PELATIHAN

LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan

LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020

Tugas Pokok dan Fungsi

Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan

Kerjasama

Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru

Sumber Daya Manusia

LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.

Rabu, 30 April 2025

LRMPHP Kembangkan Alat Pengering Rumput Laut Efek Rumah Kaca

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan mengembangkan teknologi alat pengering rumput laut efek rumah kaca. Hasil inovasi ini diaplikasikan di lokasi Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Maros, Sulawesi Selatan. Alat pengering efek rumah kaca dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi pengeringan rumput laut bagi pembudidaya sekitar. Selama ini proses pengeringan rumput laut masih dilakukan secara tradisional dan bergantung pada panas matahari sehingga kualitasnya belum stabil. Inovasi alat pengering rumput laut efek rumah kaca ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas produk rumput laut kering sekaligus perekonomian masyarakat setempat. 

Alat pengering efek rumah kaca hasil inovasi LRMPHP dirancang dengan desain yang sederhana namun kokoh, mudah dalam pengoperasiannya, material/komponen yang digunakan mudah didapat sehingga dapat dimodifikasi dan direplikasi sesuai dengan kebutuhan dan material/bahan yang ada di lokasi pembudidaya. Proses pengeringan menggunakan alat ini berlangsung cepat sehingga lebih efektif dan efisien menurunkan kadar air rumput laut. Pengeringan dengan alat ini juga dapat meminimalisir pertumbuhan jamur, mikroorganisme, dan serangga, agar tidak dapat berkembang, sehingga memperpanjang umur simpan rumput laut dan meningkatkan nilainya di pasar. 

Di lokasi SFV Silvofishery Marana, alat pengering didesain dengan ukuran 3x4x2,5 meter, rangka besi hollow galvanis, penutup dinding dan atap menggunakan plastik mika, dan dilengkapi exhaust fan yang berfungsi untuk membantu menjaga kelembapan ruang dan mengeluarkan uap air. Dinding dan atap mika berfungsi untuk menangkap dan menyimpan energi sinar matahari yang dipergunakan untuk mengurangi kandungan air produk. Alat ini juga ditambahkan absorben panas untuk mengoptimalkan penyimpanan panas. Dengan suhu ruang hingga mencapai 56°C dan kelembaban udara ruang yang rendah, alat ini memungkinkan menghasilkan rumput laut kering yang berkualitas tinggi dan konsisten. Alat pengering ini juga dapat menampung 400-500 kilogram rumput laut per siklus dengan biaya operasional yang efisien dan jauh lebih hemat dibandingkan metode tradisional. 

Penyuluh perikanan setempat, Dominggus menyampaikan apresiasinya terhadap alat pengering ini karena mampu memecahkan masalah yang sering dihadapi pelaku utama pembudidaya rumput laut yang banyak terdapat di Maros. "Dengan adanya alat pengering ini sangat membantu kami, harapan kami kedepan kegiatan ini tidak berhenti disini namun ada lanjutannya langsung kepada pelaku utama pembudidaya, " jelasnya.


Rabu, 23 April 2025

Menteri Trenggono Laporkan Pagu Efektif KKP Setelah Efisiensi Rp3,58 T

 

Pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tercatat Rp 3,58 triliun setelah adanya efisiensi dari yang semula Rp 4,84 triliun. Hal ini dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4).

“Setelah adanya efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, maka pagu efektif KKP sebesar Rp3,58 triliun yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar,” ujar Menteri Trenggono dalam rapat itu.

Pagu efektif ini dipakai memaksimalkan pelaksanaan program prioritas Ekonomi Biru dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, KKP telah merancang program bantuan pemerintah yang mencakup berbagai sarana produksi dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan serta masyarakat di pesisir dan pulau- pulau kecil.

Bantuan pemerintah yang dimaksud diantaranya 11.000 unit bantuan alat tangkap, 1.100 unit bantuan mesin kapal, serta premi asuransi nelayan untuk 1 juta orang. Ada juga bantuan 70 juta ekor benih ikan, 60 ribu ekor calon induk, hingga 20 ribu kilogram bibit rumput laut.

Bantuan pemerintah yang akan didistribusikan KKP juga ditujukan untuk pemasar hasil perikanan seperti 5.170 unit coolbox, serta 220 unit chest freezer. “Masih banyak bantuan lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat kelautan dan perikanan di berbagai daerah Indonesia,” ungkap Menteri Trenggono.

Selain yang bersumber dari APBN, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengoptimalkan dana hibah serta pinjaman dari luar negeri, diantaranya untuk mendukung program perluasan kawasan konservasi, pembangunan eco fishing port, serta pembangunan infrastruktur budidaya udang. Program-program pembangunan ini akan menambah tenaga kerja baru, seiring hadirnya industri di wilayah setempat..

Rapat kerja ini menghasilkan kesimpulan salah satunya Komisi IV DPR meminta pemerintah membuka pemblokiran anggaran KKP tahun 2025, mengingat pentingnya pembiayaan program KKP untuk mendukung swasembada pangan, pemberdayaan masyarakat skala kecil, menciptakan lapangan kerja dan pelayanan publik, hingga mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis sektor kelautan dan perikanan.

“Ini dalam upaya mencapai swasembada pangan dan implementasi kebijakan ekonomi biru sesuai dengan misi Asta Cita pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto membacakan kesimpulan rapat.


Sumber : kkp web


Jumat, 18 April 2025

KKP Ajak Masyarakat Pilih Produk Perikanan Yang Aman dan Berkualitas

Memperingati Hari Konsumen Nasional pada 20 April mendatang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak masyarakat menjadi konsumen bijak khususnya dalam memilih produk perikanan. Produk yang dipilih harus berkualitas, terjamin mutunya dan juga diproses secara ramah lingkungan.

Ajakan ini bertujuan mendorong kesadaran publik untuk lebih kritis dalam memilih produk perikanan. Tidak sebatas sisi harga, tetapi juga kualitas, keamanan konsumsi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam perikanan.

“Untuk mewujudkan hal itu KKP terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha di berbagai daerah, mencakup mutu dan diversifikasi produk, penguatan sistem distribusi dan penyimpanan sesuai standar, akses pemasaran, serta pemberdayaan usaha, terutama skala mikro-kecil hingga menengah,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Kamis (17/4).

Di samping mendampingi pelaku usaha memperkuat rantai nilai produk perikanan, KKP juga memfasilitasi konsumen agar dapat mengetahui asal-usul produk perikanan secara transparan melalui penguatan sistem ketertelusuran digital STELINA (Sistem Informasi Logistik Ikan Nasional). Melalui platform ini, masyarakat dapat melacak perjalanan produk perikanan dari hulu hingga konsumen.

Sejak Februari 2025 KKP juga telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan pembelajaran daring, khususnya terkait pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang diikuti lebih dari 13 ribu peserta dari kalangan para pelaku usaha, penyuluh perikanan, dan dinas perikanan provinsi hingga kabupaten/kota.

Peningkatan kesadaran konsumen sejalan dengan kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebuah gerakan yang bertujuan meningkatkan konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas.

“Pilihan konsumsi yang bijak akan berdampak besar terhadap kesehatan keluarga, kelestarian sumber daya perikanan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tambah Tornanda.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi prinsip ekonomi biru, yang menempatkan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan.


Sumber : kkp web


Selasa, 01 April 2025

Sambut Hari Raya, KKP Bagikan Ribuan Paket Protein Ikan untuk Masyarakat

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membagikan paket protein ikan yang terdiri dari 3.620 ikan kaleng, 4.170 produk olahan ikan, serta sekitar 1.000 paket sembako ke masyarakat di berbagai daerah. Pembagian paket dilakukan melalui kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung pada 17 Maret hingga menjelang Lebaran 2025.

"Ada juga 2.310 paket Al quran dan 4 ton ikan beku/segar yang kita bagi, ini menjadi kegiatan rutin KKP setiap bulan Ramadan, sebelum Lebaran," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDS), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Minggu (30/3).

Tornanda mengatakan, dalam penyediaan paket tersebut, KKP bersinergi dengan mitra dari swasta, dan BUMN.  Mereka diantaranya Industri Pengalengan Ikan, Cedea, Ella Froze, BNI, BRI, BJB, PT. Rahayu Perdana Trans, PT. Samudera Indonesia, MNC Peduli, Masuya Graha Trikencana, serta PT. Dua Putra Perkasa dan PT. Oriyane Laras Rasa. 

Tornanda menambahkan, kolaborasi dengan mitra menunjukkan komitmen bersama dalam penyediaan protein ikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ramadan adalah bulan berbagi, dan dalam Safari Ramadan kali ini menunjukkan bahwa KKP tidaklah bekerja sendiri," terangnya. 

Melalui Safari Ramadan, Tornanda mengajak masyarakat untuk bangga berlebaran dengan menu ikan. Menurutnya, selain kaya protein, mengonsumsi ikan juga turut mendukung perekonomian masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah hingga pemasar hasil perikanan. 

"Jangan kuatirkan stok ikan, karena cukup untuk lebaran. Jadi mari rayakan Idul Fitri dan momen berkumpul keluarga dengan menu ikan," tutupnya. 

Sebagai informasi, dalam Safari Ramadan tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga meninjau gudang Distribution Centre (DC) PT. Garam di Ponorogo hingga melihat langsung kegiatan produksi garam di Kabupaten Sampang dan Pamekasan, Pulau Madura. Menteri Trenggono mendorong perusahaan BUMN tersebut meningkatkan jumlah produksi dan kualitasnya untuk mendukung pencapaian target swasembada garam di tahun 2027. 

Di dua wilayah tersebut, Menteri Trenggono membagikan paket protein ikan untuk para santri. Khusus di Ponorogo, pembagian ikan ini menjadi bagian dari MoU KKP dengan PP Muhammadiyah yang ditandatangani awal Maret 2025.  

Selain di kedua tempat di Jawa Timur, pembagian paket protein ikan juga dilakukan di Indramayu, Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor, Cirebon, Bekasi, Jakarta, Depok, dan Bali.



Sumber : kkp web


Kamis, 20 Maret 2025

Lantik Pejabat Eselon I & II, Menteri Trenggono Beri Waktu 3 Bulan Tunjukkan Kinerja

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melantik sejumlah pejabat eselon I dan II lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3). Sejumlah nama baru muncul menggantikan pejabat sebelumnya yang berpindah tugas. 

Menteri Trenggono meminta para pejabat segera menunjukkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan program ekonomi biru. Dia bahkan memberi waktu tiga bulan kepada para pejabat yang dilantik untuk menunjukkan kinerja, dan akan melakukan evaluasi atas kinerja tersebut.

“Saya katakan, mohon maaf, saudara-saudara yang terpilih bukan berarti sudah fix di sini, tidak. Dalam tiga bulan saya akan terus melakukan evaluasi, untuk kemudian kita mencapai target-target yang secara bersama telah kita tentukan, menjadikan KKP berkontribusi, memberikan sumbangsih nyata dan besar pada negara dan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun tolak ukur keberhasilan yang menjadi prioritasnya yakni terciptanya banyak lapangan kerja baru di sektor kelautan dan perikanan bagi masyarakat. Lalu pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dan ukur peningkatannya, serta menambah penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Tahun ini KKP berhasil menorehkan PNBP lebih dari Rp 2 triliun.

Menurutnya, dengan sudah ditetapkannya program ekonomi biru sebagai road map pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, seluruh unit kerja di KKP bisa lebih terarah dalam bekerja. Program ekonomi biru yang dimaksud yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di darat, pesisir dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. 

“Kereta ini harus berubah menjadi kereta cepat, bukan lagi kereta yang jalannya lambat, kemudian pas belokan pelan. Ini tergantung dari masinis dan perangkat yang ada di dalam. Jadi saya minta semuanya fokus bekerja. Keluar dari ruangan ini, semuanya mulai merancang dan berpikir bagaimana mengakselerasi seluruh program atau bagaimana mendesain program agar masing-masing unit bekerja dengan hasil maksimal. Kalau saya lihat tidak siap, siap-siap bergeser,” pungkasnya.

*Pejabat yang Dilantik*

Pelantikan para pejabat eselon I lingkup KKP berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61/TPA tahun 2025 yang terbit beberapa hari lalu. Keputusan Presiden isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berikut nama-nama Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup KKP berdasarkan surat keputusan presiden tersebut:

1. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekretaris Jenderal;

2. Kartika Listriana sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut;

3. A. Koswara M.P sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;

4. TB Haeru Rahayu sebagai Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya;

5. Tornanda Syaifullah sebagai Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

6. Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

7. Lotharia Latif sebagai Inspektur Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;

8. I Nyoman Radiarta sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

9. Ishartini sebagai Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. 

Selain para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, Menteri Trenggono juga melantik staf ahli menteri dan para direktur (eselon II) di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Penataan Ruang Laut, dan Pengelolaan Kelautan.



Sumber : kkp web


Minggu, 16 Maret 2025

Shuriken Bowl Cutter untuk Pengolahan Fish Jelly

Salah satu faktor penyebab pengolahan hasil perikanan belum tergarap dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Beberapa pengolah skala rumah tangga umumnya masih mengolah hasil perikanan menjadi beberapa turunan produk fish jelly dengan peralatan sederhana sehinggga proses produksi kurang optimal. Disatu sisi peralatan pengolahan yang ada di pasaran umumnya berkapasitas sangat besar sehingga kurang aplikatif untuk penerapan di UKM. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, LRMPHP Bantul untuk membantu mengatasi kendala ketersediaan teknologi tepat guna berupa peralatan pengolahan fish jelly untuk skala UKM.

Peralatan yang digunakan dalam rangkaian proses pengolahan fish jelly diantaranya mesin pencacah daging, pengadon dan alat pengukus. Alat pengadon digunakan untuk mencampur bahan-bahan produk fish jelly sehingga menjadi bentuk adonan yang homogen. Desain alat berpedoman pada bisnis proses yang sudah baku meliputi beberapa tahapan yaitu identifikasi kebutuhan, analisis desain, proses konstruksi alat, proses pengujian alat di laboratorium, dan kegiatan pengujian lapangan oleh pengguna. Pada tahap ini pengguna akan dilibatkan secara langsung untuk menggunakan peralatan dalam proses produksi. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui aspek teknis maupun ekonomis alat serta penerimaan pengguna. 

Alat pengadon yang dikembangkan LRMPHP didesain menggunakan bowl cutter dengan memodifikasi terhadap bentuk dan jumlah bilah pisau sehingga diharapkan diperoleh mata pisau dengan konsumsi energi rendah dan menghasilkan produk fish jelly sesuai standar SNI. Bilah pisau ini merupakan komponen penting yang berfungsi untuk mencacah daging atau ikan, sekaligus mengaduk dan membuat adonan.

Bilah pisau bowl cutter umumnya didesain untuk berbagai olahan dan berbagai jenis adonan. Bentuk dan jumlah bilah pisau yang bervariasi tentunya akan menghasilkan mutu adonan dan konsumsi energi yang beragam. Dalam pengolahan fish jelly untuk produksi nugget ikan, desain bilah pisau bowl cutter terbaik yang digunakan berjumlah 3 buah dengan bentuk bilah melengkung. Bilah pisau ini terbuat dari material plat SS 304, sedangkan dudukan bilah pisau menggunakan bahan teflon. Desain bilah pisau melengkung ini mempunyai bentuk ± 3/8 lingkaran dengan panjang 80 mm dari sisi luar dudukan, lebar bilah pisau sebesar 22 mm dan tebal 3 mm, serta radius putar bilah pisau dari pusat poros sebesar 130 mm. Kelengkungan bilah pisau mempunyai radius 50 mm dengan sisi tajamnya terletak pada lengkung bagian luar dan sudut ketajaman sekitar 120 pada salah satu sisi bilah pisau. 

Pada pengujian alat digunakan volume bowl sebesar 10 L dengan pesifikasi mesin 1700 W dengan komponen utama adalah motor listrik, pupy, belt, poros dan bowl. Kecepatan putar bilah pisau dan bowl masing-masing sebesar 1535 dan 29 rpm. Selama proses pengadonan kebutuhan rata-rata arus listrik sebesar 4,2 A pada tegangan 220 Volt dengan kebutuhan daya berkisar 895 - 928 Watt. Dengan lama pengadonan selama 8 menit, akan dihasilkan nugget dengan kadar air 54,2 %, tektur sebesar 12,6 N, susut masak 16,7 %, WHC 32,9 %, nilai organoleptik lebih dari 7 dan biaya operasional listrik sebesar Rp. 2.700,-/100 kg adonan. 


Kamis, 13 Maret 2025

Pentaru 100 Persen untuk Anak Pelaku Utama KP: Komitmen KKP Mencetak SDM Unggul

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (Pentaru) Tahun Akademik 2025/2026 bagi satuan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, baik di jenjang pendidikan tinggi maupun menengah. Tahun ini, sebanyak 2.137 kuota tersedia, yang seluruhnya diperuntukkan bagi anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Peresmian Pentaru dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai wujud komitmen KKP dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

"Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan harus menjadi motor penggerak dalam mencetak tenaga profesional, inovator, serta wirausahawan yang dapat mengembangkan industri perikanan nasional. Oleh karena itu, Pentaru ini kami rancang khusus untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak pelaku utama KP agar mereka dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujar Menteri Trenggono.

Sebanyak 2.137 kuota Pentaru Tahun Akademik 2025/2026 terdiri dari 1.650 taruna/taruni di 11 Satuan Pendidikan Tinggi KP, yaitu: Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Jakarta, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Jembrana, dan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi.

Selain itu, tersedia pula 487 kuota bagi siswa di 5 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), yakni: SUPM Ladong, SUPM Tegal, SUPM Pariaman, SUPM Kota Agung, SUPM Waiheru.

Dengan kebijakan ini, KKP memastikan bahwa anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mendapatkan akses pendidikan vokasi yang lebih luas, guna meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menjelaskan bahwa seleksi Pentaru 2025 akan dilakukan secara daring dan transparan melalui platform www.pentaru.kkp.go.id untuk pendidikan tinggi vokasi KP, dan www.pentaru.kkp.go.id/supm untuk pendidikan menengah vokasi KP.

Seleksi akan berlangsung dalam beberapa tahap, meliputi pendaftaran dan verifikasi berkas, seleksi administrasi, tes akademik, wawancara, hingga pemeriksaan kesehatan. Nyoman menegaskan bahwa seluruh tahapan akan diawasi secara ketat guna menjamin objektivitas dan akuntabilitas, sehingga peserta didik yang lolos seleksi benar-benar memiliki potensi terbaik untuk berkontribusi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami berkomitmen untuk melaksanakan seleksi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem digital yang terbuka, kami memastikan setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi secara adil," ujar I Nyoman Radiarta.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Trenggono juga mengumumkan rencana Transformasi Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII). Lembaga ini akan menjadi institusi pendidikan tinggi vokasi pertama di Indonesia yang berfokus secara khusus pada bidang kelautan dan perikanan.

"Saya telah meminta BPPSDM KP untuk membangun institusi yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga memiliki pendekatan keilmuan yang kuat. Ocean Institute of Indonesia harus menjadi pusat pendidikan yang konkret, implementatif, dan mampu mencetak SDM kelautan dan perikanan berkualitas tinggi," tegas Menteri Trenggono.

Dengan kebijakan ini, lulusan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan di Indonesia diharapkan semakin kompetitif dan mampu mendukung pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Pendaftaran untuk Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi KP dibuka mulai 12 Maret hingga 31 Mei 2025. Persyaratan pendaftaran meliputi ijazah, kartu keluarga, KTP orang tua, serta dokumen pendukung lainnya.


Sumber : kkp web