Uji Coba Lapang Alat Pengayak Rumput Laut Sistem Getar

Alat pengayak rumput laut sistem getar ini adalah salah satu rangkaian alat pada rancang bangun dan pengembangan serangkaian alat sortasi dan grading kualitas rumput laut. Pelaksanaan uji coba lapang ini bertujuan untuk mendapatkan data-data lapang dan masukan dari pengguna sehingga alat siap digunakan oleh stakeholder. Pelaksanaan uji coba lapang dilakukan di UD. Rumput Laut Mandiri Dusun Duwet, Wonosari, Gunungkidul. 

Uji coba lapang dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu seting alat di lokasi yang disesuaikan dengan keadaan di lokasi tersebut. Seting alat yang dilakukan meliputi pengaturan posisi alat, pengaturan tempat hasil pengayakan dan pengotor, dan pengaturan kecepatan putaran motor penggerak. Tahapan kedua yaitu persiapan rumput laut. Persiapan dilakukan dengan menimbang berat rumput laut yang diayak yaitu 5 kg untuk sekali pengayakan. Bahan baku yang digunakan adalah rumput laut yang terdapat di UD. Rumput Laut Mandiri yang belum mengalami proses pembersihan/pengayakan. Tahapan selanjutnya adalah pengayakan rumput laut. Rumput laut diayak dengan tiga variasi frekuensi inverter yaitu 30 Hz, 40 Hz dan 50 Hz yang berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor penggerak. Kecepatan putaran motor tersebut akan mempengaruhi tingkat getaran/goyangan alat pengayak.

Penimbangan rumput laut

Pengayakan rumput laut

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengayakan 5 kg rumput laut E. Cottonii mendapatkan jumlah pengotor pada kisaran 10 % dari berat rumput laut. Sedangkan untuk rumput laut Gracilaria Sp. mendapatkan jumlah pengotor pada kisaran 2 % dari berat rumput laut. Kecepatan pengayakan yang dikontrol melalui frekuensi inverter berpengaruh terhadap waktu pengayakan dan jumlah pengotor yang diperoleh. Proses pengayakan akan semakin cepat jika kecepatan pengayak semakin cepat dan sebaliknya. Tetapi karena rumput laut semakin cepat turun, maka tingkat pengayakan menjadi tidak optimal. Hasil uji coba menunjukan bahwa kecepatan pengayakan optimal pada frekuensi inverter 40 Hz.

Secara keseluruhan uji coba lapang berjalan dengan baik. Dari hasil uji lapang diperoleh beberapa poin penting terkait alat pengayak rumput laut, diantaranya yaitu :  1) Pengayak rumput laut menggunakan motor listrik yang tidak terlalu besar yaitu 0.5 HP sehingga listrik rumah tangga seperti di UD. Rumput Laut Mandiri mampu memenuhi kebutuhan listrik untuk pengoperasian alat, 2) Penempatan alat pengayak harus ditanam ke beton atau tanah karena alat bergerak akibat gaya dorong sistem reciprocating. Selain ditanam alat juga bisa diberi pemberat supaya tidak bergeser, 3) Pengoperasian alat mudah karena hanya menggunakan satu saklar ON/OFF untuk menjalankan alat. Tetapi pada pengoperasian untuk menentukan kecepatan optimal pengayakan harus merubah frekuensi inverter, 4) Proses pengayakan cepat, tergantung kecepatan pengayak, semakin cepat pengayak maka rumput laut akan semakin cepat turun, tetapi proses pengayakan menjadi tidak optimal, 5) Kendala yang dihadapi pada uji coba lapang adalah penempatan alat pengayak yang harus ditanam atau diberi beban, hal ini menyebabkan alat pengayak tidak mudah untuk dipindah-pindahkan. 

Read More

KKP Luncurkan Pasar Laut Indonesia dan Sistem Resi Gudang Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menunjukkan konsistensi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air. Terbaru, KKP melakukan soft launching Pasar Laut Indonesia dan Sistem Resi Gudang Ikan (SRG Ikan) di Jakarta, Rabu (19/8/2020).

Soft Launching Pasar Laut Indonesia ditandai dengan peluncuran website dan akun media sosial BBI–KKP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki. Peluncuran Pasar Laut Indonesia merupakan salah satu bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada pertengahan Mei 2020.

"Ini menggairahkan sektor kelautan dan perikanan, karena mayoritas dari sektor ini adalah para pelaku usaha kecil," ujar Menteri Edhy dalam acara itu.

Pasar Laut Indonesia merupakan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas Usaha Mikro-Kecil sektor kelautan dan perikanan melalui fasilitasi dan bimbingan teknis dalam peningkatan akses dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan dan perluasan jangkauan pemasaran, dan penguatan kelembagaan usaha.

Dalam rangka mempermudah proses pembinaan dan pendampingan melalui Pasar Laut Indonesia, KKP membagi UMKM dalam tiga kategori, yaitu UMKM Binaan, UMKM Bagus, dan UMKM Unggulan.

Menteri Edhy menjelaskan, KKP telah menyeleksi lebih dari 800 UMKM untuk dipromosikan sebagai bagian dari program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Promosi produk akan dilakukan dengan beragam strategi pemasaran yang dinilai efektif, seperti melalui event dan media komunikasi konvensional maupun digital.

"Keberpihakan kita terhadap produk UMKM akan menumbuhkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bangga terhadap hasil karya bangsanya sendiri," tegas Edhy didampingi Dirjen PDSPKP Nilanto Perbowo.

Bersamaan dengan soft launching Pasar Laut Indonesia, juga diluncurkan Sistem Resi Gudang (SRG) Ikan. Sistem ini merupakan hasil kerjasama KKP dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEPTI), Kementerian Perdagangan, perbankan, asuransi, PT. KBI, dan BUMN Perikanan. Sistem Resi Gudang untuk komoditi perikanan siap dilaksanakan di 15 cold storage yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

Dirjen PDSPKP Nilanto Perbowo menjelaskan, Sistem Resi Gudang dapat menjaga ketersediaan ikan dan menjaga kestabilan harga dengan mekanisme tunda jual. "Sistem ini diharapkan dapat membantu nelayan dan pembudidaya mendapatkan posisi tawar harga yang lebih baik dan jaminan penyerapan ikan yang dihasilkan," ujar Nilanto.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengapresiasi peluncuran Pasar Laut Ikan dan Sistem Resi Gudang Ikan oleh KKP. Kerjasama pihaknya dengan KKP pun akan ditingkatkan tidak hanya sebatas pada UMKM, tapi juga koperasi nelayan.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PDSPKP dengan Platform Digital (TaniHub Group, Aruna, Gojek dan Grab). Tujuannya untuk pengembangan pemasaran produk perikanan UMKM berbasis online.

Sementara sebagai instrumen pelaksanaan SRG Ikan, juga akan dilakukan penandatanganan PKS antara Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) tentang Penggunaan Information System Warehouse Receipt (IS-Ware) dalam Sistem Resi Gudang. 

 

Sumber : KKP

 

 

Read More

DUKUNG KINERJA PENYULUH PERIKANAN, KKP DAN PEMDA BERSINERGI SEDIAKAN SARPRAS MEMADAI

 

Guna mendorong kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah terus berupaya menyediakan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasana ini dipercaya dapat meningkatkan kelembagaan penyuluhan dan kinerja penyuluh dalam mendampingi masyarakat di lapangan. Untuk itu, Jumat (14/8), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan serah terima naskah perjanjian hibah daerah dan berita acara serah terima barang milik daerah kepada pemerintah pusat.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja menyebut, serah terima ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada lampiran huruf Y diatur bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. 

Sebagai implikasinya, dilakukan pengalihan Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Sarana, serta Dokumen (P3D). KKP telah menyelesaiakan proses pengalihan Personil, Pembiayaan, dan Dokumen. Sementara Prasarana dan Sarana Penyuluhan ditargetkan selesai di tahun 2020 ini. Sarana prasarana penyuluhan ini tersebar di 427 kabupaten/kota. 

“Kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo. Dua kabupaten ini merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang sudah menyelesaikan persoalan asetnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tutur Sjarief di Loka Riset Mekanisasi Perikanan Bantul. 

Sjarief menegaskan, pengalihan status penyuluh perikanan dari kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat merupakan bentuk koordinasi dan sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Keduanya bekerja sama memaksimalkan peran penyuluh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. 

Sebagaimana diketahui, penyuluh berperan mendampingi pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, hingga petambak garam. Dalam menjalankan perannya tersebut, penyuluh diharapkan dapat mencerahkan (enlightenment) dan memperkaya (enrichment) masyarakat dengan informasi Iptek, akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberdayakan (empowerment) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. 

Hal ini sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. “Presiden sudah mengarahkan agar KKP memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan penguatan budidaya perikanan. Di sini penyuluh perikanan memegang peranan penting,” beber Sjarief. 

Selain itu, pemerintah juga tengah menggalakkan pembangunan sektor perikanan budidaya untuk penyediaan lapangan kerja dan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat. Provinsi DIY, khususnya Kabupaten Sleman dan Kulon Progo termasuk daerah pengembangan perikanan budidaya ini.

Dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya ini, KKP akan membangun percontohan (demplot) budidaya terintegrasi di tengah masyarakat. Pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Untuk itu, Sjarief berharap dilakukan peningkatan kinerja penyuluh atau bila diperlukan penambahan jumlah penyuluh di masing-masing daerah.

Sjarief mengungkapkan, per 13 Agustus 2020, penyuluh perikanan di Provinsi DIY adalah sejumlah 50 orang yang terdiri dari 26 penyuluh perikanan PNS dan 24 orang penyuluh perikanan bantu (PPB). Di Kabupaten Sleman, terdapat 5 penyuluh perikanan PNS dan 5 PPB. Sedangkan di Kabupaten Kulon Progo terdapat 9 penyuluh perikanan PNS dan 4 orang PPB. 

Guna mengoptimalkan pendampingan terhadap masyarakat, KKP berencana akan memberdayakan kembali 421 orang penyuluh perikanan swadaya. Mereka ini berasal dari kelompok pelaku utama kelas Madya dan Utama dan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

“Di masa pandemi ini, penyuluh perikanan harus tetap melakukan tugasnya mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tentunya sarana prasarana penyuluhan menjadi penting karena wilayah kerjanya cukup luas sedangkan jumlah tenaga terbatas,” ucap Sjarief.

Sementara, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP), Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, pada periode 2007 hingga 2013, KKP melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan telah mengadakan sarana penyuluhan perikanan. Sarana tersebut di antaranya kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, perahu motor, speed boat, water test kits (DO meter, PH meter, dan salinitas), perangkat pengolah data (computer, printer, dan UPS), serta telepon selular dan netbook.

Adapun pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyerahkan hibah barang milik daerah berupa 13 unit sepeda motor. Sementara Kabupaten Kulon Progo menyerahkan hibah berupa 7 unit sepeda motor. 

“Dengan kegiatan serah terima hari ini, kami berharap kabupaten/kota lainnya di seluruh Indonesia dapat termotivasi untuk juga segera melakukan serah terima sarana prasarana penyuluhan kepada KKP,” tandas Lilly. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di DIY, khususnya Kabupaten Sleman. Menurutnya, di tengah wabah Covid-19, sektor perikanan sangat membantu perekonomian masyarakat. 

“Di masa pandemi ini, dengan pendampingan dari penyuluh perikanan, usaha skala kecil hingga menengah di sektor perikanan ini tetap bisa berjalan. Hasil produksi masyarakat dapat diserap. Sektor perikanan menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat saat ini,” tuturnya. 

Oleh karena itu, ia berharap sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu dengan hadirnya penyuluh perikanan dapat benar-benar memakmurkan kehidupan masyarakat. 

Adapun Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Sudarno menyampaikan apresiasi atas sinergi yang tercipta. Ia mengatakan, pihaknya siap mendukung pemerintah pusat dengan melakukan pelaporan aset secara tertib. 

Namun, ia juga meminta penambahan tenaga penyuluh perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan ideal di wilayahnya. 

“Kita harus bangga, di tengah pandemi ini, sektor perikanan berkontribusi cukup besar dibandingkan sektor lainnya. Kita ikut membantu mengupayakan agar tidak terjadi pertumbuhan negatif ekonomi nasional dan Indonesia tidak masuk dalam jurang resesi,” pungkasnya. 

Usai acara serah terima, Kepala BRSDM bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Wisata Minapadi Samberembe, Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di kampung yang telah berhasil mengembangkan inovasi minapadi sebagai kekuatan ekonomi pariwisata tersebut dilakukan panen ikan nila. Ikan nila ini dikembangkan dengan inovasi Sistem Budidaya Ikan Nila dengan Kincir atau yang dinamai ‘Ikan Nila Si Budi Kincir’.

 

Sumber : KKP

 

Read More

KKP BANGUN E-PRESENSI MOBILE ONLINE SOLUSI TINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI MASA COVID 19

 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini membuat masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan kehidupan yang lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan. Tuntutan masyarakat pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan secara menyeluruh, dapat memuaskan semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

Sejak pertengahan Maret 2020, dimana pada masa itu wabah Pademik Corona Virus Disease (COVID 19) mulai mewabah di negara republik ini, dimana pada saat itu kita mulai dipaksa oleh keadaan untuk menjadi manusia yang membatasi interaksi sosial. Hampir sebagian besar sekarang ini karyawan/pegawai swasta,  instansi pemerintah maupun dunia pendidikan, membatasi diri untuk beraktivitas dari rumah, aktivitas dilakukan secara daring. Tidak ada lagi pertemuan tatap muka. Justru pertemuan tatap muka harus dihindari karena berpotensi rentan terjadinya penularan Covid 19.

Berangkat dari keprihatinan seperti kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba membuat terobosan-terobosan baru, agar aktivitas kegiatan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan agar aspek perekonomian, sosial tetap berlanjut, paling tidak untuk mengurangi keterpurukan pada kondisi saat ini. Pusat Data Statistik dan Informasi bersama Biro Sumberdaya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal, mencoba membangun aplikasi untuk memonitor kehadiran dan aktivitas kegiatan pegawai baik di pusat maupun di daerah (UPT) sekaligus juga untuk mengetahui sebaran pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan di lokasi secara online yang di sebut dengan “e-Presensi Pegawai”.

Kehadiran pegawai yang sebelumnnya dilakukan dengan sentuhan jari tangan pada saat kedatangan dan pulang dari kantor pada jam kerja dengan dibantu alat elektronik yang di tempatkan di kantor masing-masing.  Dengan adanya aplikasi e-Presensi Pegawai yang dibangun oleh Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan sebuah sistem secara online yang di aktifkan melalui Desktop/Laptop atau Handphone (HP) yang cukup dengan sentuhan jari pada saat jam kerja baik di tengah suasana kerja di rumah atau Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) atau kerja di kantor.

Aplikasi ini memungkinkan setiap pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, di pusat dan di daerah (UPT) memanggil melalui laman: epresensi.kkp.go.id  secara online, aplikasi ini dapat dipanggil tanpa mengenal batas dan waktu. 

Sumber : KKP

Read More

Pemanfaatan dan Uji Kinerja Alat Pemindang Ikan Higienis di UKM Gesing Asri Gunung Kidul

Sambutan oleh Kepala LRMPHP Luthfi Assadad dan Kepala DKP Gunung Kidul Krisna Berlian

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang ikan yang dihasilkan LRMPHP dengan kelompok usaha perikanan/UKM Gesing Asri, dilanjutkan penandatanganan berkas kerjasama dan bimbingan teknis pengolahan pindang serta perawatan alat dilaksanakan pada 4 Agustus 2020 di Pantai Gesing, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi bersama Loka Riset Mekanisasi Pengolahan hasil Perikanan (LRMPHP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunung Kidul dan UKM Gesing Asri sebagai mitra riset LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Luthfi Assadad menyampaikan kegiatan ini merupakan salah salah implementasi tupoksi LRMPHP dibidang rancang bangun alat dan mesin pengolahan hasil perikanan agar hasil-hasil riset termanfaatkan dengan baik. Kegiatan ini sekaligus sebagai uji kinerja peralatan alat pemindang untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna terkait aspek teknis dan ekonomis. Oleh karena itu data dan informasi yang diperoleh dari penggunaan alat ini berguna untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Luthfi Assadad juga menyampaikan bahwa ikan pindang merupakan salah satu bentuk olahan sederhana yang menarik bagi konsumen karena selain gizinya tetap terjaga, daya simpannya juga lebih lama. Salah satu jenis ikan sebagai bahan baku ikan pindang yang banyak dijumpai di Pantai Gesing adalah linsong. Ikan linsong ini saat musim ikan cukup melimpah dan belum termanfaatkan dengan baik. Dengan mengolahnya menjadi ikan pindang diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomisnya dan dapat dijadikan produk unggulan yang ikonik di Pantai Gesing. Hal ini sejalan dengan usaha kuliner dan pariwisata yang ditekuni UKM Gesing Asri.

Kepala DKP Gunung Kidul Krisna Berlian juga menyampaikan hal yang sama. Sejalan dengan visi Kabupaten Gunung Kidul yang ingin menjadi daerah tujuan wisata yang terkemuka, berbudaya dan berdaya saing, Krisna Berlian mengajak UKM Gesing Asri untuk memanfaatkan alat pemindang yang diamanahkan oleh LRMPHP agar memiliki daya saing dalam hal kuliner dan menjadi produk unggulan Pantai Gesing. Untuk mewujudkan hal tersebut, DKP Gunung Kidul siap untuk melakukan pendampingan baik dalam hal pengolahan, pegemasan, pemasaran maupun dalam penguatan manajemen UKM.

Bimtek pemindangan ikan di UKM Gesing Asri Gunung Kidul

Pada kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Gesing Asri dilaksanakan bimbingan teknis pengolahan pindang serta petunjuk instalasi, penggunaan dan perawatan alat sesuai buku petunjuk/manual book. Bimbingan teknis disampaikan oleh Tri Nugroho Widianto selaku peneliti LRMPHP bersama tim teknis. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa alat pemindang ikan rancang bangun LRMPHP terbuat dari material stainless steel sehingga produk yang dihasilkan higienis dan terjamin keamanannya. Kapasitas alat pemindang ini hingga 50 kg dengan proses pengolahan selama 2-3 jam menggunakan gas elpiji. Daya simpan ikan pindang yang dihasilkan hingga 6 hari pada penyimpanan suhu kamar dan 12 hari jika dikemas dengan plastik. 

Dalam kegiatan pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang di UKM Gesing Asri dilakukan penandatanganan naskah kerjasama pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang antara  LRMPHP dan UKM Gesing Asri yang disaksikan Kepala DKP Gunung Kidul. Gesing Asri merupakan kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar) produk perikanan yang berkedudukan di Pantai Gesing Padukuhan Bolang, Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.

Penandatanganan naskah kerjasama antara LRMPHP dengan UKM Gesing Asri

 

 

Read More