Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/2017

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Produk Hasil Rancang Bangun LRMPHP

Lebih dari 25 peralatan hasil rancang bangun LRMPHP telah dihasilkan selama kurun waktu 2012-2017

Kerjasama Riset

Bahu membahu untuk kemajuan IPTEK dengan berlandaskan 3 pilar misi KKP: kedaulatan (sovereignty), keberlanjutan (sustainability), dan kesejahteraan (prosperity)

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh tenaga peneliti sebanyak 12 orang dengan latar pendidikan teknologi pangan dan engineering, 5 orang teknisi litkayasa, dan beberapa staf administrasi

Kanal Pengelolaan Informasi LRMPHP

Diagram pengelolaan kanal informasi LRMPHP

Jumat, 31 Januari 2020

Pemaparan Hasil PKL Mahasiswa Perikanan UGM di LRMPHP

Pemaparan Hasil PKL Mahasiswa Perikanan UGM di LRMPHP
Pemaparan hasil praktek kerja lapangan (PKL) oleh mahasiswa  Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Universitas Gadjah Mada dilaksanakan pada 30 Januari 2020. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala LRMPHP, Luthfi Assadad, S.Pi, M.Sc, pembimbing mahasiswa dari LRMPHP, Koordinator Menejerial dan Tim Pelayanan Teknis. Sebagai pembimbing mahasiswa dari LRMPHP yaitu Tri Nugroho Widianto, S.Si, M.Si, Arif Rahman Hakim, S.Pi, M.Eng, Putri Wullandari, STP, M.Sc dan I Made Susi Erawan, S.Pi, M.Sc.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan PKL telah berlangsung dengan baik. Pada pemaparan hasil PKL ini, pembimbing mahasiswa memberikan masukan terkait  kaidah penulisan ilmiah. Selain itu, Kepala LRMPHP berharap agar kegiatan PKL  bermanfaat dan dapat dijadikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bekal menyusun tugas akhir di kampus.

Pemaparan hasil PKL diawali oleh Mahardika Putri Nur Nabila yang menyampaikan laporan tentang Pengamatan Survival Rate Pada Ikan Nila Pasca Dilakukan Transportasi Sistem Basah. Pemaparan selanjutnya tentang Pengembangan Sub-Sistem Grading dan Sortasi Rumput Laut Kering oleh Fatma Nadya Nursyamsi, Pembuatan Bioplastik dari Eucheuma cottonii oleh Fiskina Zulfa Kamala dan diakhiri dengan pemaparan tentang Studi AplikasiI PCM (phase change material) Untuk Cold Box Penyimpanan Ikan oleh Azka Fariha.

Kamis, 30 Januari 2020

LRMPHP JUARA 1 IP ASN

Dalam rangkaian kegiatan rapat kerja pemantapan kegiatan lingkup Pusat Riset Perikanan se-Indonesia yang dipusatkan di Jakabaring Palembang pada tanggal 27-29 Januari 2020, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mendapatkan penghargaan dari Pusat Riset Perikanan sebagai satuan kerja terbaik untuk kategori pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2019.

IP ASN sendiri dinilai dengan menggunakan formula yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 8/2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan kedua aturan tersebut, IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

Kualifikasi diukur dari riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai seorang pegawai. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan baik berupa diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Sedangkan dimensi disiplin diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami, meliputi tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Pengukuran IP ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri, dapat dipantau secara online (daring) dan real time melalui dashboard IP ASN yang beralamat di http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon

Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi pemacu semangat seluruh pegawai LRMPHP untuk berprestasi lebih baik lagi di masa mendatang.


LRMPHP menerima penghargaan juara 1 IP ASN lingkup Pusriskan 

Selasa, 28 Januari 2020

KKP Resmikan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan di Palembang

Peresmian Balai Riset Perikanan Perairan  Darat  di Palembang
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah meresmikan Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan atau The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) - Fishery Resources Development and Management Department (IFRDMD/BRPPUPP) di Palembang pada 27 Januari 2020. Menurutnya balai riset ini merupakan satu-satunya balai riset perikanan perairan darat di Asia Tenggara.

Dalam sambutannya, Menteri Edhy berpesan agar kajian-kajian di balai riset ini bisa ditransfer dengan baik ke masyarakat. Kajian ini, kata Edhy, tujuan akhirnya agar masyarakat, di Sumatera Selatan khususnya, memperoleh pengetahuan yang luas di bidang budidaya perikanan, terutama perairan umum darat.

"Peran Seafdec ini penting untuk mempererat kerja sama kita dengan negara-negara di Asia Tenggara. Walaupun demikian tidak ada gunanya bangunannya mewah, besar, megah tapi hanya lambang. Ilmunya harus bisa ditransfer ke masyakarat," ujar Menteri Edhy .

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja, menjelaskan, SEAFDEC-IFRDMD/BRPPUPP memiliki 3 fungsi utama, yakni mempersiapkan kajian stok ikan beserta wilayah pengelolaannya, konservasi wilayah perairan sebagai plasma nutfah, dan pengembangan Fish Passage/Fish Way di Indonesia.

"SEAFDEC-IFRDMD/BRPPUPP juga berperan menciptakan output unggulan di pengelolaan perikanan perairan umum daratan, karenanya kami menciptakan sejumlah inovasi agar dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat," tutur Sjarief.

Inovasi pertama yang dihasilkan, yakni aplikasi Data Collection for Fishery Activities (DACOFA). Aplikasi yang dikembangkan oleh SEAFDEC-IFRDMD/BRPPUPP ini memungkinkan para enumerator melakukan input data  secara cepat dan efisien. Dengan hadirnya aplikasi berbasis Android ini, penginputan data ikan diklaim menjadi mudah karena dapat dilakukan melalui smartphone. Dengan begitu seluruh data akan terekam dalam satu pusat data.

Output lainnya adalah adanya aplikasi Barrier Tracking System (BATAS). BATAS merupakan aplikasi untuk mengidentifikasi dan memetakan hambatan (barrier) yang ada di sungai Indonesia. Rencana jangka panjang dari BATAS adalah manajemen adapatif untuk pengoperasian bendungan dan penghalang di sungai-sungai Indonesia untuk mencapai pemulihan konektivitas aliran yang lebih efisien dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh fragmentasi sungai.

Dengan adanya SEAFDEC ini, Menteri Edhy juga berharap bisa membuat citra Sumatera Selatan terbangun sebagai sentra penghasil ikan air tawar di Indonesia, maupun di Asia Tenggara.

Senin, 20 Januari 2020

KKP targetkan produksi 10,99 juta ton rumput laut pada 2020

Budidaya rumput laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan produksi hingga sebesar 10,99 juta ton rumput laut pada tahun 2020, dengan menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi komoditas tersebut.

"KKP berkomitmen menggenjot nilai ekspor rumput laut guna pertumbuhan ekonomi nasional," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Slamet menambahkan, selama ini rumput laut masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 60,7 persen terhadap total produksi perikanan budidaya nasional.

Berdasarkan data KKP, tercatat angka sementara pada tahun 2019, produksi rumput laut nasional mencapai sebesar 9,9 juta ton.

Untuk mewujudkan target penambahan sekitar 1 juta ton pada tahun 2020 ini, KKP sudah menyiapkan berbagai strategi percepatan peningkatan produksi rumput laut dalam peta jalan industrialisasi rumput laut nasional hingga lima tahun mendatang.

Hal itu, ujar dia, untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan baku dan kualitas rumput laut terus terjaga baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP juga mengatakan bahwa komitmen Presiden Jokowi untuk mengandalkan industrialisasi rumput laut nasional menjadi langkah positif dan strategis.

Menurut dia, percepatan industrialisasi rumput laut bukan lagi tanggungjawab sektoral, tetapi menjadi prioritas nasional sehingga ada keterlibatan lintas sektor. Dalam hal ini, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2019 tentang Roadmap Industrialisasi Rumput Laut Nasional.

"Perpres ini saya kira menegaskan komitmen Presiden terhadap pengembangan rumput laut nasional dan ini jadi acuan tanggungjawab masing masing sektor terkait. KKP dalam hal ini Ditjen Perikanan Budidaya, bertanggungjawab dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri melalui percepatan peningkatan produksi di hulu. Kami pastikan bahwa KKP telah menyiapkan berbagai strategi untuk menggenjot produksi," tegasnya.

Merujuk pada data FAO (2019), sambungnya, Indonesia merupakan produsen terbesar nomor satu dunia khususnya untuk jenis eucheuma cottoni dan menguasai lebih dari 80 persen pangsa pasar, utamanya untuk tujuan ekspor ke China.

Namun demikian, saat ini ekspor rumput laut Indonesia ke China hampir 80 persen masih didominasi bahan baku mentah.

Untuk itu, lanjut Slamet, penting menaikan nilai tambah devisa ekspor dengan menggenjot ekspor nonbahan baku, paling tidak 50 persen bisa diekspor dalam bentuk setengah jadi seperti semi refine carrageenan dan refine carrageenan.
Sumber : antaranews.com

Sosialisasi ”Wakatobi AIS” Melalui Learning Session di LRMPHP

Sosialisasi ”Wakatobi AIS” Melalui Learning Session di LRMPHP
Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menyelenggarakan Learning Session tentang “Teknologi Wakatobi Automatic Identification System (AIS) untuk Keselamaan Nelayan Kecil dan Tradisional” pada 17 Januari 2019. Selain dihadiri oleh Kepala LRMPHP, kegiatan ini juga dihadiri oleh tamu undangan dari Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Jakarta, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (Diperpautkan) Bantul, Dinas Kelautan dan Perikanan Gunung Kidul, Kecamatan Jetis Bantul, Polsek Jetis Bantul, Koramil Jetis Bantul, Penyuluh Perikanan Bantul dan PT. Solusi 247.

Dalam arahannya, Kepala Pusriskan Waluyo Sejati Abutohir menyatakan perlunya inovasi peralatan dibidang kelautan dan perikanan. Saat ini, UPT lingkup Pusriskan diminta untuk menginvertaris peralatan yang diciptakan. Peralatan tersebut nantinya akan diklasifikasikan kedalam 3 kelompok/divisi yaitu peralatan dibidang penangkapan, budidaya dan pasca panen. Kepala Pusriskan juga berpesan untuk dapat menciptakan peralatan yang ramah lingkungan. Sebagai salah satu UPT yang menangani bidang mekanisasi, LRMPHP saat ini masih terus berproses untuk peningkatan status kelembagaan menjadi balai. Kedepan LRMPHP diharapkan mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam melayani masyarakat, tidak hanya menciptakan peralatan dibidang mekanisasi pasca panen saja namun dapat berkembang menjadi pusat alat dan mesin perikanan/kelautan (alsinkan). 

Seiring dengan kesiapan LRMPHP menjadi pusat alsinkan, salah satu inovasi teknologi dibidang kelautan diperkenalkan oleh Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi di LRMPHP. Teknologi tersebut adalah Wakatobi AIS (Automatic Identification System). Sebagai narasumber Wakatobi AIS yaitu Akmmatul Ferlin, Arief Rahman dan Beno Kunto Pradekso. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa AIS merupakan Wahana Keselamatan dan Pemantauan Objek Berbasis Informasi AIS yang dikembangkan oleh peneliti dan perekayasa Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) Wakatobi. LPTK Wakatobi bekerjasama dengan PT. Solusi 247 mempelajari teknologi radar pantai kemudian merekayasa AIS transponder yang dikembangkan secara khusus untuk kepentingan nelayan tradisional

Wakatobi AIS didesain khusus berdasarkan karakteristik nelayan kecil Indonesia. AIS transponder ini berbentuk kotak dengan dimensi 14,5x13x20 cm dengan panjang antena sepanjang 100 cm. Setiap unitnya memiliki bobot 0,6 kg agar bisa diaplikasikan pada kapal/perahu nelayan yang berukuran kecil khususnya yang armada berbobot dibawah 1 Gross Ton. Alat ini didesain dapat bekerja secara portabel dengan baterai sebagai sumber tenaga yang bisa diisi ulang setiap 20 jam pemakaian. Untuk meningkatkan keselamatan nelayan, terdapat tiga tombol pada perangkat ini, yaitu Tobel power, penanda lokasi tertentu (custom tag), dan tombol darurat (distress).

Pengoperasian Wakatobi AIS cukup mudah, fungsi dasar AIS yang dimiliki memungkinkan lokasi dan pergerakan nelayan terpantau detik ke detik pada stasiun penerima (VTS). Dengan demikian, jika suatu saat mereka mengalami masalah di laut seperti mesin kapal mati, tenggelam atau dirampok maka rekaman lokasi para pengguna akan mempermudah pencarian, Selain itu, nelayan juga bisa secara aktif memberikan kabar darurat ke seluruh perangkat penerima AIS lainnya. Dengan menekan tombol distress maka perangkat akan melakukan broadcast pesan AIS selama selang waktu tertentu untuk memastikan pesan teks tersebut dapat terkirim dengan sempurna. Teks pesan darurat bisa berupa kode bahaya, identitas yang meliputi nama kapal, pelabuhan asal, dan nomer telepon yang bisa dihubungi dan atau informasi lain yang sebelumnya diprogram kedalam perangkat.

Wakatobi AIS juga dirancang untuk dapat terkoneksi ke sistem pemantauan lalu lintas kapal (Vessel Traffic System) yang biasa terdapat pada pelabuhan - pelabuhan dan otorita pelayaran. Namun alat ini juga dapat terbaca oleh perangkat AIS pada kapal non perikanan sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kapal nelayan akibat kapal besar sekaligus meningkatkan jangkauan penggunaan alat kendati alat ini dioperasikan diluar dari jangkauan sistem darat seperti VTS. 

Dengan dikembangkan Wakatobi AIS oleh LPTK ini diharapkan kecelakann laut yang sering terjadi di seluruh Indonesia seperti kapal hanyut, nelayan hilang atau kapal tenggelam yang kerap dialami oleh nelayan kecil pencari tuna dapat dihindari.