LRMPHP Bantul Terima Siswa PKL dari SMKN 1 Tanjungsari

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul menerima siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari SMKN 1 Tanjungsari, Gunungkidul, pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan penerimaan dilaksanakan di aula LRMPHP dan dihadiri oleh jajaran manajemen serta para instruktur.

Kegiatan ini merupakan wujud implementasi kerja sama yang telah terjalin antara LRMPHP Bantul dengan SMKN 1 Tanjungsari, sekaligus bentuk dukungan terhadap program pendidikan vokasi dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pelaksanaan PKL akan berlangsung selama lima bulan, terhitung mulai 20 April hingga 14 September 2026. Sebanyak empat siswa dari jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan (APHPi) mengikuti kegiatan ini, yang terdiri atas satu siswa dan tiga siswi, yaitu Devi Kurniawati, Hesty Dinarta, Ibra Maulana Alfachrezy, dan Ratih Tirtaningrum.

Mewakili Kepala LRMPHP, Koordinator Tata Operasional, Nur Fitriana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh SMKN 1 Tanjungsari kepada LRMPHP sebagai lokasi pelaksanaan PKL. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Meski saat ini LRMPHP tengah dalam proses penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan pembelajaran terbaik kepada seluruh siswa PKL,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, guru pendamping dari SMKN 1 Tanjungsari, Dhita Pramestya, berharap kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara dua instansi dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan industri perikanan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan, para siswa PKL mengikuti orientasi lingkungan melalui kunjungan ke berbagai fasilitas yang dimiliki LRMPHP. Fasilitas yang diperkenalkan meliputi perpustakaan, laboratorium kimia, laboratorium pengolahan, laboratorium sensori, workshop, serta ruang display alat dan mesin pengolahan hasil perikanan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai fasilitas, peralatan, serta mekanisme kerja yang akan digunakan selama pelaksanaan PKL.

Read More

KKP Dorong Gaya Hidup Sehat dengan Fish for Fit

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong gaya hidup sehat ke masyarakat melalui kampanye Fish for Fit yang bertujuan menjadikan produk perikanan sebagai asupan nutrisi. Aksi perdana kampanye Fish for Fit dimulai KKP dengan menggandeng Tim Body Fit menggelar hybrid competition pada 18 April 2026 di Jakarta, yang diikuti 30 pasang peserta dari kalangan fitness enthusiast. 

Hybrid competition adalah kompetisi yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan strategi latihan, memanfaatkan euforia olahraga berbasis performa seperti HYROX yang tengah populer di kalangan generasi muda perkotaan. Sebanyak 30 pasang peserta unjuk kekuatan dan kekompakan dalam ajang tersebut.  

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, lanskap gaya hidup generasi muda Indonesia mengalami pergeseran yang nyata dimana semakin banyak kelompok ini memilih bangun pagi untuk berlari, menghabiskan waktu di pusat kebugaran, atau mengikuti kelas olahraga.  

“Olahraga hanyalah satu sisi dari gaya hidup sehat. Asupan nutrisi menjadi fondasi utama yang menentukan hasil dari setiap aktivitas fisik. Tubuh yang aktif membutuhkan keseimbangan antara karbohidrat sebagai sumber energi, lemak sebagai cadangan dan regulator, serta protein sebagai komponen utama pembentukan dan pemulihan otot. Tanpa asupan nutrisi yang tepat, aktivitas fisik tidak akan memberikan hasil optimal. Dalam setiap 100 gram sajian, ikan-ikan tersebut mengandung sekitar 20 gram protein, menjadikannya pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan protein harian,” ulasnya di lokasi. 

Dikatakannya, dalam konteks ini, protein memegang peran yang sangat penting. Sayangnya, perbincangan tentang protein di ruang publik sering kali didominasi oleh sumber-sumber tertentu, seperti daging merah, ayam, atau suplemen protein instan. “Padahal, Indonesia memiliki sumber protein alami yang melimpah, berkualitas tinggi, dan lebih ramah bagi tubuh yakni ikan,” katanya. 

Dijelaskannya, ikan merupakan sumber protein dengan kualitas biologis tinggi yang mudah diserap tubuh, dengan kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan daging merah. Kandungan asam lemak omega-3 pada ikan berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, mengurangi peradangan, dan mendukung fungsi otak. Semua ini nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh individu yang aktif berolahraga untuk mempercepat pemulihan otot dan menjaga performa tubuh. 

Keunggulan lain ikan terletak pada fleksibilitas pengolahannya. Ikan sangat adaptif terhadap gaya hidup sehat modern: bisa dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak sehingga kandungan nutrisinya tetap terjaga. Menu seperti grilled tuna, pepes ikan, atau sup ikan bening adalah contoh sederhana bagaimana ikan dapat diintegrasikan dalam pola makan sehari-hari tanpa kehilangan cita rasa. 

Masyarakat tidak lagi sekadar makan untuk kenyang, tetapi mulai memperhitungkan nilai gizi, komposisi nutrisi, dan dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Dalam lanskap baru ini, ikan memiliki semua prasyarat untuk menjadi pilihan utama: bergizi tinggi, mudah diolah, terjangkau, dan berkelanjutan. 

“Fish for Fit tidak hanya hadir sebagai pesan komunikasi, tetapi juga sebagai aktivasi nyata.  Jika olahraga telah menjadi gaya hidup, maka sudah saatnya ikan menjadi standar baru sumber protein kita. Bukan sekadar pilihan sehat, tetapi fondasi bagi generasi Indonesia yang lebih kuat, lebih produktif, dan lebih berdaya saing. Ayo makan ikan!” pungkasnya

Ragam produk perikanan tinggi protein turut dipamerkan di area kompetisi. Mulai dari olahan ikan tilapia, produk-produk perikanan fillet seperti tuna, kakap, dan kerapu. Semuanya dikenalkan secara lengkap dengan metode olahan dan kandungan nutrisinya. Para peserta juga bisa langsung mencicipi produk olahan ikan tilapia crispy.  

“Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan bahwa kolaborasi antara olahraga dan edukasi gizi berbasis produk perikanan memiliki daya tarik tersendiri dan relevan dengan tren gaya hidup saat ini,” ungkap Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Erwin Dwiyana.

Kegiatan ini, sambung Erwin, bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para pecinta olahraga, mengenai pentingnya protein ikan sebagai sumber nutrisi unggul yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan pemulihan massa otot. 

“Di samping itu, ini menjadi sarana promosi yang efektif dalam memperluas akses pasar, khususnya pada segmen premium,” ungkap Erwin seraya menyebut hybrid race competition Fish for Fit turut didukung para sponsor, yakni Regal Springs Indonesia, PT Intimas Surya, PT Harta Samudera, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. 

Berdasarkan data, konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan tren positif, namun masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan guna mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional. 

Fina Phillipe, salah satu peserta mengungkapkan antusiasmenya mengikuti Fish for Fit karena kompetisi ini tak hanya membutuhkan kekuatan dan kekompakan tim, tapi juga strategi. Para peserta rata-rata punya kekuatan fisik yang mumpuni, sehingga memacu dirinya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap sesi kompetisi.

"Acaranya seru banget, partisipannya pun serius dan kompetitif sekali. Ini tuh pas banget untuk saya menuju kompetisi selanjutnya," ujar Fina.

Ditambah, Fina mengaku mendapat banyak edukasi soal produk perikanan selama kegiatan berlangsung. Dia selama ini penggemar berat ikan tuna untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. "Untuk kebutuhan protein aku selalu mengonsumsi ikan tuna. Tadi juga ada edukasi ikan tilapia, yang ternyata proteinnya juga tinggi banget. Ini keren banget sih," pungkasnya.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kembangkan Alat Penggiling Daging untuk Pengolahan Fish Jelly

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus berinovasi dalam mendukung pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan dengan menghadirkan alat penggiling daging ikan berdaya listrik rendah yang dirancang khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inovasi ini dikembangkan untuk mendukung proses produksi olahan berbasis fish jelly seperti bakso ikan, nugget, dan produk sejenis lainnya.

Alat ini dirancang dengan memperhatikan karakteristik fisik dan mekanik daging ikan, sehingga mampu menghasilkan tekstur gilingan yang sesuai untuk kebutuhan produk fish jelly. Desain sistem ulir (screw) telah dioptimalkan agar proses penggilingan berlangsung lebih efisien dengan kebutuhan daya listrik yang lebih rendah, tanpa mengurangi kualitas hasil gilingan.

Pengembangan alat ini dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang selama ini dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan daya listrik, kapasitas produksi yang belum optimal, desain hopper yang kurang efisien, serta kualitas hasil gilingan yang belum halus sehingga memerlukan proses penggilingan berulang. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi produksi dan meningkatnya biaya operasional.

Melalui inovasi ini, LRMPHP menghadirkan solusi dengan sistem kerja yang lebih efektif, di mana bahan baku daging ikan dialirkan secara kontinu oleh ulir menuju pisau pemotong, kemudian dicacah dan dikeluarkan melalui screen berpori sesuai ukuran yang diinginkan. Komponen utama alat ini meliputi ulir (screw), pisau pemotong, hopper, screen, serta motor penggerak yang dirancang terintegrasi untuk mendukung kinerja optimal.

Berdasarkan hasil uji kinerja, alat ini mampu mencapai kapasitas produksi hingga 91,5 kg per jam dengan kebutuhan daya listrik motor penggerak yang relatif rendah, yaitu sebesar 180 watt, serta biaya produksi sebesar Rp. 295 per 100 kg. Penggunaan screen berpori berukuran 6 mm menghasilkan kualitas penggilingan terbaik dan memungkinkan proses dilakukan dalam satu tahap, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan energi. Selain itu, hasil uji hedonik terhadap aspek kenampakan, bau, rasa, dan tekstur menunjukkan bahwa nugget ikan yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu SNI.

Kehadiran alat penggiling daging ikan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pada UMKM, menekan biaya operasional, serta meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), LRMPHP berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi teknologi tepat guna yang ramah energi, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta industri.

Read More

KKP Gandeng E-Commerce untuk Tingkatkan Literasi Digital Pengelola KNMP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng salah satu platform lokapasar atau e-commerce guna memperluas akses pasar, sekaligus memberikan literasi keuangan kepada pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Melalui webinar nasional bertajuk “Dari Literasi Keuangan ke Pasar Digital: Strategi Usaha Perikanan Naik Kelas”, para pengurus koperasi diajak untuk menghasilkan produk berdaya saing dan mengelola usaha secara profesional. 

Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud menegaskan kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi pengembangan KNMP sebagai program prioritas yang diarahkan untuk membangun ekosistem usaha di tingkat desa dan sentra produksi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kunci agar hasil perikanan tidak hanya meningkat secara volume, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata,” ujar Machmud melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/4).

Machmud menilai pemahaman terkait literasi keuangan dan akses pasar digital sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir. 

Menurutnya, dengan pengelolaan usaha yang lebih tertata dan akses pasar yang lebih luas, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperoleh harga yang lebih baik, serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.

Dia memastikan penguatan yang dilakukan KKP tidak berhenti pada kegiatan daring dan akan dilanjutkan melalui pendampingan dan pelatihan langsung di lokasi-lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

"Tentu agar pelaku usaha dapat mengimplementasikan literasi keuangan dan pemanfaatan platform digital secara nyata sesuai dengan kondisi usahanya,” ujar Machmud.

Dikatakannya, era digital, platform e-commerce bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Adapun pemahaman terhadap literasi keuangan bisa mulai dari langkah sederhana seperti memisahkan keuangan usaha dan pribadi serta melakukan pencatatan transaksi secara rutin. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital, dianggap menjadi faktor penting dalam mendorong perluasan pasar. 

"Melalui platform digital, pelaku usaha perikanan memiliki peluang untuk memperluas pasar hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” urainya.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Shopee Indonesia, Satrya Pinandita, salah satu narasumber webinar mengapresiasi kesempatan yang diberikan oleh KKP kepada Shopee untuk dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini. 

Menurutnya, langkah KKP dalam memperkuat kapasitas pengurus koperasi di KNMP, khususnya melalui platform digital sejalan dengan komitmen Shopee dalam meningkatkan kapasitas digital masyarakat Indonesia. 

"Kami sangat mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada Shopee untuk dapat secara aktif terlibat bersama KKP dalam penguatan keterampilan UMKM agar bisa semakin berdaya saing di ekosistem digital. Terlebih lagi, langkah ini sejalan dengan semangat yang dijalankan Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Satrya.

Lebih lanjut, KKP menegaskan bahwa kolaborasi dengan platform digital dilakukan secara terbuka dan inklusif. “Kami membuka peluang kolaborasi dengan berbagai platform digital lainnya dalam rangka memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan,” pungkas Machmud.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan usaha dan penciptaan nilai tambah dari hasil perikanan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola usaha secara efektif dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Gelar Penyusunan Standar dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar Kick Off Meeting Penyusunan Standar Mutu dan Perangkat Pelatihan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU), Kamis (9/4), di Kantor Pusat BPPSDM KP, Jakarta. Kick Off Meeting ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat sistem pelatihan berbasis kompetensi guna mendukung implementasi Sistem Jaminan Mutu hasil kelautan dan perikanan secara nasional.

Mewakili Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Joni Haryadi D dalam sambutannya menegaskan, sistem jaminan mutu merupakan fondasi utama dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing global. Mutu produk perikanan tidak hanya menentukan aspek keamanan pangan, tetapi juga menjadi kunci daya saing Indonesia di pasar internasional, serta keberlanjutan industri perikanan nasional.

Joni menekankan, keberhasilan sistem jaminan mutu sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankannya. Karena itu, penguatan SDM melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan selaras dengan kebutuhan industri serta standar internasional menjadi sangat penting.

“Standar yang baik, regulasi yang kuat, dan sarana prasarana yang memadai tidak akan optimal tanpa SDM yang mampu menjalankan sistem tersebut secara konsisten dari hulu sampai hilir. Karena itu, penguatan SDM di bidang sistem jaminan mutu menjadi sangat strategis. Penguatan SDM tersebut harus dilakukan melalui sistem pelatihan yang terstruktur, berbasis standar kompetensi, dan terintegrasi dengan kebutuhan industri serta standar internasional,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi antara KKP dengan mitra internasional, khususnya United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) melalui program Global Quality and Standards Programme (GQSP). Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat dihasilkan standar pelatihan mutu yang tidak hanya berlaku di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional.

Dalam arahannya, Joni menegaskan empat prinsip utama dalam penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, yaitu: berbasis kebutuhan industri, disusun secara berjenjang (operator hingga manajer), selaras dengan standar nasional dan internasional seperti HACCP dan GMP, serta dilakukan secara kolaboratif lintas unit.

Sebagai informasi, SISJAMU merupakan sistem pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024. Implementasinya melibatkan sinergi antara Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan unit teknis terkait, serta BPPSDM KP dalam penguatan kapasitas SDM. Dalam hal ini, Puslat KP berperan sebagai koordinator penyusunan perangkat pelatihan berbasis standar kompetensi dan okupasi, termasuk penyelarasan kurikulum dan modul pembelajaran guna mendukung sertifikasi kompetensi di berbagai sektor.

Perangkat pelatihan yang disusun mencakup tujuh komponen utama, yaitu standar kompetensi acuan, Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), struktur kurikulum, modul, media pembelajaran, sistem evaluasi, dan mekanisme penjaminan mutu.

Adapun sektor prioritas pengembangan SISJAMU meliputi budi daya perikanan (CBIB, CPIB, CPPIB); pembuatan dan distribusi obat ikan (CPOIB, CDOIB); rumput laut (CBRLB, CPRLB); pengolahan dan pemasaran (SKP, HACCP, SPDI).

Penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU dilakukan secara sinergis antara tenaga ahli UNIDO/GQSP, Puslat KP sebagai koordinator, direktorat teknis KKP sebagai validator substansi, serta para instruktur.

Proses ini telah dimulai sejak rapat koordinasi awal dan pembahasan teknis pada 30 Maret 2026, dan secara resmi memasuki tahap implementasi sejak Kick Off Meeting pada 9 April 2026. Setelah itu, akan dilakukan tahapan kegiatan berikutnya meliputi penyusunan dan finalisasi kurikulum serta modul, identifikasi kebutuhan peserta Training of Trainers (ToT), pelaksanaan ToT, hingga pelaporan akhir dan grand launching pada beberapa bulan ke depan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait arah, ruang lingkup, tahapan, serta timeline penyusunan perangkat pelatihan SISJAMU, sekaligus membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan mitra internasional.

Diharapkan pula melalui penguatan sistem pelatihan ini, Indonesia dapat membangun ekosistem SDM mutu kelautan dan perikanan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global.

“Jika sistem pelatihan mutu ini dapat kita bangun dengan baik, maka ke depan kita akan memiliki SDM yang mampu mendukung peningkatan kualitas produk, mendorong ekspor, serta memperkuat pembangunan ekonomi biru nasional,” tutupnya.

Kegiatan Kick Off Meeting ini juga diharapkan menjadi model kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan mitra internasional dalam penguatan sistem jaminan mutu SDM kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, SDM yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, BPPSDM KP berperan besar dalam menghasilkan SDM yang unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Pastikan Stok Ikan Aman di Tengah Ketegangan Geopolitik dan Ancaman El Nino

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional tetap aman hingga Juni 2026, di tengah tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan bahwa KKP akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi dampak dari geopolitik global dan dinamika iklim yang terjadi. 

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4). 

Menteri Trenggono menegaskan, pihaknya terus memantau secara ketat komoditas utama perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat di delapan kota besar. Dari hasil pemantauan, status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026.

Adapun produksi ikan nasional pada April–Desember 2026 diproyeksikan mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 5,42 juta ton dan perikanan budidaya sekitar 5,15 juta ton. Pada tahun 2020-2025, produksi kelautan dan perikanan secara konsisten mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.

Terkait fenomena El Nino, Menteri Trenggono menyebut adanya potensi ancaman di wilayah laut dan pesisir. Dampaknya antara lain risiko kerusakan ekosistem akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air. 

"Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan," lanjut Menteri Trenggono.

Menyikapi kondisi tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan dari sektor kelautan dan perikanan, seperti mendorong pengembangan budidaya, meningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titik Soeharto, meminta KKP agar mengantisipasi dampak perubahan iklim dan dinamika global dalam sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.

“Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat,” ucapnya.

Sumber: kkp web

Read More

Komisi IV DPR Puji Peran Penyuluh Perikanan Tingkatkan Produktivitas Masyarakat KP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat peran penyuluh Kelautan Perikanan (KP) sebagai ujung tombak pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dikemukakan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Selasa (31/3). 

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto bersama Kepala BPPSDM KP, Dirjen Perikanan Budi Daya, perwakilan BUMN sektor pangan, Pemerintah Daerah Kota Bogor , serta pelaku usaha perikanan. 

Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak cukup hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi harus diperkuat oleh sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. “Penyuluh KP hadir sebagai penghubung antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mereka memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terang Nyoman. 

BPPSDM KP menjalankan fungsi strategis melalui empat instrumen utama, yaitu penyuluhan, pendidikan, pelatihan, serta standardisasi dan sertifikasi SDM. Peran ini semakin krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi tambak Pantura, budi daya tematik bioflok dan minapadi, hingga swasembada garam dan modernisasi sarpras pendidikan sektor KP. 

Di lapangan, penyuluh KP bekerja secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Mereka mendampingi proses identifikasi kelompok, penyusunan rencana usaha, hingga penguatan kelembagaan dan akses pasar. Bahkan setelah program berjalan, penyuluh tetap hadir memastikan keberlanjutan usaha masyarakat. 

BRPBATPP Bogor, sebagai UPT BPPSDM KP, menjadi salah satu simpul utama penguatan penyuluhan KP nasional. Saat ini, sebanyak 650 penyuluh mendampingi 7.148 kelompok perikanan di wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta. Pendampingan ini menghasilkan capaian nyata, baik dari sisi legalitas usaha maupun peningkatan ekonomi masyarakat. 

Dari sisi legalitas, penyuluh memfasilitasi berbagai dokumen penting seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, CBIB, hingga PIRT. Sementara dari sisi ekonomi, akses pembiayaan yang dibuka melalui pendampingan penyuluh telah mencapai sekitar Rp92,67 miliar, baik dari perbankan maupun non-perbankan. 

Tak hanya itu, inovasi juga lahir dari kegiatan penyuluhan. Di antaranya teknologi SIPANEN untuk efisiensi budi daya nila bioflok skala UMKM, serta TAIGAN Gen 5 untuk pengolahan ikan yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Inovasi ini mendapat pengakuan nasional, termasuk Satyalancana Wira Karya 2025, serta BINA BOS PANEN yang masuk Outstanding Public Service Innovations 2025 KemenPANRB.  

Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI juga meninjau langsung berbagai inovasi teknologi dan produk hasil pendampingan penyuluh, termasuk teknologi pengolahan ikan dan pakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas akses pasar, termasuk untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang dikembangkan di BRPBATPP. Ia menilai inovasi tersebut sederhana, terjangkau, namun memiliki dampak besar bagi pembudi daya ikan. 

“Kami melihat langsung inovasi yang sangat bermanfaat, mulai dari teknologi pengolahan hingga pakan. Ini perlu diperbanyak agar bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujarnya. 

Namun demikian, Komisi IV DPR RI juga menyoroti keterbatasan jumlah penyuluh yang masih jauh dari kebutuhan ideal. Saat ini jumlah penyuluh secara nasional sekitar 3.943 orang, sementara kebutuhan mencapai sekitar 12.000 orang. 

“Kami mendorong agar jumlah penyuluh ditingkatkan. Peran mereka sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi kunci keberhasilan program di lapangan,” harap Titiek. 

Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih ikan dari BBPBAT Sukabumi kepada kelompok pembudi daya di Kota dan Kabupaten Bogor, meliputi komoditas nila dan lele. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha kelompok perikanan. 

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang mewakili Wali Kota Bogor menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IV DPR RI sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sektor perikanan di daerah. Ia menegaskan, meskipun berkarakter perkotaan dengan keterbatasan lahan, Kota Bogor tetap mengembangkan budi daya perikanan melalui inovasi seperti bioflok, budikdamber, dan akuaponik, serta mendukung program MBG melalui pemanfaatan hasil produksi kelompok pembudi daya ikan. 

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa penguatan SDM, khususnya penyuluh, menjadi kunci transformasi sektor KP ke depan. Penyuluh tidak hanya dituntut mendampingi, tetapi juga mampu melahirkan inovasi-inovasi yang aplikatif dan menjawab kebutuhan di lapangan. 

Sumber: kkp web

Read More

KKP Bukukan Ekspor Ikan Rp 16,7 T dari Januari Sampai Jelang Lebaran 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor perikanan sejak awal tahun sampai menjelang Lebaran mencapai USD 983.147.052,32 atau sekitar Rp 16,7 triliun.

"Sampai dengan penghentian sementara angkutan barang pada 13 Maret lalu, sistem kami mencatat bahwa ekspor ikan ke berbagai negara telah mencapai 197.718,80 ton yang ditaksir nilainya mencapai Rp 16,7 triliun,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Selasa (17/3). 

Ishartini menjelaskan, jumlah tersebut tersebut didapat berdasarkan data penerbitan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) yang diterima oleh otoritas negara tujuan ekspor. Sertifikat itu menjadi syarat pemenuhan standar keamanan pangan di 140 negara mitra perdagangan produk perikanan Indonesia. 

Adapun sepuluh negara dengan penyerapan produk perikanan Indonesia terbesar yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Arab Saudi, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan produk perikanan yang diperdagangkan ke berbagai negara terus mengalami diversifikasi.

“Contohnya saat ini jenis produk perikanan yang diekspor telah mencapai 486 HS Code yang dapat berisi ribuan variasi type produk dengan sepuluh besar komoditas unggulan adalah udang vanname, tuna, cumi-cumi, rajungan, rumput laut, cakalang, kepiting, udang windu, ikan layur serta gurita. Hal tersebut membuktikan bahwa keberterimaan ikan Indonesia di pasar global sangat baik serta dipercaya mutu dan keamanannya,” jelas Ishartini.

Dampak Eskalasi Timur Tengah terhadap Ekspor Ikan

Selain mendorong nilai ekspor, Ishartini menambahkan, pihaknya juga mengupayakan peningkatakan penyerapan produk perikanan di dalam negeri. Hal ini untuk menjaga stabilitas nilai perdagangan perikanan khususnya di tengah eskalasi geopolitik di Timur Tengah. 

Ishartini tidak menampik bahwa kondisi geopolitik di Timur Tengah berdampak pada aktivitas ekspor perikanan. Berdasarkan data, ekspor ikan saat ini dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (2025) mengalami penurunan volume sebesar 41,35% yang berdampak pada penurunan nilai ekspor sebesar 21,71%.

"Untuk demand produk perikanan Indonesia saat ini relatif masih stabil, indikasinya dari permohonan SMKHP yang terus kami layani. Hanya saja memang dari sisi volume memang agak terkendala karena transportasi dalam rantai pasok terkena imbas eskalasi misalnya perubahan rute shipment, biaya tambahan logistik, kontainer dan mother vessel yang terbatas yang semuanya itu juga berkontribusi dalam menaikkan harga produk,” terangnya.

Ishartini menyampaikan bahwa KP tidak menutup mata terhadap perkembangan situasi global tersebut. Komunikasi intens dilakukan terhadap otoritas di negara mitra, maupun dengan stakeholder di Indonesia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa quality assurance hulu-hilir yang telah terbangun di KKP merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keberterimaan dan menguatkan daya saing ikan Indonesia di kancah global.

Sumber: kkp web

Read More

Uji Laboratorium Produk Perikanan KKP Diakui Akurasinya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi memiliki Produsen Bahan Acuan (PBA) isolat Staphylococcus aureus terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang pertama di Indonesia. Keberadaan PBA ini memperkuat keakuratan pengujian laboratorium dalam mendukung jaminan produk perikanan berdaya saing.

Bahan acuan berfungsi sebagai standar pembanding dalam pengujian laboratorium. Dengan standar yang terverifikasi, hasil uji mikrobiologi produk perikanan menjadi lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk kebutuhan pengujian di dalam negeri maupun pemenuhan persyaratan pasar internasional.

Isolat Staphylococcus aureus sendiri adalah salah satu parameter mikrobiologi yang paling sering dipersyaratkan dalam standar produk, terutama pada produk pangan olahan dan produk siap konsumsi. Bakteri ini mampu menghasilkan enterotoksin yang bersifat tahan panas, sehingga tetap berbahaya meskipun produk telah melalui proses pemasakan. 

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, mengatakan Pengembangan Bahan Acuan tersebut merupakan bagian dari upaya KKP untuk memperkuat standar produk berdaya saing dalam mendukung pemenuhan persyaratan pasar global produk perikanan.

“Pengembangan Bahan Acuan ini memastikan hasil pengujian laboratorium tertelusur dan sesuai standar, sehingga produk perikanan Indonesia semakin terjamin dan berdaya saing,” kata Machmud di Jakarta, Senin (9/3).

Ia menambahkan, keberadaan bahan acuan tersebut meningkatkan keandalan laboratorium pengujian serta mendukung kepercayaan pasar global terhadap produk perikanan Indonesia.

Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) selaku Produsen Bahan Acuan, Rahmadi Sunoko, menyampaikan bahwa bahan acuan Staphylococcus aureus yang dikembangkan telah melalui proses yang cukup ketat.

“Proses pengembangan memastikan kemurnian, homogenitas, dan stabilitas bahan acuan, sehingga membantu laboratorium menjaga konsistensi hasil uji, khususnya dalam pengujian cemaran mikroba pada produk perikanan,” ujar Rahmadi.

Menurutnya, bahan acuan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh laboratorium internal KKP, tetapi juga dapat digunakan oleh laboratorium mitra, sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam penyediaan bahan acuan berstandar internasional.

Bahan acuan produksi BBP3KP telah memenuhi standar ISO 17034:2016 serta standar ISO 33403:2024 dan ISO 33405:2024. Bahan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis laboratorium, mulai dari verifikasi dan validasi metode uji, uji banding antar laboratorium, hingga uji profisiensi.

Sebelumya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP untuk menjaga mutu dan keamanan produk perikanan dari hulu hingga hilir melalui penguatan sistem jaminan mutu yang terintegrasi sebagai bagian dari peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.

Sumber: kkp web

Read More

Teknologi Ekstraksi Rumput Laut untuk Mendukung Produksi Pupuk Cair

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) terus mendorong pengembangan inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan melalui pembuatan prototipe alat ekstraksi rumput laut yang dapat dimanfaatkan untuk produksi pupuk cair berbahan baku rumput laut.

Pengembangan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas rumput laut sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara lebih optimal. Rumput laut diketahui memiliki kandungan senyawa aktif seperti hormon pemacu tumbuh dan unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman, sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk cair organik.

Salah satu tahapan penting dalam pengolahan rumput laut menjadi pupuk cair adalah proses ekstraksi. Proses ini bertujuan untuk mengambil senyawa aktif yang terkandung di dalam rumput laut. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, pembuatan pupuk cair menggunakan air sebagai media ekstraksi pada suhu tinggi tidak merusak keberadaan hormon pemacu tumbuh yang terdapat pada rumput laut.

Namun demikian, metode ekstraksi konvensional umumnya hanya efektif untuk jenis rumput laut tertentu, seperti Sargassum sp. dan Gracillaria sp.. Untuk meningkatkan efisiensi proses serta memperluas potensi pemanfaatan bahan baku, LRMPHP mengembangkan alat ekstraksi rumput laut dengan sistem pemanasan dan pengadukan yang terkontrol.

Alat ekstraksi yang dikembangkan bekerja dengan prinsip perendaman rumput laut dalam media cair yang dipanaskan secara merata. Proses ekstraksi dilakukan dengan pengaturan waktu tertentu hingga kandungan hormon dan unsur hara dari talus rumput laut dapat terekstraksi secara optimal. Sistem pemanas menggunakan fluida panas sehingga suhu di dalam tabung ekstraksi dapat terdistribusi secara seragam. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan pengaduk elektrik yang berfungsi mempercepat proses pelepasan senyawa aktif dari bahan baku rumput laut.

Prototipe alat ekstraksi rumput laut ini memiliki dimensi panjang 351 cm, lebar 68 cm, dan tinggi 97 cm. Dari sisi spesifikasi teknis, alat ini mampu melakukan proses ekstraksi dengan kapasitas hingga 90 kilogram bahan dalam waktu sekitar 90 menit dengan kebutuhan daya listrik sebesar 6.000 watt. Sistem pemanas menggunakan teknologi double jacket yang memungkinkan panas terjaga secara stabil selama proses berlangsung.

Melalui pengembangan teknologi ini, LRMPHP diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung inovasi teknologi pengolahan hasil perikanan, khususnya dalam pemanfaatan rumput laut sebagai bahan baku produk bernilai tambah. Ke depan, teknologi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, kelompok pembudidaya, maupun industri pengolahan untuk menghasilkan pupuk cair organik berbasis rumput laut secara lebih efisien dan berkelanjutan.

Read More

Titiek Soeharto Sebut KNMP Poncosari Pengungkit Produktivitas Perikanan di Pantai Selatan

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Bantul, DIY dinilai menjadi instrumen penting dalam upaya menata kawasan pesisir menjadi lebih mandiri dan produktif. Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) saat meninjau langsung lokasi KNMP di Poncosari, Bantul, akhir pekan kemarin. 

Kunjungan ini bertujuan memastikan efektivitas infrastruktur pendukung nelayan di pesisir selatan Yogyakarta. 

"Yang kita tinjau bukan hanya bangunan, yang kita bangun adalah cara kerja yang lebih baik untuk nelayan. Kita ingin usaha nelayan lebih tertata, lebih kuat, dan lebih punya kepastian ke depan," ujarnya dalam kunjungan itu.

Poncosari menjadi satu-satunya lokasi pembangunan KNMP di DIY dari target 100 kampung nelayan tahun 2025. Intervensi KKP di pesisir selatan juga berfokus pada modernisasi cara kerja untuk menghadapi tantangan ombak besar. 

Penguatan sarana dan prasarana perikanan yang sesuai dengan kondisi Laut Selatan menjadi kunci bagi nelayan dalam menjaga produktivitas tangkapan secara mandiri, khususnya di kondisi ombak tinggi.

Titiek berpesan agar nelayan mengelola dan menjaga seluruh fasilitas yang telah dibangun secara mandiri. Ia menegaskan dukungan negara harus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir secara jangka panjang.

"Bangunan sudah ada, sekarang tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya agar benar-benar bermanfaat bagi nelayan kecil. Saya akan terus mengawal dari pusat," tegas Titiek.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan KNMP adalah alat penghapus kemiskinan ekstrem di pesisir. Penataan kawasan harus mampu mengintegrasikan hunian layak dengan fasilitas produksi modern untuk mewujudkan ekonomi biru.

Sumber: kkp web

Read More

Instruktur LRMPHP Jadi Narasumber pada Kegiatan ATI Tahun 2026

Instruktur Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berperan aktif sebagai narasumber dalam kegiatan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerja sama dengan DPRD DIY.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan konsumsi ikan di wilayah DIY melalui pendekatan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat. Pelaksanaan ATI melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain perguruan tinggi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta instansi terkait.

Program ATI juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman serta keterampilan dalam mengolah hasil perikanan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, menjadi produk yang beragam, bernilai tambah, dan memiliki potensi ekonomi.

Pada kegiatan yang dilaksanakan pada 26 Februari 2026 di Tamanmartani, Sleman, Instruktur LRMPHP, Tri Nugroho Widianto, menyampaikan materi mengenai pentingnya ikan sebagai superfood untuk kesehatan dan kecerdasan. Ikan diketahui memiliki kandungan gizi yang lengkap, antara lain protein berkualitas tinggi, asam lemak omega-3 (EPA dan DHA), serta berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin D, vitamin B12, yodium, selenium, dan zat besi.

Kandungan nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pada anak. Konsumsi ikan secara rutin juga dapat membantu mencegah stunting serta meningkatkan daya tahan tubuh dan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, narasumber juga menyampaikan teknik penanganan ikan yang baik dan benar guna menjaga mutu dan keamanan pangan, serta berbagai metode pengolahan hasil perikanan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk.

Rangkaian kegiatan ATI ditutup dengan pelatihan praktik pengolahan ikan yang disampaikan oleh pelaku UMKM binaan Dinas Kelautan dan Perikanan DIY. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung kepada peserta dalam mengolah ikan menjadi produk siap konsumsi yang inovatif dan berdaya saing

Read More

Teknologi Gelombang Mikro untuk Pengeringan Rumput Laut

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) mengembangkan inovasi alat pengering rumput laut berbasis energi gelombang mikro (microwave energy) sebagai upaya meningkatkan efisiensi proses pengolahan hasil perikanan. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses pengeringan sekaligus menjaga kualitas produk rumput laut.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri pangan, kosmetik, hingga farmasi. Dalam proses pengolahannya, tahap pengeringan menjadi faktor penting yang menentukan mutu produk akhir.

Selama ini, sebagian besar pembudidaya dan pengolah rumput laut masih mengandalkan metode pengeringan menggunakan sinar matahari. Cara ini memang relatif mudah dan murah, namun memiliki sejumlah keterbatasan, seperti waktu pengeringan yang cukup lama, ketergantungan pada kondisi cuaca, serta potensi penurunan kualitas apabila proses pengeringan tidak berlangsung optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LRMPHP mengembangkan teknologi pengeringan menggunakan energi gelombang mikro. Teknologi ini bekerja dengan memanaskan bahan dari bagian dalam terlebih dahulu, kemudian panas merambat menuju permukaan sehingga proses penguapan air dapat berlangsung lebih cepat dan merata.

Prototipe alat pengering yang dikembangkan memiliki dimensi 351 cm × 68 cm × 97 cm dengan kapasitas pengeringan sekitar 6–8 kilogram rumput laut per proses. Hasil pengujian menggunakan rumput laut jenis E. cottonii menunjukkan bahwa alat ini mampu mencapai laju pengeringan 31,36 gram per menit, dengan konsumsi energi 1,17 kJ/kg serta efisiensi energi sebesar 42,95 persen.

Inovasi teknologi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha pengolahan rumput laut dalam meningkatkan efisiensi proses produksi serta menjaga kualitas hasil pengeringan. Ke depan, pengembangan teknologi mekanisasi pengolahan hasil perikanan seperti ini diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan Indonesia.

Read More

KKP Gaspol Hilirisasi Garam untuk Wujudkan Swasembada 2027

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengakselerasi hilirisasi industri garam nasional sebagai langkah strategis mewujudkan swasembada pada 2027. Percepatan ini menjadi bagian dari transformasi pergaraman nasional untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri.

Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yoharnita, mengungkapkan bahwa kebutuhan garam nasional diproyeksikan mencapai 5,3 juta ton pada 2029 dengan pertumbuhan sekitar 2 persen per tahun. Pada 2024, dari total kebutuhan sekitar 4,8 juta ton, lebih dari 55 persen masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri dengan spesifikasi tinggi.

“Kita tidak hanya berbicara tentang peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan kualitas dan integrasi dari hulu ke hilir. Melalui pembangunan kawasan pergaraman terintegrasi, penerapan teknologi tepat guna, serta pengembangan sentra industri seperti K-SIGN di Rote Ndao, KKP mendorong garam nasional mampu memenuhi spesifikasi industri dan menekan impor secara bertahap,” ujar Frista dalam siaran resmi di Jakarta, Senin (16/2).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional menargetkan swasembada garam pada 2027. Strategi yang ditempuh meliputi intensifikasi tambak eksisting, ekstensifikasi lahan potensial, modernisasi teknologi evaporasi, serta pembangunan infrastruktur produksi dan penyimpanan.

"KKP juga mendorong transformasi teknologi produksi melalui metode evaporasi tertutup dan semi mekanis, pemanfaatan teknologi SWRO, serta pengembangan fasilitas washing plant dan kristalisasi untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97 persen. Pendekatan ini membuka peluang hilirisasi produk turunan seperti industri chlor-alkali dan mineral berbasis bittern, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi bagi perekonomian nasional," jelasnya

Frista menambahkan, bahwa dukungan sarana dan prasarana seperti geomembran, mesin pompa, mobile salt dryer, gudang garam rakyat, hingga long storage nasional turut diperkuat untuk menjaga stabilitas kualitas dan pasokan sepanjang tahun. Perbaikan tata kelola dilakukan menyeluruh dari pra-produksi hingga pemasaran. 

Menurutnya, dengan pendekatan kawasan terintegrasi dan model investasi lintas sektor, produktivitas ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hektare per tahun pada kawasan tertentu. Hilirisasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan PT Garam, Indra Kurniawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung percepatan hilirisasi. “PT Garam berkomitmen mempercepat hilirisasi melalui penerapan teknologi MVR dan investasi pembangunan pabrik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kolaborasi dengan investor, BUMN, dan pelaku industri menjadi kunci agar produksi garam berkualitas dan berkelanjutan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, menyatakan kesiapan industri makanan dan minuman untuk menyerap produksi garam nasional yang memenuhi spesifikasi. “Kepastian pasokan dan kualitas garam dalam negeri sangat penting untuk menjaga stabilitas produksi dan mendukung pertumbuhan industri pengolahan pangan. Kami mendukung percepatan hilirisasi melalui roadmap terukur agar industri dapat merencanakan kebutuhan bahan baku jangka panjang,” ujar Adhi.

Percepatan hilirisasi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan penguatan produksi dalam negeri melalui modernisasi teknologi, peningkatan kualitas, serta pemberdayaan petambak garam. Melalui pembangunan industri pergaraman yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, KKP optimistis swasembada garam 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional dan kesejahteraan.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Jamin Mutu Ikan yang Beredar di Masyarakat Selama Ramadan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan mutu untuk memastikan kualitas produk perikanan yang beredar di masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Pengawasan mutu dilakukan menyeluruh, mulai dari aktivitas produksi di hulu sampai hilir.

“Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap provinsi melaksanakan penguatan pengawasan jelang Ramadan dari hulu sampai hilir, melalui kegiatan surveilan, inspeksi maupun pengujian laboratorium (lab) berbagai parameter keamanan pangan,” tutur Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2).

Ishartini menjelaskan kegiatan pengawasan jelang Ramadan dilaksanakan mulai pertengahan Januari sampai masuk bulan puasa oleh 46 UPT Badan Mutu KKP di seluruh Indonesia. Lokus pengawasan di hulu atau produksi primer meliputi surveilan dan inspeksi CBIB atau Cara Budidaya Ikan Yang Baik di tambak-tambak ikan maupun kapal-kapal perikanan penyuplai rantai pasok domestik maupun ekspor. 

Sedangkan di bagian hilir, pengawasan mutu menyasar UPI melalui surveilan/inspeksi HACCP maupun GMP/SSOP. "Beberapa UPT yang telah melakukan kegiatan pengawasan mutu jelang Ramadhan sejak 15 Januari lalu diantaranya Stasiun PPMHKP Bengkulu, Balai PPMHKP Medan II, Stasiun PPMHKP Pontianak, Stasiun PPMHKP Kendari, dan Balai PPMHKP Medan I,” Ishartini merinci.

Kepala Balai PPMHKP Medan I Nandang Koswara menambahkan, pihaknya telah melakukan pengawasan budidaya tambak ikan serta monitoring kondisi perairan Danau Toba. Hasilnya dalam kondisi baik dan laik konsumsi. 

Senada dengan Nandang, Plt. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari Kasrida yang melaksanakan pengawasan mutu ikan di atas kapal di pelabuhan Kendari, hasilnya juga baik. Ikan-ikan berkualitas itu siap memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Sulawesi Tenggara selama Bulan Suci.

"Selain inspeksi dan surveilan penerapan standar mutu dan keamanan pangan, uji lab juga dilakukan untuk cegah food borne pathogen berjangkit kepada konsumen diantaranya uji E. Coli, salmonela, listeria serta uji histamin, formalin, serta logam berat dan toksin. Semuanya untuk pastikan masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tenang,” tutup Ishartini.

Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen KKP sebagai quality assurance body. Penerapan sanitasi, higiene serta prinsip keamanan pangan pada rantai produksi tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghadirkan produk perikanan yang bermutu, bergizi serta aman konsumsi bagi kebutuhan domestik dan ekspor.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Kolaborasi dengan Dislautkan dan DPRD DIY Kampanyekan Gemarikan di Bantul

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tahun 2026 melalui kolaborasi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan DPRD DIY. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Dukuh Kepek, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Kampanye Gemarikan diikuti oleh sekitar 30 orang ibu-ibu warga setempat dan menghadirkan narasumber dari Dislautkan DIY, DPRD DIY, serta LRMPHP. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber pangan bergizi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, narasumber dari Dislautkan DIY menyampaikan kebijakan peningkatan konsumsi ikan per kapita penduduk DIY melalui Gerakan Makan Ikan. Sementara itu, Anggota DPRD DIY, Andriana Wulandari, menyampaikan dukungan legislatif terhadap upaya peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Instruktur LRMPHP, Tri Wahyu Handoyo, menyampaikan materi bertajuk “Konsumsi Ikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045”. Dalam paparannya dijelaskan bahwa ikan merupakan sumber pangan superfood bergizi tinggi yang kaya Omega-3, mudah dicerna, dan rendah lemak jenuh. Konsumsi ikan dinilai berperan penting dalam mendukung perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi, serta menjaga daya tahan tubuh, khususnya bagi anak-anak di era digital.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tantangan pola hidup modern yang cenderung mengonsumsi makanan instan dan rendah gizi perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran konsumsi pangan sehat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan konsumsi ikan yang didukung dengan inovasi dan diversifikasi produk olahan perikanan yang praktis, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Rangkaian kegiatan Kampanye Gemarikan ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta makan bersama menu berbahan dasar ikan. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat kelautan dan perikanan dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Read More

KKP Jamin Stok Ikan Aman untuk Penuhi Kebutuhan Ramadan hingga Lebaran

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang bulan suci Ramadan sampai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2).

“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono. 

Menteri Trenggono menegaskan, pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dan harga yang stabil.

Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Produksi tersebut berasal dari sektor perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.

“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Selain menjaga geliat produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat terhadap ketersediaan ikan di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, status ketersediaan ikan secara nasional berada pada kategori aman.

Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. 

“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Menteri Trenggono.

KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar upaya pengamanan pasokan ikan dapat berjalan optimal selama Ramadan hingga Idul Fitri, sehingga kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto mengatakan Komisi IV mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dilakukan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. 

“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkapnya.

Sumber: kkp web

Read More

KKP Raih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meraih Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI memberikan penghargaan kepada KKP sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai bebas dari maladministrasi.

Penghargaan ini diserahkan dalam agenda Penyampaian Opini Ombudsman RI yang berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis 29 Januari lalu. Penilaian tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI yang kini menitikberatkan pada pemetaan potensi maladministrasi dan penguatan kualitas layanan.

Sekjen KKP, Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho menyampaikan bahwa capaian Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi menjadi bukti komitmen KKP dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Opini Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi yang diberikan Ombudsman RI merupakan hasil kerja bersama seluruh unit layanan di lingkungan KKP. Ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan KKP dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar dan bebas dari praktik maladministrasi,” ujar Komjen Pol Rudy dalam siaran resmi di Jakarta, Minggu (1/2).

Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 di lingkungan KKP dilakukan pada sejumlah unit layanan strategis, meliputi layanan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, layanan Pakan Ikan, serta layanan Peredaran Obat Ikan. Proses penilaian dilaksanakan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pimpinan unit, petugas layanan, unit pengaduan, hingga pemangku kepentingan penerima layanan.

Komjen Pol Rudy  menambahkan, hasil penilaian dan opini Ombudsman RI tersebut akan menjadi penguat bagi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.

“Capaian ini tidak membuat kami berpuas diri. KKP akan terus melakukan perbaikan dan inovasi layanan, sekaligus menjadikan hasil penilaian Ombudsman RI sebagai referensi dalam penguatan Reformasi Birokrasi dan pencapaian Indikator Kinerja Utama,” jelasnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan KKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

Sumber: kkp web

Read More

LRMPHP Gelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja TA 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menggelar Kick Off Meeting dan Dialog Kinerja Tahun Anggaran (TA) 2026 di Aula LRMPHP, Selasa (28/1/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Kepala LRMPHP dan dihadiri oleh seluruh pegawai sebagai agenda awal tahun dalam rangka sosialisasi program, kegiatan, serta penugasan LRMPHP.

Dalam sambutannya, Kepala LRMPHP Kartika Winta Apriliany menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja LRMPHP pada tahun 2025. Evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi salah satu fokus pembahasan, yang disampaikan melalui pemaparan capaian sepuluh indikator kinerja kegiatan, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan pada TA 2026.

Seluruh target indikator kinerja berhasil dicapai bahkan terlampaui, sehingga LRMPHP memperoleh status kinerja “Istimewa” pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dalam pelaksanaan kegiatan TA 2026 melalui perencanaan yang lebih matang serta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula rencana pengelolaan aset LRMPHP dalam rangka mendukung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penyiiapan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang terarah melalui pembentukan tim akselerasi. 

Selain itu, Kepala LRMPHP memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi di lingkungan LRMPHP Tahun 2025. Penghargaan Best Employee diberikan kepada Dhini Arum Pratiwi, Outstanding Learner kepada Septyana Safitri, dan Best Attendance kepada Iwal Malhani.

Melalui kegiatan ini, Kepala LRMPHP berharap seluruh pegawai dapat terus berkontribusi aktif dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi serta selaras dengan program prioritas BPPSDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Read More

KKP Perkuat Kolaborasi Pelatihan SDM dengan Mitra Pembangunan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan sebagai fondasi utama keberhasilan ekonomi biru. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan bertema “Mewujudkan SDM KP Unggul melalui Kolaborasi Pelatihan Mendukung Ekonomi Biru” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), di Jakarta pada 26 Januari lalu.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi KKP dengan mitra pembangunan nasional dan internasional dalam pengembangan pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi SDM kelautan dan perikanan yang adaptif terhadap tantangan global dan perubahan iklim.

Kepala BPPSDM KP, I Nyoman Radiarta, menegaskan bahwa keberhasilan agenda ekonomi biru KKP tidak dapat dilepaskan dari kesiapan SDM yang kompeten, tersertifikasi, dan berdaya saing. “Pembangunan sektor KP tidak bisa hanya delivering program fisik. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan kapasitas sumber daya manusianya,” tegas Nyoman dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (28/1).

Menurutnya, pembangunan sektor KP harus dibarengi penguatan kapasitas SDM di seluruh rantai pengelolaan, mulai dari perikanan tangkap, budi daya, konservasi, hingga pengawasan. Karena itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan dinilai strategis, tidak hanya dalam pelatihan, tetapi juga dalam sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional maupun internasional.

“Pelatihan merupakan langkah yang penting. Kedepan, kita harus melangkah ke sertifikasi kompetensi yang diakui, bahkan secara internasional, agar SDM kita benar-benar siap dan kredibel,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejalan dengan arahan Presiden RI melalui Astacita, SDM kelautan dan perikanan merupakan modal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi biru, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir menuju Indonesia Emas 2045.

“Ekonomi biru bukan sekadar jargon, melainkan jalan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas SDM kelautan dan perikanan,” kata Nyoman.

*Kolaborasi Pelatihan Berbasis Dampak*

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilya Pregiwati, dalam laporannya menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi wujud komitmen Puslat KP untuk memperkuat pengembangan SDM KP yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam lima tahun terakhir, kolaborasi Puslat KP dengan mitra pembangunan telah menjangkau lebih dari 10.765 peserta pelatihan di berbagai wilayah Indonesia, baik dari kalangan aparatur maupun masyarakat pesisir dan perikanan. Seluruh modul dan kurikulum pelatihan tersebut telah diintegrasikan ke dalam Learning Management System (LMS) E-Milea sebagai upaya standardisasi dan keberlanjutan pelatihan lintas wilayah.

Pelatihan diarahkan untuk mendukung program prioritas KKP, antara lain perluasan kawasan konservasi perairan, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program Laut Sehat Bebas Sampah.

*Peran Mitra Pembangunan*

Dalam forum tersebut, Environmental Defense Fund (EDF) Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kapasitas SDM KP, khususnya dalam pengelolaan perikanan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sejak 2019, EDF konsisten berkolaborasi dengan KKP melalui pengembangan kerangka pembelajaran, kurikulum, dan pelatihan di tingkat nasional hingga daerah.

“Penguatan kapasitas SDM menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui kolaborasi dengan KKP, kami berharap pelatihan yang dikembangkan dapat memperkuat kebijakan berbasis data dan berdampak nyata bagi masyarakat perikanan,” ujar Country Representative EDF Indonesia, Abdul Halim.

Sementara itu, RARE Indonesia menekankan pentingnya pendekatan perubahan perilaku berbasis masyarakat. Wakil Presiden RARE Indonesia, Hari Kushardanto, menyampaikan bahwa manusia merupakan kunci utama solusi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Selain EDF Indonesia dan RARE Indonesia, juga terdapat 6 mitra pembangunan lainnya yang bersinergi dengan Puslat KP. Dari kolaborasi ini, telah menghasilkan 36 modul pelatihan dan pedoman yang  telah disusun untuk mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, modul juga dikembangkan untuk Marine Protected Area Center of Excellence, penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, pemantauan pencemaran pesisir, serta pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management). 

*Dampak Nyata di Lapangan*

Chichi Fitriana, Koordinator Penyuluh Perikanan Kab. Bolaang Mongondow yang merupakan penerima manfaat pelatihan dari mita pembangunan menyampaikan, bahwa  melalui Training of Trainer (ToT) dibekali materi  untuk meningkatkan kapasitas. “Pelatihan yang diberikan oleh Rare sebagai mitra pembangunan dan juga dari Puslat memberikan pemahaman tambahan terkait cara pendampingan atau metode fasilitasi kepada masyarakat, yaitu mengajak mereka berdiskusi, negosiasi dan terlibat aktif,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat pelatihan, Nasrun, nelayan dari Bolaang Mongondow Timur, mengungkapkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang diterimanya sejak 2023 memberikan manfaat nyata, mulai dari pemahaman menjaga kelestarian laut, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, hingga literasi keuangan untuk pengelolaan rumah tangga nelayan. Hingga kini, kelompok nelayan di wilayahnya telah mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari, dengan lebih disiplin menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, menerapkan penangkapan ikan sesuai ukuran dan musim, serta mengelola hasil usaha secara lebih tertata dan berkelanjutan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Ekonomi Biru Tahun 2026. Komitmen yang ditandatangani oleh Kepala BPPSDM KP, Kepala Pusat Pelatihan KP, EDF, CTC, RARE Indonesia, YKAN,  SMERU Research Institute, DWF Indonesia, WWF Indonesia, Rekam Nusantara Foundation, dan MERMAID Project ini menegaskan kesepakatan para pihak untuk memperkuat kolaborasi pelatihan yang berdampak, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam sistem pelatihan KP, serta ditindaklanjuti melalui rencana aksi dan mekanisme evaluasi yang terukur.

Selepas Pertemuan Nasional Mitra Pembangunan, kegiatan pun dilanjutkan dengan Pelatihan Framework for Integrated Stock and Habitat Evaluation (FISHE) hasil kolaborasi EDF dan Puslat KP, sebagai bentuk implementasi nyata penguatan kapasitas SDM KP.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa penguatan SDM merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah pembangunan KP Indonesia ke depan. Menurutnya, kolaborasi lintas pihak dalam pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci untuk memastikan agenda ekonomi biru berjalan secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. 

Sumber : kkp web

Read More

LRMPHP Dukung Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi Tahun 2026

Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat dengan menghadirkan tiga orang instruktur pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Gemarikan dan Alih Teknologi Informasi (ATI) Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 27 Januari 2026 di Kantor Dislautkan DIY.

Pelaksanaan Pelatihan ATI Tahun 2026 mengusung tema “Inovasi Olahan Ikan untuk Meningkatkan Konsumsi Ikan Masyarakat DIY”. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyinergikan program lintas sektor dalam mendukung Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD DIY Tahun 2026, khususnya dalam upaya meningkatkan angka konsumsi ikan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan.

Rapat koordinasi dibuka oleh Kepala Dislautkan DIY dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai calon narasumber kegiatan. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan dari BPPMHKP Yogyakarta, Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN Gunungkidul, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Poltekkes Yogyakarta, serta sejumlah perguruan tinggi dengan program studi gizi. Turut hadir pula Forikan DIY, TP-PKK DIY, ASPPIN Sleman, dan para influencer.

Kegiatan kampanye Gemarikan dan ATI Tahun 2026 direncanakan berlangsung pada Februari hingga November 2026 dengan hampir 1.000 paket kegiatan yang akan dibagikan kepada masyarakat. Rangkaian kegiatan meliputi pelatihan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) pengolahan hasil perikanan, Gerakan Ayo Makan Ikan, festival makan ikan di sekolah, bimbingan teknis di SPPG, pelatihan pengolahan ikan di pesantren, serta pengembangan Duta Gemarikan dan jejaring kemitraan usaha kelautan dan perikanan.

Perwakilan LRMPHP menyampaikan bahwa keikutsertaan instruktur dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata LRMPHP dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan di masyarakat. “Melalui kegiatan ATI, LRMPHP berupaya mendorong inovasi olahan ikan yang mudah diterapkan, bernilai gizi tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga konsumsi ikan dapat meningkat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dislautkan DIY, R. Hery Sulistio Hermawan, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menjaring masukan dari seluruh pihak agar program yang dikembangkan benar-benar memberikan manfaat. Ia menekankan pentingnya perubahan budaya konsumsi ikan melalui pembiasaan sejak dini, pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi, serta penguatan digital branding dengan dukungan para influencer.

Read More

Penuh Duka & Penghormatan, KKP Lepas Tiga Korban ATR 42-500 ke Peristirahatan Terakhir

Proses pelepasan tiga jenazah korban kecelakaan pesawat air surveillance PK THT di kampus Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu (25/1) pagi, berlangsung khidmat dihadiri oleh keluarga, kerabat, dan para pegawai KKP, perwakilan Basarnas.

Jenazah ketiganya adalah Ferry Irawan dan Yoga Naufal yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Capt. Andy Dahananto, pilot pesawat ATR 42-500 milik maskapai Indonesia Air Transport. 

“Atas nama KKP kami menyampaikan duka yang sangat mendalam atas gugurnya pegawai KKP dan kru pesawat ATR dalam musibah yang terjadi. Hari ini kita memberikan penghormatan terakhir kepada pegawai dan seluruh kru yang gugur. Kita semua menjadi saksi bahwa para korban merupakan syuhada yang sedang bertugas menjaga sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mewakili Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat memimpin upacara pelepasan.

Wamen Didit juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perhubungan, dan tim SAR Gabungan yang berjibaku di lokasi kejadian melakukan pencarian para korban, barang-barang yang dimiliki, serta bagian penting dalam pesawat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah, serta tim Disaster Victim Identification (DVI) gabungan.

"Kami juga meminta maaf bila selama pelaksaan pencarian, evakuasi sampai acara pelepasan hari ini, memiliki kesalahan dan kekurangan," ungkapnya.

Ferry Irawan dan Yoga Naufal gugur saat menjalankan misi pengawasan sumber daya perikanan, bersama satu pegawai lainnya atas nama Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan pada 22 Januari lalu. Pesawat ATR jenis 42-500 dengan nomor lambung PK THT yang mereka tumpangi jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Selain tiga pegawai KKP, tujuh kru pesawat milik Indonesia Air Transport juga gugur dalam peristiwa tersebut.

KKP memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada tiga pegawainya, serta seluruh kru pesawat. KKP mengucapkan terima kasih atas dedikasi selama bekerja, khususnya dalam pengawasan sumber daya kelautan perikanan di seluruh perairan Nusantara. 

Ferry Irawan telah 18 tahun bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KKP. Sedangkan Yoga Naufal merupakan tenaga profesional yang terlibat dalam kegiatan operasional pendukung sektor penerbangan dan dokumentasi udara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).

Wamen Didit memastikan pemberian hak Ferry Irawan dan Yoga Naufal dilakukan sesuai ketentuan berlaku, mulai dari kenaikan pangkat Anumerta, jaminan kecelakaan kerja, asuransi personel on board, hingga santunan untuk keluarga yang ditinggalkan, serta beasiswa pendidikan untuk anak pegawai KKP yang gugur. Sebelumnya, Deden Maulana yang sudah lebih dulu dimakamkan, juga diberikan hak-haknya.

Usai prosesi pelepasan secara kedinasan, jenazah Ferry Irawan dan Yoga Naufal diantar menggunakan ambulans masing-masing ke Pemakaman Pondok Ranggon, Jakarta Timur, dan Pemakaman Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sedangkan Capt. Andy Dahananto akan dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Tangerang, Banten.

Sumber : kkp web

 

Read More