Apel pagi tiap hari Senin pagi merupakan rutinitas baru pegawai LPPMPHP. Salah satu dokumentasi yang sempat diambil per tanggal 4 Maret 2013. Seluruh pegawai LPPMPHP diharuskan mengikuti kegiatan ini.
EKONOMI BIRU
Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan 2021 - 2024 Berbasis EKONOMI BIRU
ZI WBK? Yes, We CAN
LRMPHP siap meneruskan pembangunan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah dimulai sejak tahun 2021. ZI WBK? Yes, We CAN.
LRMPHP ber-ZONA INTEGRITAS
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan siap menerapkan Zona Integritas menuju satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021.
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020
Tugas Pokok dan Fungsi
Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP
Lebih dari 30 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2021
Kerjasama Riset
Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru
Sumber Daya Manusia
LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.
Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP
Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP
Kamis, 21 Maret 2013
Jurusan Perikanan UGM Bakal Jadi Fakultas
SLEMAN (KRjogja.com) - Jurusan Perikanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang selama ini bernaung dibawah Fakultas Pertanian berencana mengajukan proposal kepada Senat Akademik Universitas agar nantinya jurusan tersebut menjadi Fakultas tersendiri. Langkah tersebut dilakukan untuk merespon kebutuhan sumber daya manusia di bidang perikanan dan kelautan.
"Perikanan UGM sudah memenuhi syarat untuk menjadi Fakultas. Jumlah dosen Perikanan ada 28 orang. Sekitar 60 persen diantaranya bergelar doktor dan 3 profesor. Kini 5 orang tengah menempuh doktor. Ini sudah memenuhi syarat untuk mengajukan menjadi fakultas," ujar Ketua jurusan Perikanan, Prof. Dr. Ir. Rustadi, M.Sc di sela peringatan setengah abad perikanan UGM, di selasar jurusan Perikanan UGM, Selasa (19/03/2013).
Rustadi menceritakan, Perikanan UGM sudah pernah mengajukan proposal yang sama pada tahun 1996. Namun kala itu, dengan alasan efsiensi dan pendanaan karena adanya rencana perubahan status UGM menjadi PT BHMN, usulan tersebut belum dapat dipenuhi oleh pihak universitas.
"Dalam waktu dekat, kita akan mengajukan kembali. Kami akan berkordinasi dengan Dekan dan Senat Fakultas untuk meninjau isi proposal pengajuan menjadi fakultas yang akan diajukan ke tingkat universitas," katanya.
Dekan Pertanian UGM, Dr. Jamhari, SP., MP. menegaskan mendukung dan mengawal usulan tersebeut. Namun demikian, dia meminta jurusan Perikanan untuk melakukan perombakan proposal usulan dengan mencantumkan roadmap yang jelas terkait kesiapan Perikanan untuk menjadi fakultas. (Aie)
Senin, 11 Maret 2013
Kunjungan Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Biro Hukum KKP (8 Maret2013)
Dokumentasi kunjungan Kepala Biro Kepegawaian KKP (Bapak Supranawa Yusuf) dan Kepala Biro Hukum KKP (Bapak Hanung) ke Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (tanggal 8 Maret 2013)
Jumat, 01 Maret 2013
Produksi Perikanan Sleman Meningkat 19 Persen
SLEMAN (KRjogja.com) - Selama kurun waktu terakhir ini, Sleman telah mampu mengoptimalkan produksi ikan air tawar untuk mensuplai kebutuhan ikan hingga di daerah di luar Sleman. Bahkan produksi ikan di Sleman terus meningkat mencapai 19 persen.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Drs Dwi Supriyatno MS mengatakan, produksi perikanan di tahun 2012 juga mengalami peningkatan. Produksi ikan konsumsi mencapai 21 ribu ton lebih (meningkat 19 persen dibanding tahun sebelumnya), benih ikan 902 juta ekor lebih atau naik 7,44 persen. Untuk ikan hias meningkat sekitar 11 persen dibanding tahun sebelumnya atau mencapai lebih dari 13 juta ekor.
“Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami peningkatan, pada tahun 2011 konsumsi ikan perkapita sebesar 27,78 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 28,65 kg/kapita/tahun. Tingkat konsumsi ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan di DIY yaitu sebesar 20,00 kg untuk tahun 2011,” ujar Dwi Supriyanto di sela-sela menerima kunjungan dari DPRD Sumba Timur di Pemkab Sleman, Rabu (27/2).
Disebutkan Dwi, peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya jumlah kelompok pembudidaya ikan, rumah makan/restoran ikan dan UKM yang mengolah berbagai produk olahan pangan berbahan baku ikan. Selain itu peningkatan ini didukung peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang mulai bergeser pada konsumsi makanan non kolesterol.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumba Timur ML Praing Amos mengaku kagum dengan keberhasilan perikanan di Sleman. Untuk itu ia akan belajar bagaimana pemeliharaan ikan dari dari pembibitan, pembesaran sampai penjualan pascapanen. (Usa)
Kamis, 28 Februari 2013
KKP Dorong Pengembangan Industri Perikanan
JAKARTA (KRjogja.com) - Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gelwynn Jusuf mengatakan, KKP akan terus mendorong pengembangan industrialisasi kelautan dan perikanan berbasis komoditas unggulan yang ada di daerah yang semata-mata bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan produktivitas usaha.
"Program akan optimal melalui pengembangan dan modernisasi sistem produksi dan pemasaran yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir," kata Gelwyn Yusuf di Jakarta (27/02/2013).
Dengan pendekatan industrialisasi diharapkan akan tercipta mata rantai usaha/industri perikanan dan kelautan nasional yang kuat dan kompetitif di tingkat global.
"Tentunya semua program tersebut memberi dukungan terhadap perluasan penyerapan tenaga kerja (pro job), kontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional (pro growth), serta turut andil dalam penanggulangan kemiskinan (pro poor)," jelasnya.
Sebelumnya Menteri KKP Sharif C Sutardjo menyatakan, KKP fokus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini diwujudkan dengan memberikan bantuan langsung kepada nelayan serta pelatihan.
"Dengan bantuan langsung dan pelatihan nantinya mereka (nelayan) diajarkan untuk bisa mandiri di sektor yang dijalani," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif.
Dia menjelaskan, melalui Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang "Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" dan Instruksi Presiden nomor 15 Tahun 2011 tentang "Perlindungan Nelayan" telah didorong program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).
Menurut dia, program tersebut secara efektif telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dengan pencanangan kawasan PKN berbasis industrialisasi perikanan terpadu.(Ful)
