KKP Resmi Miliki Klinik Halal dan Bridge & Engine Simulator

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki klinik halal  guna memberikan kepastian dan kemudahan kepada pelaku usaha, mulai dari konsultasi, penyusunan dokumen, hingga proses pendaftaran sertifikasi halal.

Sedikitnya ada 16 Klinik Halal di wilayah Indonesia Timur yang diluncurkan secara simbolis melalui Halal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon pada Jumat (21/8) lalu. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menyampaikan, keberadaan Klinik Halal merupakan langkah strategis untuk memudahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) di bidang hilirisasi. Sehingga dapat memenuhi ketentuan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepastian hukum, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

“Kita ingin memastikan produk olahan perikanan tidak hanya halal, tetapi juga bankable dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu menembus pasar ritel modern maupun pasar ekspor,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Peluncuran Klinik Halal sekaligus menjadi momentum pengukuhan 84 Penyuluh Kelautan dan Perikanan sebagai Pendamping Produk Halal (PPH). Para pendamping tersebut akan mendukung layanan pendampingan sertifikasi halal di tujuh provinsi Indonesia Timur, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pada tahap awal, pendampingan dan pendaftaran sertifikasi halal dilaksanakan bagi 300 UMKM yang tersebar di 16 kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon, Kepulauan Sula, Halmahera Tengah, Tidore Kepulauan, Pulau Taliabu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Ternate, Merauke, Buru, Morotai, Sorong, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Nabire.

Langkah tersebut semakin penting seiring dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang masuk dalam ketentuan pada Oktober 2026. Pelaksanaan program ini diperkuat melalui sinergi BPPSDM KP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), khususnya Loka BPJPH Maluku, termasuk melalui akses terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

“Kami berharap para penyuluh yang telah dikukuhkan sebagai Pendamping Produk Halal dapat menjadi penggerak di lapangan, mendampingi pelaku UMKM secara langsung dan memastikan semakin banyak produk kelautan dan perikanan di Indonesia Timur yang memiliki kepastian halal serta mampu meningkatkan nilai ekonominya,” ungkapnya.

Penguatan ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

*Perkuat Kompetensi dan Keselamatan Awak Kapal*

Selain penguatan ekosistem halal, pada kesempatan yang sama BPPSDM KP juga meresmikan fasilitas Bridge & Engine Simulator di BPPP Ambon sebagai sarana peningkatan kompetensi dan keselamatan awak kapal perikanan.

Nyoman menjelaskan, sektor perikanan tangkap memiliki tingkat risiko keselamatan yang tinggi. Karena itu, peningkatan kecakapan awak kapal menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keselamatan pelayaran dan operasional kapal perikanan.

“Keselamatan jiwa dan harta benda di laut harus menjadi prioritas. Untuk itu, awak kapal perikanan harus memiliki kompetensi yang memadai, tidak hanya secara teori, tetapi juga melalui latihan praktik yang mendekati kondisi sebenarnya di atas kapal,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019. Ratifikasi tersebut memperkuat komitmen Indonesia dalam menjamin mutu pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan.

Dalam rangka mendukung pemenuhan standar tersebut, BPPP Ambon ditetapkan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pendidikan dan pelatihan yang menjadi pilot project standardisasi sarana dan prasarana bertaraf internasional pada 2026–2027.

Pengembangan fasilitas tersebut didukung melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026 dan 2027, termasuk untuk pengadaan Bridge dan Engine Simulator serta sarana dan prasarana pelatihan yang mengacu pada standar STCW-F.

Fasilitas simulator tersebut dirancang menyerupai kondisi anjungan kapal perikanan dengan sudut pandang sekitar 240 derajat, serta dilengkapi berbagai modul, antara lain navigasi radar, kompas magnet dan gyro, olah gerak kapal perikanan, pengendalian mesin (engine room), serta modul alat penangkap ikan (fishing module).

Dengan fasilitas tersebut, BPPP Ambon diharapkan semakin siap menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi, termasuk Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) Tingkat I, II, dan III, serta sertifikasi kepelautan lainnya standar kualitas yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO) yang dimandatkan dalam STCWF.

“Melalui simulator ini, kita ingin memastikan nelayan dan awak kapal perikanan tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki kompetensi yang diakui, berdaya saing global, dan mampu mendukung terwujudnya zero accident di atas kapal perikanan,” tegas Nyoman.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas simulator dan jaringan Klinik Halal merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan SDM dan penguatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan di kawasan Indonesia Timur.

Sementara itu, Kepala BPPP Ambon Abubakar menyampaikan, kehadiran Bridge & Engine Simulator serta Klinik Halal menjadi momentum penting bagi BPPP Ambon untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan dukungan fasilitas simulator yang modern dan berstandar internasional, pihaknya siap memperkuat pelatihan serta sertifikasi kompetensi awak kapal perikanan. 

Di sisi lain, melalui Klinik Halal, pihaknya juga akan meningkatkan pendampingan kepada UMKM dan Poklahsar agar produk olahan kelautan dan perikanan memenuhi ketentuan halal, memiliki nilai tambah, dan semakin kompetitif di pasar. 

"Kami berkomitmen menjaga, mengoptimalkan, dan memastikan kedua fasilitas ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pengembangan SDM KP di Indonesia Timur," ujarnya.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Terus Salurkan Bantuan Bencana NTT Sesuai Kebutuhan Warga

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengintensifkan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan dihimpun melalui Satgas Tanggap Bencana KKP dan disalurkan secara bertahap melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa KKP akan terus hadir dan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membantu percepatan penanganan serta pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT.

“KKP saat ini ada satgas yang mengumpulkan bantuan seluruh eselon I dan masyarakat lain yang mempunyai keinginan untuk membantu saudara-saudara kita yang kena bencana, itu kita pos kan di KKP, ketua satgas akan berkoordinasi dengan wilayah bencana kira-kira apa yang dibutuhkan, itu yang kita kirim,” kata Menteri Trenggono.

Juru Bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ayu Rahmawati, mengatakan seluruh jajaran KKP masih terus melakukan koordinasi dan pemantauan di lapangan untuk memastikan bantuan yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Satgas Tanggap Bencana KKP tetap aktif melakukan assessment, validasi data, dan koordinasi lapangan bersama UPT KKP serta BNPB, BMKG, Basarnas, dan pemerintah daerah,” ujar Ayu.

Secara keseluruhan, penyaluran bantuan KKP dilakukan secara bertahap melalui Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pangan, perlengkapan keluarga, kebutuhan bayi dan perempuan, perlengkapan kebersihan, serta sarana pendukung lainnya.

Salah satu penyaluran bantuan dilakukan pada 22 Agustus 2026. Bantuan natura Tahap III telah diserahterimakan dari KKP kepada Posko BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 09.05 WIB.

Bantuan tersebut antara lain terdiri atas 650 sarung dari Persatuan Nelayan Jawa Tengah dan HNSI, 8.100 popok bayi, 9.600 pembalut wanita, 1.440 sikat gigi, 2.880 pasta gigi, 800 sabun mandi, serta 624 sachet deterjen.

Selain itu, KKP juga menyalurkan pakaian dalam perempuan dan laki-laki, perlengkapan bayi, handuk, selimut, tikar lipat, hingga perlengkapan memasak dan makan seperti panci, piring plastik, dan sendok stainless.

“Assessment terus dilakukan, termasuk percepatan validasi data nelayan dan anak buah kapal, kapal, alat tangkap, fasilitas perikanan, korban, pengungsi, hingga nilai kerugian usaha masyarakat,” katanya.

Satgas juga memprioritaskan pemeriksaan teknis terhadap sejumlah fasilitas perikanan yang terdampak, termasuk Pelabuhan Perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (PP/TPI) Alok. Langkah tersebut dilakukan agar fasilitas yang dinyatakan aman dapat segera difungsikan kembali.

Berdasarkan hasil identifikasi menyeluruh hingga 19 Agustus 2026 pukul 19.50 WIB, seluruh pegawai KKP yang berada di wilayah terdampak bencana telah teridentifikasi dalam kondisi aman. Tidak terdapat pegawai KKP yang menjadi korban maupun terdampak langsung akibat bencana tersebut.

Di sisi lain, KKP juga terus menghimpun donasi untuk membantu masyarakat terdampak bencana NTT. Berdasarkan pemutakhiran pengelolaan bantuan hingga 22 Agustus 2026 pukul 19.00 WIB, total donasi uang yang terkumpul mencapai Rp920 juta.

Dari jumlah tersebut, Rp104,29 juta telah digunakan untuk belanja paket bantuan sembako melalui Kendari dan Rp48,66 juta untuk belanja paket bantuan melalui posko pusat. Dengan demikian, dana yang masih tersedia tercatat sebesar Rp767,06 juta.

KKP memastikan seluruh bantuan dan donasi akan terus dikelola secara transparan dan disalurkan berdasarkan hasil assessment kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan juga dilakukan melalui koordinasi dengan BNPB dan instansi terkait.

Sumber: kkp web

Read More

Semarak HUT ke-81 RI, LRMPHP Bekali Klien Pemasyarakatan Keterampilan Diversifikasi Produk Perikanan

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan dan Diversifikasi Produk Perikanan bagi klien pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Wonosari, Jumat (14/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor LRMPHP, Bantul, ini merupakan hasil kolaborasi LRMPHP dengan Bapas Kelas II Wonosari dan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Yogyakarta, sekaligus menjadi bagian dari implementasi Perjanjian Kerja Sama antara LRMPHP dan Bapas Kelas II Wonosari.

Bimtek diikuti oleh 10 klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Wonosari. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala LRMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari, dan Kepala BPPMHKP Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber serta praktik filleting dan pengujian formalin pada ikan.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi para peserta. “Melalui kegiatan ini, kami berharap tidak hanya dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan, tetapi juga menambah pengetahuan dan keterampilan peserta yang pada akhirnya dapat membuka peluang tumbuhnya wirausaha di bidang perikanan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPPMHKP Yogyakarta menyampaikan pentingnya pengawasan mutu dan keamanan produk perikanan. Kehadiran BPPMHKP Yogyakarta dalam kegiatan ini turut mendukung peningkatan pengetahuan peserta mengenai keamanan pangan, khususnya dalam mengenali ciri-ciri ikan segar yang aman dan bebas dari bahan berbahaya seperti formalin. Materi tersebut sejalan dengan tugas BPPMHKP dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Senada dengan Kepala LRMPHP dan BPPMPHP, Kepala Bapas Kelas II Wonosari turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai memberikan manfaat bagi klien pemasyarakatan, khususnya dalam menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang pengolahan hasil perikanan. Bekal keterampilan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan produktif dan membuka peluang usaha setelah mengikuti program pembinaan. Ia juga berharap kerja sama dan kolaborasi antara Bapas Kelas II Wonosari dan LRMPHP dapat terus dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang.

Untuk mendukung tujuan tersebut, peserta memperoleh materi penanganan ikan segar, pengenalan ciri-ciri ikan berformalin, diversifikasi produk perikanan, serta pemanfaatan alat dan mesin (alsin) tepat guna yang disampaikan oleh instruktur LRMPHP dan BPPMHKP Yogyakarta. Materi kemudian diperkuat melalui praktik fillet ikan yang dipandu Penyuluh Perikanan Bantul serta praktik pengujian untuk mengenali indikasi penggunaan formalin oleh BPPMHKP Yogyakarta.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Bimtek diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai penanganan dan keamanan hasil perikanan, tetapi juga membekali keterampilan praktis penanganan ikan dan pengenalan olahan produk perikanan yang beragam dan bernilai tambah. Keterampilan tersebut diharapkan dapat menjadi bekal produktif bagi klien pemasyarakatan sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di bidang pengolahan hasil perikanan.

Read More

Menteri Trenggono Upacara HUT RI Bareng Nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sorue Jaya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melangsungkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia bersama para nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (17/8) pagi. 

Upacara bertemakan “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” itu berlangsung khidmat, disertai pemanjatan doa bersama untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus lalu. 

“Setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat nelayan yang belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita tuntaskan,” ujar Menteri Trenggono di lokasi. 

Menteri Trenggono mengatakan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan seiring dengan penguatan sektor perikanan sebagai sumber protein nasional sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Untuk itu, salah satu fokus utama KKP saat ini menghadirkan fasilitas perikanan terintegrasi di kawasan-kawasan pesisir melalui program kerja prioritas nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

KNMP diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, dan mendorong nelayan naik kelas. “Jika petani membutuhkan irigasi untuk meningkatkan produktivitas, maka nelayan membutuhkan dermaga yang layak, tempat pendaratan ikan, fasilitas rantai dingin, cold storage, pabrik es, dan sarana dasar produksi lainnya,” jelas Menteri Trenggono. 

Kehadiran fasilitas perikanan di lokasi KNMP seperti cold storage, pabrik es portabel, shelter pendaratan ikan, hingga dermaga terbukti menunjukkan hasil positif bagi produktivitas perikanan di sana. Sebanyak 8 ton ikan hasil tangkapan nelayan telah dikirim ke luar kota dari KNMP Sorue Jaya. Bahkan ikan-ikan yang dikirim tersebut berkualitas ekspor. 

Menurut Menteri Trenggono, capaian itu menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, produksi, dan akses pasar secara terpadu dapat meningkatkan nilai tambah hasil perikanan sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan nelayan. Terlebih 90 persen warga Desa Sorue Jaya menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan.

“Kita ingin kampung-kampung nelayan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” pungkasnya.

KKP telah membangun 100 KNMP pada 2025 dan tengah membangun 1.269 KNMP pada 2026, dengan target mencapai 5.000 kampung nelayan di seluruh Indonesia pada akhir 2029. Selain KNMP, lima program kerja prioritas KKP lainnya yaitu Budi Daya Ikan Tematik Berbasis Desa, Revitalisasi Budidaya Ikan Pantura Jawa, Pembangunan Budidaya Udang Terintegrasi, Modernisasi Kapal Perikanan, serta pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional untuk mendukung Swasembada Garam Nasional. 

Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di KNMP Sorue Jaya juga diisi dengan pemberian 4.000 paket bantuan produk perikanan dan sembako kepada masyarakat Kecamatan Soropia serta bingkisan perlengkapan sekolah bagi 45 siswa SDN Tapulaga. Kegiatan juga dirangkaikan dengan penanaman 17 pohon pule untuk penghijauan lingkungan KNMP, peninjauan bazar UMKM produk kelautan dan perikanan, serta berbagai persembahan seni dan budaya daerah yang melibatkan pelajar dan anak-anak nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Kesiapan SDM Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan merampungkan pendikan dan pelatihan (diklat) terhadap ribuan sumber daya manusia (SDM) pengelola sebagai rangkaian persiapan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Pelatihan berlangsung selama lebih dari satu bulan di 10 lokasi berbeda, dan seluruh peserta dinyatakan lulus. 

Para peserta adalah Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Mereka dibekali kemampuan kepemimpinan, tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, hingga manajemen pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan KNMP. 

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta mengatakan diklat tersebut menjadi modal penting bagi para peserta dalam menjalankan tugas mengelola KNMP secara profesional, akuntabel, dan inovatif. 

Nyomah berharap para lulusan juga mampu bersinergi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan, serta menjaga nilai-nilai disiplin, integritas, tanggung jawab.

"KNMP membutuhkan SDM yang mampu mengelola organisasi secara profesional sekaligus memahami karakteristik masyarakat pesisir dan sektor kelautan serta perikanan,” ujar Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Nyoman, KKP masih akan memberikan pendampingan bagi para pengelola KNMP, antara lain melalui peran penyuluh kelautan dan perikanan, serta penyelenggaraan diklat selanjutnya. 

“Kami harap para peserta ini nantinya memperkuat tata kelola koperasi, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung terwujudnya ekonomi kelautan dan perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tambahnya. IF

Sumber: kkp web

Read More

Dorong Nilai Tambah Hasil Tangkapan, LRMPHP Introduksikan Alat Pemindang Ikan

Melimpahnya hasil tangkapan ikan di wilayah pesisir menjadi peluang untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat usaha masyarakat. Namun, hasil tangkapan yang melimpah pada musim tertentu juga perlu diimbangi dengan teknologi pengolahan yang tepat agar ikan tidak hanya dipasarkan dalam kondisi segar, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus mendorong pemanfaatan hasil inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan secara langsung di masyarakat. Salah satunya melalui introduksi alat pemindang ikan hasil rancang bangun LRMPHP yang disertai dengan pemanfaatan dan uji kinerja bersama kelompok pengolah dan pemasar (poklahsar).

Introduksi teknologi tersebut tidak sekadar berupa penyerahan atau pemanfaatan peralatan, tetapi menjadi bagian dari proses penerapan sekaligus penyempurnaan teknologi. Melalui uji kinerja bersama kelompok mitra, LRMPHP memperoleh data dan masukan pengguna, baik dari aspek teknis maupun ekonomis, yang selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan teknologi agar semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemindangan dipilih sebagai salah satu alternatif pengolahan karena prosesnya relatif sederhana dan dapat mempertahankan nilai gizi ikan sekaligus memperpanjang daya simpan. Teknologi ini juga membuka peluang bagi masyarakat pesisir untuk mengolah bahan baku lokal menjadi produk yang lebih bernilai dan berpotensi dikembangkan sebagai produk khas daerah.

Alat pemindang yang diperkenalkan merupakan hasil rancang bangun LRMPHP dengan konstruksi berbahan stainless steel sehingga mendukung proses pengolahan yang higienis dan aman. Alat tersebut memiliki kapasitas hingga 50 kilogram dengan waktu pengolahan sekitar 2–3 jam menggunakan gas elpiji. Produk ikan pindang yang dihasilkan dapat bertahan hingga enam hari pada suhu kamar dan hingga 12 hari apabila dikemas menggunakan plastik.

Untuk mendukung pemanfaatan alat secara optimal, LRMPHP juga memberikan bimbingan teknis kepada kelompok mitra. Materi yang diberikan mencakup proses pengolahan ikan pindang, instalasi, penggunaan, serta perawatan alat sesuai dengan manual book. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengoperasikan dan merawat teknologi secara tepat sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan pemanfaatan teknologi, LRMPHP bersama kelompok mitra juga menandatangani naskah kerja sama pemanfaatan dan uji kinerja alat pemindang. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memastikan teknologi yang dihasilkan terus dimanfaatkan sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan pada masa mendatang.

Melalui introduksi alat pemindang, LRMPHP tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi pengolahan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi hasil perikanan lokal menjadi produk bernilai tambah. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi ikan yang tidak termanfaatkan saat musim melimpah, memperkuat usaha kelompok pengolah, serta mendorong lahirnya produk olahan ikan yang menjadi bagian dari identitas kuliner pesisir.

Introduksi dan uji kinerja alat pemindang tersebut dilaksanakan pada 2020 bersama UKM Pindang Mendak Lestari di Pantai Ngrenehan dan UKM Gesing Asri di Pantai Gesing, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Pantai Ngrenehan, alat ini dimanfaatkan untuk mendukung pengolahan hasil tangkapan yang melimpah agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Sementara itu, di Pantai Gesing, salah satu bahan baku yang dimanfaatkan adalah ikan linsong yang pada musim tertentu cukup melimpah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

Bagi LRMPHP, proses introduksi dan uji kinerja bersama masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan hasil riset benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Masukan dari kelompok mitra menjadi dasar bagi LRMPHP untuk terus menyempurnakan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan agar semakin adaptif, aplikatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Read More

Buktikan Kelasnya, 86% Lulusan Terbaik Vokasi KKP Ternyata Anak Nelayan dan Pembudi Daya

Pendidikan vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuktikan efektivitas program afirmasi bagi masyarakat pesisir. Dari total 117 lulusan terbaik pada Wisuda Nasional Vokasi KKP Tahun Akademik 2025/2026, sebanyak 101 orang atau 86 persen di antaranya merupakan anak dari para pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudi daya ikan, pengolah, pemasar, hingga petambak garam.

Secara keseluruhan, KKP meluluskan 1.853 talenta muda vokasi tahun ini. Sebelum diwisuda, sebanyak 432 lulusan di antaranya sudah langsung terserap di dunia kerja nasional maupun internasional, serta sebagian lainnya memilih jalur wirausaha mandiri di bidang budi daya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa potensi laut yang melimpah tidak akan membawa kesejahteraan tanpa pengelolaan dari SDM yang kompeten, berintegritas, dan berwawasan keberlanjutan.

"Wisuda nasional ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan vokasi KKP tidak sekadar meluluskan mahasiswa, tetapi membuka jalan lahirnya generasi baru yang siap berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat pesisir," ujar Didit dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (31/7).

Didit menambahkan, seiring meningkatnya program prioritas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, kebutuhan SDM terampil dan adaptif akan terus melonjak. Pendidikan vokasi KKP diposisikan untuk menjawab tantangan tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, mengungkapkan bahwa dominasi anak nelayan dalam daftar lulusan terbaik merupakan buah dari komitmen keberpihakan KKP. Saat ini, dari 6.269 mahasiswa aktif vokasi KKP, sebanyak 86,11 persen (5.398 mahasiswa) memang berasal dari keluarga pelaku utama perikanan.

Penguatan kualitas lulusan ini juga didorong melalui kehadiran Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah transformasi lembaga pendidikan tinggi vokasi KKP yang mengintegrasikan kurikulum berbasis praktik, sertifikasi profesi industri, dan penyelarasan dengan dunia usaha.

"Keberhasilan anak-anak nelayan menjadi lulusan terbaik ini membuktikan bahwa akses pendidikan yang tepat mampu menaikkan taraf hidup keluarga pesisir. Dengan bekal kompetensi, sertifikasi, dan jiwa kewirausahaan, mereka tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menjadi penggerak ekonomi di daerahnya masing-masing," pungkas Nyoman.

Sumber: kkp web

Read More

Enam Menteri Luncurkan Ocean Institute of Indonesia Milik KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan Ocean Institute of Indonesia (OII) atau Institut Kelautan Indonesia, sebagai transformasi dari 11 satuan pendidikan vokasi yang selama ini sudah dikembangkan. Peresmian dilakukan oleh enam menteri Kabinet Merah Putih di Ballroom KKP, Jakarta Pusat pada, Selasa (21/7).

Keenam menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy; serta Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Arif Satria. Turut meresmikan juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf; Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Edwin; serta Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya menyampaikan, pemikiran menyatukan 11 satuan pendidikan vokasi KKP telah berlangsung cukup lama dan sudah dipersiapkan secara matang. "Saya sudah datangi semua. Lalu kemudian saya perhatikan di lingkungan dalamnya dan seterusnya. Saya ingin ini disatukan,” ujar Menteri Trenggono pada acara itu.

Ke-11 satuan pendidikan yang disatukan menjadi OII adalah Politeknik Ahli Usaha Perikanan; Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Dumai, Politeknik KP Karawang, Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Sidoarjo, Politeknik KP Jembrana, Politeknik KP Kupang, Politeknik KP Bone, Politeknik KP Bitung, Politeknik KP Sorong, serta Akademi Komunitas Wakatobi.

Berangkat dari pengamatannya di kampus-kampus tersebut, Menteri Trenggono menyebutkan perlunya peningkatan fasilitas serta merombak sistem pendidikan menjadi satu visi dan misi agar selaras dengan perkembangan industri terkini dan daya saing di tingkat global. "Saya ingin ini disatukan, diubah secara menyeluruh, mulai dari kurikulum pendidikannya, hingga tujuan akhirnya. Karena saya akan lihat ukuran-ukuran suksesnya,” ungkap Menteri Trenggono.

Ia juga mengatakan, nantinya terdapat spesifikasi khusus pada setiap kampus, seperti spesifikasi di bidang penangkapan ikan di suatu kampus, budi daya ikan di kampus berbeda, serta pengolahan ikan di kampus lainnya. Jadi menurutnya, setiap kampus tidak sama-sama mengajarkan bidang-bidang tersebut, tetapi berbeda-beda sesuai dengan spesifikasinya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan dukungannya terhadap dibentuknya OII untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kelautan perikanan. Terlebih saat ini perhatian Presiden RI Prabowo Subianto begitu besar pada sektor kelautan dan perikanan.

Dukungan dan apresiasi juga disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Pembentukan OII dinilainya sebagai poros yang akan melahirkan riset dan SDM unggul serta tulang punggung inovasi kelautan dan perikanan. “OII dapat menjadi Center of Excellence yang bisa menghasilkan startup-startup baru di sektor kelautan dan perikanan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam laporannya menyampaikan, 11 satuan pendidikan tinggi yang kini bersatu menjadi OII, menerapkan pembelajaran vokasi dengan kurikulum berbasis industri dengan peserta didik 100% anak pelaku usaha kelautan dan perikanan. Sejak berdiri hingga saat ini satuan-satuan pendidikan di bawah KKP telah meluluskan sebanyak 27.819 orang dengan serapan lulusan sebagaian besar bekerja pada dunia usaha dan industri.

Pada acara peresmian OII, KKP melalui BPPSDM juga menyepakati kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan mitra. Meliputi Insitut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, dan Universitas Nusa Cendana. Kemudian Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pattimura, Sampoerna Unniversity, Universitas Trunojoyo, Onamu Co.Ltd. Korea Selatan, serta Vogo Group and Globit Co. Ltd. Korea Selatan.  

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Berbagi Inovasi Olahan Ikan untuk Santri di Kulon Progo

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan Pengolahan Ikan di Pesantren yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dislautkan DIY) bekerja sama dengan DPRD DIY. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Nurul Haromain, Sentolo, Kulon Progo, Jumat (17/7/2026), ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat pesantren melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk pangan yang bergizi, aman, higienis, bernilai tambah, serta berpotensi dikembangkan sebagai peluang usaha.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas para santri dalam mengolah hasil perikanan sekaligus mendorong diversifikasi produk olahan ikan yang lebih menarik dan bernilai ekonomi. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh jiwa kewirausahaan di lingkungan pesantren, meningkatnya kemandirian ekonomi, serta bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Dalam kegiatan ini, Tri Nugroho Widianto mewakili LRMPHP sebagai narasumber menyampaikan materi "Kreasi Olahan Ikan untuk Menu Sehat di Lingkungan Pesantren". Melalui pemaparannya, para peserta diperkenalkan berbagai inovasi olahan ikan yang mudah diterapkan di lingkungan pesantren, memiliki kandungan gizi yang tinggi, serta mampu meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Materi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan para santri mengenai pentingnya konsumsi ikan sekaligus mendorong kreativitas dalam mengembangkan produk olahan hasil perikanan yang bernilai ekonomi dan berpotensi menjadi peluang usaha.

Sebagai penguatan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik pengolahan produk berbahan baku ikan yang dipandu oleh instruktur dan asisten instruktur dari Dislautkan DIY. Melalui sesi ini, para peserta memperoleh pengalaman secara langsung mulai dari proses pengolahan, penerapan teknik pengolahan yang baik, hingga penyajian produk. Praktik tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis para santri sehingga mampu mengaplikasikannya secara mandiri, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di lingkungan pesantren maupun sebagai bekal dalam mengembangkan usaha berbasis hasil perikanan.

Selain menghadirkan narasumber dari LRMPHP, kegiatan ini juga diisi oleh perwakilan DPRD DIY dan Dislautkan DIY. Perwakilan DPRD DIY, Muh. Ajrudin Akbar, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan keterampilan pengolahan ikan bagi para santri sebagai bagian dari edukasi pentingnya mengonsumsi ikan yang kaya akan nilai gizi. Sementara itu, Dislautkan DIY memaparkan pemanfaatan teknologi digital sebagai media untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap konsumsi ikan dalam rangka mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan DPRD DIY, jajaran Dislautkan DIY, pengurus dan santri Pondok Pesantren Nurul Haromain, santri Pondok Pesantren Nurul Ummah 2, serta perwakilan LRMPHP. Kolaborasi antarpemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan pangan berbasis perikanan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keterampilan pengolahan hasil perikanan.

Read More

KKP Berikan Pelatihan Manajerial ke 5.135 Calon Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar pelatihan manajerial terhadap 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) selama hampir dua pekan pada 17–29 Juli 2026. Pelatihan berlangsung serentak di 10 satuan pendidikan TNI di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Sidoarjo.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menyebut pelatihan manajerial menjadi salah satu langkah strategis KKP agar pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. 

"Ini adalah awal lahirnya generasi pertama pengelola Kampung Nelayan Merah Putih Indonesia. Mereka akan menjadi penggerak pembangunan yang bekerja bersama masyarakat untuk membangun ekonomi pesisir," tegas Nyoman saat membuka pelatihan di Jakarta, Jumat (17/7).

Menurut Nyoman, KNMP dirancang bukan sekadar membangun fisik, melainkan untuk mewujudkan pesisir sebagai pusat ekonomi modern yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan secara terpadu, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan. Karena itu, keberhasilan program prioritas tersebut tidak hanya diukur dari banyaknya fasilitas, tetapi kemampuan pengelola menghadirkan aktivitas ekonomi yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

"Fasilitas yang baik tidak akan berarti tanpa SDM yang mampu mengelolanya. Karena itu, pelatihan ini menjadi bentuk keseriusan KKP menyiapkan pengelola yang profesional, mampu bekerja sama, dan siap mendampingi masyarakat agar KNMP benar-benar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru di kawasan pesisir," jelasnya.

Para peserta akan mengisi empat jabatan utama, yakni Manajer Operasional, Kepala Produksi, Penjamin Mutu, dan Administrasi Keuangan. Keempat fungsi tersebut dipersiapkan sebagai satu tim yang saling melengkapi dalam menjalankan operasional kawasan.

Selama mengikuti pelatihan, peserta akan memperoleh pembelajaran kompetensi umum, materi teknis sesuai bidang tugas, hingga penguatan kepemimpinan dan kemampuan bekerja bersama masyarakat. KKP juga menghadirkan tenaga pelatih, praktisi, serta para expert untuk membekali peserta dengan pengalaman praktis yang akan mereka hadapi di lapangan.

Sebelum pelatihan nasional dimulai, BPPSDM KP telah menyiapkan 573 tenaga pelatih melalui rangkaian _Training of Trainers and Microteaching_ yang berlangsung pada 6–10 Juli 2026 di Makassar, Bandung, Surabaya, dan Bogor. Seluruh pelatih dibekali penyamaan persepsi terhadap 28 modul pelatihan, sehingga proses pembelajaran di seluruh lokasi berlangsung dengan standar yang sama.

"Pengelola KNMP nantinya bukan hanya menjalankan operasional kawasan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat kelembagaan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi nelayan," ujar Kepala Pusat Pelatihan KP, Joni Haryadi D.

Pelaksanaan pelatihan merupakan hasil kolaborasi antara KKP, Kementerian Pertahanan, PT Agrinas Jaladri Nusantara, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pengelola memiliki kompetensi yang sama sebelum diterjunkan ke lokasi penugasan.

Sumber: kkp web

Read More

Teknologi Pengering Rumput Laut Efek Rumah Kaca LRMPHP Dukung Peningkatan Kualitas Hasil Budidaya

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan inovasi alat pengering rumput laut berbasis efek rumah kaca sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi proses pengeringan sekaligus menjaga kualitas hasil panen rumput laut. Inovasi ini diharapkan dapat membantu pembudidaya menghasilkan rumput laut kering yang memiliki mutu lebih baik, bernilai jual lebih tinggi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, proses pengeringan rumput laut masih dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari secara langsung. Metode tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca sehingga waktu pengeringan menjadi lebih lama dan kualitas produk yang dihasilkan sering kali tidak konsisten. Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan teknologi pengeringan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diterapkan oleh masyarakat.

Alat pengering efek rumah kaca dirancang dengan desain yang sederhana namun kokoh, mudah dioperasikan, serta menggunakan material yang mudah diperoleh di pasaran. Dengan demikian, alat ini dapat dimodifikasi maupun direplikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan bahan di daerah masing-masing. Proses pengeringan berlangsung lebih cepat sehingga kadar air rumput laut dapat diturunkan secara optimal. Selain itu, sistem pengeringan yang lebih terkontrol mampu meminimalkan pertumbuhan jamur, mikroorganisme, dan serangga, sehingga mutu produk tetap terjaga, umur simpan menjadi lebih panjang, serta daya saing produk di pasar semakin meningkat.

Pada penerapannya, alat pengering ini dibangun dengan ukuran 3 × 4 × 2,5 meter menggunakan rangka besi hollow galvanis. Dinding dan atap menggunakan plastik mika yang berfungsi menangkap serta menyimpan energi panas matahari untuk membantu proses pengeringan. Alat ini juga dilengkapi exhaust fan untuk mengurangi kelembapan ruang dengan mengeluarkan uap air selama proses berlangsung, serta bahan penyerap panas (heat absorber) guna mengoptimalkan penyimpanan panas. Dengan suhu ruang yang dapat mencapai hingga 56°C dan kelembapan udara yang rendah, alat ini mampu menghasilkan rumput laut kering dengan kualitas yang lebih tinggi dan konsisten. Dalam satu siklus pengeringan, alat ini memiliki kapasitas sekitar 400–500 kilogram rumput laut dengan biaya operasional yang relatif rendah, sehingga lebih efisien dibandingkan metode pengeringan tradisional.

Inovasi alat pengering rumput laut berbasis efek rumah kaca tersebut telah diterapkan di kawasan Smart Fisheries Village (SFV) Silvofishery Marana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi proses pengeringan rumput laut bagi para pembudidaya setempat sekaligus menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan stabil.

Penyuluh Perikanan setempat, Dominggus, menyampaikan apresiasinya terhadap penerapan inovasi tersebut. Menurutnya, alat pengering efek rumah kaca mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Maros.

"Dengan adanya alat pengering ini sangat membantu kami. Harapan kami ke depan kegiatan ini tidak berhenti di sini, tetapi dapat terus berlanjut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku utama pembudidaya," ujarnya.

Read More

Komisi IV DPR RI dan KKP Bahas Program Prioritas Kelautan dan Perikanan di LRMPHP

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), menjadi lokasi pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (10/7/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.

FGD diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR RI dalam mengawal pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi dan penyelarasan kebijakan guna mendukung terwujudnya swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, sejumlah program prioritas KKP menjadi fokus pembahasan, di antaranya pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), optimalisasi hasil kelautan dan perikanan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan jaminan mutu dan stabilitas harga ikan, serta pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha perikanan. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang strategis.

Melalui FGD ini, Komisi IV DPR RI bersama KKP juga menyerap berbagai masukan dan aspirasi dari pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sekaligus memperkuat implementasi program prioritas agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan FGD di LRMPHP merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung pada 10–11 Juli 2026. Melalui kunjungan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, DPR RI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang maju, produktif, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Read More

KKP Siapkan 573 Pelatih Manajerial Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Training of Trainers (ToT) dan microteaching terhadap 573 pelatih manajerial bagi para pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kegiatan berlangsung serentak pada 6–10 Juli 2026 di Bogor, Bandung, Surabaya, dan Makassar.

Melalui ToT, KKP ingin memastikan para pelatih yang terdiri dari pegawai KKP dan tenaga profesional itu memiliki standar kompetensi, metode pembelajaran, dan pemahaman yang sama sehingga mampu mencetak pengelola KNMP yang profesional di seluruh Indonesia.

"Pengelola KNMP nantinya akan menjadi motor penggerak kawasan pesisir. Karena itu, mereka harus dibekali oleh pelatih yang benar-benar memahami substansi, mampu memfasilitasi pembelajaran, dan menginspirasi peserta agar siap menjalankan tugas di lapangan," ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (7/7).

Menurut Nyoman, para pelatih memegang peran strategis sebagai mata rantai pertama dalam membangun kapasitas pengelola KNMP. Mereka tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan proses pembelajaran yang komunikatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk memastikan kualitas tersebut, BPPSDM KP terlebih dahulu menyempurnakan 28 modul pelatihan melalui uji coba bersama para penyusun modul, expert substansi, dan fasilitator. 

Selama lima hari pelaksanaan ToT, peserta memperoleh penguatan materi dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi Satuan Tugas (Satgas) Operasional KNMP, Satgas Pembangunan KNMP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KP, serta PT Agrinas Jaladri Nusantara. 

Pada sesi microteaching, mereka didampingi fasilitator dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat keterampilan mengajar sesuai standar pelatihan profesional. Pelatihan Manajerial SDM Pengelola KNMP oleh para pelatih ini akan dilaksanakan pada 17–31 Juli 2026. 

Program ini merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memastikan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur, tetapi juga didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dengan pengelola yang andal, kawasan pesisir diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha, memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bangun Kolaborasi Nasional Percepat Program Prioritas untuk Ketahanan Pangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. 

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema "Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan" yang digelar di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis (2/7).

"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Menteri Trenggono.

Menteri Trenggono menjelaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus implementasi Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat kedaulatan pangan melalui penyediaan protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  

Dalam mendukung target swasembada pangan nasional, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian, yaitu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembangunan 5.000 lokasi hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kemudian Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pengembangan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten/kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. 

Lalu program Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan hingga 2.000 hektare tambak garam guna mengurangi ketergantungan impor. Disusul program Revitalisasi Tambak Pantura Jawa seluas sekitar 14.000 hektare untuk mendukung swasembada protein sekaligus rehabilitasi kawasan pesisir. Selanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur. 

Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, Program Kerja Prioritas Nasional sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.

"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Drs. Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, serta Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional di sekot kelautan perikanan.

"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan menilai pelaksanaan enam program kerja prioritas nasional sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. "Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, maupun pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.

"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah," ujarnya.

Sumber: kkp web

Read More

Peringati Hari Pelaut Sedunia 2026, LRMPHP Laksanakan Gerakan ASRI melalui Aksi Bersih Lingkungan

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) melaksanakan Gerakan ASRI (Aksi Bersih dan Peduli Lingkungan) dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) Tahun 2026 pada Jumat (26/6). Dengan mengusung tema "Pelaut Perikanan Berbagi: Menyatukan Kepedulian, Menguatkan Kemanusiaan", kegiatan ini menjadi wujud komitmen LRMPHP dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan kerja.

Pelaksanaan Gerakan ASRI merupakan bentuk partisipasi aktif LRMPHP dalam mendukung peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya kerja yang mengedepankan kepedulian terhadap kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan lingkungan.

Seluruh pegawai LRMPHP turut berpartisipasi dalam aksi gotong royong membersihkan area perkantoran dan lingkungan sekitar. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan tertata sehingga mampu mendukung produktivitas kerja serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan lubang biopori dan penanaman pohon di area perkantoran. Pembuatan biopori bertujuan meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, mengurangi potensi genangan saat musim hujan, sekaligus menjadi media pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sementara itu, penanaman pohon dilakukan untuk mendukung penghijauan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta menciptakan kawasan perkantoran yang lebih asri dan berkelanjutan.

Kepala LRMPHP menyampaikan bahwa Gerakan ASRI merupakan implementasi nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Pelaut Sedunia 2026. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pegawai semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Gerakan ASRI, LRMPHP tidak hanya berkontribusi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, hijau, dan lestari, tetapi juga mengaktualisasikan semangat Hari Pelaut Sedunia 2026 melalui aksi nyata yang mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kepedulian kepada sesama. Semangat gotong royong, kepedulian, dan tanggung jawab yang ditunjukkan dalam kegiatan ini diharapkan terus tumbuh menjadi budaya kerja yang mendukung terwujudnya pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Read More

Potensi Pengembangan Mekanisasi Hasil Perikanan Melalui Inovasi Produk Lokal: Dari Es Krim Rumput Laut hingga Sosis Ikan Marlin

Peningkatan nilai tambah hasil perikanan tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi berskala industri, tetapi juga dapat lahir dari kreativitas para penyuluh perikanan dalam mengembangkan potensi lokal menjadi produk inovatif bernilai ekonomi. Berbagai inovasi tersebut tidak hanya menjadi materi penyuluhan yang aplikatif bagi Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), tetapi juga membuka peluang usaha baru berbasis sumber daya lokal.

Melalui pendekatan hilirisasi yang sederhana namun tepat guna, inovasi-inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM perikanan, memperluas diversifikasi produk olahan, serta mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah es krim rumput laut, produk diversifikasi pangan yang memanfaatkan kandungan karaginan alami sebagai penstabil sekaligus meningkatkan kandungan serat dan mineral. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan potensi rumput laut lokal serta menghadirkan alternatif jajanan sehat bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda.

Selain memberikan manfaat gizi, pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku es krim juga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi. Komoditas yang sebelumnya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dapat diolah menjadi produk siap konsumsi dengan nilai jual yang lebih tinggi. Berdasarkan dokumen inovasi, pengembangan es krim rumput laut juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan.

Marwah Nompo, Penyuluh dari Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, menjelaskan bahwa proses produksi es krim rumput laut masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui dukungan peralatan mekanis, seperti mesin pembuat es krim, sehingga kapasitas dan efisiensi usaha dapat meningkat secara signifikan.

Inovasi lainnya adalah SOIMAR (Sosis atau Urutan Ikan Marlin), yaitu produk diversifikasi olahan ikan marlin yang dikembangkan menjadi pangan siap saji dengan sentuhan cita rasa khas Bali. Produk ini menjadi alternatif dalam meningkatkan konsumsi ikan sekaligus memperpanjang umur simpan dan memperluas jangkauan pemasaran.

SOIMAR memanfaatkan daging ikan marlin yang kaya protein dan diolah melalui tahapan pencampuran bumbu, fermentasi singkat, pencetakan, pemanasan, pengukusan, hingga pengemasan vakum sebelum dipasarkan. Inovasi yang dikembangkan oleh Andi Ramlan, Penyuluh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, memiliki sejumlah keunggulan, antara lain menghasilkan produk siap saji yang praktis, menarik berbagai segmen konsumen, meningkatkan nilai jual dibandingkan ikan segar, serta membuka peluang usaha pengolahan berbasis masyarakat.

Kedua inovasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluh perikanan tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen inovasi yang menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan. Melalui penerapan teknologi sederhana, kelompok binaan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, memperluas variasi produk olahan, memperkuat daya saing UMKM perikanan, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong konsumsi pangan berbasis hasil perikanan yang lebih beragam.

Ke depan, inovasi-inovasi tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan. Proses produksi yang saat ini masih banyak dilakukan secara manual berpotensi ditingkatkan melalui penerapan peralatan semiotomatis maupun otomatis sehingga kapasitas, konsistensi mutu, dan efisiensi usaha dapat semakin meningkat.

Pada inovasi es krim rumput laut, proses pengadukan, pembekuan, dan pengemasan dapat didukung melalui penggunaan mesin pembuat es krim, homogenizer, sistem pembekuan cepat (blast freezer), hingga mesin penyegel kemasan otomatis. Sementara itu, pada produk SOIMAR, tahapan pencampuran adonan, pencetakan, pemasakan, dan pengemasan dapat ditingkatkan melalui penggunaan vacuum mixer, mesin pencetak sosis, steam cooker, dan vacuum packaging machine.

Penerapan mekanisasi tersebut diperkirakan akan memberikan sejumlah manfaat strategis, antara lain meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar, menjamin mutu dan keamanan pangan melalui proses yang lebih seragam dan higienis, mengurangi kehilangan hasil selama pengolahan dan penyimpanan, meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan waktu produksi, serta mempermudah standardisasi produk guna memenuhi persyaratan sertifikasi dan pemasaran modern.

Dengan demikian, inovasi penyuluh yang berawal dari teknologi tepat guna skala rumah tangga dapat menjadi fondasi menuju industrialisasi UMKM perikanan. Sinergi antara inovasi produk, pendampingan penyuluhan, dan pengembangan mekanisasi pengolahan hasil perikanan diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha lokal.

Read More

KKP Pastikan Biaya Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan 0 Rupiah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan biaya pengurusan sertifikat mutu hasil perikanan tanpa pungutan biaya. Langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat kualitas jaminan mutu hasil perikanan bagi pasar domestik, maupun ekspor. 

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Ishartini menegaskan, jika ada pungutan dalam bentuk dan jumlah apapun dalam proses sertifikasi, itu bukan tindakan resmi KKP.

"Bagi para pelaku usaha saya sampaikan bahwa untuk mengurus sertifikasi mutu perikanan tidak dipungut biaya apapun alias gratis mulai dari pengajuan/pendaftaran, proses audit atau inspeksi oleh para Inspektur Mutu sampai mendapatkan sertifikat mutu", tegas Ishartini di Jakarta, Kamis (18/6).

Ishartini menjelaskan bahwa KKP melalui Badan Mutu memiliki layanan 9 sertifikasi mutu perikanan yang semuanya dapat diakses oleh pelaku usaha perikanan sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah alias gratis. Hal ini sebagai salah satu komitmen Pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat serta memudahkan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan dari hulu sampai ke hilir.

Selain tidak berbiaya, layanan sertifikasi mutu perikanan juga dapat diakses secara online diantaranya melalui laman www.oss.go.id; https://skp-pdspkp.kkp.go.id/; https://haccp.kkp.go.id/h4.

“Seluruh layanan sertifikasi telah memiliki standar waktu pelayanan yang jelas atau Service Level Agreement (SLA) diantaranya untuk layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan akan diterbitkan 7 hari setelah dokumen diunggah lengkap, lalu HACCP dan sertifikasi lainnya selama 10 hari,” jelasnya.

Ishartini lalu merinci jenis - jenis sertifikasi mutu perikanan yang dapat diakses pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk di negara tujuan ekspor, yaitu SKP, HACPP, CBIB (Cara Budi daya Ikan Yang Baik), CPIB benih (Cara Perbenihan Ikan Yang Baik), CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik), CPOIB (Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik), CDOIB (Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik), SPDI (Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan) dan CPIB kapal (Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas Kapal). 

Namun demikian terdapat persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum bermohon layanan sertifikasi di Badan Mutu seperti ijin kesesuaian kegiatan pemanfaaatan ruang laut (KKPRL), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) dan Sertifikat standar. Jika perijinan dasar ini belum dipenuhi maka secara otomatis akan tertolak di sistem OSS. 

“Untuk keterangan lebih detil dapat menghubungi kami melalui akun media sosial resmi Badan Mutu atau email set.bppmhkp@kkp.go.id,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen KKP dalam memberikan pelayanan prima dalam penerapan quality assurance kepada pelaku usaha untuk mendorong ekspor perikanan yang berdaya saing, meningkatkan keberterimaan sehingga menjadikan produk perikanan Indonesia champion di pasar global.

Sumber: kkp web

Read More

Indonesia Punya Laboratorium Uji Cesium Produk Perikanan Pertama di Asia Tenggara

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki laboratorium (Lab) uji kontaminasi radioaktif produk perikanan, yang berlokasi di Cipayung, Jakarta Timur baru-baru ini.

Lab Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BUSPM di bawah KKP itu telah terakreditasi ISO 17025. "Selain itu juga mendapatkan persetujuan BAPETEN selaku Nuclear Supervision Authority, serta memperoleh approval US FDA untuk melakukan uji beberapa parameter radioaktif termasuk Cs-137," tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau Badan Mutu KKP, Ishartini, di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia lalu menjelaskan bahwa lab penguji kontaminasi Cs-137 pada produk perikanan ini memang secara khusus dibangun oleh KKP untuk mendukung daya saing dan keberterimaan produk perikanan terutama udang ke berbagai negara utamanya Amerika Serikat (AS). Bahkan lab BUSPM ini menjadi satu - satunya di Indonesia dan yang pertama di Asia Tenggara.

"Lab BUSPM bisa menguji parameter mutu dan keamanan pangan baik bakteri, virus, kimia, logam berat, residu dan sekarang ditambah parameter radionuklida pangan asal ikan. Hasil uji lab bisa dipakai mengurus SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-red) sebagai persyaratan ekspor di beberapa negara bersyarat bebas radioaktif misalnya Amerika Serikat," tutup Ishartini.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Indonesia sanggup untuk menyelenggarakan sertifikasi bebas Cs-137 untuk memenuhi persyaratan US FDA. Sejak 31 Oktober 2025 sampai 11 Juni 2026 KKP telah berhasil mengawal ekspor udang ke AS sebanyak 4072 kontainer dengan sebanyak 3370 kontainer telah masuk pasar AS dengan volume 51.607 ton senilai Rp 8,78 Triliun.

Sumber; kkp web

Read More

KKP Gandeng SnackVideo untuk Pengembangan SDM Kelautan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM) menggandeng SnackVideo, sebuah platform media sosial berbasis video pendek asal Tiongkok, untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui platform media sosial. 

Penandatanganan berlangsung di Bogor, Jawa Barat belum lama ini, antara Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dan Direktur PT. Karya Kreatif Nusantara (SnackVideo Indonesia) Yugo Prabowo, yang dikuasakan kepada Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan PKS sebelumnya antara kedua pihak pada Desember 2023.

Ruang lingkup PKS meliputi peningkatan kapasitas SDM; penyebarluasan program dan kegiatan pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui aplikasi SnackVideo; serta promosi produk kelompok usaha kelautan dan perikanan melalui aplikasi SnackVideo.

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyampaikan, pihaknya menyelenggarakan kegiatan pengembangan SDM melalui penyuluhan, pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendukung program prioritas KKP.

Ia menambahkan, KKP saat ini mendorong pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, antara lain melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih, (KNMP) pengembangan budi daya terintegrasi, modernisasi kapal perikanan, dan sebagainya.

Untuk program-program tersebut, KKP mengadakan rekrutmen SDM seperti manajer dan pegawai untuk KNMP, tenaga kerja budi daya udang terintegrasi di Waingapu, serta Awak Kapal Perikanan (Perwira dan Anak Buah Kapal) untuk Program Modernisasi Kapal Penangkap Ikan.

Karena itu, menurut Nyoman, kolaborasi dengan SnackVideo menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pemanfaatan platform digital.

“Transformasi digital membuka peluang besar bagi sektor kelautan dan perikanan. Melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan kapasitas SDM sekaligus memperluas penyebarluasan informasi program-program KKP agar lebih mudah diakses, lebih menarik, dan menjangkau generasi muda maupun pelaku usaha kelautan dan perikanan di berbagai daerah,” ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (9/6).

Ia menambahkan, pemanfaatan media sosial berbasis video pendek juga diharapkan mampu mendukung promosi produk usaha kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini dapat memperkuat pengembangan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung ekonomi biru, serta mendorong lahirnya insan kelautan dan perikanan yang kompeten, inovatif, dan siap menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Hubungan Pemerintah SnackVideo Indonesia Yulika Satria Daya mengatakan, melalui kerja sama dengan BPPSDM KP, pihaknya berharap dapat mendukung pemerintah, salah satunya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor produktif. Menurut Yulika, nantinya beberapa fitur khusus yang tersedia di SnackVideo memungkinkan para penggunanya untuk bisa mendaftar secara daring dalam rekrutmen awak kapal perikanan, misalnya. 

“Selain itu pula, sebagai aplikasi video pendek, SnackVideo akan memberikan pelatihan bagi para petugas penyuluh lapangan, mahasiswa, dan UPT KKP agar kelak dapat mensosialisasikan program-program unggulan pemerintah melalui pendekatan yang lebih menghibur dan edukatif,” tambahnya.

Sebagai informasi, KKP melalui BPPSDM KP berhasil meraih penghargaan Best Knowledge Dissemination Award dari SnackVideo pada acara “Wow Five SnackVideo Gala 2025” dalam rangka ulang tahun SnackVideo Indonesia yang kelima, Januari lalu. Menurut Yulika, penghargaan tersebut diberikan karena akun BPPSDM KP dinilai konsisten menyajikan konten informatif dan beragam dibandingkan akun Kementerian/Lembaga lain. Dalam hal ini, konten yang disajikan seputar pengembangan SDM kelautan dan perikanan dalam mendukung ekonomi biru dan program prioritas KKP.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

Peringati WOD & Coral Triangle Day 2026, KKP Perkuat Aksi Kolaborasi Lindungi Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan moment peringatan Hari Laut Sedunia (World Ocean Day) dan Hari Terumbu Karang Sedunia (Coral Triangle Day) pada 7 - 8 Juni, untuk memperkuat aksi kolaboratif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. 

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day 2026 berlangsung di Peninsula Island, ITDC Nusa Dua, Bali digelar bersama WWF-Indonesia, CTI-CFF, Konservasi Indonesia, GIZ Indonesia dan berbagai mitra strategis lainnya. Berbagai aksi nyata bersama yang diperkuat diantaranya pengurangan sampah plastik dari sumbernya, pemulihan habitat penting, hingga pengembangan program-program ekonomi biru. 

“Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa menjaga keberlanjutan laut tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, mitra, akademisi, hingga masyarakat khususnya generasi muda, untuk bersama-sama mewujudkan masa depan laut Indonesia yang lebih produktif dan lestari,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara di Bali, Minggu (7/6).

Koswara menjelaskan, laut Indonesia memiliki peran strategis sebagai sumber pangan, penggerak ekonomi, sekaligus penyangga keseimbangan lingkungan. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

KKP, sambungnya, juga terus memperkuat implementasi kebijakan ekonomi biru melalui berbagai program prioritas, antara lain perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, serta pengendalian sampah laut melalui Program Laut Sehat Bebas Sampah. Langkah itu untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat memahami keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas lingkungan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan memperkuat gerakan bersama dalam menjaga sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi mendatang,” pungkasnya. 

Sementara itu, CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menegaskan bahwa kesehatan ekosistem laut merupakan fondasi bagi ketahanan pangan, ekonomi, dan iklim Indonesia, khususnya di kawasan Segitiga Terumbu Karang yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia.

“Menjaga laut berarti menjaga masa depan bangsa Indonesia. Di jantung Segitiga Terumbu Karang, ekosistem pesisir dan laut menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, serta ketahanan iklim bagi jutaan masyarakat,” terangnya.

Melalui ragam kegiatan bertemakan ‘Kenali Lautmu, Wujudkan Aksimu’, pihaknya turut mengajak generasi muda untuk tidak hanya belajar tentang laut, tetapi terlibat langsung dalam upaya menjaganya.

Berbagai kegiatan edukatif dan interaktif yang diselenggarakan dalam peringatan ini antara lain workshop, talkshow, pameran, kampanye pengurangan sampah laut, serta Festival Layang-Layang Spesies Laut 3D. Kegiatan itu sekaligus untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya ekosistem laut bagi kehidupan, serta memperkuat dukungan terhadap upaya konservasi dan pembangunan ekonomi biru. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang dengan pendekatan learning by fun agar masyarakat dapat memahami isu-isu kelautan melalui pengalaman yang menarik, partisipatif, dan mudah dipahami.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa masa depan Indonesia sangat terkait dengan kesehatan lautnya. Karena itu, melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah mendorong pengelolaan laut yang produktif sekaligus lestari, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Sumber: kkp web

Read More