik akademisi, instansi maupun masyarakat umum. Pada umumnya mereka mengapresiasi booth pameran yang disajikan LRMPHP. Beberapa pengunjung bahkan tertarik peralatan hasil inovasi LRMPHP seperti prinsip kerja alat, kegunaan, harga dan spesifikasinya.  Partisipasi LRMPHP dan berbagai elemen masyarakat dalam acara Gita Laut tahun 2023 ini merupakan wujud nyata gerakan cinta laut masyarakat DIY.

Read More

Sukoharjo Expo 2023, LRMPHP Publikasikan Program Prioritas KKP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) turut berpartisipasi pada Pameran Sukoharjo Expo Tahun 2023 di Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 6-10 Juli 2023. Partisipasi LRMPHP dalam kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti surat dari BRSDM No. B.3399/BRSD.1/HM.310/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang  undangan Sukoharjo Expo Tahun 2023, untuk mempublikasikan program prioritas KKP dan program terobosan BRSDM. 

Sukoharjo Expo Tahun 2023 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo ke-77 Tahun 2023 dengan mengangkat tema “Ekonomi Kerakyatan, Penggerak Kejayaan Ekonomi Nasional”. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dengan menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan mulai pameran nasional, bazar, gelar seni, lokakarya, dan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Sukoharjo berharap agar kegiatan Sukoharjo Expo 2023 ini dapat menjadi agenda tahunan untuk memperkuat kolaborasi antara inovator industri kreatif, pemerintah dan masyarakat.

Pameran Sukoharjo Expo 2023 diikuti 101 booth dari  OPD/ instansi provinsi, kabupaten, kota, kementerian terkait, BUMN/BUMD, swasta dan perguruan tinggi serta wirausaha dan star up. Berbagai produk disajikan dibidang industri, perdagangan, bisnis, investasi, pelayanan publik, pariwisata, UMKM/ ekonomi kreatif, pertanian, kesehatan, pendidikan, manufaktur, hasil riset maupun perguruan tinggi. 

Dalam pameran ini, LRMPHP menyajikan alat pengisi adonan sistem handel (alpindel) dan hasil inovasi lainnya dalam bentuk leaflet, brosur, banner maupun video. Alpindel merupakan alat pengisi adonan sistem handel yang digunakan untuk membantu pengisian adonan produk fish jelly. Prinsip kerja alat ini dengan menggunakan piston sebagai pendorong untuk mengeluarkan adonan melalui outlet pada tabung adonan. Alpindel ini terbuat dari material food grade  sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mutu produk akhir yang dihasilkan.

Selain alpindel, LRMPHP juga mempublikasikan program prioritas KKP dan program terobosan BRSDM dalam bentuk backdrop dan video. Program terobosan tersebut berupa VOGA (Vocational Goes to Actors) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas KKP berbasis ekonomi biru. VOGA terlaksana melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), dan revitalisasi pelatihan dan sertifikasi serta optimalisasi peran penting penyuluh. Sedangkan SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. 

Selama pameran, booth LRMPHP mendapat kunjungan baik akademisi, instansi maupun masyarakat umum. Pada umumnya mereka mengapresiasi booth pameran yang disajikan LRMPHP. Beberapa pengunjung bahkan tertarik dengan program prioritas KKP serta menanyakan peralatan hasil inovasi LRMPHP seperti prinsip kerja alat, kegunaan, harga dan spesifikasinya. 

Read More

Rakornas Kearsipan, KKP Siapkan Tata Kelola Arsip yang Cepat dan Mudah Diakses

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperbaiki tata kelola kearsipan agar lebih mudah, cepat, dan lengkap saat diakses pengguna. Di antara langkahnya melalui perencanaan program dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kearsipan yang menangani bidang tersebut.

Hal itu sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan pada Rapat Kordinasi Nasional Kearsipan KKP tahun 2023 di Bogor Jawa Barat.

"Para arsiparis dan pengelola arsip harus mampu menyajikan dan menyiapkan arsip dengan cepat, mudah ditemukan dan lengkap sesuai dengan materi yang dibutuhkan," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Ketiga rekomendasi tersebut yakni melakukan perencanaan program pengelolaan kearsipan meliputi identifikasi arsip tercipta, pemberkasan arsip, penataan arsip, penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif, penyusutan arsip, serta penyediaan sarana dan prasarana kearsipan.

Kemudian pemenuhan SDM kearsipan sesuai dengan rekomendasi yang telah disetujui ANRI dan disampaikan ke Kemenpan RB sejumlah 621 orang dari berbagai jenjang, saat ini baru terisi 108 pejabat fungsional arsiparis.

Serta pengisian dokumen instrumen Audit Sistem Kearsipan Internal yang dikeluarkan oleh ANRI dalam rangka penilaian kearsipan tahun 2023, unit kerja diharapkan dapat melengkapi data dukung sehingga nilai pengawasan kearsipan meningkat dari tahun sebelumnya.

"Untuk itu mari kita semua, khususnya para pejabat di bidang ini untuk meningkatkan kepedulian dan mulai menata arsip yang diciptakan atau dihasilkan," imbaunya.

Terhitung sejak 2018, sudah lima kali KKP menyerahkan arsip statis ke lembaga Arsip Nasional Republik Indonesi (ANRI). Terbaru penyerahan 207 nomor arsip statis meliputi Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, dan Surat Izin Usaha Perikanan dengan kurun waktu tahun 2001 sampai 2015.

Penyerahan arsip ini untuk mendukung pengembangan literasi di bidang kelautan dan perikanan serta kemaritiman, dan memberikan informasi berharga kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, agar arsip menjadi lebih terpelihara dan aman.  

Sementara itu, Rakornas Kearsipan di Bogor merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan KKP. Rakor diikuti 350 peserta, terdiri dari Arsiparis dan Pengelola Persuratan dan Kearsipan lingkup KKP baik Pusat maupun UPT dan dihadiri perwakilan ANRI sebagai pembicara.

Dalama acara itu turut diserahkan penghargaan kepada Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Lingkup UPT.

Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup Pusat yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa; Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Unit Kerja Terbaik untuk kategori Pengawasan Kearsipan Internal Pada Unit Pengolah Lingkup UPT yaitu Stasiun KIPM Pontianak; Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi; dan Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang.

Penghargaan juga diberikan kepada 4 Unit Kearsiapan atas Peran Serta dalam penyerahan arsip statis tahun 2022, yaitu Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan; Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan; dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

 

Sumber : kkp

Read More

Penerimaan Siswa Magang SMKN 1 Temanggung di LRMPHP

Penerimaan siswa magang SMKN 1 Temanggung di Aula LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan menerima siswa PKL dari SMK Negeri 1 Temanggung, 3 Juli 2023. Kegiatan magang ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara LRMPHP dan SMKN 1 Temanggung pada tanggal 25 Mei 2022 tentang rencana pelaksanaan magang di LRMPHP untuk mendukung pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link and match dengan industri dan instansi pemerintah. 

Kegiatan magang yang dijadwalkan selama 6 bulan (Juli – Desember 2023), diikuti oleh 6 siswa Kelas XIII (Tingkat IV) Kompetensi Keahlian Agroindustri dan Kompetensi Keahlian Kimia Analisis. 

Koordinator Pelayanan Teknis LRMPHP, Tri Nugroho Widianto dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada siswa magang  dan berharap kegiatan magang dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam penerimaan kegiatan PKL ini juga disampaikan sosialisasi layanan magang nol rupiah/ tidak dipungut beaya. 

Sementara itu Kepala Tata Usaha LRMPHP, Afris Syahada berpesan untuk selalu mematuhi tata tertib dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diperoleh selama pelaksanaan magang seperti ruang untuk beraktivitas, akses internet, komputer, printer, fotokopi, guest house dan lainnya.

Dalam rangkaian penerimaan siswa magang ini, para siswa  juga diajak berkeliling melihat sarpras yang ada di LRMPHP seperti perpustakaan, laboratorium kimia, pengolahan, sensori, workshop, ruang display alsinkan, sekaligus orientasi pengenalan peralatan dan fungsi serta mekanisme kerjanya.

Read More

Pengumuman Libur Pelayanan Publik LRMPHP Selama Hari Raya Idul Adha 1444 H/ 2023 M.

Sehubungan dengan adanya libur dan cuti bersama dalam rangka merayakan Hari Idul Adha 1444 H/ 2023 M, dengan ini kami sampaikan bahwa pelayanan publik secara luring di Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan diliburkan mulai 28 Juni - 2 Juli 2023. Layanan daring (portal website dan layanan daring lainnya) tetap operasional sebagaimana biasa. 

Layanan luring akan normal kembali mulai hari Senin, tanggal 3 Juli 2023.

Demikian untuk dimaklumi. Terima kasih.

Read More

KKP Hadirkan One Stop Services pada Penas XVI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghadirkan ‘One Stop Services’ sektor kelautan dan perikanan pada gelaran akbar Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI 2023 di Padang.

Mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta, menerangkan bahwa Penas menjadi ajang penting bagi KKP untuk mempromosikan dan menyosialisasikan Program Prioritas Berbasis Ekonomi Biru, untuk itu KKP menghadirkan berbagai implementasi program tersebut. 

“Apa yang kami hadirkan di Penas merupakan wujud kontribusi KKP secara signifikan. Kami memberikan one stop services kepada masyarakat kelautan dan perikanan, yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, kolaborasi, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat KP,” tegas Nyoman.

Lebih lanjut Nyoman menjelaskan one stop services yang diusung KKP dalam gelaran Penas XVI tersebut menghadirkan Aquaculture Expo dan Gelar Percontohan Pengembangan Agribisnis KP yang diikuti UPT lingkup KKP, serta Dinas KP Propinsi Sumbar dan Kota Padang. 

Pada gelar percontohan pengembangan agribisnis KP, KKP menghadirkan Agribisnis Mini Smart Fisheries Village (SFV), dan pada Aquaculture Expo terdapat beragam Saung Tematik, Kolam Fiber dan Apartemen Ikan serta beragam hiburan.

“Mini SFV merupakan salah satu program strategis BRSDM yang juga selaras mendukung terwujudnya Program Prioritas KKP. Di mana SFV mengangkat komoditas lokal, yang tidak hanya fokus pada mina padi namun juga mina holtikultura. Kita juga menghadirkan Balai SFV yang merupakan tempat untuk melakukan pendampingan, penyampaian informasi, sosialisasi kebijakan pembangunan dan inovasi teknologi KP oleh para penyuluh perikanan kepada pelaku utama ataupun usaha KP,” terang Nyoman.

Selain itu, Nyoman menjelaskan bahwa KKP memberikan beragam layanan di Saung Tematik yang berisikan coaching clinic atau pelatihan kepada masyarakat, pameran, layanan publik, literasi, akuarium dan magot, multimedia, hingga mini bazar.

Adapun beragam pelatihan yang terlaksana di Penas, anatara lain Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya (Ikan Hias); Sosialisasi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya (Konservasi Goes to School); Temu Kelembagaan Penyuluhan (Pemberdayaan Kawasan melalui SFV Desa); Pembinaan Penyuluh Perikanan Swadaya (Diversifikasi Olahan Ikan); OKE SOBAT untuk Masa Depan; Penanganan Ikan Segar dan Demo Uji Formalin; Pelatihan Pembuatan Kerajinan Kerang; Sosialisasi BPS; Sosialisasi CBIB, CPIB, dan CPPIB; Sosialisasi Mesin Tempel untuk Nelayan dan Praktiknya; Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Berbahan Jeruju; Sosialisasi Destructive Fishing; hingga Pelatihan Pembuatan Dimsum dan Otak-otak Nila.

Sedangkan pada Kolam Fiber dan Apartemen Ikan, KKP menyajikan kolam fiber gabus, kolam ikan hias, kolam lobster air tawar dan air laut, apartemen kepiting, apartemen cacing sutera dan kolam udang vaname. Selain itu juga terdapat hiburan berupa lomba memancing, lomba menggambar, demo masak olahan ikan, kuis berhadiah hingga Podcast BRSDM ‘Wartek Sehari’.

Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) juga berkontribusi pada saung praktikal, dengan memberikan pelatihan membuat produk olahan KP berbasis inovasi.

Selain upaya sosialisasi program prioritas, One Stop Service Penas XVI juga memberikan layanan pengembangan usaha untuk para pelaku usaha KP melalui Saung Pendanaan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Para pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai bantuan modal usaha serta dapat langsung mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan bantuan modal.

“Kami juga memberikan informasi bagi para pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya. Melalui Penas, KKP ingin merangkul seluruh pelaku kelautan dan perikanan, para nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah produk perikanan dan lainnya, untuk bersama-sama memahami arah pembangunan KP saat ini,” tutup Nyoman.

Sebagaimana diketahui, KKP hadir untuk pada ajang Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI 2023 di Padang pada 10-15 Juni 2023. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang untuk mempromosikan program dan kebijakan berbasis ekonomi biru yang dilaksanakan oleh KKP di bawah kepemimpinan menteri Sakti Wahyu Trenggono.

 

Sumber : kkp

Read More

Kunjungan Kepala BRSDM KP di LRMPHP

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, I Nyoman Radiarta mengunjungi Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 17 Juni 2023. Kehadiran Kepala BRSDM KP disambut oleh Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad beserta seluruh pegawai LRMPHP.

Pada kunjungannya tersebut, Kepala BRSDM KP berkesempatan melihat kondisi sarana dan prasarana, penataan aset dan berdiskusi dengan para pegawai LRMPHP. Kepala BRSDM KP juga meninjau progres penataan ruang pelayanan publik LRMPHP. Penataan ruang pelayanan ini menindaklanjuti arahan Kepala BRSDM KP diacara Rakernis BRSDM KP di Bali. 

Penataan ruang pelayanan publik ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung kinerja UPT serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dengan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai sesuai Peraturan Menteri  KKP Nomor 15 tahun 2021 tentang pelayanan publik di lingkungan KKP.

Dalam diskusi dengan para pegawai LRMPHP, Kepala BRSDM KP menyampaikan perlunya mencermati perubahan struktur organisasi terkini pasca terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2023. “Transformasi BRSDM KP menjadi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) ini berdampak pada tugas dan fungsi utama pada UPT, khususnya UPT yang berbasis riset. Oleh karena itu, perlunya penguatan setiap UPT dalam mendukung implementasi program prioritas KKP seperti Smart Fisheries Village (SFV), Vocational Goes to Actors (VOGA), pelatihan dan sertifikasi, serta Ocean Institute of Indonesia (OII), " jelasnya. 

Read More