LRMPHP telah banyak melakukan pelatihan mekanisasi perikanan di stakeholder diantaranya yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Kelompok Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah/Dinas Terkait, Sekolah Tinggi/ Universitas Terkait, Swasta yang memerlukan kegiatan CSR, Masyarakat umum, dan Sekolah Menengah/SMK
LRMPHP sebagai UPT Badan Riset dan SDM KP melaksanakan riset mekanisasi pengolahan hasil perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 81/2020
Melakukan tugas penelitian dan pengembangan strategis bidang mekanisasi proses hasil perikanan di bidang uji coba dan peningkatan skala teknologi pengolahan, serta rancang bangun alat dan mesin untuk peningkatan efisiensi penanganan dan pengolahan hasil perikanan
Bahu membahu untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan berlandaskan Ekonomi Biru
.jpg)
LRMPHP saat ini didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 20 orang dengan latar belakang sains dan engineering.
Video inovatif kreatif diproduksi sebagai bentuk dukungan kepada BRSDMKP untuk mengisi siaran Neptune TV KKP di aplikasi MAXstream. Kolaborasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mendapat informasi mengenai konten video kelautan dan perikanan, sarana publikasi, serta menjadi salah satu wadah untuk mengedukasi masyarakat tentang pembangunan dan isu-isu sektor kelautan dan perikanan
“FISH JELLY GUNUNG KIDUL” merupakan video inovatif kreatif LRMPHP berisi tentang dukungan riset teknologi tepat guna (TTG) LRMPHP dalam pengembangan UMKM fish jelly di Kabupaten Gunung Kidul. “FISH JELLY GUNUNG KIDUL” ini dapat disaksikan melalui link https://maxstream.tv/movies/111405
Dua program inovasi yang digawangi oleh Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP itu sekaligus untuk menggenjot peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan.
"Kunci utama keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi biru adalah SDM yang unggul. Badan Riset dan SDM KP yang nantinya akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan SDM KP harus dapat merumuskan rencana aksi yang implementatif dan konkrit. Peningkatan dan pengembangan SDM harus dapat terimplementasi dalam program prioritas KKP dan menjawab tantangan pembangunan kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pemanfaatan inovasi teknologi," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, Selasa (2/8), di Jakarta.
SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna. Melalui program ini, KKP menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Untuk mengimplementasikan konsep SFV, BRSDM menggandeng berbagai pihak untuk bekerja sama. Karena itu pada Rakernis tersebut dilaksanakan penandatangan dokumen kerja sama sinergi pengembangan SFV antara BRSDM dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; PT. Bank Negara Indonesia; PT. Telkom Indonesia; serta PT. XL Axiata.
Sementara OII merupakan upaya transformasi BRSDM menjadi BPSDM dalam rangka meningkatkan standardisasi mutu pendidikan, meningkatkan kesempatan yang luas kepada anak pelaku utama, serta pengelolaan kelembagaan yang efisien. Hal tersebut merupakan bagian dari komitmen KKP dalam mencetak SDM kelautan dan perikanan yang dinamis, produktif dan bertalenta global.
"Saya meminta BPSDM agar membangun suatu institusi pendidikan yang tidak hanya bersifat vokasi, tetapi juga pendidikan keilmuan. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala BPSDM untuk merancang pembentukan Ocean Institute of Indonesia yang nantinya akan menjadi satu-satunya institusi pendidikan tinggi di Indonesia khusus bidang kelautan dan perikanan," pungkas Menteri Trenggono.
Kepala BRSDM I Nyoman Radiatna mengatakan, pihaknya saat ini mulai bertransformasi memperkuat tugas fungsi pengembangan SDM kelautan dan perikanan bagi pencapaian program terobosan KKP melalui implementasi Smart Fisheries Village dan Ocean Institue of Indonesia.
"Diselenggarakannya Rakernis ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi dan rencana aksi yang implementatif di bidang pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat kelautan dan perikanan guna mendukung percepatan pencapaian tiga program terobosan KKP dengan prinsip Blue Economy," terangnya.
Nyoman menambahkan, untuk itu BRSDM berkolaborasi dengan ITDRI PT. Telkom untuk mengaktivasi ekosistem Penta-Helix di bidang ekonomi biru. BRSDM dan ITDRI menyuguhkan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan talenta di bidang kelautan dan perikanan melalui dua kegiatan yaitu transformasi SDM dan efektivitas pembelajaran dan pengawasan. Adapun inisiasi yang akan dilakukan berfokus pada talenta yang meliputi SFV, penangkapan ikan terukur dan OII.
SFV yang digagas BRSDM memiliki tujuan yang selaras dengan inovasi Telkom yaitu Smart Village Nusantara (SVN) dan Agree Fisheries. Untuk menampilkan sinergi antara SFV dan SVN, maka digelar event Bincang Bahari pada 21 Juli 2022 dan juga pengisian booth keduanya di event Rakernis BRSDM menuju BPSDM Tahun 2022, 1-3 Agustus 2022.
"Sebagai wujud komitmen ITDRI dalam membangun ekosistem lingkup Penta-Helix demi mencetak digital talent Indonesia, maka saat ini ITDRI kembali merajut kolaborasi dengan BRSDM untuk mengembangkan sektor blue economy di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan ITDRI akan lebih banyak membantu sektor yang lebih luas lagi sehingga transformasi digital di Indonesia segera terwujud," ujar Chairman of ITDRI, Jemy V Confido.
Sinergi dan kolaborasi ini diwujudkan sebagai komunitas antar kelembagaan yang dikelola oleh BRSDM dan ITDRI dengan memanfaatkan teknologi metaverse. Diharapkan keduanya mampu menjadi penghubung lintas sektor untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru/blue economy bagi pertumbuhan kesejahteraan sosial dan ekonomi Indonesia. Diharapkan kolaborasi ini juga dapat memudahkan berbagai pihak di bidang kelautan dan perikanan dalam memanfaatkan teknologi digital, serta menikmati hasil kolaborasi antara BRSDM dan ITDRI.
Sebagai informasi, pada Rakernis tersebut, Menteri Trenggono juga meluncurkan tujuh edisi komik edukasi hasil kerja sama BRSDM dengan Food and Agriculture Organization (FAO) - dengan dukungan Global Environment Facility (GEF) - serta Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia, yang terdiri dari komik Ikan Arwana Super Red, Sidat (dua jenis), Belida, Udang Windu, Ikan Tuna Sirip Biru Selatan, dan Hiu Berjalan.
Sumber : kkp
Dokumen hasil pemeriksaan diterima langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara penyerahan yang dilakukan oleh Anggota IV BPK Haerul Saleh di Kantor BPK RI Jakarta, Selasa (2/8/2022).
"Alhamdulillah Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021," ujar Menteri Trenggono usai acara penyerahan.
Atas capaian tersebut, Menteri Trenggono mengakui pihaknya masih terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan karena masih adanya rekomendasi perbaikan dari BPK, utamanya terkait Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
Rencana aksi yang dilakukan di antaranya mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban belanja secara cermat.
Kemudian pihaknya segera membuat kebijakan akuntansi, antara lain terkait persediaan, hingga melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap.
"Predikat Wajar Tanpa Pengecualian bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan agar bagaimana kita mampu menggunakan uang negara sebaik-baiknya, secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaat dari implementasi kebijakan maupun program kerja KKP," ungkapnya.
Di samping itu, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tiap unit kerja KKP berjalan sesuai harapan, kementeriannya menerapkan manajemen risiko secara konsisten, serta melibatkan tim Inspektorat Jenderal untuk memberikan pemastian yang independen terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
"Saat ini kami sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 dan saya minta kepada seluruh jajaran Eselon I untuk memperhatikan hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2021 dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022," pungkasnya.
Menteri Trenggono pun berterima kasih atas komitmen dan kerja keras seluruh jajarannya yang telah bekerja keras dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel dan transparan, seraya berharap agar predikat WTP ini akan terus bertahan untuk KKP ke depannya.
Sementara itu, Anggota IV BPK Haerul Saleh dalam sambutannya memberikan apresiasi atas upaya perbaikan yang dilakukan oleh KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
“Kami mengapresiasi Menteri Kelautan dan Perikanan beserta jajaran atas upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara,” tutur Haerul Saleh dalam sambutannya.
Sebagai informasi, LHP merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2021 yang bertujuan untuk memberikan opini dalam kewajaran laporan keuangan.
Sumber ; kkp
