PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Kamis, 20 Maret 2025

Lantik Pejabat Eselon I & II, Menteri Trenggono Beri Waktu 3 Bulan Tunjukkan Kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3). Sejumlah nama baru muncul menggantikan pejabat sebelumnya yang berpindah tugas. 

Menteri Trenggono meminta para pejabat segera menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program ekonomi biru. Dia bahkan memberi waktu tiga bulan kepada para pejabat yang dilantik untuk menunjukkan kinerja, dan akan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

“Saya katakan, mohon maaf, saudara-saudara yang terpilih bukan berarti sudah fix di sini, tidak. Dalam tiga bulan saya akan terus melakukan evaluasi, untuk kemudian kita mencapai target-target yang secara bersama telah kita tentukan, menjadikan KKP berkontribusi, memberikan sumbangsih nyata dan besar pada negara dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan yang menjadi prioritasnya yakni terciptanya banyak lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dan ukur peningkatannya, serta menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun ini KKP berhasil menorehkan PNBP lebih dari Rp 2 triliun.

Menurutnya, dengan sudah ditetapkannya program ekonomi biru sebagai road map pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, seluruh unit kerja di KKP bisa lebih terarah dalam bekerja. Program ekonomi biru yang dimaksud yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

“Kereta ini harus berubah menjadi kereta cepat, bukan lagi kereta yang jalannya lambat, kemudian pas belokan pelan. Ini tergantung dari masinis dan perangkat yang ada di dalam. Jadi saya minta semuanya fokus bekerja. Keluar dari ruangan ini, semuanya mulai merancang dan berpikir bagaimana mengakselerasi seluruh program atau bagaimana mendesain program agar masing-masing unit bekerja dengan hasil maksimal. Kalau saya lihat tidak siap, siap-siap bergeser,” pungkasnya.

*Pejabat yang Dilantik*

Pelantikan para pejabat eselon I lingkup KKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TPA tahun 2025 yang terbit beberapa hari lalu. Keputusan Presiden isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut nama-nama Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup KKP berdasarkan surat keputusan presiden tersebut:

1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kartika Listriana sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

3. A. Koswara M.P sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. TB Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;

5. Tornanda Syaifullah sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

6. Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

7. Lotharia Latif sebagai Inspektur Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

8. I Nyoman Radiarta sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

9. Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 

Selain para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Menteri Trenggono juga melantik staf ahli menteri dan para direktur (eselon II) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Penataan Ruang Laut, dan Pengelolaan Kelautan.



Sumber : kkp web


Minggu, 16 Maret 2025

Shuriken Bowl Cutter untuk Pengolahan Fish Jelly

Salah satu faktor penyebab pengolahan hasil perikanan belum tergarap dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Beberapa pengolah skala rumah tangga umumnya masih mengolah hasil perikanan menjadi beberapa turunan produk fish jelly dengan peralatan sederhana sehinggga proses produksi kurang optimal. Disatu sisi peralatan pengolahan yang ada di pasaran umumnya berkapasitas sangat besar sehingga kurang aplikatif untuk penerapan di UKM. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul untuk membantu mengatasi kendala ketersediaan teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan fish jelly untuk skala UKM.

Peralatan yang digunakan dalam rangkaian proses pengolahan fish jelly diantaranya mesin pencacah daging, pengadon dan alat pengukus. Alat pengadon digunakan untuk mencampur bahan-bahan produk fish jelly sehingga menjadi bentuk adonan yang homogen. Desain alat berpedoman pada bisnis proses yang sudah baku meliputi beberapa tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, analisis desain, proses konstruksi alat, proses pengujian alat di laboratorium, dan kegiatan pengujian lapangan oleh pengguna. Pada tahap ini pengguna akan dilibatkan secara langsung untuk menggunakan peralatan dalam proses produksi. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis maupun ekonomis alat serta penerimaan pengguna. 

Alat pengadon yang dikembangkan LRMPHP didesain menggunakan bowl cutter dengan memodifikasi terhadap bentuk dan jumlah bilah pisau sehingga diharapkan diperoleh mata pisau dengan konsumsi energi rendah dan menghasilkan produk fish jelly sesuai standar SNI. Bilah pisau ini merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mencacah daging atau ikan, sekaligus mengaduk dan membuat adonan.

Bilah pisau bowl cutter umumnya didesain untuk berbagai olahan dan berbagai jenis adonan. Bentuk dan jumlah bilah pisau yang bervariasi tentunya akan menghasilkan mutu adonan dan konsumsi energi yang beragam. Dalam pengolahan fish jelly untuk produksi nugget ikan, desain bilah pisau bowl cutter terbaik yang digunakan berjumlah 3 buah dengan bentuk bilah melengkung. Bilah pisau ini terbuat dari material plat SS 304, sedangkan dudukan bilah pisau menggunakan bahan teflon. Desain bilah pisau melengkung ini mempunyai bentuk ± 3/8 lingkaran dengan panjang 80 mm dari sisi luar dudukan, lebar bilah pisau sebesar 22 mm dan tebal 3 mm, serta radius putar bilah pisau dari pusat poros sebesar 130 mm. Kelengkungan bilah pisau mempunyai radius 50 mm dengan sisi tajamnya terletak pada lengkung bagian luar dan sudut ketajaman sekitar 120 pada salah satu sisi bilah pisau. 

Pada pengujian alat digunakan volume bowl sebesar 10 L dengan pesifikasi mesin 1700 W dengan komponen utama adalah motor listrik, pupy, belt, poros dan bowl. Kecepatan putar bilah pisau dan bowl masing-masing sebesar 1535 dan 29 rpm. Selama proses pengadonan kebutuhan rata-rata arus listrik sebesar 4,2 A pada tegangan 220 Volt dengan kebutuhan daya berkisar 895 - 928 Watt. Dengan lama pengadonan selama 8 menit, akan dihasilkan nugget dengan kadar air 54,2 %, tektur sebesar 12,6 N, susut masak 16,7 %, WHC 32,9 %, nilai organoleptik lebih dari 7 dan biaya operasional listrik sebesar Rp. 2.700,-/100 kg adonan. 


Kamis, 13 Maret 2025

Pentaru 100 Persen untuk Anak Pelaku Utama KP: Komitmen KKP Mencetak SDM Unggul

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) Tahun Akademik 2025/2026 bagi satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, baik di jenjang pendidikan tinggi maupun menengah. Tahun ini, sebanyak 2.137 kuota tersedia, yang seluruhnya diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Peresmian Pentaru dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai wujud komitmen KKP dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi motor penggerak dalam mencetak tenaga profesional, inovator, serta wirausahawan yang dapat mengembangkan industri perikanan nasional. Oleh karena itu, Pentaru ini kami rancang khusus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak pelaku utama KP agar mereka dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Menteri Trenggono.

Sebanyak 2.137 kuota Pentaru Tahun Akademik 2025/2026 terdiri dari 1.650 taruna/taruni di 11 Satuan Pendidikan Tinggi KP, yaitu: Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Jembrana, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Selain itu, tersedia pula 487 kuota bagi siswa di 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yakni: SUPM Ladong, SUPM Tegal, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Waiheru.

Dengan kebijakan ini, KKP memastikan bahwa anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mendapatkan akses pendidikan vokasi yang lebih luas, guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa seleksi Pentaru 2025 akan dilakukan secara daring dan transparan melalui platform www.pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi vokasi KP, dan www.pentaru.kkp.go.id/supm untuk pendidikan menengah vokasi KP.

Seleksi akan berlangsung dalam beberapa tahap, meliputi pendaftaran dan verifikasi berkas, seleksi administrasi, tes akademik, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Nyoman menegaskan bahwa seluruh tahapan akan diawasi secara ketat guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas, sehingga peserta didik yang lolos seleksi benar-benar memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan seleksi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital yang terbuka, kami memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi secara adil," ujar I Nyoman Radiarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono juga mengumumkan rencana Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII). Lembaga ini akan menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang berfokus secara khusus pada bidang kelautan dan perikanan.

"Saya telah meminta BPPSDM KP untuk membangun institusi yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga memiliki pendekatan keilmuan yang kuat. Ocean Institute of Indonesia harus menjadi pusat pendidikan yang konkret, implementatif, dan mampu mencetak SDM kelautan dan perikanan berkualitas tinggi," tegas Menteri Trenggono.

Dengan kebijakan ini, lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP dibuka mulai 12 Maret hingga 31 Mei 2025. Persyaratan pendaftaran meliputi ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, serta dokumen pendukung lainnya.


Sumber : kkp web

 


Senin, 10 Maret 2025

LRMPHP Kembangkan Shredder Mesin Pencacah Tulang Ikan

Kebutuhan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan di Indonesia sangat besar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun sebagian besar kebutuhan tepung ikan tersebut masih impor. Salah satu upaya untuk mengurangi kebutuhan impor adalah memanfaatkan berbagai jenis ikan rucah dan sisa olahan ikan berupa tulang dan kepala ikan sebagai bahan baku tepung ikan. 

Permasalahan yang sering dihadapi pada pengolahan tulang ikan adalah proses pencacahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena bahan baku berasal dari tulang atau kepala ikan yang memiliki tekstur keras dan berukuran besar. Oleh karena itu diperlukan mesin yang mampu mencacah tulang ikan yang memiliki tekstur keras.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul telah mengembangkan mesin pencacah tulang dengan mengadopsi mesin shredder untuk mencacah sampah plastik pada proses daur ulang plastik. Mesin pencacah bekerja berdasarkan mekanisme kerja poros berputar yang dilengkapi dengan sepasang roda gigi untuk memutar sepasang mata pisau dengan sumber penggerak berupa motor listrik. Pisau berputar saling berlawanan ke arah dalam secara sinergis untuk mencacah bahan sehingga diperoleh ukuran cacahan yang lebih kecil. Arah putaran dan bentuk pisau yang meruncing ke dalam menyebabkan material yang akan dicacah tertarik dan masuk di celah antara dua mata pisau. 

Spesifikasi umum mesin pencacah tersebut menggunakan mesin tipe berkelanjutan (continue), penggerak motor listrik 1 phase, 2 HP, 220 V, 50 Hz dan dilengkapi reducer rasio 1:30. Dengan dimensi panjang total 1500 mm, lebar 830 mm, tinggi 1200 mm dan jumlah mata pisau 18 buah, mesin dapat bekerja optimal pada frekuensi inverter 50,0 Hz dengan kapasitas 278,69 kg/jam. Kapasitas produksi tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 500 kg/jam sesuai kapasitas yang ditentukan pada kriteria desain. Modifikasi mesin dengan  menambah daya motor menjadi lebih besar agar menghasilkan torsi yang lebih besar dan menggunakan rasio gear reduction yang lebih kecil sehingga putaran mesin akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya meskipun konsekuensinya daya listrik yang dibutuhkan untuk operasional akan lebih besar.


Jumat, 07 Maret 2025

KKP-Muhammadiyah Bersinergi Sukseskan Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah bersinergi menyukseskan pelaksaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan. 

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3), kemarin. 

“Saya mengajak kader – kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP memiliki kebijakan Ekonomi Biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Program kerja di dalamnya mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.

Menteri Trenggono menambahkan, kebijakan Ekonomi Biru mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional saat ini yaitu menjadi misi ke dua dari 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai triple win yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya. 

Keterbatasan Pangan

Menteri Trenggono menjelaskan, populasi penduduk global diproyeksi meningkat secara eksponensial mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050 di mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan manusia sedangkan kapasitas daya dukung di darat cenderung terus menurun akibat tekanan aktivitas manusia.

“Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar di tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar di tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. “Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.



Sumber ; kkp web