LRMPHP Terima Siswi PKL dari SMK Negeri 1 Jepara

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan kembali menerima enam siswi untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Jepara. Penerimaan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 di Ruang Aula LRMPHP, dan dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala LRMPHP, Nana Fitriana, beserta jajaran tim internal LRMPHP. Turut hadir dalam kegiatan tersebut guru pendamping dari SMKN 1 Jepara yang mendampingi keenam siswi peserta PKL. 

Pelaksanaan kegiatan PKL SMKN 1 Jepara merupakan bagian dari implementasi ruang lingkup kerjasama antara kedua instansi yang sudah terjalin selama ini, khususnya dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis kompetensi yang link and match dengan dunia industri. Adapun ruang lingkup kerja sama kedua instansi tersebut mencakup penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi, praktek kerja lapangan bagi siswa dan/atau guru, dan pelatihan siswa dan/atau guru.

Pada tahun ini, kegiatan PKL direncanakan berlangsung selama empat bulan, mulai tanggal 23 Juni hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh enam siswi PKL kelas XI Konsentrasi Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPI), yaitu: Rakhelia Neysa Azkhia, Anisa Nurjanah, Evania Eka Pratiwi, Ratu Nurhidayati, Divana Safa Vanessa, dan Jesica Apriliana. 

Selama pelaksanaan PKL, para siswi akan dibimbing secara langsung oleh instruktur LRMPHP yang memiliki kompetensi dalam melatih dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan kurikulum terkini. Adapun materi pembimbingan yang akan diberikan mencakup ketrampilan pembuatan produk inovasi, kompetensi dasar pengujian proksimat, kimia dan sensori, kemampuan diseminasi produk di sosial media, ketrampilan penggunaan alat dan mesin pengolahan, dan ketrampilan pelaporan kegiatan. 

Dalam sambutannya, Plh. Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari ruang lingkup kerja sama antara LRMPHP dengan SMKN 1 Jepara, yang diwujudkan melalui program pembimbingan dan pelatihan bagi para siswa. Melalui kegiatan ini, para siswi diharapkan dapat menyerap ilmu dan keterampilan yang bermanfaat sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Lebih lanjut, beliau menyampaikan harapannya agar kerja sama antara kedua instansi ini dapat terus terjalin, meskipun saat ini sedang ada penataan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Agung Nugroho selaku guru pendamping dari SMKN 1 Jepara menyampaikan terima kasih atas kesediaan LRMPHP menjadi tempat pelaksanaan PKL. Ia juga berharap para siswi dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan disiplin. Dengan pembekalan materi tersebut, para siswi diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya dan siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Read More

Ribuan ASN KKP Ikut Program SAKIP, Terapkan Budaya Kerja Akuntabel

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari komitmen membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pembukaan pelatihan dilakukan secara hybrid pada awal Juni lalu oleh Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang diikuti oleh 944 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari seluruh unit kerja di lingkup KKP. Pelatihan bertujuan memperkuat pemahaman teknis ASN terhadap implementasi SAKIP serta mendorong budaya kerja yang profesional. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap tindakan, program dan kebijakan bisa dipertanggungjawabkan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada acara peluncuran.

Rudy menyampaikan bahwa program SAKIP bukan hanya soal administrasi atau kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan fondasi penting dalam pengelolaan kinerja organisasi di KKP, sehingga nantinya bisa menciptakan birokrasi yang efektif.

Program ini menjadi bagian pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas Tahun 2025-2029.

Pelatihan SAKIP disusun secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sebagai bagian dari transformasi pembelajaran internal di KKP. Dalam pelaksanaannya, KKP mengadopsi pendekatan Corporate University (CorpU), yang menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari siklus kerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

“Melalui pendekatan CorpU, pembelajaran bukan lagi kegiatan sesekali, tetapi menjadi bagian dari keseharian,” jelasnya.

Pendekatan CorpU bukan hanya melihat SAKIP sebagai sebuah kewajiban dalam memenuhi administrasi, tetapi menjadi sarana untuk menyesuaikan antara kompetensi individu dengan tujuan organisasi. Dengan demikian setiap pegawai di setiap level, harus punya peran aktif yang sama.

Perlu diketahui pula bahwa sejak tahun 2013 hingga 2024, KKP secara konsisten meraih predikat ‘A’ dalam evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB. Capaian ini mencerminkan kualitas sistem manajemen kinerja KKP yang sangat baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.

Melalui pelatihan ini, KKP berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar unit kerja dalam membangun organisasi yang efisien, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pentingnya akuntablitas dalam melayani masyarakat, maupun melaksanakan program-program kerja KKP. Hasilnya tidak hanya kualitas tapi juga produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

Tiga Inovasi BPPSDM KP Melaju ke KIPP 2025

Tiga inovasi pelayanan publik dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketiga inovasi tersebut adalah Loca Feed Community (LFC) yang merupakan inovasi dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok; BINA BOS PANEN (Budi Daya Ikan Nila Bioflok Metode Sipanen) inovasi dari BRPBATPP Bogor; dan Aquaculture Terracing System (AQTES) dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.

"Tiga inovasi ini lahir dari semangat untuk menghadirkan solusi yang relevan bagi masyarakat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Inovasi ini bukan sekadar ide, tapi wujud keberpihakan kita terhadap efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Kami harap pencapaian ini dapat menginspirasi unit kerja lain untuk terus berinovasi,” kata Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Selasa (10/6).

Rentetan Inovasi

LFC merupakan inovasi pengolahan sisa makanan (food waste) rumah tangga, hotel, dan restoran menjadi pakan ikan ramah lingkungan melalui biokonversi larva Black Soldier Fly. Selain menekan emisi metan, inovasi ini menciptakan peluang usaha berbasis ekonomi sirkular. Sejak dijalankan, BRBIH berhasil mengelola hingga 36 ton limbah organik per tahun, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan limbah sekaligus menyediakan pakan ikan alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan.

Sementara itu BINA BOS PANEN lahir sebagai respon dari banyaknya kegagalan budi daya bioflok konvensional. Inovasi ini menyederhanakan metode budi daya melalui pendekatan “Sipanen”, bahan flok praktis bernama prebiomix, serta pelatihan intensif. Hasilnya, produktivitas meningkat empat kali lipat dan omset pelaku usaha melonjak dari Rp6 juta menjadi Rp25 juta per siklus. Inovasi ini telah direplikasi di berbagai daerah, mendukung kemandirian pangan dan ekonomi hijau.

AQTES yang merupakan sistem terasering untuk pendederan benih lobster laut, mampu meningkatkan kelangsungan hidup lobster dari 2 persen di alam menjadi 60–70 persen. Inovasi ini juga menjadi program pelatihan berbasis SKKNI dan model penyuluhan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Ambon, dengan tambahan keuntungan hingga Rp4,9 juta per tahun dari penjualan benih lobster.

Inovasi Layanan Publik

KIPP menjadi ajang tahunan untuk mendorong inovasi pelayanan publik yang kreatif, solutif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Setiap kementerian/lembaga diminta mengajukan 15 inovasi unggulan. Tahun ini, tiga dari 15 inovasi yang dikirim KKP berasal dari BPPSDM KP, sebagai bukti komitmen terhadap transformasi pelayanan publik berbasis solusi dan keberlanjutan

Penyelenggaraan KIPP 2025 diatur melalui PermenPANRB No. 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, dan BUMD. Tahun ini, KIPP mengusung tema “Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Inovasi yang diajukan harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni bermanfaat dan terukur, dapat direplikasi, serta berkelanjutan hingga menjadi kebijakan publik. KIPP diharapkan tak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi menjadi gerakan nasional dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

BPPSDM KP mengajak masyarakat untuk turut memberi dukungan melalui partisipasi aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait inovasi ini. Video presentasi ketiga inovasi dapat disaksikan di kanal YouTube berikut:

● https://lnk.ink/LOCAFeedCommunity

● https://lnk.ink/BinaBosPanen

● https://lnk.ink/Aqtes

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh unit kerja kementeriannya untuk terus berinovasi, guna meningkatkan pelayanan dan produktivitas masyarakat kelautan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari Jalin Kerja Sama Pemberdayaan Klien Pemasyarakan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menjalin kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari Gunungkidul. Penandatanganan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan di Aula LRMPHP, 5 Juni 2025 oleh Kepala LRMPHP, Kartika Winta Apriliany dan Kepala Bapas Kelas II Wonosari, Andi Gafriana Mutiah. 

Perjanjian kerja sama dalam rangka pemberdayaan klien pemasyarakan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi mekanisasi kelautan perikanan dan bimbingan kemandirian bagi klien pemasyarakatan di wilayah kerja Bapas Kelas II Wonosari agar dapat kembali produktif, berfungsi sosial di masyarakat dan mencegah pengulangan tindak pidana.

Kepala LRMPHP dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiasi kerjasama lintas sektor yang dilakukan Bapas Kelas II Wonosari. Harapannya kegiatan kerjasama dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya klien pemasyarakatan.

Sementara itu Kepala Bapas Kelas II Wonosari menjelaskan tugas dan fungsi lembaga Bapas Kelas II Wonosari yang menjalankan pembimbingan bagi warga binaan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan. Kepala Bapas juga berharap melalui kerjasama dengan LRMPHP ini klien pemasyarakatan akan memperoleh akses pelatihan dan teknologi tepat guna dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai bekal untuk hidup mandiri di tengah masyarakat

Read More

Resmi Ditutup, KKP Terima 910 Proposal Pengajuan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. 

Tahun ini KKP menargetkan pembangunan 100 KNMP di berbagai wilayah, yang 80 persen penduduknya adalah nelayan atau pembudidaya perikanan. 

“Per kemarin pendaftaran program Kampung Nelayan Merah Putih sudah resmi kami tutup. Semangat dan antusiasme yang luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat, jadi bukti bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih adalah harapan bersama,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan. Doni mengutarakan, pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp22 miliar untuk setiap lokasi pembangunan. Dengan program tersebut, wilayah pesisir tradisional maupun kampung perikanan budidaya akan ditransformasi menjadi kawasan perikanan terintegrasi.

Untuk wilayah pesisir akan disiapkan infrastruktur dermaga, pabrik es, cold storage, sentra kuliner, kios perbekalan melaut, hingga balai pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi masyarakat setempat. Sedangkan di kampung perikanan budidaya akan disiapkan sarana prasana penunjang kegiatan budidaya modern dan berkelanjutan. Di tiap lokasi pembangunan pun dipastikan adanya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) agar aktivitas produksi tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

“Selama masa seleksi kami mengajak pemda maupun masyarakat wilayah yang diajukan sebagai lokasi KNMP untuk menyuarakan potensinya masing-masing, dengan memantion medsos IG @Kkpgoid dan tiktok Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena dari kampung yang kuat, lahir masa depan yang hebat,” ujar Doni.

*Siapkan Regulasi*

Sementara itu menurut Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budidaya Trian Yunanda, sejalan dengan proses seleksi lokasi pihaknya tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program KNMP. Kecepatan dan ketepatan program ini penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya seperti yang sudah berjalan di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua. 

“Saat ini tim lebih lanjut sedang melakukan seleksi terhadap 100 lokasi unggulan yang dapat dibangun di 2025. Kemudian menyiapkan gambar pra-desain perencanaan & persiapan survey 100 lokasi yang diharapkan dapat tuntas di akhir bulan Juni ini. Seluruh proposal yang masuk akan menjadi basis data awal terhadap rencana pembangunan 1.100 KNMP sampai tahun 2027, ” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut program Kampung Nelayah Merah Putih mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. KNMP merupakan pengembangan program Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang salah satunya diterapkan di desa pesisir Biak Numfor. Pengelolaan  KNMP nantinya melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Luluskan 516 Alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) meluluskan 516 alumni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) pada Acara Pelepasan Nasional Peserta Didik SUPM Tahun Pelajaran 2024/2025, Rabu (4/6), di SUPM Tegal, Jawa Tengah, yang diikuti lima SUPM secara hybrid. 

Jumlah lulusan tersebut berasal dari SUPM Tegal 144 orang; SUPM Ladong, Aceh, 73 orang; SUPM Pariaman, Sumatra Barat, 121 orang; SUPM Kota Agung, Lampung, 73 orang; dan SUPM Waeheru, Maluku, 105 orang.

“Kami berharap ilmu, keterampilan, dan nilai kedisiplinan yang telah adik-adik peroleh selama menempuh pendidikan di SUPM menjadi bekal berharga untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jadikan pengalaman ini sebagai modal untuk meraih kesuksesan, serta menghadapi tantangan di dunia usaha, industri, dan kerja, baik di dalam negeri maupun di kancah global," ucap Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (5/6).

Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Alan Frendy Koropitan mengatakan, hingga tahun ini, SUPM telah meluluskan ribuan siswa yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Dari 331 lulusan SUPM Tahun 2024, sebanyak 211 (64%) terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri serta sebanyak 54 orang (16%) melakukan rintisan wirausaha kelautan dan perikanan. 

“Hal ini menunjukkan bahwa lulusan SUPM sangat diminati dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja,” ujar Alan.

*Punya Skill dan Pegang Sertifikat 

Kompetensi*

Alan mengatakan, lulusan SUPM tidak hanya dibekali ijazah tamat pendidikan, tapi juga sertifikat kompetensi dan keahlian berstandar nasional dan internasional yang diakui oleh DUDI dalam dan luar negeri. 

Sertifikat tersebut meliputi pengakuan kompetensi untuk mengoperasikan kapal perikanan (ANKAPIN II); mengoperasikan mesin kapal perikanan dan memastikan keselamatan operasi di kapal (ATKAPIN II); menerapkan praktik budidaya ikan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan (CBIB); menerapkan pembenihan ikan yang baik (CPIB); menerapkan pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB); memastikan keamanan pangan; memenuhi persyaratan hukum; dan meningkatkan kepercayaan konsumen (HACCP); serta menggunakan dan mengoperasikan alat penangkapan ikan secara aman dan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku (API).

Selama menempuh pendidikan di SUPM, para siswa mendapatkan keahlian yang komprehensif, melalui empat program keahlian, seperti Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut, Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan, dan Teknika Kapal Penangkapan Ikan. “Keahlian ini menjadi modal utama mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi secara nyata dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan nasional,” ungkap Alan.

Kurikulum SUPM mengacu pada Kurikulum Merdeka dengan menonjolkan mata pelajaran teknis yang mencakup unit–unit kompetensi. Dalam proses pembelajaran, siswa dibekali praktek di kampus melalui pembelajaran di Teaching Factory (TEFA) dan di luar kampus melalui kegiatan Praktik Kerja Lapang di DUDI. 

Alan menambahkan, sejak 2023 KKP menerima peserta didik, baik satuan pendidikan menengah maupun tinggi, yang berasal dari anak-anak pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam. 

Setiap tahun jumlah pendaftar SUPM juga terus meningkat mencapai dua kali lipat dari kuota penerimaan. Animo yang tinggi ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap peran strategis pendidikan kelautan dan perikanan dalam membuka peluang kerja dan membangun masa depan generasi bangsa.   

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, kualitas SDM unggul merupakan salah satu faktor penentu terpenting dalam mencapai keberhasilan Program dan Kebijakan Ekonomi Biru. Kualitas SDM harus mendapatkan prioritas utama untuk ditingkatkan dan dikembangkan.

Sumber : kkp web

Read More

Menteri Trenggono Kick Off Pembangunan Sentra Industri Garam di Rote Ndao

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan kick-off pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Desa Matasio, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Selasa (3/6). Program pembangunan ini bagian dari upaya konkret pemerintah mewujudkan swasembada garam di 2027.

"Kawasan ini bukan hanya pusat produksi, tetapi simbol kemandirian bangsa. Kita ingin mengakhiri ketergantungan impor garam dan mengangkat potensi lokal ke panggung nasional," ujar Menteri Trenggono pada acara kick off.

Pembangunan Sentra Industri Garam Nasional akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, yang mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, hingga penataan kelembagaan dan kerja sama produksi. Pembangunan ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.

Program K-SIGN pun diperkirakan menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja, dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, serta menghidupkan usaha turunan lainnya.

Tahapan pembangunan akan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga ujicoba operasional produksi garam tahap I dan II. Selain itu, akan dibangun gudang garam nasional dan unit pengolahan untuk memperkuat rantai pasok dan nilai tambah produk.

Regulasi Pendukung

Pelaksanaan program K-SIGN diperkuat dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional Tahun 2025-2026, yang ditetapkan pada 2 Juni 2025.

Kawasan yang ditetapkan mencakup luas lahan sebesar 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan, yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru. Ketiga lokasi dipilih berdasarkan ketersediaan lahan potensial dan dukungan ekosistem pesisir yang mendukung proses produksi garam secara efisien dan berkelanjutan.

“Kami sangat senang Rote Ndao bisa menjadi bagian dalam upaya mewujudkan swasembada garam. Dan kami sampaikan rasa terimakasih kami kepada Pemerintah Pusat yang telah menjadikan Rote Ndao sebagai kawasan sentra industri garam nasional,” kata Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk

Sebagai bentuk pengawasan, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Rote Ndao diberikan mandat melakukan pemantauan dan pelaporan berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, yang selanjutnya melaporkan perkembangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap tiga bulan sekali.

Pembangunan kawasan ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menekankan pentingnya transformasi industri garam sebagai penopang ekonomi biru dan ketahanan pangan nasional.

Dengan dimulainya pembangunan kawasan ini, KKP berharap Indonesia dapat segera keluar dari ketergantungan impor garam industri, serta menjadikan Rote Ndao sebagai model keberhasilan pembangunan industri garam nasional yang berbasis kawasan, inklusif, dan berkelanjutan.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Libatkan Pemda Implementasikan Ekonomi Biru untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan  menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Teknis Sektor Kelautan dan Perikanan untuk 

memperkuat peran pemerintah daerah. Hal ini bentuk implementasi kebijakan ekonomi biru untuk mendukung program hilirisasi dan pencapaian target swasembada pangan. 

Bertajuk “Membangun Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan Asta Cita Berbasis Ekonomi Biru untuk Swasembada Pangan dan Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan,” pelatihan yang dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, secara hybrid ini menyasar 552 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

"Bagi saya, bapak dan ibu kepala dinas adalah perpanjangan tangan pemerintah. Karena itu, implementasi ekonomi biru di daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat," papar Menteri Trenggono dalam sambutannya pada acara itu di Jakarta, Selasa (27/5).

Menteri Trenggono menekankan bahwa lima program prioritas KKP, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, budi daya berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau kecil, serta penanganan sampah plastik laut, merupakan agenda nasional yang membutuhkan keterlibatan aktif daerah. “Mari kita kawal bersama program nasional ini agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan pelaku utama, dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” lanjut Menteri Trenggono.

Tak hanya pelatihan teknis, kegiatan tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan yang inklusif, adaptif, dan berbasis solusi. Hal ini penting mengingat kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan di tengah krisis iklim, tekanan terhadap sumber daya laut, serta ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Menteri Trenggono juga menegaskan pentingnya keberpihakan pembangunan kepada masyarakat pesisir dan pedalaman melalui program-program konkret, salah satunya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi pondasi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan serta mewujudkan visi Asta Cita.

“Inti dari program Kampung Nelayan Merah Putih adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara nyata. Dengan pembangunan yang terencana dan partisipatif, saya optimis dalam dua hingga tiga tahun ke depan kesejahteraan nelayan bisa meningkat signifikan,” pungkasnya.

*Inovatif dan Kolaboratif*

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta menambahkan, melalui pelatihan ini, KKP mendorong kepala dinas menjadi motor penggerak transformasi yang visioner, kolaboratif, dan inovatif.

Pelatihan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan KP secara daring selama dua hari, mengombinasikan pembelajaran mandiri melalui LMS E-Milea dan sesi interaktif bersama narasumber utama, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri KKP, serta para pimpinan Eselon I KKP.

E-Milea (Electronic Millenial Learning) merupakan media pembelajaran online yang menyediakan berbagai macam diklat bagi pengembangan kompetensi ASN terutama lingkup KKP. Sistem tersebut menawarkan model pelatihan mandiri bagi peserta, terbuka, tidak berbayar, serta materi yang dapat diunduh secara langsung.

Sumber : kkp web

 

Read More

KKP Segera Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih di 2025, Ayo Daftar Sekarang!

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjaring desa pesisir dan kampung budidaya potensial sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

“Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” ujar Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda di Jakarta, Minggu (25/5).

Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Pada tahap awal KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Kriterianya yaitu mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan/pembudidaya ikan lebih dari 80%, ketersediaan dan status lahan clear and clean untuk pembangunan fasilitas produksi lebih dari 1 hektare, memiliki potensi sumber daya ikan, budidaya ikan, dan wisata bahari yang dapat dikembangkan, serta terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.

“Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” ujarnya.

*Fasilitas Kampung Nelayan Merah Putih*

Program Kampung Nelayan Merah Putih untuk mendorong produktivitas masyarakat perikanan yang berkelanjutan, serta mengubah wajah kampung nelayan dan pembudidaya tradisional menjadi lebih tertata dan modern.

Di lokasi terpilih, KKP akan membangun sejumlah fasilitas seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan besarta drainase dan IPAL, hingga gedung perkantoran.

“Kami ingin melanjutkan keberhasilkan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” terangnya.

Belum lama ini pihaknya juga sudah melakukan survei calon lokasi di Batam, Kepulauan Riau, tepatnya Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. Kampung nelayan ini berada di atas permukaan laut.

“Kami akan kaji hasil dari survei lokasi di kampung nelayan Batam ini. Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Gaungkan Konsumsi Ikan Bermutu untuk Cegah Stunting & Bangun Generasi Sehat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar kegiatan Dapur Nusantara untuk mempromosikan produk perikanan Nila Salin (Tilapia) ke tengah masyarakat. Konsumsi ikan Tilapia bermutu diyakini akan berkontribusi membentuk generasi masa depan yang sehat, cerdas dan tidak stunting. 

Kegiatan ini mengusung misi ganda: mendorong konsumsi Tilapia sebagai superfood lokal kaya protein dan Omega-3 untuk melawan stunting, serta memberdayakan perempuan sebagai motor inovasi pangan dan kesehatan keluarga. 

"Gerakan makan ikan adalah gerakan cinta bangsa yang harus terus digaungkan, mulai dari dapur-dapur kecil hingga ke pasar global,” tegas Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf pada acara itu, Rabu (14/5).

Indonesia sebagai negara produsen Tilapia terbesar ketiga di dunia, namun pemanfaatan potensi ini di pasar domestik dan global masih belum optimal. Dengan terselenggaranya kegiatan Dapur Nusantara ini, diharapkan menjawab tantangan tersebut.

Acara ini menghadirkan diskusi gizi bertajuk “Tilapia Superfood: Nutrisi Lokal, Solusi Nasional, Mengatasi Stunting, Memberdayakan Perempuan Menuju Generasi Emas 2045” bersama para pakar seperti Ishartini Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan KKP, dr. Evi Verawati dan dr. Djoko Maryono dari Forikan Nasional, serta demo masak oleh Chef Yadi yang menyulap ikan Nila (Tilapia) menjadi hidangan mewah seperti grilled Tilapia saus telur asin. 

Peran Perempuan

Mini talkshow yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Regal Springs Indonesia ini turut menggarisbawahi “Perempuan sebagai Agen Perubahan dalam Pangan Lokal” dan pentingnya peran perempuan dalam mengubah pola konsumsi keluarga dan memperkuat ekonomi rumah tangga. 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan KKP menyampaikan bahwa gerakan ini adalah langkah nyata menuju kedaulatan pangan yang inklusif dan berkelanjutan. "Di tangan perempuan-perempuan kreatif, ikan nila dapat menjadi investasi kesehatan keluarga dan potensi ekonomi masa depan bangsa. Indonesia sehat dimulai dari dapur kita," ujarnya. 

Selain edukasi, acara juga diisi dengan lomba memasak bergizi, bazar ikan segar, serta promosi fasilitasi dan layanan terbaru yang diberikan BUMN Pemerintah yakni layanan Pegadaian dengan Tabungan Emas dan Perumnas dengan program kepemilikan rumah bagi ASN bebas PPN. Dapur Nusantara bukan sekadar acara, tapi gerakan kolektif menuju Generasi Emas 2045 yang sehat, mandiri, dan bergizi. 

Sementara itu, Wakil Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga - BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung gizi optimal selama 1000 Hari Pertama Kehidupan.

"Strateginya yaitu dengan menjadikan ikan bermutu sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting," ujarnya.

Kegiatan mengangkat tema “Ikan Bermutu untuk Generasi Emas" itu merupakan kolaborasi inspiratif antara KKP, Sekolah Pimpinan Tinggi Indonesia (PIMTI), Dharma Wanita Persatuan KKP, dan berbagai mitra strategis untuk menggaungkan pentingnya konsumsi ikan sehat, bergizi, dan bermutu bagi masa depan bangsa.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan ikan Nila Salin sebagai salah satu produk perikanan unggulan yang ditingkatkan produksinya. Untuk meningkatkan produksi ikan Nila nasional, KKP menelurkan program revitalisasi tambak idle di sepanjang pesisir pantura untuk kegiatan budidaya Nila Salin.

Sumber : web kkp

 

Read More

Pelepasan Taruna-taruni Politeknik KP Sidoarjo Program MBKM di LRMPHP

Pelaksana harian (Plh) Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul, Nana Fitriana secara resmi melepas 28 taruna-taruni Politeknik KP Sidoarjo, Prodi Mekanisasi Perikanan pada kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 2 semester tahun 2024-2025 di LRMPHP, 9 Mei 2025. 

Kegiatan MBKM ini merupakan implementasi komitmen LRMPHP dalam mendukung program BPPSDM KP untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang siap kerja dan memiliki kompetensi dalam menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Program MBKM di LRMPHP, para taruna-taruni dibekali ilmu melalui kegiatan pembelajaran bersama secara langsung dari dosen pendamping maupun Instruktur baik di ruang kelas, laboratorium, maupun workshop. Mereka dibekali dengan berbagai materi pelatihan berupa alat mesin perikanan (alsinkan), rancangbangun alat, uji kinerja dan praktik rancang bangun alsinkan secara langsung di bengkel konstruksi LRMPHP. 

Dibawah bimbingan instruktur dan dosen, para taruna-taruni MBKM berhasil menyelesaikan 10 mini project peralatan alsinkan bidang budidaya dan pengolahan. Salah satu alat mini project tersebut yaitu alat otomatisasi cahaya lampu akuarium berbasis IoT (Internet of Things). Alat ini berguna untuk mengontrol intensitas lampu akuarium dari jarak jauh sesuai kebutuhan secara realtime menggunakan smartphone.

Plh Kepala LRMPHP berharap kegiatan MBKM dapat memberikan manfaat bagi para taruna-taruni sekaligus menambah pengalaman sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, perwakilan Politeknik KP Izhary Siregar menyampaikan bahwa program MBKM di LRMPHP berjalan dengan baik dan sesuai dengan kurikulum Politeknik KP Sidoarjo sebagai salah satu institusi pendidikan vokasi dengan kurikulum yang didesain sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Salah satu indikasi keberhasilan program MBKM di LRMPHP ini ditunjukkan dari banyaknya alumni MBKM yakni sebanyak 18 orang sudah diterima bekerja di instansi/perusahaan meskipun belum menyelesaikan pendidikannya. Harapannya kolaborasi ini dapat terus dilakukan sambil menunggu kebijakan baru untuk keberlanjutan MBKM di LRMPHP.

Read More

Tayangan Dokumenter Neptune TV Kini Hadir di Vidio

Program dokumenter Neptune TV Kementerian Kelautan dan Perikanan kini tayang di platform layanan video streaming over-the-top (OTT) apilikasi Vidio. Hadirnya Neptune TV di platform video populer itu membuktikan keseriusan KKP menyebarluaskan informasi sektor kelautan dan perikanan ke masyarakat Indonesia.

“Kami tak berhenti berinovasi. Dengan adanya sinergi bersama Vidio, akan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses informasi sektor kelautan dan perikanan. Baik itu program kerja, kebijakan KKP maupun konten edukasi,” ungkap Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Senin (5/5).

Doni menambahkan, kelautan dan perikanan kini mendapat banyak perhatian publik setelah Presiden Prabowo pada berbagai kesempatan, mengungkapkan besarnya potensi sektor itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata produksi perikanan Indonesia per tahunnya mencapai angka 23 juta sampai 24 juta ton termasuk rumput laut. 

Presiden Prabowo beberapa kali juga menyebutkan program-program  KKP untuk memaksimalkan potensi tersebut. Diantaranya revitalisasi tambak idle di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) yang rencananya diimplementasikan tahun ini.

“Untuk itu penyebarluasan informasi sektor kelautan dan perikanan ini penting sekali. Supaya masyarakat bisa mengetahui kondisinya saat ini seperti apa, dan juga bisa ikut mengawasi kinerja KKP. Ini juga sesuai arahan Pak Menteri Trenggono, bahwa program-program kerja KKP harus transparan,” ungkap Doni. 

Neptune TV merupakan program dokumenter visual berdurasi sekitar 26 menit. KKP telah memproduksi lebih dari 100 video dokumenter mengulas berbagai isu-isu penting. Seperti konservasi, sampah laut, biota laut dilindungi, peninggalan sejarah di laut, kehidupan nelayan dan pembudidaya, industri perikanan dan teknologi-teknologi produksi di dalamnya, hingga budaya masyarakat pesisir. 

Selain ide cerita yang menarik sesuai isu terkini dan kebutuhan informasi masyarakat, kualitas visual dokumenter Neptune TV juga sangat baik karena diproduksi secara profesional. Neptune TV lebih dulu tayang di layanan Biznet IPTV dan MAXStream, serta akun youtube resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

“Kehadiran Neptune TV di Vidio juga menjadi bukti bahwa tayangan ini berkualitas, baik dari sisi substansi ceritanya maupun visual yang ditampilkan,” pungkas Doni.

Sementara itu Managing Director Vidio Hermawan Sutanto mengungkapkan kerjasama penayangan dokumenter Neptune TV untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai pemain lokal yang berhasil memimpin di pasar Over-The-Top (OTT) video streaming Indonesia, Vidio bangga dengan teknologi dan platform buatan anak bangsa. 

“Kami senang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyajikan konten dokumenter lokal yang bermanfaat dan menghibur. Film dokumenter ini menampilkan kekayaan laut Indonesia, keanekaragaman biota laut, serta potensi sektor perikanan Indonesia, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggagas lima program ekonomi biru sebagai roadmap tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Kelimanya dimulai dari perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir, dan laut, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau pulau kecil, serta pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Sumber : kkp web

Read More

Animo Pendaftar Tinggi, Penerimaan Taruna/i Baru KKP Masih Dibuka

Minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi di bidang kelautan dan perikanan terus menunjukkan tren positif. Hingga 30 April 2025, jumlah pendaftar satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mencapai 2.287 pendaftar dengan kuota penerimaan sebanyak 1.650 orang.

Penerimaan taruna/taruni tahun ajar 2025/2026 kembali difokuskan kepada anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, yakni anak nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

"Kami mengapresiasi antusiasme para calon taruna, dan berkomitmen menyiapkan pendidikan vokasi yang adaptif, inovatif, serta berorientasi pada kebutuhan industri masa depan," ujar Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (2/5).

Ribuan pendaftaran tersebar di sepuluh kampus politeknik kelautan dan perikanan dan 1 akademi komunitas. Sebaran kampus itu yakni Politeknik AUP Jakarta, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, dan  AK-KP Wakatobi.

Nyoman melanjutkan, kebutuhan dunia terhadap pangan laut yang aman, berkelanjutan, dan berkualitas juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor KP. Pendidikan vokasi menjadi pilar utama dalam membangun generasi profesional yang mampu mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara bertanggung jawab.

*Jaga Integritas*

Sejalan dengan peningkatan kualitas, BPPSDM KP juga menegaskan komitmen menjaga integritas dalam proses rekruitmen. Seluruh proses penerimaan taruna baru dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selain itu, penguatan budaya organisasi tanpa kekerasan (zero tolerance to violence), perundungan, maupun diskriminasi menjadi prioritas utama.

"Kami terus memperkuat sistem pembinaan karakter di seluruh satuan pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa setiap pendaftar didik tumbuh dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan mendorong potensi terbaik mereka," tegas Nyoman.

Proses seleksi penerimaan taruna baru tahun ini meliputi seleksi administrasi, ujian akademik, tes kesehatan, hingga wawancara, dengan mengedepankan nilai-nilai transparansi dan meritokrasi. Pendaftaran masih dibuka hingga 31 Mei 2025. Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi https://pentaru.kkp.go.id.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional, khususnya melalui implementasi program ekonomi biru.

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Alat Pengering Rumput Laut Efek Rumah Kaca

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengembangkan teknologi alat pengering rumput laut efek rumah kaca. Hasil inovasi ini diaplikasikan di lokasi Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Alat pengering efek rumah kaca dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pengeringan rumput laut bagi pembudidaya sekitar. Selama ini proses pengeringan rumput laut masih dilakukan secara tradisional dan bergantung pada panas matahari sehingga kualitasnya belum stabil. Inovasi alat pengering rumput laut efek rumah kaca ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas produk rumput laut kering sekaligus perekonomian masyarakat setempat. 

Alat pengering efek rumah kaca hasil inovasi LRMPHP dirancang dengan desain yang sederhana namun kokoh, mudah dalam pengoperasiannya, material/komponen yang digunakan mudah didapat sehingga dapat dimodifikasi dan direplikasi sesuai dengan kebutuhan dan material/bahan yang ada di lokasi pembudidaya. Proses pengeringan menggunakan alat ini berlangsung cepat sehingga lebih efektif dan efisien menurunkan kadar air rumput laut. Pengeringan dengan alat ini juga dapat meminimalisir pertumbuhan jamur, mikroorganisme, dan serangga, agar tidak dapat berkembang, sehingga memperpanjang umur simpan rumput laut dan meningkatkan nilainya di pasar. 

Di lokasi SFV Silvofishery Marana, alat pengering didesain dengan ukuran 3x4x2,5 meter, rangka besi hollow galvanis, penutup dinding dan atap menggunakan plastik mika, dan dilengkapi exhaust fan yang berfungsi untuk membantu menjaga kelembapan ruang dan mengeluarkan uap air. Dinding dan atap mika berfungsi untuk menangkap dan menyimpan energi sinar matahari yang dipergunakan untuk mengurangi kandungan air produk. Alat ini juga ditambahkan absorben panas untuk mengoptimalkan penyimpanan panas. Dengan suhu ruang hingga mencapai 56°C dan kelembaban udara ruang yang rendah, alat ini memungkinkan menghasilkan rumput laut kering yang berkualitas tinggi dan konsisten. Alat pengering ini juga dapat menampung 400-500 kilogram rumput laut per siklus dengan biaya operasional yang efisien dan jauh lebih hemat dibandingkan metode tradisional. 

Penyuluh perikanan setempat, Dominggus menyampaikan apresiasinya terhadap alat pengering ini karena mampu memecahkan masalah yang sering dihadapi pelaku utama pembudidaya rumput laut yang banyak terdapat di Maros. "Dengan adanya alat pengering ini sangat membantu kami, harapan kami kedepan kegiatan ini tidak berhenti disini namun ada lanjutannya langsung kepada pelaku utama pembudidaya, " jelasnya.

Read More

Menteri Trenggono Laporkan Pagu Efektif KKP Setelah Efisiensi Rp3,58 T

 

Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. Hal ini dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4).

“Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat itu.

Pagu efektif ini dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud diantaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Menteri Trenggono.

Selain yang bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat..

Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat.

Sumber : kkp web

Read More

KKP Ajak Masyarakat Pilih Produk Perikanan Yang Aman dan Berkualitas

Memperingati Hari Konsumen Nasional pada 20 April mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat menjadi konsumen bijak khususnya dalam memilih produk perikanan. Produk yang dipilih harus berkualitas, terjamin mutunya dan juga diproses secara ramah lingkungan.

Ajakan ini bertujuan mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam memilih produk perikanan. Tidak sebatas sisi harga, tetapi juga kualitas, keamanan konsumsi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan.

“Untuk mewujudkan hal itu KKP terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha di berbagai daerah, mencakup mutu dan diversifikasi produk, penguatan sistem distribusi dan penyimpanan sesuai standar, akses pemasaran, serta pemberdayaan usaha, terutama skala mikro-kecil hingga menengah,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Kamis (17/4).

Di samping mendampingi pelaku usaha memperkuat rantai nilai produk perikanan, KKP juga memfasilitasi konsumen agar dapat mengetahui asal-usul produk perikanan secara transparan melalui penguatan sistem ketertelusuran digital STELINA (Sistem Informasi Logistik Ikan Nasional). Melalui platform ini, masyarakat dapat melacak perjalanan produk perikanan dari hulu hingga konsumen.

Sejak Februari 2025 KKP juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pembelajaran daring, khususnya terkait pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari kalangan para pelaku usaha, penyuluh perikanan, dan dinas perikanan provinsi hingga kabupaten/kota.

Peningkatan kesadaran konsumen sejalan dengan kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas.

“Pilihan konsumsi yang bijak akan berdampak besar terhadap kesehatan keluarga, kelestarian sumber daya perikanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tambah Tornanda.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip ekonomi biru, yang menempatkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Sumber : kkp web

Read More

Sambut Hari Raya, KKP Bagikan Ribuan Paket Protein Ikan untuk Masyarakat

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan paket protein ikan yang terdiri dari 3.620 ikan kaleng, 4.170 produk olahan ikan, serta sekitar 1.000 paket sembako ke masyarakat di berbagai daerah. Pembagian paket dilakukan melalui kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung pada 17 Maret hingga menjelang Lebaran 2025.

"Ada juga 2.310 paket Al quran dan 4 ton ikan beku/segar yang kita bagi, ini menjadi kegiatan rutin KKP setiap bulan Ramadan, sebelum Lebaran," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Minggu (30/3).

Tornanda mengatakan, dalam penyediaan paket tersebut, KKP bersinergi dengan mitra dari swasta, dan BUMN.  Mereka diantaranya Industri Pengalengan Ikan, Cedea, Ella Froze, BNI, BRI, BJB, PT. Rahayu Perdana Trans, PT. Samudera Indonesia, MNC Peduli, Masuya Graha Trikencana, serta PT. Dua Putra Perkasa dan PT. Oriyane Laras Rasa. 

Tornanda menambahkan, kolaborasi dengan mitra menunjukkan komitmen bersama dalam penyediaan protein ikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ramadan adalah bulan berbagi, dan dalam Safari Ramadan kali ini menunjukkan bahwa KKP tidaklah bekerja sendiri," terangnya. 

Melalui Safari Ramadan, Tornanda mengajak masyarakat untuk bangga berlebaran dengan menu ikan. Menurutnya, selain kaya protein, mengonsumsi ikan juga turut mendukung perekonomian masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah hingga pemasar hasil perikanan. 

"Jangan kuatirkan stok ikan, karena cukup untuk lebaran. Jadi mari rayakan Idul Fitri dan momen berkumpul keluarga dengan menu ikan," tutupnya. 

Sebagai informasi, dalam Safari Ramadan tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga meninjau gudang Distribution Centre (DC) PT. Garam di Ponorogo hingga melihat langsung kegiatan produksi garam di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Pulau Madura. Menteri Trenggono mendorong perusahaan BUMN tersebut meningkatkan jumlah produksi dan kualitasnya untuk mendukung pencapaian target swasembada garam di tahun 2027. 

Di dua wilayah tersebut, Menteri Trenggono membagikan paket protein ikan untuk para santri. Khusus di Ponorogo, pembagian ikan ini menjadi bagian dari MoU KKP dengan PP Muhammadiyah yang ditandatangani awal Maret 2025.  

Selain di kedua tempat di Jawa Timur, pembagian paket protein ikan juga dilakukan di Indramayu, Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Depok, dan Bali.

Sumber : kkp web

Read More

Lantik Pejabat Eselon I & II, Menteri Trenggono Beri Waktu 3 Bulan Tunjukkan Kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3). Sejumlah nama baru muncul menggantikan pejabat sebelumnya yang berpindah tugas. 

Menteri Trenggono meminta para pejabat segera menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program ekonomi biru. Dia bahkan memberi waktu tiga bulan kepada para pejabat yang dilantik untuk menunjukkan kinerja, dan akan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

“Saya katakan, mohon maaf, saudara-saudara yang terpilih bukan berarti sudah fix di sini, tidak. Dalam tiga bulan saya akan terus melakukan evaluasi, untuk kemudian kita mencapai target-target yang secara bersama telah kita tentukan, menjadikan KKP berkontribusi, memberikan sumbangsih nyata dan besar pada negara dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan yang menjadi prioritasnya yakni terciptanya banyak lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dan ukur peningkatannya, serta menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun ini KKP berhasil menorehkan PNBP lebih dari Rp 2 triliun.

Menurutnya, dengan sudah ditetapkannya program ekonomi biru sebagai road map pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, seluruh unit kerja di KKP bisa lebih terarah dalam bekerja. Program ekonomi biru yang dimaksud yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

“Kereta ini harus berubah menjadi kereta cepat, bukan lagi kereta yang jalannya lambat, kemudian pas belokan pelan. Ini tergantung dari masinis dan perangkat yang ada di dalam. Jadi saya minta semuanya fokus bekerja. Keluar dari ruangan ini, semuanya mulai merancang dan berpikir bagaimana mengakselerasi seluruh program atau bagaimana mendesain program agar masing-masing unit bekerja dengan hasil maksimal. Kalau saya lihat tidak siap, siap-siap bergeser,” pungkasnya.

*Pejabat yang Dilantik*

Pelantikan para pejabat eselon I lingkup KKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TPA tahun 2025 yang terbit beberapa hari lalu. Keputusan Presiden isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut nama-nama Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup KKP berdasarkan surat keputusan presiden tersebut:

1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kartika Listriana sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

3. A. Koswara M.P sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. TB Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;

5. Tornanda Syaifullah sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

6. Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

7. Lotharia Latif sebagai Inspektur Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

8. I Nyoman Radiarta sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

9. Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 

Selain para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Menteri Trenggono juga melantik staf ahli menteri dan para direktur (eselon II) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Penataan Ruang Laut, dan Pengelolaan Kelautan.

Sumber : kkp web

Read More

Shuriken Bowl Cutter untuk Pengolahan Fish Jelly

Salah satu faktor penyebab pengolahan hasil perikanan belum tergarap dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Beberapa pengolah skala rumah tangga umumnya masih mengolah hasil perikanan menjadi beberapa turunan produk fish jelly dengan peralatan sederhana sehinggga proses produksi kurang optimal. Disatu sisi peralatan pengolahan yang ada di pasaran umumnya berkapasitas sangat besar sehingga kurang aplikatif untuk penerapan di UKM. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul untuk membantu mengatasi kendala ketersediaan teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan fish jelly untuk skala UKM.

Peralatan yang digunakan dalam rangkaian proses pengolahan fish jelly diantaranya mesin pencacah daging, pengadon dan alat pengukus. Alat pengadon digunakan untuk mencampur bahan-bahan produk fish jelly sehingga menjadi bentuk adonan yang homogen. Desain alat berpedoman pada bisnis proses yang sudah baku meliputi beberapa tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, analisis desain, proses konstruksi alat, proses pengujian alat di laboratorium, dan kegiatan pengujian lapangan oleh pengguna. Pada tahap ini pengguna akan dilibatkan secara langsung untuk menggunakan peralatan dalam proses produksi. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis maupun ekonomis alat serta penerimaan pengguna. 

Alat pengadon yang dikembangkan LRMPHP didesain menggunakan bowl cutter dengan memodifikasi terhadap bentuk dan jumlah bilah pisau sehingga diharapkan diperoleh mata pisau dengan konsumsi energi rendah dan menghasilkan produk fish jelly sesuai standar SNI. Bilah pisau ini merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mencacah daging atau ikan, sekaligus mengaduk dan membuat adonan.

Bilah pisau bowl cutter umumnya didesain untuk berbagai olahan dan berbagai jenis adonan. Bentuk dan jumlah bilah pisau yang bervariasi tentunya akan menghasilkan mutu adonan dan konsumsi energi yang beragam. Dalam pengolahan fish jelly untuk produksi nugget ikan, desain bilah pisau bowl cutter terbaik yang digunakan berjumlah 3 buah dengan bentuk bilah melengkung. Bilah pisau ini terbuat dari material plat SS 304, sedangkan dudukan bilah pisau menggunakan bahan teflon. Desain bilah pisau melengkung ini mempunyai bentuk ± 3/8 lingkaran dengan panjang 80 mm dari sisi luar dudukan, lebar bilah pisau sebesar 22 mm dan tebal 3 mm, serta radius putar bilah pisau dari pusat poros sebesar 130 mm. Kelengkungan bilah pisau mempunyai radius 50 mm dengan sisi tajamnya terletak pada lengkung bagian luar dan sudut ketajaman sekitar 120 pada salah satu sisi bilah pisau. 

Pada pengujian alat digunakan volume bowl sebesar 10 L dengan pesifikasi mesin 1700 W dengan komponen utama adalah motor listrik, pupy, belt, poros dan bowl. Kecepatan putar bilah pisau dan bowl masing-masing sebesar 1535 dan 29 rpm. Selama proses pengadonan kebutuhan rata-rata arus listrik sebesar 4,2 A pada tegangan 220 Volt dengan kebutuhan daya berkisar 895 - 928 Watt. Dengan lama pengadonan selama 8 menit, akan dihasilkan nugget dengan kadar air 54,2 %, tektur sebesar 12,6 N, susut masak 16,7 %, WHC 32,9 %, nilai organoleptik lebih dari 7 dan biaya operasional listrik sebesar Rp. 2.700,-/100 kg adonan. 

Read More

Pentaru 100 Persen untuk Anak Pelaku Utama KP: Komitmen KKP Mencetak SDM Unggul

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) Tahun Akademik 2025/2026 bagi satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, baik di jenjang pendidikan tinggi maupun menengah. Tahun ini, sebanyak 2.137 kuota tersedia, yang seluruhnya diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Peresmian Pentaru dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai wujud komitmen KKP dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi motor penggerak dalam mencetak tenaga profesional, inovator, serta wirausahawan yang dapat mengembangkan industri perikanan nasional. Oleh karena itu, Pentaru ini kami rancang khusus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak pelaku utama KP agar mereka dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Menteri Trenggono.

Sebanyak 2.137 kuota Pentaru Tahun Akademik 2025/2026 terdiri dari 1.650 taruna/taruni di 11 Satuan Pendidikan Tinggi KP, yaitu: Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Jembrana, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Selain itu, tersedia pula 487 kuota bagi siswa di 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yakni: SUPM Ladong, SUPM Tegal, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Waiheru.

Dengan kebijakan ini, KKP memastikan bahwa anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mendapatkan akses pendidikan vokasi yang lebih luas, guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa seleksi Pentaru 2025 akan dilakukan secara daring dan transparan melalui platform www.pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi vokasi KP, dan www.pentaru.kkp.go.id/supm untuk pendidikan menengah vokasi KP.

Seleksi akan berlangsung dalam beberapa tahap, meliputi pendaftaran dan verifikasi berkas, seleksi administrasi, tes akademik, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Nyoman menegaskan bahwa seluruh tahapan akan diawasi secara ketat guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas, sehingga peserta didik yang lolos seleksi benar-benar memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan seleksi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital yang terbuka, kami memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi secara adil," ujar I Nyoman Radiarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono juga mengumumkan rencana Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII). Lembaga ini akan menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang berfokus secara khusus pada bidang kelautan dan perikanan.

"Saya telah meminta BPPSDM KP untuk membangun institusi yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga memiliki pendekatan keilmuan yang kuat. Ocean Institute of Indonesia harus menjadi pusat pendidikan yang konkret, implementatif, dan mampu mencetak SDM kelautan dan perikanan berkualitas tinggi," tegas Menteri Trenggono.

Dengan kebijakan ini, lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP dibuka mulai 12 Maret hingga 31 Mei 2025. Persyaratan pendaftaran meliputi ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, serta dokumen pendukung lainnya.

Sumber : kkp web

 

Read More

LRMPHP Kembangkan Shredder Mesin Pencacah Tulang Ikan

Kebutuhan tepung ikan sebagai bahan baku pakan ikan di Indonesia sangat besar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, namun sebagian besar kebutuhan tepung ikan tersebut masih impor. Salah satu upaya untuk mengurangi kebutuhan impor adalah memanfaatkan berbagai jenis ikan rucah dan sisa olahan ikan berupa tulang dan kepala ikan sebagai bahan baku tepung ikan. 

Permasalahan yang sering dihadapi pada pengolahan tulang ikan adalah proses pencacahan menjadi ukuran yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena bahan baku berasal dari tulang atau kepala ikan yang memiliki tekstur keras dan berukuran besar. Oleh karena itu diperlukan mesin yang mampu mencacah tulang ikan yang memiliki tekstur keras.

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul telah mengembangkan mesin pencacah tulang dengan mengadopsi mesin shredder untuk mencacah sampah plastik pada proses daur ulang plastik. Mesin pencacah bekerja berdasarkan mekanisme kerja poros berputar yang dilengkapi dengan sepasang roda gigi untuk memutar sepasang mata pisau dengan sumber penggerak berupa motor listrik. Pisau berputar saling berlawanan ke arah dalam secara sinergis untuk mencacah bahan sehingga diperoleh ukuran cacahan yang lebih kecil. Arah putaran dan bentuk pisau yang meruncing ke dalam menyebabkan material yang akan dicacah tertarik dan masuk di celah antara dua mata pisau. 

Spesifikasi umum mesin pencacah tersebut menggunakan mesin tipe berkelanjutan (continue), penggerak motor listrik 1 phase, 2 HP, 220 V, 50 Hz dan dilengkapi reducer rasio 1:30. Dengan dimensi panjang total 1500 mm, lebar 830 mm, tinggi 1200 mm dan jumlah mata pisau 18 buah, mesin dapat bekerja optimal pada frekuensi inverter 50,0 Hz dengan kapasitas 278,69 kg/jam. Kapasitas produksi tersebut masih dapat ditingkatkan hingga 500 kg/jam sesuai kapasitas yang ditentukan pada kriteria desain. Modifikasi mesin dengan  menambah daya motor menjadi lebih besar agar menghasilkan torsi yang lebih besar dan menggunakan rasio gear reduction yang lebih kecil sehingga putaran mesin akan meningkat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitasnya meskipun konsekuensinya daya listrik yang dibutuhkan untuk operasional akan lebih besar.

Read More

KKP-Muhammadiyah Bersinergi Sukseskan Program Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Muhammadiyah bersinergi menyukseskan pelaksaan program Ekonomi Biru, salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pangan menjadi masalah utama jika sumber daya alam perikanan tidak dikelola secara berkelanjutan. 

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat memberikan sambutan usai penandatanganan nota kesepahamam antara KKP dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (6/3), kemarin. 

“Saya mengajak kader – kader Muhammadiyah sebagai kaum cendekiawan muslim dapat menjadi agen perubahan untuk mengakselerasi implementasi kebijakan ekonomi biru di seluruh Indonesia demi mewujudkan keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Menteri Trenggono.

Untuk menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan, lanjut Menteri Trenggono, KKP memiliki kebijakan Ekonomi Biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Program kerja di dalamnya mencakup Perluasan Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Adapun kegiatan yang disinergikan melalui nota kesepahaman tersebut yakni pengembangan kampung nelayan modern, pengembangan kampung perikanan budidaya, pengembangan usaha garam rakyat, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sampah laut, restorasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir, pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan penguatan promosi konsumsi protein ikan.

Menteri Trenggono menambahkan, kebijakan Ekonomi Biru mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional saat ini yaitu menjadi misi ke dua dari 8 Misi Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai triple win yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan kemiskinan menuju 0%, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Muhammadiyah dengan jumlah anggota, jaringan dan aset yang besar dapat menjadi salah satu pilar penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara termasuk di sektor kelautan dan perikanan,” ungkapnya. 

Keterbatasan Pangan

Menteri Trenggono menjelaskan, populasi penduduk global diproyeksi meningkat secara eksponensial mencapai 9,7 miliar orang di tahun 2050 di mana hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pangan manusia sedangkan kapasitas daya dukung di darat cenderung terus menurun akibat tekanan aktivitas manusia.

“Ketersediaan pangan akan menjadi permasalahan umat manusia ke depan apabila kita tidak mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Peran sektor perikanan dalam suplai pangan biru atau blue food akan semakin besar. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pasar perikanan dunia yang diproyeksi akan terus mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,52% dari USD 269,3 miliar di tahun 2023 menjadi USD 419,09 miliar di tahun 2030.

Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki luas perairan 6,4 juta km2, panjang garis pantai 108.000 km, 17.504 pulau, dan jumlah populasi penduduk 140 juta jiwa yang tinggal di kawasan pesisir, Indonesia harus menempatkan laut sebagai halaman depan sekaligus episentrum pembangunan nasional terutama untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.

“KKP sangat optimis bahwa sinergi, kolaborasi dan kerja sama dengan PP Muhammadiyah ini akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengamini pentingnya menjaga keseimbangan dalam tatanan kehidupan. “Risalah Islam Berkemajuan menyoroti ciri-ciri wasathiyah. Salah satunya hendaknya dalam menjalankan perintah agama, selalu berada dalam keseimbangan,” pungkasnya.

Sumber ; kkp web

Read More

KKP Pastikan Stok & Harga Ikan di Pelabuhan Perikanan Stabil Selama Ramadan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stok produksi dan harga ikan di pelabuhan perikanan stabil dan tetap terkendali menjelang bulan suci Ramadan. Kondisi itu diyakini akan tetap terjaga selama Ramadan.

Berdasarkan data pusat informasi pelabuhan perikanan, produksi perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta stok dan harga ikan tetap stabil yang didominasi ikan cakalang madidihang, tuna mata besar, cumi-cumi, layang dan tongkol.

Sementara itu, harga acuan produksi ikan dominan per kilogram yang didaratkan di PPS Nizam Zachman Jakarta pada bulan Februari untuk ikan cakalang Rp 18.000, ikan madidihang beku  Rp. 22.000,  tuna mata besar Rp. 22.000, cumi-cumi Rp 80.000, layang 13.000, dan tongkol Rp 16.000.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif mengungkapkan stok produksi dari bongkar ikan di PPS Nizam Zachman berjalan aman dan lancar. Transaksi jual beli masih terkendali serta berjalan dengan baik.

“Kami perkirakan untuk kebutuhan ikan selama bulan Ramadan masih terkendali dan tercukup dengan harga yang baik,” ujarnya dalam siaran pers KKP di Jakarta, Kamis (27/2). Kemarin, dia meninjau langsung aktivitas perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta dan Pasar Ikan Muara Angke yang didampingi Direktur Kapal dan Alat Penangkap Ikan Mochamad Idnillah dan Kepala Pelabuhan PPS Nizam Zachman Jakarta Asep Saepulloh.

Latif turut memastikan seluruh petugas di pelabuhan perikanan tetap memberikan pelayanan yang optimal saat bulan puasa. Dia juga mengimbau para pedagang ikan agar tetap menjaga mutu ikan dan kebersihan pasar.

Yatno, salah seorang penjual ikan di pasar Muara Angke mengungkapkan rasa senang dan lega karena ketersediaan ikan cukup banyak dan tidak akan kekurangan. Dia juga berharap adanya peningkatan penjualan selama bulan puasa dan lebaran di tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta seluruh jajarannya menjaga kualitas layanan selama Ramadan. Produk perikanan menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan pangan nasional.

 

Sumber : kkp web

Read More

KKP Buka Pendaftaran Taruna/i Baru Tahun Akademik 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui satuan pendidikan vokasi yang dikelola, kembali membuka pendaftaran taruna baru (pentaru) tahun akademik 2025/2026, utamanya bagi anak nelayan serta pembudidaya.  

"Kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang andal, profesional, serta mampu berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," terang Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Rabu (26/2).

Mencetak SDM unggul untuk mendukung pembangunan ekonomi biru di Indonesia, juga merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII).  Pendidikan vokasi ini menjadi pilar utama dalam mencetak SDM yang siap menghadapi tantangan global di sektor kelautan dan perikanan. 

Penerimaan di Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi

Satuan pendidikan tinggi vokasi di bawah KKP terdiri dari 11 kampus, yang terbagi menjadi 10 satuan pendidikan dengan sistem Non-Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Non PK-BLU), yaitu Politeknik AUP, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, dan AK-KP Wakatobi.

Satuan pendidikan tinggi vokasi Non PK-BLU menyelenggarakan pendidikan melalui 100 persen jalur khusus yang diperuntukkan bagi Anak Pelaku Utama (APU) atau pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan, mencakup sub sektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengelolaan ruang laut, pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan pengangkutan ikan.

Sementara itu, Politeknik KP Sidoarjo merupakan satu-satunya satuan pendidikan tinggi vokasi dengan sistem PK-BLU. Politeknik ini membuka penerimaan peserta didik melalui dua jalur: Jalur Umum (80 persen  kuota) untuk masyarakat umum dan Jalur Khusus (20 persen kuota) untuk Anak Pelaku Utama (APU) atau Pelaku Utama di sektor kelautan dan perikanan.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan tinggi vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMA/sederajat

* Usia maksimal 23 tahun pada 1 September 2025

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai program studi dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP akan dilakukan secara daring melalui laman resmi www.pentaru.kkp.go.id, yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d 31 Mei 2025. Seleksi administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut terkait kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya juga dapat diakses melalui laman tersebut

Penerimaan di Satuan Pendidikan Menengah Vokasi

Selain pendidikan tinggi, KKP juga membuka pendaftaran bagi peserta didik di tingkat menengah melalui Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Terdapat lima SUPM yang tersebar di Ladong, Pariaman, Kotaagung, Tegal, dan Waiheru, yang bertujuan untuk mencetak tenaga terampil di bidang perikanan sejak dini.

Persyaratan umum untuk satuan pendidikan menengah vokasi:

* Warga Negara Indonesia, lulusan SMP/sederajat

* Usia maksimal 18 tahun pada tahun berjalan

* Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna

* Bersedia tinggal di asrama dan mengikuti seluruh tahapan seleksi

* Persyaratan khusus sesuai kompetensi keahlian dapat dilihat di laman resmi pendaftaran

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Menengah KP akan dilakukan secara daring melalui laman www.pentaru.kkp.go.id/supm yang dapat diakses mulai 3 Maret s.d  31 Mei 2025. Seleksi akan mencakup administrasi, akademik, wawancara, serta uji fisik dan kesehatan, yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Informasi lebih lanjut mengenai kuota penerimaan, tahapan seleksi, dan ketentuan lainnya dapat diakses melalui laman tersebut.

"Kami mengajak generasi muda untuk bergabung dalam pendidikan vokasi kelautan dan perikanan. Ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang berbasis industri dan siap kerja," tegas Nyoman.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa membangun SDM unggul adalah kunci dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui pendidikan vokasi ini, pihaknya menyiapkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga inovatif dan berdaya saing tinggi.

Sumber : kkp web

Read More