Pelaksanaan Monev Kegiatan INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan

Monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan kegiatan Inovasi Teknologi Adaftif Lokasi Perikanan (INTAN) Alat Transportasi Ikan Segar (ALTIS-2) di Kota Pekalongan pada tanggal 30-31 Oktober 2019 telah dilakukan. Kegiatan monev didahului dengan kunjungan di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinas KP) Kota Pekalongan untuk berkoordinasi serta mendapatkan informasi umum terkait pelaksanaan uji terap ALTIS-2. Tim monev Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) dipimpin oleh Tri Nugroho Widianto diterima oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Pratiwi  Rahayu Soerono dan penyuluh perikanan Kota Pekalongan.

Pada kesempatan tersebut, Tri Nugroho Widianto menjelaskan rencana kegiatan monev uji terap INTAN ALTIS-2, sekaligus meminta ijin untuk melibatkan penyuluh dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Dinas KP yang diwakili Pratiwi Rahayu Soerono menyampaikan secara umum pelaku uji terap lebih banyak mendapat manfaatnya. Oleh karena itu apabila selama monev ditemukan keluhan terkait ALTIS-2 dari para penguji terap disarankan untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Pratiwi Rahayu Soerono berharap akan ada penambahan jumlah volunteer lagi di Kota Pekalongan. 

Pada pelaksanaan monev INTAN ALTIS-2 di Kota Pekalongan, terdapat enam volunteer yang dievaluasi. Tim monev didampingi penyuluh perikanan setempat. Para penyuluh yang mendampingi pelaksanaan monev diantaranya Nur Isnaini T., Anifah Yuniati, Budhi Kuncoro Jati, Faisal Widia Putra N., dan Mohamad Wahit. 

Monev dilakukan dengan cara wawancara, diskusi dan pengamatan langsung, selanjutnya dituangkan dalam lembar penilaian (score sheet) penggunaan ALTIS-2. Hasil penilaian oleh volunteer terhadap kinerja ALTIS-2 berguna sebagai bahan masukan untuk melakukan pendampingan lanjutan. Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum ALTIS-2 dapat membantu kegiatan transportasi/jual beli ikan dan tidak menemui kendala yang berarti selama penggunaannya.

Salah satu volunteer, Ibu Nurmiati menjelaskan bahwa dengan ALTIS-2 ini dapat mengurangi biaya penggunaan es dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 3.000 untuk sekali keliling berjualan selama 5-6 jam. Selain itu, ikan yang dijual lebih terjaga kualitasnya dan dapat menjangkau sampai perumahan. “Penampilan ALTIS-2 bersih dan menarik, saya jadi lebih percaya diri selama berjualan,” katanya. Selama berjualan tersebut  banyak mendapat tanggapan yang positip dari para pembeli. 

Seperti halnya Ibu Nurmiati, Bapak Budiono mengaku ALTIS-2 dapat meningkatkan omset penjualannya dari 15 kg menjadi 25 kg. Peningkatan sebesar 10 kg ini dikarenakan penggunaan es batu saat berjualan lebih sedikit sehingga dapat menambah jumlah ikan yang dijual. Meskipun jumlah es batu yang digunakan lebih sedikit, namun masih dapat mempertahankan kualitas ikan yang dijual. Selain kualitas ikan lebih segar, penampilan ALTIS-2 yang rapi dan bersih membuat jumlah pembeli meningkat. 

Peningkatan jumlah konsumen setelah menggunakan ALTIS-2 juga disampaikan oleh Bapak Jumadi. Setelah menggunakannya, ikan yang dijual kualitasnya lebih terjaga sehingga banyak konsumen lebih tertarik untuk membeli. “ALTIS-2 dapat mengurangi biaya es dan ikan/udang yang dijual tetap segar”, katanya. Selain itu, Bapak Jumadi juga menyampaikan bahwa meskipun  pendingingan ALTIS-2 kurang maksimal, tetapi hal ini dapat diatasi dengan tetap mempertahankan penggunaan es sehingga kondisi kesegaran ikan bisa tetap terjaga.

Hal lain yang masih menjadi kendala dan hambatan penggunaan ALTIS-2 oleh volunteer diantaranya penggunaan aki yang cukup menambah berat ALTIS-2 sehingga mengurangi kenyamanan terutama volunteer perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Akhmad Ruwah dan Ibu Susanti, sehingga ALTIS-2 belum efektif digunakan oleh mereka. Hal lainnya adalah proses pengecasan aki yang membutuhkan waktu dan cara tertentu sebelum digunakan kembali.

Dari hasil evaluasi dari para pengguna ALTIS-2 tersebut, selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan dan kesempurnaan alat. Untuk itu perlunya pendampingan dan evaluasi secara berkala terhadap para volunteer  untuk mengefektifkan penggunaan ALTIS-2.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP Ikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM

Perwakilan LRMPHP, Iwan Malhani Al Wazzan mengikuti Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM pada 31 Oktober - 2 November 2019 di Ballroom The Margo Hotel Depok. Kegiatan ini terlaksana dalam rangka penguatan strategi dan prioritas kerja sama riset dan SDM KP sekaligus memperbaharui pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah bagi UPT (unit pelaksana tugas) dan merupakan kelanjutan dari rangkaian kooridnasi kerja sama BRSDM yang kami awali dengan pertemuan rutin triwulan dalam rangka updating dan monev pelaksanaan kerja sama.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan dibuka secara resmi oleh Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja. Dalam arahannya, Sjarief menyampaikan bahwa kerja sama yang selama ini dilaksanakan, ditujukan untuk memperkuat fungsi manajemen sumber daya yang dimiliki oleh BRSDM. Di samping itu, dikatakan bahwa terdapat tiga prioritas utama terkait filosofi dan prinsip kerja sama riset dan SDM yang harus menjadi landasan dalam setiap bentuk kerja sama, yakni mengenal potensi diri, mengidentifikasi keunggulan mitra, serta mengkalkulasi asas kemanfaatan. Hal tersebut secara lebih detail telah dituangkan dalam rancangan program-program prioritas kerja sama BRSDM bidang pendidikan kelautan dan perikanan, pelatihan masyarakat KP, penyuluhan perikanan, inovasi teknologi adaptif lokasi perikanan, serta inovasi teknologi adaptif lokasi kelautan.

Workshop Penajaman Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari Eselon 3 dan 4 Lingkup BRSDM serta pelaksana yang menangani kegiatan kerja sama dari 48 UPT BRSDM, yang tersebar dari Aceh hingga Sorong. Hadir sebagai narasumber, Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, KKP (Prioritas Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Mitra Luar Negeri); Biro Perencanaan, KKP & Biro Hukum dan Organisasi, KKP (Kebijakan Umum Kerja Sama Riset dan SDM KP dengan Daerah); Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Kemenkeu & Biro Perencanaan, KKP (Strategi Pengelolaan Kerja Sama Hibah Riset dan SDM KP Luar Negeri).

Guna mengetahui kondisi terkini dan orientasi kegiatan di masing-masing pusat lingkup BRSDM, hadir Kepala Pusat atau yang mewakili untuk meyampaikan Prioritas dan Status Kerja Sama Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan. Workshop juga diisi sesi coaching clinic oleh Philipus Parera, pengajar dan mentor (Redaktur Eksekutif) dari Tempo Institute, guna meningkatkan kapasitas dalam penyusunan dokumen executive summary kerja sama (seperti pengajuan grant, laporan) dengan materi Jurus Jitu Menulis dan Executive Summary.

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah pemutakhiran data terkait perkembangan kerja sama di masing-masing UPT; peningkatan wawasan terkait strategi dan prioritas kerja sama bidang kelautan dan perikanan; penyegaran kemballi pemahaman alur penyusunan dokumen kerja sama dan administrasi kerja sama hibah; peningkatan komunikasi dan koordinasi diantara para stakeholder penatalaksana kerja sama di lingkup BRSDM dan Sekretariat Jenderal, serta; peningkatan keterampilan penyusunan executive dan grant summary sebagai salah satu dokumen penting yang menunjang keberhasilkan kegiatan kerja sama.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan komitmen antara para Kepala Pusat BRSDM untuk melaksanakan inisiasi kerja sama sesuai dengan kebutuhan prioritas riset nasional dan implementasi kegiatan kerja sama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi yang berlaku.

Read More

Mesin Penggiling Daging Berdaya Rendah Sebagai Penunjang Usaha Diversifikasi Produk Olahan Ikan Skala UKM

Era milenial menuntut industri makanan untuk dapat menciptakan diversifikasi produk olahan yang beraneka ragam, hal ini terkait dengan kaum milenial yang memiliki kecenderungan ingin mencoba dengan hal–hal baru. Dalam hal ini tentunya, industri makanan tetap memperhatikan nilai gizi makanan yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (value added) suatu produk melalui diversifikasi produk. 

Diversifikasi produk perikanan telah banyak dipublikasikan seperti di Jurnal Teknologi dan Industri Pangan Volume XIV No (1) oleh Agustini pada Tahun 2003 dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 23 No (4) oleh Damanik pada Tahun 2017. Salah satu contoh bahan untuk membuat diversifikasi produk olahan adalah ikan. Menurut Agustini dkk, sumberdaya ikan dikenal sebagai penghasil asam lemak. Ikan kaya akan gizi yang didalamnya terkandung senyawa protein, mineral, lemak serta penghasil terbesar asam lemak Omega-3 (Polyunsaturated Fatty Acids/PUFA) khususnya eicosapentaenoic (EPA) dan docosahexaenoic (DHA) yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Omega-3 (PUFA) yang terkandung dalam ikan salah satu fungsinya berperan dalam perkembangan otak manusia dimulai sejak kehamilan pada trimester ketiga pada saat wanita hamil hingga 18 Bulan setelah kelahiran, sehingga makanan konsumsi PUFA ibu hamil dan menyusui harus diperhatikan. Protein ikan memberikan kontribusi terbesar dalam kelompok sumber protein hewani sekitar 57,2% dibanding daging, telur dan susu seperti yang dikutip dari data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS (Gambar 1.). 

Gambar 1. Grafik Kontribusi Konsumsi Protein Ikan Terhadap Total Konsumsi Protein 

Sumber : Data Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) BPS

(http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2015/02/IKAN-UNTUK-KETAHANAN-PANGAN-DAN-GIZI-NASIONAL-Bag-II.pdf)

Melalui diversifikasi produk perikanan diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat akan konsumsi ikan sesuai dengan program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) yang telah diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program tersebut bertujuan salah satunya untuk menanggulangi persoalan gangguan pertumbuhan (stunting). Diversifikasi produk perikanan misalnya olahan ikan yang telah dikembangkan berbentuk produk fish jelly. Beberapa olahan fish jelly produk yang sudah ada dipasaran diantaranya produk nugget, bakso, kamaboko, empek-empek, otak-otak, galantin, siomay, sosis dan lain lain.

Pembuatan diversifikasi produk olahan ikan tersebut menggunakan bahan dasar daging ikan lumat yang diperoleh dari proses penggilingan daging sehingga dibutuhkan peralatan berupa mesin penggiling daging. Mesin penggiling daging berfungsi untuk melumatkan daging sehingga diperoleh daging lumat yang akan diproses lebih lanjut menjadi produk olahan fish jelly. Mesin penggiling daging banyak dijumpai di pasaran dengan berbagai tipe dan kapasitas yang bervariasi. 

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan telah membuat mesin penggiling daging skala UKM dengan kapasitas 90 kg/jam, ukuran diameter screen 6 mm dan spesifikasi mesin 180 Watt (Gambar 2.). Desain tersebut disesuaikan dengan karakteristik UKM terutama dengan kebutuhan energi sangat rendah. Dengan mesin ini perkiraan biaya penggilingan daging ikan dengan asumsi listrik sebesar Rp. 1500/Kwh dibutuhkan biaya sangat rendah sebesar Rp. 295/100kg daging ikan. Pengujian kinerja mesin penggiling daging tersebut sudah dilakukan untuk membuat nugget ikan tuna (Thunnus sp.). Hasil pengujian nugget yang dihasilkan pada uji kinerja prototipe mesin penggiling daging sudah sesuai dengan standar SNI 7758: 2013.  

Gambar 2. Mesin penggiling daging skala UKM  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More

Kepala LRMPHP Paparkan Uji Kesegaran Ikan Secara Non Destruktif Pada Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

 Workshop Nasional Penyuluh Perikanan 2019 di BRPBAP3

Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Luthfi Assadad, S.Pi, MSc menghadiri  Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019 pada 28 Oktober 2019 di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3), Maros, Sulawesi Selatan. Kegiatan workshop nasional ini mengambil tema “Pengembangan Penyuluh Perikanan Di Era Rovolusi Industri 4.0” dan dirancang berdasarkan kebutuhan  peningkatan kapasitas penyuluh perikanan ditengah tuntutan teknologi perikanan yang semakain berkembang dari masa ke masa, khusunya di era revolusi industry 4.0.  

Plt. Kepala BRPBAP3, A. Indra Jaya Asaad dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa workshop ini selain sebagai wadah silatuhrahmi bagi para penyuluh satminkal BRPBAP3, juga sebagai bekal pengetahuan para penyuluh tentang teknologi perikanan untuk disampaikan kepara pelaku usaha perikanan.

Sebagai keynote speaker kegiatan workshop, Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan diwakili oleh Ikhsan Haryadi dengan materi “Peran Peneliti dan Penyuluh Perikanan Dalam Hilirisasi dan   Diseminasi Inovasi KP”, Dr. Sabir tato, S.Pt, M.,Si (Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Badan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian tentang “Kiat Kiat Penyuluh Menjadi Motivator Penggerak Perubahan Bagi Masyarakat”, Dodi Kurniawan, S.Pt.,MH Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dengan materi “Peran dan Fungsi Balai Gakkum LHK Sulawesi” serta Abdul Chalid P SIP, M.Si Net TV Biro Sulsel menyampaikan materi tentang “Pemanfaatan  Media Audio Visual dalam Penyuluhan”.

Pada kesempatan tersebut, Kepala LRMPHP memberikan materi tentang alat uji kesegaran ikan segar secara non destruktif. Kepala LRMPHP menjelaskan bahwa metode pengujian ini didasarkan pada penilaian parameter citra mata dan sensor bau untuk pendektesian kesegaran ikannya. Keunggulan alat uji ini selain bersifat non-destruktif (tidak merusak bahan), pengujiannya juga cepat dan dapat mengetahui kesegaran ikan secara real time.

Selain alat uji kesegaran ikan secara non destruktif, materi tematik lainnya yang dipaparkan  merupakan hasil inovasi  dari KKP “Pengenalan dan Demo Aplikasi Laut Nusantara” dipaparkan Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi, M.Sc (Kepala Balai Riset dan Observasi Laut Perancak Bali, “LEDikan, Teknologi Pemikat Ikan” oleh Agus Cahyadi, S.Pi, M.Si (Kabid Perikanan Budidaya Pusat Riset Perikanan Jakarta, “Aplikasi Probiotik dan Demo Kultur Probiotik” oleh Ir. Muharijadi Atmomarsono, M.Sc (Peneliti Utama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros) serta Dr Melta Rini Fahmi, S. Pi, M.Si (Balai Riset Budidaya Ikan Hias  Depok) tentang “Teknologi Budidaya Maggot”.

Untuk memudahkan bagi para penyuluh perikanan, pelaku usaha perikanan dan yang lainnya, materi yang disampaikan oleh para narasumber akan diupload keakun youtube BRPBAP3 Maros.

Workshop Nasional Penyuluh Perikanan Tahun 2019  dihadiri oleh 350 peserta yaitu penyuluh perikanan dari tiga propinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, guru SMK Perikanan yang ada di Sulsel dan Sulbar serta Sekolah Usaha Perikanan. Selain itu, turut hadir para tamu undangan dari lingkup KKP baik dari pusat maupun daerah, diantaranya Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan  dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ikhsan Haryadi, S.Pi.,M.Si, perwakilan dari Dinas KP Propinsi Sulsel Ir. Chairil Anwar, MM,  Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar Ir. Nono Hartanto, M.Ag, Kepala Sekolah Usaha Perikanan Bone, Nurdin Kasim, Kepala BKIPM Makassar, Ir. Sitti Chadidjah, M.Si, Kakelti BRPBAP3 serta para pejabat struktural lingkup BRPBAP3.

Sumber : bppbapmaros.kkp.go.id

Read More

Penyimpanan Rumput Laut Segar Menggunakan Metode Penggaraman

Rumput Laut (Foto: Dok: Wikimedia Commons)

Rumput laut merupakan makroalga yang dapat dikonsumsi karena mempunyai kandungan nutrien yang melimpah, senyawa bioaktif, rasa umami dan keuntungan ekologis. Hal tersebut menjadikan rumput laut semakin popular di negara barat. Rumput laut yang dapat dimakan terdiri dari jenis Rhodophyta, Chlorophyta dan Phaeophyta. Ketiga jenis rumput laut tersebut memiliki morfologi, tekstur, rasa dan kandungan nutrien yang berbeda. 

Hasil penelitian Nayar dan Bott pada tahun 2014, budidaya rumput laut terbesar secara global terdapat di Negara China, Korea Selatan dan Jepang. Rumput laut coklat (brown seaweeds) mengalami kenaikan secara cepat di Negara Eropa dan Amerika. Budidaya rumput laut semakin meningkat, namun demikian pengetahuan tentang pengolahan serta penanganan rumput laut segar untuk penyimpanan yang lama belum banyak diketahui.

Telah dilaporkan pada Journal of Applied Phycology oleh Schiener, et al. (2015) dan Sappati (2019) bahwa rumput laut segar memiliki kandungan 750-900 g/kg moisture, Aw (~0,90 - 0,95), dan memiliki umur simpan yang pendek jika didinginkan. Pada kondisi segar rumput laut memiliki umur simpan yang pendek, sehingga harus dikeringkan untuk memperpanjang umur simpan. Namun, metode pengeringan membutuhkan peralatan pendukung dan menghasilkan produk yang tidak cocok untuk keperluan produk rumput laut segar diberbagai hidangan.

Saat ini perkembangan teknik penyimpanan rumput laut segar dapat dilakukan dengan menggunakan penggaraman yang bertujuan menjaga mutu rumput laut. Perry et al melakukan penelitian yang dimuat pada Jurnal LWT - Food Science and Technology dengan cara memberikan perlakuan konsentrasi garam yang berbeda-beda (0, 30, 50, 180, 200 g/kg). Rumput laut yang sudah diberikan garam kemudian dimasukkan ke dalam wadah food-grade polypropylene dan disimpan pada suhu 5 °C selama 90 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kualitas fisika kimia (moisture, aktivitas air, ash, tekstur dan pH) rumput laut dalam berbagai perlakuan konsentrasi garam relatif konstan. Penurunan moisture terjadi pada perlakuan konsentrasi garam yang lebih tinggi (200 g/kg). 

 

Sumber : Perry et al. (2019)

Hasil uji hedonik terhadap rumput laut dengan mengukur berbagai parameter  meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan overal licking menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat menyukai produk salad yang dibuat dari rumput laut dengan perlakuan 50, 180 dan 200 g/kg NaCl. Teknik penyimpanan rumput laut segar dengan metode dry salting merupakan metode pengolahan yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi yang dapat diterima konsumen dengan umur simpan dalam pendingin selama 90 hari.  

Penulis : Naila Zulfia, Peneliti LRMPHP

Read More

EDHY PRABOWO SIAP PIMPIN KKP DI KABINET INDONESIA MAJU

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Eddy Prabowo siap pimpin KKP di Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA (23/10) – Mengawali masa kerja Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (23/10). Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Edhy Prabowo. 

Acara pisah sambut tersebut dihadiri seluruh pejabat dan staf KKP serta sederet Menteri Kelautan dan Perikanan terdahulu seperti Freddy Numberi, Sharif Cicip Sutardjo, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Ahli Hukum Laut Hasyim Djalal, dan Pimpinan Komisi IV DPR RI periode 2014-2019 Viva Yoga Mauladi dan Michael Wattimena. 

Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Susi atas apa yang telah dilakukannya selama menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. “Bu Susi terima kasih atas dedikasinya. Rumah (KKP) ini adalah rumahnya ibu dan kami akan selalu terbuka menerima Ibu,” katanya. 

Menteri Edhy menyebutkan, sepak terjang Susi selama 5 tahun terakhir telah dipantau dan diamati saat dirinya menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI. Ia menemukan banyak terobosan luar biasa meskipun beberapa mungkin masih perlu penyempurnaan. 

“Pada akhirnya, semangat yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama terus maju melanjutkan perjuangan membela nelayan kita, membela petambak garam kita, membela petambak udang kita, membela pelaku usaha perikanan kita,” tegasnya. 

Menteri Edhy menyampaikan, tidak banyak perombakan yang akan dilakukan, termasuk dalam perubahan struktur. Namun, ia menyebut akan segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih sempurna. 

“Setidaknya 6 bulan ini kita akan kerja dan saya akan langsung lanjutkan apa yang sudah Ibu Susi lakukan. Manakala masih ada yang perlu kita sempurnakan, akan kami sempurnakan. Saya melihat teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga bekerja tidak pernah henti-hentinya untuk membela nelayan kita,” tandasnya. 

Sementara, Susi Pudjiastuti dalam sambutannya menyatakan berbahagia karena jabatan yang dulu diempunya diteruskan oleh Menteri Edhy yang menurutnya bukanlah orang asing di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun dirinya menjabat, ia dan Menteri Edhy sudah sangat sering berinteraksi dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI. 

“Saya sangat senang dan kekhawatiran yang ada bahwa nanti perjuangan KKP ini nanti akan hilang tidak ada karena Pak Edhy bukanlah orang lain, bukan orang asing untuk KKP,” tuturnya. 

“Tidak ada yang lebih menggembirakan kalau kita hand over sesuatu yang kita sayangi kepada orang yang sudah kita ketahui. KKP ini adalah my passion the last five years, cinta saya, hidup saya,” lanjutnya. 

Menurut Susi, ia mungkin melakukan banyak perubahan kontroversial selama menjabat 5 tahun terakhir. Ia berpendapat, hal itu dilakukan sebagai bentuk terobosan untuk mengusung sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih baik. Terbukti, sejak tahun 2015, neraca perdagangan perikanan Indonesia menjadi nomor satu di Asia Tenggara. “Kita bangga, satu dari enam tuna di dunia yang ada di meja yang dimakan oleh orang dunia adalah milik Indonesia,” ujarnya. 

“Tentu policy-policy yang sudah saya terapkan ini, yang baik terus diteruskan Pak Edhy. Nah, yang tidak baik mohon diperbaiki,” pesannya.

Selain itu, Susi juga berpesan agar Menteri Edhy meneruskan visi misi Presiden untuk menjadikan laut masa depan bangsa dan Indonesia sebagai poros maritim dunia, salah satunya dengan tidak lagi memunggungi laut. Terlebih saat ini, isu kelautan dan perikanan sudah cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia termasuk dunia. 

Susi menitipkan pelaksanaan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang negative list investasi asing di perikanan tangkap sebagai bentuk kedaulatan rakyat atas lautan Indonesia. “Kedaulatan laut kita hanya untuk bangsa kita karena itu adalah satu-satunya sumber protein, sumber kehidupan yang masih accessible bagi kebanyakan rakyat kita. Kalau tambang dan lain sebagainya itu memerlukan modal besar, tidak semua anak bangsa bisa mengakses. Dan sekarang perikanan sudah terbuka. Siapa saja bisa mancing, bisa nangkap pakai jaring, dan hasilnya ada. Saya ingin bapak pertahankan,” paparnya. 

Di pilar keberlanjutan, Menteri Susi juga berpesan untuk meneruskan laut lestari. Laut lestari yang dimaksud bukan sempit pada arti konservasi, melainkan pengelolaan untuk meningkatkan produktivitas. Ikan yang sudah banyak jumlahnya, besar-besar ukurannya telah membuat nelayan dapat menangkap ikan dengan mudah dengan mengeluarkan ongkos yang jauh lebih murah. Untuk itu perlu dijaga dengan pengaturan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan baik cantrang, bom, portas, dan dinamit.

Tak hanya itu, Susi juga menyoroti masalah pemerataan kesejahteraan. Sesuai dengan visi Presiden dengan Kabinet Indonesia Maju yaitu memperbaiki sumber daya manusia, Susi berharap Menteri Edhy dapat meneruskan pembangunan institusi pendidikan kelautan dan perikanan. 

“Dulu saya mimpi 10 politeknik setahun, tapi yang mampu dikerjakan 7 politeknik 5 tahun. Jadi antara mimpi saya dan realita masih jauh. Saya yakin pak Edhy Prabowo yang  tinggi jam terbangnya di DPR, 10 politeknik setahun mestinya bisa,” paparnya. 

“Bapak harus dorong. Kawan-kawan ini sudah terbiasa dengan hi-speed,” imbuhnya. 

Mengakhiri sambutannya, Susi juga menyampaikan terima kasih atas jajaran KKP yang telah bekerja sama selama ia menjabat dan memohon maaf atas segala kesalahan dan khilaf yang mungkin tak terelakkan. 

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

Read More

Perwakilan LRMPHP mengikuti Rakor Kepegawaian dan Organisasi BRSDMKP

Bogor – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kegiatan Kepegawaian dan Organisasi Lingkup BRSDM Tahun 2019, pada 15 Oktober 2019, di The 101 Hotel, Bogor.

Kegiatan ini dibuka oleh Maman Hermawan selaku Sekretaris BRSDM. “Keberhasilan capaian IKU ini sangat tergantung dari kinerja Bapak/ibu sekalian, oleh krn itu saya berpesan agar data-data terkait IKU ini dapat segera di update. Jika semua data sudah di input dan target belum tercapai, agar segera dicari jalan keluarnya, bagaimna point per point dapat dikerjakan,” tutur Maman Hermawan dalam sambutannya.

Pihaknya tak ingin alasan jumlah pegawai yang sangat banyak di BRSDM menjadi penyebab rendahnya capaian IKU IP ASN di tingkat kementerian, karena hal tersebut saling berpengaruh. 

Dalam penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, Maman Hermawan mendorong para pegawai dapat meningkatkan pendidikanya. “Jika melalui tugas belajar sangat terbatas, silahkan melalui ijin belajar, sepanjang ketentuan dipenuhi. Pengelolaan kepegwaian jangan sampai tidak mengakomodir dalam menyusun rencana kebutuhan tugas belajar dan ijin belajar,” tegasnya.

Terkait dengan kerja sama yang tengah dijalin BRSDM, ia pun meminta untuk menginventarisasi PKS yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas pegawai. “Saya mengharapkan tidak ada pegwai yang terhambat peningkatan komptensinya gara-gara tidak direncakan dengan baik,” tuturnya. 

Perihal penyusunan peta jabatan, Mmaman Hermawan meminta agar hal tersebut dimulai dari analisis jabatan untuk menentukan nama jabatan, kemudian evaluasi jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan dilanjutkan dengan analisis beban kerja untuk menentukan kebutuhan pegawainya agar dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Jangan menetapkan jenjang jabatan tertentu pada suatu unit yang menyebabkan pemangkunya malah tidak bisa memenuhi beban kerja minimalnya yang berakibat capaian SKP dan angka kreditnya yang tidak kunjung selesai,” ucap Maman Hermawan. 

Output yang diharapkan dari pertemuan ini adalah :

1. Tersedianya data capaian IKU IP ASN yang sebenarnya dan rencana pencapaiannya sampai dengan akhir Desember 2019.

2. Tersusunnya HCDP BRSDM dan rencana kebutuhan tugas belajar dan izin belajar Tahun 2020 dan 2021.

3. Tersusunnya peta jabatan BRSDM Tahun 2020.

4. Tersosialisasinya peraturan dan kebijakan baru terkait kepegawaian, organisasi, penanganan pengaduan, gratifikasi, benturan kepentingan, dan reformasi birokrasi.

Read More

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

FGD INTAN ALTIS-2 Di Kabupaten Cirebon

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan (INTAN) tahun anggaran 2019 berupa Alat Transportasi Ikan Segar untuk Kendaraan Roda Dua (ALTIS-2) pada tanggal 16-17 Oktober 2019 di Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon. FGD dalam rangka pelatihan penggunaan dan pemeliharaan ALTIS-2, sekaligus pendistribusian kepada mitra/volunteer yang menjadi pelaku uji terap.

Hadir dalam kegiatan FGD, Kepala LRMPHP beserta Tim INTAN ALTIS-2, Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) beserta Plt. Kabid. Riset SD Pemulihan Ikan dan TAL, Penyuluh Perikanan Dislakan Kabupaten Cirebon dan pelaku usaha perikanan yang menjadi mitra/volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2. 

Dalam sambutan pengantarnya, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, M.Sc menyampaikan ucapan terimakasih  kepada Dislakan Kabupaten Cirebon yang sudah memfasilitasi INTAN ALTIS-2 mulai dari awal pelaksanaan kegiatan hingga terselenggaranya FGD. “Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara LRMPHP, Dislakan Kabupaten Cirebon dan volunteer kegiatan INTAN ALTIS-2 sebagai mitra riset LRMPHP,” tuturnya. Disampaikan juga bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat  9  orang volunteer yaitu 6 dari Kec. Losari, 2 dari Kec Suranenggala dan 1 dari Kec. Gunungjati. 

Sementara itu, Kepala Pusriskan, Waluyo Sejati Abutohir, SH.,M.M,  menjelaskan bahwa INTAN ALTIS-2 merupakan kegiatan uji terap atas riset teknologi yang sedang dikembangkan dan bukan merupakan program bantuan. Program uji terap cukup efektif untuk mendekatkan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat, sedangkan paket bantuan banyak yang kurang berhasil karena seringkali banyak program bantuan dan kelompok penerimanya dibuat serba dadakan sehingga setelah paket diterima, kelompok penerimanya juga bubar. Untuk itu perlunya dibentuk kelompok-kelompok ditingkat propinsi, kabupaten dan kota yang melibatkan penyuluh karena penyuluh yang akan mendampingi setiap harinya.

Kepala Pusriskan juga menjelaskan bahwa selama ini penggunaan styrofoam untuk boks tempat ikan berpotensi mencemari lingkungan/perairan karena terbuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan/sulit terurai. “Indonesia saat ini sudah dicap sebagai negara yang lautnya menjadi tong sampah terjorok nomer 3 di dunia,” tutur Kepala Pusriskan. Oleh karena itu, hadirnya ALTIS-2 menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kepala Pusriskan berharap ALTIS-2 ini, kedepannya didorong untuk diproduksi masal dengan bekerjasama dengan Dirjen terkait. Dengan adanya INTAN ALTIS-2 ini diharapkan kuantitas dan kualitas ikan yang dijual meningkat serta dapat menjangkau daerah pelosok untuk mensukseskan program gemar makan ikan. Untuk itu kepada para penerima ALTIS-2 diharapkan menyampaikan data dan informasi terkait kinerja ALTIS-2 untuk pengembangan lebih lanjut. 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ita Rohpitasari M.Si selaku Kepala Dislakan Kabupaten Cirebon. Kepala Dislakan dalam sambutannya mengajak para penerima ALTIS-2 untuk memanfaatkan barang yang diamanahkan oleh pemerintah pusat melalui LRMPHP dan meminta untuk menyampaikan data dan informasi terkait ALTIS-2 baik kelebihan maupun kekurangannya. Kepala Dislakan berharap untuk tertib administrasi dan hukum, untuk itu ALTIS-2 tidak boleh dipindah tangankan. Dijelaskan bahwa penerima ALTIS-2 ini telah melalui evaluasi bersama dengan penyuluh sehingga harapannya tepat sasaran. Selama ini banyak paket bantuan dibidang kelautan dan perikanan belum optimal karena tidak melibatkan pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat. Harapannya, ada lagi uji terap hasil riset lainnya mengingat Cirebon dengan garis pantai lebih dari 70 km memiliki potensi dibidang kelautan dan perikanan yang menjanjikan.

Pada pelaksanaan INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon ini, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan mulai survei bersama kepada calon mitra/volunteer hingga pelaksanaan FGD. Dalam FGD ini beberapa kegiatan yang diagendakan berupa brainstorming pelaksanaan kegiatan, pemberian materi terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2, distribusi/penyerahan ALTIS-2, penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 dan diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer.

Pemberian materi  terkait dengan petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 tersebut disampaikan oleh koordinator kegiatan INTAN ALTIS-2, Tri Nugroho Widianto, M.Si. Pada kesempatan ini dijelaskan dan dipraktekkan cara instalasi, penggunaan dan perawatan ALTIS-2 sesuai buku petunjuk/manual book ALTIS-2 yang sudah dibagikan kepada volunteer. 

Rangkaian kegiatan pelaksanaan FGD INTAN ALTIS-2 di Kabupaten Cirebon diakhiri dengan instalasi ALTIS-2 pada kendaraan volunteer. Tim INTAN ALTIS-2 bersama para penyuluh perikanan dan volunteer ikut dalam instalasi ini. Sebelum penyerahan, dilakukan serah terima ALTIS-2 secara simbolis dari Kepala Pusriskan kepada Kepala Dislakan untuk selanjutnya diteruskan kepada volunteer. Pada serah terima ini dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) ALTIS-2 antara kedua belah pihak. 

Read More

Peneliti LRMPHP Ikuti The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti LRMPHP Ikuti  The 8th Engineering International Conference di UNNES Semarang

Peneliti Loka Riset Mekanisasi Hasil Perikanan (LRMPHP), Arif Rahman Hakim, S.Pi. M.Eng dan Wahyu Tri Handoyo, ST berpartisipasi dalam Seminar Internasional ”The 8th Engineering International Conference (EIC), Concept and Application of Green Technology”. Seminar EIC ke 8 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Prof. Soedartono Gedung Dekanat Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (UNNES). 

Seminar dibuka oleh Dr. Abdurrahman, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Dalam paparannya, Dr. Abdurrahman menyampaikan bahwa acara tahunan ini merupakan salah satu forum yang diadakan oleh Fakultas Teknik UNNES dalam berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah memberikan paparan acara dibuka secara simbolik dengan pemukulan gong didampingi Dekan Fakultas Teknik, Dr. Nur Qudus, M.T., IPM dan Ketua EIC 2019, Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 

Pelaksanaan seminar EIC tahun ini mengangkat tema “Concept and Application of Green Technology”. Tema ini merupakan representasi dari Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas konservasi yang bereputasi internasional. Selain itu, EIC juga dimanfaatkan sebagai wadah kerja sama dan publikasi ilmiah bagi para pemangku kepentingan baik di pemerintah, industri, dosen di tingkat universitas, serta para peneliti di berbagi lingkup pengetahuan yang berkaitan dengan bidang konsep dan aplikasi keteknikan. 

Pada EIC ke-8 ini menghadirkan 4 keynote speakers yaitu (1) Prof. Madya Dr. Zainul Akmar Bin Zakaria, dari Sekolah Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Tenaga, Fakulti Kejuruteraan, Universiti Teknologi Malaysia; (2) Dr. Naraphorn Paoprasert yang berasal Departement of Industrial Engineering, Kasetsart University Thailand; (3) Dr. Wahyu Caesarendra yang berasal dari Faculty of Integrated Technologies, Universiti Brunei Darussalam; (4) Dr.-Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. dari  Department of Electrical Engineering, Universitas Negeri Semarang. 

Selanjutnya pada sesi pemaparan karya tulis ilmiah, peneliti LRMPHP mempresentasikan secara oral. Judul makalah yang dipaparkan adalah A simulation study of parameters influencing microwave heating of seaweed (Eucheuma cottonii) yang ditulis oleh Arif Rahman Hakim, Wahyu Tri Handoyo dan Adrianto Widi Prasetyo. Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil riset pada kegiatan Rancang Bangun Alat Pengering Rumput Laut menggunakan Microwave. 

Dalam pemaparannya, Arif Rahman Hakim menjelaskan bahwa hasil simulasi ketebalan rumput laut berpengaruh terhadap transfer panas yang dihasilkan oleh energy radiasi mikrowave. Selain itu, posisi penempatan waveguide di bagian atas alat menghasilkan elektromagnetik lebih tinggi dibanding sisi samping. Oleh karena itu pengeringan rumput laut menggunakan mikrowave mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. 

Secara keseluruhan pemaparan hasil riset yang disampaikan oleh peneliti LRMPHP berjalan dengan baik dan mendapatkan pertanyaan dan masukan dari peserta seminar. Pertanyaan dan masukan dari peserta seminar tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas publikasi riset LRMPHP.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP

Perwakilan LRMPHP Ikuti Forum dan Bimtek Pelayanan Publik 2019 Lingkup BRSDMKP 

Perwakilan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Ipung Taufik Hidayat, mengikuti Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Oktober 2019 di Gedung Mina Bahari (GMB) IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tema Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Mewujudkan Citra Pelayanan Prima di Lingkup BRSDM KKP. 

Kegiatan Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup BRSDM dibuka oleh sekretaris BRSDMKP, Dr. Maman Hermawan. Beberapa narasumber yang dihadirkan diantaranya anggota ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, Pikri Ilham Kurniansyah selaku Direktur Niaga Garuda Indonesia, Hari Stanto Kepala Bidang Kepatuhan BKIPM dan Hadi Pramono Inspektur III Inspektorat Itjen KP. 

Dalam pemaparannya, Ahmad Alamsyah Saragih menjelaskan fungsi dan tugas Ombudsman RI dalam mengawasi pelayanan publik. "Ombudsman RI mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan Badan Hukum milik negara, swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sumber pendanaannya menggunakan APBN atau APBD. Hal ini diatur dalam pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia," tandasnya.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Airlines, Pikri Ilham Kurniansyah hadir sebagai narasumber bimbingan teknis dengan berbagi kisah sukses. Menurutnya, ada banyak petugas pelayanan publik yang terbawa emosi ketika melayani keluhan pelanggan. Hal ini menyebabkan pelanggan semakin kecewa terhadap institusi yang seharusnya melayaninya. Sepantasnya petugas berterimakasih kepada pelanggan yang menyampaikan keluhan. Dengan adanya keluhan akan menjadi bahan masukan untuk membenahi pelayanan oleh institusi kepada masyarakat.

Pada Forum dan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik 2019 lingkup Badan Riset Kelautan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) ini ditandatangani berita acara forum konsultasi standar pelayanan publik antara kabag kerjasama, humas dan data, UPT dan perwakilan pengguna layanan (stakeholder). 

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan bahan dan masukan dalam rangka terus meningkatkan pelayanan publik khususnya di LRMPHP. Saat ini LRMPHP terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik diantaranya layanan penelitian, magang dan konsultasi teknis penelitian.

Read More

KKP Cetak Generasi Milenial Unggul

KKP melalui BRSDM menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Lomba dan Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan dengan tema ‘Mencetak Generasi Milenial Unggul’, pada 12 Oktober 2019. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Kegiatan ini terlaksana guna mewujudkan Nawacita Jokowi-JK, pada agenda prioritas ke-7. Dikatakan bahwa pemerintah akan mewujudkan kedaulatan keuangan bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil dalam rangka memajukan sektor kelautan dan perikanan dengan bertumpu pada visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Potensi sumber daya kelautan dan perikanan saat ini, sebagian besar belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan lapangan usaha, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan merupakan masalah yang belum terpecahkan, ditambah dengan rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri yang dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki tidak mempunyai keterampilan yang memadai (unskill labour)," tutur Sjarief.

Atas landasan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen penuh dalam peningkatan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Saat ini salah satu usaha yang dilakukan KKP untuk meningkatkan jumlah wirausaha adalah memasukkan kegiatan kewirausahaan kedalam mata pelajaran/mata kuliah baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Program kewirausahaan sudah dilakukan secara parsial pada satuan pendidikan kelautan dan perikanan dan tahun ini merupakan tahun pertama kita menyelenggarakan Gelar Kompetisi Kewirausahaan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan wirausaha muda," terang Sjarief.

Di samping itu, sumber daya manusia yang dihasilkan diharapkan memiliki karakter unggul dan memiliki kompetensi sehingga menjadi tenaga kerja profesional, memiliki jiwa wirausaha yang kuat dan berkarakter baik, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi pengembangan dunia usaha dan dunia industri kelautan dan perikanan.

"Tantangan di masa depan akan lebih berat. Tantangan-tantangan itu belum tentu dapat dihadapi dengan sekedar pengetahuan dan hard skills yang diperoleh langsung melalui pendidikan akademik namun juga diperlukan kompetensi dan ketrampilan lain atau soft skill, seperti ketrampilan berkomunikasi, berorganisasi dan kepemimpinan dan berbagai ketrampilan lain. Semua proses kreatif, inovatif dan proaktif adalah modal besar yang mutlak dimiliki para lulusan untuk berhasil di dunia nyata," tegasnya.

Selain itu, angka literasi keuangan sektor kelautan dan perikanan baru mencapai 25-32 persen atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 36 persen. Hal ini mengakibatkan nelayan dan masyarakat pesisir masih belum mengenal bank dengan baik.

"Untuk mengatasi kendala dimaksud, KKP membentuk Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) bidang permodalan usaha kelautan dan perikanan. Diharapkan peserta gelar kompetisi kewirausahaan hari ini dapat memperoleh bantuan modal usaha dari LPMUKP setelah lulus dari satuan pendidikan kelautan dan perikanan," papar Sjarief.

Saat ini, 70 persen lulusan satuan pendidikan KP telah terserap dalam dunia usaha dan dunia industri. Melalui kegiatan ini, BRSDM juga menargetkan minimal 10 persen dari setiap lulusan pendidikannya untuk menjadi seorang entrepreneurship. Hal tersebut didukung dengan sistem pembelajaran Teaching Factory (TEFA) link and match dengan dunia usaha yang telah diaplikasikan dalam lima tahun terakhir untuk menunjang pendidikan vokasi.

Dalam laporannya, Kepala Pusat Pendidikan KP, Bambang Suprakto, menyampaikan bahwa peserta Gelar Kompetisi Start Up Nasional berasal dari pemenang kompetisi kewiraushaan yang dilaksanakan di satuan pendidikan KP, yang terdiri dari 14 kelompok dari pendidikan tinggi KP (STP dan Politeknik KP) dan 11 kelompok dari pendidikan menengah (SUPM).

"Selain Gelar Kompetisi Start Up Nasional kami juga menyelenggarakan Workshop Kewirausahan yang diikuti oleh siswa SMA dan mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional. Dalam kesempatan ini juga akan diberikan penghargaan kepada guru dan dosen berprestasi di lingkungan KKP berupa penghargaan Adibakti Mina Bahari," papar Bambang.

CEO Jurusanku, Ina Liem, menyampaikan bahwa melalui acara ini, mengajak generasi milenial untuk menoleh ke laut, menjadikan laut sebagai sektor yang menguntungkan. "Sesuai dengan apa yang dikatakan Presiden, kita harus menghadap laut, jangan mengeblakangi laut. Mari kita ciptakan SDM yang unggul dari sektor KP," ucapnya.

Workshop Kewirausahaan Sektor Kelautan dan Perikanan turut menghadirkan berbagai narasumber, yakni Adi Lingson (CEO Juragan Kapal); Utari Octavianty (Co Founder Aruna Indonesia); Jefry Pratama (UMG Idea Lab).

Produk yang diikutsertaka  dalam lomba kewirausahaan diantaranya, Dori Rame Rice dan Genre Chips dari STP Jakarta; MIETIMI dan Seabar dari Poltek KP Sidoarjo; Pembuatan Zink Anode dari Poltek KP Bitung; Lampu Penarik Ikan dari Poltek KP Sorong; DJERUZU dan Jelly De Nipah dari Poltek KP Pangandaran; Eco Fish Light dari Poltek KP Jembrana; Kepiting Gemuk dalam Galon dari Poltek KP Bone; Tarunaku dan Mirai Food dari Poltek KP Karawang; Mi Mangat dari SUPM Ladong; serta Alat Tangkap Gurita dari SUPM Kupang.

Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Pusat Pendidikan KP dan Jurusanku. Hadir dalam kesempatan tersebut, Pejabat Eselon I lingkup KKP; Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup KKP; Kepala Satuan Pendidikan lingkup KKP; Koordinator Entrepreneur Business Centre (EBC) satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan; serta mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, seperti Universitas Padjajaran, Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, UPN Veteran, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Prasetiya Mulia, Universitas Negeri Yogyakarta, hingga Universitas Hasanuddin.

Read More

Perwakilan LRMPHP Ikuti Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

Jakarta – Sekretaris BRSDM Maman Hermawan membuka sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM, yang terlaksana pada 11-12 okt 2019.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan teknis dan asistensi kepada Satker lingkup BRSDM dalam menyusun Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 tingkat UAKPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada BRSDM sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2019 tingkat Eselon I BRSDM (UAPPA E1).

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui tahap rekonsiliasi data transaksi keuangan dan  tahap penyusunan LK. Langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan, yakni: Melakukan Rekonsiliasi Internal (pencocokan data antara SAIBA dan Simak BMN); Upload ADK Tepat Waktu melalui aplikasi e-Rekon; Membuat Laporan Keuangan Satker; serta Membuat Telaah Laporan Keuangan Satker

Disamping hal teknis tersebut, Satker agar mulai mengidentifikasi catatan penting sampai dengan triwulan III 2019, sebagai bahan untuk menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang akan dituangkan dalam LK Tahunan 2019.

“Harapan kami, dengan asistensi yang dilakukan oleh Narasumber serta pendampingan petugas akuntansi BRSDM, output data keuangan dan BMN Satker lingkup BRSDM memenuhi standar akuntansi, dengan kriteria tidak terdapat Transaksi Dalam Konfirmasi, tidak terdapat Unregister, tidak terdapat Saldo Tidak Normal, meminimalkan Pagu Minus, tidak terdapat Pengembalian Belanja (Pengembalian Belanja melebihi realisasi, tidak terdapat Neraca Tidak Balance, serta t idak terdapat selisih Rekonsiliasi Internal,” tutur Maman Hermawan.

Lebih jauh lagi pihaknya berharap dengan tersusunnya laporan Keuangan TW III Tahun 2019 ini, maka laporan Keuangan Tahun 2019 akan lebih  berkualitas, dengan hasil reviu Itjen yang bersih tanpa catatan, serta menjadi penyumbang opini WTP bagi LK KKP Tahun 2019.

Perwakilan LRMPHP Ikuti Pendampingan Sosialisasi Data LK (Span) TW 3 TA 2019 lingkup BRSDM

                         

Read More

Petani Bantul Sukses Uji Coba Budidaya Minapadi

Petani Bantul Sukses Uji Coba Budidaya Mina Padi

Musim tanam kali ini digunakan oleh para petani yang tergabung di Kelompok Tani Dwi Manunggal untuk ujicoba budidaya mina padi. Dengan difasilitasi Kementrian Kelutan dan Perikanan (KKP) RI, ujicoba ini berhasil menghasilkan panen lebih banyak dibanding sebelumnya. Meski dilakukan saat musim kemarau, ikan nila dari sawah dapat berkembang dengan baik.

             Dengan sistem budidaya mina padi mampu hasilkan gabah 11 ton perhektar

Penyuluh Perikanan Badan Riset SDA Kelautan dan Perikanan, Sulistyatmoko menjelaskan bahwa fasilitasi dari KKP RI untuk lahan seluas 15 hektar. Hasil panen, Sulis menilai jauh lebih baik karena satu hektar dapat menghasilkan padi hingga 11 ton. Padahal rata-rata lahan di wilayah itu tanpa mina padi hanya menghasilkan 9,93 ton. Angka ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hasil panen rata-rata Kabupaten Bantul yang hanya sekitar 6 ton perhektarnya. “Untuk ikan bisa sampai 800 kilogram,” imbuhnya disela panen raya di Dusun Nglebeng, Tamanan, Banguntapan, Jumat (4/10).

Ikan nila mampu membantu pertumbuhan padi

Sulis menambahkan dengan sistem ini petani selain mendapat hasil lebih banyak, dapat memanen ikan yang dibudidaya. Menurutnya ikan jenis nila yang dibesarkan di sawah tersebut bukan hanya sebagai penunjang pemanfaatan lahan. Namun juga dapat membantu pertumbuhan padi. Nila akan memakan hama sehingga petani tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu pemupukan juga hanya dilakukan cukup sekali dari mulai tanam hingga panen. Kotoran ikan dinilai dapat memberikan nurisi tambahan bagi tanaman, sehingga dapat berkembang dengan lebih baik. “Hasil panen tambah dan biaya produksi petani menurun,” paparnya.

Ketua Kelompok Tani Manunggal, Subandi membenarkan hal ini. Bahkan menurutnya sejak ikan nila dimasukkan ke sawah dia tidak lagi menemui tanaman padi yang tidak produktif atau biasa disebut gabuk. Tanaman padi yang gabuk akan menjadi makanan ikan nila termasuk rumput-rumput pengganggu diantara tanaman padi. “Tidak perlu disorok, karena tidak ada rumput yang perlu dibersihkan,” paparnya.

Tak butuh air yang berlimpah agar ikan nila tetap hidup

Subandi menambahkan seluruh lahan di kelompoknya sekitar 18  hektar namun yang digunakan ujicoba baru 15 hektar saja. Pada saat usia padi 20 hari bibit nila mulai ditebar di sawah. Perawatannya hanya diberi pakan yang juga bantuan dari KKP. Rata-rata setiap seribu meter persegi sawah, menghabiskan pakan jenis pellet B78 sebanyak 100 kilogram hingga panen. Saat dipanen dalam satu kilogram terdiri dari 8-10 ekor ikan nila. “Pertumbuhannya cepat kalau nila,” sebutnya.

Penerapan sistem mina padi ini hanya sedikit merubah teknis persawahan. Di tepi sawah akan dibuat kolam dalam, meskipun tidak lebar namun kedalaman air sekitar 40 cm. Sedangkan kedalam air dibagian lain tetap sama seperti sawah pada umumnya, sekitar 10 cm. Menurutnya lokasi persawahan itu tidak pernah kekurangan air. Selama ini mengandalkan saluran irigasi Bendung Mrican dengan air yang bersumber dari Sungai Gajahwong. Subandi mengatakan syarat utamanya adalah ketersediaan air, sehingga air di sawah harus tetap terjaga. “Tidak harus dalam, yang penting air itu ada terus,” tandasnya.

Hama regul jadi ancaman utama budidaya mina padi

Sejauh ini kendala yang dihadapi oleh petani justru pada hama ikan berupa regul. Hewan pemakan ikan ini menjadi musuh petani, karena jaring yang dipasang mengelilingi sawah tidak mampu menghalau regul. Selain itu belum adanya jaringan pemasaran ikan yang membeli ikan hasil petani. Namun begitu Subandi mengaku akan melanjutkan sistem mina padi tersebut. Meskipun diperkirakan lahan akan berkurang, Subandi yakin petani lain mulai tertarik untuk melanjutkan sistem ini. “Kalau selanjutnya kan petani harus mandiri ya, tidak bisa mengandalkan bantuan lagi jadi tidak bisa sebanyak sekarang,” pungkasnya.

Sumber : jogja.idntimes

Read More

CEGAH KEMATIAN MASSAL IKAN, KKP DORONG PANEN PARSIAL JELANG PERUBAHAN MUSIM

Nomor : SP261/SJ.04/X/2019

SIARAN PERS

JAKARTA (1/10) –  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melakukan upaya pencegahan dan pengendalian atas penyebab kematian ikan massal yang terjadi akibat perubahan musim. Terlebih saat ini Indonesia tengah mengalami musim kemarau akibat memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Musim kemarau kini sudah menghampiri utara dan timur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian tenggara, pesisir barat Sulawesi Selatan, pesisir utara Sulawesi Utara, pesisir dalam perairan Sulawesi Tengah, sebagian Maluku, dan Papua bagian selatan.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja mengungkapkan, kematian massal ikan pada umumnya terjadi karena adanya pergantian cuaca sehingga terjadi penurunan massa air hingga upwelling, yang menyebabkan pasokan oksigen ikan berkurang secara drastis. Hal tersebut berimbas pada rusaknya suhu air.

BRSDM merekomendasikan untuk sementara waktu aktivitas Keramba Jaring Apung (KJA) dihentikan terlebih dahulu sekitar dua bulan, agar perairan bisa memperbaiki kondisinya seperti semula. Di samping itu, ia juga mendorong pembudidaya untuk melakukan panen sebagian atau panen parsial.

“Ketika waktu kematian massal ikan sudah diketahui, kenapa tidak dilakukan panen parsial, panen awal, sehingga risiko kematian massal akan lebih kecil,” ungkap Sjarief di Jakarta, Selasa (1/10).

Berdasarkan hasil riset dan informasi yang dilakukan oleh Peneliti Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) - BRSDM, Krismono dan Joni Haryadi, kemarau yang melanda Indonesia saat ini membuat daerah perairan waduk dan telaga mengalami penurunan kedalaman air dari 10 - 20 m, luas perairan menurun sehingga tinggal 50 - 60 persen.  Hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung perairan juga menurun. Daerah perairan yang mengalami penurunan kedalaman antara lain Telaga Sarangan, Danau Singkarak, Waduk Kedung Ombo, Rawa Pening, Waduk Saguling, Waduk Cirata, Waduk Wadaslintang, dan Waduk Sempor, serta Waduk Jatiluhur.

Penyusutan volume air ini juga menyebabkan konsentrasi beberapa senyawa kimia perairan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan prakiraan cuaca dari BMKG, musim hujan akan diawali sekitar Oktober-November 2019 serta puncaknya terjadi pada Januari 2020.

“Seperti biasa, pada musim hujan maka akan terjadi pencucian daerah tangkapan air (catchment area) dengan air hujan yang kemudian masuk ke perairan waduk atau danau. Masuknya air dengan material yang dibawa dari wilayah daratan dan besarnya arus yang masuk keperairan akan mengakibatkan pembalikan material di dasar perairan yang dangkal, sehingga akan mengakibatkan kualitas air yang jelek. Ini dapat mengakibatkan kematian ikan khususnya ikan budidaya dalam keramba jaring apung,” tuturnya.

Menurutnya, konsentrasi oksigen saat ini masih baik dan layak untuk kehidupan ikan. Sebagai contoh di Telaga Sarangan berkisar 5,59-6,23 mg/L; untuk Kedung Ombo 9,42 mg/L, dan Waduk Jatiluhur berkisar 3,83-5,76 mg/L. Namun konsentrasi oksigen terlarut ini akan menurun secara drastis ketika datang musim penghujan. Hasil monitoring rutin menunjukkan bahwa konsetrasi oksigen pada musim penghujan berkisar 1,54-3,55 mg/L, sedangkan konsentrasi oksigen yang dibutuhkan oleh ikan > 5 mg/L.

Pada musim penghujan, dikatakan terdapat hembusan angin kencang serta arus air yang deras dari sungai inlet yang menyebabkan pembalikan massa air dari dasar. Air di dasar perarian umumnya akan memiliki kualitas air yang kurang baik dengan kandungan oksigen yang rendah dan kosentrasi senyawa yang bersifat racun seperi nitrit dan amoniak sehingga ketika terjadi pembalikan massa air akan menyebabkan kematian ikan.

Kualitas yang buruk ini sebagai akibat dari dekomposisi bahan organik yang terakumulasi di dasar perairan. "Pada umumnya kematian massal ikan ditandai oleh terjadinya mendung disertai gerimis selama beberapa hari. Hal ini mengakibatkan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen diperairan menjadi tidak optimal, sedangkan oksigen yang ada terus digunakan untuk respirasi. Sehingga konsentrasi oksigen tidak mencukupi untuk organisme akuatik termasuk ikan budidaya," jelasnya.

Sementara Joni menambahkan, untuk pembudidaya ikan, kondisi perairan tersebut harus menjadi perhatian. "Pembudidaya harus mengambil langkah-langkah antisipasi untuk ikannya. Langkah tersebut antara lain dengan: mengurangi kepadatan ikan (dengan dipanen), memindahkan letak KJA ke tempat yang lebih dalam, atau mempersiapkan alat aerasi karena biasanya kandungan oksigen terlarut turun, mempersiapkan penampungan ikan di kolam darat, dan lain-lain. Perhatian ini untuk pembudidaya ikan dalam KJA yang ada di perairan waduk atau danau supaya tidak terjadi kerugian besar karena kematian ikan masal,” papar Joni.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa fenomena kematian ikan budidaya tersebut sudah sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pembudidaya bahkan hingga gulung tikar.  Terkadang petani telah mengetahui tentang fenomena kematian massal ikan, namum tetap melakukan kegiatan budidaya pada saat rawan kematian karena tergiur besarnya keuntungan yang akan diperoleh ketika dapat panen ikan.

Untuk beberapa lokasi seperti Waduk Jatiluhur dan Danau Toba, BRSDM telah mengeluarkan rekomendasi berupa kalender ‘Prediksi Kematian Massal Ikan’ dan skema ‘Alur Penanganan Kematian Massal Ikan’, yang berisikan data dan informasi penyebab kematian massal ikan di KJA, termasuk upaya penanggulangannya sebagai bagian upaya pencegahan dan pengendalian peristiwa kematian massal ikan agar tidak kembali terjadi. Kalender tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembudidaya.

Kejadian kematian massal ini umumnya terjadi pada badan air dengan kegiatan budidaya yang telah melebihi daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, pihak pengelola juga harus mengakkan aturan tentang jumlah KJA yang boleh beroperasi.

Beban pencemaran yang masuk ke perarain juga berasal dari luar badan air, sehingga aktivitas pemanfaatan lahan di sekitar badan air juga harus diperhatikan. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan pupuk serta limbah rumah tangga yang masuk ke badan air juga menyebabkan penurunan kualitas air.

Sebagai informasi, BRPSDI adalah Unit Pelaksana Teknis  KKP di bidang riset pemulihan sumber daya ikan perairan tawar dan laut. BRPSDI mempunyai tugas pokok melakukan riset pemulihan, konservasi, dan rehabilitas terhadap  sumber daya ikan dan lingkungan di perairan laut dan tawar.

Lilly Aprilya Pregiwati

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri

https://kkp.go.id/artikel/14675-cegah-kematian-massal-ikan-kkp-dorong-panen-parsial-jelang-perubahan-musim

Read More

Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) DIY di LRMPHP

Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) DIY di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menerima kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) DIY pada 30 September 2019. Kunjungan dipimpin oleh KPH Ir. Bayudono, M.Sc selaku ketua DRD DIY ini dalam rangka sosialisasi dan koordinasi untuk perumusan kebijakan pengembangan Science Techno Park (STP) di DIY. 

KPH Ir. Bayudono, M.Sc menyampaikan bahwa DRD DIY mempunyai visi untuk menjadikan DIY pusat keunggulan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berbasis pada budaya dan intelektualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Saat ini banyak lembaga riset, baik dari PT, lembaga pemerintah, maupun swasta tidak terhubungkan satu dengan lainnya, akibatnya banyak materi riset yang duplikatif dan hasilnya tidak termanfaatkan karena tidak didukung dengan riset yang akurat dan hanya bersifat tambal sulam. 

Dengan melihat kondisi kegiatan riset dan pembangunan iptek tersebut maka sumber daya manusia  (SDM) dan kegiatan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dikembangkan. Agar kegiatan riset dan teknologi dapat diterapkan dan dikembangkan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya secara substansi, teknologi yang dikembangkan sesuai dengan realita kebutuhan, teknologi yang dikembangkan sepadan dengan kapasitas adopsi pengguna potensialnya sehingga mampu digunakan, kompetitif terhadap teknologi yang sudah tersedia di pasar dan invention (penemuan) yang diarahkan keinnovation (penerapan).

Untuk itu, DRD DIY sepakat membentuk forum komunikasi antar STP di DIY dan akan menyusun konsep mengenai wadah komunikasinya. DRD DIY siap dalam membantu, mendampingi serta mengarahkan para peneliti  mengingat DRD DIY merupakan wadah bagi para peneliti di DIY.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh DRD DIY tersebut, LRMPHP yang diwakili oleh Tri Nugroho Widianto, MSi menyambut antusias dan menyatakan mendukung pembentukan forum STP. Selain untuk menjembatani koordinasi antar institusi riset, forum komunikasi ini sebagai upaya untuk mendukung secara langsung pembangunan yang dilandasi oleh hasil riset. Salah satu upaya yang ditempuh LRMPHP selama ini adalah dengan cara menjalin penjajakan kerja sama dengan institusi riset dan pelaku usaha, melakukan monev terpadu dengan dinas terkait dan pengujian peralatan hasil riset kepada pengguna. 

Dengan diawalinya pertemuan ini, baik LRMPHP dan DRD DIY sepakat untuk melakukan koordinasi lanjutan terkait pengembangan STP di DIY yang berbasis budaya lokal. 

Read More

LRMPHP ikuti FGD Litbang Pasca Pemberlakuan UU 11/2019

Perwakilan LRMPHP yang terdiri dari Kepala Loka, Kakelti dan Pengelola Kepegawaian menghadiri kegiatan FGD Litbang bertema Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Organisasi KKP pada tanggal 23 September 2019 di Balai Besar Penangkapan Ikan, Semarang.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang terdiri dari perwakilan unit kerja eselon 1 dan satuan kerja/UPT yang memiliki jabatan fungsional peneliti (satuan kerja riset di BRSDMKP) dan jabatan fungsional perekayasa (satuan kerja – UPT pada Ditjen Teknis KKP). Diantaranya yaitu:

• Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Jawa Tengah
• Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, Jawa Barat
• Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Pesawaran, Lampung
• Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar, Sulawesi Selatan
• Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Jawa Timur
• Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batte, Aceh
• Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sei Gelam, Jambi
• Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Kalimantan Selatan
• Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara
• Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kep. Riau
• Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat
• Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Maluku
• Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya
• Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem, Bali
• Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang, Banten
• Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan Jakarta
• Pusat Riset Kelautan
• Pusat Riset Perikanan
• Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta
• Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Jakarta
• Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol, Bali
• Balai Riset dan Observasi Laut Perancak, Bali
• Balai Riset Perikanan Laut Cibinong, Jawa Barat
• Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang, Sumatera Selatan
• Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Jatiluhur, Jawa Barat
• Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Maros, Sulawesi Selatan
• Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Bogor, Jawa Barat
• Balai Riset Pemuliaan Ikan Sukamandi, Jawa Barat
• Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok Jawa Barat
• Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus, Sumatera Barat
• Loka Riset Perikanan Tuna Benoa, Bali
• Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Bantul, Yogyakarta
• Loka Riset Budidaya Rumput Laut Boalemo, Gorontalo
• Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi, Sulawesi Tenggara

Kegiatan ini diselenggarakan sehubungan dengan pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Beberapa hal yang menjadi issue yaitu

1. Rencana Induk Pemajuan Iptek akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.
2. Penambahan batas usia pensiun untuk Peneliti Ahli Utama (menjadi 70 tahun) dan Peneliti Ahli Madya (menjadi 65 tahun).
3. Hasil Litbang wajib dipublikasikan dan didiseminasikan.
4. Komisi Etik dibentuk untuk menegakkan kode etik penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) iptek.
5. Pemerintah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan output riset, paling singkat selama 20 tahun, melalui sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional.
6. Untuk menjalankan litbangjirap dan menghasilkan invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional (BRIN).
7. Dana abadi litbangjirap invensi dan inovasi dibentuk oleh pemerintah untuk membiayai litbangjirap.
8. Insentif pengurangan pajak bagi badan usaha yang melakukan litbangjirap.
9. Dilarang melakukan pengalihan material kekayaan hayati dll, kecuali uji material nya tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam hal ini wajib dilengkapi dengan dokumen MTA.
10. Pemerintah melakukan pengukuran indikator iptek nasional secara berkala.
11. Kegiatan litbangjirap yang berisiko tinggi dan berbahaya wajib mendapatkan izin dari pemerintah, melalui proses di komisi etik.
12. Beberapa sanksi administratif dan ketentuan pidana bagi pelanggar UU ini.

Sedangkan di kalangan peneliti KKP sendiri, beberapa hal yang menjadi diskusi hangat diantaranya yaitu

1. Penambahan batas usia pensiun yang belum ada PP nya sampai dengan saat ini.
2. Kelembagaan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional): bentuk dan mekanisme kerjanya
3. Apakah BRSDMKP diserahkan/melebur ke BRIN?
4. Apakah UPT milik ditjen teknis (yang memiliki jabfung perekayasa) ikut diserahkan ke BRIN juga. Karena BRIN memayungi kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan  penerapan).

Paparan narasumber

Kegiatan diawali dengan sambutan selamat datang oleh Plt. Kepala BBPI (Bpk Usman Effendi) dan dilanjutkan dengan paparan narasumber (panel) yang dipandu oleh ibu Effin Martiana (Kabag Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum dan Organisasi)

1. Kepala Pusat Riset Perikanan

Kepala Pusat Riset Perikanan (Bapak Waluyo Sejati Abutohir) membawakan materi bertema Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan. Beberapa poin penting dari materi yang beliau sampaikan yaitu:

• transformasi kebijakan riset: yang hulu dan hilirnya dari pengguna / masyarakat
• penyusunan pohon riset sebagai basis/dasar pelaksanaan kegiatan riset
• ketika organisasi BRIN muncul, baik organisasinya berjalan secara struktural maupun fungsional, roadmap riset tetap harus ada

2. Kepala Bagian Jabatan Fungsional – Biro SDM Aparatur KKP

Kabag Jabfung (Bapak Suratna) membawakan materi bertema kepegawaian Pembinaan Jabfung di KKP terkait dengan pemberlakuan UU 11/2019. Beberapa poin penting dari materi yang beliau sampaikan yaitu

• umur pensiun untuk peneliti dan perekayasa jenjang ahli madya dan utama bertambah, masing-masing menjadi 65 dan 70 tahun
• pemberlakuan BUP yang baru mengacu pada PP (yang belum terbit), namun akan diantisipasi dengan SE dari BKN/Menpan agar menjadi acuan selama masa transisi

3. Kepala Bagian Hukum – Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan - Kemenristekdikti

Kabag Hukum (Bapak Syarif) membawakan dua materi, yaitu

• Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan UU 11/2019
• Bisnis Proses dan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan Berdasarkan UU11/2019

Poin menarik terkait dengan kelembagaan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang beliau sampaikan yaitu, ada 2 opsi kelembagaan

• Kelembagaan secara struktural, yang artinya BRIN ini akan menarik dan menghapuskan unit-unit litbangjirap di kementerian/lembaga
• Kelembagaan secara fungsional, yang artinya BRIN ini akan menjalankan peran untuk meng-organisasi-kan unit-unit litbangjirap di berbagai kementerian/lembaga (mirip dengan peran yang dilaksanakan oleh Bappenas terhadap Biro Perencanaan dan Bappeda).

-File paparan dapat diakses melalui alamat: http://bit.ly/fgd-sisnasiptek

Read More